terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 51 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu umanis, 17 oktober 2020
balipost http://facebook.com/balipost
DPO Korupsi Ditangkap di Jimbaran
DPT Pilkada Tabanan Ditetapkan 362.813
Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Badung bersama Tim Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap seorang DPO kasus tindak pidana korupsi atas nama terpidana Ida Bagus Surya Bhuwana, Kamis (15/10) sore.
KPU Kabupaten Tabanan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020 sebanyak 362.813 orang. Mereka akan menggunakan hak pilihnya pada 1.130 TPS yang tersebar di 133 desa di 10 kecamatan. TABANAN | HAL. 4
BADUNG | HAL. 3
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
337 Bidang Tanah Aset Pemkab Belum Bersertifikat Pemkab Klungkung terus mempercepat proses penatausahaan aset tanah yang selalu menjadi temuan BPK. Tercatat masih ada sebanyak 337 bidang tanah aset pemkab yang belum bersertifikat. KLUNGKUNG | HAL. 5
Dana Hibah Pariwisata
30 Persen untuk Pemda 70 Persen untuk Pengusaha
Denpasar (Bali Post) Berdasarkan data United Nations World Tourism Organization (UN-WTO) atau Organisasi Pariwisata Dunia PBB, pada Januari sampai Juni 2020 dibanding tahun lalu, pariwisata global kehilangan 440 juta pariwisata dengan nilai USD 460 miliar. Nilai ini lima kali lipat lebih besar dari krisis ekonomi global tahun 2009.
D
Ketersediaan Vaksin Dukung Pemulihan Ekonomi Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, ketersediaan dan akses atas vaksin sangat penting dalam penanganan Covid-19 sekaligus mendukung pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 yang diselenggarakan secara virtual. ‘’Ketersediaan dan akses atas vaksin sangat penting dalam penanganan Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi,’’ katanya dalam keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (16/10) kemarin. M e n u r u t Sri Mulyani, pertemuan itu menegaskan pentingnya aksi bersama
untuk mendukung R&D, produksi, dan distribusi Covid-19 tools yang meliputi diagnostik, terapi, serta
vaksin. Dicontohkan, seperti imunisasi yang dilakukan secara luas merupakan barang publik global atau global public good dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Ia menambahkan, aksi bersama dalam mendukung proses penanganan pandemi dilakukan dengan tujuan untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tak hanya itu, negaranegara G-20 juga menekankan pentingnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya tahan, kesiapan, dan respons dari sistem kesehatan terhadap pandemi. (ant)
’’Kemenparekraf telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu usaha pariwisata dan pekerjanya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah mengucurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun.’’ Angela Tanoesoedibjo Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
Bali Post/ant
Sri Mulyani Indrawati
Pesan Ibu, Tak Sulit Budayakan Taat Prokes Covid-19
SALAH satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di dalam tatanan kehidupan era baru (new normal) adalah dengan menaati protokol kesehatan (prokes). Upaya ini paling strategis dilakukan, karena obat maupun vaksin Covid-19 belum ada. ‘’Saat ini kita menjalankan kehidupan dengan menerapkan tatanan kehidupan era
i Indonesia, potensi kehilangan devisa tahun 2020 sebesar USD 14,5 – 15,8 miliar karena juga terjadi penurunan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 12 – 13 juta kunjungan dibandingkan tahun lalu, karena tourism hanya beroperasi di awal 2020. ‘’Dampak pandemi sangat negatif dan parah karena sektor pariwisata mengandalkan pergerakan manusia. Jika dibatasi maka sangat memengaruhi sektor ini. Mati suri, tidak ada penghasilan dan pastinya berpengaruh pada pekerjanya,’’ ungkap Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Angela Tanoesoedibjo saat Bincang Maya dengan tajuk ‘’Tourism Industry Post Covid-19: Survival and Revival Strategy’’ yang dilaksanakan Bank
Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Provinsi Bali, Jumat (16/10) kemarin. Menurut Angela Tanoesoedibjo, satu-satunya cara agar sektor ini pulih adalah mengupayakan agar mereka beroperasi kembali sehingga bisa mendapatkan konsumen, sedangkan saat ini mereka tidak bisa beroperasi. Maka dari itu, Kemenparekraf telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu usaha pariwisata dan pekerjanya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah mengucurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun. Rinciannya, sebesar 30 persen dari dana hibah tersebut digunakan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan dampak Covid-19 khususnya di sektor parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif) dan 70 persen untuk membantu pengusaha dalam operasional mereka, baik untuk membayar gaji dan dalam memenuhi penerapan protokol kesehatan (prokes). ‘’Karena kami menyadari banyak usaha mau beroperasi, dia mau menerapkan protokol kesehatan tapi kekurangan dana untuk bisa melengkapi protokol kesehatan mereka,’’ katanya. Hal. 7 Membantu Usaha Pariwisata
