terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 255 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
senin wage, 18 mei 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pola Pemeriksaan PKM Diubah
Pemeriksaan Kendaraan Diperketat
Keluar Bali Harus Miliki Surat ‘’Rapid Test’’
Setelah tiga hari pelaksanaan Perwali No. 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Minggu (17/5) kemarin mulai menampakkan adanya perbaikan pola penanganan warga yang melintas di kawasan perbatasan.
Beberapa hari menjelang Lebaran, Polres Badung bersama instansi terkait memperketat pemeriksaan kendaraan, terutama kendaraan menuju Jawa.
Syarat pelaku perjalanan yang hendak keluar Bali diperketat. Selain surat keterangan sehat, juga wajib memiliki surat keterangan sehat tambahan khusus Covid-19 yakni hasil rapid test nonreaktif.
BADUNG | HAL. 3
DENPASAR | HAL. 2
JEMBRANA | HAL. 4
Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan
Mewujudkan Masyarakat Bali Berintegritas
Denpasar (Bali Post) Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali telah ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Kamis (14/5) lalu. Perda ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat Bali yang berintegritas, kompeten, berdaya saing, berkepribadian, dan menginspirasi peradaban dunia (Bali Padma Bhuwana - red).
D
i Indonesia, Bali merupakan provinsi ketiga yang merampungkan penyusunan perda pascaditerbitkan-
nya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sebelum Bali, ada Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta yang telah merampung-
kan perda serupa. ‘’Tidak tahulah kalau bukan Pak Koster gubernurnya, apa ini akan dibuat perda atau tidak,’’ ujar Koordinator Pembahasan Ranperda di
PARIPURNA - Suasana Rapat Paripurna DPRD Bali, Kamis (14/5) lalu.
OPINI
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Oleh: M. Setyawan Santoso PENETAPAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) merupakan kebijakan pragmatis yang tepat. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pemerintah kota kepada warganya. PKM beda dengan Pembataan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB diterapkan dengan beberapa tahap yaitu diajukan oleh kepala daerah, disetujui oleh Menteri Kesehatan. Syarat suatu daerah ditetapkan sebagai PSBB adalah apabila daerah tersebut terkena zona merah dan aglomerasinya. Hingga saat ini sudah 24 daerah disetujui untuk menerapkan PSBB. Sementara itu PKM diterapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan wilayah. Pemberlakuan PSBB di suatu daerah dilakukan dengan menerapkan kewajiban protokol kesehatan secara ketat yang disertai penutupan arus lalu lintas manusia dan barang dari dan ke daerah tersebut. Pemberlakuan PSBB sangat membatasi aktivitas produksi dan distribusi, sehingga berdampak pada penurunan kinerja ekonomi dan sosial. Namun dilihat dari sisi kesehatan, penerapan PSBB sangat bagus karena memutus mata rantai penyebaran virus ke suatu daerah. Di Bali, apabila diterapkan PSBB, maka Bali akan tertutup bagi arus manusia dan barang, baik melalui jalur udara yaitu Bandara Ngurah Rai maupun jalur laut yaitu Pelabuhan Benoa, Gilimanuk, Padangbai dan Celukan Bawang. Sementara itu di daerah yang tidak menerapkan PSBB, hanya berlaku imbauan protokol kesehatan dan masih tetap boleh melakukan aktivitas keluar-masuk manusia dan barang. Protokol kesehatan dilakukan sejak dari kedatangan orang dari luar daerah, perkantoran, pasar sampai dengan sekolah. Penerapan arus kedatangan penumpang diterapkan dengan pemeriksaan di bandara dan pelabuhan. Hal. 7 Penerapan Protokol Kesehatan
Bali Post/ist
MINGGU, 17 MEI 2020 Somvir Ida Bagus Wahyu
Rp Rp
6.000.000 500.000
Jumlah Penerimaan Hari ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan
Rp Rp Rp
6.500.000 22.545.000 29.045.000
