Edisi Jumat 20 Nopember 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 77 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu pon, 18 november 2020 Pemeriksaan Penyelenggara Pemilu Diperketat

Cegah Covid-19, Besuk Tahanan Lewat ‘’Online’’ Proteksi ketat cegah Covid-19 dilakukan Polsek Mengwi. Misalnya besuk tahanan tidak boleh lagi tatap muka tetapi secara online.

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 berisiko munculnya klaster baru Covid-19. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan penyelenggara pemilu mesti diperketat dan rutin dilakukan.

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Tahun 2021, ada tujuh sekolah yang terdampak bencana banjir rencananya mendapat kucuran estimasi anggaran sebesar Rp 2,7 miliar untuk dilakukan perbaikan. Tentunya disesuaikan dengan kerusakan yang ada.

TABANAN | HAL. 4

SDM, Aset Negara Paling Berharga sumber daya manusia (SDM). Maka dari itu, pemenuhan hak-hak tunas SDM yaitu anak harus dipenuhi dengan baik. ‘’Bagi suatu negara, sumber daya yang paling berharga bukanlah tambang minyak atau gas, sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah SDM-nya. Tidak ada negara maju tanpa SDM yang berkualitas,’’ tegas Menteri asal Bali yang akrab disapa Bintang Puspayoga ini.

Bintang Puspayoga menambahkan, sebesar 30,52 persen atau 79,55 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak. Oleh karena itu sangat penting pemenuhan hak-hak anak, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan dunia.

Hal. 7 Kualitas Hidup Anak

Legislator Apresiasi Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Denpasar (Bali Post) DPRD Bali secara umum mendukung rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Terutama dari sisi ide, kreativitas, serta pembangunan dalam rangka menunjang aspek budaya, ekonomi, pariwisata, lingkungan dan pemanfaatan lahan tidak produktif. Namun, ada beberapa catatan penting yang mesti menjadi perhatian eksekutif sebelum melaksanakan program tersebut. Salah satunya menyangkut potensi kebencanaan, mengingat lahan bekas galian C di Gunaksa yang menjadi lokasi pembangunan adalah lintasan lahar.

’’Bagi suatu negara, sumber daya yang paling berharga bukanlah tambang minyak atau gas, sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah SDMnya. Tidak ada negara maju tanpa SDM yang berkualitas.’’

I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bansos Mesti Penuhi Prinsip Keadilan PEMBARUAN data penerima bantuan sosial (bansos) mesti dilakukan, sehingga bukan orang yang sama terus-menerus mendapatkan bantuan.

Intinya, pemberian bansos itu mesti memenuhi prinsip keadilan. Hal itu ditegaskan Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat memberi arahan melalui video conference dalam kegiatan ‘’Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin’’ di Denpasar, Senin (16/11).

Menurut Juliari, sejauh ini ada beberapa bansos yang disalurkan Kementerian Sosial, di antaranya Program Sembako yang dulu bernama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ia menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat.

Pasalnya, ia melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sejauh ini, katanya, ada sekitar 400-an kabupaten/kota yang tidak memperbarui data selama lima tahun terakhir. Akibatnya, penerima ban-

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Disdik Usulkan Perbaikan Tujuh Sekolah Terdampak Bencana Banjir

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL. 2

Denpasar (Bali Post) Dalam joint meeting virtual antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Iran yang dilaksanakan Selasa (17/11) kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyebut sumber daya yang paling berharga dalam suatu negara bukanlah sumber tambang minyak dan gas, namun

balipost http://facebook.com/balipost

sos tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok orang miskin ‘’itu-itu saja’’. Padahal, saat ini ada banyak orang di luar yang layak menerima bansos. ‘’Namun karena persoalan pendataan, mereka tidak menerima bansos,’’ katanya mengingatkan.

Untuk melakukan perbaikan data, lanjut Juliari, pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021. Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima program sembako akan diperiksa ulang. Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat. ‘’Tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah. Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi tidak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu,’’ tegasnya dan menambahkan, pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini 29 juta keluarga. (kmb13)

’’Rencana pembangunan pada lahan bekas galian C di Gunaksa, Klungkung yang merupakan jalur lahar Gunung Agung sudah disiasati dengan I Nyoman Sugawa Korry pembuatan jalur lahar dan Wakil Ketua DPRD Bali sungai buatan dengan jabatan gubernur saat ini. ‘’Ked- dam yang dibiayai APBN.’’ ’’Potensi kebencanaan wajib diantisipasi pula, mengingat daerah tersebut adalah lintasan lahar.’’

Bali Post/dok

GALIAN C - Lahan eks galian C di Klungkung rencananya ditata menjadi kawasan strategis Pusat Kebudayaan Bali. ‘’Partai Golkar tetap menggarisbawahi terhadap empat kajian strategis kalau program tersebut dilaksanakan,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Partai Golkar I Nyoman Sugawa Korry, Selasa (17/11) kemarin.

Hal pertama, lanjut Sugawa Korry, agar diperhitungkan dari

aspek regulasi. Sebab, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali akan dibiayai dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 2,5 triliun.

Di mana masa pengembalian delapan tahun melewati masa

ua, agar dikaji pula kemampuan pengembalian cicilan setelah grace period sebesar Rp 300 miliar lebih per tahun, terkait dengan potensi peningkatan PAD Bali sehingga tidak mengganggu RPJMD Bali,’’ imbuhnya.

Sugawa Korry menambahkan, rencana pembangunan juga harus didahului dengan studi kelayakan yang komprehensif oleh para ahli. Termasuk kelayakan dari aspek finansial manajemen agar melibatkan pendapat konsultan profesional terkait proyek tersebut. ‘’Potensi kebencanaan wajib diantisipasi pula, mengingat daerah tersebut adalah lintasan lahar,’’ katanya mengingatkan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, Pusat Kebudayaan Bali akan merepresentasikan Bali secara

utuh di suatu kawasan. Di dalamnya ada museum tematik, tempat-tempat pertemuan, gelanggang olahraga (GOR), hingga panggung terbuka sebagai pusat untuk melakukan kegiatan-kegiatan budaya.

Konsep seperti BTDC di Nusa Dua akan muncul pada Pusat Kebudayaan tersebut. ‘’Lalu ada mempresentasikan Sad Kerthi di sana. Contohnya, ada hutan (wana kerthi), danau buatan (danu kerthi) yang disiapkan, dan jnana kerthi sebagai bentuk pengolah budaya di situ, semua terangkum di sana,’’ papar politisi PDI-P ini.

Hal. 7 Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali

Hanya Provinsi Papua yang diberi batas maksimal Rp 580 ribu. ‘’Untuk Bali, uang harian perjalanan dinas dalam negeri dipatok Rp 480 ribu yang luar kota. Kalau dalam kota lebih dari 8 jam Rp 190 ribu, dan Rp 140 ribu untuk diklat,’’ ujar Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga, Selasa (17/11) kemarin.

Menurut Suralaga, batas tertinggi yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 itu tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Kalau tidak mengikuti perpres saat diajukan dalam Rancangan APBD 2021, maka tidak akan lolos verifikasi di Kemendagri. Selain uang harian perjalanan dinas, juga diatur biaya maksimal untuk penginapan atau tarif hotel, kegiatan rapat, hingga pengadaan kendaraan dinas. ‘’Dulu kan sesuai kemampuan daerah. Jadi, kalau

daerahnya mampu (uang harian perjalanan dinas - red) bisa tinggi.

Sekarang dibikin seragam begitu.

Perpres jadi disebut ‘Covid-33’,’’ imbuhnya sembari berkelakar.

Sebelum terbit perpres, kata Suralaga, dewan bisa mengantongi uang harian perjalanan dinas ke luar kota hingga Rp 3 juta per hari. Sedangkan perjalanan dinas di dalam kota, uang harian yang didapat Rp 2 juta per hari. Pihaknya tidak menampik, banyak dewan yang akhirnya tak bisa berkutik dengan terbitnya perpres.

Mengingat, selama ini anggaran perjalanan dinas yang lumayan besar menjadi semacam pendapatan tambahan bagi mereka. ‘’Mungkin dewan akan merasa lebih baik tidak ke luar daerah. Tapi ada uang rapat yang diatur dalam perpres yang bisa merangsang anggota dewan lebih banyak hadir di gedung dewan,’’ paparnya. (kmb32)

A.A. Ngurah Adhi Ardhana Ketua Komisi III DPRD Bali

Uang Harian Perjalanan Dinas Dewan Dipangkas ’’Untuk Bali, uang harian perjalanan dinas dalam negeri dipatok Rp 480 ribu yang luar kota. Kalau dalam kota lebih dari 8 jam Rp 190 ribu, dan Rp 140 ribu untuk diklat.’’

Gede Suralaga Sekretaris DPRD Bali

Denpasar (Bali Post) Pimpinan dan anggota DPRD Bali tampaknya harus bersiap gigit jari tahun depan. Pasalnya, anggaran perjalanan dinas dewan dipastikan berkurang alias dipangkas sebagai dampak dari terbitnya

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dalam perpres tersebut, besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri rata-rata dipatok tidak boleh melebihi Rp 500 ribu.

Terapkan Prokes, Seniman Tetap Kreatif dan Profesional

Juliari P. Batubara

Bali Post/ant

MEREBAKNYA pandemi Covid-19 tidak menyurutkan daya kreatif seniman Bali dalam berkarya.

Dengan pembatasan sosial menyebabkan berbagai aktivitas seni tidak bisa dilaksanakan. Berbagai kegiatan ritual, hajatan seni budaya, seperti Pesta Kesenian Bali (PKB), dan perayaan-perayaan yang memerlukan kehadiran seni ‘’terpaksa’’ dihentikan sementara selama masa pandemi.

Namun, seniman Bali tidak pernah kehilangan daya kreatif. Justru dalam kondisi semuanya

terportal, terbelenggu, dan terhenti, seniman dapat melahirkan sesuatu yang baru. ‘’Saya mengamati setidaknya ada dua potensi penting dalam diri seniman Bali yang menyebabkan mereka bisa eksis, yaitu kreatif dan sikap profesional,’’ ujar Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Prof.

Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum., Selasa (17/11) kemarin.

Hal. 7 Seniman Bali Mampu Bertahan

’’Saya mengamati setidaknya ada dua potensi penting dalam diri seniman Bali yang menyebabkan mereka bisa eksis, yaitu kreatif dan sikap profesional.’’

Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar

Rabu Pon, 18 November 2020

Jadi Pembicara ’’Best Practice’’ Kota Layak Anak Antara Indonesia dan Iran

Rai Mantra Paparkan Upaya Meningkatkan Pendidikan, Kesehatan dan Keamanan Anak DALAM forum internasional, Kota Denpasar yang merupakan salah satu Kota Layak Anak Kategori Utama di Indonesia ditunjuk menjadi perwakilan Indonesia sebagai lokasi Berbagi Praktik Baik (Best Practice) Implementasi Kabupaten/ Kota Layak Anak, Selasa (17/11) kemarin di Dharma Negara Alaya. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didaulat menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut.

Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Puspayoga, Vice President for Women and Familly Affairs Islamic Republic of Iran Mosoumeh Ebtekar dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Rai Mantra menyampaikan klaster-klaster yang menjadi unggulan Kota Denpasar dalam mencapai kabupaten/kota layak anak.

Di mana klaster tersebut yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

474.455 398.636 15.393

‘’Dengan pemberian pelayanan dan informasi yang tepat kepada masyarakat dan anak-anak, sehingga edukasi kepada masyarakat dalam pola asuh anak untuk menyejahterakan anak di dalam pendidikan, kesehatan serta keamanan anak dapat terealisasi,’’ ujar Rai Mantra.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini pada masa pandemi Covid-19, rencana strategis dalam pemenuhan hak anak yang dilakukan Pemeritah Kota Denpasar yaitu dengan pemberian bantuan kepada anak-anak dalam inovasi pembelajaran di rumah. ‘’Pemerintah Kota Den-

pasar selalu menekankan orangtua selalu menjaga dan memberikan edukasi kepada anak di masa pandemi Covid-19, sehingga saat ini kasus Covid-19 pada anak-anak di Kota Denpasar cukup rendah,’’ terang Rai Mantra. (ad264)

LAYAK ANAK - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menjadi pembicara dalam acara Best Practice Kota Layak Anak Antara Indonesia dan Iran, di Dharma Negara Alaya, Selasa (17/11) kemarin.

Pemeriksaan Penyelenggara Pemilu Diperketat Denpasar (Bali Post) Pelaksanaan pilkada serentak 2020 berisiko munculnya klaster baru Covid-19.

Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan penyelenggara pemilu mesti diperketat dan rutin dilakukan. Tujuannya mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19 dari penyelenggara pemilu.

12.848 11.753 407

Kasus Positif Covid-19 Kembali Meningkat Denpasar (Bali Post) Tambahan kasus Covid-19 kembali meningkat pada Selasa (17/11) kemarin. Selain itu, kabar duka juga masih dilaporkan, bahkan naik dua kali lipat dari sehari sebelumnya. Jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan kembali lebih banyak dari tambahan pasien sembuh.

Data Satgas Penanganan Covid-19 Bali menunjukkan terdapat 89 orang dilaporkan terkonfirmasi positif. Tambahan harian itu lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 68 orang. Kumulatif kasus Covid-19 mencapai 12.848 orang.

Sementara itu, pasien sembuh bertambah sebanyak 51 orang, lebih rendah dari tambahan kasus positif. Kumulatif kasus sembuh mencapai 11.753 orang (91,48 persen).

Terdapat dua tambahan pasien meninggal. Dua kali lipat dari sehari sebelumnya. Kumulatif korban jiwa sebanyak 407 orang (3,17 persen). Rinciannya 404 WNI dan 3 WNA. Selain itu, terdapat kasus aktif sebanyak 688 orang (5,35 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, Wisma Bima, UPT Nyitdah, dan BPK Pering.

Untuk kasus Covid-19 baru secara nasional juga mengalami kenaikan jika dibandingkan sehari sebelumnya. Jumlahnya ada di bawah 4.000 orang. Kasus baru bertambah 3.807 orang. Total kasus yang ditangani menjadi 474.455 orang.

