Edisi Rabu 22 Juli 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 304 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu wage, 22 juli 2020 Pemilik Layang-layang Bandel Diancam Proses Hukum Kerusakan, korban luka hingga meninggal dunia akibat layang-layang sering terjadi di Bali. Oleh karena itu, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi mengancam memproses hukum pemilik layang-layang yang bandel.

BADUNG | HAL. 3

Tangani Covid-19 dan Pulihkan Ekonomi Nasional

Presiden Bentuk Tim Terpadu

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk dan menugaskan satu tim terpadu dalam rangka pengendalian dan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Penugasan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara. ‘’Bapak Presiden tadi siang memanggil beberapa menteri dan menandatangani perpres terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,’’ ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (20/7).

Dalam penugasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk untuk

mengoordinasikan tim kebijakan tersebut. Dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai wakil ketua. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan juga turut serta dalam penugasan tersebut.

Menteri BUMN yang nantinya akan mengoordinasikan Ketua Satgas Perekonomian dan Ketua Satgas Covid-19.

Hal. 7 Penanganan Covid-19

’’Ini penting sekali, apalagi di tahun 2020, dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian, banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah.’’

Joko Widodo Presiden RI

Dewan Dukung Pengadaan Alat Pemungutan Pajak ‘’Online’’ DPRD Bangli mendukung keinginan eksekutif terkait pengadaan alat untuk pemungutan pajak secara online. Dukungan itu disampaikan dewan dalam rapat paripurna, Selasa (21/7) kemarin.

OLAHRAGA | HAL. 15

Gianyar (Bali Post) Bali kini menjadi satu-satunnya daerah yang memiliki Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes). Pos yang tersebar di 121 desa di 57 kecamatan se-Bali ini akan memberikan pelayanan hukum secara gratis untuk masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Posyankumhamdes ini pun diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (21/7) kemarin.

P

ada kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi dibentuknya 121 Posyankumhamdes di Bali oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut mantan anggota DPR-RI ini, ide pembentukan Posyankumhamdes ini sangat tepat.

Terobosan ini juga menjadi langkah untuk mengedukasi masyarakat terkait hukum. ‘’Masyarakat lebih paham hukum, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini akan membangun satu nilai yang baik di Bali. Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum,’’ ujarnya.

Gubernur Koster menambahkan, pihaknya akan menggerakkan seluruh kecamatan dan desa yang belum mem-

Oleh Agung Kresna

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SELASA, 21 JULI 2020

Dewi Rp 50.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 50.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 62.835.000 Total Penerimaan Rp 62.885.000

Desa Adat Perketat Prokes di Pantai Yeh Gangga Sejak 9 Juli lalu, Desa Adat Yeh Gangga kembali membuka objek wisata Pantai Yeh Gangga.

Pengunjung diwajibkan menjalankan protokol kesehatan (prokes) yang sudah ditetapkan.

TABANAN | HAL. 4

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Mewujudkan Masyarakat Tertib Hukum

Peradaban Bali Era Baru

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Posyankumhamdes di Bali

OPINI

SOLID bergerak, 1.493 desa adat berlakukan Pararem Gering Agung.

Tersirat adanya peran besar desa adat sebagai ujung tombak dalam menentukan keberhasilan tahap pertama (dari tiga tahap yang direncanakan) penerapan tatanan kehidupan era baru, pada headline Bali Post (10/7) tersebut. Dalam tahapan pertama ini, desa adat di Bali didorong untuk membuat Pararem Desa Adat tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19. Hal ini mengingat bahwa desa adat dengan pararem-nya diyakini akan memiliki kekuatan dan ikatan secara sekala dan niskala yang kuat dengan krama desa adatnya. Melalui pararem ini diharapkan akan meningkatkan kedisiplinan krama desa adat dalam mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung tengah mengajarkan kepada warga dunia tentang hakikat dan pentingnya kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika selama ini kita kadang abai dengan perilaku sehat dalam kehidupan keseharian, sekarang kita menjadi begitu peduli dengan berbagai upaya hidup sehat dan bersih demi menghindar dari paparan virus Corona atau Covid-19. Pandemi Covid-19 memang telah mengoyak berbagai sendi kehidupan masyarakat. Perekonomian masyarakat menjadi sektor yang paling awal terganggu dan mendapat tekanan paling luar biasa. Pada gilirannya kemudian sendi sosial-budaya masyarakat juga menjadi terganggu akibat sikap masyarakat yang merasa khawatir dan waswas dalam menghadapi Covid-19 yang tak kasat mata.

Pandemi Covid-19 yang melanda pada lebih dari 200 negara di dunia seakan ingin menunjukkan bahwa Tuhan tetap Yang Maha Kuasa di muka bumi ini. Manusia di seluruh muka bumi hanya bisa ‘’sembunyi di dalam rumah’’ (stay at home) sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang tidak kasat mata di mana keberadaannya. Manusia bagai tidak berdaya menghadapi pandemi yang memapar muka bumi hanya dalam hitungan bulan. Bencana alam kesehatan menerpa masyarakat dunia yang tidak siap menghadapinya.

Hal. 7 Peradaban Era Baru

balipost http://facebook.com/balipost

bentuk Posyankumhamdes. ‘’Dengan 57 kecamatan, 636 desa, sangat cepat bisa dilakukan karena kesadaran di Bali itu cukup tinggi sebenarnya. Cuma kemarin mungkin karena Pak Kakanwil gerak langsung, nanti saya yang akan terjun langsung, karena ini produk yang sangat bagus.

Ini suatu terobosan di bidang hukum untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum,’’ tegasnya.

Koster menambahkan, pihaknya selama ini menjalankan ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, program yang membangun Bali menuju era baru. Dikatakan, dalam membangun Bali Era Baru ditandai dengan tatanan kehidupan era baru di berbagai bidang. ‘’Kita ada Rencana Pemban-

Bali Post/ist

POSYANKUMHAMDES - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly bersama Gubernur Bali Wayan Koster saat meresmikan Posyankumhamdes, Selasa (21/7) kemarin. gunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, ditandai dengan tatanan kehidupan baru dalam berbagai bidang.

Salah satu tatanan Bali Era Baru ialah sadar hukum, hidup tertib dan disiplin berdasarkan budaya hukum,

sehingga masyarakat Bali bahagia sekala niskala,’’ katanya memaparkan.

Menurut Koster, Bali membutuhkan Posyankumhamdes untuk melengkapi kehidupan sehari-hari. Terlebih Bali sebagai daerah wisata, banyak

’’Masyarakat Bali akan lebih paham hukum, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini akan membangun satu nilai yang baik di Bali. Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum.’’

’’Secara adat, mereka (masyarakat Bali - red) kuat dan taat. Tetapi, kadang-kadang hak dan kewajiban secara hukum nasional mungkin tidak dipahami, sehingga kehadiran negara melalui Kemenkum HAM menjadi penting termasuk pelayananpelayanan publik yang disebut hak kekayaan intelektual.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan HAM RI

menerima kedatangan wisatawan. Namun, mereka datang tidak hanya berwisata, bahkan membangun bisnis, dan dalam praktiknya tidak jarang malah merugikan masyarakat Bali.

