Edisi Selasa 21 Juli 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 303 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

selasa pon, 21 juli 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Kampanye Terbuka Tidak Dilarang

Polres Petakan Lokasi Zona Merah Covid-19

Lima DTW di Tabanan Dibuka

Meski dalam masa pandemi Covid-19, kampanye terbuka terkait pilkada serentak pada 9 Desember 2020 masih diizinkan.

Hanya, semua tetap harus mengacu pada protokol kesehatan.

Polres Badung sudah melakukan mapping lokasi-lokasi zona merah di Kabupaten Badung seperti pasar, tempat keramaian, wantilan, objek pariwisata dan lainnya.

Setelah empat bulan ditutup lantaran pandemi Covid-19, akhirnya lima Daerah Tujuan Wisata (DTW) di wilayah Kabupaten Tabanan resmi dibuka untuk kunjungan wisatawan lokal mulai Senin (20/7) kemarin.

DENPASAR | HAL. 2

Operasi Patuh

Pengendara Motor Tanpa Masker Hanya Diingatkan Denpasar (Bali Post) Polri akan menggelar Operasi Patuh 2020 mulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Polisi akan menilang pengendara sepeda motor dan mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas, meskipun masih situasi pandemi Covid-19. Bagi pengendara motor tanpa masker tidak ditilang, tetapi sebatas diingatkan.

Dikonfirmasi Senin Bali Post/kmb36 (20/7) kemarin, Direktur Kombes Pol. Wisnu Putra Lantas Polda Bali Kombes Pol. Wisnu Putra mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan segala kebutuhan selama operasi tersebut. Jika saat operasi ditemukan pengendara motor tidak mengenakan masker, pihaknya akan mengingatkan agar pakai masker. ‘’Hanya diingatkan kalau ada pengendara motor tidak pakai masker. Tidak ada penilangan pengendara motor tanpa mengenakan masker. Justru, kami akan berikan masker bila stoknya masih ada,’’ ujarnya.

Informasi di lapangan, implementasi Operasi Patuh 2020 berpedoman pada pendekatan humanis dan protokol kesehatan (prokes) mengingat masih dalam adaptasi tatanan kehidupan era baru. Selama operasi ini berlangsung mengedepankan tindakan preemtif, persuasif, dan humanis dengan orientasi mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan prokes. Selain itu menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Ada sejumlah pelanggaran disasar di tengah pandemi Covid-19, di antaranya menggunakan handphone saat berkendara, melintas di atas trotoar, melawan arus, mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI dan balapan di jalan. (kmb36)

BADUNG | HAL. 3

TABANAN | HAL. 4

MEWUJUDKAN SDM PROFESIONAL MENGAWAL DESA ADAT

MENGAWAL Bali memerlukan regulasi yang holistik, komplit dan terukur. Keseimbangan pengawalan alam juga harus sejalan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas. Kini harapan kehidupan yang harmonis menguat sejalan dengan diluncurkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penguatan Desa Adat. Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

’’Pergub Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat akan menjadi rujukan dan regulasi dalam melahirkan SDM profesional dan bertanggung jawab terhadap tata kelola desa adat. Kehadiran pergub ini akan menjadi penguat dalam menjadikan desa adat pilar pengawalan budaya Bali dan sejalan dengan visimisi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.’’

Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum. Wakil Rektor I Unhi Denpasar

OPINI

Paradigma Baru Kesehatan Masyarakat Oleh Made Agus Sugianto, S.KM., M.Kes.

SEHAT merupakan dambaan setiap manusia, karena dalam kondisi yang sehat kita dapat melaksanakan setiap aktivitas tanpa adanya keterbatasan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting.

Oleh karena itu, pola hidup sehat yang baik dan benar merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah infeksi dari berbagai macam penyakit.

Teori H.L. Blum menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan). Menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu dibutuhkan juga tenaga promosi kesehatan (penyuluhan kesehatan masyarakat), karena perilaku masyarakat memiliki kontribusi sebanyak 30% dalam meningkatkan derajat kesehatan. Namun kenyataannya, regulasi yang ada tidak mendukung ketersediaan tenaga promosi kesehatan di fasilitas kesehatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak menyebutkan secara eksplisit tenaga promosi kesehatan. Undang-undang tersebut mengelompokan tenaga kesehatan ke dalam: a. tenaga medis; b. tenaga psikologi klinis; c. tenaga keperawatan; d. tenaga kebidanan; e. tenaga kefarmasian; f. tenaga kesehatan masyarakat; g. tenaga kesehatan lingkungan; h. tenaga gizi; i. tenaga keterapian fisik; j. tenaga keteknisian medis; k. tenaga teknik biomedika; l. tenaga kesehatan tradisional; dan m. tenaga kesehatan lain. Uraian di atas menunjukkan bahwa tenaga promosi kesehatan merupakan bagian dari kelompok ‘’tenaga kesehatan lainnya’’.

Sebagian besar penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok orang sehat. Bambang Sulistomo, Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Kesehatan, memaparkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sakit hanya sekitar 15–20%, dan yang sehat antara 80–85%.

Hal. 7 Penyuluhan Kesehatan

nantinya akan bermuara pada penguatan desa adat yang akan menjadi pengawal jati diri krama Bali.

Oleh karena itu, kualitas prajuru dan SDM desa adat dalam menata pemerintahan dan perekonomian desa adat perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. ‘’Kami di Unhi Denpasar melalui Prodi Hukum Adat di Fakultas Hukum telah dipercaya oleh Gubernur Bali untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada prajuru desa adat,’’ ujar Gelgel, Senin (20/7) kemarin.Gelgel menambahkan, ke depan tata kelola desa adat harus benarbenar dilakukan dengan pendekatan yang jelas, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun manajemen lingkungan. Tata kelola inilah yang ke depan harus diwujudkan agar Bali tetap ajeg.

Hal. 7 Desa Adat Pilar Pengawalan

P

ergub yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketenteraman lingkungan, serta perlindungan wilayah dan krama desa adat, krama tamiu dan tamiu secara berkelanjutan ini pun diapresiasi banyak kalangan. Penjabaran atas pergub ini mutlak memerlukan daya dukung SDM yang profesional dan berkualitas.

Kalangan akademisi menilai pergub ini sejalan dengan gerakan menuju jadagdhita dan keharmonisan hidup di tanah Bali. Harapan ini sangat terbuka jika kesadaran

Jati Diri Lahirkan Karya Unggul Denpasar (Bali Post) Bali kini memiliki payung hukum yang konkret mengenai penguatan dan pemajuan kebudayaan dengan terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2020.

Beberapa isian perda sesungguhnya sudah berjalan, baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang diselenggarakan

pemerintah atau inisiatif seluruh krama Bali. Sebut saja Pesta Kesenian Bali (PKB) yang selama ini rutin digelar setiap tahun. ‘’Tetapi oleh perda, banyak unsur yang dikuatkan lagi. Baik itu dari sisi penyelenggaraannya maupun dari sisi konten kegiatan,’’ ujar Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan ‘’Kun’’ Adnyana, Senin (20/7) kemarin.

Selain itu, lanjut Kun, ada pula beberapa hal baru yang diatur. Di antaranya Festival Seni Bali Jani, Jantra Tradisi Bali dan Perayaan Budaya Dunia di

Bali (world culture celebration). Terkait implementasinya, sesuai rencana akan dimulai akhir Oktober mendatang lewat kegiatan Festival Seni Bali Jani kedua. Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini Festival Seni Bali Jani mengombinasikan format pergelaran langsung dengan penonton/undangan terbatas dan karya seni virtual.

Termasuk dalam pemilihan lomba-lomba. Anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan 2020. ‘’Kita atur dan susun bagaimana menggelar Festival Seni Bali Jani sebagai implementasi pertama penegakan Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini,’’ paparnya.

’’Semua yang nonsakral itu kita wadahi dari lingkup yang paling lokal, terus kemudian kita akan bangun Bali sebagai pusat peradaban dunia.’’

I Wayan ‘’Kun’’ Adnyana Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Untuk Jantra Tradisi Bali, menurut Kun, nantinya digelar untuk menyongsong Pekan Kebudayaan Nasional. Saat ini format yang akan diusulkan masih sangat sederhana.

Jantra Tradisi Bali merupakan wahana untuk mengapresiasi objek berkaitan dengan olahraga tradisional, permainan tradisional, teknologi tradisional, dan usadha. Normalnya, kegiatan ini akan digelar rutin setiap Agustus atau awal September. Sedangkan Perayaan Budaya Dunia akan mulai dilaksanakan 2021, pada November. ‘’Dalam setahun akan ada penyelenggaraan kegiatan budaya yang bersambung sekaligus memunculkan skala atau tingkatan,’’ jelasnya.

Secara keseluruhan, lanjut Kun, diawali dari Bulan Bahasa Bali pada Februari terkait bahasa, aksara dan sastra Bali sebagai fondasi. Berikutnya pada Juni-Juli ada Pesta Kesenian Bali untuk seni tradisi.

Berlanjut Jantra Tradisi Bali, Festival Seni Bali Jani untuk seni modern, kontemporer dan

inovatif, serta puncaknya Perayaan Budaya Dunia di Bali.

Dalam hal ini, segala kualitas lokal juga bisa hadir bersamaan sekaligus sama derajatnya dengan budaya-budaya yang ada di belahan dunia. Isiannya pun lengkap meliputi semua objek penguatan dan pemajuan kebudayaan khususnya yang nonsakral. ‘’Semua yang nonsakral itu kita wadahi dari lingkup yang paling lokal, terus kemudian kita akan bangun Bali sebagai pusat peradaban dunia,’’ terangnya.

Kun menyebut konten dan cakupan setiap event kebudayaan tersebut berbeda satu sama lain, sehingga tidak akan monoton. Setidaknya ada tiga hal yang disasar oleh perda. Pertama, tata nilai kehidupan dan jati diri krama Bali harus berakar pada kebudayaan. Kedua, ada kompetisi sehat untuk melahirkan karya-karya budaya yang unggul. Ketiga, kebudayaan dijadikan haluan untuk menyejahterakan masyarakat lahir dan batin. (kk)

Minimalisasi Dampak Kemiskinan

Perlu Kebijakan Holistik dan Kolaboratif

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 20 JULI 2020

Surya Rp 50.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 50.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 62.785.000 Total Penerimaan Rp 62.835.000

dan partisipasi penduduk Bali juga terbangun dan konsisten.

Menurut Wakil Rektor I Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar Prof.

Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum., kesamaan persepsi bahwa desa adat adalah benteng terdepan kebertahanan Pulau Bali harus terus digaungkan kepada generasi muda Bali. Desa adat yang ajeg dan lestari serta memiliki tata kelola yang bagus juga akan sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam berbagai aspek pembangunan.

I n i

ANGKA kemiskinan di Bali diprediksi meningkat tiga kali lipat atau sebesar 5 persen pada September 2020 mendatang.

Hal ini disebabkan semakin banyaknya orang yang di-PHK, dirumahkan, dan tidak memiliki pekerjaan pasti. Sebab, Bali dominan bergantung pada pariwisata yang notabene paling hebat terkena pukulan pandemi Covid-19.

Pengamat kebijakan publik

Dr. Ida Ayu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP. tidak memungkiri bahwa dampak Covid-19 berkorelasi signifikan terhadap kemiskinan. Terutama bagi masyarakat ekonomi menengah dan rentan. Diakui, sumber pendapatan masyarakat Bali didominasi dari sektor pariwisata dan sektor UMKM, serta pertanian sebagai penopang pariwisata. ‘’Pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata lumpuh, sehingga perekonomian masyarakat yang mengandalkan penghasilan dari pariwisata dan penopang pariwisata juga terpuruk,’’ ujar Sri Widnyani, Senin (20/7) kemarin.

Terlebih, Kota Denpasar

sempat memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang memberi efek stagnan terhadap perputaran perekonomian masyarakat.

Begitu juga daya beli masyarakat berkurang akibat dari berkurangnya penghasilan. ‘’Banyak yang di-PHK, karena perusahaan tidak bisa beroperasi. Masyarakat ekonomi menengah bisa turun kelas menjadi mulai menggunakan tabungan untuk bertahan hidup. Beberapa bulan hidup tanpa penghasilan yang jelas berakibat menjadi kategori miskin,’’ ujar akademisi Universitas Ngurah Rai ini.

Hal. 7 Pengentasan Kemiskinan

Ida Ayu Sri Widnyani

Wayan Ramantha

Selasa Pon, 21 Juli 2020

Lagi, Empat Pasien Covid-19 Dilaporkan Meninggal Denpasar (Bali Post) –

Lima hari berturut-turut, Bali dilanda kabar duka. Per Senin (20/7) kemarin, kembali dilaporkan adanya tambahan pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat empat pasien Covid-19 dilaporkan meninggal. Jumlah ini sama dengan sehari sebelumnya. Untuk sebarannya, Buleleng mencatatkan 2 pasien meninggal, Tabanan 1 orang, dan Badung 1 orang. Kumulatif kasus meninggal menjadi 44 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya, saat dikonfirmasi mengatakan, pasien dari Buleleng keduanya lakilaki berusia 30 tahun dan 62 tahun. “Pasien laki-laki berusia 30 tahun meninggal dunia 15 Juli 2020. Saat dirawat dilakukan thorax foto dengan hasil gambaran masa di paru,” ujarnya.

Menurut Suarjaya, pasien ini masuk ke RS pada 10 Juli lalu dan hasil PCR positif diketahui 15 Juli.

Sedangkan pasien laki-laki berusia 62 tahun memiliki penyakit penyerta DM tipe

2. Pasien masuk ke RS PTN Unud pada 30 Juni 2020 dan hasil PCR positif pada 4 Juli 2020. “Pasien meninggal dunia 19 Juli 2020,” imbuhnya.

Pasien dari Kabupaten Badung yang meninggal dunia, lanjut Suarjaya, merupakan laki-laki berusia 44 tahun. Pasien masuk ke RSUD Mangusada dan diketahui positif Covid-19 pada 14 Juli. Pasien yang memiliki penyakit penyerta gagal ginjal kronis ini meninggal dunia pada 17 Juli 2020. “Untuk yang di Tabanan, laki-laki berusia 47 tahun. Sama dengan

yang di Badung juga memiliki komorbid gagal ginjal kronis,” jelasnya.

Menurut Suarjaya, pasien ini masuk ke RSUP Sanglah pada 14 Juli 2020 setelah hasil PCR positif diketahui 13 Juli 2020. Pasien meninggal dunia 19 Juli 2020. Di lihat dari asalnya, Denpasar mencatatkan 14 pasien meninggal, Badung 11 orang, Gianyar 5 orang, Karangasem 5 orang, Tabanan 2 orang, Bangli 2 orang, Buleleng 2 orang, dan Klungkung 1 orang. Sisanya 2 pasien meninggal adalah WNA. Kasus baru positif Cov-

id-19 juga mengalami penambahan. Jumlahnya mencapai 33 orang, sehingga kumulatif kasusnya sebanyak 2.778 orang. Kabar baiknya, kasus sembuh juga bertambah lebih banyak dari kasus baru.

Jumlahnya 66 orang, sehingga pasien sembuh kini mencapai 2.060 orang.

Untuk kasus aktif mencapai 674 orang. Mereka berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Klaster Baru Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers streaming-nya yang dipantau di Denpasar mengatakan, klaster baru dimungkinkan muncul di

ruang kerja. Untuk itu, protokol kesehatan harus diperhatikan.