Sementara pasien sembuh harian yang dilaporkan nasional lebih sedikit dari tambahan kasus terkonfirmasi. Jumlahnya tercatat sebanyak 3.193 pasien sembuh. Total kasus sembuh mencapai 398.636 orang (84,0 persen). Kasus meninggal bertambah lebih banyak yakni 97 orang, sehingga totalnya menjadi 15.393 orang (3,2 persen). (kmb18)

Jerinx Tetap Persoalkan ’’Copy Paste’’ BAP Ahli

Denpasar (Bali Post) Tim penasihat hukum I Gede Aryastina alias I Gede Ari Astina alias Jerinx, Selasa (17/11) kemarin diberikan kesempatan menyampaikan duplik atas replik JPU yang disampaikan pekan lalu. Pada pokoknya, duplik tim kuasa hukum Jerinx, Sugeng Teguh Santoso dkk., masih keberatan atas copy paste keterangan ahli bahasa yang dijadikan ‘’senjata’’ menuntut Jerinx selama tiga tahun penjara.

Sugeng Teguh Santoso mengatakan, jaksa mengutip BAP Wahyu Aji Wibowo. ‘’Untuk mendapatkan keadilan yang baik, terapkan KUHAP secara konsekuen. Yaitu apa yang ahli katakan di depan persidangan. Bukan BAP yang diambil karena pasal 186 KUHAP, jelas menyatakan keterangan ahli adalah apa yang ahli sampaikan di persidangan,’’ tegas Sugeng didampingi Wayan Gendo Suardana.

Lanjut dia, keterangan ahli terkait postingan Jerinx tanggal 15, itu bukanlah penghinaan. ‘’Tetapi kemudian oleh jaksa, mengutip BAP ahli bahwa itu adalah penghinaan. Itu di-copy paste dengan satu sikap manipulatif,’’ tegasnya kembali. Jadi, sambung Sugeng, keadilan membutuhkan presisi. Oleh karena itu, pihaknya berharap majelis hakim menerapkan Pasal 186 KUHAP, dengan mengambil keterangan ahli saat sidang.

Perkara Jerinx ini, sambungnya, titik berat pembuktiannya ada pada keterangan ahli. Kalau dua ahli sudah mengatakan sesuatu yang baik untuk Jerinx, semestinya dibebaskan. ‘’Kita harap vonis bebas untuk Jerinx,’’ tutup Sugeng. (kmb37)

Topik : uang harian perjalanan

dinas dewan dipangkas

Ida Bagus Putu Diana Sukertia

‘’Apalagi informasinya ribuan penyelenggara pemilu reaktif. Ini harus diwaspadai dan diantisipasi,’’ tegas Kapenrem 163/Wira Satya, Mayor Arm Ida Bagus

Putu Diana Sukertia, Selasa (17/11) kemarin. Menurut Kapenrem, menghadapi pilkada serentak di mana puncaknya pada 9 Desember mendatang, maka dalam penyelenggaraannya harus memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes).

Ini dilakukan sedari awal dengan mengecek para penyelenggara terkait kesiapan dan kesehatan mereka di tengah pandemi Covid-19.

‘’Jangan sampai ada yang reaktif ataupun yang terpapar Covid-19. Ini bisa riskan karena saat pilkada pastinya melibatkan partisipasi masyarakat banyak,’’ ujarnya.

Untuk itu, Mayor Bagus mengharapkan digencarkan sosialisasi penerapan prokes saat pilkada serentak 2020. Pemahaman tentang prokes harus ditaati dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Keberhasilan

pilkada serentak tahun ini, kata Kapenrem, mampu menghasilkan pemimpin yang legitimasi dan tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. ‘’Langkah terbaik demi keamanan dan kenyamanan pelaksanaan pilkada tentunya pelaksanaan rapid ataupun swab test bisa rutin dilakukan terhadap penyelenggara pemilu,’’ tandasnya. (kmb36) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Amerta Sinergikan Program Visi-Misi dengan Pemerintah Provinsi

Wujudkan Kota Denpasar Berseri, Smart City, Berbudaya, dan Berdaya Saing MEDIA memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan program visi-misi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra - Made Bagus Kertha Negara (Amerta) berkunjung ke Kelompok Media Bali Post (KMB), Selasa (17/11) kemarin. Kunjungan paslon Amerta yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai NasDem ini untuk menyerap aspirasi dari pimpinan kelompok media tertua di Bali ini. Dalam pertemuan di Gedung Pers Bali K. Nadha, paslon Amerta diterima Pimpinan KMB Satria Naradha.

Sejumlah program visimisi unggulan Amerta, mulai dari program pendidikan, kesehatan, ekonomi, lapangan kerja, UMKM, dan kesejahteraan menuju Kota Denpasar Berseri, Smart City, Berbudaya dan Berdaya saing disampaikan. Program tersebut diharapkan bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Bali, sehingga pembangunan Kota Denpasar sejalan dengan

Provinsi Bali yang mengusung konsep ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ menuju Bali Era Baru. ‘’Inilah tujuan kami berkunjung ke sesepuh di Kelompok Media Bali Post. Selain agar didukung dalam menyosialisasikan program visi-misi kami, juga untuk menyerap masukan dan aspirasi. Dan dalam pertemuan ini, kami mendapat saran-saran yang kiranya mampu meningkatkan elektabilitas Amerta. Saran tersebut, di mana program kami harus vertikal dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sehingga bisa bekerja sama selaras dan baik dengan tujuan pembangunan di Kota Denpasar tidak terbengkelai, namun meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ tandas Ngurah Ambara di sela-sela kunjungannya, Selasa (17/11) kemarin.

Calon Wakil Wali Kota Denpasar, Made Bagus Kertha Negara, mengatakan untuk transparansi sesuai dengan komitmen Amerta akan menggandeng media sebagai pengawas sekaligus kontrol

dalam melaksanakan program visi-misinya. Di samping menggandeng instansi lainnya, seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam melaksanakan program ke depannya.

Paslon Amerta memiliki 10 program unggulan untuk mewujudkan Kota Denpasar Berseri, Smart Citya, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Yaitu memberikan santunan kelahiran Rp 1 juta, kematian Rp 10 juta, intensif kepada pengurus/prajuru banjar Rp 30 juta/tahun, dana kreativitas sekaa teruna Rp 25 juta/ tahun, dana bantuan program PKK Rp 5 juta/tahun, dan bantuan Pura Dadia Rp 5 juta/ tahun.

Selain itu, program lainnya yakni memberikan pendidikan dan kesehatan gratis untuk pekerja nonformal (pemuka agama, buruh, nelayan, petani, pedagang), melanjutkan dan menyempurnakan program Smart City yang ada sebagai pusat informasi data sosial, ekonomi, kependudukan, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang berbasis digital-

BERKUNJUNG - Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra - Made Bagus Kertha Negara (Amerta) saat berkunjung ke Kelompok Media Bali Post (KMB), Selasa (17/11) kemarin. isasi terintegrasi, transparan, kredibel, dan akuntabel. Di samping juga mengoptimalkan dan mensinergikan pasar

modern dengan pasar tradisional, serta meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas 24 jam dan rawat inap. (win)

Sidak Prokes Sasar Peguyangan Kangin

Belasan Warga Tanpa Masker Didenda Rp 100 Ribu Denpasar (Bali Post) Tim Yustisi Kota Denpasar yang terdiri dari Satpol PP Kota Denpasar, Dishub, TNI, Polri, Tim Penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar bekerja sama dengan Kades, Linmas, Babinsa, Bhabinkantibmas dan Satgas Covid-19 Desa Peguyangan Kangin menggelar operasi penertiban disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Selasa (17/11) kemarin. Sidak kali ini dilaksanakan di Simpang Jalan Antasura, Jalan Astasura, dan Jalan Jaya Sakti, Desa Pe-

guyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara.

Perbekel Desa Peguyangan Kangin, I Wayan Susila, mengatakan sidak masker ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 46 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yakni yang tidak menggunakan masker didenda Rp 100 ribu.

Lebih lanjut dikatakan, dalam kegiatan yustisi ini terjaring sebanyak 22 orang pelanggar prokes. Dari total 22 orang pelanggar tersebut, 15 orang didapati tidak menggunakan masker dan 7 orang lainnya didapati menggunakan masker dengan tidak benar.

Sesuai dengan peraturan gu-

bernur, maka 15 orang pelanggar tersebut dikenakan denda sebanyak Rp 100 ribu. Sedangkan 7 orang yang menggunakan masker dengan tidak benar tersebut diberikan pembinaan.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendisiplinan diri dalam menerapkan prokes, guna mempercepat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar dan khususnya di Desa Peguyangan Kangin,” ujar Wayan Susila.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Anom Sayoga mengatakan operasi penegakan hukum protokol kesehatan secara rutin akan dilaksanakan dengan menyasar desa/kelurahan yang kasusnya sedang meningkat. “Secara umum kesadaran masyara-

Bali Post/ist

SIDAK - Petugas memberikan denda berupa push-up kepada pelanggar prokes. kat untuk memakai masker memang sudah meningkat, tetapi tetap saja ada masyarakat yang tidak menggunakan

masker dengan alasan bermacam. Ada bilang lupa atau ada yang bilang karena dekat rumah,” kata Sayoga. (kmb12)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Pon, 18 November 2020

Wakapolda Bali Juga Dimutasi Ikut Penggropyokan, Giri Prasta Dorong Pemanfaatan Musuh Alami Tikus

SETELAH Kapolda Bali Irjen Sementara itu, Brigjen Pol. Pol. Petrus Reinhard Golose Roycke Harry Langie berasal dimutasi, disusul pergantian dari Manado, Sulawesi Utara.

Wakapolda Brigjen Pol. I Roycke lulusan Akpol 1994 Wayan Sunartha. Pengini berpengalaman dalam gantinya yakni Brigjen bidang reserse. Roycke Pol. Roycke Harry sempat menjadi KasaLangie, mantan Karotreskrim Polres Indrawassidik Bareskrim mayu, Kepala Unit Polri. Mutasi terseResmob Dit Reserse but sesuai ST KaPolda Jabar, Kasupolri No:ST/3234/ bag Min Operasi XI/KEP/2020.

Ditreskrimum Informasi diPolda Jabar, Kaperoleh Selasa subag Adminis(17/11) kematrasi Pendidikan rin, Wakapolda Dit. Akademik Brigjen Pol. I Akpol, Kanit Wayan Sunartha Sumber Daya dimutasi ke Karo dan LingkunRBP Srena Polgan Ditreskrimri. Kabid Humas sus Polda Metro Polda Bali Kombes Jaya, Kapolsek Pol. Syamsi belum Metro Jagakarbisa dikonfirmasi sa, Kasatreskrim terkait mutasi suPolres Metro Jasulan tersebut. karta Timur, dan Sebelum menjadi Kasubdit Ranmor orang nomor dua di Ditreskrimum Polda Polda Bali, Brigjen Metro Jaya. Jenderal Sunartha menempati bintang satu di pundak jabatan strategis di Bali. ini juga pernah menjabat Jenderal bintang satu asal Kapolres Kepulauan Yapen, Gianyar ini pernah menjaKapolres Jayapura, Wadirbat Kapolresta Denpasar. reskrimum Polda Metro Bali Post/rah Setelah itu menjabat DiJaya, Kasubag Binfung SetRoycke Harry Langie rektur Lantas Polda Bali. pusinafis Bareskrim Polri, Jenderal bintang satunya Kapolres Metro Bandara diraih saat menjabat Kepala Badan Inteli- Soekarno-Hatta, Kapolres Metro Jakarta jen Negara Daerah (Kabinda) Bali. Suk- Barat, Analis Kebijakan Madya bidang Pises menjalankan tugas sebagai Kabinda, dum Bareskrim Polri, Dirreskrimum Polda Sunartha dipercaya sebagai Wakapolda Bali Metro Jaya dan Karowassidik Bareskrim mendampingi Irjen Golose.

Polri. (rah)

PASLON Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (Giriasa), Selasa (17/11) kemarin turun bersama masyarakat melaksanakan penggropyokan atau pembasmian hama tikus di areal pesawahan Subak Penarungan, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi. Selain penggunakan tongkat kayu, pembasmian hewan pengerat ini juga dengan meniupkan asap yang mengandung belerang ke lubang-lubang tempat tikus bersarang. Hadir dalam kesempatan tersebut tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Badung asal Penarungan, I Wayan Suyasa dan I Made Yudana.

Ditemui di sela-sela kegiatan, Giri Prasta mengatakan, serangan tikus memang menjadi salah satu hama yang sangat merugikan petani, karena bisa menyebabkan gagal panen. Berb-

agai upaya telah dilakukan untuk mengurangi serangan hama tikus. ‘’Penggropyokan yang kita lakukan hari ini adalah salah satu cara untuk membasmi hama tikus,’’ ujar Giri Prasta.

Meski demikian, Giri Prasta juga mengimbau petani menggunakan metode lain yang lebih alami untuk menanggulangi serangan tikus. Di antaranya dengan pengaturan pola tanam antara padi dan palawija yang dilakukan secara serempak, dan pemanfaatan musuh alami tikus seperti burung hantu. ‘’Kita akan mendorong dinas terkait untuk lebih memanfaatkan dan membudidayakan musuh alami tikus, yaitu burung hantu,’’ tegasnya. Agar hasilnya lebih maksimal, gerakan pembasmian hama tikus menurut politisi asal Desa Pelaga ini harus dilaksanaan secara serentak. ‘’Tak hanya

Cegah Covid-19 Besuk Tahanan Lewat ’’Online’’

Mangupura (Bali Post) Proteksi ketat cegah Covid-19 dilakukan Polsek Mengwi. Misalnya besuk tahanan tidak boleh lagi tatap muka tetapi secara online. Begitu juga masyarakat yang melapor wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M). ‘’Penerapan prokes ketat kami lakukan supaya tidak terjadi penyebaran Covid-19,’’ kata Kanitreskrim Polsek Mengwi Iptu Ketut Wiwin Wirahadi seizin Kapolsek AKP Putu Diah Kurniawandari, Selasa (17/11) kemarin.

Menurut Iptu Wiwin, pembesuk didata dulu.

Selanjutnya pembesuk melakukan video call atau zoom sesuai jadwal jam besuk. ‘’Kami siapkan fasilitas untuk tahanan agar bisa video call atau zoom,’’ ujarnya.

Selain itu, kata Wiwin, Kapolsek Diah bersama

Bali Post/ist

PROKES - Operasi prokes dilaksanakan di Jalan Raya Pendet, Abiansemal, Badung. anggotanya rutin melakukan sosialisasi 3M bersama instansi terkait di Terminal Mengwi, pasar, serta safari kamtibmas ke desa-desa yang ada di wilayah Mengwi menyongsong pilkada damai patuh prokes agar tidak terpapar Covid-19.

Sementara Operasi Prokes juga dilaksanakan di Abiansemal dipimpin Kapolsek Abiansemal Kompol Made Suparta bersama Kasat Binmas Polres Badung AKP I Ketut Ganiawan.