Hal. 7 Gubernur Agendakan Perda

Benteng Pertahanan Budaya Bali

Perkuat Desa Adat dari Berbagai Aspek

Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali telah berencana menambah biaya operasional untuk desa adat masing-masing Rp 50 juta.

Tambahan alokasi anggaran, khususnya untuk mendukung tugas Satgas Gotong Royong itu, akan diusulkan dalam APBD Perubahan Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 74,5 miliar. ‘’Saya sangat setuju. Bukan hanya sekarang saja, tapi secara berkesinambungan dan berkelanjutan kita akan

tambah (anggaran untuk desa adat - red),’’ ujar Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menanggapi rencana Pemprov Bali menambah anggaran desa adat saat diwawancarai usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (21/7) kemarin.

Menurut Adi Wiryatama, tambahan anggaran bukan hanya untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 berbasis desa adat, tetapi juga untuk menguatkan peran desa adat sebagai benteng pertahanan adat dan budaya Bali.

Suatu kebanggaan bagi Bali hingga kini memiliki desa adat yang kuat. Namun, upaya penguatan tetap harus dilakukan untuk menjaga eksistensi desa adat ke depan. ‘’Kalau kita lengah atau terlalu bangga, suatu saat (desa adat - red) akan tinggal namanya saja.

Inilah perlu kita menyadari, kita harus menguatkan desa

adat dari berbagai aspek,’’ jelas politisi PDI-P asal Tabanan ini.

Wiryatama mengatakan, bentuk penguatan desa adat tidak hanya soal gelontoran anggaran, tetapi juga menyempurnakan regulasi atau aturan berkaitan dengan desa adat. Kalau hanya ada aturan tanpa finansial maka akan percuma saja. ‘’Kalau finansial ada, aturannya tidak ada, ya… ngawur juga. Jadi, keseluruhannya harus simetris berjalan,’’ terangnya.

Bukan hanya oleh gubernur atau pemerintah, lanjut Wiryatama, upaya penguatan desa adat juga harus dilakukan oleh masyarakat Bali sebagai krama adat. Paling tidak masyarakat Bali memiliki satu pemikiran bagaimana agar desa adat ke depan tetap ajeg. Di sisi lain, pihaknya menyambut baik adanya pelibatan desa adat dalam implementasi

’’Kalau kita lengah atau terlalu bangga, suatu saat (desa adat - red) akan tinggal namanya saja. Inilah perlu kita menyadari, kita harus menguatkan desa adat dari berbagai aspek.’’

I Nyoman Adi Wiryatama Ketua DPRD Bali sejumlah regulasi yang sudah dikeluarkan Gubernur Bali.

Sebut saja Pergub Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut, Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, serta Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). ‘’Itu sangat

bagus karena di Bali ini kan di mana-mana tidak bisa kita lepas dengan adat,’’ imbuhnya.

Wiryatama menambahkan, desa adat dan desa dinas pun kini sudah bersinergi dalam melayani masyarakat. Jika desa dinas mengurusi masalah kedinasan, maka desa adat mengurus adat dan agama.

Kondisi ini dikatakan menjadi keunikan di Bali, yang bahkan tidak ada di daerah lain. (kk)

Jadikan Koperasi dan UKM Lokomotif Perekonomian Bali EKONOMI Bali akan mengalami keterpurukan paling dalam pada triwulan II 2020 dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Namun di tengah keterpurukan itu, koperasi dan UKM diharapkan menjadi sektor lokomotif atau penggerak ekonomi Bali.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Wayan Mardiana mengatakan, Bali memiliki 4.000 koperasi yang masih eksis. Hal ini merupakan peluang untuk dikembangkan mengingat prinsip koperasi dari, oleh dan untuk kita. Sehingga, menurut Mardiana, tepat dikembangkan di masa pandemi.

Sementara itu, sektor riil

yang lebih banyak merupakan segmen UMKM paling terkena dampak akibat Covid-19 ini.

Sebesar 70-80 persen UMKM terkena dampak baik di lapangan usaha perdagangan, jasa, transportasi, akmamin. Meskipun di tengah pandemi, usaha di bidang pangan dan pertanian tetap eksis, termasuk potensi ekspor produk pertanian Bali. Hanya diakui kendalanya adalah transportasi mengingat belum semua armada udara maupun laut beroperasi normal ke berbagai negara. ‘’Padahal, Agustus nanti kita panen raya beberapa komoditi.

Hal. 7 Pemasaran Diarahkan ke Sistem

Wayan Ramantha

Wayan Mardiana

Tini Rusmini Gorda

Rabu Wage, 22 Juli 2020

FIGUR

SMPN 1 Denpasar Tak Mau Bebani Ortu SMPN 1 Denpasar benar-benar memahami kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dewasa ini. Selain secara ketat menjalankan protokol kesehatan demi keamanan anak-anak, sekolah negeri favorit ini juga tak mau membebani orangtua (ortu) siswa. Berbagai cara dilakukan guna meringankan beban siswa secara ekonomis. Kepala SMPN 1 Denpasar, I Gusti Ayu Putu Tirtawati, S.Pd., melakukan terobosan unik yang belum pernah dilakukan sekolah lain. Siswa kelas VIII dan IX sejak awal diminta mengembalikan buku BOS karena akan digulirkan kepada siswa baru dan adik kelasnya. Caranya dilakukan lewat jasa pengiriman ojek online, sehingga siswa tetap di rumah namun buku diterima dengan lancar di sekolah. Nah, menjelang tahun ajaran baru, dia sudah membagikan buku dana BOS kepada siswa baru lebih awal. Caranya, wajib diambil orangtua siswa dengan surat pernyataan. Mereka pun wajib menaati protokol kesehatan. Dengan demikian saat belajar daring sejak Senin lalu siswanya sudah memiliki buku pegangan yang bisa dibaca lebih intensif. Jika ada yang kurang sekolah sudah membeli lewat dana BOS, paling seminggu ini akan datang. Langkah berani pro-rakyat yang dilakukan Bu Gung Tirtawati yakni tak mengharuskan siswanya membeli LKS. Langkah berani ini dia lakukan karena tak semua siswa SMPN 1 Denpasar kaya raya dan mampu. Paling yang tak terdampak Covid hanya ASN, TNI/Polri. ‘’Kami tak mau membebani ortu siswa. Guru pun dilarang menjual LKS,’’ tegas Tirtawati, Selasa (21/7) kemarin. Tirtawati yang juga mantan guru SMPN 10 Denpasar dan sempat menjadi Kasek di SMPN 6 Denpasar ini juga sukses mengemban tugas PPDB secara kondusif. Semua jalur PPDB diisi dengan baik dengan peminat mendekati angka 3.000 siswa tanpa ada komplain dari masyarakat. Sementara gurunya dibebaskan mengajar secara daring baik di rumah dan sekolah. Guru wajib melaporkan kinerja dan penugasan lewat daring juga, sehingga kinerjanya tetap terpantau. Dia pun segera memikirkan guna membantu biaya pulsa bagi siswa dan guru asalkan dipayungi oleh juknis oleh Disdikpora Kota Denpasar. (sue)

Peringati HBA, Kajati Bali Ziarah ke TMP

Denpasar (Bali Post) Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-60 tahun, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Erbagtyo Rohan bersama pimpinan utama Kejati Bali serta Kajari Denpasar, Badung, dan Tabanan, Selasa (21/7) kemarin ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Pancaka Tirta Tabanan. Saat Kajati bersama rombongan tiba, hujan deras menyambut mereka. Namun hal itu tidak mengurungkan niat pimpinan Korps Adhyaksa untuk ziarah.

