terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 78 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
kamis wage, 19 november 2020 Peredaran Narkoba Saat Covid-19, Denpasar Duduki Posisi Tertinggi Denpasar masih menduduki posisi tertinggi peredaran narkoba di Bali. Kondisi ini dikuatkan dengan meningkatnya jumlah transaksi yang diungkap kepolisian dan BNNP Bali beserta jajarannya. DENPASAR | HAL. 2
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
‘’Palinggih’’ Rusak Tertimpa Pohon Tumbang
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Terdampak Covid-19, Ribuan Nelayan Tabanan Dibantu Beras
Pohon tumbang menimpa palinggih Gedong dan Pepelik di Pura Desa lan Puseh, Banjar Pikah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Selasa (17/11) lalu. Peristiwa itu terjadi saat hujan lebat dibarengi angin kencang pukul 19.00 Wita. BADUNG | HAL. 3
Mengurangi beban warga pesisir khususnya ribuan nelayan, DPC HNSI Tabanan menyalurkan bantuan beras sehat dari Pemkab Tabanan melalui CSR perbankan, Rabu (18/11) kemarin. TABANAN | HAL. 4
Fraksi di DPRD Bali Tolak RUU Larangan Minuman Beralkohol Denpasar (Bali Post) Sejumlah fraksi di DPRD Bali menolak tegas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Termasuk di dalamnya Fraksi Gerindra, meskipun di DPR-RI anggota Fraksi Gerindra turut menjadi salah satu pengusul RUU tersebut. ‘’Fraksi Partai Golkar secara tegas menolak RUU tersebut, mengingat bahwa Bali merupakan daerah pariwisata,’’ ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Nyoman Wirya saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Rabu (18/11) kemarin.
W
Kualitas Pembelajaran Menurun Akibat Pandemi PENURUNAN kualitas pembelajaran akibat pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara lain. Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam webinar yang diselenggarakan Bank Dunia, di Jakarta, Rabu (18/11) kemarin. Menurut Nadiem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan mitigasi hal itu dengan relaksasi zona hijau dan kuning. Selain itu, pihaknya juga meluncurkan kurikulum darurat. ‘’Sekolah dapat menerapkan kurikulum tersebut selama pandemi,
menciptakan modul pembelajaran untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini - red) yang bisa dilakukan tanpa teknologi atau paket pembelajaran tanpa harus daring,’’ katanya memaparkan. Nadiem menambahkan, Kemendikbud juga membebaskan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pembelajaran selama pandemi Covid-19. Misalnya, untuk membeli pulsa. Bahkan, bisa untuk membeli gawai yang dipinjamkan kepada murid-murid. ‘’Selanjutnya juga dilakukan inovasi pemberian bantuan kuota internet selama empat bulan dari September hingga Desember,’’ ujarnya. Ke depan, kata Nadiem, Kemendikbud akan memberikan otonomi pada daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara bertahap. Nadiem juga mendorong guru untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Hal itu dilakukan dengan Program Guru Penggerak. ‘’Program Guru Penggerak merupakan upaya Kemendikbud menjaring bibit unggul calon pemimpin (kepala sekolah - red) pada masa depan. Kepala sekolah memiliki peranan penting dalam kemajuan sekolah,’’ tegasnya. (kmb13)
Bali Post/ant
Nadiem Anwar Makarim
Dewan Kembali Usulkan Rapid Test dan Swab Gratis Denpasar (Bali Post) Fraksi Partai Golkar DPRD Bali tetap gigih mengusulkan agar pelaksanaan rapid test dan swab test digratiskan. Hal ini berulangkali disampaikan dalam setiap pandangan umum (PU) fraksi. Sementara pihak eksekutif menyatakan rapid test dan swab test selama ini sudah gratis bagi tracing contact dan kelompok berisiko. ‘’Kami sudah pernah sampaikan pada PU terdahulu, belum ada tanggapan dari Pak Gubernur terkait dengan rapid test dan swab,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Golkar D P R D
Bali I Wayan Rawan Atmaja saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Rabu (18/11) kemarin. Menurut Rawan Atmaja, usulan rapid test dan swab gratis bagi masyarakat tidak lepas dari kondisi perekonomian Bali yang kini terpuruk akibat pandemi Covid-19. Jangankan untuk melakukan rapid test, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja kesulitan. Sementara upaya testing atau pemeriksaan Covid-19 secara masif merupakan salah satu cara untuk menekan penyebaran wabah. ‘’Untuk itu, kami di dewan menekankan kepada eksekutif untuk menganggarkan rapid test dan swab gratis,’’ jelas anggota Komisi IV ini. Rawan Atmaja menambahkan, rapid test dan pemeriksaan swab jangan hanya dilakukan terhadap yang sakit. Mengingat, orang yang sehat juga belum dapat dipastikan bebas dari Covid-19. Itu sebabnya, ada istilah orang tanpa gejala (OTG). Di sisi lain, pihaknya memaklumi jika swab dan rapid test dikenakan biaya untuk para pelaku perjalanan. Hal. 7 Obat Covid-19
Bali Post/ist
PANDANGAN UMUM - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali I Ketut Juliarta saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra pada rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Rabu (18/11) kemarin.