Lebih lanjut dikatakan, per pukul 12.00 WIB, sebanyak 14.027 spesimen telah diperiksa. Total sudah ada 1.235.545 spesimen diperiksa. Dari tes tersebut, masih ada penambahan kasus positif sebanyak 1.693 orang, sehingga kumulatifnya mencapai 88.214 kasus. Untuk yang sehat ada penambahan 1.576 orang sembuh, sehingga totalnya menjadi 46.977 pasien. Kasus meninggal bertambah 96 orang, sehingga total kasus menjadi 4.239 orang. (kmb32/kmb18)

88.214 46.977 4.239 2.778 2.060 44

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Rakor Bersama GTPP dan Perbekel/Lurah Se-Kota Denpasar

Rai Mantra Tekankan Fokus Penanganan dan Pencegahan, Waspadai Klaster Upacara Keagamaan dan Perkantoran

Bali Post/ist

LAPORAN - Koordinator Pembahasan Ranperda Gede Kusuma Putra menyerahkan laporan pembahasan kepada pimpinan dewan.

Dewan Khawatir Besaran Silpa akan Tembus Rp 1 Triliun

Denpasar (Bali Post) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) menjadi salah satu yang disoroti dalam Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019. Mengingat, besarannya mencapai Rp 831 miliar lebih atau mendekati 13 persen dari total belanja. Dalam dua tahun terakhir, besaran Silpa sudah mengalami peningkatan di kisaran 10,4 persen. ‘’Tahun 2017, Silpa kita Rp 408,311 miliar lebih. Kalau tidak direm ya… nanti bisa menjadi Rp 1 triliun,’’ ujar Koordinator Pembahasan Ranperda Gede Kusuma Putra dalam Rapat Laporan Pembahasan Pansus di DPRD Bali, Senin (20/7) kemarin. Kusuma Putra menambahkan, dewan meyakini Silpa akan dimanfaatkan dengan baik dan diarahkan untuk program-program prioritas. Tetapi, besarannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian. Silpa cenderung akan bertambah selama RAPBD didesain defisit, namun realisasinya surplus.

Selain Silpa, pihaknya juga menggarisbawahi beberapa persoalan lama yang masih relevan untuk dibicarakan.

Salah satunya menyangkut penerimaan peserta didik baru dan anggaran di sektor pertanian yang masih sangat minim.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, alokasi anggaran untuk sektor pertanian memang sangat kecil yakni 1,8 persen. Terutama untuk menjadikan pertanian sebagai sektor yang strategis dan bisa memberi keberimbangan terhadap struktur ekonomi. ‘’Oleh karena itu, salah satu yang harus kita lakukan meningkatkan anggarannya,’’ ujarnya.

Peningkatan anggaran pertanian, lanjut Sugawa Korry, butuh komitmen yang didorong melalui rekomendasi dewan. Secara bertahap, anggaran pertanian agar ditingkatkan hingga menjadi 5 persen. Rekomendasi dewan tidak langsung menaikkan hingga 5 persen karena mempertimbangkan pula kepentingan sektor lain. Di samping menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah. ‘’Nanti kalau terobosan diversifikasi, kemudian ekstensifikasi PAD itu bisa dilaksanakan, sudah tentu kita akan dorong melalui musrenbang,’’ jelasnya.

Menurut Sugawa Korry, dewan juga merekomendasikan agar bantuan stimulus kepada media massa bukan hanya diberikan kepada perusahaan tetapi juga awak media. Sesuai rencana, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 diketok palu dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (21/7) ini, bersamaan dengan penetapan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Bali Tahun 2020-2050. (kmb32)

Topik : mewujudkan sdm profesional

mengawal desa adat

SEBAGAI upaya untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 berbasis Desa/ Kelurahan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Perbekel dan Lurah serta anggota Gugus Tugas se-Kota Denpasar. Rapat yang digelar secara virtual melalui video conference ini dipimpin langsung Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (20/7) kemarin.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Harian GTPP Covid-19 Kota Denpasar yang juga Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Denpasar I Made Toya, Kepala Balitbang Kota Denpasar Naning Djayaningsih serta OPD terkait lainnya. Dalam arahannya, Rai Mantra melaksanakan evaluasi secara komprehensif

terhadap pola penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Di mana, kebijakan penanganan yang sudah ada saat ini agar terus dimaksimalkan, sehingga percepatan penanganan dan pencegahan dapat dioptimalkan.

Lebih lanjut Rai Mantra mengatakan, di era tatanan normal baru ini masyarakat tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dalam setiap aktivitasnya mampu tetap produktif dan aman Covid-19. “Kami kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran perbekel dan lurah yang hingga saat ini sudah bekerja keras dalam mendukung percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19, namun ke depan tantangan kita semakin berat. Ini diperlukan kebersamaan serta persamaan persepsi untuk memberikan edukasi ke masyarakat, bahwa era tatanan normal baru bukan berarti normal sepenuhnya. Melainkan tetap menerapkan protokol kes-

ehatan,” ujar Rai Mantra.

Rai Mantra juga mengingatkan, saat ini memang benar kasus sembuh terus mengalami peningkatan. Meski demikian, kasus positif juga masih ditemukan, bahkan kasus yang belum diketahui pusat penyebarannya juga mulai muncul.

“Inilah yang tetap harus kita waspadai bersama dan peran masyarakat juga sangat penting, utamanya dalam pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Rai Mantra menambahkan, saat ini potensi adanya klaster baru memang tidak bisa dimungkiri. Di mana mulai ditemukan adanya klaster baru, yakni pada upacara keagamaan dan klaster perkantoran atau tempat kerja. Sehingga peran Satgas Covid-19 di tempat kerja sangatlah penting untuk pencegahan. “Kita harus lebih disiplin lagi, semakin banyak klaster ditemukan.

Ini tak lepas dari tracing yang agresif dan tes masif. Namun

RAKOR - Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) bersama GTPP dan Perbekel Lurah terkait percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Denpasar dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (20/7) kemarin. kita harus waspada dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, jangan abai,” tegas Rai Mantra.

“Namun juga bisa tetap produktif selama penerapan protokol kesehatan diindahkan. Inilah sejatinya tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19. Kuncinya

protokol kesehatan, dan kita bersama termasuk perbekel/ lurah wajib menggencarkan sosialisasi mendisiplinkan masyarakat. Karena kalau tidak demikian, pergerakan perekonomian juga akan semakin lama pulih. Mari lebih disiplin terapkan protokol kesehatan,” ajak Rai Mantra. (ad220)

Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Kampanye Terbuka Tidak Dilarang Denpasar (Bali Post) Hajatan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, mulai ditangani jajaran pelaksana yakni KPU. Tidak terkecuali KPU Denpasar. Jajaran KPU Denpasar sudah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Bahkan, sejumlah regulasi terkait dengan masa kampanye serta pencoblosan sudah pula diatur. Seperti salah satunya tentang kampanye.

Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa

Jaya saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD Denpasar, Senin (20/7) kemarin mengungkapkan, sejumlah persiapan proses pilkada untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah berlangsung. Ada sejumlah kebijakan yang diatur dalam PKPU yang menjadi dasar landasan pelaksanaan semua tahapan pilkada. Termasuk dalam kegiatan kampanye.

Meski dalam masa pandemi Covid-19, kampanye terbuka masih diizinkan.

Hanya, semua tetap harus mengacu pada

protokol kesehatan. Misalnya saja, jumlah peserta harus terukur dengan kapasitas ruangan. Bila kapasitas ruangan 100 orang, maka dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian yang bisa mengikuti kampanye hanya 50 persennya saja. Begitu pula sebelum mengikuti kegiatan, semua harus wajib melakukan perilaku hidup bersih agar terhindar dari Covid-19.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wayan Mariyana Wandhira ini juga terungkap pertan-

yaan dari dewan, terkait kewenangan KPU bila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Terhadap pertanyaan ini, Arsa Jaya menyebutkan KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan.

Dipastikan kewenangan untuk itu akan dilakukan Bawaslu, karena mereka akan selalu hadir dalam setiap kegiatan. Meski demikian, sosialisasi akan lebih diintensifkan KPU kepada masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. (kmb12)

Memasuki Tahun Ajaran Baru (1)

Sekolah Swasta ’’Babak Belur’’, Sekolah Negeri Masih Favorit SEMUA kabupaten/kota di Bali tiap tahun menambah pendirian sekolah negeri baru. Di Denpasar tercatat penambahan satu SMP negeri yakni SMPN 14 dan dua SMA yakni SMAN 9 dan SMAN 10 Denpasar. Makanya pada PPB 2020 dan 2021 ini sekolah swasta di Denpasar ‘’babak belur’’ karena keringnya calon siswa baru.

Di Denpasar ada SMP swasta yang menerima hanya 13 siswa, SMA swasta juga ada menerima 9 siswa dan 16 siswa baru. Itu baru di Denpasar, sementara di kabupaten lain seperti Badung dan Tabanan muncul kebijakan menampung semua lulusan SD dan SMP di sekolah negeri yang membuat pengelola sekolah swasta gigit jari. Apalagi kini ditambah dengan pandemi Covid-19 yang membuat warga luar Bali masih di kampung halamannya atau kebanyakan masih di Jawa.

Sekolah PGRI di Denpasar, menurut Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar Drs. Nengah Madiadnyana, M.M., pada PPDB tahun ini semuanya babak belur, bahkan penurunannya untuk SMP mencapai 55 persen dan SMA-SMK men-

capai 30-40 persen dibandingkan tahun lalu. Bukan karena mutu, namun karena pandemi, turunnya daya beli, penambahan sekolah negeri baru dan penambahan daya tampung di negeri. Ini artinya mindset masyarakat masih mengejar sekolah negeri.

Menurutnya, kehadiran sekolah swasta tak boleh dipandang sebelah mata. Sejak kelahirannya, mereka berjuang dengan semangat mencerdaskan anak bangsa khusus menampung siswa yang tak diterima di negeri. Namun setelah besar mereka patut tetap mendapat perhatian dari pemerintah.

Hal itu dibenarkan Kepala SMP PGRI 9 Denpasar A.A. Ketut Sumitra, M.M., M.Si. bahwa sekolah swasta sangat wirang dengan rakyat dan pemerintah sejak kelahirannya

A.A. Wiratama

Nengah Madiadnyana

A.A. Ketut Sumitra

hingga besar dari sekarang.

Termasuk berperan mengantarkan Denpasar dan Bali mencapai APK melebihi 100 persen.

Jika sekarang mulai kekeringan siswa berarti ancaman bagi sekolah dan hilangnya guru ke depan. Maka ini menjadi problema bagi daerah untuk mengurus ratusan isi perut warganya yang dulu sudah ditangani sekolah swasta.

Kepala SMK PGRI 4 Denpasar Drs. I Ketut Suarya, M.Pd. berprinsip sekolah swasta tak boleh menyerah, melainkan menggenjot diri tampil lebih bermutu. Hanya tantangan pandemi Covid yang tak

bisa dilawan karena warga pendatang tak mungkin bisa hidup dan menyekolahkan anaknya karena tak lagi bekerja. Dia setuju model rekrutmen PPDB di negeri pun perlu dievaluasi.

Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Denpasar A.A. Wiratama mengaku prihatin dengan kondisi sekolah swasta di Denpasar pada PPDB tahun ini. Padahal dari 14.600 lebih lulusan SD, hanya sekitar 4.000 ditampung di SMP negeri. Sisanya menjadi rebutan swasta.

Namun kenyataannya meleset.

Hal ini, dikatakannya, juga akibat dua kabupaten tetangga Denpasar yakni Gianyar dan

Badung juga membuka SMP negeri baru.

Dia mengatakan masyarakat masih menganggap sekolah negeri itu favorit padahal banyak sekolah swasta yang berkualitas. Dengan kondisi ini, katanya, justru memberi harapan baru bahwa ke depan sekolah swasta akan tampil lebih berkualitas daripada sekolah negeri. Dia akan lebih unggul karena siswanya terbatas dan mutu guru berkualitas. Sedangkan sekolah negeri akan menghadapi kendala dalam akreditasi khususnya merahnya Dapodik dan nilai IDS-nya. (sue)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Pon, 21 Juli 2020

Bupati Giri Prasta Terima Dandim 1611/Badung Harapkan Kerja Sama dan Sinergi Tetap Dijaga

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menerima kunjungan silaturahmi Dandim 1611/Badung Kolonel Inf. I Made Alit Yudana bersama istri yang menggantikan Kolonel Inf. Puguh Binawanto di Rumah Jabatan Bupati Badung, Senin (20/7) kemarin. Saat menerima kunjungan dalam suasana kesederhanaan dan penuh rasa kekeluargaan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Kominfo I Gusti Ngurah Jaya Saputra dan Kabag Humas I Made Suardita.

Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta menyampaikan selama ini Pemerintah Kabupaten Badung telah menjalin koordinasi dan kerja sama yang sangat bagus dengan Forkompinda utamanya Dandim. “Untuk itu, saya selaku Bupati dan mewakili Pemkab Badung menyampaikan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dandim beserta jajaran atas kerja samanya selama ini. Selanjutnya dengan kehadiran Dandim yang baru, saya berharap koordinasi tetap terjaga dan lebih ditingkatkan lagi ke depannya,” katanya.

Giri Prasta juga berharap kerja sama dan sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Badung termasuk dengan jajaran TNI/Polri tetap dijaga terlebih pada masa pandemi Covid-19. “Dalam masa pandemi ini, tentunya semua aspek kehidupan masyarakat terdampak. Oleh sebab itu, kami berharap agar sinergitas kami di jajaran Pemkab Badung dengan jajaran TNI termasuk Polri terus dijaga untuk mencegah terjadi gesekan-gesekan di masyarakat,” ujarnya sekaligus me-

ngucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kolonel Inf. I Made Alit Yudana.

Sementara itu, Kolonel Inf. I Made Alit Yudana yang didampingi Perwira Penghubung Kodim 1611 menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan jajaran Pemkab Badung yang sudah menjalin kerja sama yang baik dan selalu mendukung jajaran Kodim dengan memberikan berbagai bantuan seperti sepeda motor, alat bantu vidcon, HT, bantuan masker dan lainnya.

“Tanpa dukungan semua pihak maka kegiatan kami tidak akan berjalan dengan baik, aman dan lancar,” ucap Kolonel Infantri Alit Yudana sembari mohon dukungan dan bantuan agar mampu menjalankan tugas dengan baik untuk masyarakat Kabupaten Badung. (ad219)

SILATURAHMI - Bupati I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menerima kunjungan silaturahmi Dandim 1611/Badung Kolonel Inf. I Made Alit Yudana bersama istri di Rumah Jabatan Bupati Badung, Senin (20/7) kemarin.

Orangtua Siswa Keluhkan Belajar Sistem Daring

Mangupura (Bali Post) –

TUMBUH - BPR Lestari Bali berhasil tumbuh di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini.

Konsisten Tumbuh di Triwulan II 2020

BPR Lestari Bali Siap Genjot Pertumbuhan Kredit MEMASUKI pertengahan tahun 2020, BPR Lestari Bali berhasil tumbuh di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Data kinerja menunjukkan bahwa aset perusahaan tumbuh 8,5% atau Rp 479 miliar year-over-year (YoY) sehingga saat ini mencatatkan aset sebesar Rp 6,1 triliun.

“Kami bersyukur bisa tetap tumbuh. Kuncinya adalah menjaga kepercayaan nasabah. Tim kami selalu meyakinkan bahwa BPR Lestari Bali memiliki cadangan likuiditas yang cukup.

LDR (Loan to Deposit Ratio) tercatat di angka 68,4% dengan reserve fund sebesar Rp 1,8 triliun per Juni 2020,” ujar Pribadi Budiono, CEO BPR Lestari Bali.

