Edisi Selasa 3 Nopember 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 64 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

selasa pon, 3 november 2020 Pilkada Perlu Kontribusi Seluruh ‘’Stakeholder’’ Keputusan untuk tetap mengadakan pilkada di tengah pandemi, membuat segala persiapan dilakukan dengan ketat. Pilkada diharapkan tidak menjadi klaster baru Covid-19.

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Ratusan Polisi Dites Swab

Logistik Pilkada Karangasem Mulai Berdatangan

Ratusan anggota Polres Badung dan Polsek jajarannya menjalani tes swab di RSD Mangusada Kapal, Badung, Senin (2/11) kemarin. Tes swab ini dilakukan untuk melakukan pencegahan Covid-19.

Logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang akan digunakan untuk hajatan pencoblosan pada 9 Desember 2020 mulai berdatangan. Saat ini logistik yang sudah tiba di kantor KPU Karangasem baru tinta.

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL. 2

KARANGASEM | HAL. 6

Bali/dok

Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

PANEN – Sejumlah petani sedang memanen tanaman padinya. Pada tahun 2020 ini, produksi beras di Bali turun 5.050 ton.

Produksi Beras Turun 5.050 Ton Pemerintah Fokus Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

PENINGKATAN daya beli masyarakat menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Seminar Nasional Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Jakarta, Senin (2/11) kemarin.

Airlangga Hartarto tidak menampik daya beli masyarakat di saat pademi Covid-19 ini memang masih rendah. ‘’Kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan,’’ katanya.

Airlangga Hartarto menambahkan, upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat dengan mendorong sisi permintaan melalui

realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi-bansos seperti Kartu Prakerja. Saat ini subsidi gaji atau upah dianggarkan sebesar Rp 37,87 triliun dengan manfaat Rp 2,4 juta per pekerja. ‘’Targetnya adalah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan. Untuk yang belum bekerja, pemerintah memberikan semi-bansos melalui Kartu Prakerja,’’ katanya.

Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha.

Di antaranya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM. Tidak hanya itu, katanya, kepada sektor yang sama pemerintah juga memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN. Bantuan lainnya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultra-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan.

Menurut Airlangga Hartarto, program tersebut sudah menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran awal sebesar Rp 22 triliun, dan kini mengalami perluasan menjadi Rp 28 triliun.

Hal. 7 Realisasi Penempatan Dana

Pandemi Covid-19

Pengusaha Diharapkan Tak Mem-PHK Karyawan Denpasar (Bali Post) perusahaan melakukan efisiensi, Pelaku usaha di melakukan merger, kemudian peBali diharapkan tidak kerjanya kena hukuman berat,’’ melakukan kebijakan ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja pemutusan hubungan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bakerja (PHK) bagi karygus Ngurah Arda, Senin (2/11) awannya di masa pankemarin. demi Covid-19 ini. KenArda mengaku tidak bisa berdati dalam undangbuat banyak kalau PHK dilakuundang, pengusaha kan sesuai ketentuan tersebut. dapat melakukan PHK Ditambah lagi, pengusaha sudah dengan alasan-alasan membayarkan hak-hak pekerja, seperti memasuki batas sekalipun PHK dilakukan secara usia pensiun, masa konsepihak. ‘’Katakanlah karena trak habis, pekerja efisiensi, di undang-unmeninggal dunia, dang dimungkinkan atau pekerja seperti itu. Tetapi mengundursepanjang pekerja kan diri. menerima hak‘’Selain itu, haknya,’’ imada juga buhnya. penyebab Bali Post/dok Hal. 7 lain seperti Tak Puas Ida Bagus Ngurah Arda

Denpasar (Bali Post) Luas panen dan produksi padi di Bali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Luas panen di Bali pada 2020 yakni 94.730 hektar dengan total produksi padi 570.319 ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 319.978 ton, atau turun 5.050 ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Produk Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Sapto Wintardi menyampaikan, luas panen tahun 2019 yakni 95.319 hektar dan 2020

seluas 94.730 hektar. Terjadi penurunan 0,62 persen atau 589 hektar. Produksi padi mengalami penurunan 1,55 persen atau 9.001 GKG, di mana 2019 sebanyak 579.321 ton GKG menjadi 570.319 ton GKG pada 2020.

Tahun 2020 juga terjadi pergeseran puncak panen yang tidak seperti biasanya terjadi pada April – Mei, namun terjadi pada Oktober. ‘’Masing-masing bulan dari Januari sampai Desember, ada perubahan yang sebelumnya luas panen tertinggi berada di April sekarang diperkirakan pada Oktober 2020,’’ ujarnya.

Luas produksi padi 2019, katanya, terjadi produksi tertinggi pada Mei dan paling rendah Februari 2019. Sedangkan pada 2020, terjadi pergeseran luas tanam dari Mei menjadi Oktober.

Penurunan luas panen paling signifikan terjadi di Gianyar dengan penurunan 1.181 hektar, Buleleng turun 841 hektar, Klungkung dan Jembrana turun 418 hektar, dan Tabanan turun 124 hektar. Sementara penurunan produksi padi paling tinggi terjadi di Jembarana sebesar 7.315 ton, Tabanan turun 6.895 ton, Buleleng turun 4.756 ton, Gianyar

turun 2.854 ton, dan Klungkung turun 2.293 ton.

Sapto Wintardi menambahkan, metode pengukuran yang digunakan berbeda dengan sebelumnya. Walaupun 2020 belum habis, namun dengan metode kerangka sampel area (KSA) dapat melihat kondisi ke depan untuk luas panen dan produksi padi ke depan. KSA adalah metode baru yang sebelumnya menggunakan metode yang lama yang disinyalir sudah tidak relevan lagi.

Hal. 7 Hasil Panen

2021, Dana Desa Adat Tetap Dialokasikan

Denpasar (Bali Post) Dana untuk desa adat akan kembali dialokasikan dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. Bantuan ini terkait penguatan tugas dan fungsi desa adat di Bali. Dengan demikian, pembangunan yang sudah dirancang oleh masing-masing desa adat dapat terlaksana dengan baik. ‘’Untuk tahun 2021, Pemprov Bali berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali akan memberikan kembali dana desa adat kepada 1.493 desa adat di Bali,’’ ujar Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, Senin (2/11) kemarin.

Menurut Kartika, Pemprov Bali memang berkewajiban mengalokasikan dana desa adat secara rutin setiap tahunnya.

Pada APBD Induk 2021, dana yang dialokasikan sama seperti tahun ini yakni Rp 300 juta per desa adat. Sehingga total dana desa adat yang nanti dialokasikan mencapai sebesar Rp 4,479 miliar. Dana itu kemungkinan bisa ditambah lagi dalam Perubahan APBD 2021 dengan melihat perkembangan fiskal Pemprov Bali. ‘’Kalau ada, sangat dimungkinkan di perubahan juga akan mendapatkan tambahan dari alokasi APBD Semesta

Berencana,’’ terangnya.

Kartika menambahkan, peruntukan anggaran itu antara lain untuk parahyangan, pawongan dan palemahan. Lantaran sekarang masih dalam situasi pandemi Covid-19, sebagian dari dana desa adat juga akan dipakai untuk pencegahan dan pengendalian wabah secara sekala dan niskala. Ditambah lagi sekarang seluruh desa adat sudah memiliki pararem gering agung Covid-19. Sementara ini belum ditentukan besaran dana desa adat yang bisa digunakan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada 2021 mendatang. ‘’Nanti kita berikan keleluasaan dari desa adat untuk memanfaatkan dana desa adat itu sesuai juknis. Kita sedang susun juknisnya secara proporsional,’’ paparnya.

Kartika menambahkan, desa adat umumnya membuat perencanaan pembangunan satu tahun dan lima tahun. Salah satu

’’Peruntukan anggaran itu antara lain untuk parahyangan, pawongan dan palemahan.

Lantaran sekarang masih dalam situasi pandemi Covid-19, sebagian dari dana desa adat juga akan dipakai untuk pencegahan dan pengendalian wabah secara sekala dan niskala.’’

I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sumber pendanaannya adalah dana desa adat dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

Di samping sumber pendanaan lain dari iuran atau paturunan krama desa adat, serta hasil usaha padruwen desa adat.

Sementara ini, usaha padruwen desa adat baru ada satu yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Tetapi, ke depan desa adat sudah berpeluang untuk membangun sektorsektor usaha riil di desa adat.

‘’Seperti toko-toko banten Bali, jasa bengkel, toko modern, dan sebagainya. Itu semua menjadi peluang yang sangat strategis bagi desa adat di Bali,’’ paparnya.

Apabila ini berjalan, lanjut Kartika, tentu akan bisa menjadi sumber pendapatan asli desa adat. Dengan demikian, kesejahteraan krama desa adat dapat terwujud sesuai visi daerah ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. (kmb32)

Taat Prokes, Sektor Ekonomi Bisnis Perlahan Bangkit PANDEMI Covid-19 memukul berbagai sektor bisnis di dalam negeri. Tidak hanya bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), namun juga bisnis dengan skala besar. Oleh karena itu, agar bisnis UMKM dan bisnis skala besar kembali bergairah, menaati penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 wajib dilakukan saat ini. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Sebab, apabila kita bebas dari pandemi Covid-19, maka semua sek-

tor termasuk sektor ekonomi bisnis secara perlahan-lahan pulih kembali. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Dr. I Made Sara, S.E., M.P. mengatakan hal itu, Senin (2/11) kemarin.

Menurut Sara, pandemi Covid-19 memberi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Dibutuhkan solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung di dalamnya. Termasuk solusi

’’Apabila kita bebas dari pandemi Covid-19, maka semua sektor termasuk sektor ekonomi bisnis secara perlahan-lahan pulih kembali.’’

Dr. I Made Sara, S.E., M.P. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa jangka panjang. Terlebih jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi. ‘’Beberapa solusi perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi UMKM. Yang utama yaitu

menaati protokol kesehatan secara ketat. Di samping juga penundaan pembayaran utang atau kredit, bantuan keuangan, dan kebijakan struktural,’’ katanya.

Hal. 7 Tak Perlu Panik

Selasa Pon, 3 November 2020

Tambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat dari Positif Baru Denparas (Bali Post) -

Pada Senin (2/11) kemarin, Bali melaporkan tambahan kasus Covid-19 yang jumlahnya lebih rendah dari pasien yang sudah sembuh. Bahkan, tambahan pasien sembuh lebih banyak dua kali lipat dari kasus baru. Sayangnya korban jiwa masih dilaporkan.

Dilihat dari data Satgas Penanganan Covid-19 Bali, jumlah korban meninggal mencapai dua orang. Kumulatif

kasus meninggal menjadi 391 orang. Rinciannya 389 WNI dan 2 WNA. Sementara itu, kasus baru tercatat sebanyak 39 orang.

Kumulatif kasus positif Covid-19 Bali mencapai 11.846 orang. Sementara pasien sembuh bertambah 85 orang atau dua kali lipat lebih dari tambahan kasus baru. Kumulatif kasus sembuh mencapai 10.766

Pendiri Sekolah Tunanetra Denpasar Berpulang

IDA Pedanda Istri Jelantik (89) yang merupakan pendiri sekolah tunanetra di Denpasar lebar (wafat) di RSUP Sanglah, Sabtu (31/10) sekitar pukul 19.20.

Ida Pedanda sempat dirawat beberapa kali di rumah sakit karena jatuh.

Kesehatannya pun menurun karena faktor usia. Hal ini disampaikan Ida Bagus Dharmadiaksa, anak tertua almarhum, di Geria Anyar Budha, Panjer, Denpasar, Senin (2/11) kemarin.

Ida Pedanda Istri Jelantik yang semasa walaka-nya bernama Ida Ayu Putu Surayin sempat mendirikan sekolah untuk tunanetra, lengkap dengan asramanya pada 1957. Itu menjadi cikal bakal pendirian sekolah luar biasa lainnya di Bali.

Selain itu, segudang penghargaan diraih almarhum, baik tingkat Bali, nasional, bahkan internasional. Tidak hanya itu, almarhum juga banyak menulis buku tentang upakara agama Hindu, masakan, puisi dan lainnnya. Di masyarakat, Ida Pedanda Istri sering memberikan penyuluhan tentang adat.

Di mata anak-anaknya, kesan yang ditinggalkan almarhum sangat besar. Di mana sebagai seorang ibu, perjuangannya benarbenar luar biasa. Pertama, untuk mendidik anak-anak tunanetra yang sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Baik itu di bidang pendidikan, seni musik, atau lainnya. “Almarhum sebenarnya penggerak pendidikan anak cacat di Bali, khususnya tunanetra,” terang IB Dharmadiaksa.

Kemudian, untuk anak-anaknya, semua bisa menyelesaikan studi. Ada yang S-1, S-2, bahkan S-3. Di dalam mendidik anakanaknya, almarhum diakuinya cukup keras dikarenakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan.

Tidak hanya itu, almarhum juga mengajari etika dan moral dalam kehidupan, sopan santun, sensitivitas terhadap penderitaan orang lain. “Almarhum sangat peduli dengan penderitaan orang lain. Oleh karena itulah dia betul-betul total bekerja di sosial, sehingga mendapat penghargaan dunia dan pemerintah Indonesia,” paparnya.

Di usia 89 tahun, almarhum meninggalkan empat orang putra, tiga orang putri, 13 orang cucu, dan tiga orang cicit. Sedangkan untuk prosesi nyiramin layon almarhum Ida Pedanda Istri Jelantik akan dilaksanakan pada Minggu (15/11) dan upacara palebon dilangsungkan Kamis (19/11) mendatang. (eka)

Usai Libur Panjang

Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Meningkat Denpasar (Bali Post) Dalam beberapa minggu ini kasus positif baru Covid-19 di Denpasar sudah mulai melandai. Namun, kini kekhawatiran kembali muncul usai libur dan cuti bersama yang baru saja berakhir. Karena pengalaman pada libur panjang sebelumnya, ada kenaikan kasus positif cukup signifikan. Mudah-mudahan usai libur panjang kali ini tidak terjadi lagi penambahan kasus baru yang signifikan.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar Dewa Gede Rai, Senin (2/11) kemarin, mengakui adanya kekhawatiran tersebut. Hal ini bercermin dari pengalaman sebelumnya, usai libur panjang kasus Covid-19 meningkat. ‘’Saya harapkan tidak ada lagi peningkatan seperti libur sebelumnya,’’ ujarnya.

Dewa Rai mengaku telah melakukan antisipasi sebelum liburan dengan menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan hingga membatasi jumlah pengunjung yang masuk di satu tempat wisata. Antisipasi ini juga sudah dilakukan satgas di masingmasing desa dengan menggelar patroli secara rutin.

Dewa Rai menyebut hingga kini Denpasar Utara dan Denpasar Barat merupakan kecamatan dengan jumlah kasus paling tinggi.