Kegiatan yustisi penegakan Pergub Bali No. 46/2020 dan Perbup Badung No. 52/2020 di Jalan Raya Pendet, Abiansemal, Badung, Selasa kemarin.

Operasi tersebut menjaring 11 pelanggar, rinciannya enam orang tanpa masker dan lima orang tidak menggunakan masker dengan benar. ‘’Dua pelanggar disanksi denda dan sembilan ora ng d ikena ka n sa nksi sosial,’’ ungkap Kompol Suparta. (kmb36)

Sopir Travel Dibui Enam Tahun

Mengupura (Bali Post) I Komang Adi Maha Putra, terdakwa kelahiran 4 Juni 1982 silam, Selasa (17/11) kemarin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Oleh majelis hakim pimpinan Konny Hartanto, terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai sopir travel dihukum selama enam tahun penjara.

Selain itu, terdakwa yang beralamat di Jalan Tukad Anyar itu juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar, subsider dua bulan penjara. Vonis hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Yuli sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum selama tujuh tahun.

Dijelaskan, dalam perkara ini terdakwa ditangkap 4 Agustus 2020. Saat itu, terdakwa bertemu Kadek Agus Mahardika

(penuntutan terpisah) di sebuah gudang di Jalan Tukad Anyar, Sanur. Terdakwa disuruh membelikan paket sabu seharga Rp 1.350.000 untuk dikonsumsi bersama-sama.

Terdakwa menghubungi Faris melalui telepon untuk memesan narkotika. Di hari yang sama, terdakwa kembali dihuhungi oleh orang lain bernama Eka Juniarta (penuntutan terpisah) untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga Rp 5.750.000.

Dan terdakwa juga menghububgi Faris.

Oleh Faris, terdakwa diminta mengambil tempelan di beton tempat duduk di depan sebuah rumah di Jalan Tukad Citarum, Panjer. Saat mengambil tempelan, terdakwa ditangkap polisi. Barang bukti yang disita berupa narkotika dengan berat total 5,57 gram netto. (kmb37)

secara sekala, kita di Badung juga mengambil langkah niskala, yaitu upacara

ngaben tikus sebagai upaya pengendalian hama tikus,’’ pungkasnya. (kmb27)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung

APBD agar Mencerminkan Perencanaan dan Penganggaran yang Berimbang, Sehat dan Logis

Kedepankan Netralitas dan Independensi

ANGGOTA Dewan Ke‘’Inilah sebagai tanggung hormatan Penyelenggara Pejawab kami di DKPP yang milu (DKPP) RI Prof. Teguh lebih besar. Bagaimana memPrasetyo mengakui seluruh bangun suatu pijakan filsafat, tahapan Pilkada 2020 memisupaya di dalam pijakan filsaliki potensi kecurangan. Oleh fat itu penyelenggara pemilu karena itu, pihaknya memempunyai jati diri sebagai minta penyelenggara pemilu sosok penyelenggara yang mengedepankan netralitas netral, independen dan tidak dan independensi. memihak,’’ tegasnya, Senin Bahkan, Prof. Teguh yang (16/11). juga sebagai Guru Besar UniSebagai penyelenggara peversitas Kristen Satya Wacana milu, lanjutnya, harus netral Salatiga tersebut tak memungdan tidak memihak. Oleh kiri kalau setiap penyelengsebab itu upaya mereka bisa Prof. Teguh Prasetyo gara pemilu akan menghadapi bekerja dengan cara berpegang berbagai godaan. Godaan yang tergolong berat pada prinsip penyelenggara pemilu, maka dari itu mulai dari janji kekuasaan, materi hingga itu dirinya mengembangkan pikiran, berpijak gratifikasi. Untuk itu, supaya mereka mem- kepada nilai-nilai filsafat pemilu, yaitu yang punyai daya tahan, tidak gampang tergoda, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Supaya maka harus memiliki satu pijakan. mereka punya fondasi,’’ ucapnya. (kmb23)

PEMBASMIAN - Paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (Giriasa), ikut kegiatan melaksanakan penggrompyokan atau pembasmian hama tikus di areal pesawahan Subak Penarungan, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Selasa (17/11) kemarin.

JAWABAN - Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung di Puspem Badung, Selasa (17/11) kemarin.

PEMERINTAH Kabupaten Badung memberikan ruang kepada DPRD untuk mencermati kembali asumsiasumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan rancangan APBD, utamanya terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dalam rangka pembiayaan belanja daerah tahun anggaran 2021. ‘’Saya berharap, penetapan terhadap target pendapatan dan belanja daerah yang nantinya kita putuskan bersama, benar-benar dapat mencerminkan model perencanaan dan penganggaran yang lebih berimbang, sehat dan logis yang dapat memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,’’ ujar Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas lima ranperda yang diajukan oleh pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Selasa (17/11) kemarin.

Kelima Ranperda tersebut antara lain, Rancangan APBD Badung Tahun Ang-

garan 2021, Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara Tahun 2020-2040, Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Mangutama, Ranperda Pencegahan, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ranperda Perubahan atas Ranperda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perumda Mangu Giri Sedana. Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta, serta dihadiri Anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.

Lebih lanjut Lihadnyana menekankan satu hal yang perlu mendapat perhatian dan disadari bersama bahwa seluruh hal-hal yang harus dialokasikan dalam APBD, baik yang bersifat wajib dan mengikat (meliputi kebutuhan belanja pegawai, beban operasional kantor, belanja mandatori, kegiatankegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, kegiatan-kegiatan mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan) serta atas kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber

dari dana APBN menjadi prioritas utama dalam penetapan APBD. Karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, dikatakan pemahaman terhadap substansi Rancangan APBD menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan rasional dalam rangka pengambilan keputusan bersama, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian. ‘’Namun saya yakin dan percaya, melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif serta komprehensif antara pemerintah daerah dengan dewan, akan dapat diperoleh suatu kesepahaman dalam menetapkan prioritas belanja yang tetap menyesuaikan antara pemenuhan kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah,’’ ucapnya.

Selanjutnya Lihadnyana memaparkan berkaitan dengan pendapatan, pemerintah sependapat dengan saran dewan agar pemerintah daerah dengan gigih melakukan upaya-upaya atau terobosanterobosan dalam upaya meningkatkan perolehan dana transfer termasuk mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat. ‘’Meskipun telah ditetapkan besaran dana transfer dari pemerintah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, namun tetap diupayakan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi dana dimaksud dan terus dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan perolehan dana transfer yang lebih besar,’’ katanya.

Terhadap saran dewan terkait Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara untuk segera ditindaklanjuti, Pjs. Bupati menjelaskan pada prinsipnya pemkab sependapat dan telah dilaksanakan sesuai tahapan

proses legalisasi Ranperda sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah dan tahapan selanjutnya adalah evaluasi gubernur, forum konsultasi dan penetapan perda.

Sedangkan saran dewan agar pelayanan PDAM Tirta Mangutama dapat ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih, Lihadnyana menjelaskan Pemkab Badung melalui PDAM Tirta Mangutama berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakatnya secara bertahap, pemanfaatan sumber-sumber air bersih yang potensial dengan pola pengelolaan sesuai kondisi setempat serta pemasangan jaringan perpipaan baru maupun merevitalisasi jaringan yang sudah ada.

Terkait permasalahan 4 kios yang ada di Unit Pasar Petang yang belum dimanfaatkan, dijelaskan bahwa 4 kios tersebut masih dalam penyesuaian regulasi dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebagai turunannya Perda Nomor 10 Tahun 2018. ‘’Selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana, kemudian akan disosialisasikan sebagai pedoman untuk bisa menempati 4 kios tersebut dimana tahun 2021 sudah terealisasi pemanfaatannya,’’ jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan dokumen jawaban pemerintah oleh Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang selanjutnya diberikan kepada pimpinan fraksi di DPRD Kabupaten Badung. (ad266)

Dewan Badung Berharap Penerbangan Internasional Dibuka

Mangupura (Bali Post) – Wakil rakyat di Kabupaten Badung berharap penerbangan internasional dibuka kembali. Sebab, dengan dibukanya penerbangan asing pariwisata Bali, khususnya Badung akan kembali bergairah, sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, usai rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (17/11) kemarin. Menurut politisi PDI Perjuangan asal Dalung ini, kehadiran wisatawan asing akan mengangkat iklim perekonomian di Bali yang selama ini terpuruk akibat Covid-19. ‘’Kami dewan mendukung penerbangan internasional

di Bandara I Gusti Ngurah Rai segera dibuka, sehingga pariwisata Badung kembali menggeliat. Pada ujungnya adalah perekonomian kembali meningkat,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini tidak mau mendahului kebijakan pemerintah pusat. Namun, pihaknya akan terus berupaya menekan lonjakan kasus positif Covid-19 guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan jika penerbangan internasional kembali dibuka. ‘’Kami menunggu regulasi pusat, semoga penerbangan dibuka dan asing bisa masuk. Kami juga saat ini fokus dalam pandemi ini, tetap ada pergerakan pariwisata,’’ katanya.

Dalam kesempatan tersebut Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung tak hanya mendukung dibukanya penerbangan internasional, melainkan juga berharap penerbangan asing dibuka. ‘’Hal itu harus dibarengi upaya penerapan protokol kesehatan. Sebab, kita tidak bisa bicara parsial. Tatkala kita menunggu dibukanya penerbangan internasional, maka kita mempersiapkan diri terkait protokol kesehatan pada objek wisata dan industri pariwisata sudah berjalan dengan baik,’’ terangnya.

Kepala BKD Bali ini mengatakan, pihaknya melakukan verifikasi terkait penerapan protokol kesehatan tersebut. Sarana dan prasa-

rana pendukung pariwisata yang telah terverifikasi akan diberikan stiker. ‘’Jika protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik,’’ ucapnya seraya menambahkan dengan verifikasi akan mempengaruhi citra positif. ‘’Karena ini kan pasar. Image pasar itu akan terbentuk bahwa Badung sudah siap untuk dikunjungi,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, industri pariwisata yang telah memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Badung sebanyak 168 akomodasi, 27 restoran, dan 11 DTW. Bila akomodasi, restoran, maupun DTW sudah mengantongi sertifikat, maka berarti telah menerapkan prokes sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah. Jika lolos verifikasi maka selanjutnya Pemkab Badung akan melakukan sertifikasi, sehingga Badung siap menerima wisatawan jika wacana membuka penerbangan internasional per 1 Desember 2020. (kmb27)

Rabu Pon, 18 November 2020

Mahasiswa Unhi Berbagi Ilmu Pakan Ikan Alternatif dan Aplikasi ”Fintech Crowdfunding” MAHASISWA Universitas Hindu Indonesia (Unhi) melaksanakan kegiatan lokakarya di Desa Rejasa, Kecamatan Penebel, Tabanan, Selasa (17/11) kemarin. Kegiatan ini merupakan salah satu satu program kerja yang telah dirancang dalam Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) pada Kelompok Ikan Banyupinaruh, Desa Rejasa. Di mana selama empat bulan mulai Agustus 2020, para mahasiswa telah mencoba berkontribusi dalam hal pelatihan pembuatan pakan alternatif untuk dapat mengurangi biaya produksi dalam budi daya ikan. Selain juga membuat inovasi sistem aplikasi fintech crowdfunding untuk bantuan pendanaan untuk unit usaha.

Ketua tim PHP2D Unhi Ayu Lia Juwitha Dewi mengatakan, dipilihnya Desa Rejasa sebagai lokus atau sasaran

kegiatan kali ini merupakan hasil dari survei yang dilakukan sebelumnya. Di mana di Desa Rejasa memiliki potensi budi daya ikan air tawar yang cukup menjanjikan. Namun sayangnya, mereka terkendala dengan biaya operasional yang cukup tinggi lantaran harga pakan pabrikan yang terus mengalami kenaikan.

Ini tentu saja berdampak pada keuntungan yang dihasilkan dari potensi tersebut belum maksimal.

“Di sini kami mencoba berbagi ilmu bagaimana membuat pakan alternatif yang bahannya mudah didapat, untuk dapat mengurangi biaya produksi dalam budi daya ikan, selain juga kami membantu pelatihan dalam hal manajerial usaha,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Dosen Pembimbing PHP2D Unhi I Putu Fery Karyada, S.Pd., M.A. Dikatakannya,

kegiatan lokakarya ini adalah memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar langsung di masyarakat.

Konsep ini merupakan salah satu dari indikator mereka belajar. Melalui program ini, mahasiswa dapat langsung mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan mencoba untuk berkontribusi dalam menyelesaikannya.

“Khalayak sasaran adalah kelompok usaha ternak ikan dan pemuda yang terkena dampak PHK. Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan yang terdiri dari kolaborasi mahasiswa lintas prodi yaitu Sistem Informasi dan Fakultas Ekonomi, kami juga menghasilkan suatu program inovatif yaitu penerapan fintech crowdfunding. Melalui aplikasi ini, kelompok sasaran mendapatkan bantuan pendanaan sehingga mampu memberikan stimulus untuk kembali

Tiga Klaster Keluarga, Picu Lonjakan Kasus Covid-19 di Tabanan

Tabanan (Bali Post) Angka kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11) kemarin, melonjak bahkan sampai di angka 24 orang. Pemicunya, terjadi lantaran klaster keluarga.

Dengan penambahan tersebut, akumulasi total positif di Kabupaten Tabanan saat ini mencapai 938 kasus.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan melalui Koordinator Bidang Informasi Publik Putu Dian Setiawan mengatakan, lonjakan kali ini dominan dari klaster keluarga. Setidaknya

ada tiga klaster keluarga yang menambah lonjakan kasus positif kali ini yakni di Desa Subamia, Desa Bongan, dan Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan. Lonjakan pasien terkonfirmasi positif kembali terjadi setelah hampir tiga minggu Tabanan landai tambahan kasus Covid-19. Ini artinya penyebaran Covid-19 masih belum reda total. “Data terbaru tambahan kasus sebanyak 24 orang dan empat orang lainnya dinyatakan sembuh,” ungkapnya.

Pasien yang terpapar tersebut sudah mendapat penanganan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Karena pasien yang terpapar lebih banyak tanpa gejala, mereka sebagian besar diisolasi di hotel dan tempat karantina sesuai dengan arahan Satgas Covid-19 Pemprov Bali. “Yang diisolasi di rumah sakit tidak karena memiliki

Negara (Bali Post) Kurang dari sebulan sebelum pemungutan suara Pilkada Jembrana, baru sekitar 70 persen logistik untuk di TPS diterima KPU Jembrana. Pihak penyelenggara memastikan seluruh logistik untuk 640 TPS akan didistribusikan tepat waktu. Selain kotak suara dan bilik suara, serta APD (alat pelindung diri), Selasa (17/11) kemarin surat suara diterima KPU Jembrana. ‘’Sudah kita terima hari ini (kemarin - red) dan kita tempatkan di gudang Banjar Tengah.