Selain pertumbuhan aset, angka penyaluran kredit tumbuh cukup baik. Data menunjukkan penyaluran kredit tumbuh 11,2% atau sebesar Rp 380 miliar (YoY). Hingga Juni 2020 tercatat kredit berada di angka Rp 3,8 triliun.

“Walaupun kondisi pandemi, kami tetap mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi negara ini. Kami tetap melakukan penyaluran kredit modal kerja untuk mensupport para pelaku UMKM untuk bangkit,” tambah Pribadi.

Perlu diketahui juga bahwa pada triwulan II ini, total aset seluruh BPR di bawah naungan Lestari Group sebesar Rp 7 triliun. Terdapat tujuh BPR di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang dioperasikan oleh Lestari Group yaitu BPR Lestari Bali (Denpasar), BPR Lestari Jatim (Malang), BPR Lestari Jateng (Solo), BPR Lestari Banten (Tangerang), BPR Lestari Jabar (Bekasi), BPR Lestari Jakarta (Jakarta Barat) dan yang baru saja diakuisisi adalah BPR Bina Arta Swadaya Yogyakarta yang nantinya akan berubah nama menjadi BPR Lestari Jogja (Jogjakarta). (ad222)

Polres Petakan Lokasi Zona Merah Covid-19

Mangupura (Bali Post) Polres Badung menggelar Apel Kesiapan Pendisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) di Lapangan Mengwi, Senin (20/7) kemarin. Sasaran kegiatan ini adalah pedagang, pembeli, juru parkir, petugas pasar, pengunjung, wisatawan, karyawan dan pengelola objek wisata. Selain itu, Polres telah memetakan lokasi-lokasi zona merah di Kabupaten Badung.

Seizin Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, Wakapolres Kompol Ni Putu Utariani mengatakan, apel tersebut merupakan pengecekan terakhir pelaksanaan pendisiplinan prokes penerapan adaptasi kebiasaan baru di wilayah Kabupaten Badung. Tujuannya, mencegah penyebaran Covid-19.

Merebaknya virus Corona saat ini, menurutnya, merupakan bencana yang dialami oleh seluruh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan sangat signifikan di bidang sosial dan ekonomi serta menjadi ancaman yang paling serius pada kehidupan masyarakat. Hal-hal yang tidak

boleh luput dari pengawasan yaitu cuci tangan, pakai sabun cair, cairan disinfektan, thermogun serta pemasangan spanduk, banner, pamflet dan brosur. Sementara tempat yang diawasi adalah pasar tradisional, pasar modern, objek wisata, tempat ibadah, taman kota, rumah sakit, lapas, banjar, pabrik, tempat pendidikan, rumah makan dan pintu keluar-masuk Bali. ‘’Kami sudah mapping lokasi-lokasi zona merah di Kabupaten Badung seperti pasar, tempat keramaian, wantilan, objek pariwisata dan lainnya. Kami akan lakukan ini bersinergi dengan TNI, Satpol PP dan pihak lain seperti tokoh-tokoh masyarakat,’’ ungkap Kompol Utariani.

Selain itu, Polres Badung tetap memerangi narkoba sesuai komitmen Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose. ‘’Jangan cobacaba bermain dengan barang haram tersebut,’’ tegas mantan Kasatlantas Polres Tabanan dan mantan Kasatbinmas Polresta Denpasar itu. (kmb36)

Lewat ”Bli Komang Bakti”, Kejari Kirim BB Via Kantor Pos Mangupura (Bali Post) Berbagai terobosan dilakukan Kejari Badung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, untuk masyarakat di luar Bali sekalipun yang mempunyai masalah di wilayah Kabupaten Badung. Salah satu layanan yang dilakukan kejaksaan pimpinan Hari Wibowo diberi nama “Bli Komang Bakti” yang kepanjangannya Brigade Layanan Kembali Tilang dan Barang Bukti.

“Hari ini juga kami menerima informasi bahwa salah satu barang bukti yang kami kirim ke Jakarta sudah diterima,” ucap Kajari Badung Hari Wibowo didampingi Kasintel Bamax, Senin (20/7) kemarin.

Layanan pengiriman ‘’Bli Komang Bakti’’ bekerja sama dengan PT Pos. Barang bukti

(BB) dikirim via Pos ke penerima BB atas nama Asty Firdaus di Jakarta, tepatnya di Jalan Panglima Polim XIII, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. BB yang dikirim berupa satu unit iPhone X. BB itu dikirim 16 Juli dan telah diterima oleh yang bersangkutan, Senin kemarin.

“Kami Kejaksaan Negeri Badung berkomitmen terus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Juga berupaya agar layanan yang diberikan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19 ini yang membatasi masyarakat untuk keluar rumah,” ucap Hari Wibowo. (kmb37)

Pembelajaran dengan sistem daring atau online yang diterapkan sejumlah sekolah di Kabupaten Badung, dikeluhkan para orangtua. Pasalnya, sistem pembelajaran jarak jauh ini dinilai membebani lantaran siswa wajib memiliki handphone untuk mengakses pelajaran yang diberikan pihak sekolah.

Bahkan, dalam sebuah surat edaran yang disampaikan salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Petang, siswa diminta membawa HP pribadi untuk pembelajaran daring.

Surat tersebut disampaikan dalam jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Surat ini diunggah oleh orangtua siswa di media sosial (medsos).

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Badung Ketut Widia Astika menegaskan, pi-

haknya tidak pernah meminta atau mengarahkan siswa untuk membawa handphone. ‘’Kami sudah tegaskan kepada seluruh kepala sekolah, baik SD maupun SMP jangan memaksakan siswa membawa HP. Kalau ada yang masih seperti itu, laporkan ke saya,’’ ungkapnya, Senin (20/7) kemarin.

Menurut birokrat asal Kerobokan, Kuta Utara ini, sistem pembelajaran di era kenormalan baru di Badung tidak mesti melalui sistem daring. Sekolah harus memikirkan solusi pembelaja-

ran selain melalui online, sehingga siswa dan orangtua tidak terbebani. ‘’Kami pahami saat pandemi Corona seperti ini ekonomi pasti sulit, HP dijual untuk dibelikan beras. Kalau tidak punya HP, guru akan mengatur sedemikian rupa kalau tidak daring, bisa dengan cara luring (luar jaringan) misalnya,’’ jelasnya.

Pihaknya juga menyikapi siswa yang memanfaatkan fasilitas internet gratis yang disediakan pemerintah di banjar-banjar dalam belajar daring. ‘’Kami harap pihak

desa dan orangtua siswa agar mengawasi dan mengatur anak-anaknya, sehingga tidak terjadi kerumunan. Jangan sampai kita sudah tidak melakukan pembelajaran tatap muka untuk menghindari kerumunan, siswa malah berkumpul di balai banjar,’’ terang mantan Kepala SMKN 1 Kuta Selatan ini.

Widia Astika mengimbau agar protokol kesehatan new normal diterapkan oleh siswa yang memanfaatkan jaringan internet di banjarbanjar dalam pembelajaran daring. ‘’Kami harap orangtua siswa dan perangkat desa yang anak-anaknya memanfaatkan wifi gratis agar tetap menerapkan protokol kesehatan,’’ pungkasnya. (kmb27)

Gardu PLN Rusak Pemilik Layang-layang Diamankan

TIM Opsnal Polsek Denpasar Selatan dan Polresta Denpasar mengamankan pemilik layang-layang, Dewa Ketut Sunardiya (50), di Jalan Pelabuhan Benoa, Gang Rajawali, Pesanggaran, Denpasar, Senin (20/7) kemarin.

Pasalnya, layang-layang kepunyaan pelaku menimpa Bus Bar 150 kV Gardu Induk (GI) Pesanggaran yang mengakibatkan padamnya 3 Trafo Gardu Induk dan Pembangkit Gas di Pesanggaran.

Selain itu, 71.121 pelanggan menjadi korban.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan menjelaskan, pada Minggu (19/7) pukul 15.00 Wita, pelaku bersama anak angkatnya menerbangkan layang-layang jenis bebean di lokasi tanah kosong dekat rumahnya. Setelah diterbangkan dengan panjang tali sekitar 150 meter, pelaku mengikatkan tali layanglayang di pohon singapur dan langsung pulang.

Pukul 16.24 terjadi gangguan listrik yang berdampak padamnya PLN di wilayah Kuta, Denpasar Selatan dan Denpasar Timur sebanyak 71.121 pelanggan. Gangguan tersebut disebabkan oleh layang-layang berukuran besar jatuh tepat di Bus Bar 150 kV Gardu Induk (GI) Pesanggaran.

Petugas dari PT Indonesia Power langsung melakukan pengamanan dan perbaikan.

Bali Post/kmb36

RILIS - Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan merilis penangkapan pemilik layang-layang.

Pukul 17.21, seluruh wilayah yang terdampak sudah normal kembali.

“Pelaku mengetahui tali layang-layangnya putus saat diberitahukan oleh anakanak yang main di tanah kosong tersebut. Namun, pelaku tidak berusaha mencari layangan itu karena telah hilang.

Setahu pelaku, layang-layang tersebut membawa talinya yang putus kurang lebih 100 meter,” ujarnya.

Pukul 19.00 saat pelaku berada di rumah, datang petugas PT Indonesia Power.

Petugas menanyakan pemilik layang-layang jenis bebean

warna hitam yang putus.

Petugas menjelaskan bahwa layang-layang tersebut jatuh dan menimpa gardu listrik di areal PT Indonesia Power.

Gardu terbakar dan terjadi korsleting listrik.

Berdasarkan laporan petugas PT Indonesia Power, Tim Opsnal dipimpin Panit 2 Reskrim Polsek Densel Iptu Nyoman Laba melakukan penyelidikan. Senin (20/7) pukul 12.30, polisi mengamankan pelaku.

“Pelaku dikenakan Pasal 188 KUHP Sub Pasal 409 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama-

lamanya lima tahun, subpidana kurungan satu bulan,” ujar Kombes Jansen didampingi Kasatreskrim Kompol Dewa Gede Putu Anom Danujaya.

Kapolresta menegaskan, pihaknya melakukan tindakan ini bukan untuk menghukum yang bersangkutan, tetapi memberi efek jera bagi yang memiliki hobi layang-layang.

Menurut Manajer Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Bali Selatan, Aulia Urahmat, kerugian meterial akibat kejadian ini sekitar Rp 31 juta. (kmb36)

Dinilai Lambat, Proses Verifikasi Sarana Pariwisata Tuai Keluhan

DPRD Badung Pastikan Segera Panggil Tim Verifikasi

TERIMA KELUHAN - Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa, S.H. didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta mengatakan menerima keluhan mengenai lambatnya proses verifikasi pariwisata.

MENERAPKAN tatanan kehidupan era baru atau new normal, Kabupaten Badung telah membuka beberapa fasilitas pariwisata seperti akomodasi berupa hotel dan vila, destinasi serta atraksi pariwisata. Sebelum fasilitas pariwisata di atas beroperasi, pemilik usaha wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu. Namun, banyak pemilik usaha yang mengajukan protes karena tim verifikasi lambat melakukan proses verifikasi.

Keluhan mengenai lambatnya proses verifikasi itu diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa, S.H. Politisi Partai Golkar asal Mengwi ini akan memanggil tim verifikasi Badung. “Kami akan mengimbau dan memanggil tim verifikasi ke Dewan, sejauh mana dan apa yang sudah dilakukan untuk mem-

percepat dibukanya objek-objek, atraksi dan akomodasi wisata,” ungkapnya didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, Senin (20/7) kemarin.

Ketua DPD Partai Golkar Badung tersebut menekankan, tim verifikasi harus berbuat cepat dan tanggap, karena pendapatan Kabupaten Badung dari pariwisata.

Selain itu, pihaknya berharap tim verifikasi Badung yang sudah ada betul-betul melakukan langkah cepat dan tepat. “Karena tanpa verifikasi, akomodasi pariwisata yang sudah siap beroperasi belum bisa berbuat banyak,” tambahnya.

Di bagian lain, anggota Tim Verifikasi Kesiapan Stakeholder Pariwisata di Kabupaten Badung Menuju New Normal Tourism, Made Ramia Adnyana, saat dimintai konfirmasinya menampik kesan lambat dalam proses verifikasi

akomodasi, destinasi dan atraksi wisata. Menurutnya, mekanisme verifikasi harus dilakukan dengan verifikasi mandiri terlebih dahulu.

“Selanjutnya owner fasilitas pariwisata tersebut mengajukan surat permohonan verifikasi kepada tim. Begitu surat masuk, tim secepatnya turun,” tegasnya.

Dia mengakui memberi prioritas untuk destinasi yang dikunjungi banyak orang. “Ini memang kami yang beri prioritas,” sebutnya. Khusus untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5, tim verifikasi Badung berkolaborasi dengan tim verifikasi Pemprov Bali. “Karena itu, proses verifikasi berjalan normal,” tambahnya.

Menurutnya, di luar hotel berbintang, masih ada ribuan destinasi dan atraksi. “Mungkin ada yang belum mengajukan surat permohonan verifikasi sehingga

tim belum turun sehingga terkesan lambat,” kata Ramia.

Berapa lama waktu normal yang dibutuhkan untuk sebuah verifikasi, ia hanya menyatakan secepatnya tim turun begitu ada surat masuk untuk mohon verifikasi. “Tidak lama-lama amat.

Tim pasti segera turun setelah ada surat permohonan tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, secara umum pihaknya melakukan verifikasi terhadap protokol kesehatan yang harus dilakukan seperti penggunaan masker, penyediaan tempat cuci tangan di air mengalir, hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan. “Satu lagi yang penting adalah mitigasi. Jika ada yang terpapar, apa yang dilakukan dan di mana akan dirawat,” tandas Ramia. (ad217)

Selasa Pon, 21 Juli 2020

Pendidikan

Prodi MKn Pascasarjana Unwar Gelar ’’Workshop’’ Penyempurnaan Kurikulum

JAGA JARAK - Para narasumber dan peserta Workshop Penyempurnaan Kurikulum Prodi MKn Pascasarjana Unwar menjaga jarak saat berfoto bersama.

PROGRAM Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Program Pascasarjana Universita Warmadewa (Unwar) menggelar Workshop Penyempurnaan Kurikulum 2020, Senin (20/7) kemarin. Workshop ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut visi misi Unwar, yaitu bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global 2034.

Selain menghadirkan sejumlah narasumber internal, workshop yang berlangsung selama dua hari (20-21 Juli) ini mengundang beberapa stakeholder, yaitu Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Bali, Pengwil Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Bali dan para alumni yang sudah dilantik menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan workshop

tetap mengedepankan protokol kesehatan tatanan kehidupan era normal baru (new normal).

Kaprodi MKn Pascasarjana Unwar Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum. mengatakan, Workshop Penyempurnaan Kurikulum Prodi MKn bertujuan menindaklanjuti perubahan visi misi Unwar. Sebelumnya, salah satu visi misi Unwar yaitu lingkungan kepariwisataan dan kini menjadi ekowisata. Oleh karena itu, untuk penyesuaian terhadap visi misi tersebut, Prodi MKn memandang sangat penting melakukan penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan visi misi Unwar dan Program Pascasarjana Unwar.

Menurutnya, saat ini visi Prodi MKn Pascasarjana Unwar adalah melahirkan lulu-

Negara (Bali Post) – Sekelompok anak jalanan yang sebagian besar anak di bawah umur, nekat masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Lima anak yang salah satunya perempuan berumur 14 tahun ini menerobos pemeriksaan petugas dengan naik truk sembako.

