Edisi Rabu 21 Oktober 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 54 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu kliwon, 21 oktober 2020 Taati Prokes, Personel BNNK Kenakan APD Lengkap

balipost http://facebook.com/balipost

Kasus Positif Covid-19 di Tabanan Mulai Turun Angka kasus Covid-19 di Kabupaten Tabanan sudah kian melandai. Terjadi penurunan jumlah kasus baru. Selasa (20/10) kemarin dilaporkan hanya ada dua kasus tambahan baru positif.

TABANAN | HAL. 4

Kepala BNNK Badung AKBP Nyoman Sebudi bersama personelnya mengenakan APD lengkap mendatangi Kejari Badung, Selasa (20/10) kemarin. Kedatangan personel BNNK tersebut untuk melakukan tes urine.

BADUNG | HAL. 3

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

DPRD Bali Minta Infrastruktur Stadion Dipta Segera Dikerjakan Komisi III DPRD Bali melakukan pengecekan kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2021 di Stadion Kapten Wayan Dipta, Selasa (20/10 kemarin. Dewan provinsi itu mendorong agar pengerjaan infrastruktur pendukung itu segera dikerjakan.

GIANYAR | HAL. 5

Bali Optimalisasi Pendapatan dan Aset Daerah Tanpa Korupsi

Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali cukup serius mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbukti, Bali berhasil meraih nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP) Korsupgah sebesar 84,30 pada tujuh area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Capaian ini bahkan melampaui standar nasional yang sekarang masih di angka 40, di mana target untuk bisa masuk dalam kategori baik adalah 75. ‘’Saya memantau proses ini semua, tujuh area intervensi ini menurut saya bagus sekali yang harus dilakoni dengan tertib dan disiplin.

Tentu saja yang lebih dulu

Pemerintah Siap Produksi 260 Juta Dosis Vaksin

Denpasar (Bali Post) Pemerintah sedang berupaya menghadirkan vaksin anti-Covid-19 dalam waktu dekat. Saat ini vaksin sedang menjalani uji klinis tahap III sebelum dilakukan distribusi.

Dalam memproduksi vaksin tersebut pemerintah melakukan kerja sama dengan PT Bio Farma.

Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heryanto mengatakan, pihaknya memiliki kapasitas produksi vaksin 260 juta dosis dalam setahun. ‘’Namun, jumlah ini akan dilakukan bertahap sekitar 16 sampai 17 juta dosis dalam sebulan,’’ ujarnya dalam acara talkshow ‘’Menjemput Asa Vaksin Covid-19 BNPB’’, Senin (19/10).

Ia mengatakan, vaksin Covid-19 saat ini masuk pada proses penyuntikan kedua kepada 1.620 relawan dalam uji klinis tahap III. Menurutnya, sudah 1.074 relawan

yang menjalani penyuntikan dan 671 relawan telah diambil sampel darahnya pada proses itu. ‘’Kami perkirakan Januari 2021 selesai uji klinis dan bisa digunakan mendapatkan emergencius otorisation dari BPOM untuk diedarkan,’’ jelasnya.

Sementara itu, Jubir Pemerintah untuk Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, vaksin adalah produk biologi dari penyebab penyakit seperti virus ataupun bakteri.

Vaksin jika diberikan pada tubuh akan membentuk antibodi atau imun tubuh untuk melawan penyebab penyakit.

Ia mengingatkan kepada masyarakat, vaksin hanya

untuk membentuk imun tubuh. Artinya, kunci melawan Covid-19 adalah imun tubuh yang kuat. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar tetap waspada dan menjaga imun tubuh meski vaksin sedang disiapkan. ‘’Tetap jangan lalaikan protokol kesehatan dan jaga imun tubuh, karena vaksin bukan untuk mengobati tapi hanya membentuk imun tubuh agar dapat melawan virus yang masuk,’’ tegasnya. (kmb42)

Prof. Wiku Adisasmito

adalah komitmen kuat untuk melaksanakannya,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah

Provinsi Bali, di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (20/10) kemarin.

Hal. 7 Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Bali Post/kmb

RAPAT KOORDINASI - Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali, di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (20/10) kemarin.

’’Ini yang menjadi perhatian serius kami, sehingga ke depan Pemprov Bali akan memiliki ruang fiskal yang lebih baik, yang lebih sehat bagi pembangunan Bali ke depan dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Penyertifikatan Aset Tanah Dikebut Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali selama tujuh kali berturut-turut berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Tetapi, siapa sangka pada tahun 2008 lalu, Bali pernah mendapatkan opini disclaimer lantaran kurang baik dalam urusan administrasi aset-aset tanah.

Untuk diketahui, Pemprov Bali memiliki cukup banyak aset dalam bentuk tanah yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. ‘’Setelah itu (mendapat opini disclaimer - red), menjadi titik start Pemprov Bali melakukan penataan seluruh aset, baik aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak,’’ ujar Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dikonfirmasi, Selasa (20/10) kemarin.

Khusus aset tanah, lanjut Dewa Indra, dilakukan pendataan ulang secara keseluruhan. Dari hasil pendataan itu, memang ada aset yang sudah bersertifikat. Namun, jumlahnya jauh lebih sedikit bila dibandingkan yang belum bersertifikat. Maka dari itu, Pemprov Bali kemudian bekerja keras untuk melaku-

kan pengamanan yuridis lewat penyertifikatan aset tanah. ‘’Tetapi sebelum aset itu disertifikatkan, kita mulai melakukan pengamanan fisik terlebih dahulu dengan memasang plang-plang tanda kepemilikan aset,’’ jelasnya.

Dewa Indra menambahkan, ada ribuan bidang tanah yang harus disertifikatkan. Pihaknya bekerja sama dengan Kanwil BPN Bali dan kabupaten/kota.

Setelah bersertifikat, baru kemudian dipikirkan optimalisasi pemanfaatannya.

Salah satunya disewakan kepada masyarakat. Untuk memastikan pemanfaatan aset oleh pihak lain berjalan dengan baik tanpa ada oknum nakal, maka telah dibuatkan peraturan daerah dan pergub tentang pemanfaatan aset. Di dalamnya sudah mencakup pengaturan tarif. ‘’Hari ini sudah lumayan banyak aset Pemprov Bali yang dimanfaatkan pihak lain dalam bentuk sewa. Itu tercatat dengan baik sehingga menambah pendapatan daerah kita,’’ paparnya.

Menurut Dewa Indra, KPK telah mencermati peluang-

peluang korupsi ada dalam pengelolaan aset. Saat ini, KPK meminta ada percepatan sertifikat aset karena melihat masih banyak aset Pemprov Bali yang belum bersertifikat.

Di sisi lain, jumlah penyertifikatan setiap tahunnya tidak banyak. Baik menyangkut kemampuan anggaran maupun kemampuan BPN dalam menyertifikatkan. Saat ini pihaknya mengebut proses penyertifikatan aset tanah Pemprov dengan menambah anggaran sekitar Rp 1 miliar lebih pada APBD Perubahan Semesta Berencana 2020. ‘’KPK meminta ada percepatan tahun depan sudah harus selesai, bahkan KPK minta akhir tahun ini selesai,’’ imbuhnya.

Menurut Dewa Indra, aset Pemprov Bali paling banyak dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU). Termasuk di dalamnya jalan yang sebelumnya dibangun lewat pengadaan lahan, sehingga harus disertifikatkan. Kemudian, bendungan dan infrastruktur cipta karya yang juga dibuat dari hasil pengadaan lahan.

Jumlahnya mencapai sekitar 315 bidang yang belum

Bali Post/dok

Nyoman Sender

bersertifikat dari total 4.000 lebih bidang aset tanah Pemprov. Sedangkan aset yang digunakan masyarakat secara tidak sah, jumlahnya sekarang dikatakan sudah sangat minimal sekali. ‘’Tim kami terus melakukan pencarian, setiap ada ditemukan pemanfaatan aset oleh pihak lain secara tidak sah diberikan teguran sekaligus diberikan peluang untuk menyewa,’’ tegasnya.

Hal. 7 Kurangi Beban Pajak

Bali Post/ist

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Panjang Denpasar (Bali Post) Kasus baru Covid-19 dikhawatirkan melonjak saat libur panjang akhir Oktober ini.

Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali pun melakukan langkah antisipasi.

Pertama, dengan t e r u s mengimbau dan mengajak

masyarakat untuk jangan sekali-sekali meninggalkan protokol kesehatan (prokes). ‘’Teruslah berdisiplin, karena hanya itu cara yang bisa kita lakukan melindungi diri kita, melindungi teman-teman kita, melindungi anggota keluarga kita,’’ ujar Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra, Selasa (20/10) kemarin.

Menurut Dewa Indra, belum ada cara lain untuk mencegah penyebaran Covid-19 selain disiplin mener-

apkan prokes 3M. Yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Selain itu, pihaknya juga berupaya mengantisipasi lonjakan kasus pascalibur panjang dengan terus menaikkan kapasitas tracing dan testing. ‘’Minggu lalu sudah datang tujuh mesin PCR baru. Itu untuk menaikkan kapasitas testing yang datangnya dari tracing,’’ jelas Sekda Provinsi Bali ini.

Hal. 7 Minta Rekomendasi

’’Teruslah berdisiplin, karena hanya itu cara yang bisa kita lakukan melindungi diri kita, melindungi temanteman kita, melindungi anggota keluarga kita.’’

Dewa Made Indra Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali

Jangan Emosi, Taati Aturan Prokes dari Diri Sendiri Denpasar (Bali Post) Menaati protokol kesehatan (prokes) di masa tatanan kehidupan era baru (new normal) merupakan keniscayaan yang harus diterapkan oleh semua lapisan masyarakat. Sebab, hanya dengan cara taat prokes seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak yang saat ini mampu menghindarkan diri dari paparan Covid-19. ‘’Di masa pandemi Covid-19 ini kita memang berada dalam situasi sulit. Kita tidak boleh menyikapi ini dengan emosi, tapi dengan penuh kehatihatian terutama sekali menaati protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,’’ ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H., Selasa (20/10) kemarin.

Hal. 7 Membiasakan Diri Taat Prokes

’’Di masa pandemi Covid-19 ini kita memang berada dalam situasi sulit.

Kita tidak boleh menyikapi ini dengan emosi, tapi dengan penuh kehati-hatian terutama menaati protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.’’

Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Rabu Kliwon, 21 Oktober 2020

Wagub Cok Ace Dukung Wakil Bali di Ajang Putri Remaja Indonesia

Bali Post/sue

SATGAS - Satgas Covid-19 Regrisma saat mengecek suhu tubuh Kasek I Komang Artha Saputra.

Regrisma Tunda PBM Tatap Muka Tahan Diri Keluar Rumah

Denpasar (Bali Post) Keluarga Regrisma atau SMA PGRI 2 Denpasar menaruh harapan besar agar pandemi Covid-19 segera berlalu. Kuncinya kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dan mena-

han diri keluar rumah.

Kepala SMA PGRI 2 Denpasar I Komang Artha Saputra, S.Pd., M.Pd., Selasa (20/10) kemarin mengungkapkan, sekolah menunda menggelar PBM tatap muka secara terbatas karena pihaknya memprioritaskan keselamatan warga sekolah, siswa, guru dan karyawan. Makanya selama pandemi Covid-19, nyaris siswanya tak ada program ke sekolah.

Para guru juga dibebaskan boleh mengajar dari rumah atau bisa di sekolah. Sebab, pihaknya sudah memiliki tim yang mengawasi kinerja guru dan kehadiran siswa belajar daring. Jika sampai tiga kali mereka tak mengikuti PBM daring, tim segera turun ke lapangan, sekaligus memberikan solusi. Itu sebabnya ada beberapa siswa yang tak memiliki fasilitas PBM daring seperti HP dan pulsa mereka dilayani di sekolah.

Namun secara bertahap mereka akhirnya mengikuti PBM daring secara mandiri. Regrisma juga konsisten menjalankan protokol kesehatan Covid-19 di sekolah. Mulai masuk di pintu sekolah kita sudah diingatkan oleh spanduk yang tak pakai masker didenda Rp 100.000. Di samping itu juga terpampang kampanye baliho ‘’Ayo lakukan 3-M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak guna menghindari kerumunan’’. Sementara itu pelayanan siswa dan guru dipusatkan di learning centre gedung timur agar jauh dari pusat persekolahan.

Artha Saputra mengungkapkan selain semua siswa, guru serta tamu wajib menjalani cek suhu tubuh. Satgas Covid Regrisma juga mewajibkan warga sekolah mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Tetap memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter dan menghindari kerumunan.

Penegakan disiplin prokes sekolah ini membuahkan hasil di mana kasus Covid di sekolah ini tercatat nol. Ini semua, kata Komang Artha Saputra, berkat kerja sama yang baik dari satgas, warga sekolah dan masyarakat. Ini yang membuat Regrisma steril dari kasus Covid, padahal sekolah berada pada permukiman padat di kawasan Monang Maning. Dia juga menyarankan warga Regrisma bisa menjadi insan panutan bagi keluarga dan masyarakat.

Tetaplah belajar dan beraktivitas di rumah serta menahan diri keluar rumah agar tak terpapar Covid-19. (025)

Ibu Hamil Mengaku Kecewa Prosedur ’’Rapid Test’’

Denpasar (Bali Post) Sidang lanjutan dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (20/10) kemarin. Dalam sidang ini menghadirkan sejumlah saksi. Di antaranya Gusti Ayu Arianti dan suaminya, Yudi Prasetya Jaya, Boby Kool serta Eka Rock. Pada sidang tersebut terlihat tak seperti biasanya. Suasana sidang terlihat sunyi, haru, dan juga diwarnai tangisan.

Tangisan pecah ketika Ayu Arianti bersaksi di depan sidang. Ayu Arianti ini merupakan ibu hamil yang rela kehilangan bayinya karena prosedur rapid test di Mataram. Ia pun mengaku sangat menyayangkan sekaligus kecewa terhadap prosedur rapid test saat itu hingga anaknya dinyatakan meninggal dunia dalam kandungan.

Di hadapan majelis hakim pimpinan Ida Ayu Adnya Dewi didampingi Made Pasek dan Dewa Budi Watsara, Ayu Arianti mengatakan siap dan setuju bersaksi untuk menerangkan soal prosedur rapid test yang dialaminya saat itu. Pada 18 Agustus 2020, kandungannya pecah ketuban dan mengalami kontraksi. Padahal perkiraan dokter, saksi akan melahirkan pada 4 September 2020. Jadi proses kelahiran anak keduanya itu maju.

Karena pecah ketuban, pagi itu saksi bermaksud melahirkan di RS. Namun di sana ia disuruh rapid test. Ternyata di RS itu tidak tersedia, sehingga diarahkan ke puskesmas.

Dalam keadaan panik, ia mau rapid test ke puskesmas demi keselamatan anaknya. ‘’Rapid test dilakukan di halaman luar dan hasilnya dikatakan akan keluar 30 menit,’’ kata Ayu Arianti.