Ia menduga ada beberapa faktor yang memengaruhi, mulai dari jumlah penduduk yang padat, merupakan pusat aktivitas kegiatan masyarakat dan heterogenitas penduduk yang juga tinggi.

Bahkan, ada beberapa wilayah yang masih zona oranye di dua kecamatan ini. Desa Ubung Kaja dan Peguyangan Kangin untuk di Denpasar Utara dan Padangsambian Kaja serta Pemecutan Kelod untuk di Kecamatan Denpasar Barat.

Sementara itu, untuk evaluasi kedisiplinan masyarakat pada libur panjang ini, Dewa Rai mengatakan sudah semakin meningkat. Dikatakannya, perubahan perilaku ini juga tidak lepas dari semakin intensifnya sosialisasi untuk tetap disiplin menerapkan prokes Covid-19. (kmb12)

Topik : produksi beras turun 5.050 ton

orang.

Selain itu, terdapat kasus aktif sebanyak 689 orang. Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, Wisma Bima, UPT Nyitdah, dan BPK Pering.

Sementara secara nasional, jumlah kasus Covid-19 baru mengalami penurunan jika dibandingkan sehari sebelumnya. Kabar baik lainnya,

pasien sembuh bertambah lebih banyak dari kasus baru.

Dari data Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, kasus baru bertambah 2.618 orang. Total kasus yang ditangani menjadi 415.402 orang.

Sedangkan kasus sembuh hariannya lebih banyak dari tambahan kasus. Jumlah tambahan pasien Covid-19 sembuh selisihnya hingga seribuan kasus dibandingkan kasus baru, yakni mencapai 3.624 orang.

Total kasus sembuh mencapai 345.566 orang. Bila dipersentasekan, angka kes-

415.402 345.566 14.044

embuhan sudah sebesar 83,2 persen dari kumulatif kasus positif. Selanjutnya kasus meninggal bertambah 101, sehingga totalnya menjadi 14.044 orang (3,4 persen).

Saat ini kasus yang masih dalam perawatan sebanyak 55.792 orang atau 13,4 persen dari kasus terkonfirmasi. Untuk suspect sebanyak 59.500 orang. (kmb18)

11.846 10.766 391

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Dewan Menolak Terlibat Sidang Rakyat Omnibus Law Denpasar (Bali Post) Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (SANTI) menginisiasi sidang rakyat terkait dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Wantilan DPRD Bali, Senin (2/11) kemarin. SANTI terdiri dari elemen-elemen organisasi kemahasiswaan dan masyarakat. Kehadiran SANTI diterima Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, politisi Golkar itu menolak dilibatkan sebagai bagian dari sidang rakyat. ‘’Kami akan mempersilakan saudara-saudara menyampaikan aspirasinya, siapa yang ditunjuk. Kemudian kami akan merespons dan setelah itu kami beri kesempatan untuk berdialog,’’ ujar Sugawa Korry. Akan tetapi, perwakilan dari SANTI menginterupsi bahwa kedatangan mereka adalah untuk melakukan sidang rakyat. Dalam metode sidang rakyat, SANTI me-

Bali Post/rin

NEGOSIASI - Solidaritas Aliansi Rakyat Pro Demokrasi (SANTI) ketika bernegosiasi dengan anggota DPRD Bali, Senin (2/11) kemarin. minta pertanggungjawaban DPRD Bali. Saat sidang nanti berlangsung, pihak kepolisian yang melakukan penjagaan juga diminta untuk berada di luar wantilan.

Perdebatan mengenai hal ini pun tidak menemui kesepakatan. SANTI tetap kukuh ingin menggelar sidang rakyat. Sedangkan Sugawa

Korry juga kukuh dengan mekanisme penyampaian aspirasi sesuai tata tertib di DPRD Bali. Lantaran SANTI terus mendesak digelarnya sidang rakyat, Sugawa Korry yang juga didampingi Ketua Komisi IV I Gusti Putu Budiarta, dan anggota Komisi IV I Ketut ‘’Boping’’ Suryadi akhirnya meninggalkan Wan-

tilan DPRD Bali.

Sementara itu, SANTI mengklaim sudah membuka sidang rakyat sebelum perwakilan dewan meninggalkan wantilan. Dari pantauan Bali Post, sidang dibuka bersamaan dengan Sugawa Korry yang kembali menegaskan bahwa dewan tidak akan mengikuti metode sidang rakyat tersebut seraya pergi meninggalkan wantilan. ‘’Kami dari SANTI tadi sudah membuka terkait dengan persidangan tapi setelah dibukanya persidangan, kita lihat sendiri bahwasanya wakilwakil rakyat kita itu walk out dari ruangan persidangan,’’ ujar Korlap Aksi Zakarias Herianto Ngari. Sebelum mengadakan sidang rakyat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja di Wantilan DPRD Bali, Zakarias mengaku sudah bersurat pada 27 Oktober lalu. Dari DPRD Bali pun dikatakan siap menemui mereka dalam persidangan.

Personel Gabungan Di lain pihak, personel gabungan Polda Bali, Brimob, Polresta Denpasar, Polres Gianyar, TNI, Satpol PP dan Dishub Kota Denpasar yang berjumlah 790 personel disiagakan di seputaran Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar Timur.

Pasalnya akan ada demo penolakan UU Omnibus Law dari SANTI. Kasubbag Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi menyampaikan, apel pengamanan dipimpin Kabag Binops Karo Ops Polda Bali AKB Wicaksana.

Dalam sambutannya, AKB Wicaksana mengatakan, pengamanan dilaksanakan terkait rencana demo kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali. Teknisnya nanti ada perwakilan massa yang menemui anggota DPRD, sedangkan sisanya stand-by di luar. (kmb32/kmb36)

Cegah Penyebaran Covid-19

Siswa SMAN 6 dan SMAN 9 Diminta Setia Belajar di Rumah Denpasar ( Bali Post)Kini gedung SMAN 6 Denpasar juga digunakan untuk siswa baru SMAN 9 Denpasar. Atas alasan tersebut, Kepala SMAN 6 Denpasar masih menunda dua sekolah ini melakukan PBM tatap muka secara terbatas. Pasalnya, jika gedung baru SMAN 9 Denpasar belum juga rampug hingga akhir semester ini, pembelajaran daring masih menjadi pilihan pertama.

Kepala SMAN 6 Denpasar yang merangkap Plt. Kepala SMAN 9 Denpasar, Drs. I Nyoman Mudita, M.Pd., Senin (2/11) kemarin mengungkapkan, PBM berbasis daring saat ini dipilih dengan dua shift. PBM daring pagi bagi siswa SMAN 6 Denpasar

sedangan PBM daring siswa SMAN 9 Denpasar dilakukan sore hari. Siswa pun diminta setia belajar di rumah dan dilarang masuk ke sekolah kecuali mendapat izin dari orangtua siswa.

Selain itu, kata dia, ada alasan lain jika PBM tatap muka diberlakukan dengan kehadiran siswa secara bergiliran dua shift tiap kelas dipastikan memerlukan gedung dan waktu hingga sore hari. Kondisi ini dikhawatirkan PBM yang sama berbenturan dengan bagi lima kelas siswa baru SMAN 9 Denpasar. ‘’Jika gedung baru sudah tuntas, saya yakin kedua sekolah bisa melakukan PBM tatap muka secara terbatas dengan standar protokol kesehatan yang ketat,’’ tegasnya.

Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Kota Denpasar ini mengungkapkan, saat ini sekolahnya secara kontinu menerapkan prokes 3M yakni mencuci

tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Para siswa yang ke sekolah dan mengikuti lomba wajib mendapat izin dari orangtuanya. Makanya nyaris tak ada siswa masuk ke sekolah karena masyarakat menyadari pentingnya menjaga jarak, belajar dari rumah dan menjaga imun dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup dan berolah raga serta rekreasi di rumah.

Untuk itu, dia minta warga Sisxma (SMA 6) dan SMAN 9 Denpasar menjadi insan panutan dalam perubahan tingkah laku di era new normal ini. Sekolah, kata dia, tetap bersifat terbuka yakni menginformasikan segala jenis lomba yang bisa diikuti oleh siswa lewat WA wali kelas. Dengan syarat mereka wajib mendapat izin dari orangtuanya. Buktinya siswanya Ni Komang Trya Purnama meraih juara I nasional dalam lomba membuat masker dalam ajang

Bali Post/ist

BUDAYA BARU - Kepala SMAN 6, I Nyoman Mudita, bersama guru memberi contoh adaptasi dengan budaya baru mencuci tangan dan wajib cek suhu tubuh. lomba peranan pemuda dalam menjaga lingkungan atmosfer pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Lomba diadakan oleh LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi. Sementara guru pembinanya, Artayasa,

meraih juara I lomba esai soal Peran dan Tantangan Perpajakan bagi Siswa dan Guru di New Normal. Masih terkait dengan pencegahan Covid-19, SMAN 6 Denpasar dan SMAN 9 Denpasar mewajibkan siswanya untuk segera beradaptasi dengan budaya baru 3M. (025)

Pilkada Perlu Kontribusi Seluruh ”Stakeholder”

KEPUTUSAN untuk tetap mengadakan pilkada di tengah pandemi, membuat segala persiapan dilakukan dengan ketat.

Terkait dengan penerapan protokol kesehatan (prokes), agar pilkada kali ini tidak menjadi klaster baru Covid-19. Berkaitan untuk mencapai tujuan bersama tersebut, tentunya diperlukan kontribusi dari seluruh pihak yang terkait, tidak bisa hanya mengandalkan satu tumpuan saja.

Mantan Komisioner Ketua Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Wayan Jondra, menyebutkan kesuksesan pilkada tidak hanya bergantung pada penyelenggara saja.

Tentunya harus saling mendukung satu sama lain.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus ikut serta memberikan edukasi ke masyarakatnya masing-masing.

Mengenai penerapan prokes di tempat pemungutan suara (TPS), terutama tentang kerumunan, menjadi salah satu yang perlu diantisipasi.

“Terkait dengan Covid-19, itu ibarat bermain golf. Untuk bebas dari pandemi alat yang digunakan harus diketahui, bagaimana mengukur, arahnya ke mana dan harus tenang. Walaupun sudah lengkap dengan segala peralatannya, tapi ketika tidak tenang akhirnya kita akan salah perilaku

atau sikap. Jadi alat harus sesuai, cara menggunakan harus sesuai, situasi lingkungan juga harus diperhatikan.

Kita memukul lurus, tapi anginnya datang dari kiri, tentunya bola akan mengarah ke kanan. Kacau.

Sama halnya dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, penyelenggara, pengawas dan pemilih dalam pilkada harus tenang agar mampu menyelesaikan pemilihan ini secara baik dan aman,” ujar Jondra saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Umat Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, belum lama ini.

Upaya yang dilakukan sudah sangat baik, dengan mengeluarkan berbagai aturan terkait kedisiplinan menerapkan prokes, terutama saat di TPS. Salah satunya dengan mengatur waktu kedatangan.

Aturan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kesalahan yang disengaja. Padahal sudah mengetahui aturan yang ada tapi tidak melaksanakannya. “Namun, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kesalahan yang tidak disengaja, kemungkinan karena panik, gerogi atau hal lainnya, membuat pemilih tidak sengaja melepas masker, berkerumun tanpa disadari dan lain sebagainya. Belum lagi, aturan yang diterapkan tidak memiliki sanksi apapun.

Aturan yang ada sanksinya saja, contohnya orang yang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda sekian rupiah, masih tetap banyak yang langgar. Apalagi yang tidak memiliki sanksi,” im-

buhnya.

Untuk itu, selalu ada kemungkinan yang terjadi dan menjadi ancaman penyebaran Covid-19. Akan sangat membantu, apabila ancaman tersebut diminimalisir dengan kerja sama antara stakeholder untuk disiplin menerapkan prokes dengan segala aturan dan batasan yang diberlakukan serta memahami betul apa saja langkah yang perlu diambil dalam penerapannya.

“Tugas yang berat ini akan menjadi ringan asal dikerjakan bersama sama. Tidak bisa hanya mengandalkan penyelenggara saja. Pengawas juga memiliki limit dalam menegakkan aturan atau memberikan larangan. Di luar wilayahnya, harus tetap ada yang berjaga, kerahkan semua penanggung jawab yang ada.

Sinergikan itu semua agar memiliki satu paham dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 pada pilkada nanti,” tutupnya. (git)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Pon, 3 November 2020

Berhasil Terapkan UHC, Wali Kota Kediri Belajar ke Badung

KUNJUNGAN - Sekda Adi Arnawa saat menerima kunjungan kerja dan studi komparasi Wali Kota Kediri Abdulah Abu Bakar berkenaan UHC Kabupaten Badung, Senin (2/11) kemarin di Puspem Badung.

KEBERHASILAN Pemkab Badung melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan, tidak saja berbuah penghargaan bagi Badung, juga membuat daerah lain belajar ke Badung. Seperti halnya yang dilakukan Wali Kota Kediri, Abdulah Abu Bakar, saat berkunjung ke Puspem Badung, Senin (2/11) kemarin.

Kehadiran Wali Kota Kediri berkenaan dengan UHC ini didampingi oleh Sekda Kediri Budwi Sunu Hs, Asisten III Chevy Ning Suyudi, Kepala BPKAD Bagus Alit dan Kadis Kesehatan Fauzan Adima.

Rombongan diterima Sekda

Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Kadis Kesehatan Nyoman Gunarta dan Kepala BPKAD Ketut Gede Suyasa.

Pada kesempatan itu, Sekda Adi Arnawa menjelaskan komitmen Pemkab Badung melaksanakan kebijakan dalam bidang kesehatan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Demi memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, Pemkab Badung melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Krama Badung Sehat (KBS) secara paralel beriringan.

Dikatakan, UHC bukan semata-mata integrasi layanan kesehatan tingkat pusat ke daerah. Namun juga pelayanan

Ribuan Hotel dan Restoran Tak Lolos Verifikasi Hibah Pariwisata Mangupura (Bali Post) –

Ribuan akomodasi pariwisata, baik hotel maupun restoran di Kabupaten Badung, tak lolos verifikasi calon penerima hibah pariwisata. Bahkan, dari 3.834 hotel hanya 671 hotel yang lolos verifikasi. Sedangkan dari 2.093 restoran yang tercatat di Badung hanya 200 restoran saja yang lolos verifikasi.