Rencananya besok (hari ini red) mulai dilakukan pelipatan surat suara,’’ ujar Ketua KPU Jembrana I Ketut Gede Tangkas Sudiantara, kemarin.

Dari pengecekan surat suara dikemas dalam 123 kotak.

Selama proses pengiriman dan pengecekan mendapat kawalan ketat dari Kepolisian dan Bawaslu.

Disebutkan Tangkas, dari 123 kotak itu, 121 di antaranya berisi 2.000 lembar surat suara. Satu kotak isi 980 lembar dan satu kotak PSU (pemungutan suara ulang) isi 2.000

gejala berat, hanya mengeluhkan demam, batuk, saja,” imbuh Dian Setiawan.

Menurutnya penyebaran tambahan kasus baru dari kluster keluarga di tiga tempat ini virus bukan didapat dari tempat upacara. Tetapi virus dibawa dari tempat kerja kemudian dibawa ke rumah dan menulari anggota keluarga.

“Yang terpapar ini virus yang didapat tidak penyebarannya dari upacara, memang didapat dari tempat kerja kemudian dibawa pulang,” terangnya.

Dikatakan Dian, klaster keluarga terjadi ketika ada anggota keluarga atau orang yang tinggal serumah sudah lebih dahulu tertular lalu menularkannya pada anggota keluarga lain. Terkait hal ini, Dian menekankan setiap anggota keluarga berperan penting mencegah klaster keluarga. (kmb28)

Baru 70 Persen Logistik TPS Datang

lembar.

Pelipatan surat suara akan dilakukan mulai Rabu (18/11) di Gudang KPU dan ditargetkan bisa rampung selama lima hari. ‘’Proses pelipatan kami kedepankan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dengan melibatkan 20 orang tenaga pelipat,’’ tambahnya.

Bila ditotal secara persentase, untuk logistik di TPS ini sudah datang sekitar 70 persen. Dan, menurutnya, hampir tiap hari terus berdatangan dan dipastikan sudah siap saat pencoblosan nanti. (kmb26)

bekerja di desa,” terangnya.

Wayan Dedi Darmika selaku Sekretaris Desa Rejasa menyampaikan terima kasih kepada Unhi dan juga mahasiswa yang telah mengembangkan kegiatan ini di Desa Rejasa, dan melatih serta memberi materi pada Kelompok Budi Daya Ikan Banyupinaruh, sehingga dapat menambah wawasan mereka. “Terima kasih atas kegiatan positif yang menyasar desa kami dan berharap agar di kemudian hari desa kami bisa kembali dijadikan objek untuk bahan studi banding,” ucapnya.

Begitu juga Ketua Kelompok Ikan Banyupinaruh Desa Rejasa, I Made Darma Putra, mengaku dengan kegiatan ini dirinya bisa mendapatkan inovasi baru yakni pakan alternatif, sehingga tidak ketergantungan lagi dari pakan pabrikan yang harganya tidak terjangkau. (ad265)

Disdik Usulkan Perbaikan Tujuh Sekolah Terdampak Bencana Banjir

Tabanan (Bali Post) Masa pandemi Covid-19 sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Pasalnya, sumber pendapatan sangat terbatas. Hal ini berakibat pada pembiayaan pembangunan juga tidak maksimal. Untuk pembangunan fisik saja terbatas hanya pada penanganan akibat bencana banjir sebelumnya.

Misalnya untuk sekolah, di tahun 2021, ada tujuh sekolah yang terdampak bencana banjir rencananya mendapat kucuran estimasi anggaran sebesar Rp 2,7 miliar untuk dilakukan perbaikan, tentunya disesuaikan dengan kerusakan yang ada.

Seperti diberitakan sebelumnya, TAPD Kabupaten Tabanan mengestimasi untuk pos pembangunan infrastruktur (fisik) hanya di angka Rp 75 miliar di APBD Induk 2021. Itu pun peruntukan untuk pengerjaan perbaikan sekolah rusak, jalan rusak, dan saluran irigasi pascabencana banjir yang terjadi belum lama ini.

Meski demikian, daerah masih berharap adanya tambahan dana penunjang lainnya dari DAK serta Dana Tugas Perbantuan (TP). Khusus untuk sekolah rusak akibat dampak bencana banjir, Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Nyoman Putra mengatakan, ada tujuh sekolah terdampak yang diusulkan untuk bisa mendapat bantuan perbaikan di 2021, yakni lima SD (SD 1 Meliling Kecamatan Kerambitan, SD 1 Geluntung Kecamatan Marga, SD 1 Marga, SD 1 Pujungan Kecamatan Pupuan, dan SD 1 Penatahan

Kecamatan Penebel), satu SMP yakni SMPN 2 Selemadeg Timur dan satu TK yakni TK Negeri Pembina. ‘’Dari tujuh sekolah ini, yang boleh dikatakan kerusakan paling parah karena kedalaman kerusakan ada di SD 1 Geluntung, karena dari survei bersama Dinas PUPRKP senderan bagian barat dan utara jebol dengan tafsiran perbaikan bisa Rp 1 miliar,’’ terangnya.

Lanjut dikatakan Nyoman Putra, Dinas Pendidikan Tabanan selama ini hampir tiap tahunnya selalu mengajukan usulan perbaikan bagi sekolah yang memang mengalami kerusakan. Hanya di tengah keterbatasan anggaran daerah, tentunya memang dilihat skala prioritas. ‘’Intinya kami terus berupaya melakukan banyak cara agar sekolah rusak di Tabanan bisa segera direhab baik lewat APBD atupun DAK,’’ pungkasnya.

Terkait pengerjaan pada

Bali Post/dok

RUSAK - Kondisi senderan sekolah yang rusak terdampak bencana banjir, belum lama ini tujuh sekolah yang menjadi skala prioritas perbaikan di 2021, Nyoman Putra mengatakan, harus melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (SIRUP) terlebih

dahulu oleh instansi yang membidangi. ‘’Pengerjaan fisik 2021, harus melalui SIRUP karena pascabencana di atas Rp 200 juta harus lelang,’’ terangnya. (kmb28)

Bahas Ranperda Perlindungan Komoditi Kakao

Politik Wedakarna Terima SK sebagai Anggota MPR-RI 2019-2024

Tolak Indonesia Jadi Negara Agama, Senator AWK Tolak RUU Larangan Minuman Beralkohol di PPUU DPD-RI SUNGGUH beruntung Bali memiliki Senator RI yang termuda dan masih energik sebagai wakil dari Provinsi Bali di pusat seperti Dr. Arya Wedakarma (AWK). Mobilitas dari senator dua periode ini benarbenar dapat diandalkan oleh Bali, di mana Bali sebagai wilayah NKRI namun minoritas di Indonesia, memang kerap dijadikan sasaran dari produk legislasi yang dinilai tidak mewakili semangat Pancasila. Misalnya, bagaimana penolakan AWK terhadap ide dan gagasan wisata berbasis halal di Provinsi Bali yang dinilai mencederai adat istiadat orang Bali serta hajat hidup orang banyak. Begitu juga pada tahun 2015 AWK membidangi munculnya Piagam Tantular bersama PHDI, PHRI, sulinggih dan tokoh pariwisata di Bali, saat menolak ide dan gagasan desa syariah di Bali yang dinilai mencederai semangat Perda Tahun 2012 tentang pariwisata Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu.

Dan kini pada masa legislasi 2020, publik kembali dihebohkan dengan ada rencana RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang digagas oleh sejumlah partai bernuansa agama di DPR-RI. Terkait dengan hal ini, Senator AWK yang juga dipercaya sebagai wakil Panitia Perancang Undangundang (PPUU) di DPD-RI dengan tegas memberi penolakan khususnya untuk di

BANTUAN - Penyerahan bantuan sarana-prasarana dalam rangkaian kegiatan lokakarya PHP2D di Desa Rejasa oleh mahasiswa Unhi.

wilayah Provinsi Bali. Alasannya bahwa pariwisata di Bali sangat tergantung dengan segmentasi wisatawan yang mengonsumsi minuman beralkohol di samping Bali juga memiliki local genius akan minuman beralkohol seperti arak atau tuak.

Ini disampaikan oleh Senator AWK saat menerima kedatangan Ketua PPUU DPDRI Dr. Badikenita (Senator Sumatera Utara) di Melia Bali Nusa Dua. “Saya kira, keputusan memasukkan bahkan membahas ide RUU Larangan Mikol ini adalah tindakan keblinger. Partaipartai bernuansa agama di Senayan ini kerap membuat keputusan yang tidak mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita akui, ada sejumlah wilayah di Indonesia ini yang punya kultur meminum alkohol, dan termasuk Bali. Kenapa alkohol selalu dihubungkan dengan nilai-nilai agama tertentu saja? Di Bali sendiri, alkohol seperti arak juga dipakai dalam upacara agama. Dan data dari Bea Cukai sendiri, sebelum pandemi, pemasukan dari pita cukai alkohol ini di Bali mencapai Rp 1 triliun sendiri. Jadi saran saya, tidak usah membuat ide anehaneh. Kita akan lawan ide unntuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama dengan cara halus dengan memengaruhi produk UU kita. Intinya saya selaku DPD Bali menolak tegas,” ungkap Gusti Wedakarma

MENERIMA - Senator Dr. Arya Wedakarna menerima Senator NTT dan Ketua Panitia Perancang UU (Senator Sumatera Utara) di Bali. yang juga Komite I Bidang Hukum DPD-RI ini.

Lalu bagaimana dengan pasal yang ada di RUU Larangan Mikol yang sudah memberikan kesempatan untuk pariwisata dan tradisi? “Intinya tolak, jangan mau terjebak. Dari judulnya saja sudah bernuansa agama, Bali harus bersuara, partai politik pun harus bersuara, dan pasti kita akan tolak. Saya pun punya keyakinan bahwa RUU ini akan gagal dan batal. Tetap kita sounding agar tidak

muncul lagi,” pungkas Senator AWK yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR-RI ini.

Ditanya dengan perannya sebagai anggota MPR-RI, AWK menyampaikan bahwa prinsip untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga tuntas 2024 merupakan komitmen awal. “MPR adalah lembaga tinggi negara. Kita akan jaga amandemen ke-5 MPR dan juga eksistensi pemerintahan yang sah. Kita jaga betul,” ungkap AWK. (ad263)

Hindari Praktik Monopoli Pembelian Negara (Bali Post) Kakao Jembrana menjadi salah satu komoditi inti sektor perkebunan di Jembrana yang penjualannya mampu tembus pasar ekspor. Kendati diakui menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi, masih ada beberapa kelemahan yang menjadi concern pemerintah. Mulai dari sisi para pekebun atau penggarap hingga mekanisme pemasaran hasil panen. Memastikan ada perlindungan dalam pengelolaan kakao, Ranperda yang diajukan eksekutif tentang Perlindungan dan Pengembangan Komoditas Kakao mendapat sambutan baik dari DPRD Jembrana.

Seluruh fraksi di DPRD Jembrana sepakat membahas ranperda tersebut. Namun ada beberapa catatan yang diharapkan bisa tertuang dalam payung hukum daerah itu nantinya. ‘’Dari prestasi (kakao) yang cukup banyak, perlu ada perbaikan dan evaluasi. Ranperda perlu secara teknis dan spesifik memperbaiki kelemahan,’’ ujar Ketua Fraksi PDI-P Jembrana I Ketut Sudiasa saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Senin (16/11) lalu.

Sudiasa mengungkapkan, perlu adanya kesamaan persepsi pekebun atau penggarap maupun kelompok tani pelaksanaan pascapanen.

Masih banyak yang belum melaksanakan fermentasi biji kakao, sehingga mengurangi kualitas. Begitu halnya di fase penjualan, perlu memperhatikan target pasar dan mekanisme pemasaran. ‘’Ini penting agar terhindar dari praktik monopoli dan atau penimbunan oknum terkait,’’ tambahnya.

Sementara itu, Fraksi Par-

tai Gerindra melalui Ketua Fraksi I Ketut Sadwi Darmawan juga mendukung perlunya perda tersebut. Namun yang harus diperhatikan, perlindungan lahan perkebunan kakao agar yang tersedia dan produktif tidak beralih fungsi. ‘’Kami sarankan agar disesuaikan dengan perda yang terkait. Misalnya Perda Tata Ruang. Jangan sampai di lahan yang produktif ternyata masuk zona industri.

Kami harapkan ada penyesuaian tata ruang ini,’’ tandas Sadwi. Fraksi ini juga menilai perlunya peran penyuluh dari dinas terkait untuk meningkatkan kompetensi petani kakao.

Masukan lainnya yang menjadi concern adalah terkait

perlindungan buruh kakao.

Fraksi Kebangkitan Persatuan dengan Ketua Fraksi M. Yunus menilai dalam pelaksanaan nanti diharapkan juga memperhatikan nasib buruh kebun agar terjamin keadilan dan kesejahteraan secara hukum dan ekonomi. Fraksi ini menilai dalam pelaksanaan perkebunan rentan terjadi ketimpangan keuntungan antara pekebun besar dengan buruh kebun.

Ranperda ini merupakan salah satu dari tiga ranperda yang diusulkan eksekutif pada akhir tahun 2020 ini. Dua ranperda lainnya yang diusulkan di antaranya Ranperda APBD 2021 dan Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender. (kmb26)

Rabu Pon, 18 November 2020

Pemkab Gianyar Pertahankan Opini Kembali Raih Opini WTP WTP Enam Kali Berturut-turut Pemkab Bangli Terima Penghargaan

PENGHARGAAN - Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat menerima piagam penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto.

TAHUN ini untuk yang ke-6 kalinya Pemerintah Kabupaten Gianyar secara berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019.

Penghargaan pemerintah Republik Indonesia kepada Pemkab Gianyar itu diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto yang diterima Bupati Gianyar I Made Mahayastra. Ikut mendampingi Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta dan Sekda Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya di ruang kerja Bupati Gianyar, Selasa (17/11) kemarin.

Selain menerima piagam penghargaan, Pemkab Gianyar juga menerima Plakat WTP

karena telah mampu mempertahankan Opini WTP selama lebih dari lima kali berturutturut.

Tri Budhianto pada kesempatan tersebut menyatakan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar karena telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK selama enam kali berturut-turut.

Prestasi ini tentu tidak mudah.