Setelah dilakukan rapid test baru ke rumah sakit. ‘’Dan sampai di UGD detak jantung anaknya sudah lemah. Ada alat dipasang di perut saya, untuk mendeteksi jantung anak saya,’’ tutur saksi. Anak laki-lakinya itu pun dilahirkan lewat operasi caesar. Sayangnya, bayi tersebut dalam keadaan meninggal.

Sebelum dioperasi, dia berkali-kali minta tolong kepada para petugas medis untuk segera diambil tindakan karena sudah kontraksi dan air ketuban keluar terus hingga beberapa kali ganti pembalut. Namun karena prosedur rapid test, itu harus dilakukan. Dan yang membuat ia sedih, selain ‘’terhalang’’ rapid test atas proses kelahiran anaknya, saat operasi dilakukan, ia juga mendengar dari dokter bahwa bayinya sudah meninggal tujuh hari dalam kandungan.

Saat ditanya soal kaitannya dengan yang diperjuangkan Jerinx, saksi mengaku sependapat terkait penolakan rapid test agar para ibu hamil tidak terjadi korban seperti apa yang dia alami.

Sementara dua saksi lainnya, Boby Kool dan Eka Rock, lebih banyak menyampaikan soal karakter Jerinx, termasuk juga aksi sosialnya. Selain itu, mereka juga mengkritisi beberapa hal yang dinilai melenceng dari pakem. Walau dalam aliran musik keras, kata saksi, pada sosok Jerinx banyak ada sisi lembut. Bahkan ada yang disampaikan dalam lagu-lagu. (kmb37)

Topik : penYertifikatan aset tanah

dikebut

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menyatakan dukungannya dan mengapresiasi langkah tiga wakil sebagai perwakilan Bali di ajang Pemilihan Putri Remaja Indonesia 2020 yang malam grandfinalnya akan berlangsung di Jakarta, 31 Oktober mendatang.

Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi dari Putri Remaja Bali bertempat di Kantor Wagub Bali, Denpasar, Selasa (20/10) kemarin.

Ketiga perwakilan Bali tersebut adalah Dewa Ayu Agung Istri Mas Widia Pradnyasuari Pemayun yang masih bersekolah di SMPN 1 Gianyar, asal Batubulan; Pande Putu Dara Virgiya Arya Dewi asal Singaraja dan masih bersekolah di SMK 5 Denpasar, serta Shabrina Maharani Paramitha dari Denpasar bersekolah di SMA Mu-

hamadiyah Denpasar. Ketiga wakil dari Bali itu akan mewakili Bali di ajang Pemilihan Putri Remaja Indonesia 2020. Mereka akan berkompetisi dengan puluhan kandidat lainnya se-Indonesia dari masingmasing provinsi. Kontestasi yang akan digelar pada 27 hingga 31 Oktober 2020 itu, sempat tertunda beberapa bulan karena pandemi Covid-19.

Saat menerima kunjungan ketiga putri remaja bersama pendampingnya, Wagub Cok Ace meminta agar mereka dapat mengharumkan nama Bali di ajang tersebut. “Harus percaya diri, dan siapkan mental dengan sebaik-baiknya agar bisa mengikuti ajang tersebut dengan baik.

Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi, dan berharap agar dapat berhasil,” pintanya.

Ia juga memberikan nasihat agar para wakil Bali selalu rendah hati, dan menjadi pribadi yang menyenangkan. “Jangan lupa berdoa, dan meminta kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Semoga apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Saya akan support,” sebutnya.

Selain itu, Wagub Cok Ace juga minta agar para wakil Bali bisa menjaga nama baik Bali di ajang tersebut yang akan diselenggarakan dari tanggal 27 Oktober. “Sebagai representasi Bali, tolong jaga image masyarakat Bali yang ramah, rendah hati serta suka menolong,” pintanya.

Tak lupa dalam kesempatan itu Guru Besar ISI Denpasar tersebut juga minta dukungan masyarakat Bali agar memvoting wakil Bali dalam ajang tersebut melalui akun Instagram @officialputeriremajaindonesia

AUDIENSI - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima audiensi dari Putri Remaja Bali bertempat di Kantor Wagub Bali, Denpasar, Selasa (20/10) kemarin. atau melalui kanal Youtube di DD organization. “Ayo dukung putri-putri terbaik kita dalam ajang ini melalui

voting di sana, sehingga nama Bali bisa semakin harum di kancah nasional,” tandasnya. (kmb)

Kesembuhan Pasien Covid-19 Dekati 90 Persen

Denpasar (Bali Post) -

Sehari mengalami lonjakan kasus Covid-19, pada Selasa (20/10) kemarin tambahan kasus di Bali kembali menurun. Bahkan jumlah kasus sembuh kini melampaui kasus baru, sehingga tingkat kesembuhannya mendekati 90 persen.

Sayangnya, korban jiwa masih dilaporkan.

Dari data Satgas Penanganan Covid-19 Bali, terdapat kasus sembuh baru sebanyak 105 orang. Kumulatif kasus sembuh mencapai 9.788 orang. Jika dipersentasekan, jumlahnya mencapai 89,35 persen.

Sementara itu, untuk kasus baru tercatat sebanyak 75 orang. Kumulatif kasusnya mencapai 10.955 orang.

Tak hanya kasus baru, jumlah korban jiwa Covid-19 juga bertambah di hari ke-57 berturut-turut. Terdapat dua orang dilaporkan meninggal karena Covid-19. Total kasus meninggal di Bali kini mencapai 351 orang (3,2 persen).

Rinciannya 349 WNI dan 2 WNA. Selain itu, terdapat kasus

aktif sebanyak 816 orang (7,45 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, Wisma Bima, UPT Nyitdah, dan BPK Pering.

Sementara itu, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali Dewa Made Indra menyebutkan, sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan Pergub No. 46 Tahun 2020 yang mengatur tentang Sanksi Administratif bagi Pelanggar Protokol Kesehatan. Besaran denda yang diterapkan adalah Rp 100.000 bagi perorangan dan Rp 1.000.000 bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

Ia pun mengingatkan upaya pengendalian dan pencegahan ini bukan hanya tugas pemerintah. Namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat karena dampaknya sangat terasa, terutama di bidang perekonomian rakyat. ‘’Untuk memutus rantai penularan Covid-19, maka kera-

maian dalam bentuk tajen di setiap desa adat harus dihentikan sementara serta semua bentuk kegiatan adat yang melibatkan banyak orang, seperti pasangkepan, patedunan, dan sejenisnya supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19,’’ ungkapnya.

Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 baru yang dicatatkan nasional ada di bawah jumlah pasien sembuh. Jumlah tambahan kasus baru kembali ada di bawah 4.000 orang.

Dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, jumlah kasus baru mencapai 3.602 orang. Kumulatif kasusnya sebanyak 368.842 orang. Tambahan kasus sembuh lebih banyak dari kasus baru. Terdapat 4.410 orang dinyatakan sembuh. Kumulatif kasus sembuh sebanyak 293.653 orang.

Kasus meninggal bert-

GAUNGKAN perubahan sesuai dengan visi-misinya ‘’Mewujudkan Denpasar BERSERI, Smart City, Berbudaya, dan Berdaya Saing’’, pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Gede Ngurah Ambara PutraMade Bagus Kertha Negara (Amerta) kembali blusukan ke pasar. Setelah sebelumnya blusukan di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, Selasa (20/10) kemarin Pasar Satria menjadi sasaran blusukan paslon yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai NasDem ini.

Blusukan paket Amerta didampingi Ketua Tim Relawan Anak Agung Kartika, tokoh Puri Gerenceng Anak Agung Ngurah Agung bersama puluhan relawan Amerta lain dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Blusukan di Pasar Satria ini, paket Amerta membagikan

masker dan baju kaos berlogo paslon Amerta, serta brosur dan selebaran visi-misi paslon Amerta sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Tidak kalah penting, pada kesempatan ini Amerta juga menyerap aspirasi masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di pasar. ‘’Kami turun ke pasar karena ingin dekat dengan mereka.

Kami ingin tahu apa aspirasi keluhan mereka. Kami juga membagikan masker. Dan ternyata mereka sangat membutuhkan masker di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Kami juga sosialisasikan visimisi Amerta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ ungkap Ngurah Ambara di sela-sela blusukan-nya.

Dari blusukan ini, Amerta mengaku dapat mengidentifikasi keluhan masyarakat khususnya para pedagang, pembeli, bahkan para tukang

suun. Sesuai visi-misi, salah satunya program yang akan dilaksanakan adalah revitalisasi pasar tradisional dengan berbasis teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Intinya kalau terpilih dan dipercaya memimpin Kota Denpasar, maka dengan konsep manyama braya, saya jamin Denpasar akan lebih baik, maju dan masyarakatnya lebih sejahtera melalui pengembangan ekonomi kerakyatan di desa adat,’’ ujar Ngurah Ambara.

Bagus Kertha Negara menambahkan, apabila nanti dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Denpasar, pihaknya tetap melanjutkan program yang telah dijalankan menuju ‘’Denpasar Smart City’’.

Muaranya pada program digitalisasi dalam segala bidang termasuk di pasar-pasar tradisional. Sedangkan untuk pemberdayaan kaum milenial

368.842 293.653 62.455 10.955 9.788 351 ambah 117 orang, sehingga totalnya menjadi 12.734 orang. Dalam perawatan sebanyak 62.455 orang. Untuk suspect sebanyak 160.740 orang. (kmb18)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Gaungkan Perubahan, Paslon Amerta ’’Blusukan’’ ke Pasar Satria

BLUSUKAN - Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra - Made Bagus Kertha Negara (Amerta) saat blusukan ke Pasar Satria, Selasa (20/10) kemarin.

Kota Denpasar agar menuju perubahan yang signifikan, akan dilakukan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi guna menciptakan start-up, semacam aplikasi Gojek dan Grab. ‘’Jujur saya katakan, kalau bisa kita punya aplikasi

sendiri untuk Kota Denpasar dalam mendayagunakan potensi kaum milenial Bali yang paham akan teknologi, maka kita bisa mengembangkan berbagai bidang usaha dan ekonomi kreatif lainnya di Kota Denpasar,’’ pungkasnya. (win)

Proporsionalitas Dana Hibah Pariwisata

DENGAN adanya informasi terkait dana hibah pariwisata, secara khususnya di Bali, mulai menimbulkan berbagai pernyataan dan opini dari berbagai pihak. Yang paling menjadi sorotan adalah proporsionalitas dana tersebut dibagikan dengan berpegang pada asas keadilan.

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Bali Dr. Putu Anom, S.E., M.Par. menyatakan rasa syuku-

rnya karena sudah adanya bantuan dari pemerintah dalam rangka menyokong pemulihan ekonomi di bidang pariwisata. Namun, perlu diperkecil kembali konteks yang harus digarap, yakni mengenai pembagian dana tersebut kepada usaha-usaha yang bernaung di bawah industri pariwisata.

Bagaimana keadilan harus ditekankan dalam prosesnya. ‘’Dengan segala upayanya, akhirnya Bali mampu mendapatkan bagian dana hibah tersebut hampir 4,6 persen. Dari angka terse-

but, diberikan untuk pariwisata sebanyak 70 persen dan 30 persennya diberikan ke pemerintah daerah. Poinnya di sini adalah industri pariwisata yang akan mendapatkan 70 persen dana ini, bagaimana porsi-porsinya supaya tetap adil dan transparan.

Asas keadilan perlu ditegakkan dan transparansi juga dilakukan agar tidak mengundang kecurigaan apa pun,’’ ujar Putu Anom saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Umat Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, belum lama ini.

Membahas masalah uang dalam jumlah besar pada masa pandemi merupakan kewajaran sampai mengundang banyak kicauan publik.

Berbicara mengenai pariwisata, bukan hanya perhotelan dan restoran saja yang tercangkup di dalamnya.

Terdapat juga segi transportasi, pramuwisata dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan strategi yang matang sebelum melakukan pembagian tersebut. Jangan sampai nantinya mengundang permasalahan yang lebih parah lagi.

Memicu keributan di tengah pandemi bukan tindakan yang bijaksana. ‘’Dengan jumlah dana tersebut, belum mampu untuk

memulihkan pariwisata di Bali secara keseluruhan. Terutama untuk maintenance, jelas itu kurang. Walaupun begitu, dana tersebut tetap merupakan bantuan yang diharapkan.

Menghindari ketumpangtindihan selama pandemi. Kesulitan yang dialami selama berbulan-bulan, perlu proses yang panjang untuk recovery,’’ imbuhnya.

Bantuan untuk membangkitkan kembali pariwisata tidak cukup diberikan hanya sekali. Untuk tahun selanjutnya, dengan harapan kondisi semakin pulih, masih diperlukan uluran tangan dari pemerintah sebagai modal untuk memulai kembali perjalanan bisnis yang surut selama pandemi Covid-19. (git)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Kliwon, 21 Oktober 2020

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Buat APBD yang Rasional dan Riil PENJABAT Sementara (Pjs.) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 ke DPRD Badung di Gedung Dewan Badung, Selasa (20/10) kemarin. RAPBD Tahun 2021 diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakilnya, I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. ‘’Bahwa pada hari ini (kemarin - red) pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya menyampaikan RAPBD Tahun 2021. Ini sudah sesuai makanisme, sehingga kami punya waktu cukup untuk melakukan pembahasan,’’ ujar Parwata.

Menurut politisi PDI Perjuangan asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang baik legislatif maupun eksekutif sepakat membuat APBD yang rasional dan riil, namun tetap mengedepankan asas manfaat untuk kepentingan masyarakat. ‘’Jadi, segala kepentingan masyarakat tetap diakomodir,’’ katanya.

RAPBD Tahun 2021, lanjut Parwata, tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). ‘’Dalam rancangan itu kita tetap mengacu pada KUA-PPAS yakni Rp 4,3 triliun.

Kemudian untuk sumber-sumber pendapatan lainnya kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TERIMA RAPBD 2021 - Ketua DPRD Badung Putu Parwata (tiga dari kanan) didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 ke DPRD Badung.

(TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar). Bila dibandingkan APBD Tahun 2020, terjadi penurunan sekitar 40 persen. RAPBD Tahun 2021 sekitar Rp 4,3 triliun, sedangkan sebelumnya Rp 6,3 triliun. Jadi, hampir 40 persen penurunannya,’’ jelas Parwata.

Disinggung terkait optimisme dengan angka Rp 4,3 triliun di tengah pandemi Covid-19, Parwata menyebut masih akan didiskusikan lebih lanjut. ‘’Masih kita

diskusikan, namun kami berharap RAPDB Tahun 2021 bisa ditetapkan tepat waktu dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat.