Penyebab ribuan akomodasi pariwisata yang tak lolos verifikasi tersebut lantaran belum memenuhi syarat. Seperti calon penerima bantuan hibah pariwisata harus memiliki Surat Izin Usaha Pariwisata/ Tanda Daftar Usaha Pariwisata (SIUP/TDUP) yang masih berlaku dan bukti pembayaran pajak hotel dan restoran (PHR) tahun 2019. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung akan melobi ke pemerintah pusat guna melunakkan persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga ribuan akomodasi yang tidak lolos verifikasi memiliki kesempatan mendapatkan

bantuan hibah pariwisata. ‘’Saya akan berangkat ke Jakarta besok (Selasa ini) mendampingi Bapak Pjs. Bupati Badung. Kami ke pusat untuk membawa hasil verifikasi, termasuk usulan dari pengusaha mungkinkah syarat penerimaan hibah dilonggarkan,’’ tandas Plt. Kadis Pariwisata Badung Cokorda Raka Darmawan, Senin (2/11) kemarin.

Pihaknya akan berusaha melobi pemerintah pusat agar syarat penerima bantuan hibah pariwisata lebih dilonggarkan.

Langkah ini guna membantu perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai

petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ‘’Apakah kira-kira yang izinnya sedang diproses bisa masuk (sebagai penerima bantuan - red). Kalau kita sendiri kan tidak berani memutuskan karena sudah ada juknisnya,’’ tegasnya.

Terkait tambahan jumlah hotel dan restoran calon penerima hibah pariwisata, mengingat Dinas Pariwisata masih memberikan kesempatan terhadap hotel dan restoran yang belum masuk datanya, Kadis Pariwisata mengatakan, Senin kemarin hari terakhir hotel

atau restoran calon penerima bisa mengajukan ke pemerintah.

Asisten Bidang Administrasi Umum ini tak menyebutkan berapa hotel dan restoran yang melakukan verifikasi ulang lantaran tidak terdaftar sebagai calon penerima hibah pariwisata. ‘’Datanya ada di kantor, kebetulan saya lagi ada rapat di provinsi mendampingi Bapak Pjs. Bupati,’’ katanya seraya menegaskan jika hasil verifikasi yang dilakukan belum final.

Masih ada verifikasi berikutnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Lanjut dia, bila dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah diverifikasi dan lolos, maka akan mendapatkan rekomendasi sebagai penerima dan hibah pariwisata tahun 2020. (kmb27)

Pendidikan

UHN I Gusti Bagus Sugriwa Gelar ’’Workshop’’ Penyusunan Pedoman Studi pada Program Pascasarjana GUNA menyempurnakan pedoman studi program pascasarjana, Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa yang dulu bernama Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar menggelar Workshop Penyusunan Pedoman Studi pada Program Pascasarjana selama tiga hari, yakni 2 hingga 4 November 2020.

Bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, workshop diikuti 54 orang peserta yang berasal dari kalangan dosen dan pegawai di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa dan dari Unud, Unhi Denpasar dan STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

Ketua Panitia Dr. I Gusti Made Widya Sena, S.Ag., M.Fil.H. mengatakan, tujuan workshop ini adalah untuk meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa, memajukan keunggulan akademik dan penelitian, memperluas akses pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat dan memanfaatkan teknologi untuk perluasan akses dan layanan pendidikan.

Apalagi, program pendidikan pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa yang terdiri dari

Ekonomi

Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) merupakan salah satu bagian dari program pendidikan di UHN I Gusti Bagus Sugriwa.

Terlebih program pascasarjana merupakan ujung tombak cita-cita UHN I Gusti Bagus Sugriwa menjadi universitas yang berkelas dunia. Sehingga harus memiliki banyak kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan melalui publikasi ilmiah jurnal internasional bereputasi. Untuk menjamin pendidikan pascasarjana dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka diperlukan suatu panduan studi atau akademik pascasarjana yang tentunya dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas semua unsur di dalamnya.

Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., mengaku bangga karena di tengah pandemi Covid-19 kegiatan workshop untuk menyempurnakan pedoman studi pada pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa bisa dilaksanakan.

Diharapkan, penyempuraan pedoman studi ini bisa dikondisikan sesuai situasi dan kondisi di

FOTO - Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. (tengah) foto bersama peserta Workshop Penyusunan Pedoman Studi pada Program Pascasarjana, Senin (2/11) kemarin. tengah pandemi Covid-19. Baik dari segi proses pembelajaran, apakah tetap dilaksanakan secara daring (online) atau dengan sistem lainnya.

Begitu juga dalam pembayaran SPP, penyusunan KRS, penerimaan mahasiswa baru, transfer mahasiswa, ujian, maupun kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.

Apalagi, dari segi sarana prasarana UHN I Gusti Bagus Sugriwa sangat siap melaksanakan proses akademik dengan sistem online. ‘’Kalau pedoman studi ini bisa disesuaikan dengan penyempurnaan sebelumnya dan disesuaikan dengan situasi

dan kondisi saat ini tentu ini akan sangat bermanfaat bagi bahasiswa dan lembaga,’’ ujar Prof. Sudiana seusai membuka workshop, Senin (2/11) kemarin.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. (Kepala LLDikti Wilayah VIII BaliNusra), Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliani (Ketua LPM Unhi Denpasar), Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprapti, S.E. (Ketua LP3M Unud), Dr. Ani Cahyadi, S.Ag., M.Pd. (UIN Antasari Banjarmasin) dan Dr. Ir. Johanes Pramana Gentur Sutapa, M.Sc. (UGM). (ad019)

AWK Resmikan Koperasi Arak Semeton Bali

DPD-RI Apresiasi Kemenkumham dan Kemenkeu RI PADA 28 Oktober 2020 menjadi hari bersejarah di Bali.

Untuk pertamakalinya, Bali memiliki koperasi arak. Adalah Senator DPD-RI asal Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang merupakan penggagas dari Koperasi Arak Semeton Bali (KASB) dan memfasilitasi berdirinya Koperasi Arak yang sah di depan hukum. Termasuk dengan keluarnya izin dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga keluarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Terkait dengan hal itu, Senator Arya Wedakarna (AWK) memberikan apresiasi terhadap 570 anggota koperasi dan lebih dari 900 anggota paguyuban yang telah bergabung di Arak Semeton Bali. Hal tersebut disampaikan AWK dalam sambutannya saat hadir di acara peluncuran koperasi yang diadakan di Gedung DPD-RI, Jalan Cok Agung Tresna Renon, Denpasar. Dalam acara yang dihadiri oleh Alit Arya Subagio (Dinas Pariwisata Bali), Ketut Meniartana (Dinas Koperasi dan UMKM Bali), Nyoman Suardita (Dinas Perindustrian/Perdagangan Bali), Fajar Budi Nugroho (Bea Cukai), Wana Sana (Kantor Pajak Bali) juga dihadiri oleh sejumlah pengurus dan Dewan

Pengawas KASB. Dalam sambutannya, Ketua KASB Made Oka Wijaya menyampaikan terima kasihnya kepada Senator AWK yang telah membimbing semeton koperasi sejak Mei 2020 hingga Oktober ini.

Khususnya menata organisasi hingga kini KASB menjadi organisasi yang mandiri. ‘’Sejarah akan mencatat bahwa dengan adanya KASB ini artinya ribuan pengusaha arak di Bali akan dibimbing dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan tentunya sinergi dari semua pihak merupakan kewajiban.

Tentu ini tidak lepas dari peran DPD-RI Bali di bawah kepemimpinan AWK. Terima kasih pada AWK yang telah memberikan wadah,’’ ungkap Made Oka Wijaya.

Hal senada disampaikan Ari Anindio selaku Asisten Deputi Industri Jasa Kementerian Koperasi dan UMKM RI, yang hadir melalui virtual.

Pemerintah pusat mengapresiasi kinerja dari anggota KASB yang telan menyatukan diri dalam wadah untuk mempersatukan potensi arak di Bali.

Dalam sambutannya, Senator AWK menyampaikan bahwa kerja Koperasi Arak segera dimulai setelah peluncuran. Senator AWK meminta kepada seluruh pengurus

LUNCURKAN - Senator Dr. Arya Wedakarna saat peluncuran Koperasi Arak Semeton Bali di Kantor DPD-RI Bali. untuk memiliki programprogram terbaik yang bisa memberdayakan anggotanya. ‘’Potensi arak saat ini sudah mulai menggeser pangsa minuman alkohol lainnya di Bali. Masyarakat di tengah krisis tentu dihadapkan dengan produk arak berkualitas juga murah. Maka tidak heran, arak semeton Bali ini menjadi potensi primadona.

Ke depan DPD mendorong agar cukai arak diringankan

oleh Kemenkeu, sehingga arak Bali bisa bersaing,’’ katanya.

Selain itu, AWK meminta kepada Bea Cukai, Dirjen Pajak dan juga dinas terkait untuk membimbing dan membina serta pendampingan KASB. ‘’Jangan kaku terhadap penegakan hukum.

Intinya jangan sampai Bali gaduh,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok MPR-RI ini. (ad024)

kesehatan terbaik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. “Kita sudah melakukan bukan hanya JKNKIS saja. Bahkan masyarakat Badung yang belum terdaftar di JKN-KIS juga kita layani dengan kartu Krama Badung Sehat (KBS), kita berikan layanan kesehatan yang terbaik,” jelas Adi Arnawa.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Nyoman Gunarta menyebutkan UHC Kabupaten Badung dilaksanakan dengan menyelaraskan program JKN dengan KBS. Di mana terdapat manfaat tambahan dari program KBS sesuai diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No. 73 Tahun

2016 tentang Program KBS. Artinya, hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN ter-cover oleh KBS. Setidaknya ada 20 manfaat tambahan KBS, di antaranya pelayanan evakuasi dengan ambulans dari rumah pasien di desa ke faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali. Bahkan peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN juga ditanggung KBS. “Distribusi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merata di setiap desa. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio ideal dokter : penduduk 1 : 2.500 sesuai standar WHO,” ujar dr.

Gunarta seraya menambahkan untuk melayani pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini

Badung memiliki 140 FKTP dan 9 FKRTL/rumah sakit.

Wali Kota Kediri Abdulah Abu Bakar mengatakan maksud dan tujuan kunjungan ke Badung adalah untuk mengetahui keberhasilan penerapan UHC di Kabupaten Badung yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta berbuah penghargaan.

“Kami ingin mengetahui kiatkiat Badung dalam menerapkan UHC. Semoga apa yang diterapkan di Badung bisa kami terapkan di Kediri,” katanya.

Acara kunja Wali Kota Kediri diakhiri dengan saling tukar cenderamata dan foto bersama antara pihak Pemkab Badung dan Pemkot Kediri. (ad025)

Pendidikan

Empat Kandidat Rektor ISI Denpasar Paparkan Visi dan Misi TAHAPAN Pemilihan Rektor (Pilrek) Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar periode 2021-2025 berlanjut ke tahap pemaparan visi dan misi kandidat rektor secara daring, Senin (2/11) kemarin. Empat kandidat tersebut yakni Dr. I Ketut Sariada, S.ST., M.Si., Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn., Dr. Drs. I Wayan Suardana, M.Sn. dan Prof. Dr. I Nyoman Artayasa, M.Kes. Mereka secara bergantian memaparkan visi-misinya selama 15 menit di hadapan sidang senat terbuka ISI Denpasar.

Sesi kedua dilanjutkan dengan tanya jawab kandidat rektor dengan panelis selama 15 menit per kandidat. Panelis terdiri dari Rektor Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.S.Kar., M.Hum., Prof. Dr. I Wayan Dibia, M.A., para dekan, kepala biro, serta pejabat lain di lingkungan ISI Denpasar.

Kandidat nomor urut 1, I Ketut Sariada, memaparkan visi “Nangun Sani Parisuda lan Paripurna”. Menurutnya, visi tersebut bermakna membangun kegiatan seni yang mencerdaskan, menyehatkan, menyejahterakan dan menyenangkan. “Visi itu akan kami bangun dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga seni mampu memberikan pencerahan dan mencerdaskan di segala bidang. Tidak hanya bagi civitas kampus, tapi masyarakat luas,” ujar Sariada.

Kandidat nomor urut 2, I Wayan “Kun” Adnyana, bertekad memajukan perguruan tinggi seni pelat merah tersebut dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Kun yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali setidaknya melihat 17 potensi (keunggulan) ISI Denpasar, mulai dari akreditasi institusi (A), 10 prodi sarjana (A) dan prodi di pascasarjana ISI Denpasar juga meraih A. “Potensi lain yang tak kalah penting, bahwa di ISI Denpasar ada mahasiswa asing dari 69 negara, dari seluruh benua belajar ke sini. Ini juga menjadi

CALON – Keempat calon rektor ISI Denpasar periode 2021-2025 memaparkan visi misi secara daring pada sidang senat terbuka ISI Denpasar, Senin (2/11) kemarin. potensi yang sangat baik untuk pengembangan lembaga ke depan,” ungkap Kun Adnyana.

Dr. Drs. I Wayan Suardana, M.Sn., kandidat nomor urut 3, jika dipercaya menjabat rektor bertekad membawa ISI Denpasar menuju perguruan tinggi seni global berlandaskan pada kekuatan seni budaya lokal, teknologi dan digitalisasi. Ia menginginkan ISI Denpasar menjadi barometer penciptaan seni, baik klasik, tradisi, modern, dan kontemporer.

Selanjutnya menghasilkan lulusan yang terampil, cerdas, profesional, dan kompetitif di pasar kerja, baik lokal, nasional, dan internasional. Juga menjadi perguruan tinggi seni yang unggul dalam segala bidang di Indonesia, menekankan keseimbangan antara akademis dan sosial di masyarakat. “Terakhir, saya ingin mewujudkan harmonisasi antara tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan tupoksinya dan terciptanya karya-karya yang spektakuler, monumental dan populer di masyarakat,” bebernya.

Kandidat nomor urut 4, I Nyoman Artayasa, ingin membangun ISI Denpasar sebagai kampus yang berbasis mutu menuju merdeka belajar.

“Iklim kerja dan akademik harus mengacu pada standar mutu. Kita harus biasakan pola seperti ini untuk menentukan kualitas,” jelasnya.

Jika terpilih, Artayasa berencana menambah fakultas media rekam, pendidikan dan seni. Tambahan fakultas itu, kata dia, berpotensi menarik jumlah mahasiswa yang lebih banyak lagi menuju ISI Denpasar sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTBH).

“Kami ingin ubah status Perguruan Tinggi Satuan Kerja (PT Satker) menuju PTBH. Salah satu caranya menggenjot jumlah mahasiswa,” sebutnya.

Rektor ISI Denpasar Prof.

Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.S.Kar., M.Hum. dikonfirmasi usai kegiatan berharap rektor penggantinya kelak mampu menjalankan amanah rencana strategis yang akan disusun pada 2021 mendatang. Ia melihat, dari segi infrastruktur atau fasilitas sudah tidak ada masalah.

“Renstra ke depan saya rasa fokus pada penguatan sumber daya manusia karena beberapa guru besar kita banyak yang pensiun. Kemudian pada sistem juga perlu dilakukan pembenahan mengikuti aturan-aturan pemerintah seperti kampus merdeka dan merdeka belajar,” pungkasnya.

