terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 79 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
jumat kliwon, 20 november 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Jerinx Divonis 14 Bulan Penjara
Diguyur Hujan Es, Warga Petang Heboh
Ratusan Surat Suara Rusak
Sidang vonis terhadap terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (19/11) kemarin. Drummer grup band SID itu akhirnya divonis 14 bulan atau satu tahun dua bulan penjara.
Masyarakat Desa Pelaga, Petang dihebohkan dengan adanya fenomena hujan es, Kamis (19/11) kemarin. Butiran es sebesar kelereng ini berawal dari hujan lebat disertai angin kencang yang melanda kawasan tersebut. BADUNG | HAL. 3
Ratusan surat suara untuk Pilkada Jembrana 9 Desember 2020 rusak. Hal itu didapati saat pelipatan surat suara, Kamis (19/11) kemarin di gudang KPU, Banjar Tengah.
DENPASAR | HAL. 2
Provinsi dengan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi DKI Jakarta
: 123.003
Jawa Timur
: 57.662
Jawa Barat
: 46.456
Jawa Tengah
: 45.739
Sulawesi Selatan
: 19.606
Riau
: 17.987
Sumatera Barat
: 17.903
Kalimantan Timur
: 17.728
Sumatera Utara
: 14.676
Bali
: 13.005
Kepala Daerah Diminta Larang Kegiatan Pengumpulan Massa KETUA Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo kembali mengingatkan kepada semua kepala daerah termasuk gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Pasalnya, kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Doni Monardo mengingatkan, siapa pun yang berniat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. ‘’Ini demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan Covid-19,’’ ujar Doni Monardo, Kamis (19/11) kemarin. Sebelumnya, Doni Monardo juga telah melakukan percakapan via telepon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Ia menyampaikan, belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu, maka gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apa pun di masa mendatang. Ditegaskan, semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. ‘’Protokol kesehatan adalah harga mati,’’ tegasnya. Doni berharap para gubernur, Pangdam dan Kapolda segera membuat jumpa pers sekaligus menyampaikan kepada publik bahwa di masa
pandemi ini kita harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden. Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapa pun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. ‘’Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan,’’ ujarnya. Menurutnya, seperti yang terjadi di Jakarta, jika terlambat dicegah, dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan. Hal. 7 Memutus Rantai
Tak Ada Pilihan Lain Selain Terapkan Prokes DALAM situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan diri. Bahkan, tidak ada pilihan lain untuk dapat melindungi diri dari wabah menular itu, selain menerapkan protokol kesehatan (prokes) terhadap diri masingmasing. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedehan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama, Kamis (19/11) kemarin. Birokrat asal Desa Pecatu Kuta Selatan ini berharap agar seluruh masyarakat secara serius menerapkan prokes Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari. ‘’Covid-19 ini adalah pandemi global yang sedang dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia.