Saya kira itu yang prinsip,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana sependapat dengan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata. Intinya bagaimana RAPBD Tahun 2021 dirancang dengan rasional dan riil. (ad266)

Dewan Apresiasi Kinerja Pjs. Bupati Badung Dinilai Berhasil Pimpin Tata Kelola Kepemerintahan Kabupaten Badung KINERJA Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana dalam menjalankan roda kepemerintahan Kabupaten Badung dalam beberapa bulan ini menuai apresiasi kalangan DPRD Badung. Bahkan, Pimpinan Dewan pun memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya saat bertugas menjadi Penjabat Sementara Bupati Badung.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II, Made Sunarta, usai menerima dokumen RAPBD Tahun 2021 di Ruang Rapim, Selasa (20/10) kemarin mengatakan, ada sejumlah target kinerja yang dilakukan oleh Pjs. Bupati Badung yang perlu diapresiasi oleh Dewan. Pertama mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang bisa diselesaikan tepat waktu, bahkan diprediksi maju dari yang ditargetkan lebih awal. ‘’Ini merupakan sinergi yang baik dan menjalin komunikasi yang baik dengan para OPD dan legislatif, sehingga RAPBD 2021 ini bisa rampung lebih awal,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, fasilitasi kedua adalah pemberian stimulus pariwisata dari pusat yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan daerah. ‘’Kami berterima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Pak Giri Prasta dan Pjs. Bupati Badung Lihadnyana yang telah memper-

KETUA DAN WAKIL KETUA - Ketua DPRD Badung Putu Parwata (tengah) didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II, Made Sunarta. juangkan stimulus pariwisata ini sehingga kita di Badung mendapat paling besar,’’ paparnya.

Selanjutnya, Dewan Badung juga memberikan apresiasi atas kinerjanya dalam percepatan pengadaan alat swab di RSD Mangusada dan Puskesmas Abiansemal I. ‘’Hal ini penting di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat Badung siap melakukan penanga-

Kondisi Dua Gedung di Puspem

Bali Post/ist

PERLENGKAPAN - Wakapolres Badung Kompol Ni Putu Utariani mengecek perlengkapan personel Kompi Dalmas.

Antisipasi Demo Susulan Pasukan Dalmas BKO ke Polda

Mangupura (Bali Post) – Beredar informasi akan ada demo besar-besaran terkait UU Cipta Kerja beberapa hari mendatang. Untuk itu, Polda Bali dan jajarannya melakukan berbagai persiapan. Seperti Polres Badung mengecek perlengkapan tiga peleton pasukan Dalmas yang akan Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Polda Bali.

Pengecekan tersebut dilakukan Wakapolres Badung Kompol Ni Putu Utariani, Selasa (20/10) kemarin. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pasukan Kompi Dalmas Polres Badung dalam rangka menangani unjuk rasa.

‘’Ingin tahu sejauh mana kesiapan personel Dalmas, terutama peralatan dan kesiapan fisiknya jika melaksanakan tugas atau diterjunkan mengamankan aksi massa,’’ tegasnya.

Menurut mantan Kasatlantas Polres Tabanan ini, latihan pengendalian massa rutin dilaksanakan. Tujuannya untuk mempersiapkan fisik anggota serta menjaga kekompakan personel Dalmas. Dengan demikian pasukan ini dapat bertindak maksimal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta siap menghadapi situasi terburuk. (km36)

Pohon Pule di Balai Budaya Gersang Depo Arsip Tak Terawat

Mangupura (Bali Post) – Kondisi dua gedung baru yang diresmikan Pemerintah Kabupaten Badung tahun lalu kurang terawat. Sejumlah pohon pule yang ditanam di sejumlah titik di area gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala terlihat mati. Sementara gedung Depo Arsip yang berada di kawasan Puspem Badung plafonnya jebol di beberapa bagian barat dan selatan. Belum diketahui penyebabnya, namun dari bawah terlihat jelas kerusakan tersebut.

Kabag Perlengkapan dan Perawatan (Perwat) Setda Badung Ida Ayu Yutri Indah Gustari saat dimintai konfirmasinya, Selasa (20/10) kemarin, mengatakan telah mengecek keberadaan kedua gedung tersebut. ‘’Nanti kami akan minta konsultan kira-kira itu berapa RAB (Rencana Anggaran Biaya),’’ ujarnya.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan konsultan terkait penanganan kerusakan guna menentukan langkahlangkah selanjutnya. ‘’Selama ini kami lakukan perbaikan untuk hal-hal yang urgen yang mengakibatkan kerusakan dan berpengaruh terhadap hal yang lain,’’ jelasnya.

Indah Gustari mengakui di tengah pandemi Covid-19 pihaknya sangat selektif menggunakan anggaran untuk perbaikan. Sebab, kondisi keuangan tidak stabil. ‘’Seperti kita ketahui kondisi anggaran di tengah Covid-19 seperti apa.

Jadi, kami selektif sekali untuk melakukan perbaikan. Kalau seandainya pipa bocor yang mengakibatkan barang ini rusak, itu pasti segera diperbaiki,’’ ungkapnya.

Disebutkannya, anggaran pemeliharaan gedung Kantor Puspem Badung di APBD Perubahan tercatat Rp 9,7 miliar.

Hanya untuk anggaran perbaikan, pihaknya harus berkoordinasi pula dengan Badan

Taati Prokes, Personel BNNK Kenakan APD Lengkap

Mangupura (Bali Post) Kepala BNNK Badung AKBP Nyoman Sebudi bersama personelnya mengenakan APD lengkap mendatangi Kejari Badung, Selasa (20/10) kemarin. Maksud kedatangan personel BNNK tersebut untuk melakukan tes urine pejabat dan pegawai Kejari Badung yang beralamat di Mengwi.

Dalam proses kegiatan ini, peserta tes urine harus mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Hal itu diterapkan guna mendukung program pemerintah terkait

ketaatan prokes dan mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Pemeriksaan urine ini dilakukan secara mandiri. Dasarnya adalah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba),’’ kata AKBP Sebudi.

Menurut mantan Kabid Berantas BNNP Bali ini, tes urine dilaksanakan dalam rangka mendukung terciptanya jaksa dan pegawai yang bersih dari narkoba. Ini salah satu bukti Kejari Badung bersinergi dengan BNNK Badung melaksanakan deteksi dan pencegahan dini peredaran narkoba melalui tes urine secara mandiri. ‘’Mandiri maksudnya biaya penyediaan alat ditanggung Kejari Badung. Kami hanya pelaksana. Sebanyak 40 orang terdiri atas pejabat dan pegawai dites urine,’’ ujarnya.

Berhubung saat ini masih pandemi Covid-19, ketika me-

Bali Post/ist

TES URINE - Personel BNNK Badung saat melakukan tes urine pejabat dan pegawai Kejari Badung. nerima dan memeriksa sampel urine, personel BNNK Badung mengenakan APD lengkap. ‘’Dari 40 sampel urine yang diperiksa, seluruhnya negatif penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini kami tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19,’’ ungkap AKBP Sebudi yang juga mantan Kapolsek Kuta. (kmb36)

nya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan. ‘’Dewan ngikut aturan KPU Badung. Jadi, semua pejabat negara dan daerah wajib izin kalau kampanye. Ini sudah diatur PKPU dan telah disosialisasikan,’’ katanya.

Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta membenarkan anggota legislator yang turut dalam kampanye pilkada wajib mendapatkan izin dari pimpinan. ‘’Ya, anggota dewan yang ikut kampanye harus mendapatkan izin dari Pimpinan Dewan.

Jika tidak bisa dikenakan sanksi,’’ tegasnya.

Selain wajib mengantongi izin kampanye, anggota dewan dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah wewenangnya dan di wilayah lain. ‘’Kami ingatkan dalam mengikuti kegiatan kampanye Pilkada Badung 2020 agar mematuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan,’’ pungkasnya. (kmb27)

Ikut Kampanye, Legislator Wajib Kantongi Izin Mangupura (Bali Post) Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengingatkan anggotanya untuk mengajukan izin jika mengikuti kegiatan kampanye Pilkada Badung.

Kebijakan ini sesuai Pasal 63 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 atas Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. ‘’Sebagai ketua dewan, saya pribadi dan atas nama lembaga sudah mengingat-

kan anggota agar mengajukan izin atau pemberitahuan kepada dewan. Ini sudah diatur dalam PKPU,’’ ungkap Parwata, Senin (19/10).

Menurutnya, landasannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11/2020. Dalam pasal 63 disebutkan pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait jabatan-

nan Covid-19 sembari menunggu vaksinnya,’’ terang politisi asal Desa Dalung tersebut.

Parwata mengungkapkan, Pjs. Bupati Badung juga sangat bagus dalam pengelolaan tata pemerintahan. ‘’Koordinasi dengan sejumlah pejabat, legislatif dan OPD sangat mudah dilakukan. Tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,’’ jelasnya. (ad265)

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. ‘’Kami selalu berkoordinasi, dananya tersedia apa tidak,’’ terangnya.

Seperti diketahui, biaya yang dihabiskan untuk pembangunan Balai Budaya ini mencapai Rp 388.187.646.000.

Bangunan dirancang dengan eksterior arsitektur Bali bebadungan konsep Tri Angga.

Penataan ruang memadukan konsep tradisional Bali dan modern perpaduan antara interior Bali modern dan patra atau ornamen tradisional Bali.

Balai Budaya dibangun di atas lahan 18.441 meter persegi dengan kapasitas 2.500 orang untuk indoor

Bali Post/kmb27

POHON PULE - Sejumlah pohon pule yang ditanam di sekitar gedung Balai Budaya mati. sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas seniman Bali dan Badung khususnya.

Balai Budaya dilengkapi peralatan modern berupa sound system atau tata suara, lighting atau tata cahaya, LED screen outdoor, back ground LED screen indoor dan lift panggung.

Sementara Depo Arsip dibangun bersamaan dengan Kantor Perpustakaan ruangan baca yang menghabiskan dana Rp 35 miliar. Dana pembangunan kantor ini sepenuhnya APBD Tahun 2014 dan harus selesai Desember tahun 2014.(kmb27)

Rabu Kliwon, 21 Oktober 2020

Kasus Positif Covid-19 Wedakarna Resmikan Sentra Sukla di Tabanan Mulai Turun Seluas 50 Are di Desa Beng Gianyar Ekonomi

Senator RI Minta Koperasi Sukla Satyagraha Prioritaskan Pedagang Bali

ADA yang menarik dalam pidato Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat hadir pada acara Peresmian Sentra Ekonomi UMKM Sukla Satyagraha di Desa Beng, Gianyar, bahwa saat p a n d e m i i n i s e l u r u h p ihak harus bahu-membahu menegakkan ekonomi kerakyatan yang Pancasilais.

Salah satunya dengan membangun insfrastruktur ekonomi di tiap daerah sesuai harapan Nawacita Presiden Joko Widodo, sehingga sekat–sekat birokrasi bisa diminimalisir. Senator Arya Wedakana (AWK) secara tegas menyampaikan bahwa kehadiran Sentra UMKM Sukla Satyagraha di Desa Beng bertujuan membawa ekonomi orang Bali. ‘’Saat pandemi ini janganlah pemerintah hanya memberi imbauan dan imbauan semata, tapi juga memberi wujud konkret membantu ekonomi rakyat.

Caranya dengan membangun pasar, pusat ekonomi dan memperhatikan ekonomi. Saya salut kepada Bupati Gianyar yang di masa pandemi ini masih bisa membangun Pasar Gianyar dan Pasar Sukawati. Ini patut dipuji oleh semua pihak. Kehadiran Sentral Parkir Beng ini adalah untuk membantu Gianyar agar menjadi sentral ekonomi sukla di Bali Tengah. Terima kasih Pemkab Gianyar,

Desa Adat dan terutama Koperasi Sukla Satyagraha Indonesia yang sangat revolusioner,’’ ungkap Senator AWK yang juga Panitia Perancang Undang-undang DPD-RI. Lebih lanjut dalam pidatonya AWK minta kepada Koperasi untuk bisa membagi hasilnya dengan Desa Adat, karena hormat pada Desa Adat adalah kewajiban utama setiap investor. ‘’Saya minta kepada Koperasi untuk memberikan kontribusi kepada Desa Adat. Silakan sebagian retribusi parkir dan kebersihan diberikan pada adat dan berikan punia saat Desa Adat Beng ada karya di Tri Kahyangan Desa. Sebanyak 500 pengusaha Hindu harus memberi contoh dan menjadi teladan sebagai warga yang taat akan aturan. Selain itu, tampung pedagang bermobil dari seluruh penjuru Bali, namun prioritaskan orangorang Bali atau putra daerah. Sukla Satyagraha jelas nuansanya Hindu Bali dan mengayomi semua golongan. Di sinilah siar agama Hindu secara ekonomi Bali akan berperan,’’ ujar Gusti Wedakarna.

Ia pun berharap Sentra UMKM Sukla Satyagraha akan menjadi hub bisnis semeton Bali untuk wilayah timur, utara dan sebagian Bali. ‘’Saya berharap Sentra di Beng ini akan memenuhi kebutuhan dasar dan bahan

Tabanan (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Satgas Penanganan Covid-19 terus berupaya menekan angka virus Corona. Satgas gencar melaksanakan kegiatan pendisiplinan dan membagi-bagikan masker kepada masyarakat. Bidang Kesehatan hampir setiap hari mengedukasi warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

BERSAMA - Senator RI Arya Wedakarna (Wakil Ketua Pimpinan Kelompok MPR-RI) bersama para tokoh Beng dan Pimpinan Koperasi Sukla Satyagraha. pokok ke wilayah utara, timur dan sebagian selatan.

Karangasem, Bangli, Klungkung, Nusa Penida akan menjadi prioritas. Jalur pedagang bermobil tidak hanya berhenti di Pasar Badung/Kumbasari semata, tapi langsung ke Beng. Kita ini mengurus potensi perdagangan ratusan miliar dan di sini gunanya semua bersatu dalam wadah Ekonomi Satyagraha. Maju terus,

AWK akan melindungi dan mengayomi,’’ kata Gusti Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini.

Peresmian Sentra Ekonomi UMKM Sukla Satyagraha di Desa Beng ditandai penandatanganan prasasti oleh Senator RI, Polri, Bendesa Adat dan Ketua Koperasi Sukla Satyagraha serta seremoni pamelaspasan. (ad264)

Empat Ortu Siswa Tertipu Beasiswa Dikpora Bali

Negara (Bali Post) – Aksi penipuan mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Bali menyasar orangtua (ortu) siswa sekolah menengah negeri di Kabupaten Jembrana.

Modus penipuan dilakukan melalui SMS mengenai pemberitahuan dana beasiswa siswa berprestasi sebesar Rp 3.750.000. Padahal baik sekolah maupun provinsi tidak mengadakan program tersebut.

Anehnya, para siswa memperoleh SMS dari nomor pribadi dengan data yang komplet. Ujung-ujungnya

orangtua siswa atau siswa diminta mengirim biaya administrasi Rp 350 ribu hingga Rp 900 ribu sebelum dana beasiswa dicairkan.

Informasi yang dihimpun Senin (19/10), sedikitnya empat orangtua siswa atau wali yang tertipu di SMKN 2 Negara karena telah mengirim uang administrasi.

Bahkan, ada yang membuka nomor rekening bank baru untuk mengirim uang. Para ortu/wali ini baru mengetahui tertipu setelah mendatangi sekolah untuk mengurus administrasi.