Anak jalanan asal Pasuruan dan Situbondo itu akhirnya diketahui oleh sopir truk dan di-

turunkan di simpang empat Taman Makam Pahlawan (TMP) Negara. Mereka kemudian diamankan Satpol PP Jembrana, Senin (20/7) pagi kemarin.

Salah satu dari mereka, M. Rifki (19), mengaku nekat ke Bali untuk mengamen di Denpasar. Dari kelima pemuda itu, hanya Rifki yang sudah sering masuk Bali untuk mengamen. ‘’Ini sudah ketiga kalinya saya (diamankan) di sini (Satpol PP

san Magister Kenotariatan yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. ‘’Implementasinya adalah mau tidak mau kurikulum yang dimiliki Prodi MKn harus disesuaikan yang akan diturunkan melalui mata kuliah-mata kuliah yang bakal mendukung visi Unwar yang unggul, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global 2034,’’ ujar Nyoman Sujana.

Direktur Program Pascasarjana Unwar Dr. Drs. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si. menyatakan penyempurnaan kurikulum merupakan salah satu proses penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Ini sangat penting dilakukan oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan visi misi Unwar. Ia mengharapkan melalui Workshop Penyempurnaan Kurikulum ini, Prodi MKn Pascasarjana Unwar bisa melahirkan lulusan yang unggul, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global 2034. Apalagi penyempurnaan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar. ‘’Harapan kita ke depan, apa yang kita cita-citakan bersama akan tercapai sesuai dengan visi Program Pascasarjana yaitu melahirkan lulusan yang unggul, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034,’’ pungkas Rai Sita Laksmi. (ad212)

Masuk Bali Naik Truk Lima Pengamen Diamankan

Bali Post/kmb26

DIAMANKAN – Lima pengamen yang diamankan Satpol PP Kabupaten Jembrana.

Disertai Penyakit Bawaan

Jembrana),’’ ujar Rifki yang berstatus duda.

Ia mengajak anak-anak yang masih di bawah umur untuk sama-sama mengamen di Denpasar. Tetapi mereka hanya bertugas tepuk-tepuk tangan, sedangkan Rifki yang mengamen menggunakan gitar kecil.

Dalam satu hari ia mengaku biasanya mendapat Rp 100 ribu.

Rombongan pengamen ini naik truk saat berhenti di Asembagus dan tidak diketahui sopir truk. Mereka selanjutnya sembunyi di bak truk yang ditutup terpal. Saat masuk ke areal Satpol PP, mereka diminta mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya. Ternyata salah satu anak suhu tubuhnya di atas normal.

Kepala Satpol PP Jembrana I Made Leo Agus Jaya ketika dimintai konfirmasinya mengungkapkan, setelah dimintai keterangan dan didata, sesuai protap mereka dipulangkan ke tempat asalnya. Mereka selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial dan rencananya dites rapid untuk memastikan kesehatannya terkait Covid-19. (kmb26)

Pasien Positif Covid-19 Asal Marga Meninggal

Tabanan (Bali Post) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Kabupaten Tabanan kembali mencatat penambahan satu orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal pada update data, Senin (20/7) kemarin. Pasien laki-laki berusia 47 tahun asal Kecamatan Marga ini meninggal saat menjalani perawatan di RSUP Sanglah, Denpasar.

Informasi yang dihimpun, pasien itu selain terkonfirmasi positif Covid-19 juga memiliki riwayat penyakit bawaan yakni gagal ginjal. Jenazahnya sudah dikubur di setra desa setempat dengan protokol Covid-19 oleh GTPP Tabanan.

Ketua Harian GTPP Covid-19 Tabanan melalui Juru Bicara Kadis Kominfo Tabanan I Putu Dian Setiawan saat dimintai konfirmasinya membenarkan adanya tambahan pasien

terkonfirmasi positif meninggal.

Dengan demikian, pasien positif meninggal di wilayah Kabupaten Tabanan menjadi dua orang.

Dari data yang dihimpunnya, pasien yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang asal Kecamatan Marga ini pertama kali terpapar Covid ketika hendak melakukan cuci darah di salah satu rumah sakit swasta di Tabanan karena penyakit gagal ginjal yang dideritanya.

Sesuai protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19, pihak rumah sakit melakukan skrining untuk mendeteksi kondisi pasien sebelum dilakukan tindakan sesuai penyakit utamanya.

Hasilnya, pasien reaktif sehingga dilanjutkan ke tes swab yang juga menunjukkan positif terpapar Covid-19. Pasien ini kemudian dijemput dan dirujuk ke RSUP Sanglah, namun

setelah beberapa hari menjalani perawatan di ruang isolasi, yang bersangkutan akhirnya meninggal dunia. ‘’Benar, ada satu lagi pasien positif asal Marga meninggal dunia. Langsung dilakukan penguburan dengan protokol Covid,’’ ucap Dian Setiawan.

GTPP Tabanan juga melaporkan adanya penambahan satu pasien terkonfirmasi positif yakni seorang pria berusia 26 tahun asal Kecamatan Kediri yang bekerja di salah satu hotel di Denpasar. Di sisi lain, pasien positif yang dinyatakan sembuh juga bertambah dua orang asal Kecamatan Marga yang sebelumnya menjalani perawatan di UPTD RS Nyitdah, Kediri.

Total akumulasi positif di Tabanan sebanyak 109 orang, 2 meninggal dunia, 93 sembuh dan 14 masih dalam perawatan. (kmb28)

Lima DTW di Tabanan Dibuka

Tiga Lainnya Segera Menyusul

Tabanan (Bali Post) Setelah empat bulan ditutup lantaran wabah pandemi Covid-19, akhirnya lima Daerah Tujuan Wisata (DTW) di wilayah Kabupaten Tabanan resmi dibuka untuk kunjungan wisatawan lokal mulai Senin (20/7) kemarin. Tiga DTW lagi akan menyusul dibuka, namun masih menunggu pemenuhan syarat sertifikasi yang dibutuhkan dalam konsep new normal ala Tabanan, yakni Aman dan Produktif terutama sarana prasarana protokol kesehatan (prokes).

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastutin didampingi Kepala Dinas Pariwisata Tabanan I Gede Sukanada di sela pembukaan DTW Ulundanu Beratan kembali menegaskan bahwa lima DTW yang sudah dinyatakan layak memenuhi syarat sertifikasi di era tatanan kehidupan era baru akan terus dievaluasi oleh tim gugus tugas. Kelimanya yakni DTW Ulundanu Beratan, Kebun Raya Eka Karya Bali, DTW Jatiluwih, DTW Tanah Lot dan The Blooms Garden. Sementara tiga yang akan dibuka adalah Pemandian Yeh Panas Penatahan (Penebel), Pantai Yeh Gangga Sudimara (Tabanan) dan Pantai Soka Antap (Selemadeg).

Tidak menutup kemungkinan objek wisata yang sudah dibuka akan ditutup kembali apabila tidak mampu mempertahankan protokol kesehatan (prokes) atau melanggar protap sesuai yang disyaratkan sebelumnya. Untuk itu, tim dari gugus tugas akan terus melakukan pembinaan agar jangan sampai DTW menjadi klaster penyebaran Covid-9. ‘’Saya minta Dinas Pariwisata selaku leading sector intens mengevaluasi. Kalau terjadi pelanggaran protap kesehatan, wajib ditutup. Jika tidak dijaga

Bali Post/kmb28

BUKA DTW - Bupati Tabanan saat membuka resmi lima DTW di Kabupaten Tabanan untuk wisatawan lokal Bali. dikhawatirkan terjadi klaster baru yang sulit dihentikan mengingat penyebarannya sangat cepat,’’ tegas Bupati Eka. Untuk objek wisata lainnya, Bupati Eka minta Dinas Pariwisata melakukan jemput bola agar mereka segera melengkapi diri dengan prokes sesuai sejumlah item yang disyaratkan. ‘’Jadi, lokasi spot selfie juga harus mengajukan ke Dinas Pariwisata. Tim akan

Bali Post/kmb26

PULANG - Pasien positif Covid-19 yang sembuh dipulangkan dari RSU Negara.

Negara (Bali Post) – Dua pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 asal Kabupaten Jembrana yang dirawat di RSU Negara dan RSUP Sanglah dinyatakan sembuh.

Salah satu pasien merupakan bayi berumur satu bulan asal

Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo. Di sisi lain, RSU Negara kembali merawat satu pasien positif Covid-19 baru, Senin (20/7) kemarin.

Direktur RSU Negara dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata di sela-sela pelepasan

kembali menyala,’’ tutur Adi Priyatno.

Ia menambahkan, khusus wilayah strategis nasional seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, saat terjadi gangguan tidak mengalami pemadaman karena telah dipasang fast automatic transfer switch yang memindahkan sumber pasokan listrik dari satu jaringan ke jaringan lain jika terjadi gangguan. ‘’Bandara karena termasuk objek vital nasional tidak padam. Kami sudah siapkan beberapa sumber jaringan, sehingga ketika

menjelaskan, pasien sembuh pertama merupakan remaja berumur 17 tahun asal Desa Kaliakah. Sementara pasien kedua adalah bayi berumur 1 bulan asal Desa Yehembang Kangin yang sebelumnya dirawat di RSUP Sanglah.

Pasien remaja tersebut berasal dari klaster penyebaran di Banjar Munduk yang sempat dikarantina wilayah. Sebelumnya ayahnya juga sempat dirawat di ruang isolasi RSU Negara, tetapi sudah sembuh dan dipulangkan pada Jumat (17/7) lalu. Ikut dipulangkan satu pasien PDP (37) asal Batuagung, Kecamatan Jembrana.

“Baik pasien positif maupun PDP dinyatakan sembuh hasil tes swab negatif dua kali berturut turut,” terangnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jembrana juga menyampaikan

tambahan satu kasus terkonfirmasi positif. Pasien asal Yehembang Kangin ini masih ada kerabat dengan pasien bayi yang sudah sembuh. Pasien itu merupakan nenek dari bayi 1 bulan sebelumnya. Dari hasil swab, nenek bayi tersebut terkonfirmasi positif dan akhirnya dirawat di RSU Negara.

Dengan demikian, jumlah pasien terkonfirmasi positif di Jembrana bertambah menjadi 54 orang dan yang sembuh 47 orang. “Pasien ke-54 ini hasil tracking GTPP Jembrana terhadap bayi 1 bulan yang dinyatakan positif. Kami juga lakukan tes swab kepada kedua orangtuanya, hasilnya negatif. Ternyata yang terkonfimasi positif neneknya (orangtua dari ayah bayi 1 bulan),” papar Jubir GTTP Jembrana dr. I Gusti Agung Putu Arisantha. (kmb26)

Tabanan (Bali Post) DPRD dan eksekutif sepakat menetapkan dua ranperda menjadi perda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabanan yang dilakukan secara virtual, Senin (20/7) kemarin. Menariknya, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga memimpin rapat paripurna dari Kantor Manajemen DTW Ulundanu Beratan di selasela peresmian pembukaan kembali lima DTW. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti juga mengikuti rangkaian rapat paripurna di tempat yang sama.

Dua ranperda yang disepakati untuk disahkan menjadi perda yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pengesahan tersebut ditandai penandatanganan berita acara oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti bersama Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I

Made Dirga didampingi para wakilnya melalui media video conference. Selanjutnya ranperda tersebut disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi.

Sidang juga diikuti oleh Forkopimda Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, instansi vertikal dan BUMD, Sekda, Sekwan, para Asisten, serta OPD di lingkungan Pemkab Tabanan. ‘’Sesuai mekanisme, ranperda tersebut telah dibahas serta masing-masing komisi sudah memberikan tanggapan dan masukannya. Masing-masing fraksi juga telah memberikan pendapatnya dan sepakat melaksanakan rapat paripurna kesepakatan bersama antara Bupati Tabanan dan DPRD Kabupaten Tabanan,’’ terang Made Dirga.

Bupati Eka mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kabupaten Taban-

Dua Ranperda Disepakati Jadi Perda

Imbau Masyarakat Hindari Main Layang-layang Dekat Jaringan Listrik Segera setelah kejadian, PLN mengatasi gangguan listrik karena layang-layang tersebut dengan memindahkan pasokan listrik (manuver) dari GI Pemecutan, GI Sanur, GI Bandara dan GI Nusa Dua. Kejadian ini sempat mengakibatkan padam selama 23 menit. ‘’Ketika terjadi gangguan, petugas kami segera ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan. Kami lakukan manuver jaringan dari GI Pemecutan, GI Sanur, GI Bandara dan GI Nusa Dua. Prosesnya 23 menit listrik

berian diskon tiket masuk 20 persen sampai akhir Agustus mendatang. ‘’Selama ini pengunjung Ulundanu kebanyakan wisatawan asing dan domestik Nusantara,’’ ucapnya.

Selama empat bulan, DTW Ulundanu Beratan kehilangan pendapatan Rp 12 miliar.

Sebelum ada pandemi Covid-19 atau saat normal, pendapatan mencapai Rp 36 miliar per tahun. (kk)

Cucu Sembuh, Nenek Positif Covid-19

Kurang dari 30 Menit, PLN Berhasil Pulihkan Gangguan Listrik Akibat Layang-layang

PLN berhasil memulihkan kembali gangguan kelistrikan akibat layang-layang pada Minggu (19/7), yang menyebabkan wilayah Kuta, Denpasar Selatan dan Denpasar Timur sempat mengalami listrik padam. General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Adi Priyatno, menjelaskan layang-layang berukuran besar jatuh tepat di Bus Bar 150 kiloVolt (kV) Gardu Induk (GI) Pesanggaran, sehingga menyebabkan pasokan listrik ke beberapa wilayah terhenti dan menyebabkan padam.

turun untuk mengecek kelayakan protap kesehatannya.

Jika dirasa sudah barulah dibuka,’’ terangnya.

DTW Ulundanu Beratan melalui Manajer Operasional I Wayan Mustika mengaku belum berani memasang target, karena dalam uji coba pada Minggu (19/7) jumlah kunjungan wisatawan domestik Bali hanya di angka 500 orang. Pihaknya menerapkan sistem paket dan pem-

satu jaringan mengalami gangguan, bisa dialirkan oleh jaringan yang lain,’’ tambahnya.

Hingga Juli ini, tercatat 74 kali padam terjadi di sekitar wilayah Bali yang disebabkan oleh gangguan layang-layang. PLN bekerja sama dengan Gubernur Bali, Kapolda, Pangdam, Majelis Desa Adat dan tokoh masyarakat telah melakukan sosialisasi untuk mengimbau masyarakat tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, memastikan layang-layang tidak jatuh

menimpa jaringan listrik, serta tidak mengambil sendiri layang-layang yang tersangkut di jaringan listrik karena sangat berbahaya. ‘’Kami imbau masyarakat untuk tidak bermain di dekat jaringan, karena selain berbahaya bagi diri sendiri, juga bisa menyebabkan pemadaman listrik yang merugikan banyak orang,’’ imbuh Adi Priyatno. (ad214) PULIHKAN LISTRIK – Petugas PLN memulihkan gangguan listrik akibat layang-layang.

Bali Post/ist

RAPAT PARIPURNA - Bupati Tabanan dan Ketua DPRD Tabanan saat mengikuti rapat paripurna secara virtual di DTW Ulundanu Beratan. an atas telah disetujuinya dua ranperda menjadi perda. ‘’Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kerja sama kami dengan DPRD dan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah senantiasa terus ditingkatkan,’’ ucap Bupati Eka seraya berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan dalam pengabdian untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang Sejahtera, Aman dan Berprestasi. (kmb28)

Selasa Pon, 21 Juli 2020

Bupati Mahayastra Letakkan Batu Pertama Pembangunan TPS3R di Bedulu BUPATI Gianyar I Made Mahayastra meletakkan batu pertama pembangunan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Bedulu. TPS3R itu dibangun di sebelah selatan Pura Dalem Puri Pura Samuan Tiga, Senin (20/7) kemarin.

