terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 77 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu pon, 18 november 2020 Pemeriksaan Penyelenggara Pemilu Diperketat
Cegah Covid-19, Besuk Tahanan Lewat ‘’Online’’ Proteksi ketat cegah Covid-19 dilakukan Polsek Mengwi. Misalnya besuk tahanan tidak boleh lagi tatap muka tetapi secara online.
Pelaksanaan pilkada serentak 2020 berisiko munculnya klaster baru Covid-19. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan penyelenggara pemilu mesti diperketat dan rutin dilakukan.
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Tahun 2021, ada tujuh sekolah yang terdampak bencana banjir rencananya mendapat kucuran estimasi anggaran sebesar Rp 2,7 miliar untuk dilakukan perbaikan. Tentunya disesuaikan dengan kerusakan yang ada. TABANAN | HAL. 4
SDM, Aset Negara Paling Berharga sumber daya manusia (SDM). Maka dari itu, pemenuhan hak-hak tunas SDM yaitu anak harus dipenuhi dengan baik. ‘’Bagi suatu negara, sumber daya yang paling berharga bukanlah tambang minyak atau gas, sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah SDM-nya. Tidak ada negara maju tanpa SDM yang berkualitas,’’ tegas Menteri asal Bali yang akrab disapa Bintang Puspayoga ini. Bintang Puspayoga menambahkan, sebesar 30,52 persen atau 79,55 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak. Oleh karena itu sangat penting pemenuhan hak-hak anak, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan dunia. Hal. 7 Kualitas Hidup Anak
Legislator Apresiasi Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Denpasar (Bali Post) DPRD Bali secara umum mendukung rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Terutama dari sisi ide, kreativitas, serta pembangunan dalam rangka menunjang aspek budaya, ekonomi, pariwisata, lingkungan dan pemanfaatan lahan tidak produktif. Namun, ada beberapa catatan penting yang mesti menjadi perhatian eksekutif sebelum melaksanakan program tersebut. Salah satunya menyangkut potensi kebencanaan, mengingat lahan bekas galian C di Gunaksa yang menjadi lokasi pembangunan adalah lintasan lahar.
’’Bagi suatu negara, sumber daya yang paling berharga bukanlah tambang minyak atau gas, sumber daya yang paling berharga bagi suatu negara adalah SDMnya. Tidak ada negara maju tanpa SDM yang berkualitas.’’ I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bansos Mesti Penuhi Prinsip Keadilan PEMBARUAN data penerima bantuan sosial (bansos) mesti dilakukan, sehingga bukan orang yang sama terus-menerus mendapatkan bantuan. Intinya, pemberian bansos itu mesti memenuhi prinsip keadilan. Hal itu ditegaskan Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat memberi arahan melalui video conference dalam kegiatan ‘’Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin’’ di Denpasar, Senin (16/11). Menurut Juliari, sejauh ini ada beberapa bansos yang disalurkan Kementerian Sosial, di antaranya Program Sembako yang dulu bernama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ia menginginkan adanya pembaruan data penerima manfaat. Pasalnya, ia melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejauh ini, katanya, ada sekitar 400-an kabupaten/kota yang tidak memperbarui data selama lima tahun terakhir. Akibatnya, penerima ban-
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Disdik Usulkan Perbaikan Tujuh Sekolah Terdampak Bencana Banjir
BADUNG | HAL. 3
DENPASAR | HAL. 2
Denpasar (Bali Post) Dalam joint meeting virtual antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Iran yang dilaksanakan Selasa (17/11) kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyebut sumber daya yang paling berharga dalam suatu negara bukanlah sumber tambang minyak dan gas, namun
balipost http://facebook.com/balipost
sos tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok orang miskin ‘’itu-itu saja’’. Padahal, saat ini ada banyak orang di luar yang layak menerima bansos. ‘’Namun karena persoalan pendataan, mereka tidak menerima bansos,’’ katanya mengingatkan. Untuk melakukan perbaikan data, lanjut Juliari, pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021. Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima program sembako akan diperiksa ulang. Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat. ‘’Tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah. Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi tidak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu,’’ tegasnya dan menambahkan, pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini 29 juta keluarga. (kmb13)
’’Rencana pembangunan pada lahan bekas galian C di Gunaksa, Klungkung yang merupakan jalur lahar Gunung Agung sudah disiasati dengan I Nyoman Sugawa Korry pembuatan jalur lahar dan Wakil Ketua DPRD Bali sungai buatan dengan jabatan gubernur saat ini. ‘’Ked- dam yang dibiayai APBN.’’ ’’Potensi kebencanaan wajib diantisipasi pula, mengingat daerah tersebut adalah lintasan lahar.’’