Kepala SMK Negeri 2 Negara di Baluk, Adam Is-

kandar Bunga, saat dimintai konfirmasinya membenarkan adanya aksi penipuan beasiswa berprestasi mengatasnamakan Dinas Dikpora Bali menyasar siswanya. ‘’Tidak ada program seperti itu baik dari sekolah maupun Dinas Provinsi. Kecuali dari pusat ada PIP (Program Indonesia Pintar) dan Kartu Sejahtera.

Banyak yang datang ke sekolah mengonfirmasi itu. Sudah ada empat yang telanjur mengirim uang,’’ jelasnya.

Modus penipuan ini diawali pemberitahuan melalui SMS ke nomor siswa bahwa menerima beasiswa berprestasi senilai Rp 3.750.000.

Karena disertai nama siswa, banyak yang percaya, kemudian menghubungi nomor tersebut. Mereka diberi tahu dan dijanjikan uang akan cair keesokan harinya. Sebelum ke sekolah untuk melengkapi administrasi (KTP dan lain-lain), ortu siswa diminta melengkapi nomor rekening dan mengirim uang administrasi dengan nilai beragam. ‘’Ada beberapa rekaman percakapan. Orangtua siswa ada yang diminta mengirim Rp 350 ribu, Rp 750 ribu hingga Rp 900 ribu,’’ tambahnya seraya mengimbau seluruh siswa tidak menanggapi SMS tersebut. (kmb26)

ujar Perbekel Budeng, Putu Libra Setiawan, ditemui belum lama ini.

Jambu yang dihasilkan Budeng memiliki ciri khas tersendiri. Unik dan menjadi ciri khas desa itu membuat tanaman jambu terus dibudidayakan. Bahkan, banyak masyarakat dari luar Budeng ikut menanam bersama warga. Sebab, meskipun bibitnya sama, jambu yang dihasilkan tidak sama dengan yang ditanam di Budeng.

Di luar itu, lahan kosong yang ada di Budeng cukup luas dan dulunya sebagian besar merupakan rawa-rawa.

Tak heran bila desa ini juga mencakup wilayah hutan mangrove dan tanaman buyuk. “Di sekitar tambak terhampar tanaman buyuk dan mangrove yang memang dipertahankan.

Sekitar 66 hektar dikelola Kelompok Tani Hutan (KTH) dan 22 hektar lainnya mangrove,” tambah Libra.

Sementara di tambak, sejak awal banyak warga mengelola perikanan tetapi dengan kolamkolam (tambak) tradisional.

Dari sekitar 88 hektar lahan tambak, hanya sekitar 9,5

hektar tambak dikelola secara intensif. Sisanya masih pola tradisional karena keterbatasan modal. Sebagian besar warga yang mengelola tambak tradisional kini telah bergabung dalam kelompok-kelompok perikanan budi daya. Beberapa di antaranya ada yang sudah tidak aktif karena pandemi Covid-19.

Menurutnya, kelompok ini bukan hanya bergerak dalam budi daya tambak khususnya udang vaname, tetapi juga berusaha dari sumber bahan produksi perikanan yang ada, baik itu udang, tiram, mujair maupun produk lainnya untuk warung-warung kuliner. Begitu pula hasil alam seperti buyuk dan mangrove dimanfaatkan untuk kerajinan.

Sektor perikanan budi daya saat ini tengah digalakkan. Lahan-lahan tambak yang lama tidur diupayakan dihidupkan kembali. Salah satunya berkat suntikan bantuan dari BUMN. “Ada yang mulai berjalan menggandeng kelompok yang sudah ada. Potensi ini dihidupkan lagi melalui pengelolaan lebih modern (intensif),” tandas Libra. (kmb26)

Tambak di Budeng Manfaatkan Lahan Tidur

Bali Post/kmb26

TAMBAK - Areal tambak tradisional di Desa Budeng.

Foto diambil beberapa waktu lalu.

Negara (Bali Post) – Desa Budeng yang berada di Kecamatan Jembrana tergolong memiliki penduduk sedikit di Kabupaten Jembrana.

Cakupan areal yang cukup luas menjanjikan peluang di sektor pertanian dan budi daya perikanan. Selain komoditi jambu Budeng, sejumlah lahan kosong (tidur) dan tandus dengan air payau dimanfaatkan oleh pen-

duduk sebagai tambak udang dan ikan air tawar lainnya.

Dari total 352 hektar lahan di Budeng, hanya sekitar 14 hektar dimanfaatkan untuk permukiman. Sekitar 99 persen warga Budeng telah menanam jambu di pekarangan rumahnya dan di kebun. “Jambu secara ekonomi sangat menjanjikan.

Setiap panen, masyarakat dapat merasakan hasilnya,”

APBDes Perubahan Ditarget Tuntas Akhir Oktober

Tabanan (Bali Post) Seluruh desa di Kabupaten Tabanan kini membahas APBDes Perubahan setelah sebelumnya Bupati dan DPRD Tabanan menandatanggani APBD Perubahan Tahun 2020. Pembahasan dan penetapan APBDes Perubahan ditarget selesai akhir Oktober 2020 ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan Roemi Listyowati mengatakan, setelah ditetapkannya APBD Perubahan, pihaknya langsung menginstruksikan seluruh desa agar segera menyusun APBDes Perubahan. Sesuai aturan,

desa memiliki waktu satu bulan untuk menyusun dan menetapkan APBDes. ‘’Pembahasan APBDes harus sudah tuntas akhir Oktober ini,’’ bebernya, Senin (19/10).

Pihaknya tidak bisa mengecek satu per satu 133 desa di Tabanan dalam penyusunan APBDes. Untuk itu, sudah dibentuk tim guna melakukan pendampingan. Dia meyakini perbekel bersama perangkat desa bisa menyusun APBDes dengan cepat karena sudah ada petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Apalagi perbekel dan perangkat desa sudah memahami aturan

tersebut sehingga pembahasan APBDes akan tuntas sesuai target waktu yang ditetapkan. ‘’Saya tidak menghitung berapa yang sudah, berapa yang belum.

Yang pasti targetnya akhir Oktober ini dan saya yakin perbekel bersama perangkat desa mampu menuntaskannya,’’ jelasnya.

Terkait besaran APBDes, Roemi menilai tidak banyak perubahan. Tidak ada pula penambahan anggaran untuk desa karena semuanya sudah sesuai aturan yang ada. ‘’Tidak ada perubahan, hanya mengikuti APBD Perubahan,’’ ucapnya. (kmb28)

‘’Angka kasus Covid-19 di Kabupaten Tabanan sudah kian melandai. Terjadi penurunan jumlah kasus baru.

Hari ini (Selasa, 20/10 - red) dilaporkan hanya ada dua kasus tambahan baru positif. Kami akan terus berupaya menekan angka Covid-19 kalau bisa sampai nihil,’’ papar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Tabanan I Putu Dian Setiawan selaku Koordinator Bidang Informasi Publik.

Kasus baru pertama seorang perempuan berusia 48 tahun asal Baturiti dengan gejala demam dan kini sudah menjalani isolasi di RS Semara Ratih. Pasien kedua seorang laki-laki berumur 23 tahun. Warga asal Marga ini tanpa gejala, terpapar dari pasien positif sebelumnya dan kini menjalani isolasi terpadu di Hotel P Denpasar.

Kabar baik lainnya, tiga pasien dinyatakan sembuh.

Mereka berasal dari Desa Bongan (Kecamatan Tabanan), Desa Kukuh (Kerambitan) dan Desa Mekarsari (Baturiti). ‘’Meski telah ada

Bali Post/kmb28

EDUKASI PROKES - Puskesmas Tabanan 2 melakukan pembinaan dan edukasi disiplin protokol kesehatan (prokes) 3M di Posyandu Banjar Celagi. penurunan kasus baru positif Covid beberapa hari ini, tidak ada perubahan pada sejumlah pendisiplinan dan pengetatan penerapan protokol kesehatan. Jika sedikit saja lengah, dikhawatirkan membuat kasus kembali meningkat. Mari bersama-sama cegah penyebaran virus ini agar tidak lebih meluas lagi.

Jika ada gejala segera datang ke rumah sakit agar cepat bisa ditangani sehingga tidak sampai menyebar ke keluarga dekat, rekan kerja atau lingkungan sekitar,’’ terangnya.

Dian Setiawan melanjutkan, saat ini untuk mengetahui yang bersangkutan terpapar Covid-19 atau tidak baru diketahui setelah warga datang untuk menjalani perawatan kesehatan dari penyakit bawaan. Ada juga yang tampak sehat, namun setelah dites swab baik secara mandiri maupun difasilitasi oleh pihak perusahaan barulah diketahui hasilnya. ‘’Sebelumnya saat pekerja migran Indonesia (PMI) gampang dilacak. Intinya, mari tingkatkan pencegahan di hulu,’’ ucapnya. (kmb28)

Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Masyarakat Diminta Disiplin 3M Negara (Bali Post) – Pasien Covid-19 yang meninggal kembali bertambah di Kabupaten Jembrana, Senin (19/10) malam. Pasien berumur 65 tahun ini diketahui terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala berat pneumonia dan DM tipe II. Perempuan asal Yehembang, Kecamatan Mendoyo ini dirawat sejak 14 Oktober lalu.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jembrana dr. I

Gusti Agung Putu Aris antha saat dimintai konfirmasinya, Selasa (20/10) kemarin, membenarkan adanya penambahan warga meninggal terkonfirmasi Covid-19. Terkait hal ini, ia mengharapkan masyarakat Jembrana tetap disiplin menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Menurutnya, pasien masuk rumah sakit 14 Oktober 2020 pukul 10.10 Wita dengan GEA dan vomiting pneumonia. Saat mulai menjalani perawatan, pasien berstatus probable Covid-19. Pasien selanjutnya dirawat di ruang isolasi lantai tiga RSU

Negara dan dipastikan terkonfirmasi Covid-19 setelah tes swab-nya keluar dengan hasil positif.

Pada Senin (19/10) pukul 20.00, pasien kondisinya kritis. Meskipun sudah dilakukan penanganan secara optimal, akhirnya pasien meninggal pukul 20.45. Jenazahnya ditangani dengan protokol Covid-19 dan masih di ruang pemulasaran jenazah. Informasinya, jenazah pasien akan dikremasi.

Arisantha menambahkan, akumulasi kasus Covid-19 di Jembrana kini mencapai 398 orang. Pasien sembuh 360 orang, meninggal dunia 11 orang, masih dirawat di RSU Negara 26 orang dan proses ke RSU 1 orang. (kmb26)

gas Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada, S.E. dalam rapat koordinasi yang dihadiri Dandim 1619/Tabanan Letnan Kolonel Inf. Toni Sri Hartanto, Wakapolres Tabanan Kompol I Made Krisnha, M.S.H., Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa, Angota Bawaslu Tabanan I Ketut Narta dan I Gede Putu Suarnata, Asisten II Anak Agung Gede Dalem Tresna Ngurah, Satpol PP dan Satgas Covid-19 Tabanan, Senin (19/10).

Menurutnya, subjek pencegahan itu adalah setiap orang, kelompok dan organisasi yang terlibat dalam kampanye. “Apabila terjadi pelanggaran, Bawaslu Tabanan tidak langsung membubarkan, tetapi melakukan pencegahan, memberikan surat peringatan tertulis k e p a d a pelaksana kegiatan saat

melakukan kampanye. Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, Satpol PP dan Gugus Tugas Covid-19,’’ terangnya.

Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda pada kesempatan itu menyampaikan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan rapat bersama Bawaslu Tabanan, LO paslon 1 (Jaya-Wira) dan LO paslon 2 (Panji-Budi) terkait kegiatan kampanye oleh parpol, gabungan parpol, paslon dan tim kampanye agar tetap menerapkan prokes.

Kordiv Pengawasan Bawaslu Tabanan I Ketut Narta menambahkan, pengawasan kampanye telah disampaikan ke jajaran di tingkat desa dan kecamatan agar lebih banyak melakukan koordinasi dan pencegahan. “Upaya pencegahan sudah sangat maksimal dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Jika masih ada yang mengabaikan, perlu back-up dari Polri dan TNI,” ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Tabanan Kompol I Made Krisnha menegaskan, jajaran Polri turun langsung di lapangan setiap kegiatan kampanye. Jika ada perserta kampanye mengabaikan padahal sebelumnya sudah dilakukan pencegahan sesuai peraturan Bawaslu, jalan terakhir adalah membubarkan bersama-sama. (kmb28)

Langgar Prokes, Kampanye akan Dibubarkan

Tabanan (Bali Post) Tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tabanan 2020 sudah dimulai 26 September lalu. Kedua paket pasangan calon (paslon) harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) mengingat saat ini masih masa pandemi Covid-19.

Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan menegaskan akan membubarkan dan menghentikan kegiatan kampanye jika terbukti melanggar kepatuhan prokes. “Di masa pandemi Covid-19 ini penerapan protokol kesehatan juga merupakan bagian fokus pengawasan kami,” t e -

Bali Post/kmb28

I Made Rumada

Rabu Kliwon, 21 Oktober 2020

Jadi Dewan Pembina PBMB Cabang Bangli

Kesehatan

Bupati Made Gianyar Dorong Mengenali Penyakit Saraf Terjepit di Bagian Bengkel Mobil Kreatif dan Berdaya Saing Punggung Bawah pada Usia Produktif Oleh dr. I Made Surya Budikusuma, S.Ked. DI ERA globalisasi ini nyeri pinggang merupakan suatu hal sangat lumrah. Penyakit ini dapat menyerang semua kalangan.

Mulai usia muda hingga usia tua. Menurut Depkes, pria dan wanita dalam rentang usia 17 hingga 47 tahun, setidaknya pernah mengalami satu kali periode nyeri pinggang.

Sekitar 5 hingga 20 persen dari mereka mengalami nyeri bersifat kronis. Nyeri pinggang itu sering terjadi di masyarakat disebabkan oleh herniated nucleus pulposus (HNP) atau yang dikenal dengan saraf terjepit. Nyeri yang dialami pasien itu, umumnya menjalar hingga paha dan seluruh bagian kaki. Nyeri itu disertai kelemahan pada salah satu atau kedua kaki.

Data dari berbagai negara seperti Finlandia dan Italia menunjukkan prevalensi HNP mencapai 3% dari total populasi. Serupa dengan kondisi di Indonesia. Semakin tinggi usia seseorang, semakin tinggi pula risiko terjadinya HNP. HNP paling banyak diderita mereka yang berusia antara 30-50 tahun.

Risiko terjadinya HNP lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 2:1.

Apa Itu HNP? HNP merupakan penyakit yang terjadi ketika bantalan ruas tulang belakang bergeser. Ruas tulang itu menekan saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang yang terjepit itu dapat menimbulkan gejala nyeri punggung bawah (pinggang). Bagaimana cara mengenali gejala HNP pada bagian punggung bawah itu? HNP lumbal yang menjepit saraf di pinggang atau punggung bawah dapat memunculkan sejumlah gejala berikut: 1. Nyeri di punggung bagian bawah yang semakin memburuk saat bergerak.

2. Nyeri seperti tertusuk-tusuk di area bokong yang dapat menjalar ke salah satu atau ke dua kaki.

3. Kesemutan atau lemah otot di kaki.

4. Tidak dapat menahan buang air kecil, meskipun hal ini jarang terjadi. Ketika terdapat tanda-tanda seperti di atas dan didiagnosis ada Hernia Nukleus Pulposus (HNP).