Kajati Bali Erbagtyo Rohan didampingi Kasipenkum dan Humas Luga A Harlianto menyatakan, kegiatan dilaksanakan untuk menghormati jasa para pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan RI. Di HBA ke-60 yang puncaknya 22 Juli 2020, mengusung tema “Terus Bergerak dan berkarya”. Dengan tema ini diharapkan insan Kejaksaan dapat meningkatkan kinerjanya demi melayani kepentingan hukum masyarakat.

“Semangat juang para pahlawan bangsa yang tanpa mengenal lelah dan pantang menyerah patut diteladani oleh setiap insan adhyaksa dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” tandas Erbagtyo Rohan.

Hal senada disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Badung Hari Wibowo. Kata dia, selain bertujuan menghormati dan tetap mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, kegiatan tersebut merupakan sarana untuk mempererat persatuan sesama generasi penerus bangsa. Kegiatan ini juga bukan sebatas seremonial belaka, melainkan sebagai bentuk dharma bakti dan kebesaran Korps Adhyaksa.

Lebih lanjut dikatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kajari Badung mengajak generasi penerus bangsa yang tergabung dalam Korps Adhyaksa dapat meneladani semangat juang para pahlawan dan selalu berkarya yang terbaik. Meskipun kegiatan ziarah dilakukan pada masa pandemi Covid-19, para peserta tetap mengindahkan protokol kesehatan dalam tatanan new normal.

Peserta yang hadir tetap menggunakan masker dan menjaga jarak aman dengan melakukan physical distancing. (kmb37)

Bali Post/ist

ZIARAH - Kajati Bali Erbagtyo Rohan diguyur hujan saat melakukan ziarah ke TMP Pancaka Tirta.

Topik : jadikan koperasi dan ukm

lokomotif perekonomian bali

Kematian Akibat Covid-19 di Bali Belum Mereda Denpasar (Bali Post) – Hampir sepekan, tepatnya sudah enam hari berturut-turut Bali dilanda kabar duka. Per Selasa (21/7) kemarin, kembali dilaporkan adanya tambahan pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, terdapat dua pasien Covid-19 yang dilaporkan meninggal. Keduanya tercatat dari Karangasem. Kumulatif kasus meninggal kini menjadi 46 orang.

Kasus baru positif Covid-19 juga mengalami penambahan. Jumlahnya mencapai 78 orang, sehingga kumulatif kasusnya sebanyak 2.856 orang.

Seluruh kasus baru merupakan jenis transmisi lokal, sehingga total kasus kini mencapai 2.474 orang (86,5 persen). Sedangkan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) masih tetap berjumlah 306 (11 persen) dan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) sebanyak 76 orang (2,5 persen).

Kabar baiknya, kasus sembuh juga bertambah.

Jumlahnya 50 orang, sehingga pasien sembuh kini mencapai 2.110 orang. Untuk kasus aktif mencapai 700 orang. Mereka berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Sementara itu, di Indonesia masih memiliki 35 kabupaten/kota dengan risiko tinggi Covid-19. Ter-

dapat 64 kabupaten/kota yang memiliki risiko sedang berubah ke rendah. Demikian diungkapkan Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, dalam video streaming-nya yang dipantau dari Denpasar.

Ia mengatakan, sejauh ini Indonesia mampu menekan beberapa kasus sehingga sejumlah kabupaten/kota bisa mengubah zonasinya. “Namun ada beberapa daerah yang masih tinggi kasusnya sehingga ini perlu menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Dari evaluasi, terdapat 169 kabupaten/kota yang memiliki risiko sedang atau masuk zona orange. Kemudian 210 masuk zona kuning atau risiko rendah.

Selanjutnya 52 tidak ada kasus baru atau zona hijau.

Dan sebanyak 48 kabupaten/kota tidak terdampak.

Dari data sudah ada 22.262 spesimen diperiksa.

Total terdapat 1.257.807 spesimen diperiksa. Tes spesimen menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Tes Cepat Melokuler (TCM).

Dari tes tersebut, masih ada penambahan kasus positif sebanyak 1.655 orang, sehingga kumulatifnya mencapai 89.869 kasus. Untuk yang sehat ada penambahan 1.489 orang sembuh, sehingga totalnya menjadi 48.466 pasien. Kasus meninggal bertambah 81 orang, sehingga total kasus menjadi 4.320 orang. (kmb18)

89.869 48.466 4.320

2.856 2.110 46

Terapi Plasma Konvalesen Percepat Kesembuhan

Denpasar (Bali Post) -

Belakangan teori plasma konvalesen menjadi perbincangan hangat di tengah pandemi untuk membantu kesembuhan pasien Covid-19. Meskipun terapi plasma konvalesen bukan obat dewa yang mampu menyembuhkan penyakit ini, namun terapi ini merupakan pelengkap selain terapi lain yang bertujuan untuk mempercepat kesembuhan pasien Covid-19.

Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Provinsi BaliRSUP Sanglah dr. I Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes., Selasa (21/7) kemarin mengatakan, terapi konvalesen saat ini sedang dikembangkan dengan mengambil bagian komponen darah dari pasien yang sudah sembuh. Terapi ini merupakan antibodi pasif ke tubuh pasien Covid-19. Tujuannya untuk merangsang tubuh membentuk antibodi.

Terapi plasma konvalesen bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya pada kasus

ebola, MERS, SARS juga sudah pernah dilakukan. Dari hasil laporan klinis, dengan terapi plasma konvalesen, terlihat ada hasil yang membaik dari pasien Covid-19. Negara yang sudah melakukan terapi plasma yaitu China, Amerika, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia sudah dibolehkan untuk melakukan terapi ini.

Mengingat pencegahan penyakit Covid-19 dengan vaksin, sementara dari munculnya penyakit sampai ditemukan vaksin membutuhkan waktu dua tahun, maka

selama menunggu, terapi plasma konvalesen dijadikan pertimbangan. Diakui dari sisi peralatan dan SDM Bali sudah siap, terutama UTD PMI Provinsi Bali. Terapi ini adalah menggunakan plasma darah pasien sembuh dari Covid. Untuk mengambil plasma darah dengan teknik LD perlu waktu proses pengolahan darah untuk memisahkan plasma dengan komponen darah yang lain.

Sementara jika teknik yang digunakan adalah teknik apheresis, maka komponen

darah yang diambil adalah plasma darah, tanpa adanya proses pengolahan pemisahan komponen darah. Hanya mesin apheresis hanya ada di UTD PMI Provinsi Bali dan UTD PMI Tabanan. Yang menjadi kendala saat ini adalah calon donor. Di Bali ada 2.000 lebih pasien yang sudah sembuh dari Covid-19.

“Inilah potensi calon donor,” ungkapnya.

Meskipun di Bali hanya dua daerah yang mampu mengambil plasma darah, namum yang lain seperti tingkat kecamatan mampu melakukan pengambilan darah dengan teknik LD. Namun diolah di UTD PMI Provinsi Bali atau di UTD PMI Kabupaten Tabanan. “Tapi setelah diambil, segera dikirim ke UTD PMI Bali atau sebelum

6 jam agar kualitas darahnya tidak rusak,” ujarnya.

Namun sebelum mendonorkan plasma darah, pasien harus dinyatakan sembuh dari Covid-19. Empat belas hari setelah sembuh tidak ada keluhan. Pendonor bisa lakilaki dan perempuan. Sedangkan syarat perempuan belum pernah hamil dan menerima transfusi, minimal berat 55 kg, tensi normal, melakukan tes swab dengan hasil dua kali negatif, melakukan tes virology untuk mengetahui konsentrasi virusnya. (kmb42) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Pentingnya EBT untuk Lingkungan Berkelanjutan

Denpasar (Bali Post) Data menunjukkan Bauran Sumber Energi Primer Energi Baru Terbarukan (EBT) di Bali baru sebesar 0,27% pada tahun 2015. Rendahnya pemanfaatan EBT juga tampak pada tingkat nasional yang baru sebesar 5 persen. Oleh karena itu, upayaupaya pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan EBT mesti lebih didorong ke depan. Apalagi, Bali memiliki sejumlah potensi EBT untuk dikembangkan.

“Potensi EBT terbesar di Bali adalah energi surya, menyusul energi laut, angin/ bayu dan lainnya,” ujar Koordinator Pembahas Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 IGA Diah Werdhi Srikandi dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (21/7) kemarin. Selain itu, lanjut Diah Werdhi, bauran penggunaan energi dari

air juga tidak kalah tingginya.

Bendungan yang sedang dibangun di Desa Sidan, menyimpan energi potensial semacam itu. Selain Bendungan Telaga Tunjung di Tabanan dan Bendungan Titab di Buleleng.

Kemudian yang tidak kalah besarnya adalah potensi energi biomass yang bersumber dari sampah. Potensi ini bahkan dapat menyelesaikan dua persoalan sekaligus. Yakni, timbunan sampah menjadi hilang dan berubah menjadi energi listrik. “Pilihan EBT biomass ini juga kami sangat rekomendasikan,” imbuh politisi PDI-P asal Jembrana ini.

Menurut Diah Werdhi, pengadaan sistem pembangkit EBT dalam jangka pendek memang masih relatif lebih mahal daripada pembangkit fosil.

Akan tetapi, dalam jangka panjang dan konteks pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

(sustainable development), hal ini menjadi pertimbangan utama. Selama ini, pemanfaatan dan pengembangan EBT pada pembangkit listrik masih rendah disinyalir terjadi karena berbagai permasalahan.

“Kami sangat merekomendasikan agar pemerintah pusat membantu sepenuhnya pemerintah daerah dalam hal pendanaan, perizinan, penatalaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pemeliharaan dan operasional (maintenance and operational system),” jelasnya.

Diah Werdhi beralasan, RUED-P ini sebenarnya juga turunan dari RUEN, sehingga sukses daerah pada saatnya akan menjadi sukses nasional. Selain itu, perlu dilakukan studi, evaluasi dan kajian lebih dalam lagi terhadap beberapa proyek percontohan (pilot projecting) yang sudah pernah ada di Bali. Seperti PLTS (Pembangkit

Listrik Tenaga Surya) di KayubihiBangli, PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/ Angin) di Nusa PenidaKlungkung dan PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Bedugul-Tabanan, agar kelak tidak terulang lagi kekeliruan yang sama.

Diah Werdhi menilai arah Pemprov Bali sudah tepat yang akan mengupayakan pasokan listriknya dan sumber energi lainnya dipenuhi dari pembangkit yang ada di Bali secara mandiri atau “Bali Mandiri Energi”. Sedangkan pasokan listrik dari Pulau Jawa melalui grid Jamali atau Jawa-Bali Connection (JBC) hanya berfungsi sebagai cadangan bersama (reserve sharing) untuk sistem di Jawa dan sistem di Bali. Apalagi, potensi pengembangan sumber energi baru terbarukan (EBT) sangat banyak di tengah keterbatasan sumber daya pembangkit fosil (gas, minyak bumi dan batubara). (kmb32)

Memasuki Tahun Ajaran Baru (2-Habis)

PBM Daring Belum Berjalan Mulus, Sekolah Perlukan BOSDa DUNIA pendidikan di Bali sejak Senin (21/7) lalu memulai tahun ajaran baru dengan model pembelajaran, yakni berbasiskan daring. Ini kali pertama tahun ajaran baru tanpa masuk kelas dengan seragam baru.

Namun tak semulus yang kita bayangkan karena model PBM ini masih terkendala fasilitas dan akses internet.

Jika kita mau melihat situasi dan kondisi pendidikan berbasis daring sebenarnya bisa disaksikan di rumah masing-masing.

Jangankan di desa, di kawasan perkotaan saja masih banyak siswa SD yang belum memiliki fasilitas PBM berbasiskan daring. Mereka terpaksa diam dan duduk di rumah tanpa ada kombinasi pembelajaran. Hal ini juga dibiarkan oleh para guru. ‘’Jangankan memberikan penguatan pendidikan karakter, mengajar materi seperti biasa saja masih terkendala bagi siswa SD,’’ ujar Nyoman Wirata, salah seorang guru SD di Denpasar.

Di tingkat SMP dan SMA, PBM berbasis daring masih lumayan bagus. Namun juga tak berjalan mulus seperti yang kita bayangkan. Sebagian besar mereka memiliki HP dan menggunakan milik orangtuanya. Namun mereka terkendala sinyal dan pulsa.

Sebab jika mau murah, mereka harus menggunakan wifi.

Banyak orangtua siswa yang mengeluh mengapa pembelajaran tertentu siswa kelas VII, VIII dan IX digabung menjadi satu guru. Padahal secara logika materi kurikulum tiap kelas jelas tidaklah sama.

Pengamat pendidikan yang juga Kepala SMP PGRI 2 Denpasar Dr. I Gede Wenten Aryasuda, M.Pd., Selasa (21/7) kemarin mengungkapkan, untuk menjamin PBM daring berjalan baik, memerlukan fasilitas HP atau laptop dan komputer serta jaringan internet. Namun tak semua siswa memiliki fasilitas ini. Sedangkan di sekolah sudah disiapkan wifi gratis, hanya saja tak boleh dilakukan PBM secara massal.

Sementara itu, Kepala SMPN 6 Denpasar Dra. Ni Nyoman Suci, M.Pd. kini sedang menginput data apa kendala siswanya dalam PBM daring. Sekolahnya sedang memetakan permasalahan siswa sehingga proses transfer materi berjalan dan

Bali Post/sue

DARING - Guru-guru SMPN 1 Denpasar sedang mengajar secara daring di Laboraturium TI sekolah. tepat sasaran. Bagi mereka yang tak memiliki HP atau laptop/komputer termasuk pulsa, dia akan berkoordinasi dengan komite untuk membantu siswa.

Jika masalahnya tak memiliki perangkat dan sulitnya jaringan akan dibantu dengan mengajak siswa ke sekolah belajar di ruang komputer dengan protokol kesehatan. Namun jika masalahnya tak memiliki pulsa akan dibantu uang pulsa.

Nah inilah, katanya, pentingnya anggota komite bergotong royong menangani masalah PBM berbasis daring.

Kepala SMPN 1 Denpasar

I Gusti Ayu Putu Tirtawati, S.Pd. belum menerima keluhan soal ketidaktersediaan fasilitas PBM daring dari siswanya. Hanya ada beberapa orangtua siswa mengeluhkan biaya pulsa yang mahal.

Hal ini akan dibantu sekolah sambil menunggu turunnya juknis dari Disdikpora Denpasar. Bagi yang terkendala HP, laptop/komputer dia sarankan bisa belajar berdua di rumah teman, asalkan tak berbanyak.

Perlunya BOSDa Ketika masyarakat mengejar pendidikan di sekolah negeri karena gratis, sekolah swasta dipastikan kalah

bersaing. Di sinilah perlunya perhatian dan bantuan pemerintah memberdayakan sekolah swasta. Gede Wenten Aryasuda setuju pemerintah memikirkan menggelontorkan BOS pusat dan BOSda (daerah) bagi sekolah swasta.

Mantan Ketua PGRI Bali ini memaparkan jika pemerintah ingin biaya pendidikan murah atau gratis, pemerintah perlu menyiapkan BOSDa tambahan sesuai dengan biaya operasional sekolah.

Misalnya, untuk SMP di swasta minimal memerlukan Rp 400.000/siswa/bulan, sedangkan di SMA bisa lebih besar lagi. Anggaran ini sudah termasuk gaji guru dan lainnya.

Jika ini bisa dilakukan pemerintah dia yakin masyarakat tak hanya mengejar sekolah negeri, juga di swasta karena sama kualitasnya. Yang membedakan pilihan mereka adalah kedekatan tempat tinggal dengan sekolah. Selama ini, baru siswa SMA negeri di Bali mendapatkan dana BOSDa, yakni Rp 700.000/siswa/tahun. Dana BOSDa ini datang dari Pemprov Bali di luar dana BOS APBN yakni Rp 1,5 juta/siswa/tahun. Sedangkan BOSDa untuk SD dan SMP menjadi kewewangan pemkot/pemkab di daerah. (sue)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Wage, 22 Juli 2020

Retak, Tebing Pura Uluwatu Urung Ditata

Pemilik Layang-layang Bandel Diancam Proses Hukum

TERDAMPAK - Penataan tebing di Pura Uluwatu urung dilakukan tahun ini lantaran keuangan Pemkab Badung terdampak pandemi Covid-19.

Bali Post/dok

Mangupura (Bali Post) -

Tebing di Pura Uluwatu, Ungasan, yang retak urung ditata tahun ini. Padahal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung telah melakukan proses analisis manajemen konstruksi penguatan dinding tebing objek wisata yang ada di Kuta Selatan itu.

Proyek yang telah berproses sejak dua tahun anggaran itu harus masuk dalam daftar nonprioritas lantaran keuangan Badung terdampak pandemi Covid-19. ‘’Ya… proyek (penguatan tebing Pura Uluwatu - red) tidak jadi, karena anggaranya dipotong akibat adanya Covid-19,’’ ujar Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung G.A. Sriasih saat dimintai konfirmasinya, Selasa (21/7) kemarin.

Menurutnya, tidak hanya rencana proyek penguatan tebing Pura Uluwatu yang diurungkan. Tahun ini beberapa proyek lain juga terdampak pandemi Covid-19. ‘’Tidak ada kegiatan sekarang. Semua kegiatan yang dilelang dan semua swakelola dihentikan terkait dengan anggaran (terbatas),’’ katanya.

Terkait kapan proyek itu dilanjutkan, pihaknya tak berani memastikan lantaran semua tergantung pada anggaran yang dimiliki oleh

pemerintah. ‘’Sampai anggaran tersedia, tapi tetap kami ajukan. Semoga normal kembali,’’ ujar Sriasih.

Di sisi lain, keretakan tebing salah satu daya tarik wisata ini harus segera ditanggulangi guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi kawasan Pura Uluwatu menjadi primadona bagi wisatawan asing dan lokal. Berdasarkan catatan, tahun 2019 telah masuk pada proses lelang di LPSE Kabupaten Badung.

Lelang penguatan tebing dan dinding tebing Uluwatu di LPSE Badung dilakukan pada 17 Juni lalu dengan nama Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai, Bangunan Penguat Tebing, dan Penguatan Dinding Tebing Uluwatu. Total nilai pagu Rp 29.500.000.000.

Menurut Sriasih, sebelum menemukan pemenang lelang, Covid-19 sudah mewabah di Indonesia termasuk Badung. ‘’Sempat berproses sampai ke pelelangan, tapi akhirnya ada surat edaran dari Pak Sekda bahwa semua kegiatan dihentikan terkait Covid-19.

Jadi, anggarannya dialihkan,’’ pungkasnya. (kmb27)

Manfaatkan Aset Tanah untuk Sumber Pendapatan Baru

DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019.

Salah satunya menyangkut potensi dan peluang untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Terutama lewat pemanfaatan aset tanah. ‘’Terlebih dengan mencermati neraca Pemprov Bali yang total asetnya mendekati Rp 11 triliun, di mana komponen terbesar ada di aktiva tetap berupa tanah yang nilainya Rp 4 triliun lebih,’’ ujar Koordinator Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD, Gede Kusuma Putra, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (21/7) kemarin.

Menurut Kusuma Putra, Pemprov Bali perlu menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai benchmarks terkait pemanfaatan aset tanah. Dalam hal ini, aset tanah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pola Build Operate Transfer (BOT) dan Built Transfer Operate (BTO). Di sisi lain, pihaknya juga merekomendasikan agar Pemprov menindaklanjuti semua catatan dan temuan pemeriksaan BPK-RI. Apalagi selama tujuh kali berturut-turut, Bali sudah meraih opini WTP. Kemudian, merekomendasikan soal kemudahan administrasi dalam birokrasi dan regulasi. Pasalnya, yang menjadi tumpuan untuk lebih bisa meningkatkan roda perekonomian adalah spending government atau government expenditure, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini melihat dana transfer yang sangat mendongkrak

total belanja ada pada angka ideal. ‘’Karenanya dukungan birokrasi menyangkut regulasi dan kemudahan administrasinya sangat diperlukan. Dewan juga berharap aparat penegak hukum menyikapi situasi kekinian ini bisa lebih cool dan bijak,’’ imbuh politisi PDI-P ini.

Di tengah-tengah rapat paripurna, anggota Komisi I DPRD Bali I Wayan Gunawan menyebut masih ada ide dan saran anggota dewan yang belum dimasukkan dalam rekomendasi tersebut. Sebagai contoh, masalah pengangguran dan gini ratio. Mestinya hal ini juga disampaikan untuk mengingatkan dan mendorong

eksekutif mengambil langkah-langkah.

Kemudian soal shortcut sebagai bagian penting untuk menata infrastruktur juga tidak disebut dalam rekomendasi. Padahal, pendanaannya besar dan ditujukan untuk keseimbangan Bali. ‘’Saya hanya mengingatkan di balik persetujuan kami terhadap rekomendasi. Kami datang menyampaikan ide, pandangan karena ingin rekomendasi itu menjadi pegangan politis walaupun tidak ada konsekuensi politis dalam penyusunan anggaran berikutnya,’’ papar politisi Golkar ini.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, proses sebelum dikeluarkannya rekomendasi dewan sebetulnya sudah berjalan lewat rapat gabungan, tetapi memang bisa saja ada tambahan masukan dari dewan yang belum masuk. Mengingat, rekomendasi merupakan rumusan secara umum. ‘’Jadi, bukan mendetail dari A sampai Z. Artinya sudah tercakup di sana, dan mayoritas anggota dewan sudah bisa menerima,’’ ujarnya.

Kendati demikian, Wiryatama mengaku cukup elastis sebagai pimpinan dan mengedepankan musyawarah mufakat.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan hak bicara kepada anggota pada saat paripurna berlangsung tanpa memotongnya.

Terlepas dari hal tersebut, politisi PDI-P ini berharap rekomendasi yang telah disampaikan dewan dapat dipenuhi oleh eksekutif. ‘’Kalau ada kurang-kurang kan dalam perjalanan kita bisa tambahkan lagi,’’ tandasnya. (kmb32)

Mangupura (Bali Post) Penyidik kepolisian melakukan pelimpahan tahap II atas perkara tindak pidana pemalsuan surat rapid test yang dilakukan tersangka Aan Setiawan (35) asal Bondowoso, Jawa Timur. ‘’Pelimpahan dilakukan 20 Juli 2020,’’ ucap Kajari Badung Hari Wibowo didampingi Kasipidum Rahmadhy Seno Lumakso dan Kasiintel Made Bamax, Selasa (21/7) kemarin.

Tahap II ini dilakukan secara teleconference sekaligus pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka. Aan Setiawan membuat surat-surat kesehatan dan surat jalan atau pernyataan palsu dengan mencontoh dari internet. Setelah itu, tersangka membubuhkan kop surat dengan kop surat perusahaan tempat tersangka bekerja sebelumnya. Selanjutnya surat hasil buatan dicetak banyak oleh tersangka dengan membubuhkan stempel bertuliskan Puskesmas IV Denpasar Selatan dan PT Kreasi Sentosa Abadi.

Tersangka kemudian menjual surat keterangan sehat dan surat jalan/pernyataan ini kepada penumpang yang akan pulang kampung, namun tidak memiliki kelengkapan diri dengan harga Rp 250.000.

Saat menjemput penumpang dan hendak menuju Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan tersangka bernomor polisi W 7118 US dihentikan petugas pemeriksa di Jalan Raya Mengwitani dekat Pospam Ketupat Covid-19. Ketika itu ditemukan 10 bendel surat berisi surat keterangan kesehatan dan surat jalan/pernyataan yang identitasnya tidak sesuai identitas penumpang.

Setelah didalami dan dilakukan interogasi terhadap tersangka dan penumpang, diketahui bahwa surat-surat itu palsu. Aan Setiawan akhirnya dilaporkan setelah diperiksa petugas jaga Pos Ketupat Covid-19 di Jalan Raya Mengwitani pada 20 Mei 2020. Tersangka dalam kasus ini diduga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. (kmb37)

Bali Post/ist

RAPAT PARIPURNA - Suasana Rapat Paripurna DPRD Bali yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Selasa (21/7) kemarin.

Kasus Pemalsu Surat ’’Rapid Test’’ Masuk Kejaksaan

Bali Post/ist

PELIMPAHAN - Pelimpahan tahap II secara online dalam kasus surat rapid test palsu.

Peduli Pegiat Budaya, AHM Salurkan Bantuan Hadapi Pandemi P T A s t r a H o n d a M otor (AHM) kembali mewujudkan komitmennya untuk mendampingi masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

Sebanyak 1.500 paket sembako dan 4.500 masker kain disalurkan kepada pegiat budaya dan pekerja seni serta masyarakat sekitar perusahaan, Senin (20/7) lalu.

Sebagai rangkaian program Satu Hati Bersama untuk Indonesia Sehat, 500 paket sembako dan 1.500 masker kain disalurkan kepada pegiat budaya di Saung Angklung Udjo, Bandung, yang terdampak sepinya jumlah wisatawan yang berkunjung di tengah kondisi pandemi saat ini. Para pegiat budaya tersebut terdiri atas pelaku seni pertunjukan serta perajin angklung dan cenderamata. Bantuan juga diberikan kepada pegiat budaya yang berada di Kampung Labirin, Bogor, dan guru-guru pembina angklung di sekolah binaan AHM. AHM juga membagikan 1.000 paket sembako dan 3.000

masker kain kepada UKM, sekolah dan kampung binaan AHM serta masyarakat sekitar perusahaan yaitu Sunter, Jakarta Utara dan Cikarang, Jawa Barat. Paket sembako yang diberikan terdiri atas beras, minyak goreng dan mie instan yang diharapkan bisa mencukupi kebutuhan seharihari para penerimanya. AHM juga mendukung edukasi pelaksanaan adaptasi Kebiasaan Baru melalui informasi pada kemasan sembako.

Untuk memperluas manfaat bantuan ini, AHM bekerja sama dengan mitra binaannya UKM Kalihurip Satu Hati di Karawang, Jabar, untuk memproduksi masker kain yang diberikan kepada pegiat budaya dan masyarakat yang membutuhkan.

General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin, menyampaikan AHM ingin terus mendampingi berbagai lapisan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, baik melalui bantuan ekonomi maupun kesehatan. ‘’Kami memahami saat ini sek-

SERAHKAN BANTUAN - GM Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin (kanan) menyerahkan bantuan paket sembako kepada pekerja seni yang diwakili oleh Pimpinan Saung Angklung Udjo, Taufik Hidayat Udjo. tor pariwisata terkena dampak pandemi yang signifikan, termasuk para pegiat budaya di Saung Angklung Udjo, Kampung Labirin dan guru-guru pembina angklung di sekolah binaan kami. Kami berharap bantuan ini bisa membantu meringankan dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan,’’ ujarnya.

AHM telah mendistribusikan total 4.668 paket sembako dan 11.500 masker kain ke ber-

bagai lapisan masyarakat selama masa pandemi. Bantuan didistribusikan secara bertahap mulai April hingga Juli ini.

AHM juga telah membagikan ratusan ribu kemasan makanan ringan untuk petugas penjaga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengurus masjid, anak-anak panti asuhan dan pekerja harian di sekitar perusahaan seperti pengendara ojek pangkalan dan ojek online pada April lalu. (bns)

Mangupura (Bali Post) Kerusakan, korban luka hingga meninggal dunia akibat layang-layang sering terjadi di Bali. Oleh karena itu, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi mengancam memproses hukum pemilik layang-layang yang bandel.

“Kami akan berikan imbauan dan diteruskan ke masing-masing bendesa adat.

Jika masih ada yang bandel, kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas AKBP Roby, Selasa (21/7) kemarin.

Ancaman itu dilontarkan Kapolres Roby karena bermain layang-layang yang mulai marak saat ini membahayakan. Terutama mereka yang menerbangkan layanglayang di areal PLN tegangan tinggi.

Terkait kegiatan kamtibmas khususnya pendisiplinan adaptasi kebiasaan baru di zona merah, Roby menyampaikan sasaran kegiatan ini difokuskan di pasar-pasar tradisional dan akan dilaksanakan oleh masing-masing

Bali Post/ist

RAPAT - Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi memimpin rapat evaluasi. personel dengan durasi kerja selama 8 jam. “Personel yang telah diperintahkan di salah satu titik rawan Covid-19 jangan dilibatkan kegiatan lain. Ini kerja yang harus dibuktikan dengan hasil.

Jangan hanya bicara di public address dan jadi tanggung jawab padal (perwira pengendali) di masing-masing

lokasi,” imbuhnya.

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Bali itu mengingatkan seluruh personel agar memperhatikan kesehatan. Selain olahraga yang cukup, vitamin C harus tetap diminum dan hand sanitizer jangan lupa di saku untuk mencegah terinfeksi virus Corona. (kmb36)

Operasi Patuh Lempuyang Sasar Lima Poin

Mangupura (Bali Post) Operasi Patuh Lempuyang 2020 segera digelar.

Di Bali ada lima poin yang menjadi sasaran, yaitu tanpa helm, melawan arus, anak di bawah umur, kendaraan tidak menggunakan lajur yang ditentukan dan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Operasi ini akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2020.

Kasatlantas Polres Badung Iptu Achmad Fahmi Adiatma, Selasa (21/7) kemarin, menyampaikan selama digelarnya Operasi Patuh Lempuyang ini pihaknya melaksanakan imbauan dan sosialisasi pendisiplinan masyarakat terkait prokes Covid-19. ‘’Terkait pendisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan Covid-19, kami hanya bisa mengimbau atau mengingatkan. Tidak bisa polisi menilang orang karena tidak pakai masker,’’ ujarnya.

Menurutnya, dalam penanganan virus Corona, Polri dan TNI ditugaskan mendisiplinkan masyarakat. Oleh karena itu, tidak bisa menilang, melainkan mengimbau saja. Terkait helm menjadi sasaran perta-

Bali Post/ist

TANPA HELM - Anggota Satlantas Polres Badung mengingatkan pengendara motor agar memakai helm. ma dalam operasi ini karena selama pandemi Covid-19, pengendara motor banyak yang tidak memakai helm tetapi mengenakan masker. ‘’Mereka khawatir Covid-19, tapi tak takut lakalantas.

Kami sudah satu bulan lebih melaksanakan imbauan agar

masyarakat disiplin prokes Covid-19 dan tetap mematuhi aturan berlalu lintas,’’ tegasnya.

Fahmi menyampaikan data pelanggaran lalin pada 1-21 Juli 2020, terjaring 538 pelanggar, ditilang 15 dan diberi teguran 523 orang. (kmb36)

Rabu Wage, 22 Juli 2020

Kinerja Penanganan Covid-19 Terbaik di Bali Jembrana Diganjar DID Rp 14 Miliar Lebih

KEBERHASILAN Pemkab Jembrana sejauh ini dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Jembrana menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Bali yang berhak atas insentif sebesar Rp 14,9 miliar sebagai daerah berkinerja baik dalam penanganan pandemi Covid-19. Bantuan insentif itu bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Anggaran 2020 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.07/2020.

Adapun indikator daerah dikategorikan berkinerja baik meliputi laporan kinerja kesehatan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, laporan bantuan sosial untuk warga dan masyarakat terdampak, zona epidemiologi serta skor epidemiologi yang diraih terkait

perkembangan Covid-19 di masing-masing daerah.

Sampai saat ini Kabupaten Jembrana merupakan daerah dengan angka kasus terkonfirmasi positif terendah di Bali.

Secara kumulatif, kasus terkonfirmasi Covid-19 Jembrana sebanyak 54, dengan angka kesembuhan 49 pasien atau 90 persen. Selain itu, Jembrana merupakan satu-satunya daerah di Bali yang nihil kasus kematian Covid-19.

Atas raihan itu, Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/7) kemarin, mengaku bersyukur.

Menurutnya, pencapaian ini tak lepas dari sinergi yang baik serta buah kerja keras semua pihak baik jajaran Gugus Tugas Jembrana, tim medis maupun

Satgas Gotong Royong yang dibentuk mulai desa/kelurahan hingga desa adat.

Artha menambahkan, penanganan Covid-19 di Jembrana sifatnya terpadu melibatkan seluruh unsur. Untuk kecepatan tracing, Gugus Tugas Covid-19 Jembrana secara khusus membentuk relawan surveilans selama pandemi di masing-masing desa/kelurahan. Relawan ini sangat membantu percepatan tracing dan tracking orang yang pernah kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Tak hanya itu, mereka juga mengumpulkan data, melakukan pengawasan hingga memberi edukasi kepada masyarakat terkait protokol penanganan Covid.

“Sejak akhir April kita sudah bentuk relawan surveilans. Masing-masing dua orang tersebar

Pendidikan Prodi DPW Politeknik Pariwisata Bali

Gelar PKM Semester Genap Tahun Akademik 2019-2020 di Desa Adat Gelagahlinggah Kintamani

MENGAJAR, mengadakan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah tugas pokok dosen yang disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai salah satu dari Tri Dharma adalah kegiatan aktualisasi pengetahuan dengan melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan sarana untuk mengetahui kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Program Studi (Prodi) Destinasi Pariwisata (DPW) Politeknik Pariwisata Bali (PPB) kembali melaksanakan kegiatan PKM pada Semester Genap Tahun Akademik 2019-2020 di Desa Adat Gelagahlinggah, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari dua kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada dua semester sebelumnya.