Senin sore, Rektor mengatakan panitia pilrek langsung menggelar sidang tertutup untuk menjaring tiga kandidat. I Wayan Suardana dinyatakan tersisih tahap Pilrek ISI Denpasar. (ad026)

Selasa Pon, 3 November 2020

Kesehatan

Pentingnya Mengetahui Anemia Defisiensi pada Anak Oleh dr. Desak Putu Rendang Indriyani •Jantung berdebar.

•Sesak napas.

•Sering terkena infeksi.

•Luka yang sulit sembuh •Kesulitan belajar atau sulit berkonsentrasi di kelas.

ANEMIA defisiensi besi pada anak adalah sebuah kondisi kekurangan jumlah sel darah merah akibat kurangnya asupan zat besi. Anemia defisiensi besi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti penurunan kecerdasan dan perkembangan motorik serta perilaku pada anak-anak.

Anemia defisiensi besi pada anak adalah konsekuensi dari interaksi yang kompleks dari beberapa faktor. Penyebab utama anemia gizi adalah konsumsi zat besi yang tidak cukup dan penyerapan zat besi yang rendah serta pola makan yang kurang beragam. Selain itu infeksi cacing dan penyakit malaria memperberat keadaan anemia.

Gejala anemia defisiensi besi, yakni anemia pada anak ditahap awal sering kali menunjukkan gejala yang tidak khas, bahkan ada anak dengan anemia yang tidak merasakan keluhan atau gejala apa pun.

Umumnya anak yang mengalami anemia akan menunjukkan beberapa tanda dan gejala berikut: •Sering terlihat lemas atau lelah.

•Kurang mau bermain atau berinteraksi dengan orang di sekitarnya.

•Kulit terlihat pucat atau kekuningan.

•Mata menguning.

•Sering mengeluh sakit kepala, pusing, atau nyeri di tulang atau bagian tubuh tertentu.

Penanganan Anemia Defisiensi Besi pada Anak •Atasi penyebab, tangani bila ada infeksi.

•Memberikan suplementasi zat besi, selain menganjurkan makanan yang tinggi zat besi, berdasarkan anjuran dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Zat besi tambahan dapat diberikan secara oral dan umumnya dikonsumsi hingga 2 – 3 bulan sampai kadar hemoglobin anak kembali normal.

•Pemberian vitamin. Vitamin C dibutuhkan untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Di samping itu, pemberian asam folat juga membantu pembentukan sel darah merah.

•Untuk anemi defisiensi besi (ADB) kronis, membutuhkan tindakan medis seperti transfusi sel darah merah dengan donor atau transplantasi sumsum tulang, tergantung pada penyebabnya.

Di samping upaya pengobatan tersebut, anakanak juga harus menghindari makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti teh, susu murni, kuning telur, serat, atau obat seperti antasida dan kloramfenikol. Anak-anak juga harus banyak minum air mineral untuk mencegah terjadinya konstipasi atau susah buang air besar sebagai efek samping pemberian suplementasi besi.

Pencegahan ADB pada anak, cara terbaik agar anak terhindar dari anemia adalah dengan memberikan makanan bernutrisi dan bergizi seimbang. Bila anak sudah cukup besar, dapat diberikan asupan zat besi tambahan dari suplemen multivitamin. Hal tersebut disesuaikan dengan anjuran dari dokter terlebih dahulu untuk menentukan jenis suplemen dan dosis yang tepat untuk mencegah anemia pada anak. (ad020)

Pendidikan LPM Unwar Gelar Seminar Nasional

Strategi Pengembangan Ekowisata Desa Binaan 2020 LEMBAGA Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa (LPM Unwar) menggelar Seminar Nasional ‘’Strategi Pengembangan Ekowisata Desa Binaan 2020’’, Senin (2/11) kemarin.

Seminar digelar secara online dan offline yang dipusatkan di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar. Seminar yang berlangsung selama dua hari (2 - 3 November) ini menghadirkan empat keynote speaker, di antaranya Prof.

Hery Hermansyah (DRPM RISTEK-BRIN), Dr. Ir. Wisnu Nurchayo, M.Si. (Reviewer Nasional), Prof. Dr. Ir. I Ketut Widnyana, M.Si. (Reviewer Nasional), dan Kepala LPM Unwar Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, S.H., M.H., M.Hum. Ketua Panitia Prof. Dr. Ir. I Ketut Irianto, M.Si. mengatakan seminar nasional ini diselenggarakan untuk menyosialisasikan panduan 13, sekaligus pengembangan ekowisata sesuai dengan visi Unwar. Yaitu bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global 2034. Untuk mewujudkan visi berwawasan ekowisata, segala bentuk pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk strategi pengembangan desa binaan menuju desa ekowisata. Oleh karenanya, semua SDM yang ada di Unwar difokuskan untuk hal itu, terutama dalam hal melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kepala LPM Unwar Wesna Astara mengatakan, seminar nasional ini sebagai bentuk implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen Unwar. Semua bentuk kegiatan difokuskan pada pola ilmiah pokok (PIP) Unwar, yaitu ekowisata. ‘’Dari sini

SEMINAR NASIONAL - Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. (2 dari kanan) bersama Ketua YKKPB Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. (tengah), Kepala LPM Unwar Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, S.H., M.H., M.Hum. (2 dari kiri) foto bersama pada saat gelar seminar nasional. kita beranjak agar pengabdian kepada masyarakat diupayakan ke arah ekowisata dari aspek hukum, geologi, ekonomi, kesehatan dan aspek lainnya. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 ini ekowisata mengalami tantangan, karena banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh para pelaku ekowisata,’’ tandas Wesna Astara.

Rektor Unwar Prof. dr.

Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. mengatakan, tema seminar nasional ‘’Strategi Pengembangan Ekowisata Desa Binaan 2020’’ ini sangat relevan dengan salah satu visi Unwar, yaitu berwawasan ekowisata. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan pendidikan yang fokusnya pada pemenuhan visi Unwar. Salah satunya berwawasan ekowisata dalam

konteks pengembangan desa binaan. Sehingga desa binaan bisa menjadi desa ekowisata yang nantinya menjadi laboratorium lapangan bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan desa wisata.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali (YKKPB) Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. berharap agar hasil dari seminar nasional ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran dan roadmap strategis di tengah pandemi Covid-19 terutama dalam pengembangan desa ekowisata. Apalagi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Unwar sudah berada pada level tinggi. Baik dalam perspektif kegiatannya, kualitas, mutu maupun dari segi pembiayaan. Apalagi saat ini Unwar telah mampu merebut dana sebesar Rp 5 miliar dari Ristek Dikti untuk biaya pengabdian kepada masyarakat. (ad018)

Nihil Tambahan Kasus, Satu Pasien Positif Meninggal

Tabanan (Bali Post) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan melaporkan tidak ada penambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, Senin (2/11) kemarin.

Hal ini tentunya menjadi kabar baik. Namun di sisi lain, dilaporkan ada tambahan satu pasien positif meninggal dunia.

Koordinator Bidang Informasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Tabanan, Putu

Dian Setiawan, mengatakan untuk pasien positif Covid-19 yang meninggal kali ini lakilaki usia 74 tahun. Yang bersangkutan masuk RSUD Tabanan pada 15 Oktober 2020 dengan komorbid gagal ginjal stadium 5. Setelah menjalani perawatan, pasien bersangkutan meninggal 2 November 2020. ‘’Di tengah kabar baik, yakni tidak ada tambahan kasus positif baru pada hari ini, rupanya di sisi lain ada tambahan pasien positif meninggal. Jadi total meninggal untuk di Tabanan sebanyak 35 orang, dan yang masih menjalani perawatan atau isolasi terpadu sebanyak 46 orang,’’ terangnya.

Kabar baik lainnya, delapan pasien positif Covid-19

telah dinyatakan sembuh.

Pasien tersebut selama ini diisolasi di hotel. ‘’Astungkara tidak ada penambahan kasus positif baru Covid-19 hari ini (Senin -kemarin).

Semoga hari-hari berikutnya juga tidak ada lagi kasus baru. Terpenting, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan konsisten.

Ancaman penularan virus Corona belum berakhir,’’ sarannya.

Untuk itu, ia terus intens mengingatkan warga Tabanan agar waspada dan terus menjalankan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. (kmb28)

Bupati Artha Ajak Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai JELANG pemilukada serentak 9 Desember 2020, Bupati Jembrana I Putu Artha mengajak seluruh komponen masyarakat mewujudkan pemilu yang damai. Bupati juga mengajak masyarakat turut serta menyukseskan pilkada agar lancar dan sejuk tanpa perpecahan.

Menurutnya, pilkada merupakan tahapan demokrasi sehingga seharusnya dilaksanakan dengan suka cita dan rasa gembira semua kalangan. ‘’Mari kita laksanakan pilkada dengan damai. Jangan sampai karena pilkada timbul perpecahan. Jangan ada ribut antarbanjar, antardesa bahkan antarpemuda. Berpolitiklah dengan beretika. Jangan sampai dibenturkan dan diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab,’’ ajak Bupati Artha usai melantik pejabat eselon II di Aula Jimbarwana Pemkab Jembrana,

Senin (2/11) kemarin.

Artha melihat kondisi Jembrana sampai saat ini masih kondusif. Tentu hal itu tak lepas dari komitmen kuat dari perangkat penyelenggara pemilu, kinerja TNI/Polri serta kesadaran masyarakat yang tinggi dan dewasa menyikapi perbedaan. Hanya, diakuinya, kondisi di media sosial cukup panas. Hal itu karena aktivitas komunikasi di masa kampanye yang masif menyebabkan meningkatnya tensi politik. ‘’Kita berharap panas di medsos tidak dibawa di dunia nyata. Hindari gesekan di masyarakat. Selain itu jauhi hoax, karena sudah terbukti (hoax) sering menyebabkan perpecahan,’’ tandas Bupati Artha.

Sejalan dengan komitmen pilkada damai tersebut, Bupati asal Melaya ini juga menekankan pentingnya netralitas PNS dalam tiap perhelatan pilkada. Menu-

Bupati I Putu Artha rutnya, hal itu sudah sangat sering disampaikan. ‘’Saya sudah sampaikan melalui Sekda jangan mainmain soal netralitas. Karena aturannya sudah jelas jika

dilanggar. Bagi PNS, ada tahapan sanksi yang bisa diberikan. Bahkan sanksi terberat bisa diberhentikan,’’ tegas Bupati Jembrana I Putu Artha. (ad021)

Sosial

Made Urip Sebar Bantuan Alsintan dan 24 Bibit Sapi Bali Betina Produktif Ingatkan Petani Ternak Jaga Budaya dan Peradaban Orang Bali

DI TENGAH merebaknya dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si. yang akrab dikenal MU, kembali turun menyebar bantuan program aspirasi pertanian di Kabupaten Badung tahun 2020 senilai total Rp 1,202 miliar. Seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), beserta bibit sapi Bali betina produktif pilihan yang sudah siap kawin ini, diserahkan secara simbolis oleh Made Urip bersama Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep, S.H. yang dipusatkan di Banjar B a t ur Sa ri, Ling kung a n Tengah Lukluk, Mengwi, Badung, Senin (2/11) kemarin.

Pada kesempatan itu juga hadir Ketua Ganti Badung I Nyoman Bagiana, beserta perwakilan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung bersama kelompok penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Rincian bantuan yang digelontorkan Ketua DPP PDI Perjuangan tiga periode yang kali ini membidangi Pertanian dan Lingkungan Hidup tersebut berupa bantuan untuk dua kelompok ternak sebanyak 24 ekor bibit Sapi Bali produktif senilai total Rp 192 juta untuk menjaga populasi sapi Bali yang harus terus dilestarikan dengan menjaga pemurniannya. Selain itu, juga diserahkan alsintan berupa 7 unit hand traktor singkal senilai total Rp 210 juta, 6 unit power thresher multiguna senilai total Rp 150 juta, 6 unit cultivator senilai total Rp 60 juta, 7 unit pompa air senilai total Rp 175 juta dan 4 unit hand sprayer senilai total Rp 4 juta.

Sebagai salah satu penerima bantuan, Pekaseh Subak Lukluk, sekaligus

BANTUAN - Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si., usai menyerahkan bantuan bibit sapi Bali betina produktif dan alsintan di Kabupaten Badung tahun 2020.

Ketua Panitia I Gede Yadnya menyatakan Made Urip sudah sangat banyak membantu para petani dan peternak di Badung. ‘’Kita berharap bantuan Pak Made Urip ini bisa terus berlanjut tidak hanya kali ini saja,’’ pintanya seraya mengakui bantuan yang diperjuangan Made Urip sangat dirasakan manfaatnya bagi kelompok tani dan ternak, termasuk di Desa Lukluk.

Ketua Kelompok Sapi Tulus Rahayu, IB Putu Eka Suarjaya, mengucapkan terima kasih atas bantuan Made Urip yang datang bersama Wayan Regep.

Melalui bantuan ini, diharapkan bisa ikut menjaga kelestarian sapi Bali agar tidak punah. Untuk itulah sebagai generasi muda harus ikut melestarikan dengan mengembangkan ternak sapi Bali. ‘’Kita mengajak generasi muda yang lain, agar ikut menjaga sapi Bali tidak punah,’’ katanya.

Wayan Regep sebagai anggota DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan menyambut positif perhatian dan bantuan dari Made Urip. ‘’Bantuan ini sebagai suatu kebanggaan mempunyai wakil rakyat, seperti Pak

Made Urip di pusat yang sudah terbukti nyata berbuat banyak untuk masyarakat, khususnya para petani dan peternak,’’ ujarnya, sekaligus menyampaikan Made Urip tidak saja datang saat kampanye, tetapi terus getol turun memperjuangkan aspirasi para petani dan peternak di seluruh Bali. ‘’Kita ingin sekarang masyarakat di Badung juga bangga menjadi petani atau peternak.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti ini. Ke depan diharapkan semangat petani terus ditingkatkan dan bantuan digulirkan untuk kelompok yang lain,’’ papar Regep.

Urip mengakui kondisi ekonomi akibat dampak Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga, terutama sektor pariwisata di Bali. Untungnya sektor pertanian masih kuat dan menjadi dewa penyelamat bagi ekonomi masyarakat.

Maka itu, Made Urip terus mengajak berjuang bersama-sama mengajegkan dan melestarikan pertanian dari subak basah sampai subak abian, karena sektor pertanian telah memberi kontribusi yang sangat besar. ‘’Saya berharap para

penerima bantuan, khususnya sapi betina produktif ini, bisa ikut menjaga keaslian populasi sapi Bali.