Maka, dokter akan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik secara seksama. Terutama pemeriksaan saraf. Pemeriksaan saraf itu dilakukan dengan mengukur kekuatan dan refleks otot, serta kemampuan bagian

tubuh dalam merasakan rangsangan. Bila penderita dicurigai mengalami HNP, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan penyebab nyeri punggung yang dirasakan itu.

Pencegahan Hernia Nukleus Pulposus Meskipun HNP tidak selalu dapat dicegah, Anda dapat mengurangi risiko saraf terjepit dengan melakukan hal-hal berikut: 1. Berolahraga secara teratur, terutama olahraga yang dapat menguatkan otot dan sendi pada tungkai dan punggung seperti berenang.

2. Menjaga postur tubuh yang baik. Misalnya, duduk dengan punggung tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar.

3. Mempertahankan berat badan ideal, guna mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang.

4. Berhenti merokok, karena kandungan di dalam rokok dapat mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang.

5. Berdiri dan lakukan peregangan secara berkala, jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk dalam waktu yang lama.

6. Menemui dokter untuk berdiskusi apabila Anda mengalami gejala-gejala HNP itu. (ad260)

BUPATI Bangli I Made Gianyar mendorong bengkel mobil di Kabupaten Bangli agar lebih kreatif dan mempunyai daya saing. Bupati mengharapkan antarbengkel mobil melakukan kolaborasi dengan memanfaatkan sistem IT. Hal itu disampaikan Bupati Made Gianyar saat menandatangani piagam sebagai Dewan Pembina Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB) Cabang Bangli, di Hotel Segara Kedisan Kintamani, Selasa (20/10) kemarin.

Acara penandatanganan piagam itu dihadiri Ketua Umum PBMB, Camat Kintamani, pengurus serta anggota PBMB Cabang Bangli.

Ketua Umum PBMB Komang Gede Tilik Juli Hartawan mengatakan, PBMB merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para pengusaha bengkel. Keberadaan organisasi itu sesungguhnya berperan menopang majunya perekonomian UKM yang bergerak di bidang perbengkelan. “Karena kami sadar, anggota perkumpulan bengkel mobil Bali ini terdiri dari para pengusaha-pengusaha UKM. Saat ini menghadapi perkembangan teknologi begitu pesat.

Karena itu, kami membutuhkan wadah agar bisa ikut berperan aktif, dalam kemajuan teknologi yang begitu pesat

Persiapan Piala Dunia

DPRD Bali Minta Infrastruktur Stadion Dipta Segera Dikerjakan Gianyar (Bali Post) Komisi III DPRD Bali melakukan pengecekan kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2021 di Stadion Kapten Wayan Dipta, Selasa (20/10 kemarin. Dewan provinsi itu mendorong agar pengerjaan infrastruktur pendukung itu segera dikerjakan, termasuk disiapkan lahan parkir di seputaran stadion tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Bali A.A. Ngurah Adi Ardhana mengatakan, kedatangannya untuk mengecek kondisi Stadion Dipta. Selain membahas KUA-PPAS 2021. ‘’Seandainya masih ada kekurangan even internasional 2020 itu, kami bisa siapkan, terutama infrastruktur di luar vanues, seperti lahan parkir,’’ katanya.

Sampai saat ini sudah masuk anggaran BKK Kabupaten

Gianyar. Anggaran pengadaan lahan parkir itu sebesar Rp 10 miliar. ‘’Tinggal menyiapkan parkir yang kebetulan BKK di 2021. Kita akan cek lagi Februari awal. Sebelum Maret proyek itu harus sudah selesai.

Khusus pengadaan parkir kami minta agar ada koordinasi yang baik dengan desa adat. Yang jelas kami akan support semua,’’ katanya. ‘’Sedangkan Kementerian PUPR hanya menyiapkan 5.000 single seat, sementara kapasitas di Dipta 18 ribu penonton. Kita upayakan, kalau PUPR tidak siap, maka kita dorong agar bisa dibantu,’’ katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Gianyar Gede Widarma Suharta menjelaskan, untuk parkirnya akan memanfaatkkan lahan yang

disewa seputaran wilayah Banjar Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh. Jarak lahan yang disewa tak begitu jauh dari stadion. Menurutnya, sekitar 200 meter. ‘’Di sana kami siapkan lahan 1,7 hektar. Kami kembali melakukan koordinasi, sehingga nanti akan ada lahan empat hektar untuk parkir,’’ ujarnya sembari menambahkan lahan parkir itu akan disewa pemerintah dari masyarakat selama kurang lebih 20 tahun. ‘’Kami sewa lahan LC milik masyarakat. Lalu kami bangun parkir,’’ jelasnya. Pemerintah Gianyar sudah mulai mengerjakan sarana di luar stadion. Seperti pembangunan Patung Kapten Dipta, penataan lapangan Astina hingga sewa lahan yang akan dialokasikan Pemkab Gianyar Rp 58 miliar. (kmb35)

DEWAN PEMBINA - Bupati Bangli I Made Gianyar saat menandatangani piagam sebagai Dewan Pembina Perkumpulan Bengkel Mobil Bali (PBMB) Cabang Bangli, di Hotel Segara Kedisan Kintamani, Selasa (20/10).

sebagai Dewan Pembina PBMB Cabang Bangli. Ia mendorong bengkel-bengkel mobil yang ada di Bangli ke depannya bisa kreatif, mempunyai daya saing dan bisa berkembang.

Dia mengingatkan agar relasi antarbengkel itu dibangun dengan manajemen kolaborasi. Manajemen ini bukan persaingan antarbengkel tetapi kolaborasi dengan memanfaatkan

sistem IT. Dengan memanfaatkan sistem IT itu, organisasi bengkel punya sistem informasi. Sehingga nantinya antara bengkel yang satu dengan bengkel lainnya dapat difasilitasi oleh informasi itu. Dan diyakini setiap hari menjadi sebuah proses pendidikan. “Saya berharap ke depannya organisasi ini lebih bisa maju, seirama perkembangan zaman,” harap Bupati dua periode itu. (ad262)

Tak Kunjung Terealisasi Relokasi Korban Bencana di Bantas

Bangli (Bali Post) -

Sudah tiga tahun lebih berlalu, musibah bencana alam tanah longsor yang merenggut tujuh orang korban jiwa di Banjar Bantas, Desa Songan, Kintamani.

Namun sampai sekarang, janji merelokasi warga korban bencana itu belum juga direalisasi dari pemerintah.

Dikonfirmasi hal itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli I Ketut Gde Wiredana, Selasa (20/10) kemarin mengatakan, rencana relokasi korban bencana itu, masih berproses. Sejak dirinya menjabat Kalak BPBD, Wiredana mengklaim sudah melakukan sejumlah hal untuk memproses rencana relokasi itu. Namun dia mengungkapkan ada beberapa kendala yang harus dihadapi.

Salah satunya soal tukar guling lahan.

Seluruh kepala keluarga (KK) warga Bantas yang menjadi korban bencana, kata Ketut Gde Wiredana, sudah menyanggupi lahan tempat tinggalnya ditukar dengan lahan milik

CEK STADION DIPTA - Kalangan DPRD Bali melakukan pengecekan ke Stadion Kapten Wayan Dipta, Selasa kemarin.

sebagaimana kita hadapi saat ini,” kata Juli Hartawan.

PBMB sudah berdiri sejak tanggal 2 Juli tahun 2010.

Pihaknya berharap kepada anggota PBMB Cabang Bangli ini, bisa memperbanyak anggotanya. Dengan demikian organisasi ini diyakini lebih bermanfaat bagi masyarakat.

PBMB memiliki kegiatankegiatan sosial. Seperti membuka layanan service gratis bagi pamedek yang sembahyang ke Pura Besakih terutama saat piodalan di pura tersebut. Di samping itu, dalam organisasi PBMB terdapat kegiatan-kegiatan intern. Di antaranya peningkatan SDM yang sampai saat ini dilakukan dengan swakelola sendiri. Pihaknya sangat mengharapkan peran aktif pemerintah daerah agar bisa bergandengan tangan dengan organisasi PBMB, dalam hal menciptakan kemajuan SDM yang ada di Kabupaten Bangli. Pihaknya menyadari dengan SDM memadai, tentunya perbengkelan mobil Bali dan anggota mampu memberikan pelayanan maksimal, bagi masyarakat dalam hal menangani gangguan-gangguan kendaraan yang dihadapinya.

Bupati Bangli I Made Gianyar dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya sia p m em a ng ku ja b a t a n

kehutanan yang ada di Banjar Serongga. Namun untuk bisa tukar guling, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Lahan yang ditempati warga saat ini harus diputihkan terlebih dahulu. Terkait persyaratan itu, pihaknya masih khawatir. ‘’Ketika sudah diputihkan, tanah aset warga itu jadi hilang.

Lalu siapa nanti yang akan memberi kepastian jaminan lahan penukarannya itu,’’ ungkapnya khawatir.

Pihaknya mengaku cukup berhati-hati memproses tukar guling lahan tersebut. Alasannya, lantaran ada persyaratan pemutihan lahan, Wiredana mengatakan dirinya akan melapor ke Bupati untuk bisa dicarikan solusinya.

Pria yang belum genap setahun menjabat Kalak BPBD itu mengungkapkan, pihaknya sebenarnya punya keinginan agar proses relokasi itu tidak memanfaatkan lahan kehutanan. Sehingga prosesnya tidak panjang dan rumit. ‘’Kalau bisa beli lahannya kan enak ya. Kami pinginnya seperti itu.

Kendalanya, selama ini sudah banyak proses dilalui,’’ ujarnya.

Jumlah warga korban bencana di Banjar Bantas yang rencananya akan direlokasi ada 26 KK. Mencegah adanya risiko bencana ketika musim hujan, maka pihaknya hanya bisa mengimbau warga agar mengungsi ke tempat yang aman.

Wiredana juga mengaku

belum menyiapkan tempat relokasi sementara, jika sewaktu-waktu wilayah Bantas itu kembali dilanda bencana.

Pihaknya mengaku akan memanfaatkan bale banjar terdekat atau SKB. Sebagaimana diketahui bencana tanah longsor itu terjadi tiga tahun lalu di Banjar Bantas, sekitar Februari 2017 lalu. Tujuh orang warga setempat dilaporkan tewas, akibat tertimbun longsor. Longsor terjadi saat wilayah Banjar Bantas itu diguyur hujan deras saat dini hari. Longsoran tanah itu mengakibatkan dinding penahan tanah (DPT) itu ambrol. Selain di Banjar Bantas, di hari yang sama musibah tanah longsor juga terjadi di tiga desa lainnya, yakni Desa Awan, Sukawana dan Subaya. Sebanyak enam orang dilaporkan meninggal dunia di tiga lokasi berbeda itu. (kmb40)

Lagi, Satu Pasien RSJ Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bangli (Bali Post) -

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli kembali mengumumkan seorang pasien wanita rumah sakit jiwa (RSJ) Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, terkonfirmasi positif Covid-19. Sesuai data yang disampaikan Humas Gugus Tugas Per-

cepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli I Wayan Dirgayusa, Selasa (20/10), pasien RSJ yang terkonfirmasi positif virus corona itu adalah seorang wanita berusia 70 tahun. Dia merupakan pasien dalam perawatan (PDP) di RSJP Bali. “Saat ini pasien tersebut masih dirawat di RSJP,” kata Dirgayusa.

Selain pasien RSJ tersebut, terdapat juga seorang pria asal Desa Abuan yang juga terkonfirmasi positif Covid di hari yang sama. Saat ini pasien berusia 43 tahun itu dirawat di RSUP Sanglah.

Dengan adanya penambahan dua kasus positif Covid-19 itu, total jumlah kasus positif di Kabupaten Bangli per Selasa (20/10) mencapai 795 kasus.

Dari jumlah itu yang masih dirawat sebanyak 14 orang dan sudah dalam keadaan sembuh 753 orang. Yang meninggal dunia tercatat 28 orang. “Hari ini penambahan sembuh 10 orang. Mereka berasal dari Desa Apuan, Desa Demulih tiga orang, Desa Yangapi, Desa Jehem dua orang dan Susut tiga orang,” kata Dirgayusa. (kmb40)

di lapangan.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Selasa (20/10) kemarin, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diterima dari berbagai kalangan. Pihaknya mengakui Klungkung saat ini masih dalam zona orange. Jumlah kasus positif Covid-19 terus berfluktuasi.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya penyakitnya.

Namun, dampak Covid-19 yang telah menyeret semua sektor itu mengganggu segala tatanan kehidupan.

Ini yang perlu pemikiran ekstra dalam mengantisipasinya, agar tidak semakin berdampak buruk bagi masyarakat. Khususnya aspek dampak ekonomi, pangan dan keberlangsungan

masyarakat dalam mencari pekerjaan.

APD awalnya juga menjadi masalah pelik. Sebab, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan APD selama pandemi cukup besar. Sehingga dia bersyukur, bantuan dari berbagai kalangan terus berdatangan. Bantuan APD terakhir datang dari anggota Komisi III DPD-RI A.A. Gde Agung, Selasa (20/10). Terdiri dari gown periksa 150 pcs, hand sanitizer 48 pcs, desinfektan 100 botol, spryer 2 unit, sepatu boot 20 pcs, face sheild 100 pcs dan kacamata google 96 unit. A.A. Gde Agung menyampaikan, bantuan ini untuk mendukung sepenuhnya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung. (kmb31)

Efektif Tangani Covid-19, Bantuan APD Terus Ngalir ke Klungkung

Semarapura (Bali Post) -

Kabupaten Klungkung dinilai cukup efektif melakukan penanganan Covid-19.

Baik dalam sosialisasi, edukasi, penindakan pelanggar maupun penanganan pasien di rumah sakit.

Situasi demikian membuat berbagai kalangan memberikan dukungan penuh.

Salah satunya datang dari berbagai tokoh dalam wujud bantuan APD (alat pelindung diri). Diharapkan APD itu dapat dipergunakan mendukung petugas

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota Dewan

Margiana Siap Serahkan Bukti Video ke Polda Bali Anggota DPRD Klungkung I Nyoman Mujana diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat/ijazah. Akibatnya, I Ketut Margiana, tokoh masyarakat yang dikenal sebagai penyanyi pop Bali jebolan BRTV Bali TV ini yang merasa dirugikan itu, mengadu ke Polda Bali. Namun saat ini SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) sudah diterima dari penyidik Polda Bali, yang masih mencari bukti-bukti lainnya. Bagaimanakah tindak lanjut aduan itu di Polda Bali. Apalagi Margiana telah menunjuk penasihat hukum baru yakni Wayan Sumardika guna mengawal pelaporan kasus itu di Polda Bali?

PENASIHAT hukum Sumardika mengatakan telah ditunjuk Margiana sejak 12 Oktober 2020 menggantikan

tiga kuasa hukum sebelumnya.