Apalagi dari tahun ke tahun tantangan dan kriteria WTP itu semakin berat. Lebih-lebih sekarang pemeriksaan BPK tidak hanya fokus pada laporan keuangan saja, tetapi sudah merambah ke kinerja. ‘’Dari pengamatan kami selama setahun, Gianyar memang paling baik. Kinerja Pemkab Gianyar memang luar biasa. Ini merupakan prestasi hebat. Tidak mudah mem-

pertahankan WTP enam kali, dengan kriteria semakin bertamba,’’ kata Tri Budhianto.

WTP, kata Tri Budhianto, tidak menjamin tidak ada korupsi. Tetapi dengan WTP ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah itu sudah baik sesuai peraturan yang ada, sehingga diyakini berdampak pada pembangunan di masyarakat.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemkab Gianyar mempertahankan Opini WTP atas LKPD sebanyak enam kali berturut-turut. Hal ini tentu tidak terlepas dari arahan dan pendampingan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali, sehingga penyaluran dana perimbangan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. ‘’Kita tidak harus berpuas diri secara berlebihan. Ini tantangan, karena itu kita harus mampu meningkatkan kinerja, sehingga apa yang kita kerjakan betul-betul bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ harap Mahayastra.

Pada kesempatan itu, Bupati Mahayastra juga menyampaikan tata kelola keuangan Pemkab Gianyar saat ini sudah dikelola secara transparan dan akuntabel. Semua kalangan dapat melihat bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan mengakses portal Pemkab Gianyar. (ad257)

Atasi Kekurangan Air di Dawan

Bupati Suwirta Cek Pembangunan Sumur Bor dan Pamsimas

SEUSAI meninjau pembangunan TOSS Center, Bupati Suwirta lanjut mengunjungi pembangunan Sumur Uji Eksplorasi di Kecamatan Dawan dan Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Banjar Babung, Desa Gunaksa, Selasa (17/11) kemarin.

Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki masyarakat. Sehingga ketika ada suatu daerah yang mengalami krisis air bersih, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib hadir untuk mengatasi persoalan krusial tersebut.

Hadirnya sumur bor dan Pamsimas ini menjadi salah satu solusi mengatasi kekurangan air di Kecamatan Dawan.

“Hadirnya sumur bor dan Pamsimas ini kami harapkan mampu memberikan solusi mengatasi kekurangan air bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Dawan,” harap Bupati Suwirta saat mengunjungi Pamsimas di Br. Babung.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, dengan situasi seperti ini pihaknya akan

SUMUR UJI EKSPLORASI - Bupati Suwirta saat meninjau pembangunan Sumur Uji Eksplorasi di Kecamatan Dawan dan Pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Banjar Babung, Desa Gunaksa. menggenjot kepala desanya agar segera mengelola air minum ini dengan menggunakan Bumdes yang ada.

Sehingga desa itu nantinya bisa menggelola bisnis air sendiri agar kebutuhan dasar masyarakatnya segera bisa terpenuhi.

“Jangan didiamkan berlama-lama, nanti mesinnya bisa mati,” ujar Bupati Suwirta didampingi Kadis PUPR Klungkung Anak

Agung Lesmana.

Selain itu, Bupati Suwirta juga berharap desa-desa yang sudah mempunyai Pamsimas agar bisa mengelolanya secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air di wilayahnya masingmasing. Semoga program Pamsimas ini ke depannya bisa berjalan secara maksimal agar desa itu secara mandiri bisa mengelola air bersih,” imbuhnya. (ad268)

RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Timbulkan Dampak Covid-19 Kedua Semarapura (Bali Post) Penolakan terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol terus terjadi di Bali. Kali ini penolakan muncul dari Klungkung.

Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, Selasa (17/11) kemarin menyampaikan sikap tegas menolak keras kemunculan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini, karena berpotensi mematikan ekonomi rakyat kecil. Seperti produsen arak yang selama ini dikelola dalam bentuk lembaga UMKM. Padahal, mereka saat ini sedang berusaha bangkit, setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah mematikan pariwisata. Kunjungan wisatawan turun drastis. Produksi arak pun anjlok, karena menurunnya konsumsi. Mereka sempat mendapatkan harapan baru, setelah Gubernur Bali menerbitkan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Permentasi dan atau Destilasi Khas Bali, yang telah diterbitkan Februari lalu. Ini sebagai dukungan pemerintah daerah dalam melestarikan kearifan lokal masyarakat Bali, yang sudah tumbuh sejak dulu. Sehingga tidak lagi harus dikejar-kejar aparat kepolisian. Maka, menurut politisi Gerindra ini, RUU Larangan Minuman Beralkohol jelas tidak boleh mengesampingkan kearifan lokal tiap daerah di Bali. ‘ ’ M a k a s a y a d a n F r a k s i G e r i ndra jelas menolak munculnya RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. RUU ini jelas berimplikasi terhadap pariwisata Bali.

Bali merupakan daerah destinasi pariwisata yang tidak sedikit wisatawannya, baik dalam negeri maupun mancanegara yang mengonsumsi alkohol. Belum lagi, dalam kegiatan adat. Salah satu sarana masyarakat Bali adalah arak dan berem,’’ tegas Baru.

Terkait minuman beralkohol, pertama jelas kebutuhan pariwisata. Kedua, selama ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Pembuat arak di pedesaan, sudah berupaya memenuhi aturan yang ada, agar tetap aman berproduksi. Jika bisa melihat langsung, prosesnya tidaklah mudah, harus melewati beberapa tahapan sulit untuk sampai pada hasil produksi arak. ‘’Itu aktivitas ekonomi kerakyatannya.

Maka, kami dari Klungkung Bali mengingatkan, jangan membuat undang-undang yang menjerat masyarakat sendiri. Apalagi masyarakat kecil,’’ tegas politisi asal Desa Sakti, Nusa Penida ini.

Kemunculan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat kecil. Apalagi, sekarang masyarakat kecil sudah terjepit akibat dampak pandemi Covid-19. Motivasi dan momennya kurang tepat. Biarkanlah masyarakat berusaha bangkit lebih dulu.

Jangan membuat mereka tambah susah, dengan ragam aturan yang justru mematikan mereka. ‘’Ini dampaknya tidak bisa main-main. Kalau ini diterapkan, implikasinya bisa seperti pandemi ‘Covid’ yang kedua,’’ tegas Baru saat ditemui di Gedung DPRD Klungkung. (kmb31)

PEMERINTAH Kabupaten Bangli meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali. Ini adalah raihan WTP yang ke-4 kalinya bagi Pemkab Bangli.

Atas keberhasilan itu, Pemkab Bangli diberikan penghargaan berupa piagam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Penyerahan piagam penghargaan itu dilakukan Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto, diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra. Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan di Ruang Krisna Setda Kabupaten Bangli yang dihadiri Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemkab Bangli, Selasa (17/11) kemarin.

Sekda Giri Putra mengatakan, raihan opini WTP ke-4 kalinya itu menjadi motivasi Pemkab Bangli untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar semakin baik. Dalam pengertian sesuai aturan dan bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. ‘’Yang kita kejar bagaimana catatancatatan itu semakin sedikit, sehingga menjadi WTP yang sempurna, tanpa catatan,’’ kata Giri Putra.

Diakuinya ini menjadi beban sekaligus motivasi pihaknya, agar ke depannya selalu ada evaluasi dan review terhadap

kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang sesuai, secara administrasi. ‘’Dan inilah kita evaluasi. Untuk itu kita lakukan secara solid. Nanti para OPD di dalam melaksanakan kegiatan APBD dalam tata kelola APBD berikutnya, kita harus semakin maju ke depannya. Sehingga keuangan bisa cair cepat, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tanpa mengurangi nilai-nilai dari ranah aturan yang ada,’’ kata Giri Putra.

Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto mengatakan dengan Bangli meraih Opini WTP empat kali berturut-turut, ini merupakan prestasi luar biasa.

Harapannya prestasi ini harus tetap dipertahankan. ‘’Untuk itu memang perlu koordinasi, sinergi yang luar biasa dari seluruh jajaran yang ada di pemerintah Kabupaten Bangli,’’ kata Budhianto.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah itu, pemeriksaannya dilakukan oleh BPK. Dari tahun ke tahun semakin bertambah. Awalnya hanya dilihat laporan keuangannya saja.

Namun sekarang BPK sudah mulai melihat kinerjanya. ‘’Jadi dari tahun ke tahun semakin meningkat kualitasnya. Nah untuk itu memang perlu persiapan seluruh aparatur yang ada di pemerintah Kabupaten Bangli ini, agar selalu mempertahankan capaian opini WTP-nya,’’ ujarnya.

Karena bagaimanapun opini

TERIMA PENGHARGAAN - Sekda Bangli Ida Bagus Giri Putra saat menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto.

WTP ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan baik. Dari sisi kesesuaian dengan peraturannya, pengungkapannya atas laporan keuangan yang jelas, kemudian kesesuaian dengan sistem standar akutansi pemerintah dan juga termasuk peran aparat pemeriksa daerahnya. Itu berarti sistemnya sudah berjalan dengan baik. ‘’Prestasi ini mencerminkan

pengelolaan keuangan di Bangli sudah berjalan baik. Harapan kami berimbas positif, sehingga pembangunan berjalan lebih baik,’’ kata Budhianto.

Sampai saat ini, pihaknya belum pernah melihat raihan WTP yang mulus. Pasti ada catatan catatannya. ‘’Itu menjadi perhatian kita, bagaimana supaya ke depannya catatancatatan itu tidak muncul lagi,’’ imbuhnya. (ad261)

Bangli (Bali Post) Seorang lansia (lanjut usia) ditemukan tergeletak tidak bernyawa di pinggir jalan jalur Bangli-Kayuambua Kecamatan Susut, Selasa (17/11) kemarin. Lansia yang diketahui bernama Ketut Ngasti (79) itu adalah warga Banjar Lumbuan, Desa Sulahan. Dia diduga meninggal dunia akibat kelelahan.

kerasan pada tubuh korban. Diperkirakan korban meninggal kurang lebih 3 jam,’’ ujarnya.

Terkait penyebab meninggalnya korban, diduga karena kelelahan (faktor usia). Menurut keterangan pihak keluarga kepada polisi, korban sering keluar pada malam hari.

Mengenai adanya luka dan memar pada tubuh korban itu, diduga disebabkan jatuh terbentur aspal dengan posisi tengkurap. ‘’Polisi sudah melakukan olah TKP. Namun, tidak ditemukan ada bekas kendaraan atau bekas luka terbentur benda lain,’’ jelas Sulhadi. (kmb40)

Lansia Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Jalan

Dari informasi yang dihimpun disebutkan, korban pertamakali ditemukan oleh saksi Ni Nyoman Rata (60) sekitar pukul 04.30 Wita. Dia saat itu melihat sesosok pria tergeletak di pinggir jalan.

Ni Nyoman Rata kemudian memberitahukan kejadian itu ke saksi lainnya, Wayan Sumantra (49), yang ketika itu sedang memotong babi di rumah milik Kerta, warga Banjar Lumbuan. ‘’Setelah dicek

ternyata memang benar ada orang tergeletak dan dalam keadaan meninggal. Korban diketahui bernama Ketut Ngasti yang merupakan keluarga saksi Wayan Sumantra,’’ kata Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi.

Kejadian itu selanjutnya dilaporkan ke Polsek Susut guna penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan itu polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP

dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar awal yang dilakukan petugas puskesmas setempat, kata Sulhadi, ditemukan luka memar pada dahi, pelipis kiri, hidung dan pada tulang pipi kanan korban. Selain itu ditemukan juga luka lecet pada punggung tangan kiri, memar pada pangkal lengan kanan, dan hidung mengeluarkan darah. ‘’Tidak ada tanda-tanda ke-

Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang

Dapur Buruh Panjat Kelapa Roboh Bangli (Bali Post) – Bangunan dapur milik seorang warga di Banjar Dinas Kebon Kangin, Desa Peninjoan, Tembuku roboh akibat diguyur hujan disertai angin kencang, Minggu (15/11) sore. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

Namun robohnya dapur itu, membuat pemiliknya harus menanggung kerugian.

Dari informasi yang dihimpun Senin (16/11), peristiwa robohnya dapur milik I Nyoman Rencana (45) itu ter-

jadi sore hari sekitar pukul 15.35 Wita. Saat kejadian, wilayah Desa Peninjoan dilanda hujan deras disertai angin kencang. Hujan berlangsung beberapa jam. ‘’Dapur yang roboh itu biasa dipakai korban dan keluarganya memasak dan membuat pakan ternak. Saat kejadian istrinya sedang memasak di dapur,’’ ungkap Perbekel Desa Peninjoa, I Putu Joantara saat dihubungi siang kemarin. Ia mengatakan beruntung ketika peristiwa

itu terjadi, istri korban bisa selamat dan tidak terkena reruntuhan bangunan.

Joantara tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa kerugian yang dialami korban akibat kejadian itu. Pascakejadian itu, ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan beberapa yayasan untuk memberikan bantuan kepada korban. ‘’Tadi sudah ada yang memberikan bantuan beras,’’ ujarnya.

Pihaknya ada rencana mengusulkan bantuan per-

baikan ke Pemkab Bangli.

Sejauh ini pihaknya mengaku belum bisa mengusulkannya lantaran belum menerima laporan resmi terkait kejadian itu dari kadus setempat.

Ia menambahkan, korban termasuk keluarga miskin di desanya. Keseharian korban bersama istrinya hanya bekerja sebagai buruh panjat kelapa. Di rumah itu korban tinggal bersama istri dan juga beberapa orang anaknya. (kmb40)

Eks Galian C Klungkung Mangkrak Sejak 2002

Gagal Ditata Akibat Banyak ’’Penyakit’’ Eks galian C Klungkung begitu mudah dilihat.

Lokasinya persis di pinggir Jalan By-pass Prof. I.B. Mantra. Lahan yang dulunya compang-camping karena dikeruk, kini makin tidak karuan saja. Alur Tukad Unda yang hancur membuat aliran airnya tersebar ke mana-mana. Ada seperti kolam di lahan yang bopeng.

Kolam lainnya penuh tanaman enceng gondok. Eks galian C itu seharusnya potensial dilakukan untuk keperluan apa?

EKS galian C Klungkung itu luasnya 300 hektar lebih.

Dulunya merupakan persawahan subur. Namun, letusan Gunung Agung tahun 1963 mengubah seluruh areal itu menjadi lokasi tambang pasir. Bekas lahar dingin di areal Desa Gunaksa, Tangkas dan desa di sekitarnya terus dikeruk alat berat selama hampir 40 tahun hingga tahun 2002. Saat itu Pemkab Klungkung terpaksa menutup aktivitas pertambangan, karena menimbulkan kerusakan parah terhadap lingkungan sekitar selain juga di sana banyak penyakit.