Pembangunan TPS3R Desa Bedulu itu didanai anggaran Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali sebesar Rp 600 juta. Waktu pengerjaan proyek itu selama 104 hari kalender.

Sejak tiba di lokasi hingga akhir acara, Bupati Mahayastra memberikan apresiasi sekaligus bangga dengan semangat KSM Desa Bedulu dengan binaan DLH Gianyar mengelola TPS3R tersebut. ‘’Melalui TPS3R ini kita harus makin bersahabat dengan sampah. Sampah itu bisa bernilai ekonomi. Karena hasil olahan TPS 3R ini bisa kita jual, baik berbentuk pupuk atau bahan lain,’’ ujar Bupati asal Desa Melinggih

Kecamatan Payangan ini, usai peletakan batu pertama.

Bupati Mahayastra mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu Gianyar dan mendukung program-programnya terutama di bidang lingkungan. Dikatakannya, di suatu daerah yang berkembang, apalagi maju, permasalahan utama yang dihadapi sampah. ‘’Dan saya juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Syukur kali ini saya dibantu instansi lain baik dari LSM maupun dari PUPR. Atas bantuan itu terima kasih,’’ kata Bupati Mahayastra.

Dijelaskannya, akhir tahun lalu dia meresmikan Bank Daur Ulang Bedulu (Badaulu), di lokasi yang sama. Sebuah bank daur ulang sampah yang dikelola masyarakat Bedulu hasil kerja sama dengan PT Pegadaian Denpasar. ‘’Saya pernah sampaikan saat peresmian bank sampah tahun lalu.

Kita harus bersahabat dengan sampah. Kalau sampah diajak bersahabat artinya dia kita kelola, kita kembalikan ke

PELETAKAN BATU PERTAMA - Bupati Gianyar I Made Mahayastra meletakkan batu pertama pembangunan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Bedulu yang bertempat di sebelah selatan Pura Dalem Puri Pura Samuan Tiga, Senin (20/7) kemarin. unsurnya, kita daur ulang. Kalau bermusuhan, kita buang ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Ada ke sungai, ada dibakar dan lainnya,’’ kata Mahayastra.

Bupati Mahayastra men-

APBD 2019 Sisakan Silpa Rp 40,1 Miliar

RAPAT PARIPURNA - Bupati Suwirta saat menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019.

Semarapura (Bali Post) – Lembaga DPRD Klungkung kembali menggelar rapat paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Klungkung TA 2019, Senin (20/7) kemarin. Pada kesempatan itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta memberikan penjelasan di hadapan seluruh anggota DPRD Klungkung di Ruang Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung. Bupati membeberkan seluruh penggunaan anggaran tahun 2019. Selain banyak capaian sesuai target, rupanya masih ada Silpa (Sisa Lebih Penggunaan

Anggaran) sebesar Rp 40,1 miliar.

Bupati Suwirta mengatakan perhitungan Silpa sebesar itu, termasuk di dalamnya Silpa yang berasal dari Silpa DAK, Silpa DAU, Silpa DBH CHT, Silpa BLUD, Silpa Dana BOS, Silpa Dana JKN dan Silpa BKK. Ini merupakan dana terikat dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan dan juknis tersendiri.

Pada kesempatan ini, Bupati Suwirta juga memberikan penjelasan perihal sorotan DPRD sebelumnya tentang tindak lanjut sejumlah temuan BPK. Pihaknya

mengaku sudah mengambil langkah-langkah strategis.

Penyelesaian tindak lanjut mengenai rekomendasi LHP itu sudah mencapai 96,43 persen. Sisanya masih dalam proses penyelesaian, agar sesuai rekomendasi dan rencana aksi yang sudah disusun untuk Juli dan Agustus.

Secara umum pendapatan daerah dari target sebesar Rp 1,23 triliun, realisasinya Rp 1,21 triliun atau mencapai 98,15 persen. Dari besaran pendapatan daerah sebesar itu, terdiri dari realisasi PAD sebesar Rp 225 miliar. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp 892 miliar. Lain-lain pendapatan yang sah, terealisasi sebesar Rp 97 miliar.

Sementara belanja daerah tahun anggaran 2019 setelah perubahan realisasinya mencapai Rp 1,19 triliun dari anggaran sebesar Rp 1,25 triliun. Dari jumlah itu, Belanja Operasional realisasinya sebesar Rp 1,05 triliun dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 129 miliar. ‘’Ada juga belanja tak terduga sebesar Rp 500 juta.

Sampai akhir tahun anggaran tidak ada realisasi,’’ katanya.

Selain itu ada juga transfer bagi hasil ke desa, dari Pos Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 9,2 miliar, terealisasi 100 persen. ‘’Memperhatikan realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan, maka pelaksanaan APBD 2019, menyisakan anggaran berupa Silpa sebesar Rp 40,1 miliar,’’ kata Suwirta. (kmb31)

Keluar dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19

Bali Perlu Bangun Pertanian hingga Industri Kreatif Masyarakat Bali diajak membangun harapan baru, untuk bisa keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19. Salah satunya membangun sektor pertanian hingga industri kreatif berbasis budaya dan digital. Hal ini terungkap dari pabligbagan yang diselenggarakan Puri Kauhan Ubud yang digelar secara virtual, Minggu (19/7) lalu. Apa kiat-kiat efektif dari pemikiran ketiga dubes itu, agar Bali bisa keluar dari krisis secara elegan?

PABLIGBAGAN yang mengambil tema ‘’Menjejaki Wellbeing Economy & Wellnes Tourism’’ itu menghadirkan tiga duta besar (dubes) asal Bali sebagai narasumber yakni Dewa Made Juniarta Sastrawan (Dubes RI untuk Zimbabwe dan Zambia), I Gusti Ngurah Ardiyasa (Dubes RI untuk Sri Lanka dan Maladewa) dan I Gede Ngurah Swajaya (Dubes RI untuk Singapura).

A.A. GN Ari Dwipayana selaku Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud menyampaikan pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga tentang dua hal. Mulai situasi krisis yang membuat masyarakat paham berbagai kekurangan. Karena itu, beberapa hal harus diperbaiki seperti sistem ekonomi, sistem kesehatan maupun sistem perlindungan sosial. Kedua, pandemi memberikan momentum mewujudkan tatanan kehidupan Bali era baru yang lebih baik.

Dubes Swajaya menyampaikan terkait pentingnya keseimbangan baru dengan cara diversifikasi perekonomian Bali, sehingga untuk memperkuat resiliance Bali itu tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata. Swajaya menawarkan tiga sektor yang penting diperkuat. Mulai pertanian densitas tinggi berbasis teknologi, industri kreatif berbasis budaya dan ekonomi digital. ‘’Sedangkan sektor pariwisata perlu shifting ke pariwisata premiun class dan personal tourism,’’ katanya.

Dubes Ardiyasa mengangkat soal pentingnya Bali kembali ke konsep wellbeing economy, yang memiliki akar kuat pada nilai-nilai Tri Hita Karana. Dalam konsep wellbeing economy, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi berdasarkan nilai-nilai keseimbangan antara manusia, budaya dan alam Bali. ‘’Pentingnya mengangkat manusia Bali sebagai subjek utama bukanlah sebagai objek. Untuk memperkuat manusia Bali, penting dibuka akses pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial,’’ katanya.

Dikatakan, potensi untuk mengembangan wellness tourism sangat besar, karena Bali sudah memiliki kearifan lokal yang kaya. Seperti manuskrip pengobatan tradisional. Tinggal bagaimana menyambung antara warisan tradisi itu dengan standar-standar kesehatan modern. ‘’Itu bisa dilakukan melalui uji klinis maupun sertifikasi. Dengan cara itu, identitas wellness tourism bukan sekadar artifisial atau pajangan tetapi betul-betul hidup dalam keseharian masyarakat Bali,’’ imbuhnya.

Dubes Sastrawan menekankan tantangan baru pada swasembada dan swadaya.

Menurutnya, dua hal ini perlu dibangun lagi. Bukan hanya karena global supply chain terganggu, tetapi setiap negara fokus pada urusan domestik. Ia mengajak menata lagi sektor pariwisata Bali, baik dari sisi penyiapan destinasi, services maupun juga rebranding. (nik)

gajak seluruh masyarakat Gianyar agar secara bersamasama menyelesaikan persoalan sampah ini. Dirinya kesulitan mengelola sampah bermula masyarakat yang kesulitan memilah di rumah

tangga. Seiring tekad masyarakat bersaing dengan baik. Kesulitan itu mengubah kesadaran warga, sampah itu lalu dipilah dari rumah tangga. ‘’Makin banyaknya ada TPS3R di desa-desa, itu merupakan bukti masyarakat Gianyar makin bersaing jadi yang terbaik,’’ jelas Ketua DPC PDI-P Gianyar ini.

Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS3R ‘’Bedulu Bisa’’, Pande Putu Mertayasa, yang juga Manajer Badaulu mengatakan TPS3R yang sedang dibangun ini adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Semua jenis sampah yang dihasilkan masyarakat Desa Bedulu dikelola di sini. Dengan dibangunnya TPS3R ini dipercaya mengedukasi masyarakat memilah sampahnya sendiri. ‘’Persoalan selama ini, masyarakat bingung mau dibawa ke mana sampahnya itu. Kalau dikelola sendiri edukasinya masih kurang.

Dengan dibangunnya TPS3R ini sekaligus edukasi ke masyarakat maka pengelolaan

sampah di sini jadi produktif,’’ kata Mertayasa.

Produksi sampah masyarakat Desa Bedulu mencapai dua ton per hari, baik organik dan anorganik dari 11 banjar dan sekitar 2.600 KK. Masyarakat Bedulu harus memilah sampahnya sendiri. Apalagi jadwal pengambilan sampah organik dan anorganik oleh armada sampah yang dikelola oleh bank sampah dilakukan pada hari dan waktu berbeda. ‘’Jika sampah tidak dipilah masyarakat, maka TPA di sini akan kewalahan mengolahnya,’’ tegas Mertayasa.

Pada kesempatan itu juga ditunjukkan bagaimana TPS3R itu nantinya beroperasi dan produk-produk yang dihasilkan. Disebutkan oleh Konsultan Bank Sampah Badaulu sekaligus Founder Siotonk, Ida Bagus Gede Adhitya. Sampah organik yang diolah itu akan menghasilkan berbagai produk. Seperti pupuk organik cair, kompos, dan lain-lain. Dari fermentasi sampah organik, cairan yang dihasilkan bisa dimanfaat-

kan menjadi desinfektan, hand sanitizer, fogging sarang nyamuk sekaligus bisa sebagai pupuk. ‘’Ini sudah diuji klinis, ini aman dan murni organik,’’ kata Gus Adhitya.

Bank Sampah Desa Bedulu adalah salah satu pengguna Siotonk atau sistem informasi online tempat olahan organik yang merupakan komposter digital. Menurut Gus Adhitya, Gianyar menduduki peringkat pertama se-Bali sebagai pengguna terbanyak Siotonk.

Siotonk menghasilkan produkproduk buangan. Di antaranya bioaktivator, pupuk organik cair, pupuk organik padat, larutan organik multifungsi, dan pakan ternak berupa probiotik dan maggot. ‘’Seharusnya Gianyar sudah bisa zero waste. Dilihat dari pengelolaan sampahnya. Gianyar telah berhasil mengimplementasikan Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Semoga kebijakan Bapak Bupati Gianyar bisa membawa Gianyar menjadi zero waste,’’ harap Gus Adhitya. (ad213)

Warga Desa Sakti Geram Proyek Jalan Serobot Hutan Lindung

Semarapura (Bali Post) Warga Desa Sakti, Nusa Penida, geram melihat aktivitas proyek jalan di wilayahnya. Sebab, proyek jalan sepanjang sekitar satu kilometer itu telah menyerobot tanah negara yang berstatus hutan lindung. Warga sekitar lantas turun ke lokasi, Senin (20/7) kemarin, untuk mengetahui siapa oknum yang telah melakukan penyerobotan hutan lindung untuk proyek jalan itu.

Pantauan di lokasi, proyek itu baru sebatas pembuatan badan jalan. Lebarnya sekitar lima meter lebih. Sedangkan panjangnya mencapai satu kilometer lebih. Informasi yang diperoleh dari warga sekitar, di dekat proyek jalan itu rencananya dijadikan tempat selfie. Pasalnya, lokasi itu cukup strategis. Berada di daerah ketinggian menghandap langsung Pantai Crystal Bay. Objek wisata itu cukup dikenal di Nusa Penida.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, I Nengah Setar, menyoroti proyek jalan itu.

Dia mempertanyakan, kenapa proyek jalan yang dibuat sekelompok oknum itu memanfaatkan tanah negara itu bisa bebas terlaksana tanpa ada pengawasan. Dia sempat mendengar proyek ini dihentikan Dinas Kehutanan. Alasannya, hal itu jelas sebuah pelanggaran berat. ‘’Tetapi kami heran, kenapa tidak sejak awal. Kalau seperti ini terus.

Jadi, banyak hutan lindung jadi korban,’’ sorotnya.

Dia sendiri memang keras menentang proyek jalan yang

telah menyerobot tanah negara itu. Apalagi dibangun di dekat Pura Segara Penida.

Maka, dia mendesak pemerintah agar tegas menghentikan total pelaksanaan proyek jalan itu, agar hutan lindung tetap terlindungi dan dilestarikan.

Sehingga hutan lindung itu tidak beralih fungsi menjadi beraneka macam kepentingan ilegal.

Terkait proyek jalan yang jelas-jelas dibangun di atas tanah negara itu, sejauh ini belum ada tindakan tegas dari pemkab kepada oknum yang sudah membuldozer tanah negara itu. Dia meminta pemerintah tidak tebang pilih terkait penegakan aturan.

Sebab, dia sendiri pernah punya pengalaman tanah hak miliknya yang sudah bersertifikat di Penida, malah diklaim sebagai tanah negara. Bahkan ada oknum warga melaporkannya ke polisi. Padahal, sertifikatnya sudah lama ada, sebelum dipersoalkan. ‘’Jika ada tanah milik saya itu dulunya adalah tanah negara dan pemerintah menghendaki untuk kepentingan masyara-

DIPERSOALKAN - Tokoh masyarakat, Nengah Setar (kiri), bersama sejumlah warga saat turun langsung ke lokasi hutan lindung yang dipersoalkan. kat Nusa Penida, saya malah siap menyerahkan tanahnya,’’ tegasnya.

Namun, pemerintah harus bertindak adil. Tanah negara yang sudah bersertifikat itu atas nama orang lain. Termasuk yang menjadi penyanding tanahnya, juga harus dikembalikan kepada negara.

Warga sekitar benar-benar tidak tahu siapa oknum yang sudah melakukan penyerobotan hutan lindung itu. Selama ini, juga belum pernah ada sosialisasi kepada warga setempat. Warga lainnya, Wayan Sugik, menyampaikan tiba-tiba di lokasi itu sudah ada alat berat langsung bekerja membuat badan jalan. ‘’Saya tahu tanah itu

hutan lindung. Karena dulu orangtua saya pernah menggarap lahan di dekatnya.

Dulu nanam singkong di sana.