Termasuk alat-alat dan mesin pertanian ini bisa digunakan dengan baik, agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Apalagi sekarang belum ada yang tahu sampai kapan Covid-19 akan berakhir. Bahkan di Eropa saja sudah ada gelombang kedua,’’ tandas anggota parlemen di Senayan yang dijuluki petani dan krama subak sebagai Wakil Rakyat Sejuta Traktor itu, sembari menegaskan bersama Wayan Regep akan terus membangun sektor pertanian, khususnya di Badung Utara. ‘’Di hortikultura, subsektor perkebunan dan peternakan harus bisa digarap bersama. Seperti di Badung Utara bisa digunakan sebagai kawasan penyangga pangan, asal para petani dan subaknya siap. Kita akan berusaha berbuat maksimal membantu petani dan peternak di Badung sampai di seluruh Bali,’’ tegas politisi senior asal Desa Tua, Marga, Tabanan ini, sekaligus menyebutkan akibat dampak pandemi Covid-19, telah membuktikan sektor pertanian sangat kuat membantu perekonomian masyarakat, sehingga tidak boleh sampai ditingggalkan, karena telah menjadi kultur dan peradaban orang Bali.

Sayangnya saat ini lahan pertanian produktif banyak beralih fungsi, padahal lahan kelas satu ini tidak bisa digantikan. ‘’Nah ini harus dijaga bersama. Karena itu saya mengapresiasi petani dan peternak di Badung yang betul-betul serius, sehingga akan terus dibantu.

Mudah-mudahan di tahun 2021 bisa lebih banyak program aspirasi yang bisa dibawa kembali ke Badung,’’ tandas anggota Komisi IV DPR-RI lima periode tersebut. (ad023)

Terkendala TDUP

Ratusan Pengusaha Pariwisata Terancam Tak Dapat Dana Stimulus Tabanan (Bali Post) Sebanyak 146 usaha yang bergerak di bidang pariwisata di Kabupaten Tabanan terancam tidak bisa mendapatkan hibah stimulus usaha pariwisata yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Alasannya, dari hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tabanan, ratusan usaha tersebut belum mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang menjadi salah satu indikator dalam pemberian hibah tersebut.

Seperti diketahui, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan sudah melakukan pendataan jumlah usaha yang dianggap memenuhi kriteria untuk mendapatkan kucuran hibah tersebut. Hasilnya, tercatat ada sebanyak 298 restoran dan hotel di wilayah Kabupaten Tabanan yang berpotensi mendapatkan stimulus tersebut. Dengan empat kriteria yang harus dipenuhi, seperti melunasi seluruh pajak di tahun 2019 artinya tidak ada utang pajak.

Pelaku usaha juga wajib masih buka sampai dengan Agustus 2020 meskipun

selama buka terdampak pandemi. Pelaku usaha wajib menyerahkan bukti setoran pajak dari JanuariDesember 2019, dan wajib terdaftar pada TDUP. Khusus dengan TDUP yang menjadi ranah pengawasan DPMPTSP dari hasil verifikasi, didapat ada 146 usaha yang memang belum mengantongi TDUP. Terkait hal itu, Kepala DPMPTSP Tabanan I Made Sumerta Yasa, Senin (2/11) kemarin mengimbau agar pelaku usaha bersangkutan agar segera memproses izin tersebut agar bisa mendapatkan hibah

dari pusat. ‘’Kami sebatas mengimbau bagi yang belum punya TDUP harus segera diurus. Karena jika izin mati dari segi aturan tidak memungkinkan untuk mendapatkan hibah tersebut. Ini kan sangat disayangkan saat ada peluang bagus untuk bisa dapat hibah, justru terkendala persoalan izin. Saat ini kami masih terus menunggu,’’ terangnya.

Dan tentunya bagi mereka yang akan mengurus izin terkait dengan TDUP, DPMPTSP siap memfasilitasi, namun apakah nantinya masih bisa masuk pri-

oritas ini yang masih dikaji. ‘’Hasil verifikasi petugas kami di lapangan memang ditemukan ada yang TDUPnya mati dan ada juga yang memang belum memiliki.

Misalnya saja di Jatiluwih, di sana memang tidak kami beri izin,’’ pungkasnya.

Kabupaten Tabanan mendapatkan dana hibah untuk akomodasi pariwisata sebesar Rp 7 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi beberapa item dengan persentase yang telah ditetapkan. Seperti 70 persen diperuntukkan untuk akomodasi pariwisata, 28,5 persen untuk kegiatan pariwisata yakni diberikan pada desa wisata yang sudah resmi memiliki SK, dan 1,5 persen untuk kegiatan monitoring, pembinaan dan pelaksanaan APIP (Aparat Pengawasan Internet Pemerintah). (kmb28)

Selasa Pon, 3 November 2020

Kendarai Motor Modif Remaja Tewas Lakalantas Gianyar (Bali Post) Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pelajar kembali terjadi di wilayah hukum Gianyar. Kali ini I Putu Satria Mahendra tewas usai terlibat lakalantas saat melintas di Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Minggu (1/11) sore. Pemuda 16 tahun asal Desa Siangan itu diduga mengalami kecelakaan out off control, lantaran korban mengendarai sepeda motor dimodif, rem tidak pakem dan ban sudah gundul.

Dari informasi yang dihimpun, Senin (2/11) kemarin, insiden lakalantas itu terjadi Minggu sore sekitar pukul 18.30 bertempat di Jalan Sawo, Kelurahan Bitera, Gianyar. Kala itu korban I Putu Satria Mahendra meluncur dari arah utara mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa pelat nomor dan tanpa menggunakan helm.

Setiba di TKP, tepatnya di jalan tikungan ke kanan, diduga korban yang tidak menggunakan helm ini mulai kehilangan kendali. Korban yang tidak bisa menguasai kendaraannya ini lantas bergerak lurus, sehingga menabrak tembok atau pintu rumah yang ada di sebelah timur jalan.

Warga sekitar pun dikejutkan dengan suara tabrakan tersebut dan berhamburan mendekati lokasi tersebut. Namun korban sudah tidak

sadarkan diri. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka pendarahan telinga kanan dan kiri. Korban pun dipastikan sudah meninggal dunia di TKP. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RS Sanjiwani Gianyar. Akibat kecelakaan OC itu membuat bagian depan sepeda motor korban ringsek.

Kanit Laka Polres Gianyar Aiptu I Wayan Kariawan dikonfirmasi, Senin (2/11) kemarin, membenarkan ada kecelakaan di TKP itu. Dikatakan, korban merupakan remaja di bawah umur berusia 16 tahun. Karena tidak membawa SIM, korban sebetulnya belum memiliki kopetensi berkendara. Terlebih korban tidak menggunakan helm. Hal itulah diduga sebagai penyebab fatalitas luka yang diderita korban.

Kerugian materi sekitar Rp 1 juta.

Di TKP itu jalan menikung ke kanan beraspal dan datar. Saat itu suasana memang sudah gelap karena tidak ada penerangan jalan, cuaca mendung dan daerah permukiman. ‘’Kendaraan modif yang dikendarai itu, stang pengeremannya tidak standar. Ban depan dan belakang gundul. Hal itu diduga penyebab korban mengalami kecelakaan,’’ tandasnya. (kmb35)

Selama Empat Hari Terakhir

21 Orang Pasien di Bangli Sembuh Covid-19

Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli empat hari terakhir, setiap hari terdapat

penambahan pasien sembuh Covid-19. Pada Jumat (30/10), penambahan pasien sembuh tercatat sebanyak 10 orang.

Demikian juga Sabtu (31/10), terjadi penambahan pasien sembuh 10 orang. Pada Minggu (1/11) pasien sembuh tercatat ada satu orang. Jumlah komulatif pasien sembuh hingga saat ini mencapai 784 orang.

Sementara kasus positif baru, dalam kurun waktu empat hari terakhir penambahannya tidak banyak. Ang-

kanya di bawah penambahan pasien sembuh. Jumat (30/10) dan Sabtu (31/10), masingmasing terdapat penambahan dua kasus positif. Sedangkan Minggu (1/11), nihil tambahan kasus positif.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli, I Wayan Dirgayusa, mengatakan per Minggu (1/11), jumlah pasien yang masih dirawat masih 18 orang. Menurutnya, jika melihat data statistik, per-

bandingan kasus yang terjadi antara bulan September dengan Oktober turun hampir 50 persen. Berdasarkan hal itu, pihaknya optimis Kabupaten Bangli bisa turun dari zona oranye ke zona kuning.

Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ‘’Kepada tokoh masyarakat, pejabat formal kami harapkan agar selalu mengimbau masyarakat dalam setiap kegiatan agar warga mematuhi protokol kesehatan. Dengan menerapkan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan tetap menjaga jarak,’’ kata Dirgayusa. (kmb40)

2019 lalu mencapai angka 9.111 orang. Penurunan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena kebijakan BPJS yang membuat resep

bisa diberikan ke pasien setiap dua bulan. Kedua, karena banyak pasien kondisinya sudah sembuh. Faktor lainnya karena situasi pandemik Covid-19. (kmb40)

Bangli (Bali Post) Virus Corona bisa menjangkiti siapa saja. Tidak terkecuali, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, sejak Juli lalu tercatat sebanyak 100 ODGJ terkonfirmasi positif Covid-19, dan mereka dirawat di RSJ setempat. Dari jumlah itu, 90 pasien sudah dinyatakan sembuh. Sedangkan 10 orang lainnya masih menjalani perawatan.

Direktur RSJ Provinsi Bali, dr. Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ., Senin (2/11) kemarin mengungkapkan, pasien dengan gangguan jiwa yang terkonfirmasi positif Covid-19 terbanyak berasal dari Singaraja. Disusul Karangasem, dan Denpasar. Hampir semua pasien gangguan jiwa yang terkonfirmasi positif Covid dan dirawat di RSJ itu, mengalami gejala ringan. Tidak ada yang mengalami gejala berat hingga harus dirujuk ke RSUP Sanglah. ‘’Pasien yang terkonfirmasi Covid itu kebanyakan pasien kiriman atau rujukan. Begitu datang berobat di sini, kami lakukan screening. Akhirnya dari sana diketahui mereka itu

terpapar Covid,’’ ungkapnya.

Disebutkan Basudewa, ratarata pasien Covid yang dirawat di RSJ sembuh dalam waktu delapan hari. ‘’Jadi rata-rata kesembuhannya cepat,’’ ujarnya.

Menurutnya, virus Corona itu bisa menular ke siapa saja.

Termasuk orang dengan gangguan jiwa. Jika mengetahui ada ODGJ itu terpapar Covid-19, kata Basudewa, jangan raguragu melakukan penanganan.

Terpenting memproteksi diri dengan protokol kesehatan dan mengomunikasikan baik-baik dengan pasiennya. Kesalahan komunikasi bisa membuat pasien itu menjadi marah dan tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. ‘’Kalau sudah sembuh, harus diterima lagi di keluarga. Jangan diperlakukan atau ada distigma tidak baik,’’ terangnya.

Untuk pasien gangguan jiwa yang terpapar Covid RSJP Bali di Kabupaten Bangli disiapkan 36 tempat tidur. Sesuai pedoman nasional penanganan Covid-19, jalur/area RSJ dibagi menjadi area hijau, area kuning dan merah.

Disinggung mengenai tingkat kunjungan pasien ke RSJP Bali sejak pandemik Covid-19 melanda, Basudewa mengatakan terjadi penurunan.

Periode Januari-Juni 2020, pasien yang melakukan rawat jalan sebanyak 6.093. Berbeda dengan periode sama tahun

Bangli (Bali Post) – Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh terus bertambah. Bahkan dalam kurun waktu empat hari terakhir, tambahan pasien sembuh lebih banyak dibandingkan tambahan kasus positif baru. Hingga saat ini sudah 21 orang yang sembuh, sehingga total angka Covid-19 yang sudah sembuh mencapai total 784 orang.

Cegah Penularan Covid-19 90 Persen Pasien RSJ Covid-19 Sembuh 63 Babinsa Jalani Tes Swab Pandemi, Menurun Kunjungan ke Poliklinik Semarapura (Bali Post) Para Babinsa Kodim 1610/ Klungkung menjalani tes swab di Aula Makodim 1610/Klungkung, Senin (2/11) kemarin.

Tes swab itu sebagai upaya melakukan cegah dini terhadap penularan Covid-19, agar saat bertugas di lapangan, mereka para prajurit itu itu benar-benar dipastikan dalam kondisi sehat.

Proses swab itu dipimpin dr.

Sentanu dibantu Tim Kesehatan dari Puskesmas Klungkung I di Gelgel. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Klungkung.

Khususnya di jajaran ASN, TNI dan Polri. Khusus untuk anggota Babinsa Jajaran Kodim 1610/Klungkung yang ambil bagian sebanyak 63 orang.

Dandim 1610/Klungkung Letnan Kolonel Czi. Paulus Joni Simbolon, S.E., M.Tr.(Han) didampingi Kasdim, para Perwira Staf serta para Danramil jajaran Kodim 1610/Klungkung menegaskan hal itu, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Dan-

TES SWAB - Salah satu Babinsa saat mengikuti tes swab di Makodim 1610/Klungkung. dim 1610/Klungkung sebagai Dansubsatgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Klungkung menyampaikan kegiatan ini merupakan pelaksanaan program pemerintah. Para ASN dan TNI/Polri yang terlibat langsung ataupun tidak langsung kegiatan penanganan pemutusan penyebaran Covid-19, agar dilakukan swab secara masif. Karena dikhawatirkan adanya kontak erat dan ber-

interaksi dengan warga sekitar yang sudah terpapar Covid-19, sehingga, besar kemungkinan terpapar Covid -19. ‘’Kami berupaya melaksanakan tes swab secara masif terhadap Babinsa, meskipun pelaksanaanya bertahap. Harapan kami dapat diketahui secara dini tentang kesehatan para babinsa yang bekerja di lapangan,’’ kata Dandim. (kmb31)

Tiga Polres Dikerahkan Amankan Demo AWK di Monumen Puputan

RAPAT - Kapolres (kanan) dan Bupati saat rapat di Nusa Penida sebelum aksi damai yang rencananya digelar, Selasa (3/11) ini.

Semarapura (Bali Post) Ratusan personel siap diterjunkan guna melakukan pengamanan aksi demo AWK (Arya Wedakarna). Aksi demo itu dipusatkan di Monumen Puputan Klungkung, Selasa (3/11) pagi ini.

Bahkan, pengamanan massa juga melibatkan tiga Polres di Bali yakni Polres Klungkung, Polres Gianyar dan Polres Karangasem. Alasannya, situasi terus tegang pascaperistiwa demo

di Kantor DPD-RI Perwakilan Bali baru-baru ini. Ratusan personel itu dipastikan melakukan pengamanan ketat, agar demo dalam aksi damai itu berjalan tidak anarkis.