DPRD Bali I Ketut ‘’Boping’’ Suryadi. Menurut politisi PDI-P asal Tabanan ini, Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali sangat penting untuk Bali. Yakni dalam upaya membangun manusia atau krama Bali melalui kebudayaan Bali, serta menyelamatkan kebudayaan dan kearifan lokal Bali. Utamanya di tengah terpaan ‘’badai’’ budaya global yang kian hari semakin mengancam kebudayaan lokal Pulau Dewata. Di sisi lain, perda juga sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno khususnya berkepribadian dalam kebudayaan. Hal. 7 Menguatkan Jati Diri
KESEHATAN tradisional yang merupakan warisan leluhur Bali terbilang sangat kaya. Hal itu tertuang dalam berbagai lontar, serta ada di puri, geria hingga desa adat. Pengaturan ten-
tang kesehatan tradisional, secara spesifik turut masuk dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang ditetapkan DPRD Bali, Kamis (15/5). ‘’Selama ini tersimpan, padahal ini bisa diberdayakan untuk menjadi salah satu sumber daya perekonomian kita,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster. Menurut Koster, kesehatan tradisional warisan leluhur Bali selama ini tidak dibangun dengan baik. Sekarang di bawah kepemimpinannya hal itu akan dibangun dengan lebih serius. Hal. 7 Pengembangan Industri Herbal
IDI Denpasar Sebut Pelaksanaan PKM Sudah Tepat
Protokol Kesehatan agar Jadi Kebiasaan Hidup Normal Baru
MEMASUKI hari ketiga pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Kota Denpasar, beragam tanggapan muncul dari berbagai kalangan. Kali ini datang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Denpasar dr. I Gusti Agung Ngurah Anom, MARS. Pihaknya menyebut penerapan PKM di Kota Denpasar menyikapi kondisi penanganan Covid-19 saat ini sudah sangat tepat. Saat dikonfirmasi, Minggu (17/5) kemarin, Ngurah Anom menjelaskan bahwa Kota Denpasar sebagaimana kita ketahui merupakan ibu kota Provinsi Bali. Mobilitas penduduknya pun sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Selama beberapa hari belakangan, bisa lihat bersama bahwa situasi di Kota Denpasar memang sangat ramai yang berpe-
luang menjadi pusat penyebaran Covid-19 ini. Lebih lanjut dijelaskan, kendati sempat menurun, tren kasus di Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Kondisi inilah yang harus diwaspadai agar tidak lengah. Bahkan jika tidak ada intervensi dan kerja keras pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui kebijakan, kasus Covid-19 di Denpasar diprediksi akan meningkat drastis. ‘’Sebagaimana diketahui bahwasanya Denpasar ini merupakan ibu kota Provinsi Bali, memiliki penduduk yang terbanyak dan heterogen, sehingga penerapan PKM ini sudah sangat tepat. Meski demikian, pelaksanaannya harus terus dievaluasi, sehingga tujuan penerapannya dapat dicapai dan dimaksimalkan,’’ jelasnya. Ngurah Anom menjelaskan, dengan penerapan PKM ini yang diatur dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini, masyarakat mulai ‘’dipaksa’’ untuk menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, menjalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), physical distancing, social distancing, dan protokol kesehatan lainnya. ‘’Jika sudah peluang penyebaran dipotong, tentu akan memberikan kemudahan dan
menambah kesiapan rumah sakit rujukan, sehingga pelayanan dapat dimaksimalkan,’’ jelasnya. Ngurah Anom menambahkan, saat ini selain dengan beragam upaya yang terus dimaksimalkan, baik di bidang pencegahan dan penanganan medis di rumah sakit, penanganan Covid-19 di Bali diunggulkan dengan situasi dan local wisdom masyarakat Bali. Ke depan, bersama Pemkot Denpasar serta instansi terkait akan merancang swab test berbasis PCR massal. Di mana, semua kasus mulai PDP, ODP dan OTG akan diperiksa lebih awal dengan swab test dua kali. ‘’Saya berharap pelaksanaan PKM di Kota Denpasar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan indikator kinerja utama Perwali PKM yakni menurunkan angka kasus, dan pelaksanaannya PKM ini agar terus-menerus disosialisasikan, dapat melalui media sosial, media cetak, media elektronik, influencer, dan pusat informasi lainnya. Sehingga masyarakat dapat patuh dan menjadi kebiasaan. Awalnya dipaksa, kedua terpaksa, dan ketiga menjadi kebiasaan dalam memasuki era baru pasca-Covid-19 dengan selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan,’’ jelasnya. (ad166)