Ia juga membenarkan adanya SP2HP terbaru diperoleh kliennya dari penyidik Polda. Pi-

hak penyidik Polda dalam simpulan kasus itu menyatakan kekurangan alat bukti. ‘’Idealnya ada tiga alat bukti dan minimal dua alat bukti.

Yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan sejumlah surat. Surat dari Partai Perindo, yang di-print out Disdik Provinsi, serta ijazah teradu yang disetorkan ke Silon (Sistem Informasi Pencalonan),’’ kata pengacara Sumardika, disetujui Margiana.

Pihaknya akan menyetorkan lagi satu bukti kuat terkait rangkaian kasus dugaan pemalsuan ijazah itu yakni video. Video itu mengungkap teradu yang mengakui memang

menggunakan ijazah palsu dalam sebuah mediasi internal DPW Partai Perindo Bali. Saat itu terungkap alasan teradu, upaya itu dilakukan lantaran ijazahnya yang asli tidak ditemukan menjelang pendaftaran.

Setelah kasus ini terungkap, kata Sumardika, akhirnya baru teradu mampu memperlihatkan ijazah miliknya.

Itulah bukti fisik yang disetor KPU, setelah proses pendaftaran dalam silon. Dalam video itu terungkap saat dimediasi DPW Partai Perindo, sempat ada opsi menengahi persoalan ini, dengan pembagian gaji dewan masing-masing 50 persen.

Kedua, Margiana juga harus

melunasi utang teradu selama menggantikannya menjabat sebesar Rp 1,5 miliar. ‘’Silon ini sesungguhnya sebagai alat mengukur keabsahan. Fisik yang diterima seharusnya dicocokkan dengan data yang disetorkan di silon.

Sebagaimana Pasal 1 poin 30 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang keabsahan verifikasi,’’ tegasnya.

Sumardika memperingatkan semua pihak, termasuk KPU Klungkung, agar jangan bermain api di dalam pelaporan kasus ini. Menurutnya, KPU Klungkung bisa saja ikut terseret atas dugaan tindak pidana Pasal 55 KUHP, karena

membantu terjadinya tindak pidana. Sumardika melihat penanganan kasus itu sepertinya mandek berbulan-bulan.

Terkesan penanganannya tidak proporsional, tidak profesional dan tidak independen.

Pihaknya mengancam membawa kasus itu ke Mabes Polri. ‘’Kalau mundur, sangat menjadi pertimbangan kasus itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan,’’ tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Margiana sebagai calon anggota DPRD Klungkung dapil Kecamatan Klungkung dari Perindo, memperoleh suara terbesar kedua setelah teradu Nyoman Mujana, yang kini jadi anggota

DPRD Klungkung. Belakangan terungkap, ternyata Mujana diduga menggunakan ijazah milik orang lain saat pendaftaran di silon. Margiana pun merasa dirugikan. Sehingga tokoh masyarakat yang dikenal sebagai penyanyi pop Bali jebolan BRTV Bali TV itu mengadu ke Polda Bali.

Nyoman Mujana melalui pengacaranya, Nyoman Suastika, sudah berkali-kali menanggapi persoalan yang diadukan itu. Semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya itu tidak benar. Menurutnya, persoalan ijazah yang dimaksud hanya masalah administrasi yang kurang sempurna. (gik)

Rabu Kliwon, 21 Oktober 2020

Tertimpa Pohon

Kesehatan

’’Palinggih’’ Pura Maksan Kancing Gumi Rusak Kifosis: Penyebab dan Faktor Risikonya

Amlapura (Bali Post) Angin kencang yang terjadi di wilayah Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem membuat dahan pohon patah. Pohon yang menimpa sejumlah palinggih yang ada di Pura Maksan Kancing Gumi pun mengalami kerusakan.

Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa, Selasa (20/10) kemarin mengungkapkan, dahan pohon yang menimpa bangunan palinggih Pura Maksan Kancing Gumi itu terjadi sekitar pukul 10.30 Wita. Menerima laporan itu, pihaknya langsung menurunkan tim untuk mengecek ke lapangan. ‘’Dahan pohon itu patah akibat diterjang angin kencang,’’ ucapnya.

Arimbawa menambahkan,

dahan pohon yang patah itu berjenis puyang diameternya 70 sentimeter dan panjang 25 meter. Hanya, proses penanganan saat ini belum dapat dilaksanakan. Pasalnya, pihak pangempon pura akan melaksanakan upacara guru piduka terlebih dahulu. Tetapi, penanganan pohon itu baru bisa dilaksanakan Kamis, 22 Oktober 2020. Rencananya dilakukan pangempon pura dan tim bantuan BPBD. Jumlah palinggih rusak akibat kejadian itu adalah satu unit Bale Piasan, dua unit Bale Lapan, satu unit Bale Pelik, Candi Pura, dua unit bangunan palinggih Gedong dan panyengker Pura. ‘’Kerugian material akibat peristiwa itu diperkirakan mencapai Rp 50 juta,’’ jelas Arimbawa. (kmb41)

Oleh dr. Putu Angga Dharmayuda, S.Ked.

Bali Post/kmb41

TERTIMPA POHON - Sejumlah bangunan palinggih Pura Maksan Kancing Gumi yang ada di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem tertimpa dahan pohon.

PEN Rp 571 Miliar Masuk KUA-PPAS APBD Buleleng 2021

Singaraja (Bali Post) -

Kebijakan pemerintah pusat menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah ditindaklanjuti Pemkab Buleleng. Usulan program yang didanai dari pinjaman pemerintah itu dimasukkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Buleleng Tahun 2021 senilai Rp 571 miliar.

Meski PEN itu dimasukkan KUA-PPAS, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng meminta agar pemerintah menjelaskan lebih terperinci terkait usulan program yang dibiayai lewat pinjaman itu.

Itu terungkap saat rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng, Selasa (20/10) kemarin.

Intinya dalam rapat itu, Banggar menyetujui pemerintah daerah mengajukan pinjaman kepada pmerintah pusat lewat PEN. Usulan program dan biayanya sudah dirancang dimasukkan pada KUA-PPAS yang sekarang sedang dibahas. Meski setuju, anggota Banggar belum memahami secara utuh terkait teknis pelaksanaan PEN itu sendiri.

Seperti diungkapkan anggota Banggar DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna. Dia menyebut PEN ini pinjaman murah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di daerahnya. Selain itu untuk mempercepat pemulihan perekonomian akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

Meski demikian, politisi Par-

tai Hanura ini masih belum paham terkait teknis pelaksanaannya. Termasuk anggaran, bagaimana mekanisme melunasi pinjaman itu. Bahkan, dia sendiri ragu setelah pinjaman ini dijalankan. Ke depannya menjadi beban bupati dan wakil bupati periode berikutnya.

Hal senada diungkapkan anggota Banggar Putu Mangku Budiasa. Politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar TAPD memberikan penjelasan detail terkait teknis dan usulan program yang dibiayai dari PEN. Dia meminta usulan yang diajukan itu relevan dengan program yang digulirkan pemerintah pusat. Sehingga kalau usulan itu sesuai program, maka dipastikan dapat meyakinkan pihak pemberi pinjaman, menyetujui usulan yang diajukan. ‘’Kalau sudah berkaitan pemulihan ekonomi. Kami minta programnya releven.

Jangan sampai program yang diusulkan itu tidak cocok.

Jadi bisa saja usulannya dicoret,’’ katanya.

Belum Ditetapkan Ketua DPRD Gede Supri-

Bali Post/kmb38

Bali Post/kmb38

Putu Mangku Budiasa

Gede Wisnaya Wisna

atna mengatakan, karena anggotanya mengusulkan masih meminta penjelasan terkait teknis PEN, maka pembahasan KUA-PPAS pada tingkat nota pengantar Bupati jadwalnya belum ditetapkan. Pihaknya memberikan kesempatan anggota Banggar membahas lebih terperinci bersama pemerintah, sehingga tidak sia-sia pemerintah berutang untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat virus Corona.

Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, KUA-PPAS sudah disempurnakan. Malah telah disetujui memasukkan PEN. Dari rancangan awal, usulan PEN pada KUA-PPAS senilai Rp 571 miliar. Rancangan pinjaman sebesar itu untuk membiayai program bidang pertanian,

pariwisata, infrastruktur fisik, fasilitas kesehatan, sarana-prasarana olahraga, layanan publik, dan bidang teknologi dan informasi (TI).

Program ini akan diusulkan ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI).

Nilai usulan dan program itu akan diverifikasi, sehingga berapa usulan dan jenis program yang dianggap layak dibiayai, maka nilai pinjaman yang disetujui itu ditetapkan pada APBD Buleleng 2021.

Terkait pembayaran, Suyasa menyebut selama 10 tahun masa pinjaman, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melunasi utang tersebut. Nilai anggaran menyesuaikan dengan usulan pinjaman yang disetujui. Yang jelas, PEN ini nol persen bunga karena sudah mendapat subsidi pemerintah pusat. (kmb38)

Surat Suara Pilkada Karangasem Ditetapkan 60 Persen Fokus Penampilan Wajah Paslon

Bali Post/kmb41

SURAT SUARA - Model surat suara Pilkada Karangasem yang sudah ditetapkan KPU-RI.

Amlapura (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU)-RI telah menetapkan model surat suara pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Karangasem dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Dalam penetapan surat suara itu, sebanyak 60 persen difokuskan pada bagian wajah masing-masing pasangan calon (paslon).

Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, Selasa (20/10) kemarin mengungkapkan, model surat suara Pilkada Karangasem itu sudah ditetapkan KPU-RI. Model surat suara saat ini difokuskan terhadap bagian wajah masing-masing paslon. Itu sesuai peraturan baru dari KPU-RI. ‘’Sebanyak 60 model surat suaranya fokus kepada bagian wajah paslon. Tidak ada gerakan

tangan. Kalau sebelumnya ada gerakan tangan oleh paslon. Wajah lebih ditonjolkan agar masyarakat dapat melihat secara jelas wajah paslon itu, sehingga bisa lebih mudah dan jelas mengenali wajah paslon yang akan dipilih nantinya,’’ ucapnya. Krisna menambahkan, ukuran surat suara pilkada yakni 23 x 18 sentimeter. Khusus Karangasem jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 375.063 lembar. Selain itu ada ekstra 2,5 persen surat suara tambahan. ‘’Tambahan 2,5 persen itu sebagai antisipasi kerusakan dan lain-lain. Untuk antipasi pemilihan ulang disiapkan 2 ribuan surat suara. Kita harap surat suara itu sudah sampai di Kabupaten Karangasem pertengahan November mendatang,’’ harap Gede Krisna Adi Widana. (kmb41)

Tingkatkan Pelayanan pada Masyarakat Polres Launching ’’Belayag’’ Karangasem Terobosan inovatif terus dilakukan Polres Karangasem di dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Untuk lebih meningkatkan pelayanan itu, Polres Karangasem kini me-launching Belajar Latihan Mengemudi yang Gratis (Belayag) Karangasem, Selasa (20/10) kemarin. Launching Belayag itu sendiri dilakukan langsung Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini. Apa sejatinya tujuan dan keunggulan program Belayag tersebut?

AKBP Suartini mengatakan, layanan Belajar Latihan Mengemudi yang Gratis (Belayag) ini merupakan salah satu program Polres Karangasem. Agenda itu adalah upaya konstruktif, mendukung masyarakat khususnya dalam uji praktik SIM itu. Ini juga salah satu upaya Polres untuk terus meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. ‘’Kita siap memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. Belayag itu khusus diberikan kepada warga yang melakukan permohonan SIM. Karena kemampuan uji praktik SIM itu harus dipenuhi masyarakat saat permohonan SIM itu,’’

ujarnya.

Untuk memberikan pelayanan Belayag ini, tambah AKBP Suartini, maka pihaknya meminta kepada masing-masing Polsek bisa menyampaikan hal ini ke setiap desa. Pelayanan itu terkait tugas Bhabinkabtibmas.

Untuk pelatihannya nanti, khusus kendaraan roda dua maupun roda empat. ‘’Kendaraannya disiapkan oleh petugas. Nantinya kegiatan itu dijadwalkan setiap seminggu sekali. Seperti payanan SIM keliling turun ke masing-masing desa yang ada di setiap kecamatan,’’ jelas Suartini.

Dia menambahkan, dengan adanya Belayag itu maka ketika ada warga yang

Bali Post/kmb41

LAUNCHING BELAYAG - Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini saat me-‘’launching’’ Belajar Latihan Mengemudi yang Gratis (Belayag) Karangasem, Selasa (20/10) kemarin. ingin mencari SIM , mereka mau tidak mau wajib mengikuti praktik uji SIM itu sendiri. ‘’Kita kasihan kepada pemohon SIM, sudah jauh-jauh datang ke Polres, tetapi ketika mengikuti uji praktik SIM, mereka itu tidak lulus,’’ kata AKBP

Suartini.

Dengan adanya terobosan program Belayag itu, pihaknya berharap bisa membantu masyarakat saat uji praktik SIM itu. Sekali permohonan uji praktik SIM, maka diharapkan bisa langsung lulus. (nan)

KIFOSIS merupakan salah satu kelainan yang terjadi pada tulang belakang. Kofosis itu ditandai bentuk tulang belakang bagian atas terlalu bengkok atau melengkung ke belakang, sehingga postur tubuh penderita kifosis itu menjadi bungkuk.

Kifosis yang ringan biasanya tidak memerlukan perawatan. Namun pada keadaan yang cukup parah, kifosis bisa menimbulkan rasa tidak nyaman hingga rasa sakit. Karena itu, membutuhkan penanganan oleh dokter.

Penyebab Kifosis berdasarkan penyebabnya perlu anda ketahui. Kifosis itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Kifosis postural, merupakan jenis kifosis yang paling umum terjadi pada remaja. Kondisi tulang belakang bagian atas yang bengkok itu disebabkan kebiasaan membungkuk ketika duduk dan berdiri. Kifosis postural itu lebih sering dialami anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Meski demikian, jenis kifosis ini masih tergolong ringan dan jarang menimbulkan rasa nyeri. Kifosis postural juga mudah diperbaiki dengan melatih cara duduk dan berdiri yang benar.

Kifosis Scheuermann merupakan jenis kifosis yang ditandai kelainan struktur tulang belakang. Penderita kifosis jenis ini memiliki struktur tulang belakang agak bulat, sehingga postur tubuhnya jadi membungkuk. Kifosis Scheuermann umumnya terjadi pada masa remaja dan lebih sering dialami anak laki-laki, dibandingkan anak perempuan. Jenis kifosis ini bisa sering menyebabkan rasa nyeri pada bagian punggung.

Kifosis bawaan (kongenital) itu merupakan kelainan tulang belakang yang terjadi sejak dalam kandungan. Hingga saat ini, apa sebagai penyebabnya belum diketahui. Anak yang mengalami kifosis bawaan itu biasanya juga memiliki cacat lahir lainnya. Seperti di jantung atau ginjal.

Terkait usia, Kifosis yang merupakan kelainan tulang belakang akibat proses penuaan.

Proses penuaan itu mengakibatkan tulangtulang belakang melemah. Hal itu menyebabkan kondisi seperti osteoporosis, penyakit penuaan pada disk, dan patahan kecil yang mampu menyebabkan kifosis.