Praktis sejak tahun 2002 sampai tahun 2017, wilayah ini menjadi terbengkalai. Sesekali ada yang nekat melaku-

kan aktivitas tambang ilegal, tetapi langsung ditertibkan petugas. Sempat pula pada pesisir pantainya dibangun Dermaga Gunaksa, sebagai akses penyeberangan ke Nusa Penida. Hasilnya gagal total, padahal pemerintah pusat menguncurkan dana ratusan miliar. Setelah terbengkalai selama 15 tahun, tahun 2017 areal 300 hektar ini kembali diterjang banjir lahar dingin saat kembali terjadi erupsi Gunung Agung. Situasi itu mengakibatkan areal sekitar semakin rusak.

Sehingga sejak 2019, setelah Gubernur Bali dijabat Wayan Koster, areal galian C itu dilihat ada potensi ditata. ‘’Waktu itu saat lewat di jembatan Tukad Unda menuju

Karangasem, saya penasaran setelah melihat lahan ini.

Kenapa lahan seluas itu terbengkalai. Saking penasaran, hari berikutnya memastikan ke sana sendiri,’’ kata Gubernur Bali Wayan Koster saat kegiatan Konsultasi Publik terkait rencana pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Senin (16/11).

Ia mengaku awalnya Pusat Kebudayaan Bali itu rencananya dibangun di Padanggalak. Di atas lahan seluas sembilan hektar. Namun, lokasi itu setelah dicek dirasakan kurang cocok. Pilihan berikutnya sempat ada opsi di Gerokgak, Buleleng. Kebetulan di sana ada lahan Pemprov Bali seluas 600 hektar.

Tetapi, menurutnya, kurang tepat sebagai pusat kebudayaan Bali akibat kultur masyarakatnya. Gubernur Koster sempat pula ingin merealisasikannya di Jembrana, tetapi titik lokasinya kurang strategis, bila dijangkau dari daerah lain.

Akhirnya, pilihan terakhir, ketemu lokasi eks galian C Klungkung. Ternyata seluruh aspek sangat memenuhi

syarat sebagai pusat kebudayaan Bali. Apalagi saat dibicarakan dengan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Pemkab Klungkung mendukung rencana itu. Gubernur Koster pun terus mempelajari, kenapa di sana selalu gagal direalisasikan programprogram pemerintah. Ia melihat selama ini upaya penataannya, terlalu banyak kepentingan lain. Ini terbukti akhirnya banyak pejabat dan pihak terkait lainnya, terpaksa harus berurusan dengan hukum.

Salah satunya, mantan Bupati Klungkung dua periode I Wayan Candra yang sudah menjadi terpidana kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Selain itu, sejumlah tuan tanah, juga terpaksa berurusan dengan hukum akibat terlibat kasus mantan Bupati Candra. ‘’Saya kaget saat cek status tanah ini. ‘Penyakitnya’ banyak. Ada permainan calo tanah dan lainnya. Ini yang harus dibereskan. Saya harus bebas permainan kotor di daerah ini. Pertanggungjawaban saya sekala-niskala. Ini pentingnya kita fokus, tulus dan lurus,’’ tegasnya. (gik)

Rabu Pon, 18 November 2020

Pemkab Karangasem Raih Fraksi PDI-P DPRD Karangasem Penghargaan LPPD dengan Skor 3,2172 Soroti Penurunan PAD

PENGHARGAAN - Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menorehkan prestasi. Penghargaan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) malah dengan skor sangat memuaskan yakni 3,2172. Prestasi itu termasuk status sangat tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) 2018.

PENGHARGAAN tingkat nasional kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Karangasem atas prestasi sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Penghargaan itu diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Malah, skor penghargaan itu sangat memuaskan, yakni 3,2172.

Prestasi itu termasuk sangat tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggara Pemerintah

Daerah (LPPD) 2018.

Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta, Selasa (17/11) kemarin mengungkapkan, penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) itu merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Laporan itu memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun

anggaran. ‘’Penghargaan yang diperoleh itu bisa dijadikan motivasi atau pendorong penggerak OPD di dalam meningkatkan kinerja, agar ke depannya lebih baik lagi. Kita harus terus berbenah agar mampu mempertahankan prestasi itu di tahun berikutnya,’’ harap Sedana Merta.

Sedana Merta menambahkan, penilaian yang dilakukan Kemendagri itu berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang datanya berasal dari seluruh OPD. IKK itu jadi perhatian dan objek penilaian. LPPD terdiri dari tiga IKK, yakni IKK Pengambil Kebijakan, yang menitikberatkan pada penyediaan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari ada tidaknya Perda tentang Ketertiban Umum, Kebencanaan maupun tentang Kebersihan,Kesesuaian prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Efektivitas hubungan antara Pemda dengan DPRD berkaitan raperda dan perda yang diajukan dan disetujui, Besaran PAD, SILPA dan Belanja Daerah, dll.

Selain itu juga ada penilaian KK Administrasi Umum yang fokus pada pengukuran kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fung-

sinya. Seperti kelengkapan dokumen perencanaan dan anggaran, kondisi SDM (pegawai), alokasi anggaran dan belanja perangkat daerah, manajemen aset, dll. ‘’Ada juga penilaian IKK Pelaksana Kebijakan yang fokus pada capaian indikator pelaksanaan urusan pemerintahan. Mulai urusan pendidikan antara lain, angka putus sekolah, angka kelulusan per jenjang, jumlah masyarakat melek huruf, dll. Urusan kesehatan antara lain persentase balita stunting, persentase UCI, angka kematian ibu, persentase pelayanan kesehatan bagi bayi, dll. Urusan PUPR persentase jalan kondisi mantap, rumah tangga bersanitasi, rumah tangga pengguna air bersih, dll., serta IKK lain dalam urusan pemerintahan masing-masing yang ditangani OPD,’’ jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kendati mendapatkan penghargaan, namun masih ada catatan dari Kemendagri yang ke depannya meski ditingkatkan, yakni masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ‘’Khusus IMB di pedesaan.

Kalau IMB di perkotaan sudah bagus. Jadi, itu yang perlu ditingkatkan sebagaimana harapan Kemendagri sebagai pundi-pundi pendapatan,’’ tegas Sedana Merta. (ad259)

Kesehatan

Sembilan Tahun Menderita Diabetes Berkat JKN-KIS Beban Biaya Pengobatan Jadi Ringan HADIRNYA Program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKNKIS) sejak tahun 2014 telah memberikan perubahan dalam sistem kesehatan di Indonesia.

Program JKN-KIS telah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Biaya pelayanan kesehatan yang tinggi menjadikan masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang baik. Namun adanya program JKN-KIS dengan sistem gotong royong telah menjadi solusi bagi masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Salah satu peserta JKN-KIS, I Gusti Putu Nathakusuma, B.Sc. (71), yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dirinya kini bergabung ke dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). Gusti, begitu sapaannya, dengan penuh semangat menceritakan bahwa ia menderita kencing manis sejak tahun 2011 silam. Nah pengobatannya dijamin penuh JKN-KIS, sehingga ia pun mengaku telah merasakan manfaat besar program JKN-KIS itu. ‘’Saya menderita kencing manis sudah sembilan tahun lamanya. Awalnya saya terkena kencing manis saat cek gula darah. Hasil gula darah saya tergolong tinggi yakni 429. Kemudian saya dirujuk melakukan pengecekan lanjutan di rumah sakit. Dari

hasil pengecekan lab di rumah sakit, saya didiagnosa terkena kencing manis. Sejak itu saya rutin melakukan pengobatan setiap bulan dengan JKN-KIS,’’ ujarnya.

Pensiunan Dinas Pendapatan Daerah itu mengatakan, Program JKN-KIS sangat membantu penduduk Indonesia, khususnya dirinya yang memanfaatkan untuk penyembuhan penyakit kencing manisnya. ‘’Banyak pengalaman saya menggunakan JKN-KIS. Salah satunya saya rutin berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tempat saya terdaftar di dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika, kemudian diresepkan obat. Lalu setiap bulannya saya ambil di apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saya pun mendapatkan pelayanan sangat baik di FKTP tersebut, sehingga saya sangat nyaman berobat di sana menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS),’’ imbuhnya.

Ia mengatakan seluruh biaya pengobatannya sepenuhnya dijamin program JKN-KIS tanpa ada keluar biaya satu rupiah pun. Bersyukur gula darahnya tetap terkontrol hingga saat ini. Berbekal pengalamannya itu, Gusti dan keluarganya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah yang mencanangkan program JKN-KIS, BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan dengan baik dan fasilitas

RAPAT PARIPURNA - DPRD Karangasem melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi empat rancangan peraturan daerah (ranperda), Senin (16/11) siang, yakni Ranperda tentang APBD 2021, serta tiga Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BPD Bali TA 2021, Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, dan Perumda Tirta Tohlangkir.

DPRD Karangasem melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi empat rancangan peraturan daerah (ranperda), Senin (16/11) siang. Agendanya adalah pembahasan Ranperda tentang APBD 2021, serta tiga Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BPD Bali TA 2021, Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, dan Perumda Tirta Tohlangkir.

Pada prinsipnya, fraksi-fraksi DPRD Karangasem sepakat melanjutkan pembahasan semua ranperda tersebut. Na-

mun terhadap Ranperda APBD 2021 dan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Tohlangkir, beberapa fraksi pun memberi sorotan.

Seperti Fraksi PDI-P menyoroti menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana disampaikan juru bicara Fraksi PID-P, I Nengah Songkob. Menurutnya, Pemkab Karangasem saat ini dihadapkan pada pekerjaan rumah yang mestinya dapat prioritas utama untuk dituntaskan. Yakni menyiapkan

langkah-langkah strategis meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam pandangan yang dibacakan Nengah Songkob, terbatasnya sumber pendapatan yang ada, berpengaruh terhadap terbatasnya pembiayaan pembangunan di Karangasem.

Apalagi nilai investasi juga rendah. Soal jumlah rumah tangga miskin juga dinilai masih tinggi. ‘’Kecenderungan menurunnya pertanian sebagai sektor utama yang mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),’’ jelas politisi asal Kecamatan Kubu ini.

Fraksi PDI-P sepakat membahas lebih lanjut semua ranperda itu. Dengan diberikan beberapa catatan dalam Ranperda APBD 2021 harus sesuai KUA-PPAS 2021. Fraksi PDI-P juga berharap penanganan kesehatan dan dampak ekonomi sosial akibat pandemi Covid-19 juga jadi prioritas, sehingga pengalokasian anggaran di dinas-dinas jadi lebih maksimal. ‘’Dalam hal penambahan penyertaan modal ke Perumda Tirta Tohlangkir, kami meminta neraca keuangan rugi/ laba perusahaan. Itu sebagai pertimbangan penilaian kami terhadap kinerja Perusda,’’ jelas Songkob. (ad262)

Bank Sampah ’’Simpatik’’ Setda Buleleng Kumpulkan Tiga Ton Sampah Plastik Singaraja (Bali Post) Setelah relatif lama vakum akibat pandemi Covid-19, Bank Sampah ‘’Simpatik’’ Setda Buleleng kembali beroperasi. Hasilnya, sejak beroperasi dari tanggal 28 Oktober 2020 hingga sekarang bank sampah itu telah mengumpulkan lebih dari tiga ton sampah plastik maupun kertas. Tiga ton sampah itu nilainya sama dengan Rp 1 juta.

kesehatan yang telah melayani dengan baik pula. Ia pun turut mengimbau kepada penduduk Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, agar segera mendaftarkan diri.

Bukan hanya itu, ia mengingatkan perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya agar segera mendaftar serta rutin membayar iuran setiap bulannya.

Dari iuran yang dibayarkan itu, maka dapat membantu peserta lain yang sedang sakit.

Baginya sekecil apa pun yang diberikan untuk sesama, hal itu akan sangat bermanfaan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. ‘’Saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan.

Berkat program JKN-KIS, kondisi saya sudah semakin

membaik. Kini saya bisa berkumpul bersama keluarga, bermain bersama cucu-cucu di masa purnabakti saya dengan penuh kegembiraan,’’ ucapnya.

Harapannya agar program JKN-KIS ini semakin dipercaya masyarakat. Tentunya kian dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Sebab, program JKN-KIS banyak manfaatnya seperti yang telah dirasakan Pak Gusti itu.

BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang memiliki prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong itu adalah prinsip kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, dari kewajiban setiap peserta membayar iuran setiap bulannya itu. (ad256)

Basarnas melakukan penyisiran, kemarin sekitar pukul 11.55 Wita, korban pun berhasil ditemukan. Dia ditemukan dalam kondisi tewas terapung di sekitar kubangan Air Terjun Cemara, Desa Sambangan, Sukasada. Jenazah korban WNA malang itu kemudian dievakuasi dari lokasi kejadian. Saat ini jenazah Pablo itu dititipkan sementara di RSUD Buleleng.

Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmada mengatakan, dari informasi yang diperoleh di lapangan dikatakan sebelum kejadian, korban diduga mengalami depresi akibat gangguan kejiwaan. Diduga kuat korban nekat melakukan aksi berisiko yang justru membahayakan keselamatan jiwanya. Itu dikuatkan keterangan salah seorang peserta rombongan kamping yang masih ada hubungan keluarga.

Tanggal 16 November 2020 itu korban dilihat berlari masuk ke dalam hutan. Keluarga dan rombongan kamping yang lain berusaha menyusul korban, dibantu warga di sekitar lokasi itu. Setelah dilakukan pencarian dengan menerjunkan tujuh orang personel Basarnas dibantu polisi dan warga, korban justru ditemukan telah tewas mengapung di sekitar kubangan Air Terjun Cemara. ‘’Korban diduga depresi, sehingga dia nekat melakukan hal sangat berisiko itu. Sebelum ditemukan tewas, keluarganya melihat korban berlari ke dalam hutan. Sudah berusaha

dikejar, namun tidak berhasil ditemukan. Setelah kami lakukan penyisiran Pablo Agusto itu ditemukan dalam kondisi sudah tewas,’’ tegasnya. (mud)

Direktur Bank Sampah ‘’Simpatik’’ Kadek Agus Hartika beberapa waktu lalu mengatakan, sejak pemerintah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) mengakibatkan pengumpulan sampah terpaksa dihentikan. Selain itu juga menyusul ditutupnya Bank Sampah Induk (BSI) Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Setelah dibuka para ASN yang sudah mengumpulkan sampah di kantor masing-masing itu, kemudian menyetor sampah ke bank sampah. ‘’Setiap Jumat kita kumpulkan sampah dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes). Sampah itu juga disemprot dengan disinfektan. Sedangkan cara pengumpulan-

nya per bagian dilakukan juga secara bergiliran, agar tidak terjadi kerumunan,’’ katanya.