irya menambahkan, minuman beralkohol terkait dengan industri pengolahan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Di Bali, minuman beralkohol seperti arak juga terkait dengan pelaksanaan upacara adat. Hal senada dilontarkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali I Ketut Juliarta. Ia menegaskan, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol disahkan menjadi UU, mengingat Bali sebagai daerah wisata dan akan sangat merugikan masyarakat Bali. ‘’Saat ini RUU Larangan Minuman Beralkohol sedang dibahas di Badan Legislasi DPRRI dan menjadi polemik. Mohon Saudara Gubernur menyikapi terhadap RUU ini sehingga tidak meresahkan masyarakat Bali,’’ ujarnya. Hal. 7 Menjaga Eksistensi Bali
Jaga Kualitas Pendidikan
Sekolah Swasta Mesti Diberi Bantuan Denpasar (Bali Post) Hampir sembilan bulan sejak pandemi Covid-19 melanda Bali, proses pembelajaran di sekolahsekolah dilakukan secara daring untuk memutus penyebaran Covid-19. Meskipun secara teknis sekolah-sekolah sudah mampu menerapkan sistem ini, namun dari segi pendapatan, terutama sekolah swasta memgalami hambatan. Banyak orangtua siswa menunda pembayaran sekolah. Oleh karena itu, untuk merawat kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19, para pengelola sekolah swasta berharap pemerintah menyalurkan bantuan berupa biaya pendidikan secara konsisten. Bukan saja kepada siswa, bantuan serupa juga diharapkan dapat disalurkan kepada guru. Ketua PGRI Bali Komang Arta Saputra mengatakan, ujung tombak pembelajaran di tengah pandemi ini tentu tidak lepas dari perha-
FGD - Suasana FGD Tanggap Covid-19 ‘’Pendidikan Bali di Masa Pandemi, Antara Kualitas dan Kesehatan’’ di Warung 63 Denpasar, Rabu (18/11) kemarin. tian pemerintah. Pemerintah tidak hanya memastikan pembelajaran berjalan, namun juga memberi perhatian kepada para guru, terutama guru honorer. Ia mengaku sangat
mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Bali yang telah mengucurkan bantuan dengan nilai cukup besar kepada guru berstatus aparatur sipil negara
Nyoman Muditha
Komang Arta Saputra
Ketut Ngurah Boy Jayawibawa
(ASN) maupun honorer. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten mendata para penerima bantuan, sehingga merata. ‘’Yang paling terasa itu di sekolah swasta. Pemerintah daerah juga sudah memberi bantuan kepada siswa swasta pada Mei, Juni dan Juli. Dampaknya, sekolah bisa memberi gaji kepada guru. Kami berharap bisa dibantu lagi, agar guru termotivasi kreatif dan berinovasi dalam mengajar,’’ ujar Arta Saputra pada Focus Group Discussion (FGD) Tanggap Covid-19 ‘’Pendidikan Bali di Masa Pandemi, Antara Kualitas dan Kesehatan’’ di Warung 63 Denpasar, Rabu (18/11) kemarin. Hal. 7 Memenuhi Hak Anak
Disiplin Jalankan Prokes, Semua Pihak Wajib Introspeksi PENAMBAHAN kasus positif Covid-19 masih terus terjadi. Ada beberapa faktor penyebabnya, seperti libur panjang, adanya kegiatan kemasyarakatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan. Untuk itu, semua komponen masyarakat diharapkan mulai introspeksi. Jangan sampai setelah delapan bulan melakukan penanggulangan pandemi, semuanya menjadi sia-sia. ‘’Saya berharap pemerintah bisa bersikap tegas. Keselamatan rakyat harus nomor satu. Siapa pun yang melanggar
harus diberi sanksi,’’ ujar pengamat sosial Dr. I Made Pria Dharsana, Rabu (18/11) kemarin. Pria yang juga berprofesi sebagai notaris/PPAT ini mengaku dengan kelompok masyarakat yang masih abai menjaga protokol kesehatan (prokes), tentunya hal ini sangat merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pihaknya berharap pengorbanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan jangan disia-siakan. Hal. 7 Pilkada Diharapkan
’’Saya berharap pemerintah bisa besikap tegas. Keselamatan rakyat harus nomor satu. Siapa pun yang melanggar harus diberi sanksi.’’ Dr. I Made Pria Dharsana Pengamat Sosial