’’Jika sudah peluang penyebaran dipotong, tentu akan memberikan kemudahan dan menambah kesiapan rumah sakit rujukan, sehingga pelayanan dapat dimaksimalkan.’’ dr. I Gusti Agung Ngurah Anom, MARS. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Denpasar
Keputusan Politik Keluar dari Cekaman Pandemi Covid-19 di Indonesia
BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588
Kesehatan Tradisional Dibidik Jadi Sumber Daya Ekonomi
Oleh: Gusti Ngurah Mahardika LACAK virusnya dengan ketat. Sediakan rumah sakit memadai. Longgarkan pembatasan sosial jika warga bertingkah laku aman Covid-19: memakai masker, membiasakan cuci tangan, menjaga jarak jika harus keluar rumah.
Tidak Efektif Banyak orang kecewa. Saya kecewa. Dua bulan warga sudah diminta melakukan Pembatasan Sosial Mandiri (PSM), kasus positif Covid-19 masih saja bertambah banyak. Saya sebut mandiri karena pada hakikatnya warga diminta melakukan sendiri. Kebutuhan tidak disediakan. Masker diminta mengadakan sendiri. Tingkah laku aman Covid-19 dilakukan atas inisiatif setiap warga. Di beberapa wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diterapkan. Yang lebih aneh, ada wilayah yang memodifikasi PSBB menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) justru setelah PSM sudah berlangsung hampir dua bulan. Contohnya Kota
Denpasar. Itu hanya berarti penyebaran tak terkendali. Dua bulan waktu terbuang percuma. Pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia, pada hemat saya, dari awal sudah terlambat. Ini juga berlaku bagi banyak negara di dunia, termasuk negara adidaya Amerika Serikat (AS). WHO pun, bagi saya, terlambat membunyikan lonceng pandemi. Sejak Januari, risiko pandemi sudah sangat gamblang di Kota Wuhan, Tiongkok. Penularan antarmanusia sudah sangat terbukti. Warga Tiongkok sedang banyakbanyaknya berwisata ke luar negeri. Sebagian bisa saja sudah membawa virus tanpa gejala atau dengan gejala ringan. WHO baru menyebut virus baru ini sebagai Public
Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020. Banyak negara tak menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri, termasuk Indonesia. WHO juga baru menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Saya sudah geregetan saat itu, kenapa WHO lambat mendeklarasikan pandemi. Karenanya, banyak negara lengah. Dalam berbagai kesempatan wawancara dengan jurnalis, saya selalu menyebut bahwa secara teoretis, virus itu sudah tiba di Indonesia sejak Januari. Logikanya sederhana. Virus ini begitu mudahnya menular antarorang. Sebagian besar yang tertular tanpa gejala sama sekali atau gejala flu ringan. Indikasi bahwa virus itu telah tiba
di Indonesia justru datang dari luar negeri. Wisatawan dikonfirmasi tertular Covid-19 setelah kembali dari Bali. Saat itu, upaya mengabaikan kasus tampak nyata. Banyak pejabat berkomentar bahwa yang bersangkutan tidak kontak dengan orang lain selama di Bali. (Helllloooooo, memang hotel tempat mereka menginap tak ada orang? Memang kendaraan yang ditumpangi dari dan ke bandara tak pakai sopir?). Kasus konfirmasi di Indonesia baru diakui resmi tanggal 2 Maret 2020. Pada pengamatan saya, baru sejak hari itu Indonesia sigap. Rumah sakit khusus disiapkan. Satgas nasional dibentuk. Diagnostik dibenahi. Hal. 7 Penelusuran yang Serius