Beragam Faktor Risiko Kifosis Pertambahan usia merupakan salah satu

faktor yang bisa memicu kifosis itu. Hal itu karena seiring pertambahan usia, risiko tulang rapuh atau osteoporosis akan semakin meningkat. Selain itu, ada beberapa kondisi medis yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kifosis, yaitu: • Tuberkulosis (TBC). TBC itu merupakan infeksi bakteri yang bisa terjadi di hampir semua bagian tubuh.

• Spina bifida, kelainan bawaan yang terjadi ketika tulang belakang dan sumsum tulang itu tidak terbentuk secara sempurna.

• Penyakit Paget, yaitu penyakit yang mengganggu proses pembentukan tulang, sehingga tulang menjadi rapuh.

• Neurofibromatosis, yaitu tumor pada jaringan saraf yang merupakan kelainan genetik.

• Muscular dystrophy atau distrofi otot, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan otot melemah secara progresif.

• Cedera pada tulang belakang.

Kifosis bisa disebabkan oleh beragam hal dan risiko. Terjadinya kelainan tulang belakang ini bisa meningkat pada kondisi yang telah disebutkan. Tidak semua kifosis itu berbahaya dan memerlukan penanganan dokter. Namun jika Anda merasakan keluhan pada tulang punggung dan kelainan postur tubuh, maka sebaiknya periksakan diri ke dokter. (ad267)

Kenali Jerawat Akibat Masker dan Cara Mencegahnya Oleh dr. Ni Kadek Setyawati, S.Ked.

JERAWAT atau akne, merupakan peradangan kulit yang ditandai dengan munculnya komedo atau lesi kulit berupa bintik hingga nodul. Kondisi kulit dengan jerawat itu dapat mengenai semua usia. Namun, remaja merupakan populasi usia tersering terkena jerawat itu. Umumnya faktor pencetus jerawat itu adalah genetik atau keturunan. Selain ras, keadaan stres emosional, penggunaan kosmetik atau obat-obatan, tekanan fisik, dan kebiasaan merokok. Jerawat itu terbentuk karena peningkatan produksi minyak pada wajah, proses peradangan, hingga penumpukan bakteri penyebab jerawat.

Pada masa pandemi ini, keberadaan jerawat itu semakin dikeluhkan. Hal tersebut dapat disebabkan keharusan menggunakan masker setiap hari atau setiap saat. Masker merupakan hal yang wajib digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Maka orang yang terkena jerawat dilema menggunakan masker. Biasanya kondisi jerawatnya menjadi buruk. Lesi awalnya biasanya tumbuh kecil dan jarang berupa nodul.

Jerawat yang timbul pada pemakaian masker itu, biasanya hanya terbatas pada daerah yang terkena masker saja. Seperti pipi bagian bawah, dagu, dan hidung. Keadaan itu disebabkan bagian kulit itu bergesekan terus-menerus dengan masker. Kemudian menimbulkan iritasi atau peradangan lalu munculah jerawat.

Jerawat ini sering disebut dengan ‘’Maskne’’ atau ‘’Mask Akne’’. Penggunaan masker yang lama atau dengan bahan salah, menyebabkan

kulit tidak dapat bernapas. Selain itu kulit lebih lembab memudahkan terjadi penumpukan bakteri pencetus akne itu.

Cara mencegah jerawat akibat masker itu adalah dengan memilih jenis masker yang benar.

Jika memakai disposable mask harus dipakai hanya satu kali saja. Bila terasa lembab atau basah sebaiknya diganti. Jika memilih masker kain, sebaiknya berbahan katun berlapis, sehingga dapat membiarkan kulit bernapas. Masker kain dapat dipakai berulang. Namun harus dicuci dengan sabun antiseptik dan dijemur di bawah matahari. Pemilihan produk perawatan kulit yang tepat tidak kalah penting. Disarankan menggunakan produk khusus jerawat, yang tidak membuat kulit kering berlebih. Kulit kering berlebih dapat menyebabkan bertambah pula produksi minyaknya. Penggunaan pelembab dan sun screen tetap dianjurkan. Namun, dipilih yang noncomedogenic. Selain itu, mengonsumsi vitamin E juga dapat dilakukan untuk perawatan kulit dari dalam. Penggunaan make up ringan masih dapat dilakukan, namun jangan terlalu tebal, karena akan membuat kulit terjebak di bawah tumpukan kosmetik. Karena jerawat memiliki penyebab multifaktorial. Disarankan tidak hanya mengurangi satu faktor risiko, tetapi juga mengatasi segala aspek. Apabila saran di atas telah dilakukan, namun toh jerawat itu tidak membaik, maka sebaiknya melakukan konsultasi pada dokter agar mendapat tindakan yang tepat. (ad261)

Rabu Kliwon, 21 Oktober 2020

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tanpa Masker, Sejumlah Warga Didenda penyempurnaan database wajib pajak, penagihan tunggakan pajak, dan manajemen aset. Berkaitan aset khususnya tanah, dikatakan, banyak yang belum bersertifikat dan banyak pula yang bermasalah. Termasuk di dalamnya belum diberdayakan secara optimal sebagai sumber PAD. ‘’Ini yang menjadi perhatian serius kami, sehingga ke depan Pemprov Bali akan memiliki ruang fiskal yang lebih baik, yang lebih sehat bagi pembangunan Bali ke depan dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,’’ jelasnya.

Koster menambahkan, PAD Bali saat ini masih bertumpu pada PKB dan BBNKB yang bila terus digenjot akan menimbulkan kemacetan dan masalah lingkungan seperti polusi dan udara tidak sehat. Hal ini kontraproduktif dengan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengandalkan keindahan alam dan keunikan budaya. Oleh karena itu, pihaknya kini bekerja keras melakukan manajemen aset yang begitu banyak dimiliki Pemprov Bali untuk meningkatkan PAD. ‘’Pertama, dari sisi penanganan pencegahan korupsi itu dapat jalan. Se-

jalan dengan itu, PAD bisa dioptimalkan secara baik dengan administrasi dan manajemen yang baik pula,’’ tegasnya.

Koordinator Satgas Korsupgah IX KPK Sugeng Basuki mengatakan, Bali sebelumnya telah menjadi provinsi terbaik se-Indonesia yang menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan nilai 75. Berikutnya, Bali diharapkan bisa masuk dalam tiga besar provinsi dengan capaian MCP tertinggi nasional. Apalagi sekarang, Bali sudah berhasil meraih nilai MCP 84,30. Pasalnya, semakin tinggi MCP Korsupgah merupakan indikator tata kelola yang semakin bagus. ‘’Untuk Provinsi Bali sudah mencapai nilai 84. Itu bukan nilai yang rendah, tapi nilai yang bagus sekali,’’ ujarnya.

Sugeng Basuki memberi sejumlah masukan terkait optimalisasi pendapatan daerah. Antara lain dengan menyempurnakan SOP dalam memungut pajak daerah, meningkatkan kualitas SDM agar mampu menghasilkan berbagai terobosan, memanfaatkan teknologi berbasis digital agar pengelolaan pajak daerah efektif dan efisien, pemutakhiran

data wajib pajak, sosialisasi optimalisasi pendapatan daerah agar wajib pajak membayar pajak dengan senang hati dan merasakan manfaatnya, serta evaluasi peraturan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota).

Kemudian, perlu dibangun suatu data center terkait pengelolaan pajak daerah, serta meningkatkan potensi penerimaan dari BUMD. ‘’Berkaitan dengan aset, pertama, melakukan penyelamatan atau pengamanan.

Jangan sampai aset kita punya, tapi tidak tahu di mana. Itu yang berbahaya,’’ jelasnya.

Sugeng Basuki menambahkan, paling tidak ada tanda pada aset, misalnya berupa plang. Dari aspek hukum, aset milik pemda a g a r d i se rt i f i ka t ka n se hingga tidak ada masalah ke depannya. Selain itu, aset yang sudah bersertifikat bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi pendapatan daerah. Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi komitmen dan semangat Gubernur Bali yang tidak menginginkan adanya permasalahan terkait tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Pulau Dewata. (kmb)

Menurut Sender, dalam situasi pandemi ini memang agak sulit jika pemda ingin meningkatkan PAD. Karena justru seharusnya kebijakan pemda yaitu meringankan beberapa pungutan atau retribusi daerah. ‘’Pajak hotel dan restoran sudah pasti anjok akibat pariwisata yang merosot. Pajak reklame dan sejenisnya juga terdampak menurun.

Jika retribusi atau pungutan pasar dan parkir mau dinaikkan, secara ketentuan pemda bisa saja itu dilakukan. Tapi, apa tepat waktunya di saat resesi ekonomi ini,’’ bebernya.

Sementara untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah, pemerintah bisa menggali sumber pendapatan yang masih memiliki potensi tanpa memberatkan masyarakat. Salah satu solusi yang

bisa dilakukan yaitu pengurangan gaji atau penerimaan pegawai termasuk kepala daerah, yang menyangkut biaya rutin. Sedangkan anggaran pembangunan juga tentunya berkurang karena penerimaan daerah yang berkurang. Namun, proyek-proyek bisa dijadwal ulang atau ditunda jika perlu. ‘’Program-program tidak urgen ditinjau ulang atau ditunda dulu sampai keadaan membaik kembali,’’ imbuhnya.

Selain itu, sumber pendapatan lain juga bisa dioptimalkan seperti optimalisasi asetaset pemda misalnya dari perusda, penerimaan dari penyertaan pemda seperti dari BPD Bali dan usaha-usaha patungan dengan pihak swasta.

Ada juga aset-aset tanah atau lahan yang dikerjasamakan

dengan pihak swasta seperti lahan di Pekutatan, Jembrana, tanah di Sumberklampok, dan lain-lain. Pemda juga harus mendorong pihak swasta untuk memperluas kegiatan usaha agar berimplikasi pada masyarakat luas.

Ada juga potensi lain yang bisa digali pemda yaitu dari pajak bahan bakar kendaraan, yang mana masih menjadi konsumsi rutin masyarakat.

Section Head Communication and Relations Pertamina Region Jatim Bali Nusra Ahad Rahedi, belum lama ini menyampaikan, pemda dapat memaksimalkan potensi penggunaan BBM nonsubsidi yaitu dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen per liter dan maksimal 10 persen. (kmb32/kmb42)

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

DIJUAL MOBIL

BIRO JASA

Bth sopir serabutan min.SIM A, biasa bw muatan H.081908070892

Dijual mobil Luxio’2010, Dps Telp.236735 / 08982147525

Dcr PRT diutamakan berpnglaman bisa mengurus binatang peliharaan.Lok.RenonWA082237979639

Xenia X Th’17, Putih, Kds. Bagus AsBal,120Jt Nego. H:08123916490

Koster menambahkan, tujuh area intervensi yang dilaksanakan Pemprov Bali meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. Kendati sudah berhasil meraih nilai 84, mantan anggota DPR-RI ini masih ingin meningkatkan capaian Bali tersebut. Utamanya pada area intervensi optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah yang masih perlu perhatian serius. ‘’Termasuk perbaikan database, penatausahaan aset dan persertifikatan serta langkah penertiban aset,’’ imbuhnya.

Menurut Koster, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang harus disinkronkan lantaran menyulitkan daerah. Belum lagi ada yang tumpang tindih, sehingga penting dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selama ini pihaknya berupaya mengoptimalisasi pendapatan daerah melalui

Kurangi Beban Pajak Masyarakat Sementara itu, pengamat ekonomi Nyoman Sender mengatakan, Covid-19 tidak hanya memengaruhi sektor riil dan pariwisata, tetapi juga keuangan pemerintah.

Hal ini berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam kondisi ini, pemerintah mesti hadir di masyarakat dengan memberikan keringanan pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat yang diharapkan mendorong pulihnya perekonomian. ‘’Pajak harus dikurangi dalam bentuk penurunan tarif, bahkan bebas pajak, agar aktivitas ekonomi bergeliat. Dilematis memang, tapi inilah yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat,’’ ujar Sender.

DAIHATSU

B.BP.004.10.20.0000257

B.BP.004.10.20.0000255

Dcr Tng kIrim lele (pke spd motor) H. 081246682139

B.BP.004.10.20.0000258

Dicari Salesman/Girl, Fas:Gaji, Transport,Bonus H:081238626853

B.BP.001.10.20.0000146

SPG Toko Sembako Bali Mart.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28, WA: 081 805631821

G.01

B.BP.004.10.20.0000254

B.BP.001.10.20.0000252

KEHILANGAN HlgBPKBNo.L12180978-ODK7390 AD,an:Nur Fadilah,081338400465

B.BP.001.10.20.0000250

HlgBPKBNo:A0382132an:Rahman Ali DK 5952 UAZ th 1992 htm

B.BP.158.10.20.0000253

Hlg BPKB STNK No:00727826, An: Pt.Gede Parma DK 3975 UB hijau

B.BP.158.10.20.0000251

Sopir SIM B1 Canvas sembako.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA: 081805631821

PROPERTY

KasirSMEA/Diploma Akuntansi.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA:081805631821

Jl. Cpat/mrh Tnh 26,21A Jl.Raya Goa Gong Jimbaran,082145766660

Tenaga Serabutan SMP, SIM C dan SIM A. Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar.

Hub.WA:081805631821

CABE BALI BALI CABE

G.03

G.04

G.05

KONSULTASI

DIJUAL TANAH

B.BP.001.10.20.0000256

SERVICE

Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588

G.02

RUPA-RUPA

Denpasar (Bali Post) Berdasarkan hasil mapping petugas, operasi masker dilakukan di areal traffic light Jalan Nusa Indah-Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Selasa (20/10) kemarin. Empat orang didenda Rp 100.000 karena tidak mengenakan masker.

Operasi Yustisi Penegakan Hukum Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 oleh Tim Terpadu tersebut dipimpin Kanit Gakkum Satpolair Polresta Denpasar Iptu A.A. Putu Wismara Putra. ‘’Kegiatan tersebut dimulai pukul 08.30 hingga 09.30 Wita,’’ kata Kasubbag Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi.

Cara bertindak di lapangan, menurut Sukadi, petugas

Bali Post/ist

OPERASI - Suasana operasi masker yang dilaksanakan di areal traffic light Jalan Nusa Indah-Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Selasa (20/10) kemarin. mengecek protokol kesehatan (prokes) pengguna jalan dan masyarakat umum. Selain itu dilakukan penindakan berupa teguran dan sanksi denda kepada orang yang melanggar prokes pencegahan Covid-19. ‘’Ada empat orang terjaring operasi ini. Para pelanggar prokes tersebut dikenakan sanksi denda,’’ ujarnya.

Menurut Sukadi, operasi ini dilakukan setiap hari di semua wilayah melibatkan tim gabungan. Dengan gencar dan masifnya dilakukan kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat mematuhi prokes semakin tinggi. Dengan demikian, diharapkan pandemi Covid-19 segera hilang. (kmb36)

Dewa Indra menambahkan, satu mesin PCR rata-rata mampu menguji hingga 90 sampel swab dalam satu kali shift.