Menurut Hartika, harga sampah Rp 1.000 tiap kilogram. Rinciannya, sampah lembaran Rp 300 per kilogram, dan sampah kertas atau kardus Rp 500 tiap kilogram. Sehingga setelah ditotal sampah yang terkumpul sebanyak 3 ton lebih itu, dengan memperoleh uang Rp 1 juta. ‘’Tujuan utama bank sampah ini memberikan edukasi kepada ASN agar sadar mengelolahan sampah itu dimulai dari rumah sendiri.

Nantinya para pegawai itu dapat memilah mana jenis sampah organik dan anorganik,’’ katanya. (kmb38)

WNA Ditemukan Tewas Mengapung di Kubangan Air Terjun

Nasib naas dialami seorang warga negara asing (WNA), Pablo Agusto (38). Saat kamping di kawasan hutan lindung Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, dia justru ditemukan tewas mengapung di kubangan air terjun. Diduga, WNA yang tinggal sementara di Ubud Kabupaten Gianyar itu mengalami depresi. Dia sebelumnya nekat melakukan tindakan berisiko. Akibatnya WNA itu kemudian ditemukan tidak bernyawa.

Apakah sebab-sebab kematian korban itu?

DARI informasi yang dikumpulkan di lapangan, Selasa (17/11) kemarin, korban bersama sekitar 20 orang temannya melakukan kamping di kawasan hutan Wanagiri, Minggu (15/11). Ketika akan mengakhiri kegiatan kamping itu, korban tiba-tiba memisahkan diri sendirian dari rombongannya. Korban pun pergi seorang diri ke tengah hutan

lindung itu. Hingga peserta meninggalkan lokasi kamping, korban tidak kunjung kembali dan bergabung dengan rombongannya. Peserta kamping pun berusaha mencari, namun tidak kunjung ditemukan. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada polisi, yang selanjutnya meminta bantuan pencarian kepada Basarnas Provinsi Bali.

Setelah personel polisi dan

Bali Post/ist

WNA TEWAS MENGAPUNG - Seorang WNA ditemukan tewas mengapung di sekitar kubangan Air Terjun Cemara, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Selasa (17/11) kemarin.

Bali Post/kmb38

TIGA TON SAMPAH - Bank Sampah ‘’Simpatik’’ Setda Buleleng mengumpulkan lebih dari 3 ton sampah.

Rabu Pon, 18 November 2020

Masa Pandemi, Kredit Tersalur Capai Rp 92,36 Triliun

Denpasar (Bali Post) Menghadapi ketidakpastian ke depan, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi harus mendapat perhatian.

Upaya agar mampu bertahan harus dilakukan baik oleh pelaku usaha itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah dan perbankan. Bali yang terdampak paling besar dari pandemi Covid-19 ini. Tidak hanya memukul perekonomian Bali namun juga pelaku usaha Bali yang notabene tidak hanya pelaku usaha pariwisata tetapi juga nonpariwisata. Untuk memutar perekonomian Bali ini kembali, perlu kerja keras dan dorongan dari semua pihak.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, mengatakan berdasarkan data serapan kredit dari Januari hingga Agustus 2020

mencapai Rp 92,36 triliun, tumbuh 1,52 persen. Sebagian kredit tersebut digunakan untuk modal kerja sebesar Rp 34,351 triliun, untuk investasi sebesar Rp 22,819 triliun, dan konsumsi sebesar Rp 35,469 triliun. ‘’Penggunaan kredit tertinggi adalah untuk sektor bukan lapangan usaha sebesar Rp 35,469 triliun lebih,’’ ujar Jimmy Hendrik, Senin (16/11).

Berdasarkan sektor, katanya, serapan kredit terbesar kedua yaitu pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 26 triliun lebih, sektor penyediaan akmamin sebesar Rp 10 triliun lebih.

Menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi, OJK telah menyiapkan enam inisiatif strategis kebijakan pada 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan, termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Jimmy Hendrik memaparkan, enam inisiatif strategis 2021 tersebut, yakni arah pengembangan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK), penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis teknologi informasi, percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital

dan literasi digital untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perluasan akses keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM dan PEN, penguatan ketahanan dan daya saing SJK dan pengembangan sustainable finance.

Dalam situasi ekonomi tidak normal ini, katanya, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit. Berdasarkan data terakhir per September 2020, data outstanding restrukturisasi kredit di Bali telah mencapai Rp 33,92 triliun.

Dari data tersebut, sebanyak 182.476 rekening dengan total kredit Rp 28,09 triliun telah mendapatkan restrukturisasi.

Khusus untuk bank umum di Bali, terdapat 197.706 rekening terdampak dengan besaran kredit Rp 27,86 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20.734 rekening dengan total kredit Rp 4,56 triliun telah mendapatkan restrukturisasi.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, Bank BPD Bali telah berupaya membantu pelaku usaha di Bali yang terdampak dengan memberikan bantuan

PEN berupa restrukturisasi kredit. Sementara nasabah produktif yang usahanya masih berjalan dengan baik dan membutuhkan modal kerja tambahan, bisa memberikan tambahan modal kerja. ‘’Tentunya dengan skema PEN baik penjaminan maupun lainnya,’’ ujarnya.

Menurut Sudharma, sampai Oktober Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit Rp 18,9 triliun. Sementara Bank BPD Bali yang juga terpilih sebagai bank untuk penempatan dana negara sebesar Rp 700 miliar, sampai November 2020 telah menyalurkannya kepada pelaku usaha dalam bentuk kredit sebesar Rp 1,58 miliar. ‘’Jadi, syarat leverage dua kalinya sudah terpenuhi,’’ katanya dan menambahkan, UMKM juga mendapat subsidi bunga dan tambahan subsidi bunga sesuai dengan program pemerintah.

Ketua Kadin Bali Made Ariandi berharap pengusaha mendapat kebijakan khusus dari perbankan dalam situasi yang tidak norma ini. Selain itu, pengusaha juga membutuhkan soft loan (pinjaman lunak) untuk kembali bangkit secara perlahan-lahan. (kmb42)

Kualitas Hidup Anak yang Lebih Baik ‘’Untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang dicita-citakan suatu negara, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak, kita tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan bantuan dukungan dan wawasan dari negara sahabat kita. Kegiatan hari ini merupakan hasil nyata dari komitmen pemerintah Indonesia dengan pemerintah Iran mencapai kualitas hidup anak yang lebih baik dan komprehensif,’’ katanya.

Pada virtual meeting tersebut, dilaksanakan berbagi praktik terbaik kabupaten/kota layak anak antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Iran. Menurut Bintang

Puspayoga, pemerintah Iran adalah rekan yang sangat penting dan berharga bagi pemerintah Indonesia. Banyak program strategis yang dilaksanakan sebagai wujud kerja sama dan persahabatan erat kedua negara tersebut.

Bintang Puspayoga menambahkan, perkembangan zaman dan penggunaan teknologi masif saat ini, keputusan yang diambil suatu negara dapat memengaruhi negara lainnya.

Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak dilakukan bersama-sama tanpa batasan wilayah negara. Dikatakan, komitmen bersama negara-negara di dunia ini telah tertuang melalui Konvensi Hak Anak.

Indonesia maupun Iran adalah negara anggota dari Konvensi Hak Anak yang menunjukkan

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dicari Karyawati Gaji 2,4 juta Hub.Sate Plecing Arjuna

Dcr Manager &SPV Distributor Consumer Good Multinasional Penempatan Dps H.081808775515

Sopir SIM A/B domisili TabananDenpasar.Lam WA 081805628430

B.BP.001.11.20.0000192

B.BP.001.11.20.0000247

SPG Toko Sembako Bali Mart.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28, WA: 081 805631821

G.01

Sopir SIM B1 Canvas sembako.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA: 081805631821

G.02

Kasir SMEA/Diploma Akuntansi.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA:081805631821

G.03

STM/SMP untuk tenaga serabutan domisili Tabanan WA 0818621818

G.05

Waker untuk tenaga jaga malam domisili sekitar Tuban Hub.WA:0818 0562 8430

G.07

Tenaga Serabutan SMP, SIM C dan SIM A. Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar.

Hub.WA:081805631821

G.04

KONSULTASI

SERVICE

G.06

DIJUAL MOBIL ISUZU

PT.Artha Asia Finance Lelang Unit Isuzu-NMR-71 THD 61*Dump Tahun 2019 Hub.0361-4781601

B.BP.004.11.20.0000249

KEHILANGAN Hlg BPKB Nosin:DAF8247 DK 1770 OW AN.I Made Darma Putra ST.MM

B.BP.001.11.20.0000244

Hlg IMB No.515 th 2002 a/n Arief Setiawan

B.BP.001.11.20.0000245

Hlg SHM No.9977 a/n:Hengkiawan Latidjan 150m2 Kerobokan-Kuta

B.BP.001.11.20.0000248

PROPERTY DIJUAL TANAH

Jual Tnh 4,28A Jl.Ry Anggungan Lukluk.Hub:081999032622/Pmilik

B.BP.001.11.20.0000246

SERVICE

komitmen kedua negara untuk mengedepankan hak-hak anak dalam pembangunan bangsa yang inklusif.

Ia memaparkan, terdapat empat hak dasar anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk partisipasi.

Adapun program dari praktik baik yang didiseminasikan adalah kabupaten/kota layak anak yang merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bentuknya, kegiatan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan

hak anak dan perlindungan khusus anak. ‘’Kabupaten/kota layak anak merupakan perwujudan komitmen pemerintah Indonesia yang telah tertuang dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diturunkan dalam berbagai UU di tingkat nasional, seperti UU Perlindungan Anak,’’ katanya.

Bintang Puspayoga menegaskan, pelaksanaan kabupaten/kota layak anak ini juga telah terintegrasi ke dalam UU tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa urusan pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan urusan pemerintah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, media dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan bagi anak. (kmb42)

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Masuk KUA-PPAS Tahun 2021 Menurut Adhi Ardhana, rencana pembangunan pada lahan bekas galian C di Gunaksa, Klungkung yang merupakan jalur lahar Gunung Agung sudah disiasati dengan pembuatan jalur lahar dan sungai buatan dengan dam yang dibiayai APBN. Jalur lahar atau sungai buatan itu akan tetap berisi air dengan ketinggian sekitar enam meter dan lebar sekitar 100 meter sepanjang 2,5 kilometer.

Artinya, dari sisi mitigasi bencana sudah diperhitungkan. ‘’Jadi tidak ada mengganggu jalur lahar itu,’’ tegasnya.

Secara prinsip, Adhi Ardhana menyebut likuiditas akan hadir di Bali lewat pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMD itu.

Misalnya, ada lahan masyarakat yang dibeli untuk kepentingan pembangunan.

Otomatis pemilik lahan akan memiliki uang yang akhirnya menambah daya beli. Daya beli ini dapat memunculkan perputaran ekonomi. ‘’Itu yang langsung. Secara tidak langsungnya nanti kalau sudah jadi, Klungkung akan mendapat PHR, retribusi, dan Bali tentu akan mendapat pajak kendaraannya dibayar, BBNKB-1 ada, ini suatu circle perekonomian,’’ terangnya.

Adhi Ardhana menampik jika proyek ini hanya membuang-buang uang. Justru, uang akan langsung diberikan kepada masyarakat. Kalau pemerintah diam, sama dengan membiarkan masyarakat berjalan sendiri.

Terlebih pascaterdampak pandemi Covid-19. Risiko

Arya Sugiartha menambahkan, seniman kreatif selalu memiliki banyak gagasan, ide, sigap, serta mampu menggunakan bermacam-macam cara dan pendekatan dalam penciptaan karya baru. Dengan kreativitas orang dapat melakukan berbagai upaya, dari pemuliaan khazanah budaya yang diwariskan hingga hal-hal baru yang dirasakan relevan dengan kebutuhan kekinian. Kreativitas dalam merancang karya seni selain mengggunakan objek material lokal juga dilakukan dengan silang budaya, kolaborasi, dan penerapan teknologi.

Arya Sugiartha menegaskan, seniman yang bersikap profesional selain memiliki keterampilan artistik juga memiliki kepekaan intuisi, ketajaman gagasan, peka membaca situasi dan kondisi zaman, serta tetap komitmen pada kualitas. Sikap pasif ‘’menunggu wahyu’’ bukanlah ciri seniman profesional,

karena kehadiran seni bukanlah sesuatu yang terberi melainkan harus diperjuangkan dengan kerja kreatif. ‘’Dalam situasi apa pun tugas seniman adalah untuk menciptakan karya seni yang memiliki daya tarik (auditif, visual, naratif, sensual, erotis) dan mengandung tuntunan.

Ringkas kata, sebuah sajian seni harus menghibur, memukau, menyentuh haru, atau memperkaya batin pemirsa, jika gagal masyarakat akan meninggalkannya,’’ tegasnya.

Dengan berbekal dua potensi seperti di atas, katanya, seniman Bali mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Salah satu hal yang cukup membanggakan adalah munculnya seni virtual yang lahir sebagai hasil pencarian celah di tengah wabah, kini mewujud dalam citra dan estetika baru. Selain melahirkan varian baru, yaitu seni virtual, pembatasan sosial di masa Covid-19 juga ‘’mengajari’’ seniman agar melakukan

untuk gagal membayar pinjaman PEN juga kecil, apalagi jaminannya DAU (Dana Alokasi Umum). ‘’Bagi saya itu betul sekali yang dilakukan, apalagi bunganya 0 persen, jangka waktunya delapan tahun dengan grace period dua tahun,’’ tambahnya.

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dengan luas sekitar 300 hektar, lanjut Adhi Ardhana, rencananya diawali dengan pematangan lahan pada 2021. Kemudian pembangunan dimulai 2022 dan selesai 2023. Pinjaman PEN untuk membiayai pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sudah masuk dalam KUA-PPAS Tahun 2021.

Pencairannya nanti dilakukan dalam dua tahap. Yakni sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2021 dan Rp 1,5 triliun setahun berikutnya. (kmb32)

Seniman Bali Mampu Bertahan dari Dampak Pandemi

adaptasi kreatif. Ketika pemberlakuan tata kehidupan era baru di Provinsi Bali, seni pertunjukan bisa dipergelarkan secara langsung namun tetap dengan pembatasan sosial dan mengikuti protokol kesehatan (prokes). Pergelaran seni yang biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan waktu yang panjang, kini harus dikurangi guna memenuhi protokol kesehatan Covid-19.