Bali Post/dok
GALIAN C - Lahan eks galian C di Klungkung rencananya ditata menjadi kawasan strategis Pusat Kebudayaan Bali. ‘’Partai Golkar tetap menggarisbawahi terhadap empat kajian strategis kalau program tersebut dilaksanakan,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Partai Golkar I Nyoman Sugawa Korry, Selasa (17/11) kemarin. Hal pertama, lanjut Sugawa Korry, agar diperhitungkan dari
aspek regulasi. Sebab, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali akan dibiayai dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 2,5 triliun. Di mana masa pengembalian delapan tahun melewati masa
ua, agar dikaji pula kemampuan pengembalian cicilan setelah grace period sebesar Rp 300 miliar lebih per tahun, terkait dengan potensi peningkatan PAD Bali sehingga tidak mengganggu RPJMD Bali,’’ imbuhnya. Sugawa Korry menambahkan, rencana pembangunan juga harus didahului dengan studi kelayakan yang komprehensif oleh para ahli. Termasuk kelayakan dari aspek finansial manajemen agar melibatkan pendapat konsultan profesional terkait proyek tersebut. ‘’Potensi kebencanaan wajib diantisipasi pula, mengingat daerah tersebut adalah lintasan lahar,’’ katanya mengingatkan. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, Pusat Kebudayaan Bali akan merepresentasikan Bali secara
utuh di suatu kawasan. Di dalamnya ada museum tematik, tempat-tempat pertemuan, gelanggang olahraga (GOR), hingga panggung terbuka sebagai pusat untuk melakukan kegiatan-kegiatan budaya. Konsep seperti BTDC di Nusa Dua akan muncul pada Pusat Kebudayaan tersebut. ‘’Lalu ada mempresentasikan Sad Kerthi di sana. Contohnya, ada hutan (wana kerthi), danau buatan (danu kerthi) yang disiapkan, dan jnana kerthi sebagai bentuk pengolah budaya di situ, semua terangkum di sana,’’ papar politisi PDI-P ini. Hal. 7 Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali
Hanya Provinsi Papua yang diberi batas maksimal Rp 580 ribu. ‘’Untuk Bali, uang harian perjalanan dinas dalam negeri dipatok Rp 480 ribu yang luar kota. Kalau dalam kota lebih dari 8 jam Rp 190 ribu, dan Rp 140 ribu untuk diklat,’’ ujar Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga, Selasa (17/11) kemarin. Menurut Suralaga, batas tertinggi yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 itu tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Kalau tidak mengikuti perpres saat diajukan dalam Rancangan APBD 2021, maka tidak akan lolos verifikasi di Kemendagri. Selain uang harian perjalanan dinas, juga diatur biaya maksimal untuk penginapan atau tarif hotel, kegiatan rapat, hingga pengadaan kendaraan dinas. ‘’Dulu kan sesuai kemampuan daerah. Jadi, kalau
daerahnya mampu (uang harian perjalanan dinas - red) bisa tinggi. Sekarang dibikin seragam begitu. Perpres jadi disebut ‘Covid-33’,’’ imbuhnya sembari berkelakar. Sebelum terbit perpres, kata Suralaga, dewan bisa mengantongi uang harian perjalanan dinas ke luar kota hingga Rp 3 juta per hari. Sedangkan perjalanan dinas di dalam kota, uang harian yang didapat Rp 2 juta per hari. Pihaknya tidak menampik, banyak dewan yang akhirnya tak bisa berkutik dengan terbitnya perpres. Mengingat, selama ini anggaran perjalanan dinas yang lumayan besar menjadi semacam pendapatan tambahan bagi mereka. ‘’Mungkin dewan akan merasa lebih baik tidak ke luar daerah. Tapi ada uang rapat yang diatur dalam perpres yang bisa merangsang anggota dewan lebih banyak hadir di gedung dewan,’’ paparnya. (kmb32)
A.A. Ngurah Adhi Ardhana Ketua Komisi III DPRD Bali
Uang Harian Perjalanan Dinas Dewan Dipangkas ’’Untuk Bali, uang harian perjalanan dinas dalam negeri dipatok Rp 480 ribu yang luar kota. Kalau dalam kota lebih dari 8 jam Rp 190 ribu, dan Rp 140 ribu untuk diklat.’’ Gede Suralaga Sekretaris DPRD Bali
Denpasar (Bali Post) Pimpinan dan anggota DPRD Bali tampaknya harus bersiap gigit jari tahun depan. Pasalnya, anggaran perjalanan dinas dewan dipastikan berkurang alias dipangkas sebagai dampak dari terbitnya
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam perpres tersebut, besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri rata-rata dipatok tidak boleh melebihi Rp 500 ribu.
Terapkan Prokes, Seniman Tetap Kreatif dan Profesional
Juliari P. Batubara
Bali Post/ant
MEREBAKNYA pandemi Covid-19 tidak menyurutkan daya kreatif seniman Bali dalam berkarya. Dengan pembatasan sosial menyebabkan berbagai aktivitas seni tidak bisa dilaksanakan. Berbagai kegiatan ritual, hajatan seni budaya, seperti Pesta Kesenian Bali (PKB), dan perayaan-perayaan yang memerlukan kehadiran seni ‘’terpaksa’’ dihentikan sementara selama masa pandemi. Namun, seniman Bali tidak pernah kehilangan daya kreatif. Justru dalam kondisi semuanya
terportal, terbelenggu, dan terhenti, seniman dapat melahirkan sesuatu yang baru. ‘’Saya mengamati setidaknya ada dua potensi penting dalam diri seniman Bali yang menyebabkan mereka bisa eksis, yaitu kreatif dan sikap profesional,’’ ujar Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum., Selasa (17/11) kemarin. Hal. 7 Seniman Bali Mampu Bertahan
’’Saya mengamati setidaknya ada dua potensi penting dalam diri seniman Bali yang menyebabkan mereka bisa eksis, yaitu kreatif dan sikap profesional.’’ Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar