Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU KLIWON, 22 JANUARI 2011
20 HALAMAN NOMOR 157 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Presiden Bantah Berbohong Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui tidak semua program dan target pemerintah tercapai. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Kepala Negara menegaskan bukan cuma di Indonesia, di negara lain pun tidak semua program bisa tuntas tercapai. ‘’Itu lumrah dan bukan kebohongan. Kami punya perencanaan, kami jalankan dan akhir tahun ini kami lakukan evaluasi mana yang tercapai, mana yang tidak,’’ kata Presiden Yudhoyono saat memberi arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Jakarta, Jumat (21/1) kemarin. Menurut Presiden, penanggulangan kemiskinan adalah salah satu agenda utama atau agenda prioritas yang dicanangkan pemerintah, selain
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Negara mana pun, pemerintahannya tentu memiliki rencana dan sasaran. ‘’Ketika dievaluasi, di antara sasaran itu hampir pasti banyak yang dicapai, bahkan lebih dari itu, hampir pasti pula ada yang tidak sepenuhnya kita capai,’’ ujarnya. Pemerintah tidak pernah menyatakan tidak ada kemiskinan. Hal. 19 Kantung Kemiskinan
Bali Post/ant
RAPIM TNI-POLRI - Presiden Yudhoyono (tengah) didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo saat acara Rapim TNI dan Polri, Jumat (21/1) kemarin.
HUTAN RUSAK Hutan rusak akibat penebangan pohon terlihat di kaki Bukit Barisan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (21/1) kemarin. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) wilayah Sumbar, penurunan kondisi kawasan hutan lima tahun terakhir ratarata sebanyak 50 ribu hektar per tahun, akibat penebangan pohon untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal dan ekspor.
FAKTA
Sidang Winasa Tetap di Jembrana Denpasar (Bali Post) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali siap kapan pun menerima pelimpahan berkas berikut tersangka Gede Winasa. Demikian penegasan Kasi Penkum dan Humas Kejati Bali, Eko Indarno, Jumat (21/1) kemarin. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab penegasan yang pernah disampaikan Kabid Humas Polda Bali Kombes Sugianyar yang menyatakan pelimpahan berkas tergantung kesiapan Kejati Bali. Eko menambahkan, Kejati Bali sebenarnya sudah siap menerima pelimpahan berkas begitu ada informasi penyidik Polda Bali akan melimpahkan berkas dan tersangkanya. Hal. 19 Sabar Menunggu Bali Post/ant
Gabungan Hukuman Gayus Maksimal 20 Tahun Jakarta (Bali Post) Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengatakan majelis hakim dalam memvonis Gayus Tambunan dengan penjara tujuh tahun penjara tentu ada pertimbangannya, kemungkinan dengan pertimbangan agar kasus lainnya dapat disidangkan kembali. “Itu tentu ada pertimbangannya, coba kalau dia kasih 20 tahun, perkara lain kan enggak bisa lagi kena, karena sudah maksimum,” kata Harifin, Jumat (21/1) kemarin. Harifin mengatakan, vonis tujuh tahun penjara untuk Gayus membuat pemidanaan tambahan dalam perkara lainnya masih dimungkinkan. Gabungan tindak pidana yang dilakukan Gayus, maksimum pidana yang bisa ditetapkan hanya 20 tahun penjara berdasarkan ketentuan perundangundangan pidana. Hal. 19 Istri Gayus
KOTA
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku gajinya sebagai Presiden RI tidak pernah mengalami kenaikan selama tujuh tahun. ‘’Ini tahun keenam dan tahun ketujuh, gaji presiden belum naik,’’ kata Yudhoyono dalam arahannya saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri tahun 2011 di Balai Samudera, Jakarta, Jumat (21/1) kemarin. Menurut Kepala Negara, pemerintah setiap tahun memberikan kenaikan gaji. Hal itu berbeda dengan Presiden yang tak menikmati kenaikan gaji selama tujuh tahun terakhir ini. Remunerasi telah diberi-
kan untuk meningkatkan kinerja dan prestasi birokrasi, termasuk anggota TNI dan Polri. Dengan demikian, Presiden menegaskan soal kesejahteraan prajurit dan anggota Polri bukanlah retorika dan janji-janji kosong, bukan pula kebohongan, karena tiap tahunnya pemerintah menaikkan gaji dan lain-lain. Presiden mengaku sejak awal memang berniat agar prajurit TNI dan anggota Polri mendapatkan kenaikan gaji yang layak, tepat, dan adil. Presiden mengatakan kenaikan itu memang telah diniatinya. ‘’Saya ingin semua dapat kenaikan yang layak, tepat, dan adil,’’ imbuh Presiden.
Pada bagian lain, Presiden meminta TNI tidak melakukan penggelembungan biaya alias mark-up dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Presiden meminta TNI konsisten dengan program yang dimilikinya. ‘’Hentikan praktik penggelembungan biaya atau mark-up pada pengadaan alutsista,’’ kata Presiden. Pesiden juga meminta TNI dan Polri dapat menggunakan anggaran dengan baik. Terkait dengan pengadaan alutsista, Presiden berpesan kepada TNI agar menggunakan sumbersumber dalam negeri. Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara lain. (kmb4)
2
PERDA No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Bali, sampai saat ini masih menemui kendala dalam penerapannya. Padahal, perda tersebut mestinya mampu menjadi payung hukum penataan kawasan di Bali sejak ditetapkan. Sejumlah pihak pun khawatir perda ini hanya jadi macan ompong atau mubazir. Soal apa Pemprov Bali membantah?