Hal demikian menjadikan seniman harus mampu menyiasati agar dengan berbagai pembatasan kualitas seni tidak menurun. ‘’Dari segi kreativitas, dampak pandemi Covid-19 dapat diatasi oleh seniman dengan melakukan adaptasi kreatif berlandaskan sikap profesional. Kendati demikian, satu problem penting yang terjadi saat ini adalah kesempatan seniman untuk tampil menjadi sangat terbatas. Semoga pandemi Covid-19 cepat berlalu, sehingga dunia seni dapat bergeliat kembali secara normal,’’ tegasnya. (win)

Rabu Pon, 18 november 2020

OPINI

Pendakian dan Jalan Pulang sang Maestro Oleh Wayan Kun Adnyana MEMA K NA I b e r p u l a n g n y a s o s o k perupa kontemporer Indonesia, Made Wianta, pada Jumat, 13 November 2020, mengantar pada renungan tentang totalitas kesenimanan; perjalanan dan pendakian panjang, sekaligus jalan pulang ke Abadian. Sosok perupa kelahiran Apuan, Tabanan, 20 Desember 1949 dalam memori medan seni rupa Indonesia merupakan maestro dengan jelajah kreatif lintas batas.

Energi dan gairah untuk menjadikan kesenian sebagai dharma kemanusiaan tidak pernah lekang. Ia berpendirian dalam memperjuangkan gagasan-gagasan avant garde, walau di sana-sini arus kritik, juga silang pandang yang datang. Ia teguh dan tegap untuk mengumandangkan jalan kesenian sebagai medan kedamaian dan persahabatan abadi.

Sejak suntuk mengenali, menggali, dan memaknai khazanah magis ruang-ruang sunyi Karangasem era 1970-an, Wianta memasuki kedalaman akar tradisi rajah. Daya spiritis personal hadir pada keliaran makhluk-makhluk rekaan yang dikreasi memenuhi bidang kanvas, dan juga medium kertas berbagai ukuran. Tradisi rajah mengejawantah jadi ekspresi modern tentang keluasan keyakinan spiritis.

Wianta mengikuti studi seni rupa melalui pendidikan akademik STSRI (ASRI) Yogyakarta, termasuk memasuki sekolah seni kejuruan pada Kokar Bali dan Sekolah Menengah Seni Rupa di Denpasar.

Paradigma seni modern tentu sejak dini telah turut membangun persepsi dan jalan kreatif, terlebih pengalaman melintasi berbagai ruang seni dunia, sejak di Brussel, Belgia, tahun 1976, termasuk New York, Basel, dan Paris.

Kecakapan artistik melampaui medium, juga jelajah lintas media selain ditopang proses studi akademik, juga dimekarkan oleh pergaulan lintas disiplin. Wianta intensif melakukan diskusi, dialog, dan bercengkrama dalam bergulatan pemikiran dengan berbagai kalangan, dari sastrawan, perupa, kritikus, jurnalis, hingga aparatus pemegang kebijakan publik. Sikap terbuka, dan juga memasuki romantika diskusi beragam latar pemikiran, tercermin pada karya-karyanya yang kadang-kadang melampaui selera zamannya. Karya seni peristiwa (happening art) yang digagasnya acap menuai kontroversi.

Tidak sedikit kemudian yang hadir sebagai inspirasi perupa muda, seperti beragam karya instalasi dan seni rupa video.

Jelajah Medan Seni Dunia Pascamenyelami dunia surealistik dalam seri-Karangasem, Wianta seperti

memasuki dunia kosmopolitan dengan kemeriahan warna dan dimensi. Seri geometrik, dengan taburan artistik titik warna menyembur bebas, berikut pada fase-fase tertentu menjadi rapi dan tertata, karya seni lukis peraih Dharma Kusuma Provinsi Bali 1998 ini hadir dalam berbagai forum pameran dunia.

Berbagai peristiwa monumental seni rupa ia gagas, seperti Art and Peace di pengujung milenium ke-2 (1999). Tampil pada Biennale Venezia tahun 2003 dengan tajuk ‘’Dream Land’’, karya hasil refleksi tragedi bom Bali 2002. Termasuk yang teranyar karya seri ‘’Run-Manhattan’’, rangkaian renungan sejarah rempah Nusantara, yang ditautkan dengan keberadaan perjanjian Breda 1667; yang mempertukarkan Manhattan yang dimiliki Belanda dengan Pulau Run, di kepulauan Maluku yang dikuasai Inggris.

Tema seni yang diangkat Wianta sangat luas, dari persoalan sosial politik, lingkungan, sejarah, dan juga antropologi budaya.

Ia mengeksplorasi peristiwa, dari tragedi sampai perayaan tentang kemenangan, menjadi karya-karya reflektif. Peristiwa diringkus sekaligus dibebaskan menjadi karya. Kemudian, publik setidaknya apresian seni menakar peristiwa dalam beragam memori, termasuk memori visual yang dihadirkan pada karya-karya Made Wianta. Pesan kemanusiaan secara subtil terepresentasikan pada karya, terutama karya seni rupa peristiwa (happening art) yang digelar di berbagai ruang dan waktu; dari jalan raya, pesisir pantai, gunung, hingga gedung-gedung bersejarah.

Keteguhan dan keterbukaan Wianta sangat ditopang kehadiran Intan Kirana Wianta sebagai istri sang maestro. Ia merupakan salah seorang cucu Ki Hadjar Dewantara, yang mewarisi nilai-nilai keterbukaan, sekaligu juga melekat memori budaya yang plural.

Intan bersama kedua putrinya, Buratwangi dan Sanjiwani, dengan sabar merawat Wianta yang hampir lima tahun menderita sakit. Meskipun sakit, Wianta tetap menunjukkan gairah dan mengisi waktu dengan membuat gambar dan sketsa. Bahkan karya-karyanya tetap menghiasi berbagai pameran penting. Hanya beberapa bulan terakhir ia beristirahat total, sebelum Hyang Widhi memanggil.

Sangat banyak hal yang dapat dikisahkan membaca seniman multitalenta Made Wianta. Bali tentu bangga memiliki putra penuh dedikasi, sekaligus telah menghiasi peradaban seni dengan karya-karya terbaik, sekaligus menginspirasi. Selamat jalan Bli Made Wianta; amor ing Acintya.

Penulis, sahabat Made Wianta

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

POJOK Dampak terbitnya Perpres Nomor 33 Tahun 2020, uang harian perjalanan dinas anggota dewan dipangkas.

- Tunjangan lainnya bisa diatur. *** SDM, aset negara paling berharga.

- SDM korup beban negara. *** Pemberian bansos mesti penuhi prinsip keadilan.

- Prinsip pemberi asal ‘’kader’’.

Tolong Dengarkan Suara Rakyat WACANA dibukanya penerbangan internasional ke Bali per 1 Desember 2020, tentunya mendapat angin segar bagi masyarakat Bali. Sebab, masyarakat lebih banyak mengandalkan sektor pariwisata. Jika pintu masuk Bali untuk wisatawan macanegara benar-benar dibuka maka perekonomian bisa bergerak kembali. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Bali belum memastikan apakah penerbangan bagi wisman akan dibuka per 1 Desember 2020? Hal ini pun mendapat respons positif dari para netizen. Melalui akun Facebook @balipost, para netizen kebanyakan setuju kalau penerbangan di Bali dibuka untuk wisatawan internasional. Mereka sangat berharap hal ini terjadi karena jalan satu-satunya hanya pariwisata Bali dibuka untuk wisman. Bahkan mereka meminta kepada pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat yang selama ini telah patuh dengan protokol kesehatan. Jika nantinya dibuka, tentunya penerapan protokol kesehatan harus diperketat sebagai langkah mencegah penyebaran Covid-19.

Rai Sumawati Untuk pemerintah masukan dari masyarakat, bagi yang kena PHK tolong dipekerjakan lagi yaa... Kasihan mereka yang tak bekerja karena harus memenuhi kebutuhan keluarga.

Cezper Yang digaji dari uang rakyat berani enggak terima gaji seperti kita masyarakat kecil yang berjuang untuk bertahan hidup?

Kalau berani, mari kita tutup Bali sekalian dan mari kita mati bareng-bareng.

Andi Andre New Jakarta International Airport sudah buka lama, sejak pandemi Mei 2020.

Makanya Jakarta lebih berputar ekonomi dan makmur. Ada yang salah sama pemerintahan Bali ini old mind. Kok lama bukanya, kasihan orang Bali. Banyak yang tergantung hidup dari pariwisata soalnya di Bali.

Ayu Adnyani Tolong dengarkan suara rakyat yang punya tanggal 1 dan pensiunan kan sudah santai, tapi yang tergantung sama pariwisata tolong 2 kali sekali dibantu karena tabungan sudah mengkeruk alias kosong. Dan cicilan tiap bulan harus

dibayar. Bukalah pariwisata sudah tentunya kita pasti ikut prokes pak pejabat nomor 1 di Bali. Dengarkan rintihan rakyat.

Dagang banyak di jalan. Daya beli sudah menurun dan yang pembeli sudah jadi dagang juga. Apa pakai belanja, sudah enggak ada pemasukan.

Komang Bajing Elite Bali kebanyakan wawa wewe.

Kondisi ekonomi Bali adalah yang paling terdampak/parah akibat Covid. Kami butuh yang konkret-konkret saja, bukan wacana apalagi imbauan.

Thiolina Ferawaty Marpaung Hello Pak, dibukalah ya. Yang penting woro-woronya mengingatkan masyarakat tetep harus protokol ya. Sama-sama kita mengingatkan. Karena jika kita tutup terus begini seram juga. Kalau kita buka masyarakat enggak ingat protokol juga sama kita bisa habis semua. Jadi ayo sama-sama kita saling membantu, saling mengingatkan ya pak. Biar kita hidup bersama-sama. Musuh kita masih sama si Covid-19. #Balisehatekonomimaju Putu Artha Bali Driver Tolong bersihkan nama Pulau Bali dari

travel-travel internasional agar Bali bebas dari Covid. Percuma juga kalau dibuka, sedangkan tidak ada tamu yang datang karena masih takut dengan Covid. Kalau dibuka otomatis OJK akan kembali normal. Cicilan harus dibayar, sedangkan tamu belum ada. Astungkara gelis pulih ke jati mula gumi Baline.

Gede Kaplur Intinya jika di Indonesia masih menerapkan karantina, rasanya susah ada tamu datang. Karena jika mereka datang pun mereka spent waktu untuk karantina. So buka, tapi tamu enggak datang.

Islands Spa Islands Spa Lebih baik buka saja. Nanti masingmasing menjaga protokol kesehatan.

Masing-masing harus menjaga, kasihan banyak masyarakan susah. Bahkan buat beli beras sekilo saja susah.

Belum sekolah anak. Pemerintah harus mengerti masalah masyarakat.

XennaBangsal Bualu Marilah bersama berkomitmen ‘’Pariwisata tidak akan menghancurkan alam’’. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat hotel dengan mengubah lahan produktif pertanian. Tidak menebangi pohon-pohon besar sebagai perindang alami. Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Tidak beryadnya berkejar-kejaran waktu dengan dalih kerja di hotel.

I Kadek Pariawan Saya sangat bersyukur dan mendukung sepenuhnya atas pemikiran untuk 1 Desember dibuka penerbangan internasional. Karena saya yakin ekonomi Bali akan tumbuh lagi.

Desa Adat Seminyak Atensi Sampah Kiriman MESKI masih di masa pandemi Covid-19, dalam waktu dekat, kawasan pesisir selatan Bali bersiap menghadapi musim angin barat.

Di mana, musim angin yang datang setiap tahun ini selalu dibarengi dengan munculnya sampah kiriman di kawasan pesisir.

S

eperti halnya di kawasan Pantai Seminyak, Kecamatan Kuta, Badung. Menjelang musim angin barat, kawasan Pantai Seminyak yang biasanya selalu diserbu sampah kiriman tentu menjadi perhatian pihak desa adat setempat untuk selalu siaga.

Untuk mengantisipasi hal itu, Desa Adat Seminyak tetap menyiagakan petugas selama 24 jam. ‘’Meskipun ada tidaknya tamu, tutup ataupun buka, kawasan pantai tetap kami rawat. Tetap kita antisipasi, pagi hari kita lakukan pembersihan, Ini (pantai

ALAT BERAT - Dua alat berat disiapkan untuk mengantisipasi sampah kiriman di Pantai Seminyak.

- red) tidak kita telantar- ramai, ada maupun tidak sejak Agustus lalu. Namun kan. Dengan tujuan agar ada sampah kiriman, kita memang diakuinya, selama pantai ini tetap kelihatan tetap bekerja. Dari keaman- ini pengunjung masih minasri, aman dan damai,’’ kata an pun kita tetap melaku- im. Bahkan jam buka pun Bendesa Adat Seminyak I kan pemantauan. Tidak ada dipersingkat karena masih Wayan Windu Segara, Se- penurunan pengawasan,’’ sepinya pengunjung. lasa (17/11) kemarin. akunya. ‘’Standarnya buka jam 7 Windu mengatakan untuk Menyinggung kondisi se- pagi sampai jam 11 malam. menjaga kebersihan, petu- lama Covid-19, Desa Adat Namun saat ini buka hanya gas yang dikerahkan setiap Seminyak sejak awal pan- setengah hari. Karena opharinya sebanyak tujuh per- demi, sudah rutin melaku- e r a s i o n a l n y a j u g a t i d a k sonel. Tak hanya itu, dalam kan penyerahan bantuan mencukupi,’’ ucapnya. membantu mempermudah sembako untuk warga. SeMeski demikian, untuk penanganan sampah, mentara dengan adanya membuat suasana Pantai dua alat berat sudah wacana rencana pembukaan Seminyak hidup, pihaknya disiapkan. ‘’Pem- pariwisata internasional, tetap membuka aktivitas bersihan tetap ja- pedagang di kawasan Pantai di sana. Bahkan desa adat lan, ramai tidak Seminyak juga tetap buka juga sudah menggandeng pihak pengusaha sekitar ’’Meskipun ada tidaknya tamu, untuk tetap melakukan promosi bahwa kawasan tutup ataupun buka, kawasan Seminyak sudah siap mepantai tetap kami rawat. Tetap kita nyambut wisatawan. antisipasi, pagi hari kita lakukan ‘’Kami di desa adat supembersihan, Ini (pantai - red) tidak dah berusaha bangkit kembali dengan menggandeng kita telantarkan. Dengan tujuan agar pengusaha untuk melakupantai ini tetap kelihatan asri, aman kan promosi. Kita tetap dan damai.’’ semangat untuk buka.

Mudah-mudahan kondisi ini bisa cepat berlalu,’’ I Wayan Windu Segara harapnya. (edi)