Dalam satu hari, ada dua kali shift sehingga satu mesin PCR mampu menguji hingga 180 sampel. Peningkatan kapasitas testing ini untuk mengantisipasi kalau terjadi pelonjakan.

Walaupun pihaknya mengu-

payakan agar lonjakan kasus jangan sampai terjadi. ‘’Sekarang kegiatan-kegiatan banyak, dengan kesadaran tinggi minta rekomendasi dari Satgas Provinsi. Kita berikan rekomendasi tapi selalu dengan catatan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat,’’ imbuhnya.

Berkaitan dengan kapasitas ruang isolasi di RS dan tempat karantina, Dewa Indra menyebut saat ini dalam keadaan longgar. Hal tersebut

dikuatkan dengan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali per 19 Oktober 2020. Dari total 301 bed di empat tempat karantina yang dikelola Pemprov Bali, terpakai sebanyak 125 bed.

Artinya, masih ada sisa 176 bed. Sedangkan tempat tidur ruang isolasi di RS, dari total kapasitas 1.297, yang terisi 541 atau 41,71 persen. Untuk tempat tidur di ICU, terisi 73 dari total kapasitas 133 atau 54,89 persen. (kmb32)

Budiartha mengajak seluruh lapisan masyarakat agar membiasakan diri untuk taat dalam menerapkan prokes.

Bahkan, menjadikannya sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas. Apalagi, imbauan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. ‘’Sebagai bagian dari masyarakat,

sebaiknya anjuran pemerintah yang sudah melalui berbagai kajian yang melibatkan pihakpihak berkompeten harusnya diikuti. Apalagi, penyebaran Covid-19 tidak memandang usia, sehingga semua lapisan masyarakat harus bersamasama menjaga diri agar terhindar dari paparan Covid-19,’’ katanya mengingatkan.

Budiartha tidak memungkiri, masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai keunikannya memiliki jiwa gotong royong dan rasa kekeluargaan yang tinggi.

Jiwa gotong royong dan rasa kekeluargaan inilah yang me-

nyebabkan terjadinya kerumunan massa yang tidak dapat dihindari. Terutama pada kegiatan keagamaan, seperti upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. ‘’Bukan bermaksud melarang ataupun mencegah melakukan kegiatan sosial, namun harus ada batas-batas yang harus dilakukan dalam menggelar kegiatan tersebut.

Terutama harus taat protokol kesehatan. Kita harus bantu pemerintah agar penanganan penyebaran Covid-19 bisa segera diatasi, sehingg kita bisa beraktivitas seperti sediakala,’’ tegasnya. (win)

Minta Rekomendasi dari Satgas Provinsi

Membiasakan Diri Taat Prokes

rabu kliwon, 21 oktober 2020

OPINI

Bantuan Dana Pandemi bagi Dunia Pariwisata Oleh AAN Oka Wiranata

BULAN kedelapan hadirnya Covid-19 sebagai kejadian extraordinary yang sangat berdampak signifikan pada sektor kesehatan, sosio-ekonomi, sektor keuangan termasuk di dalamnya bagi dunia pariwisata. Upaya memutus penyebaran virus yang berawal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok sudah dilakukan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan komponen masyarakat, meskipun penyebaran Covid-19 masih terjadi. Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah dalam memulihkan kembali kesehatan masyarakat, keuangan, dan juga sektor pariwisata. Salah satu langkah pemulihan dunia kepariwisataan di berbagai daerah di Indonesia, di mana pemerintah akan meluncurkan hibah pariwisata berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Km/704/Pl.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Km/694/Pl.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 Dunia pariwisata, khususnya bagi Pulau Bali yang sebagian PAD-nya sangat tergantung dari dunia pariwisata, hingga saat ini masih berdampak. Di beberapa sudut keramaian atas kunjungan wisatawanm baik domestik maupun mancanegara, dapat dihitung dengan jari jemari. Salah satu indikatornya suasana sepi dan sunyi sangat terlihat di jalur pusat pariwisata di Kabupaten Badung seperti daerah Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dari 2009 hingga tahun 2019 pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan wisatawan internasional meningkat dari 892 juta orang pada tahun 2009 saat masa krisis naik menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019.

Memasuki tahun 2020 prediksi awal kunjungan wisatawan akan mengalami peningkatan ke Indonesia, tetapi siapa menyangka Covid-19 tanpa ampun membuyarkan semua harapan dunia pariwisata yang beranganangan dapat pasokan pundi-pundi uang wisatawan. Hingga saat ini sektor-sektor seperti perjalanan dan pariwisata sangat merasakan dampaknya akibat semakin tidak menentunya penyebaran Covid-19 hampir di 120 negara termasuk Indonesia. Dunia pariwisata Indonesia saat ini tidak lagi menjadi primadona dalam peningkatan PAD, terutama bagi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penurunan PAD dari sektor pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara, dan juga terjadi pelambatan perjalanan domestik akibat dari ketidakberanian masyarakat berkunjung ke daerah destinasi pariwisata di Indonesia, semua khawatir dampak Covid-19. Akibat terjun bebasnya dunia pariwisata dampak kunjungan wisatawan berpengaruh juga pada usaha UMKM dan terganggunya lapangan pekerjaan.

Sebagai catatan dunia pariwisata selama ini sebagai sektor padat karya yang mampu menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Di mana Januari 2020 kunjungan wisman mencapai 1,27 juta kunjungan, merosot sekitar 7,62 persen apabila dibandingkan pada bulan Desember 2019 sebanyak 1,37 juta kunjungan.

Dalam upaya memulihkan dampak dari Covid-19 bagi dunia pariwisata akan dilakukan upaya memberikan bantuan dalam bentuk hibah pariwisata melalui kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu pengusaha hotel dan restoran yang merupakan labour insentiue

(padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan/inanciai serta pemerintah kabupaten/kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.

Adapun outcome yang hendak dicapai di antaranya untuk memperkuat perekonomian domestik 2020, melindungi mata pencaharian pekerja, bantuan keuangan harus diberikan untuk melindungi pendapatan jutaan pekerja dalam kesulitan besar. Selain itu hibah pariwisata ini juga outcome-nya untuk menciptakan kondisi permintaan dan pergerakan wisatawan nusantara meningkat di dalam negeri dan dukungan fiskal, pemerintah harus memberikan keringanan kepada pengusaha-pengusaha serta jutaan usaha kecil dan menegah di sektor pariwisat sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan. Kewajibankewajiban kepada pemerintah dan tuntutan keuangan pada sektor pariwisata perlu dihapuskan paling tidak untuk empat bulan ke depan.

Program hibah yang diluncurkan pemerintah bagi dunia pariwisata ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recouen/penurunan PAD bagi pemerintah daerah akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan September-Desember 2020. Adapun sasaran dari bantuan hibah pariwisata ini adalah pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata. Program hibah pariwisata merupakan program yang akan memberikan stimulus kepada pelaku industri hotel dan restoran dan pemerintah daerah yang telah menggerakkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI nomor KM/704/ PL.07.02/M-K/2020 tentang petunjuk teknis hibah pariwisata menetapkan 101 (seratus satu) daerah kabupaten/kota dengan kriteria: di antaranya a) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP). b) Ibu kota Provinsi. c) Destinasi Branding. d) Daerah dengan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran minimal 15%. e) Daerah yang termasuk 100 (seratus) Calendar of Event (COE).

Sementara itu dalam petunjuk teknisnya telah diatur peruntukan dana hibah ini akan dibagi 70% kepada industri hotel dan restoran serta 30% kepada pemerintah daerah untuk menjadi bagian dalam program penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 terutama pada sektor pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan hibah pariwisata ini berdasarkan petunjuk teknis dalam tahapan usulan di antaranya melakukan pendataan usaha pariwisata hotel dan restoran calon penerima hibah pariwisata yang merupakan penyetor PHPR tahun 2019; Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah dilakukan pemda bersama Kemenparekraf; dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Covid-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan termasuk sektor pariwisata. Untuk mengatasi badai ini, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa Indonesia berjuang keras untuk mengatasi dampak wabah mendunia ini. Pemerintah bersama masyarakat harus merespons bersama untuk memperlambat penularan, memperkuat ketahanan sistem layanan kesehatan agar wabah Covid-19 dapat diatasi dengan cepat.

Penulis, Alumni S-2 Unhi

POJOK Bali optimalisasi pendapatan dan aset daerah tanpa korupsi.

Anak Buah Pastinya Hanya Jalankan Perintah PIHAK Bidpropam Polda Bali disebut-sebut telah menjatuhkan sanksi kepada oknum anggota yang dinilai melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pengawalan kepada sejumlah orang di Bali. Sanksi mereka berupa sanksi administrasi dan teguran lisan. Untuk sanksi administrasi ini adalah permohonan maaf dan menyatakan tidak mengulai perbuatannya. Dengan diberikannya sanksi, tentu hal itu memang sudah sepantasnya diterima oleh oknum tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa bawahan atau anak buah pastinya akan menjalankan tugas jika ada perintah. Tentu perintah itu dari atasannya. Hal inilah yang menjadi sorotan para netizen.

Dalam kolom komentar di akun Facebook @balipost, para netizen menilai sanksi yang diberikan tersebut sudah bagus. Tapi ada juga netizen yang menyebut bahwa yang mengawal hanya menjalankan perintah saja. Ia pun bertanya, perintahnya siapa? Selain itu, ada juga yang berkomentar bahwa anak buah tidak akan berani menolak jika diperintahkan pimpinan. Mari simak komentar lainnya.

Aryx Pranatha Bertugaslah pada tempat dan waktu yang tepat dengan situasi yang tepat pula.

Agus Maryana Yang mengawal hanya menjalankan perintah. Pertanyaannya perintah siapa?

Agus Adi Palguna Anak buah tidak akan berani menolak

jika diperintahkan pimpinannya.

Aris Cheetah Budiartha Besok mau cari patwal juga pas jogging.

Muhajir Pak kok kebangetan baiknya bapakbapak polisi ini. Sampai-sampai orang jogging saja dikawal, pakai mobil patroli

Antisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur panjang.

- Jangan sampai kedodoran lagi. *** Pemerintah siap produksi 260 juta dosis vaksin Covid-19.

- Langkah cepat lindungi rakyat.

M Yu Zuf Kepercayaan rakyat terhadap Polri telah dinodai sendiri oleh Polri. Jadi jangan salahkan rakyat kalau sudah tidak percaya sama Anda lagi. Itulah pejabat dalam negeri sebelum terpilih merendahkan dirinya di hadapan kami (rakyat) dan ketika sudah terpilih lupa diri dan meremehkan kepercayaan dari kami (rakyat).

Sekian terima kasih.

Ngurah Teja Wisnawa Periksa saja pak, pasti ada imbalannya yang diterima oknum bersangkutan dengan menggunakan fasilitas negara yang tidak sepantasnya dan sudah menyimpang dari SOP-nya. Agar diberikan sanksi, sudah menyimpang dalam menjalankan tugasnya.

Desa Adat Semarapura Apresiasi Bantuan Pemprov Bali

GUBERNUR Bali Wayan Koster mengucurkan dana bantuan dengan total Rp 74,65 miliar dari APBD Perubahan 2020 untuk 1.493 desa adat se-Bali. Bantuan ini merupakan dana operasional dalam menangani Covid-19.

Setiap desa adat diberikan bantuan sebesar Rp 50 juta.

B

endesa Adat Semarapura Wayan Budarsana, Selasa (20/10) kemarin, menilai dukungan Pemprov Bali dinilai sudah cukup luar biasa bagi desa adat.

Bantuan ini sudah selayaknya diterima desa adat guna mendukung efektivitas penanganan Covid-19.

Budarsana mengatakan bantuan tersebut sudah masuk ke rekening desa adat. Pihaknya siap memanfaatkannya untuk penanganan Covid-19, sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dananya. Sejak pertama kali terjadi pandemi sampai sekarang, pihaknya menegaskan seluruh unsur di desa adat masih bertugas melakukan sosialisasi, edukasi dan penindakan terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Bali Post/gik

EDUKASI - Satgas Gotong Royong Desa Adat Semarapura saat mengedukasi warga. ‘’Edukasi, sosialisasi, bahkan sampai patroli dan pemberlakuan jam malam secara rutin masih dilakukan di Desa Adat Semarapura, sesuai dengan edaran Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat. Ini tetap konsisten dilakukan Satgas Gotong Royong Desa Adat,’’ kata Budarsana.

Sesuai juknis pemanfaatan dananya dari MDA Bali, pihaknya menegaskan bahwa anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan persembahyangan, insentif bagi petugas satgas yang bertugas, dana operasional pemasangan spanduk dan kegiatan lainnya, yang sudah diatur dalam juknis. ‘’Kami bersyukur, pemerintah

- Rakyat sudah sulit bayar pajak. ***

lagi. Kurang apa sih pengabdiannya terhadap rakyatnya. Gini ini masih aja rakyat kurang terima kasihnya. Sebenarnya kurang apa sih...!!! Kok masih saja suka demo rakyatnya.

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SELASA, 20 OKTOBER 2020 Nyoman Sugi

Rp

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp Rp Rp

15.000 15.000 72.741.000 72.756.000

daerah begitu merespons setiap kebutuhan desa adat, terutama dalam mengawal penerapan prokes pencegahan Covid-19 ini,’’ tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap memberi masukan, khususnya dana untuk desa yang sebesar Rp 300 juta, agar ke depan bisa diberikan secara proporsional. Artinya, bantuan yang direalisasikan agar tidak dipukul rata untuk setiap desa adat sebesar Rp 300 juta.

Tetapi, harus dipertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah banjar di setiap desa adat. Sehingga nominal yang diterima oleh setiap desa adat menjadi lebih efektif. ‘’Sejauh ini warga kami khususnya di wewidangan Desa Adat Semarapura sudah semakin sadar dan patuh dalam menerapkan prokes. Ini tidak terlepas dari konsistensi dalam melaksanakan edukasi, sosialisasi dan penindakan, baik langsung dari posko maupun di setiap banjar,’’ katanya.

’’Kami bersyukur, pemerintah daerah begitu merespons setiap kebutuhan desa adat, terutama dalam mengawal penerapan prokes pencegahan Covid-19 ini.’’

Wayan Budarsana Bendesa Adat

Bantuan Rp 50 juta per desa adat ini merupakan realisasi APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Bantuan ini merupakan di luar dana masing-masing Rp 300 juta per desa adat yang telah dicairkan awal tahun 2020 lalu. Dana desa adat sebesar Rp 300 juta yang diberikan awal tahun 2020 itu, sebagian sudah dipakai untuk penanganan Covid-19, baik upaya pencegahan maupun pemberian bantuan berupa pangan kepada masyarakat di desa.

Namun, pandemi Covid-19 masih terus berlangsung, sehingga Pemprov Bali kembali berinsiatif untuk mencairkan bantuan kepada desa adat.

Dana operasional Rp 50 juta bisa dimanfaatkan desa adat dengan sebaik-baiknya, terutama untuk penanganan Covid-19 dan mengaktifkan kembali Satgas Gotong Royong Desa Adat. (gik)