Satu-satunya cara untuk melawannya hanya dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Ini kami terapkan dalam pelayanan di Bapenda,’’ terangnya. Menurut Sutama, pencegahan penyebaran virus Corona terutama di kawasan publik terus digalakkan. Bahkan, Bapenda dan Pasedehan Agung setempat menempatkan standar prokes sejak pengunjung masuk pintu pelayanan. Para pengunjung yang ingin mengakses layanan di Bapenda wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, termasuk karyawan dengan thermo infrared serta mencuci tangan dan mengusapkan hand sanitizer. Hal. 7 Sinergitas antara Pemerintah
’’Covid-19 ini adalah pandemi global yang sedang dihadapi seluruh negara termasuk Indonesia. Satu-satunya cara untuk melawannya hanya dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Ini kami terapkan dalam pelayanan di Bapenda.’’ I Made Sutama Kepala Bapenda dan Pasedehan Agung Kabupaten Badung
JEMBRANA | HAL. 4
Bupati PAS Optimis Pinjaman PEN Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat BULELENG memutuskan mengusulkan pinjaman melalui program Pemulihan Eokonomi Nasional (PEN). Pinjaman dengan nilai sekitar Rp 571 miliar itu seluruhnya dalam bentuk kegiatan infrastruktur fisik. Dengan usulan sejumlah program yang akan dibiayai dari PEN itu, dipastikan akan memberikan multiplier effect dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Buleleng setelah terpuruk akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) saat membacakan pidatonya dalam sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng, Kamis (19/11) kemarin. Sidang ini terkait pembahasan Rancangan APBD Buleleng Tahun 2021 dengan agenda jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraks-fraksi di DPRD Buleleng. Bupati Agus Suradnyana mengatakan, dampak positif PEN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, parameter Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga Indeks Pembangunan
SIDANG PARIPURNA - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) (kiri) saat menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng membahas RAPBD 2021, Kamis (19/11) kemarin. Manusia (IPM). Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan tidak bisa dilihat hanya dengan peningkatan PAD saja. Tentunya kesejahteraan menjadi tolok ukur. Dengan parameter PDRB dan IPM ini seperti investasi hotel, katanya, akan memberikan pen-
garuh terhadap PAD sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Selain itu, PDRB masyarakat Buleleng juga meningkat. Ada pula investasi yang hanya meningkatkan PDRB tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Seperti pembangunan rumah
sakit dan stadion. Dari segi PAD, dua pembangunan itu tidak sangat berpengaruh namun PDRB akan meningkat. Itu yang dibangun agar berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal. 7 Ekosistem Ekonomi
Dukung Program Gubernur, Dewan Inisiasi Perda Wajib Belajar 12 Tahun
Denpasar (Bali Post) Pandemi Covid-19 diharapkan tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun di Bali. Meskipun siswa dan guru hingga kini masih belum bisa melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka di sekolah, tepatnya sejak pertengahan Maret lalu saat Pemprov Bali menetapkan kebijakan belajar dari rumah, salah satu program prioritas Gubernur Bali dalam visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ ini tetap harus direalisasikan. ‘’Belajar virtual itu banyak hambatannya. Karena tidak ada bimbingan atau pembinaan langsung dari guru, siswa jadi kesulitan menerima pelajaran sesuai kurikulum,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta, Kamis (19/11) kemarin. Masalah berikutnya, lanjut Budiarta, menyangkut jaringan dan kuota internet untuk mendukung kegiatan belajar daring/virtual. Masih ada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan internet, seperti di pelosok-pelosok desa. Selain itu, tidak semua orangtua siswa mampu membeli kuota internet, kendati sudah ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bisa dipakai untuk membeli kuota internet tersebut. ‘’Mungkin juga ada di antara anak-anak didik kita yang ekonomi orangtuanya pas-pasan itu tidak memiliki smartphone. Itu kan salah satu kendala juga,’’ imbuh politisi PDI-P ini. Berbagai hambatan dalam kegiatan belajar mengajar secara virtual, lanjut Budiarta, jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Program itu tetap harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Bali. ‘’Untuk memperkuat program tersebut, kami siap menginisiasi regulasi berupa