Kapolres Klungkung AKBP Bima Aria Viyasa mengatakan, pihaknya memprediksi akan datang massa dari Komponen Masyarakat Nusa Penida sebanyak 600 orang, sehingga disiapkan sekitar 700 orang personel melakukan pengamanan ketat. Di antaranya di-back up 150 orang personel Polres Gianyar dan 150 personel Polres Karangasem. Bantuan back-up personel itu akan tiba Selasa (3/11) pagi, sekaligus langsung melakukan penutupan seluruh jalur menuju Monumen Puputan Klungkung bagi masyarakat umum, setelah pelaksanaan apel persiapan. ‘’Massa bergerak dari Pelabuhan Tribuana, Kusamba langsung ke Monumen Puputan Klungkung. Massa diangkut 12 sampai 16 truk. Setelah sampai di Catus Pata Klungkung, tentu akan ada imbauan agar tetap melakukan protokol kesehatan, khususnya pakai masker,’’ katanya.

Aspirasi berupa nota kesepakatan nanti diterima Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, sehingga aksi dipastikan tidak akan berlangsung lama, sekitar 30-60 menit di lokasi. Sehingga pukul 10.00 Wita, kerumunan massa dipastikan sudah membubarkan diri.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Seno Wimoko menambahkan, seluruh personel juga siap menyebar, melakukan antisipasi agar aksi damai tidak berujung ricuh. (kmb31)

dr. Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.

Banyak Penduduk Belum Rekaman E-KTP

Disdukcapil Tindak Lanjuti Temuan PPDP Bangli (Bali Post) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli menindaklanjuti temuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terkait banyaknya penduduk Bangli yang belum mengantongi e-KTP. Selain itu, hal lain yang juga ditindaklanjuti yakni soal temuan banyaknya penduduk yang sudah meninggal, namun belum terbit akta kematiannya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bangli I Nyoman Sumantra menyebutkan, berdasarkan data temuan hasil coklit yang diserahkan KPU Bangli, tercatat 1.531 penduduk di Bangli belum melakukan pereka-

man e-KTP. Terhadap data tersebut, pihaknya kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan perekaman e-KTP secara jemput bola dan pelayanan di kantor Disdukcapil. ‘’Dari data 1.531 yang diberikan KPU, kami sudah menindaklanjuti perekaman sebanyak 1.451,’’ terangnya.

Sebenarnya, kata Sumantra, pihaknya sudah melakukan pendataan penduduk yang wajib KTP per 23 September 2020 (sesuai jadwal pilkada semula), di tahun 2019 lalu. Akan tetapi, pihaknya baru melakukan eksekusi perekaman di bulan Februari 2020. Saat itu perekaman dilakukan ke sekolah-sekolah SMA dan SMK. Kemudian bulan Ma-

ret, karena ada kebijakan sekolah tutup akibat pandemik Covid-19, pihaknya hanya fokus melakukan perekaman ke desa-desa sampai sekarang. ‘’Kami masih terus bergerak. Minggu ini ada lima sasaran.

Hari ini petugas kami ada di Demulih,’’ ujarnya.

Selain menindaklanjuti penduduk yang belum melakukan perekaman eKTP, Disdukcapil Bangli saat ini juga menindaklanjuti temuan banyaknya penduduk meninggal, tetapi belum mengantongi akta kematian. Disebutkan Sumantra, sesuai data yang diberikan KPU, jumlah penduduk meninggal yang belum terbit akta kematiannya mencapai 2.000 orang lebih. Akan

tetapi, setelah pihaknya melakukan pengecekan kembali di database Disdukcapil ternyata 815 penduduk yang meninggal di antaranya sudah terbit akta kematiannya. ‘’Yang sudah punya akta ini tidak kami terbitkan lagi aktanya,’’ terangnya.

Banyaknya angka temuan penduduk meninggal, namun belum mengantongi akta kematian, tambah Sumantra, bisa saja terjadi. Menurutnya, kemungkinan saat melakukan coklit petugas PPDP tidak melakukan penelusuran lebih lanjut. ‘’Jadi baru dikatakan tidak ada akta, ditulis tidak ada. Padahal sudah ada akta kematiannya,’’ imbuhnya. (kmb40)

Demo AWK di Monumen Puputan Klungkung Pagi Ini

600 Komponen Masyarakat Nusa Penida Siap Turun Sekitar 600 orang komponen masyarakat Nusa Penida akan turun menggelar aksi demo, Selasa (3/11) hari ini. Demo ratusan warga itu bertemakan aksi damai sikapi ulah AWK (Arya Wedakarna) ini dipastikan akan dihadiri warga dari berbagai eksponen masyarakat, baik yang tinggal di Kecamatan Nusa Penida maupun di Klungkung daratan. Sikap teladan apakah yang diharapkan kepada masyarakat sebagai cerminan orang Bali dalam aksi demo damai itu?

SELURUH aksi massa rencananya dipusatkan di depan Monumen Puputan Klungkung. Acara itu dihadiri Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Hal itu disampaikan Koordinator Aksi Damai, Wayan Sukla, Senin

(2/11) kemarin. Menurutnya, komponen masyarakat Nusa Penida akan datang tumplek dari berbagai elemen. Mulai kalangan Pemuda Nusa Penida, unsur Desa Adat Nusa Penida, Prajuru Pura di Nusa Penida, hingga unsur

Pecalang. Mereka sepakat menggelar aksi damai setelah pertemuan seluruh elemen masyarakat di Pura Penataran Ped Nusa Penida, Minggu (1/11). ‘ ’ Ka m i a ka n b erg era k dari Buyuk, Nusa Penida sekitar jam 7 pagi. Paling lambat aksi damai itu akan kami mulai jam 9 pagi,’’ kata Sukla, yang juga Penyarikan MDA Kecamatan Nusa Penida ini.

Ada sejumlah poin penting akan disampaikan dalam demo AWK ini. Di antaranya, Komponen Masyarakat Nusa Penida menyampaikan mosi tidak percaya kepada anggota DPD-RI Arya Wedakarna atas sejumlah pernyataan

kontroversialnya. Salah satu terkait pernyataan sosok Ida Batara yang berstana di Pura Penataran Ped Nusa Penida.

Menurut warga setempat, ungkapan yang sudah telanjur viral di media sosial itu dianggap melecehkan sesuhunan mereka di Dalem Ped. ‘’Kedua, kami mendesak Badan Kehormatan DPDRI segera memberhentikan AWK sebagai anggota DPDRI,’’ tegas Sukla.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dipastikan akan hadir dalam agenda ini. Bupati mewanti-wanti seluruh peserta rapat supaya saat melakukan aksi itu dengan cara damai, tidak melakukan perusakan, beru-

jar kebencian dan aksi anarkis lainnya. Sebab, hal itu bukanlah cerminan masyarakat Bali dalam mengemukakan pendapat. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda ini, pihaknya meminta aksi damai nantinya cukup dilakukan di Monumen Perjuangan Puputan Klungkung dengan menjalankan protokol kesehatan. ‘’Saya tidak ingin aksi ini malah menimbulkan klaster baru,’’ kata Bupati Suwirta yang juga Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Klungkung.

Sebelumnya, situasi sempat memanas di Nusa Penida, setelah komponen masyarakat setempat menolak

keras rencana kedatangan AWK ke Nusa Penida. Puluhan warga lantas menggelar aksi penolakan itu di areal pelabuhan. Sikap itu sebagai wujud kekecewaan terhadap

AWK atas sejumlah pernyataan kontroversialnya.

Lantaran situasi menjadi tegang, kubu AWK pun membatalkan kunjungannya ke Nusa Penida. (gik)

LOKASI - Rencana lokasi aksi damai di depan Monumen Puputan Klungkung.

Selasa Pon, 3 November 2020

Covid-19 di Karangasem

Bertambah Tiga Kasus Positif Enam Pasien Sembuh

Amlapura (Bali Post) Kasus warga dinyatakan positif Covid-19 masih terjadi di Karangasem, hanya belakangan ini jumlahnya mulai mengalami penurunan. Seperti Senin (2/11) kemarin, Karangasem hanya mencatat tiga tambahan kasus positif Covid-19 baru, sedangkan angka kesembuhan terus mengalami peningkatan yakni sebanyak enam pasien.

Koordinator Satuan Tugas Bidang Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengungkapkan, tambahan

tiga kasus positif itu yakni dari Desa Ababi Kecamatan Abang satu kasus, Desa Bugbug Kecamatan Karangasem satu kasus dan dari Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen satu kasus. ‘’Dengan tambahan tiga kasus baru ini, maka kasus konfirmasi (positif) di Kabupaten Karangasem mencapai 944 orang,’’ ucapnya.

IGB Putra Pertama menambahkan, pasien yang dinyatakan sembuh juga

terus mengalami peningkatan. Selasa kemarin tercatat ada sebanyak enam pasien dinyatakan sembuh.

Masing-masing dari Desa Ababi Kecamatan Abang satu kasus, dari Desa Jungutan Kecamatan Bebandem satu kasus, dari Desa Tumbu Kecamatan Karangasem satu kasus, dari Desa Antiga Kecamatan Manggis satu kasus, Kecamatan Rendang dua kasus masing-masing dari Desa Nongan dan Desa

Amlapura (Bali Post) Logistik pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Karangasem yang akan digunakan untuk hajatan pencoblosan pesta demokrasi pilkada 9 Desember 2020, mulai berdatangan. Saat ini logistik yang sudah tiba di kantor KPU Karangasem baru tinta.

Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, Senin (2/11) kemarin mengungkapkan, logistik tinta tiba di KPU Karangasem, 30 Oktober lalu. Jumlah tinta yang diterima yakni 9 master box, 112 inner, 2.230 botol. ‘’Tinta tiba di KPU pukul 03.00 dini hari. Jumlah tintanya sudah lengkap.

Tinta itu akan dipergunakan di 1.115 TPS yang tersebar di delapan kecamatan,’’ ucap Krisna.

Setelah tinta itu, kata Krisna, pihaknya masih menunggu kedatangan lo-

gistik lainnya, yaitu berupa kotak suara dan bilik suara.

Jumlah surat suara 375.063 ditambah 2,5 persen per TPS. ‘’Kotak suara jumlahnya sebanyak 1.145 buah, sedangkan bilik suara 350 buah. Dua jenis logistik itu diperkirakan tiba di Karangasem awal November ini.

Sementara surat suaranya diperkirakan datang 20 November,’’ jelasnya.

Dia menjelaskan, setelah nantinya surat suara dan kotak suara itu tiba di Karangasem. Selanjutnya dihitung, disortir dan dilipat. ‘’Untuk menuntaskan penghitungan, sortir dan lipat itu perlu waktu sekitar 10 hari. Dengan melibatkan tenaga 50 orang terpilih. Warga yang direkrut itu memang sengaja yang bisa baca, tulis, hitung.

Dalam pelaksanaan itu tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,’’ jelas Krisna. (kmb41)

LOGISTIK - KPU Karangasem saat menerima logistik tinta di kantor KPU Karangasem.

Bali Post/kmb38

RANCANGAN KUA-PPAS APBD - DPRD dan TAPD membahas Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2021. Dari rancangan itu, target PAD Buleleng sebesar Rp 60,9 miliar lebih.

Tahun 2021 PAD Buleleng Rp 60,9 Miliar

Menanga. ‘’Sehingga jumlah pasien konfirmasi positif Covid-19 yang telah sembuh di Karangasem berjumlah 853 orang,’’ jelasnya.

Menurut IGB Putra Pertama, tidak ada penambahan pasien kasus konfirmasi positif yang meninggal, sehingga jumlah pasien kasus konfirmasi meninggal tetap berjumlah 49. Demikian juga tidak ada penambahan pasien kasus suspect/probable yang meninggal, sehingga pasien kasus probable meninggal tetap 53 kasus. ‘’Kita tetap mengimbau warga agar tetap mengikuti protokol kesehatan secara disiplin guna mencegah penambahan kasus Covid-19,’’ pintanya. (kmb41)

Dewan Desak Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Logistik Pilkada Karangasem Mulai Berdatangan Singaraja (Bali Post) Tahun 2021 Buleleng merancang kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak tanggung-tanggung, tahun depan dirancang Rp 60,9 miliar. Itu artinya, meningkat dari target PAD setelah APBD Perubahan Buleleng 2020 sebesar Rp 29,7 miliar lebih. Rancangan kenaikan PAD itu mendapat dorongan positif DPRD Buleleng. Dewan sendiri meminta agar pemerintah bekerja keras. Kiat satu-satunya adalah optimalisasi penagihan piutang pajak.

Hal itu terungkap dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di gedung dewan, Senin (2/11) kemarin. Anggota Banggar Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, pihaknya sempat pesimis setelah TAPD merancang kenaikan PAD tahun depan. Mereka khawatir harapan itu tidak terealisasi sesuai target. Setelah mengikuti pembahasan dan mempelajari analisis TAPD menaikan PAD itu, sehingga rancangan kenaikan PAD itu dinilai relatif realistis. ‘’Awalnya kami khawatir, jangan sampai seperti tahun 2017. Di mana, ada kebijakan kenaikan PAD dengan menaikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Namun apa yang terjadi, realisasinya tidak tercapai. Sekarang, dari analisis kenaikan PAD tahun 2021 sudah jelas. Karena itu kami dorong bisa direalisasikan sesuai target.

Itu memang mesti dilakukan dengan prinsip kerja keras,’’ katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kerja ekstra keras diperlukan guna merealisasikan kenaikan PAD itu. Salah satunya optimalisasi penagihan piutang pajak baik sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan beberapa jenis pajak daerah lainnya. Khusus piutang PBBP2, Wandira menyebut nilainya masih tergolong besar. Pihaknya mengusulkan penagihannya harus terus digenjot, sehingga pajak yang mengendap itu dapat dipungut untuk menambah

pundi-pundi pendapatan daerah. ‘’Piutang PBB-P2 kita masih tinggi. Peluang kita bisa mencapai target kenaikan PAD tahun depan,’’ ujarnya optimis.

Berpeluang Dinaikkan Ketua TAPD Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, sesuai Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 PAD senilai Rp 60,93 miliar lebih.

Nilai rancangan ini setelah pihaknya melakukan penyisiran dan analisis sektor penyumbang pendapatan. Dari analisis yang dilakukan PAD itu berpeluang bisa dinaikkan. Sektor penyumbang PAD yang memungkinkan ‘’digenjot’’ di antaranya Pajak Hotel sebesar Rp 5,1 miliar, dan Pajak Restoran Rp 4 miliar. Optimisme ini setelah pemerintah pusat mengusulkan dana hibah pariwisata kepada hotel dan restoran.

Buleleng mendapat kuota hibah pariwisata senilai Rp 13 miliar. Dengan hibah tersebut, hotel dan restoran diharapkan bisa bergeliat kembali setelah dilanda dampak pandemi Covid-19, sehingga otomatis akan menambah pemasukan dari sektor itu. ‘’Salah satunya dari PHR, karena ada kucuran dana pusat agar hotel dan restoran itu tetap beroperasi. Sehingga pemasukan sektor ini ke daerah kembali normal,’’ katanya.