Setelah orang tua meninggal, saya tidak lanjut mengarapnya, karena memilih bekerja di sektor pariwisata,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, A.A Ngurah Kirana, saat dihubungi perihal persoalan ini, nampak kaget. Dia berjanji segera turun ke Nusa Penida untuk melakukan pengecekan. Dia ingin memastikan apakah areal tanah itu masuk aset provinsi atau pemkab. Termasuk segera berkoordinasi dengan pihak Provinsi Bali. (kmb31)

Bangunan Bekas RSU Tertutup Semak

Dewan Dorong Pemkab Bangli Mohon ke Pemprov Bangli (Bali Post) Bangunan bekas RSU Bangli yang sudah lima tahun lebih dikosongkan, kondisinya semakin memprihatinkan. Lama tidak terurus, bangunan yang berlokasi di Kelurahan Kawan itu mulai tak terlihat akibat tertutup semak. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli terkesan cuek dengan kondisi itu. Alasannya, aset bangunan itu bukan milik pemkab. Di sisi lain, dewan mendorong pemkab mengajukan permohonan ke Pemprov Bali agar aset itu bisa dihibahkan.

Berdasarkan pantauan, kondisi bangunan bekas RSU Bangli itu kini telah dipenuhi semak. Terutama di

sisi timurnya. Bahkan saking rimbunnya, sebuah bangunan di ujung timur yang sebelumnya masih terlihat dari jalan raya, kini sudah ‘’menghilang’’ lantaran tertutup semak hingga ke bagian atapnya. Terbengkalainya bangunan bekas rumah sakit itu selama ini, selalu menjadi perhatian masyarakat. Sebab, kondisinya merusak pemandangan. Terlebih lokasinya berada di pinggir jalan raya sebelum traffic light.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli Gusti Laksana dikonfirmasi hal itu mengatakan, pihaknya tidak punya kewenangan melakukan pembersihan terhadap areal bekas RSU itu, karena aset

itu bukan milik Pemkab Bangli. Melainkan milik Pemerintah Provinsi Bali. Pihaknya hanya membantu melakukan pembersihkan di areal bekas rumah sakit itu kalau ada permintaan baik dari Pemprov maupun Pemkab Bangli. ‘’Kalau tidak ada permintaan, ya… tidak. Karena itu bukan kewenangan Pemkab Bangli,’’ terangnya.

Terakhir kali, pihaknya mengerahkan sejumlah petugasnya untuk membersihkan areal bekas rumah sakit itu, sekitar tiga bulan lalu. Atas permintaan Bagian Umum Pemkab Bangli.

Gusti Laksana tidak tahu secara pasti, apakah bekas RSU Bangli itu sudah sempat dimohonkan Pemkab ke Pem-

prov Bali untuk dihibahkan. ‘’Dulu informasinya pernah dimohonkan akan digunakan taman kota. Apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak.

Saya kurang tahu,’’ pungkasnya.

Anggota DPRD Bangli Gusti Triana Putra mendorong Pemkab Bangli untuk memohonkan bekas RSU Bangli itu ke Pemprov Bali, agar aset itu bisa dihibahkan. Mumpung Gubernur Bali sekarang satu partai dengan kepala daerah di Bangli. Menurutnya, jika diberikan, bekas rumah sakit itu bisa dimanfaatkan pemkab. Seperti ruang terbuka atau tempat rekreasi bagi masyarakat. ‘’Atau jadi hotel di wilayah kota Bangli,’’ ujarnya. (kmb40)

Gianyar (Bali Post) Kejaksaan Negeri Gianyar melakukan pemusnahan barang bukti (BB) kasus narkotika dan

tindak pidana umum lainnya. Pemusnahan BB itu digelar di halaman Kantor Kejari Gianyar, Senin (20/7) kemarin. Seluruh barang

bukti yang dimusnahkan itu merupakan rampasan dari terdakwa yang telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap. ‘’Barang bukti yang kami musnahkan itu merupakan BB yang dirampas dari para terdakwa yang sudah divonis bersalah serta berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Gianyar dari bulan Juli 2019,’’ ucap Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Agung Mardiwibowo, Senin kemarin.

Barang bukti terbanyak, kata Mardiwibowo, berupa narkotika jenis ganja sebesar 1.114 gram atau 1,114 kilogram milik terpidana Mario Sulaeman yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan pidana penjara 11 tahun dan denda dua miliar rupiah. Selain itu barang bukti dari terpidana I Gede

Kamiar Widyawan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu 37,07 gram dan jenis pil ekstasi sebanyak 72 butir.

Proses pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar di areal halaman Kejari Gianyar. Di samping barang bukti jenis narkotika, dimusnahkan pula barang bukti lainnya. Seperti senjata api, pisau, mesin sensor, mesin circle, cangkul, sekop dan lainnya.

Terkait capaian selama setahun belakangan, Agung Mardiwibowo menceritakan Kejari Gianyar telah menangani 205 perkara tindak pidana umum yang sudah inkracht. Selain itu satu tindak pidana khusus berupa tindak pidana korupsi yang statusnya telah inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap. (kmb35)

Kejari Gianyar Musnahkan BB Kasus Narkoba

PEMUSNAHAN BB - Suasana pemusnahan barang bukti di halaman Kejari Gianyar, Senin (20/7) kemarin.

Selasa Pon, 21 Juli 2020

Bupati Mas Sumatri Apresiasi Bantuan Scholars of Sustenance (SOS) bagi Warga Terdampak Covid-19

BUPATI TERIMA BANTUAN SOS - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri saat menerima bantuan Scholars of Sustenance (SOS) bagi warga terdampak Covid-19, Senin (20/7) kemarin.

Satnarkoba Tangkap 10 Orang Penyalahgunaan Narkoba Singaraja (Bali Post) Sebanyak 10 pelaku penyalahgunaan narkoba berhasil dibekuk Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Buleleng.

Tujuh orang tersangka itu ditangkap di Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Busungbiu, sedangkan tiga tersangka lainnya ditangkap di Kecamatan Sukasada. Kasus ini berhasil diungkap pertengahan Juni 2020 dan pertengahan Juli 2020. Dari para tersangka itu, dua orang di antaranya terindikasi mengedarkan barang ‘’haram’’ itu di Den Bukit.

Kasat Narkoba AKP Made Derawi seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, Senin (20/7) kemarin mengatakan, tersangka yang diungkap pertengahan Juni 2020 itu yaitu Komang A alias Koming, Gede AW, Dewa Putu B, Nyoman S, Putu DS, I Gede SW, Wayan S. Dari tujuh kasus itu, pihaknya menyita sabu-sabu seberat 4,41 gram. Sedangkan kasus yang diungkap pertengahan Juli 2020 yaitu I Ketut AH, I Gede YS, dan Nyoman S alias Malen. Barang bukti yang berhasil disita sebanyak 1,27 gram sabu.

Kasus penyalahgunaan narkoba itu, kata Made Derawi, berhasil diungkap selain berkat penyelidikan anggotanya di lapangan juga berdasarkan laporan masyarakat yang mengetahui terjadinya aksi penyalahgunaan narkoba itu. ‘’Selama petengahan Juni dan Juli 2020 ini berhasil kita ungkap. Mereka bukan saja sebagai pemakai, juga terindikasi pengedar. Karena itu pasal yang kita sangkakan selain pemakai juga pasal pengedar,’’ katanya.

Made Derawi menambahkan, untuk mengungkap kasus ini, pihaknya menerjunkan anggotanya melakukan penyelidikan intensif di lapangan. Hal itu penting, untuk mengungkap pelaku pemasok narkoba kepada para pengedar atau pemakai itu.

Karena itu, pihaknya tidak henti-hentinya meminta peran aktif masyarakat membantu kepolisian, mengungkap pelaku kejahatan narkotika itu sampai keakarakarnya. ‘’Masih kita kembangkan. Kami berharap semakin banyak informasi diperoleh dari masyarakat, sehingga pemberantasan narkotika itu bisa ditindaklanjuti lebih maksimal,’’ jelasnya.

Salah satu tersangka mengaku alasan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu itu untuk menghilangkan pegalpegal di badannya. Dengan cara, gaji yang diperoleh sebagai tukang antar buku ke sekolah-sekolah itu disisihkan.

Dengan uang yang terkumpul itu, kemudian tersangka membeli sabu-sabu untuk digunakan sendiri. ‘’Sekitar 1,5 bulan lalu saya pakai sabu ini untuk menambah stamina.

Selain itu untuk menghilangkan badan yang sering pegalpegal,’’ terang salah satu tersangka. (kmb38)

Bali Post/ist

SALAHGUNAKAN NARKOBA - Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Buleleng menangkap 10 orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, Senin (20/7) kemarin.

MEMASTIKAN seluruh masyarakat terdampak Covid-19 mendapat bantuan, Bupati Mas Sumatri membuka diri bagi berbagai pihak yang ingin turut serta membantu. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah merealisasikan berbagai program selama masa pandemi hingga masa tatanan adaptasi kebiasaan baru yang tujuannya meringankan beban masyarakatnya di Bumi Lahar itu.

Namun hal itu dirasa tidak akan berdampak banyak, jika hanya dikerjakan oleh pemerintah saja. Dengan semangat gotong royong dari berbagai pihak, dirinya yakin kian banyak masyarakat

yang akan terbantu dalam menghadapi masa sulit saat ini. Hal tersebut diungkapkan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri saat menerima kedatangan rombongan Scholars of Sustenance (SOS) di ruang rapat kerjanya, Senin (20/7) kemarin.

Bupati Mas Sumatri mengatakan, menyambut bahagia atas sinergi yang telah dilakukan pihak Scholars of Sustenance (SOS). Kegiatan yang selama ini telah dilakukan dengan membantu penyaluran bantuan bagi warga terdampak di Karangasem itu, diakuinya, tidak terlepas dari peran serta CSR yang ada. Bantuan berupa sembako dan

sejenisnya di Kabupaten Karangasem itu sebagian besar telah disalurkan dan dikoordinir bersama OPD terkait yang selanjutnya didistribusikan sesuai data yang ada melalui satgas kabupaten dan desa. ‘’Adanya kerja sama dengan SOS dan donatur lainnya, kami mengucapkan terima kasih telah mampu bergandeng bersama membantu warga Karangasem,’’ ujar Mas Sumatri.

Sementara itu, Mansyur, Operation Manager pihak Scholars of Sustenance (SOS) mengatakan, sebelumnya pihaknya telah memberikan bantuan makanan siap saji, vitamin hingga sembako.

‘’Selanjutnya kami akan memberikan makanan untuk masyarakat berupa 1.000 sampai 2.000 nasi bungkus, mohon Ibu Bupati nanti mendampingi kami,’’ harapnya.

Mansyur juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi pembagian bantuan dengan melibatkan pecalang atau petugas lainnya khususnya dalam pengamanan pembagian makanan kepada warga nantinya. ‘’Kami harap dengan bantuan aparat keamanan nanti, masyarakat yang mendapat bantuan makanan itu dapat tetap tertib menjaga jarak dan mengikuti protokol kes ehatan,’’ tegasnya. (ad221)

Kesehatan

Imunisasi Dasar pada Bayi di Masa Pandemi Covid-19 Oleh dr. Fabiola Vania Felicia PANDEMI Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tengah menjadi kegawatan internasional di bidang kesehatan masyarakat. Penyebarannya sangat cepat dan dapat menyerang semua kalangan usia. Dari mulai bayi baru lahir hingga lansia. Di Bali saat ini terdapat 2.690 kasus positif dan 36 kasus meninggal (18 Juli 2020). Pandemi ini membebani sistem kesehatan karena pertambahan kasus di masyarakat begitu cepat dibandingkan kapasitas layanan kesehatan. Akibatnya pelaksanaan layanan kesehatan rutin dan sangat penting, salah satunya imunisasi dasar itu, terganggu.

WHO dan UNICEF mengingatkan bahwa imunisasi

merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar yang paling aman, efisien dan efektif.

Imunisasi itu harus dilakukan untuk mencegah dan melindungi dari penyakit. Hal itu dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti polio, tuberkulosis, hepatitis B, difteri, campak, rubella, pneumonia (radang paru), dan meningitis (radang selaput otak).

Dampak Covid-19 terhadap program imunisasi dasar di Indonesia terlihat mengalami penurunan cakupan vaksinasi terutama bulan Maret-April 2020 sebesar 10-40% tergantung jenis vaksin dibandingkan periode sama di tahun 2019 (Laporan Situasi – 13, WHO Indonesia). Hal ini berarti banyak anak-anak justru tidak

mendapatkan kesempatan vaksinasi. Akibatnya, risiko terjangkit PD3I meningkat dan kemungkinan merebak kembali kejadian luar biasa (KLB). Padahal tadinya penyakit infeksi itu sudah terkontrol dengan baik melalui imunisasi.

Karena itu, mau tidak mau pemberian imunisasi yang tepat waktu itu, harus dapat berjalan mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat.

Namun sudah pasti, tetap melakukan prinsip pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak minimal satu meter, etika batuk/bersin (menutup hidung dan mulut dengan tisu), hindari menyentuh area wajah dan kontak fisik dengan orang lain.

Konsep tatanan kehidupan era baru alias new normal mulai diterapkan di Indonesia sejak Juni 2020. Masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan dengan virus Corona itu. Karena, masyarakat kembali menjalankan rutinitas sehari-hari sembari tetap mencegah penyebaran Covid-19. Begitu pula pelayanan kesehatan rutin, termasuk imunisasi. Demi berjalannya kembali sistem pelayanan imunisasi itu, penyedia layanan kesehatan itu tidak dapat berusaha sendiri, karena itu perlu ada dukungan memadai dari masyarakat sebagai penerima layanan.

Ingat, pandemi Covid-19 ini pun diawali dari KLB yang terjadi di Wuhan, China. Ke-

mudian dalam waktu terbilang singkat menyebar ke negaranegara lain di dunia. Sampai akhirnya dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Jadi, mari bawa anak-anak kita untuk imunisasi sesuai jadwal di fasilitas kesehatan terdekat.

Dengan imunisasi itu, kita tidak hanya menyelamatkan anak dari PD3I. Namun, juga turut membantu meringankan beban keluarga (biaya bila anak sakit), masyarakat, layanan kesehatan dan juga negara.

Bagi yang jadwal imunisasinya tertunda atau terlewat akibat pandemi itu, jangan khawatir.

Kunjungi fasilitas kesehatan untuk dilakukan pencatatan dan penjadwalan catch up imunisasi. Salam sehat dan stay safe! (ad215)

Pasca-PDP Meninggal Dunia Gugus Tugas ’’Tracing’’ Puluhan Orang

Singaraja (Bali Post) Setelah seorang pasien dalam pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal dunia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengintensifkan tracing di lapangan. Hingga Senin (20/7) kemarin sebanyak 34 orang terindikasi ada riwayat pernah kontak langsung dengan PDP kode 140 itu. Jumlah ini dipastikan terus bertambah. Pasalnya, tim surveillance masih melakukan perluasan tracing untuk memastikan potensi penularan kasus itu.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, tracing ini bagian dari standar operasional prosedur (SOP) setiap terjadi kasus terkonfirmasi positif virus Corona. Apalagi, dalam kasus ini pasien yang meninggal dunia ini adalah kasus pertama kali sejak menyebarnya wabah Covid-19 di Buleleng. Tracing dilakukan intensif hingga tidak ditemukan data di lapangan yang berkaitan penularan kasus ini. ‘’Mohon dipahami tracing ini harus dilakukan setiap ada kasus terkonfirmasi positif virus Corona. Apalagi pasien ini meninggal dunia

dengan konfirmasi hasil tes spesimen swab PCR dua kali positif, sehingga tracing dilakukan sampai pada titik jenuh atau tidak ditemukan data di lapangan yang menunjukkan penularan kasus,’’ katanya.