Perda tentang Wajib Belajar 12 Tahun sebagai perda inisiatif dewan. Wajib belajar 12 tahun harus memiliki payung hukum agar benar-benar dijalankan dan tidak sekadar menjadi jargon,’’ jelasnya. Di sisi lain, kata Budiarta, pihaknya sangat mengapresiasi Pemprov Bali khususnya Gubernur yang selalu mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dalam APBD. Artinya, Pemprov sudah menjalankan amanah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Belakangan, anggaran untuk sektor pendidikan bahkan melebihi 20 persen. Tidak terkecuali pada Rancangan APBD Induk 2021. Anggaran yang dialokasikan, salah satunya bisa dipakai untuk memperbaiki dan menambah jumlah ruang kelas untuk mendukung KBM tatap muka, serta membangun gedung baru SMA dan SMK. Mengingat, jumlah peserta didik baru yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yakni SMA/SMK terus bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian, pemerintah tidak kewalahan pada saat masa penerimaan peserta didik baru. ‘’Kami sangat mengapresiasi kinerja Gubernur yang sudah memprioritaskan anggaran pendidikan, bahkan lebih dari 20 persen. Oleh
’’Selain memprioritaskan sektor kesehatan, sektor pendidikan juga harus tetap jalan di tengah pandemi Covid-19. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.’’ I Made Gde Putra Wijaya Praktisi Pendidikan sebab itu, Perda tentang Wajib Belajar 12 Tahun harus dirancang sesegera mungkin,’’ tegasnya. Apresiasi positif terhadap kebijakan Pemprov Bali di sektor pen-
’’Kami sangat mengapresiasi kinerja Gubernur yang sudah memprioritaskan anggaran pendidikan, bahkan lebih dari 20 persen. Oleh sebab itu, Perda tentang Wajib Belajar 12 Tahun harus dirancang sesegera mungkin.’’ I Gusti Putu Budiarta Ketua Komisi IV DPRD Bali didikan juga dilontarkan praktisi pendidikan Dr. Drs. I Made Gde Putra Wijaya, S.H., M.Si. Hal. 7 Kesehatan dan Pendidikan
Masyarakat Respons Positif Kebijakan Pemutihan dan Pembebasan Pokok BBNKB-2 Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menggulirkan dua kebijakan strategis untuk meringankan beban masyarakat, khususnya wajib pajak saat pandemi Covid-19. Yakni kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB serta kebijakan pembebasan administrasi pokok terhadap BBNKB-2 (kendaraan second hand). ‘’Di tengah pandemi Covid-19 ini, Gubernur Bali melihat ada beban masyarakat yang cukup tinggi, sehingga beliau berpikir untuk memberikan keringanan kepada masyarakat wajib pajak,’’ ujar Kepala Bapenda Provinsi Bali I Made Santha saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta
Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, Kamis (19/11) kemarin. Seperti diketahui, lanjut Santha, Bali yang mengandalkan sektor pariwisata mengalami kontraksi ekonomi. Hal ini turut berimbas pada perolehan pajak, khususnya PKB dan BBNKB karena terjadi penurunan pendapatan masyarakat. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang kerap disebut pemutihan akhirnya diberlakukan lagi sejak 1 April lalu. Pemutihan yang didasari payung hukum Pergub Nomor 12 Tahun 2020 ini bahkan sudah diperpanjang. Dari semula hingga 28 Agustus, menjadi hingga 18 Desember 2020 dengan terbitnya Pergub Nomor 47 Tahun 2020 yang melanjutkan Pergub Nomor 12 Tahun 2020 sebelumnya. ‘’Pada saat
berakhir 28 Agustus, Bapak Gubernur berpikir karena pandemi masih bergerak sehingga memperpanjang kebijakan pemutihan,’’ jelasnya. Menurut Santha, kebijakan pemutihan nantinya berakhir bersamaan dengan kebijakan pembebasan administrasi pokok terhadap BBNKB-2. Pihaknya mengapresiasi respons masyarakat yang disebut luar biasa. Terkait kebijakan pemutihan, misalnya, sampai saat ini sudah ada 455.000 unit kendaraan yang berpartisipasi. Nilai pajak yang berhasil diperoleh mencapai Rp 271 miliar lebih. Sedangkan untuk pembebasan administrasi pokok BBNKB-2, sudah tercatat 17.000 lebih wajib pajak yang berpartisipasi dengan perolehan Rp 15 miliar lebih. Respons positif dari masyarakat terus diharapkan sampai nanti kebijakan berakhir, 18 Desember 2020. Hal. 7 Kedepankan Prinsip-prinsip
’’Di tengah pandemi Covid-19 ini, Gubernur Bali melihat ada beban masyarakat yang cukup tinggi, sehingga beliau berpikir untuk memberikan keringanan kepada masyarakat wajib pajak.’’ I Made Santha Kepala Bapenda Provinsi Bali