Analisis peningkatan PAD dari sektor pajak hiburan Rp 161 juta, pajak reklame Rp 437 juta, dan PBB-P2 dirancang sebesar Rp 6,7 miliar.

Termasuk restribusi jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu Rp 2,6 miliar.

Peluang lain untuk meningkatkan PAD itu dari Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Sektor satu itu dinilai berpeluang tinggi menghasilkan PAD. Bahkan, Buleleng sempat kehilangan sumber pemasukan ini karena izin diterbitkan di pemerintah pusat. Namun, sekarang izinnya dialihkan ke daerah, sehingga IMTA dirancang menghasilkan pemasukan untuk Buleleng Rp 1,7 miliar. (kmb38)

Pembangunan Fisik Tuntas Lab PCR Tunggu Alat Penunjang

Hibah Bantuan Pariwisata dari Pusat Karangasem Terima Jatah Rp 13,5 Miliar

Singaraja (Bali Post) Dalam beberapa hari Buleleng mengoperasikan Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR - red). Lab itu nantinya difungsikan untuk menguji sampel swab pasien yang terindikasi terpapar virus Corona (Covid-19). Sudah tentu lab itu bisa dioperasikan setelah pembangunan fisik Lab PCR di RSUD Buleleng yang diperkirakan akhir November rampung.

Pembangunan infrastruktur diperkirakan menghabiskan anggaran murni dari Belanja Tidak Terduga (BTT) pemerintah daerah senilai Rp 1.4 miliar.

Sekarang tinggal menunggu pemasangan beberapa jenis alat penunjang saja.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd., Senin (2/11) kemarin men-

Pemerintah Provinsi Bali menerima gelontoran bantuan hibah usaha pariwisata dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,1 triliun. Setelah dibagi untuk seluruh kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Karangasem hanya menerima bantuan sebesar Rp 13,5 miliar. Lantaran banyaknya jumlah hotel maupun restoran di Karangasem, lalu bagaimakah cara adil pembagian hibah bantuan dana pariwisata dari pusat dilakukan pemerintah Karangasem?

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Karangasem I Putu Arnawa mengungkapkan, Karangasem memang menerima hanya Rp 13,6 miliar. Saat menyalurkan bantuan dana pariwisata baik untuk hotel dan restoran di Karangasem dari pusat itu, pihaknya memang perlu kecermatan yang luar biasa.

Karena itu, hematnya, perlu dilakukan proses verifikasi akomodasi pariwisata, baik itu hotel maupun restoran.

Sebab, sejauh ini jumlah hotel dan restoran yang terdata jumlahnya relatif banyak. ‘’Sesuai data yang kita miliki, ada 369 hotel di Karangasem. Hotel itu tersebar di seluruh wilayah Karangasem, sedangkan jumlah restorannya mencapai 255.

Keberadaan hotel dan restoran itulah yang perlu diverifikasi oleh tim pemerintah Karangasem nantinya. Kebijakan itu perlu dilakukan agar ada asas keadilan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan,’’ ujar Arnawa.

Arnawa menambahkan, hotel dan restoran yang akan mendapat ban-

tuan hibah dana pariwisata dari pusat itu dipastikan harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Kemenparekraf. Di antaranya baik hotel maupun restoran itu tidak boleh menunggak pajak. ‘’Memang Karan gasem hanya dapat jatah bantuan sebesar Rp

13,6 miliar,’’ tambahnya.

Nantinya baik hotel maupun restoran yang lolos verifikasi itu kembali lagi akan dikroscek dari pemerintah pusat. ‘’Jadi, mana yang menjadi keputusan pemerintah pusat, baik hotel dan restoran itulah yang berhak menerima hibah dana pusat itu,’’ jelasnya.

Pihaknya sangat berharap bantuan hibah untuk usaha pariwisata dari pemerintah pusat mampu terserap 100 persen di Karangasem. Karena itu, pihaknya terus menggenjot proses verifikasi yang batas waktunya sampai awal November ini. ‘’Informasinya pencairan hibah stimulus pariwisata dari pusat itu terakhir pada 23 Desember,’’ tegas Arnawa. (nan)

I Putu Arnawa

Bali Post/kmb41

Bali Post/ist

Drs. Gede Suyasa, M.Pd.

gatakan, target lab ini beroperasi penuh akhir November 2020. Karena permasalahan teknis lapangan, sehingga pengoperasian lab itu diundur. Dalam bulan ini dipastikan Lab PCR RSUD sudah beroperasi secara penuh. Selain bangunan fisik, GTPP juga sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan di Lab PCR tersebut. Petugas itu telah mengikuti pelatihan teknis di Rumah Sakit Bali Mandara. Dengan demikian, setelah infrastruktur itu terpasang, mereka bisa mulai bertugas. ‘’Targetnya minggu ini lab itu sudah bisa dioperasikan. Sebetulanya secara fisik ruangan itu sudah siap. Tetapi dari sisi alat penunjangnya belum lengkap yang datang, sedangkan secara bertahap SDM akan ditambah,’’ katanya.

Lab PCR itu dibangun agar RSUD itu secara mandiri bisa melakukan uji sampel swab pada pasien yang dicurigai terpapar virus Corona. Setiap hari Lab PCR itu dapat menguji 45 spesimen swab. Dengan peralatan ini, penularan virus Corona diharapkan bisa lebih cepat dideteksi. (kmb38)

Spanduk Tolak Politik Uang Bertebaran Amlapura (Bali Post) Hajatan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Karangasem sudah di depan mata. Seiring semakin dekatnya hajatan politik lima tahunan itu, mulai banyak bertebaran spanduk ‘’Tolak dan Lawan Politik Uang’’.

Berdasarkan pantauan di lapangan, spanduk ajakan menolak dan melawan politik uang itu terpampang hampir di setiap kecamatan, seperti Kecamatan Karangasem, Bebandem, Selat, Rendang, Sedemen, Manggis, Abang, dan Kecamatan Kubu.

Ketua Aliansi Pemuda Karangasem I Gede Ngurah Wedagama mengatakan dirinya memasang spanduk penolakan praktik money politics. Spanduk anti money politics itu guna menyadarkan calon pemimpin

Karangasem agar mereka itu tidak menjalankan praktik kotor untuk menorehkan kemenangan.

Bagaimanapun permainan politik uang itu adalah sangat kotor dan sudah pasti tidak dikehendaki masyarakat. ‘’’Spanduk yang dipasang ini merupakan pesan bagi calon. Saat terpilih nanti, agar para pemimpin itu lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi,’’ ujarnya.

Dia sangat berharap langkah yang dilakukan itu bisa menggugah masyarakat agar mereka tidak lagi tergiur pemimpin yang melakukan praktik politik uang. ‘’Kita berharap masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, tanpa politik uang,’’ harapnya. (kmb41)

Bali Post/kmb41

SPANDUK - Mulai marak bertebaran spanduk ‘’Tolak dan Lawan Politik Uang’’ di Karangasem.

Selasa Pon, 3 November 2020

Tim Gabungan Gelar Razia Penegakan Prokes di Desa Sanur Kaja

Bali Post/ist

PROKES - Pelaksanaan razia penegakan prokes di Wilayah Desa Sanur Kaja dan Pantai Sanur, Senin (2/11) kemarin.

Realisasi Penempatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Sedangkan realisasi penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Bank Himbara untuk tahap II telah mencapai Rp 47,5 triliun dengan keseluruhan penyaluran kredit per 16 Oktober 2020 mencapai Rp 166,39 triliun.

Sementara itu, penempatan dana PEN kepada BPD untuk tahap I dan tahap II telah mencapai Rp 14 triliun, dengan penyaluran kredit

pada 16 Oktober 2020 sebesar Rp 17,39 triliun. Kemudian dari penempatan dana PEN kepada Bank Syariah sebesar Rp 3 triliun, total penyaluran kredit pada 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp 1,7 triliun.

Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi usai Covid-19. Salah satunya melalui utilisasi industri dengan target di atas 60 persen. Dikatakan, pembenahan itu akan fokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, transformasi

4.0, akselerasi infrastruktur, transformasi UMKM melalui platform digital, pemanfaatan energi terbarukan, dan UU Cipta Kerja. ‘’Secara keseluruhan, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, automotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan. Ini juga didorong untuk melakukan substitusi impor dan peningkatan hilirisasi, sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik,’’ tegasnya. (kmb13)

Tak Puas, Lakukan Perundingan Bipartite

Menurut Arda, pekerja yang tidak menerima dirinya di-PHK atau merasa tidak puas dapat melakukan perundingan bipartite, yakni perundingan antara pekerja atau serikat pekerja

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA SPG Toko Sembako Bali Mart.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28, WA: 081 805631821

G.01

Sopir SIM B1 Canvas sembako.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA: 081805631821

G.03

KasirSMEA/Diploma Akuntansi.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA:081805631821

G.04

Tenaga Serabutan SMP, SIM C dan SIM A. Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar.

Hub.WA:081805631821

G.05

DIJUAL MOBIL MITSUBISHI

TP, Mitsubishi Xpander Sport A/T 2019 Hitam, As.Bali,KM Low Tgn 1. Kond.Bagus.081999122202

B.BP.004.11.20.0000015

BIRO JASA

Bantu Bayarkan Lapor Pajak PPN SIUP,NPWP,Sertifkt081338344155 B.BP.001.10.20.0000159

PRIVAT MUSIK MUSIK PRIVAT

Dibuka Kls Privat Musik u/anak (Piano Solfege&Theory Music) di Jln.Gunung Lumut Indah I/6 Padangsambian Dps Tropical Garden Music.Hub:087781511314

B.BP.001.11.20.0000013

CABEBALI BALI CABE

Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588

G.02

dengan pengusaha. Kalau tidak berhasil, selanjutnya bisa diajukan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten/ kota melalui mediasi. Jika di kabupaten/kota tidak m e m i l i ki mediator, bisa diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. ‘’Di kabupaten itu ada pejabat

fungsional mediator. Jadi, mereka yang memediasi, memanggil kedua belah pihak. Kalau berhasil, diberikan pertimbangan untuk disepakati,’’ jelasnya.

Tetapi kalau gagal, lanjut Arda, maka dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial. (kmb32)

Sanur Kaja I Made Sudana.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak delapan orang terjaring lantaran tidak menerapkan standar protokol kesehatan (prokes) dengan benar. Yakni tidak menggunakan masker dengan baik dan benar, sehingga sebanyak tujuh orang diganjar denda sesuai Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan satu orang lainnya diberikan ganjaran berupa teguran simpatik karena memakai masker yang tidak sempurna.

Kasat Ops Amanusa II Polresta Denpasar Iptu A.A. Putu Wisamara Putra mengatakan, pelaksanaan razia ini menindaklanjuti arahan pimpinan dan sesuai Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Perwali Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020. Di mana secara teknis dilaksanakan guna mengecek langsung ke lapangan aktivitas masyarakat

serta kedisiplinan dan penerapan prokes untuk memutus penyebaran Covid-19.

Perbekel Desa Sanur Kaja I Made Sudana menjelaskan, kegiatan penegakan hukum terkait Pergub Nomor 46 Tahun 2020 dan Perwali Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020 serta pendisiplinan kepada masyarakat di wilayah Desa Sanur Kaja dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengecek penerapan prokes dari pedagang, pengendara, masyarakat dan pengunjung kawasan Pantai Sanur. Kegiatan tersebut dikemas dengan melakukan pemantauan, teguran hingga sanksi denda dengan memberikan imbauan kepada masyarakat tentang prokes. ‘’Dengan melaksanakan razia

ini diharapkan masyarakat semakin meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,’’ ujarnya.

Sudana menambahkan, pelaksanaan penindakan ini tidak semata mengenakan denda, melainkan memberikan efek jera, sehingga masyarakat dapat tergugah kedisiplinannya dalam menerapkan prokes. Pihaknya menekankan bahwa dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 ini diperlukan kerja sama seluruh stakeholder, utamanya masyarakat. Hal ini lantaran masyarakat merupakan garda terdapan dalam pencegahan penularan Covid-19. ‘’Masyarakatlah yang menjadi garda terdepan, dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan adalah kunci utama. Tetap produktif, tapi protokol kesehatan wajib,’’ tegasnya. (kmb12)

Sara menambahkan, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk memasuki era industri 4.0.

Pertama, tidak perlu panik dan terus waspada untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri, karyawan, dan pelanggan. Kedua, positive thingking dan percaya bahwa dalam setiap kri-

sis pasti ada opportunity yang bisa diambil. Ketiga, berkaitan dengan strategi adaptasi dan sesuai model bisnis dengan kondisi saat ini. Keempat, membuat rencana keuangan (kuartal).

Kelima, sebagai pelaku bisnis, kita juga harus aware dan memahami berbagai program yang ditawarkan pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan tepat guna. (win)

Oleh karena itu, BPS menggunakan luas panen dan produksi padi menggunakan KSA. ‘’Walaupun tahun 2020 belum habis, kita bisa melihat potensi luas panen dan potensi produksi padi tiga bulan ke depan.

Oleh sebab itu, luas panen dan produksi padi di Bali masih angka sementara, walaupun demikian kita dapat memantau terus tiga bulan ke depan,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunartha menampik serapan gabah petani berkurang, karena dikeluarkannya beras Bulog dan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan adanya dampak pandemi Covid-19.

Indikator serapan gabah berkurang yaitu dari harga gabah. Saat ini harga gabah dikatakan masih berada pada range harga di atas HPP yaitu Rp 4.500/kg - Rp

4.800/kg gabah kering giling (GKG).

Menurut Sunartha, Oktober bukan puncak panen namun puncak tanam sehingga gabah yang dihasilkan juga sedikit. Sementara serapannya tinggi, sehingga yang terjadi adalah kekurangan gabah. ‘’Jadi mungkin stok di penggilingan yang tidak terserap. Namun, belum tentu serapan di petani berkurang, meskipun stok di penggilingan banyak,’’ katanya sambil menyebut puncak panen biasa terjadi

pada April – Mei. Ia menambahkan, gabah hasil panen petani tidak sepenuhnya dijual, namun juga ada yang disimpan.

Seperti petani di Bangli yang tidak menjual hasil padinya, namun menyimpannya di lumbung dalam bentuk gabah. ‘’Seperti di Bangli sama sekali tidak dijual, di daerah-daerah pegunungan tidak dijual.