Dari tracing sementara, kata Gede Suyasa, ada 34 orang diketahui pernah kontak langsung dengan pasien. Selain keluarganya, warga yang di-tracing itu adalah teman di mana pasien itu semasa hidupnya bekerja. Bahkan, tracing diperluas hingga menyasar para tim medis yang pernah merawat pasien di rumah sakit. Dari hasil tracing itu, tim surveillance menjadwalkan melakukan rapid

test antigen dalam waktu dekat ini. ‘’Semua yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini akan di-tracing.

Dari data itu ditindaklanjuti rapid test antigen, sehingga segera diketahui potensi penularan, dan bagaimana harus mencegah munculnya kasus baru itu,’’ jelasnya.

Perkembangan kasus Covid-19 itu di Buleleng hingga kemarin tercatat terkonfirmasi positif secara komulatif sebanyak 120 orang. Jumlah ini sama dengan hari sebelumnya. Pasien yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 105 orang. Pihak Gugus Tugas tidak menemukan kesembuhan pasien sejak kemarin.

Walau perkembangan

Drs. Gede Suyasa, M.Pd kasus Covid-19 itu landai, warga diingatkan agar tetap waspada terjadi penularan virus Corona. Penerapan protokol kesehatan dalam masa tatanan kehidupan Bali era baru (new normal red) tetap dijalankan dengan

disiplin tinggi. Masyarakat diminta patuh imbauan pemerintah yakni melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Langkah itu diyakini efektif dilakukan mencegah penularan Covid-19. (kmb38)

Pencuri Bobol Toko Modern Karangasem Baru Terima Satu Kecamatan Puluhan Slop Rokok Hilang Terkait BSU untuk IKM dan UMKM

PEMERINTAH Provinsi

Bali memberikan Bantu-

an Stimulus Usaha (BSU) kepada para pelaku usaha informal Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Khusus untuk Kabupaten Karangasem baru satu kecamatan yang menerima BSU itu.

Kadis Koperasi Kabupaten Karangasem I Nengah Toya menegaskan hal itu, Senin (20/7) kemarin.

Lalu kapan rencana tujuh kecamatan lainnya akan mendapatkan bantuan yang sama?

Padahal Pemkab Karangasem sendiri, kata Kadis Koperasi Kabupaten Karangasem I Nengah Toya, telah mengajukan permohonan bantuan stimulus usaha (BSU) ke Pemerintah Provinsi Bali 13.767. Menurutnya, bantuan itu telah disampaikan per 16 Juni 2020 lalu. BSU yang diajukan ini khusus usaha informal Industri Kecil dan Meneng a h (IKM), Usaha M i k r o Kecil dan Meneng a h (UMKM). ‘’Dari jumlah yang

kita ajukan, khusus Karangasem baru menerima sebanyak 500 orang. Sisanya 13.267 hingga kini belum diberikan dari provinsi. Bantuan yang kita terima baru satu kecamatan saja yakni Kecamatan Karangasem.

Sedangkan tujuh kecamatan lainnya belum,’’ ucapnya.

Pihaknya tidak tahu kapan sisa bantuan BSU untuk ke tujuh kecematan lainnya itu diajukan ke provinsi. ‘’Kita kurang tahu kapan akan disalurkan lagi. Semua kewenangannya ada di provinsi. Kita di daerah menunggu saja. Kapan diberikan kita siap menerimanya,’’ kata Toya.

Diberitakan sebelumnya, palaku usaha informal yang mendapatkan BSU ini, meliputi warung tradisional, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, industri rumah tangga, perajin, bengkel kecil, ojek konvensional/online, peternak dan pekerja harian yang terBali Post/kmb41 dampak CoI Nengah Toya vid-19. (nan)

Singaraja (Bali Post) Salah satu toko modern berjaringan di Jalan Laksamana, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng dibobol pencuri. Pelaku bukan mencari uang atau barang berharga lain, tetapi menyasar rokok dengan merek terkenal. Dari peristiwa ini, pencuri mengambil puluhan slop rokok bermerek terkenal, di mana nilainya diperkirakan sekitar Rp 10 juta.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol IGN Yudistira seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, Senin (20/7) kemarin, membenarkan telah menerima laporan dugaan pembobolan toko modern berjejaring itu.

Menurutnya, kasus ini dilaporkan oleh karyawan toko modern Gede Yudi Darmawan (25) asal Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar.

Dari laporan itu, Minggu (19/7) sekitar pukul 21.00 Wita toko itu sudah tutup.

Selanjutnya Senin (20/7) sekitar pukul 05.30 Wita, karyawan akan membuka kembali toko itu. Namun saat itu rak etalase yang

berisi beragam jenis rokok itu kondisinya berantakan. Curiga kondisi itu, karyawan lantas mengecek tempat penyimpanan uang.

Beruntung, uang yang diduga hasil berjualan itu masih utuh.

Selain itu, posisi penutup plafon sudah terbuka dan atap genteng ditemukan bergeser dari posisi semula.

Perangkat kamera pengintai (CCTV - red) diduga telah dirusak dan tidak ditemukan di posisi semula. Dari kondisi itu, pelapor curiga kalau toko tempatnya bekerja itu telah dibobol pencuri. Kasus itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek Kota Singaraja. ‘’Sesuai laporan karyawan di toko modern itu memang menemukan rak untuk memajang rokok sudah berantakan. Seperti ada orang yang mengacak-acak. Kalau barang lainnya masih utuh.

Di TKP ditemukan plafon sudah bergeser, genteng bergeser, dan CCTV dirusak, sehingga kasus ini dilaporkan kepada kita,’’ jelas Kapolsek IGN Yudistira didampingi Kasubag Humas Iptu Gede

Sumarjaya.

Dari pemeriksaan di TKP dan keterangan saksi, diduga pencuri beraksi setelah mengetahui toko modern sudah tutup. Pada malam hari itu, pencuri diduga masuk ke dalam toko dengan membuka beberapa genteng. Kemudian membuka penutup plafon. Di dalam toko, pencuri menggasak rak etalase untuk memajang beragam merek rokok. Hanya, pencuri hanya mengincar dua merek rokok saja. Sementara uang atau barang berharga lain tidak diambil.

Dari penyelidikan di TKP, sebanyak 30 slop rokok bermerek itu diketahui hilang.

Setelah dihitung, dari puluhan slop rokok itu, pihak manajemen toko mengalami kerugian sekitar Rp 10 juta.

Hingga sekarang, polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti. ‘’Setelah dihitung itu ada dua jenis rokok saja yang hilang. Anggota masih mendalami untuk mengungkap pelaku dugaan pembobolan toko modern berjejaring itu,’’ jelasnya. (kmb38)

Selasa Pon, 21 Juli 2020

Pusat Berencana Bangun PLTS di Jembrana dan Karangasem Denpasar (Bali Post) DPRD Bali mendorong rencana pemerintah pusat untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Jembrana dan

Karangasem. Pasalnya, dewan menilai energi yang dihasilkan dari tenaga surya bersih dan ramah lingkungan. Apalagi, Gubernur Bali juga tengah fokus mengembangkan tenaga surya untuk menyiapkan Bali mandiri energi. ‘’Makanya yang kita dorong PLTS dari pusat itu di Jembrana dan Karangasem.

Lumayan, masingmasing 25 MW,’’ ujar Koordinator Pansus Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi

(RUED-P) Bali Tahun 20202050 IGA Diah Werdhi Srikandi usai mengikuti Rapat Laporan Pembahasan Pansus di DPRD Bali, Senin (20/7) kemarin.

Menurut Diah Werdhi, keberadaan PLTS dapat mengurangi ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik dari Paiton, Jawa Timur. Saat ini rencana PLTS masih dikaji dan berproses. Termasuk sedang disesuaikan dengan RTRW kabupaten/kota. ‘’Kita dorong PLTS karena bersih, tidak ada polusinya. Sinar matahari mengenai panel surya, kemudian energi masuk ke mesin combiner. Selanjutnya energi DC diubah menjadi AC oleh mesin inverter, dan selanjutnya dialihkan ke gardu PLN,’’ papar

Ketua Komisi III DPRD Bali ini.

Diah Werdhi juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali untuk mengkaji dampak pengeboran geothermal. Saat ini geothermal memang sudah distop dan pihaknya juga memastikan proyek tersebut tidak akan berlanjut. Akan tetapi, pengeboran yang sudah telanjur dilakukan perlu dikaji agar ke depan tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. ‘’Kemarin saya tanya di ESDM, setelah tutup sama sekali tidak ada turun lagi untuk mengecek.

Tapi kalau untuk dilanjutkan, tidak. Gubernur kan sudah bilang distop,’’ tegas politisi PDI-P ini. (kk)

Penyuluhan Kesehatan Secara Virtual Namun untuk alokasi anggaran kesehatan justru berlaku sebaliknya. Penelitian Mugeni Sugiharto menyatakan sekitar 85% anggaran kesehatan dialokasikan untuk pelayanan kuratif, dan sisanya hanya 15% dialokasikan untuk kegiatan promotif dan preventif.

Kita ketahui bersama bahwa pembiayaan untuk BPJS Kesehatan (untuk layanan kuratif) menelan biaya yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak Rp 26,7 triliun. Anggaran ini pada tahun 2020 diperkirakan meningkat sebanyak 82% menjadi Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut memang sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk kegiatan promotif dan preventif yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Kesehatan (untuk layanan promotif dan preventif) yang hanya sebesar Rp 1,097 triliun.

Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. menyatakan bahwa

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dicari Sales Ban & Oli laki2 max umur 30 Th pendidikan min SMA, punya SIM C & kend pribadi Bawa lamaran ke Banoli Motor Jl.Buluh Indah No.75 Dps

B.BP.001.07.20.0000202

Dicari: Sales&Marketing E-comm E: angelbl@dps.centrin.net.id

B.BP.001.07.20.0000218

Dicari sgr Tkg Service Sepeda Motor (Mekanik) Semua Merk WA:081337884600 (Wayand Jo)

B.BP.001.07.20.0000185

Dicari sopir umur dibawah 35th Jl.Buluh Indah H.081337655559 B.BP.001.07.20.0000211

IT Programmer, Multimedia, Lamaran ke Bali TV, Jl.Kebo Iwa 63A Denpasar G.29

Staf Akuntansi Admin layanan untuk toko grosir. Lamaran via WA 085738195518 G.30

KEHILANGAN Hilang BPKB L01022600-O DK 8816AW an.Ni Made Kartika Dewi B.BP.004.07.20.0000216

SERVICE

bidang kesehatan di Indonesia sudah seharusnya memikirkan tentang era promotif dan preventif. Ranah kesehatan masyarakat memegang peranan yang sangat vital dan penting di era promotif dan preventif saat ini. Indonesia sudah harus memiliki pola pikir tentang paradigma sehat yaitu pelayanan untuk orang sehat dan tidak hanya berfokus pada pelayanan untuk orang sakit. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pada pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif yang meliputi: a. pelayanan promosi kesehatan; b. pelayanan kesehatan lingkungan; c. pelayanan kesehatan keluarga; d. pelayanan gizi; dan e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Agar layanan kesehatan yang diberikan berkualitas, maka diperlukan tenagatenaga kesehatan masyarakat yang profesional. Oleh karena

itu tenaga kesehatan masyarakat harus memiliki beberapa keterampilan seperti: keterampilan analisa/penilaian data (analytical/assessment skills), keterampilan pengembangan kebijakan/keterampilan perencanaan program (policy development/program planning skills), keterampilan komunikasi (communication skills), keterampilan perencanaan dan manajemen keuangan (financial planning and management skills) dan keterampilan manajemen dan kepemimpinan (leadership and systems thinking skills).

Memasuki era revolusi Iindustri 4.0 pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan kesehatan yang cepat, dekat dan murah kepada masyarakat, tetapi juga layanan kesehatan yang variatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebagai contohnya adalah pemanfaatan media sosial untuk promosi kesehatan, layanan konseling kesehatan secara online, dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara virtual.

Meski demikian, pemanfaatan teknologi selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif. Penggunaan smartphone untuk jangka waktu yang lama dapat menimbulkan

gangguan kesehatan seperti paparan bakteri hingga meningkatkan risiko kanker otak.

Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi dan kebijakan pemerintah terkait penggunaan internet, keamanan pengguna transportasi online, serta keterjaminan keamanan makanan yang dipesan secara online.

Kita menyadari bahwa saat ini sudah terjadi proses transisi dari sistem upaya kesehatan masyarakat yang sifatnya konvensional menjadi upaya kesehatan berbasis digital. Banyak sekali yang berubah dan hal ini akan terus berubah secara berkelanjutan. Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

Meski demikian, hal ini bisa menjadi peluang baru bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya kesehatan masyarakat harus terus bermetamorfosis untuk menyesuaikan diri agar mampu beradaptasi dengan tatanan kehidupan masyarakat baru.

Penulis adalah analisis kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Desa Adat Pilar Pengawalan Budaya Bali ‘’Pergub Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) akan menjadi rujukan dan regulasi dalam melahirkan SDM profesional dan bertanggung jawab terhadap tata kelola desa adat. Kehadiran pergub ini akan menjadi penguat dalam menjadikan desa adat pilar pengawalan budaya

Bali dan sejalan dengan visimisi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,’’ jelasnya.

Untuk itu, katanya, kehadiran Prodi Hukum Adat Unhi Denpasar difokuskan untuk mencetak SDM umat Hindu yang memahami tentang tata kelola desa adat berbasis teknologi serta tetap ramah lingkungan. Sebab, dari 1.493 desa adat yang ada di Bali, minimal harus ada satu SDM yang memiliki

keterampilan. Terutama keterampilan bagaimana pengelolaan keuangan desa adat, tata kelola pemerintahan desa adat dan bagaimana membuat awig-awig/pararem desa adat. Semua keterampilan tersebut harus didukung dengan keterampilan teknologi informasi. Apalagi, Bali saat ini telah mendesain Bali Smart Island yang basic sistem pemerintahannya berbasis elektronik. (kk)

Pengentasan Kemiskinan Perlu Waktu Sri Widnyani menambahkan, bertambahnya tingkat kemiskinan di Bali akan berimbas pada penurunan kualitas pendidikan. Sebab, banyak siswa atau mahasiswa tidak bisa membayar biaya sekolah.

Meskipun ada yang menerima bantuan, namun tidak mencukupi. Apalagi, proses pembelajaran menggunakan sistem daring membutuhkan pulsa atau kuota yang tinggi. Selain itu, kualitas kesehatan masyarakat juga menurun, karena tidak mampu memenuhi standar kebutuhan gizi. ‘’Kemungkinan kasus stunting akan meluas.

Peluang kriminalitas akan meningkat,’’ tegasnya.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, ia mengharapkan pemerintah bersama stakeholder melakukan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Memberikan stimulus bantuan dengan tepat sasaran dan meluaskan jumlah coverage. ‘’Pemerintah tidak bisa sendiri dalam meminimalisasi meluasnya kemiskinan.

Kebijakan harus holistik dan kolaboratif dengan berbagai sektor,’’ katanya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof.

Wayan Ramantha mengatakan, dalam kondisi ekonomi normal angka kemiskinan Bali terendah di Indonesia. Jika berkaca dari catatan sejarah, kemiskinan yang pernah terjadi di Bali disebabkan oleh penduduk usia tidak produktif (55 tahun ke atas) yang tidak bisa dientaskan dengan penyediaan lapangan kerja atau program-

program lain.