KABUPATEN
SBY Curhat Tak Pernah Naik Gaji Gayus Kembali akan Diadili
4
KABUPATEN Bangli yang berhawa sejuk menyimpan potensi ekonomi cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, potensi itu belum digarap maksimal sehingga Bangli masih menyimpan anak telantar 44,5 persen dari 24.601 di Bali. Kendalanya, masih terbatasnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Temuan BPK di Kemendiknas
Dugaan Korupsi Rp 2,3 Triliun Jakarta (Bali Post) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebesar Rp 2,3 triliun. ‘’Kami telah membuat task force. Tim akan bekerja secepat mungkin dan kami berharap semuanya akan tuntas pada Maret 2011, karena BPK berharap akhir Februari harus sudah selesai,’’ kata Irjen Kemdiknas Wukir Ragil dalam jumpa persnya, Jumat (21/1) kemarin. Menurut Wukir, telah menyusun tim untuk mengklarifikasi terhadap unit-unit kerja yang tercatat dalam rekomendasi BPK
serta mengusahakan untuk secepatnya mengembalikan segala bentuk ke kas negara. ‘’Tentu yang kami lakukan bukan hanya dengan unit kerja di lingkungan Kemdiknas, karena ada pula rekomendasi BPK yang mengharuskan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan berkait dengan pemindahan aset pengelolaan barang milik negara,’’ jelasnya. Selain itu, pihaknya sudah memanggil beberapa pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil temuan BPK tersebut. Hal. 19 Kelebihan Pembayaran
Dari Seminar Internasional di Dwijendra
Bali Diusulkan Jadi Warisan Dunia Denpasar (Bali Post) Dalam rangka HUT ke-58, Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar menggelar seminar internasional bertema ‘’Pembentukan Karakter Bangsa Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Moskhartam Jagadhita’’. Tampil sebagai pembicara antropolog J. Stephen Lansing dan Yanny Fourrge dipandu Darma Putra. Rektor Undwi I Ketut Wirawan, S.H. M.Hum. mengungkapkan seminar ini selain menggali konsep dan implementasi THK dalam menyelamatkan Bali, juga membentuk karakter bangsa berlandaskan agama Hindu guna mengantisipasi glo-
balisasi. Pada seminar yang diikuti 1.000 peserta itu, Profesor Antropologi dari The University of Arizona J. Stephen Lansing menegaskan, Bali kembali diusulkan menjadi warisan dunia ke UNESCO. Usulan itu oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jumat (21/1) kemarin dibawa ke UNESCO. Peneliti soal budaya Bali ini menegaskan, usulan Bali sebagai warisan dunia dengan filosofi Tri Hita Karana (THK) dengan subak sebagai warisan mahaluhur. ‘’Usulan ini untuk keempat kalinya, setelah tiga kali gagal,’’ ujarnya. Ia menilai Bali dengan nilai
filosofi THK-nya berpengaruh besar bagi dunia dalam mengemban hidup seimbang dan berkeharmonisan. Nilai-nilai spiritual dan budaya mahatinggi ini sarat dengan nilai pelestarian lingkungan. Bahkan pejabat di UNESCO, katanya, menilai Bali pas menerima predikat warisan dunia. Ditanya soal kekhawatiran masyarakat Bali yang merasa diatur, ia mengatakan, jika disetujui akan ada Dewan Pengelola yang menjaga Bali ini agar tak dieksploitasi tetapi dijaga kelestariannya. Hal. 19 Merusak Alam
Bali Post/sue
KENANG-KENANGAN - Ketua Yayasan Dwijendra Pusat I.B. Gede Wiyana didampingi Made Candrajaya, Abdi Negara dan Ketut Wirawan saat menyerahkan kenangkenangan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Jakarta (Bali Post) Mabes Polri segera melimpahkan kasus mafia pajak Gayus Tambunan ke kejaksaan. ‘’Penyidik saat ini masih melengkapi petunjuk jaksa untuk kasus mafia pajak ini,’’ kata Kabag Penum Polri Kombes Pol. Boy Rafli Amar, Jumat (21/1) kemarin. Menurut Boy, rencananya Polri akan melimpahkan berkas mafia pajak terkait Rp 28 miliar ke Kejaksaan Agung pada hari Senin (24/1). Pada kasus mafia pajak ini, Gayus diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Ia juga mengatakan, mantan pegawai Ditjen Pajak itu diduga melanggar Pasal 11 tentang Gratifikasi atau Pasal 12 B tentang suap, Undangundang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pasal 3 tentang
Undang-undang Pencucian Uang. Polri sudah menangani kasus Gayus sejak Juli 2009 sampai Oktober 2010 ada tujuh laporan polisi dengan 23 berkas perkara dan melibatkan 27 tersangka. Selain itu, ditambah kasus Gayus terakhir terkait pemalsuan paspor yang digunakannya pergi ke Makau, Kuala Lumpur, dan Cina. Terhadap kasus pajak, Boy mengatakan, ada dua orang pimpinan dari perusahaan wajib pajak yang akan menjadi saksi di persidangan nanti. ‘’Pimpinan dari dua perusahaan akan dijadikan saksi pada kasus mafia pajak sebesar Rp 28 miliar,’’ katanya. Boy tidak menyebutkan nama-nama pimpinan perusahaan yang akan dijadikan saksi di pengadilan. (010)