Yang gabahnya dijual itu di daerah-daerah pantai, dataran rendah,’’ katanya. (kmb42)

Denpasar (Bali Post) Tim Gabungan yang terdiri atas unsur TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Linmas, dan Satgas Gotong Royong Desa Sanur Kaja menggelar razia penegakan hukum Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 48 Tahun 2020, Senin (2/11) kemarin. Kegiatan yang menyasar dua titik yakni kawasan Simpang Hang Tuah-Grand Bali Beach dan kawasan Pantai Sanur ini dipimpin Kasat Ops Amanusa II Polresta Denpasar Iptu A.A. Putu Wisamara Putra bersama Perbekel Desa

Tak Perlu Panik, Terus Waspada Hasil Panen Tak Sepenuhnya Dijual

selasa pon, 3 november 2020

OPINI

Menepis Klaster Ruangan Oleh Agung Kresna TARIK ulur penutupan kompleks gedung DPR/MPR-RI berakhir sudah setelah ditetapkan penutupan seluruh kompleks gedung DPR/MPR dalam rentang waktu sekitar empat minggu terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2020 hingga 8 November 2020; seiring reses masa sidang DPR. Hal ini dipicu oleh adanya 18 anggota DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19 (satu orang meninggal dunia), dari total 41 orang positif Covid-19 di lingkungan gedung DPR/MPR. Di Bali sendiri delapan anggota DPRD Bali positif Covid-19 (Bali Post, 19/9). Semua itu bagai mengonfirmasi lonjakan pasien positif Covid-19 yang terjadi di kawasan perkantoran sejak dibukanya berbagai fasilitas publik.

Virus Corona atau Covid-19 masih menjadi pandemi dalam lingkungan keseharian kehidupan kita, setelah persebaran pada klaster ruang terbuka mereda.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) juga sudah merilis bahwa Covid-19 juga dapat menyebar melalui udara (airborne transmission) dalam bentuk aerosol.

Penyebaran melalui airborne transmission ini tentu menambah tingkat kerentanan rantai penyebaran Covid-19. Karena selama ini kita meyakini bahwa virus ini hanya dapat menular melalui percikan/titis pernapasan (droplet).

Banyaknya klaster baru penyebaran Covid-19 di perkantoran, semakin menguatkan bukti akan rantai penyebaran virus melalui airborne transmission. Sehingga tidak salah jika kita harus semakin mewaspadai tata udara ruangan dalam suatu bangunan. Tata udara ruangan harus memiliki ventilasi yang cukup/sehat, agar pergerakan udara dapat berlangsung dengan baik guna mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

Perkantoran di Indonesia saat ini hampir sebagian besar menggunakan sistem tata udara buatan (air conditioning). Sistem tata udara ini acapkali kurang mengindahkan adanya pertukaran/pergerakan udara dalam ruangan. Air conditioning cenderung lebih pada upaya pengendalian suhu dan kelembaban udara ruangan, agar pengguna ruangan merasa nyaman. Sehingga tata udara ruangan perkantoran maupun ruangan fungsi publik yang lain lebih sering berupa ruangan yang tertutup. Kondisi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 yang ditengarai dapat terjadi melalui airborne transmission. Karena udara ruangan yang terpapar virus justru menjadi sarana penyebaran.

Bagi masyarakat Bali sebenarnya dapat belajar dari tatanan arsitektur tradisional Bali. Bangunan dengan fungsi publik pada arsitektur tradisional Bali, cenderung berwujud ruangan yang terbuka; sehingga memiliki tata udara dengan pertukaran udara yang cukup sehat. Wantilan dapat menjadi contoh local wisdom krama Bali sebagai bangunan untuk pertemuan publik. Kesiapan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di dalam ruangan -- utamanya perkantoran -- menjadi kunci untuk menekan lonjakan pasien positif Covid-19 pada masa PSBB yang dilonggarkan ini. Tata udara ruangan dalam bangunan harus kita kelola dengan baik agar tidak menimbulkan korban positif Covid-19 bagi pengguna ruangan. Hal ini sangat mungkin dilakukan, selama kita mendesain bangunan sesuai kaidah konstruksi dengan benar.

Harus kita akui bahwa saat ini masih banyak bangunan untuk fungsi publik -- sep-

erti pusat perbelanjaan, hotel, perkantoran, gedung bioskop, sekolah -- yang belum memberikan sarana perlindungan secara maksimal bagi kesehatan penggunanya. Sarana perlindungan ini diperlukan guna memberi rasa aman dan nyaman bagi para pengguna bangunan tersebut.

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah mengatur perihal persyaratan kesehatan bangunan gedung, sebagai salah satu bagian dari persyaratan keandalan bangunan. Di dalamnya terkandung persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung, sebagaimana termaktub dalam Pasal 21.

Unsur sistem penghawaan bangunan gedung ini diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami.

Utamanya pada bangunan tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lain, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 22.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), juga mensyaratkan bahwa bangunan gedung --utamanya bangunan fungsi publik -- harus memiliki SLF, sesuai fungsi bangunan tersebut; sebelum suatu bangunan difungsikan penggunaannya.

Terkait dengan fungsi kesehatan bangunan tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan kita bersama. Pertama, bahwa para pihak yang terkait dengan dunia konstruksi bangunan -- baik pelaku jasa konstruksi maupun pemilik/pengelola bangunan -- dituntut untuk bersikap profesional. Dalam hal ini memberi pelindungan publik berkenaan dengan kesehatan masyarakat ketika menggunakan suatu bangunan.

Kedua, adanya mekanisme perizinan yang bertanggung jawab. Upaya pelindungan keselamatan publik dapat dilakukan secara profesional melalui proses perizinan yang ditangani pemerintah selaku pemegang kendali kebijakan publik. Seperti halnya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha, Sertifikat Laik Fungsi, dll. Semua proses perizinan itu harus berlangsung secara ketat dan bertanggung jawab, utamanya dalam upaya memberikan pelindungan kesehatan publik pengguna bangunan.

Ketiga, diperlukannya sosialisasi tentang kesehatan bangunan kepada pemilik/pengelola/pengguna bangunan. Utamanya terkait dengan tata udara ruangan bangunan fungsi publik. Bahwa sirkulasi dan pertukaran udara harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami, demi kesehatan para pengguna ruangan. Ada hal sederhana yang harus dipahami para pengguna bangunan. Bahwa ruangan pada bangunan berarsitektur tropis membutuhkan bukaan ventilasi udara pada dinding minimal seluas 1/3 x luasan lantai ruang tersebut. Jika luasan ventilasi udara ini terpenuhi, niscaya akan terjadi pertukaran udara yang cukup dan sehat. Sehingga tata udara ruangan tersebut akan mampu mengurangi potensi penyebaran Covid-19 bagi pengguna ruangan.

Disiplin Terapkan Prokes dan Tertib Berlalu Lintas DI TENGAH merebaknya wabah Covid-19, pihak kepolisian juga menggelar Operasi Zebra Lempuyang 2020. Operasi yang dilaksanakan Ditlantas Polda Bali dan jajarannya ini dimulai 26 Oktober dan akan berakhir pada 8 November 2020. Dari razia yang telah digelar selama seminggu ini, petugas telah menjaring ratusan pelanggar. Pelanggaran ini tentunya bagi warga melanggar aturan lalu lintas. Karena operasi ini juga dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, polisi juga melakukan penindakan yang tak disiplin menerapkan protokol kesehatan, salah satunya pengendara tanpa mengenakan masker. Selain menindak pelanggar, pihak kepolisian tak lupa juga terus menggecarkan sosialisasi. Ada yang menjadi perhatian dalam operasi tersebut. Salah satunya petugas masih menggaungkan agar masyarakat berdiam diri di rumah. Hal inilah yang menjadi fokus para netizen. Dilihat dari akun Facebook @balipost, para netizen banyak yang menilai bahwa imbauan berdiam diri di rumah sudah lewat. Sebab, kondisi sekarang sudah new normal, namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berikut komentar para netizen.

Arie Sumanttra Kalau terus diam di rumah apa dimasak, pak?

Dika Radika Coba bayangkan. Dari bulan Maret berdiam diri di rumah dan Anda adalah seorang ojek, sopir, buruh, pekerja harian, atau apa pun selain PNS/pejabat. Apa yang akan terjadi kepada Anda dan keluarga?

Giri Mahadi Sudah new normal pak, sudah bukan lagi arahannya diam di rumah. Bisa beraktivitas, tapi dengan tambahan protokol kesehatan. Kalau golongan PNS diam di rumah sih tidak masalah, gaji masuk terus.

Yang lain kan tidak. Mau dapat duit ya harus kerja.

Wie Bali Berdiam diri siapa yang ngasi keluarga makan. Saya hanya buruh. Tidak kerja tidak makan. Kalau bapak tidur di rumah dapat gaji ini itu. Sembako ada yang bawain. Ngomong itu gampang pak, lebih baik diam.

Fredy Widiana Putu Terbukti, tingkat kesembuhan meningkat bukan karena diam di rumah. Tapi ekonomi mulai bergerak. Dampak dari wisatawan domestik yang liburan ke Bali.

Made Gede Jaga jarak saja yang bisa saya lakukan.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 2 NOVEMBER 2020 Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp Rp Rp

250.000 250.000 72.896.000 73.146.000

POJOK

2021, dana untuk desa adat tetap dialokasikan.

- Termasuk anggaran kuliah prajuru adat. *** Pandemi Covid-19, pengusaha diharapkan tidak mem-PHK karyawan.

- Data korban PHK terus bertambah. *** Ribuan hotel dan restoran di Badung tak lolos verifikasi hibah pariwisata.

- Tunggu janji tahap kedua.

Dejekc Edy Ingat! Pilkada sudah dekat. Jangan ramai. Tetap di rumah saja. Oke. Igede Budarsana Kalau ada pemilu turuti instruksinya yang di atas ya.

Adit Ya Adit Bapak yang bawa tulisan saja enggak diam di rumah. Nyuruh orang diam di rumah, ya mana mau.

Tony Partha Kalau pilkada boleh keluar dari rumah pak polisi?

Patra Lilabhuana Pak terus nyuruh itu saja. Bapak dapat gaji bulanan. Kalau saya hanya mengandalkan kerja di jalan, terus diam di rumah apa yang saya makan pak.

DESA Adat Pekutatan merupakan salah satu desa adat di Kabupaten Jembrana yang memiliki potensi sumber alam untuk menunjang pertanian (desa agraris). Dengan luas wewidangan total 1.662 hektar, didominasi 562,76 hektar pertanian dan 1.018 hektar merupakan perkebunan daerah yang dikelola Perusda Bali. Salah satu yang menunjang pertanian secara umum adalah hasil kelapa yang cukup melimpah. Di samping juga dengan hasil perkebunan lainnya seperti kakao, pisang dan lain-lain.

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Rp

Eka Wintara Kalau berdiam diri di rumah, sebelum kena virus sudah mati duluan. Kalau pas pilkada diam di rumah, jangan bikin kerumunan.

Desa Adat Pekutatan Kembangkan Potensi Pertanian

Penulis, Arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

Ketut Suwitra, Jl. Prof. M Yamin III/7 Denpasar

Kalau diam di rumah apa yang mau dimakan. Kondisi serba susah. Salam rahayu sareng sami.

Bali Post/olo

PURA PUSEH - Pura Puseh Desa Adat Pekutatan yang masih dalam tahap pembangunan kini hampir selesai.

S

elain pertanian, Desa Adat Pekutatan yang juga memiliki wilayah pantai merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Jembrana. Namun di masa pandemi ini, pertanian terbukti masih bisa bertahan ketika pariwisata terpuruk. ‘’Pertanian kami jadikan penopang pariwisata.

Baik di desa maupun nantinya kerja sama antardesa adat di Bali. Sejumlah peluang dari hasil bumi rencananya kami kembangkan untuk unit usaha BUPDA (Baga Utsaha Padruwen Desa Adat),’’ ujar Bendesa Pekutatan I Made Ariyasa, Senin (2/11) kemarin.

Ariyasa yang pernah duduk menjadi anggota DPRD Jembrana periode 1999-2004 ini mengungkapkan sejumlah potensi yang bisa dikembangkan dari hasil bumi di Pekutatan.

Misalnya, olahan hasil dari kelapa untuk gula Bali, lengis tandusan dan kelapa daksina.

Begitu juga usaha-usaha kecil yang ditekuni krama seperti penyediaan sarana upakara akan ditampung di BUPDA. ‘’Masih ada beberapa usaha seperti gula Bali dan lengis tandusan. Ke depan kita kemas dengan branding desa adat dan untuk penjualan melalui BUPDA,’’ ujar Bendesa yang sudah dua kali menjabat ini.

Saat ini Desa Pekutatan yang terbagi menjadi tujuh banjar adat, masih mempertahankan empat subak. Satu di antaranya merupakan subak basah (sawah) dengan luas lima hektar. Aktivitas perkebunan krama desa ini juga dikolaborasi dengan pariwisata melalui agrowisata. Saat ini untuk wewangunan parahyangan, Desa Adat Pekutatan masih membangun Pura Puseh dan dalam tahap akhir. ‘’Astungkara selama empat tahun atas gotong royong krama, pembangunan Pura Puseh sudah hampir selesai,’’ ujarnya.

Sejalan dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ dari Gubernur Bali Wayan Koster, pembangunan desa dapat berjalan. Program ini dinilai sangat membantu dalam pembangunan desa adat. Baik di parahyangan, melalui program tersebut desa terbantu untuk kelanjutan wewangunan Pura Puseh dan bebas uron-uron di setiap kegiatan piodalan. Begitu halnya dengan di pawongan sosialisasi penanganan Covid-19 di desa melalui Satgas Gotong Royong yang cukup efektif untuk memutus mata rantai penyebaran. Begitu juga di palemahan desa mengembangkan potensi agraris. ‘’Program ini sangat bagus dan menunjang pembangunan di desa adat,’’ imbuhnya.

Sementara itu, nama Desa Pekutatan sendiri sejatinya diambil dari dari nama pohon yang paling besar d a n tinggi di hutan yakni kayu Kutat.

Sejak tahun 1966 dibangun Pura Kahyangan Tiga secara permanen yakni Pura Puseh/Pura Desa di Banjar Tengah, Pura Dalem dan Prajapati dan Setra berlokasi di Yeh Lebah. Sejak tahun 2 0 0 5 , D e s a

Adat dimekarkan menjadi tujuh banjar adat yakni Banjar Yeh Kuning, Banjar Koprahan, Banjar Dangin Pangkung, Banjar Dauh Pangkung, Banjar Budhi, Banjar Bakthi dan Banjar Sumbermis.

Desa Adat Pekutatan selain mendapat sumber pendapatan ditopang dari LPD Pekutatan yang merupakan LPD peringkat I di Jembrana, juga dari pelaba yang cukup luas dengan didominasi kebun dan dikelola krama. (olo)

’’Pertanian kami jadikan penopang pariwisata. Baik di desa maupun nantinya kerja sama antardesa adat di Bali. Sejumlah peluang dari hasil bumi rencananya kami kembangkan untuk unit usaha BUPDA (Baga Utsaha Padruwen Desa Adat).’’

I Made Ariyasa