Ramantha menambahkan, pada Maret 2020 kemiskinan meningkat 0,17 persen dan diprediksi akan meningkat pada September 2020 karena banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, peningkatan itu wajar, karena daerah lain (terutama di perkotaan - red) pasti juga mengalami. Yang penting langkah ke depan adalah bagi mereka yang kehilangan pekerjaan segera bangkit. Pekerja pariwisata diharapkan tertampung kembali seiring mulai dibukanya pariwisata, September nanti. Pekerja migran Indonesia (PMI) juga diharapkan dapat menggunakan pengalaman bekerjanya di luar negeri untuk menjadi pengusaha mikro dan kecil, baik di bidang kuliner, ekspor, kerajinan dan lain-lain.

Menurut Ramantha, masih banyak lapangan pekerjaan di Bali yang selama ini digarap oleh pendatang, bahkan oleh orang asing dengan visa wisata. ‘’Ini kembali harus dikerjakan oleh orang Bali yang nganggur akibat pandemi,’’ tegasnya.

Ia optimis peningkatan ke-

miskinan di Bali akan bisa ditekan karena orang Bali pada dasarnya memiliki jiwa entrepreneur (wirausaha). Sayangnya, jiwa itu baru muncul setelah menerima tantangan.

Hal ini terlihat saat Gunung Agung erupsi tahun 1963, banyak orang Karangasem datang ke Denpasar menjadi pedagang dan kini banyak dari mereka menjadi pengusaha sukses di Kota Denpasar.

Ramantha menambahkan, pengentasan kemiskinan perlu waktu lama jika permasalahan dari kemiskinan tersebut adalah mindset atau pola pikir.

Maka untuk mengubahnya perlu waktu. Kemiskinan dapat cepat dientaskan jika adanya tekanan kebutuhan hidup yang dialami. Contohnya, saat ini banyak pedagang kuliner online yang dipaksa keadaan untuk menguasai IT karena kebutuhan hidup. ‘’Pengangguran bisa dientaskan dengan peran pembinaan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan kerja, penguatan akses pasar, penguatan akses modal. Bank pemerintah dan Jamkrida harus berfungsi sebagai agent of development,’’ ujarnya. (win/may)

Selasa pon, 21 Juli 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Membangun Masyarakat Sehat DI NEGARA sedang berkembang sudah dipastikan anggaran negara yang dikuras untuk biaya kesehatan kuratif atau penyembuhan sangat tinggi. Di Indonesia mencapai angka 85 persen dari anggaran khusus kesehatan. Jauh berbanding terbalik dengan Jepang atau negara Eropa lainnya. Hal ini bisa dimaklumi karena budaya hidup sehat bagi warga di negara berkembang baru dikampanyekan di era 1990-an. Hasilnya baru kita bisa saksikan 30 tahun mendatang.

Kita perlu memahami bahwa indikator derajat kesehatan adalah skala yang dapat mengukur sehat atau sakitnya keadaan fungsi dan struktur jasmani, mental, sosial seseorang.

Indikator derajat kesehatan masyarakat suatu negara dapat diukur dengan menghitung morbiditas, mortalitas, kecacatan, kefatalan dan angka harapan hidup. Semakin rendah nilainya menunjukkan bahwa derajat kesehatan meningkat dan sebaliknya.

Di Indonesia, Gugus Tugas Covid-19 memakai tiga indikator kesehatan masyarakat tersebut yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Indikator epidemiologi merujuk pada kecenderungan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Surveilans kesehatan masyarakat menyangkut kemampuan sistem kesehatan masyarakat untuk melakukan pemantauan, seperti deteksi kasus atau testing, pemantauan mobilitas penduduk serta pelacakan kontak. Indikator terakhir, pelayanan kesehatan berfokus pada ketersediaan tempat tidur dan fasilitas rumah sakit untuk penanganan Covid-19 dan alat pelindung diri (APD).

Salah satu indikator epidemiologi adalah apabila suatu wilayah terjadi penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhir ini sangat baik. Jumlah kasus ini tidak hanya pada kasus positif Covid-19 tetapi juga kasus ODP dan PDP atau kasus probable yang ada di wilayah itu. Melalui ketiga indikator, kita dapat melihat tingkat risiko penularan Covid-19 suatu wilayah. Masyarakat dapat mengetahui tingkat risikonya.

Gugus Tugas Nasional memetakan tiga tingkatan risiko, yaitu tinggi dengan warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan warna biru merupakan wilayah yang tidak terdampak.

Sangat tepat kalau besarnya biaya kuratif kesehatan yang 85 persen itu mulai kita geser menjadi biaya promotif kesehatan.

Kata kuncinya adalah kita harus mengubah mindset untuk lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati. Nah, era new normal ini patut dijadikan momentum bersama membidik yang namanya tujuan utama yakni menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mulai dari olahraga yang cukup dan teratur, istirahat yang cukup dan teratur, makan makanan yang bergizi, membudayakan hidup bersih dan rapi, menjaga kesehatan fisik dan mental hingga membuat anggaran khusus di rumah untuk budgeting kesehatan dan kedaruratan. Semua itu kita belajar dari pandemi Covid-19 ini. Apalagi kata para ahli 40 persen derajat kesehatan ditentukan oleh faktor lingkungan dan 30 persen faktor perilaku. Jelas sekali bahwa semakin perilaku kita mengarah pada PHBS kita semakin aman, jika semua sudah PHBS, lingkungan sekitar kita juga sehat. Jadilah kita manusia yang sehat.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Program Ketahanan Pangan Bali Angka kemiskinan diprediksi melonjak tajam pada Septermebr 2020. Lonjakan kemiskinan ini tentu harus diwaspadai terutama dari kesanggupan masyarakat untuk membeli kebutuhan bahan pokoknya. Mudah-mudahan ke depan, prediksi lonjakan kemiskinan memang meleset mengingat jika sampai terjadi lonjakan kemiskinan yang sedemikian hebat, besar kemungkinan juga berimbas pada stabilitas dan gangguan sosial. Mudah-mudahan prediksi ini diantisipasi lebih awal oleh pemerintah Bali.

Saya juga berharap kita mulai melakukan gerakan hemat dan melakukan langkah-langkah antisipasi secara internal keluarga. Cadangan pangan yang ada hendaknya disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada gangguan distribusi dan daya beli. Bali saya rasakan masih bisa bertahan menghadapi lonjakan kemiskinan ini jika ketahanan pangan dioptimalkan. Bali harus segera memetakan cadangan pangan yang ada dan melakukan antisipasi jia kekurangan. Tingkat produksi juga mesti terus dikontrol. Saya juga belum begitu optimis jika harapan perbaikan ekonomi pada era kenormalan baru ini akan segera terjadi. Masalahnya, era kenormalan baru ini beradu cepat dengan lonjakan penderita Covid-19 di seluruh negeri bahkan di belahan dunia. Mudah-mudahan dengan gerakan ketahanan pangan, Bali bisa menghadapi perkembangan zaman ke depan.

I Kadek Rajendra Gianyar, Bali

POJOK

Mewujudkan SDM profesional mengawal desa adat.

- Desa adat tunggu bukti. *** Pilkada di masa pandemi Covid-19, kampanye terbuka tidak dilarang.

- Yang dilarang janji palsu. *** Minimalisasi dampak kemiskinan perlu kebijakan holistik dan kolaboratif.

- Biasanya data kemiskinan dimanipulasi.

Menunggu Gerakan Pemerintah Benahi Pariwisata Bali MASA pandemi Covid-19 merupakan waktu yang tepat bagi Bali untuk berbenah agar ke depan pariwisata lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace. Dia menyebut Covid-19 mengajarkan pelaku pariwisata agar tidak boleh terlalu percaya diri, namun tetap harus menyiapkan segala kemungkinan.

Covid-19 juga mengajarkan untuk kembali ke nilai luhur dan mulat sarira guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Netizen yang mengomentari hal ini di akun Facebook @balipost pada intinya sepakat dengan pernyataan Wabup Cok Ace tersebut, meski sejatinya sudah terlambat. Pariwisata Bali sudah sejak lama kebablasan karena menjadi anak emas perekonomian Bali. Banyak tatanan alam dan budaya yang dilabrak sektor pariwisata dengan dalih peningkatan kesejahteraan. Ke depan, hal ini tidak boleh terulang. Pemerintah sebagai pembuat sekaligus eksekutor kebijakan tidak boleh lagi sekadar berwacana. Sebab, gerakan nyata pemerintah untuk menghentikan eksploitasi alam dan budaya Bali sudah ditunggu sejak lama. Berikut komentar sejumlah netizen.

Igp Dharmawan Kenapa baru sekarang berbenah.

Harusnya melek dari dulu. Kuatkan regulasi, dana yang diperoleh dari pariwisata dipakai lagi untuk pembenahan fasilitas pariwisata. Masih banyak fasilitas yang rusak (romon) tapi kurang perhatian, seperti jalan, trotoar, kebersihan di objek-objek wisata. Jangan hanya sibuk dengan retribusi, tapi lihat juga sikon sekeliling, dll.

Tommy Putra Imbauan lagi, imbauan lagi, dari dulu juga gitu maunya, tapi nyatanya tiap tahun berapa ratus hektar

lahan hijau berubah fungsi? Siapa yang kasih izin? Gimana petani bisa mempertahankan tanah garapannya kalau sawahnya sudah dikelilingi vila, hotel dan saluran irigasi juga udah kering, tertutup oleh proyek?

Nlp Sri Lahan pertanian yang berkontribusi dengan keindahan alam Bali mohon jangan dipajakin dan pastikan petaninya sejahtera dari hasil pertanian dengan menerima produk mereka untuk hotel. Kalau petani miskin bagaimana dia tetap eksis bertani? Maka akan tergoda jual tanah.

Ari Kusuma Apa cuma imbauan lagi? Pariwisata sudah berkontribusi ke pemerintah, pemerintah juga harus bisa membantu untuk melestarikan budaya dan memberikan atensi ke lingkungan juga. Jangan cuma imbauan terus, tapi dapat pajak besar dari pariwisata malah cuma kipas-kipas saja.

Rudiansyah I Rin Bali harus berbenah. Coba diupayakan tiadakan bebas visa dan setiap wisatawan mancanegara wajib deposit 100 dolar atau lebih supaya yang benar-benar ingin ke Bali berwisata itu wisatawan yang punya uang dan memberikan pemasukan bagi daerah.

PepeTour Menurut saya, masalah kebersihan dan sampah adalah masalah utama yang mendesak ditangani di Bali. Dari gang sempit, sampai jalan raya masih mudah dijumpai sampah-sampah plastik berserakan di got-got. Pariwisata gak akan lepas dari kebersihan. Jangan biarkan Bali jadi tempat sampah massal pak.

Saputra Adi Komang Jangan korbankan alam, dan jangan jadikan tradisi, adat dan budaya Bali seperti sapi perah.

Agus Burning Kalau memang benar, stop bebas visa tamu ke Bali. Biarkan lokal menikmati hasilnya. Tamu ke Bali hanya berkunjung bukan bekerja.

Hardi Raharja Petani jangan hanya dapat dari hasil pertanian mereka saja, tapi mereka juga harus dapat kontribusi juga dari hasil pajak pariwisata karena mereka telah ikut menjaga menyediakan pemandangan dan alam yang bagus untuk pariwisata.

Dewa Made Putra Wibawa Yang kasih izin siapa?

Agung Skip Astungkara, akhirnya sadar juga meskipun alam sudah hampir menjadi hutan beton.

Saputra Jaya Pratama Sudah kebablasan pak, gimana caranya berbenah, beton-beton sudah telanjur jadi.

Gde Bagas Baru bangun, dari dulu sudah korbankan alam.

Anom Sattwika Ida Bagus Sawah sudah banyak beralih fungsi. Dikapling sedikit demi sedikit.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Penatih Puri Bersinergi dengan LPD Tangani Covid-19

Pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda semua daerah saat ini berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, semua kebijakan yang dilakukan fokus pada penanganan Covid-19.

Tidak terkecuali dengan peran desa adat di Bali.

Terlebih, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta semua desa adat membentuk Satgas Gotong Royong untuk penanganan Covid-19 di masyarakat. Hal ini juga ditindaklanjuti Desa Adat Penatih Puri, Denpasar Timur.

D

esa adat ini juga merasakan dampak penyebaran Covid-19 bagi krama-nya. Tatanan struktur ekonomi masyarakat sangat terdampak dengan kejadian Covid-19 yang hingga kini belum jelas kapan berakhir. Banyak kegiatan yang telah dilakukan desa adat ini melalui Satgas Gotong Royong untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain melakukan penyemprotan desinfekan, penggunaan masker, juga memberikan bantuan sembako kepada kra-

Bali Post/ist

SEMBAKO - Pembagian sembako oleh Satgas Gotong Royong dan LPD Desa Adat Penatih Puri kepada krama di Banjar Saba Penatih, belum lama ini. ma. ‘’Guna meringankan beban masyarakat adat, Satgas Gotong Royong dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penatih Puri, Kecamatan Denpasar Timur memberikan bantuan paket sembako kepada seluruh krama. Bantuan yang diserahkan kepada 325 krama Adat Penatih Puri ini dibagikan melalui banjar-banjar yang dirangkaikan dengan pembagian masker,’’ ujar Bendesa Adat Penatih Puri I Gusti Ngurah

Gede Punia Negara didampingi Penasihat Satgas Gotong Royong Desa Adat Penatih I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya saat penyerahan sembako, belum lama ini.

Di sisi lain, Kepala LPD Desa Adat Penatih Puri I Gusti Putu Sukanta di sela kegiatan mengatakan, sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat Bali, LPD memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat

’’Guna meringankan beban masyarakat adat, Satgas Gotong Royong dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penatih Puri, Kecamatan Denpasar Timur memberikan bantuan paket sembako kepada seluruh krama. Bantuan yang diserahkan kepada 325 krama adat Penatih Puri ini dibagikan melalui banjar-banjar yang dirangkaikan dengan pembagian masker.’’

I Gusti Ngurah Gede Punia Negara

adat Bali. Saat ini di tengah mewabahnya virus Corona ini membuat masyarakat memikul beban yang amat berat, mengingat sektor perekonomian mengalami guncangan hebat. ‘’Sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan sosial di masyarakat, khususnya masyarakat adat Penatih Puri kami memberikan bantuan paket sembako untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi wabah pandemi Corona ini,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, paket sembako tersebut berisikan beras 5 kg, mi instan 5 bungkus, telur 6 butir dan minyak goreng. Di mana secara serentak bantuan tersebut telah disalurkan kepada seluruh krama di tiga banjar adat, yakni Banjar Saba, Banjar Laplap Sengguan dan Banjar Plagan. ‘’Tentunya kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di tengah mewabahnya virus Corona ini, dan semoga wabah ini dapat segera berakhir,’’ paparnya.

I Gusti Ngurah Gede Pu-

nia Negara menyampaikan terima kasih kepada LPD Desa Adat Penatih Puri. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat guna meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi virus Corona ini. ‘’Terima kasih kami sampaikan kepada LPD Desa Adat Penatih Puri yang telah memberikan bantuan paket sembako kepada krama adat, semoga memberikan manfaat di tengah wabah corona ini,’’ katanya.

Di sisi lain, Marhaendra Jaya menambahkan, pihaknya juga turut mengimbau masyarakat agar senantiasa lebih disiplin dan jujur mengikuti arahan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta membiasakan diri selalu menggunakan masker. ‘’Mari tingkatkan kewaspadaan untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran dalam mengikuti arahan dan imbauan pemerintah,’’ jelasnya. (ara)