baru atau new normal dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Idealnya masyarakat jangan mengabaikan imbauan pemerintah terkait protokol kesehatan Covid-19,’’ ujar Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu Pascasarjana Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Dr. I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si., Jumat (16/10) kemarin. Menurut Hendrawathy Putri, pemerintah secara intensif meminta agar masyarakat mematuhi imbauan untuk tetap menjaga jarak di dalam berkomunikasi di ranah sosial, baik di luar maupun di dalam ruangan. Kemudian, anjuran lain untuk melaksanakan prokes juga diharapkan dipatuhi dan dijalankan sebaik mungkin sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus
’’Membudayakan hidup sehat dengan menaati prokes Covid-19 tidaklah sulit untuk dilakukan oleh masyarakat. Kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku harus dijalankan guna menghindari paparan Covid-19.’’ Dr. I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si. Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Corona penyebab Covid-19. Seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun. Hendrawathy Putri menegaskan, membudayakan hidup sehat dengan menaati prokes Covid-19 tidaklah sulit untuk dilakukan oleh masyarakat. ‘’Kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku harus dijalankan guna menghindari paparan Covid-19. Karena mematuhi protokol kesehatan, seperti menerapkan social distancing jika berada di ranah publik, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu membawa hand sanitizer, menggunakan masker, hindari menyentuh wajah, jaga etika saat batuk dan bersin, konsumsi vitamin dan lainnya adalah cara untuk terhindar dari paparan Covid-19,’’ tegasnya. (win)
SEPI – Suasana DTW Sangeh, Badung pada masa pendemi Covid-19 yang sepi pengunjung.
Bali Post/eka
Tunggu Juklak dan Juknis PEMERINTAH Kabupaten Badung sedang menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penyaluran program hibah pariwisata yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Kabupaten terkaya di Bali ini mendapat kucuran dana paling besar dibandingkan kabupaten lainnya di Bali, yakni Rp 948.006.720.000. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana tidak menampik Kabupaten Badung mendapat bagian paling besar dari program hibah pariwisata yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Terkait penerima bantuan hibah, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam tahapantahapannya, termasuk pemanfaatannya. ‘’Pemanfaatan anggaran itu untuk apa, kan tidak seluruhnya 100 persen untuk manajemen mereka (pengusaha - red). Progam yang diluncurkan itu arahnya ke mana, itu ada formulasinya. Nanti kami akan sampaikan setelah keluar petunjuk pelaksanaannya,’’ ujar Lihadnyana, Jumat (16/10) kemarin. Menurut Lihadnyana, sebelum hibah disalurkan ke penerima dari pemerintah pusat
akan tercatat di kas daerah (kasda). Formula hibah pariwisata untuk kegiatan pemulihan ekonomi sektor pariwisata, 70 persen ke pelaku usaha dan 30 persen ke pemerintah daerah. ‘’Formulanya 70 persen ke pengusaha dan 30 persen ke kita (pemerintah daerah - red). Namun sebelum disalurkan, bantuan stimulus dari pusat ini tercatat di kasda,’’ ujarnya. Sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata, katanya, Badung mendapat bagian paling besar di Bali. Dari total hibah pariwisata untuk Bali sebesar Rp 1.183.043.960.000, Kabupaten Badung menerima Rp 948.006.720.000. ‘’Badung hidup dari sektor itu, jadi sangat wajar kalau kita mendapat lebih, karena yang paling kena dampak kita. Tapi, dana yang diterima harus memiliki target yang terukur, minimal meminimalisasi dampak dari pandemi Covid-19,’’ tegasnya. Selain mengelola bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Badung akan berupaya mengalokasikan dana stimulus yang bersumber dari APBD Badung. ‘’Sebab, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi, kita juga harus menyiapkan stimulus cadangan apakah
dari APBD atau dari yang lain,’’ katanya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Badung Cokorda Raka Darmawan juga membenarkan pihaknya masih menunggu juklak dan juknis penyaluran program hibah pariwisata dari pemerintah pusat tersebut. Namun hasil pendataan sementara, terdapat 900 hotel dan 200 restoran yang akan menerima manfaat. ‘’Kemungkinan akan bertambah (penerima manfaat - red),’’ ujarnya. Asisten III Setda Badung ini menilai hibah pariwisata ini
sangat strategis dalam rangka memberikan stimulus bantuan, khususnya hotel dan restoran yang ada di Bali dan khususnya Badung. Namun, stimulus ini tidak dibagi secara merata. Masing-masing hotel dan restoran nominalnya berbeda-beda. Dari pemetaan yang dilakukan, ditemukan data calon penerima 900 untuk hotel dan 200 restoran dengan kriteria. Seperti hotel dan restoran wajib memiliki izin, membayar lunas pajak tahun 2019 dan tidak pernah nunggak pajak. ‘’Saat ini sedang dilakukan bimtek di Jakarta terkait juklak dan juknis pemberian dana hibah tersebut,’’ tegasnya. (par)