Sebelumnya, Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata Bali melaksanakan PKM dalam bentuk sosialisasi mengenai Sadar Wisata dan Sapta Pesona serta pendampingan mengenai Pengemasan Produk Wisata dan Pemasaran. Pada pelaksanaan PKM kali ini, mengambil topik mengenai penguatan aspek legal pengelolaan Hutan Pinus Desa Gelaghlinggah. Topik ini dipilih berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang telah dilaksanakan sekitar Februari 2020. Dari proses identifikasi tersebut terungkap bahwa 71 KK yang bergabung dalam KTH Gelagahlinggah Lestari

PKM SEMESTER GENAP - Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata Bali melaksanakan kegiatan PKM pada Semester Genap Tahun Akademik 2019-2020 di Desa Adat Gelagahlinggah, Desa Kintamani (foto diambil sebelum pandemi). berkeinginan menyerahkan pengelolaan Jasa Lingkungan yang menjadi haknya kepada Desa Adat Gelagahlinggah.

Setelah dirumuskan dengan lebih teliti, diputuskanlah bahwa kesenjangan tersebut bisa dicarikan solusi melalui dua kali pertemuan.

Pada kedua pertemuan tersebut, Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata Bali menghadirkan beberapa narasumber internal dan eksternal. Narasumber internal berasal dari Dosen Politeknik Pariwisata Bali yakni Dr. I Wayan Mertha, S.E., M.Si. dan Dr.(Cand) IBGA Widana, S.H., Dipl.TM., M.Par. Narasumber eksternal di antaranya Kepala KPH Bali Timur Ir. I Made Warta, M.MA., Ketua KTH Gelagahlinggah Lestari I Nyoman Sumarta, Jero Bandesa Desa Adat Gelagahlinggah I Wayan Sumadi, Kasi Industri Pariwisata Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Gede Budiastawa, M.Par. serta Kepala Bidang Adat dan Tradisi Candra Rahadi, S.STP. Pertemuan dihadiri seluruh Tim PKM Program Studi DPW yang diketuai oleh Dr. I Wayan Mertha, S.E., M.Si. Kegiatan PKM ini telah berhasil mendampingi masyarakat Desa Adat Gelagahlinggah yang bergabung dalam KTH Gelagahlinggah Lestari dalam menyerahkan Hak Pengelolaan Jasa Lingkungan yang telah diberikan oleh KPH Bali Timur. Hal ini telah dirumuskan bersama dalam sebuah Naskah Perjanjian Kerja Sama. Adanya perjanjian ini diharapkan dapat menjadi dasar pijakan bagi Desa Adat Gelagahlinggah dalam mengelola Hutan Pinus di wilayahnya dengan mematuhi ramburambu yang telah diberikan oleh KPH Bali Timur. (ad234)

Kesehatan

Mengenal Tumor Otak Oleh dr. I.B. Gede Adiguna Wibawa

TUMOR bisa tumbuh pada bagian manapun dalam tubuh manusia termasuk otak, yang merupakan organ paling kompleks dalam tubuh manusia.

Otak terdiri atas sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung dan terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsinya masing– masing dalam mengatur sistem kerja berbagai organ tubuh.

Tumor otak merupakan kondisi yang ditandai tumbuhnya sel-sel abnormal di dalam jaringan otak atau di sekitar otak. Tumor otak dapat berasal dari otak itu sendiri (tumor otak primer) atau tumor yang berasal dari bagian tubuh lain dan menyebar ke otak (tumor otak sekunder). Secara umum jenis tumor otak dibagi dua, yaitu tumor jinak dan ganas. Tumor otak jinak pertumbuhannya cenderung lambat, sedangkan tumor otak ganas sangat cepat.

Tumor ganas disebut juga sebagai kanker otak. Menurut data, di Amerika Serikat angka kejadian tumor otak baik jinak maupun ganas adalah 21 per 100.000 penduduk per tahun.

Di Indonesia, berdasarkan data The Global Cancer Observatory WHO tahun 2019, kanker otak menempati posisi ke-15 dari seluruh kanker.

Gejala tumor otak bermacam-macam tergantung dari lokasi tumor. Gejala yang dapat timbul mulai dari sakit kepala terus-menerus, mual muntah yang terjadi secara mendadak tanpa penyebab yang jelas, kejang, menurunnya penglihatan

dan pendengaran, gangguan keseimbangan, kelemahan di salah satu bagian tubuh, mudah lupa, perubahan dalam konsentrasi, memori, perhatian dan perubahan dalam kemampuan intelektual atau emosional. Perlu diingat bahwa gejala-gejala di atas dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit lainnya, sehingga jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda mengidap tumor otak jika mengalami beberapa dari gejala-gejala di atas. Satu-satunya cara untuk memastikan apakah suatu gejala merupakan gejala kanker otak atau gejala yang disebabkan oleh kondisi lainnya adalah dengan menjalani tes diagnostik di rumah sakit.

Meski sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab pasti tumor otak, terdapat berbagai faktor risiko yang telah diidentifikasi yang dapat meningkatkan risiko tumor otak, antara lain usia tua, jenis kelamin pria, paparan radiasi, memiliki riwayat keluarga yang mengalami tumor otak dan adanya infeksi.

Apa yang harus dilakukan jika Anda mengalami gejala tumor otak? Jika Anda mengalami beberapa gejala tumor otak yang sebelumnya telah disebutkan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan apakah gejala tersebut benar disebabkan oleh adanya tumor otak atau oleh penyakit lain yang memiliki gejala serupa. Dalam mendiagnosis tumor otak, dokter akan mulai dengan mengajukan pertanyaan tentang gejala yang Anda

rasakan, serta melihat riwayat kesehatan pribadi dan keluarga. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk neurologis (saraf).

Jika dokter mencurigai adanya kemungkinan tumor otak dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter akan melakukan suatu prosedur diagnostik seperti pemindaian otak menggunakan CT Scan atau MRI untuk melihat otak dengan lebih jelas dan biopsi yang melibatkan pengambilan jaringan otak yang mana jaringan tersebut akan dianalisa untuk mengetahui apakah tumor jinak atau ganas.

Bagaimana cara mengatasi tumor otak? Pengobatan tumor otak sangat tergantung pada jenis, ukuran dan lokasinya. Kondisi kesehatan penderita secara umum juga akan dipertimbangkan dalam menentukan jenis pengobatan yang sesuai. Adapun beberapa jenis pengobatan pada kasus tumor otak meliputi radioterapi, kemoterapi dan operasi pengangkatan tumor.

Pencegahan tumor otak.

Oleh karena penyebab tumor otak belum diketahui secara pasti, maka tidak ada cara spesifik yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Namun, Anda tetap dapat memperkecil peluang dan risiko terjadinya tumor pada otak. Hal yang bisa Anda lakukan adalah mengenali terlebih dahulu faktor-faktor risiko terjadinya tumor otak, menerapkan pola hidup sehat dan segera berkonsultasi kepada dokter jika mengalami gejalagejala tumor otak. (ad236)

di 51 desa/kelurahan se-Jembrana. Fungsinya membantu tim surveilans yang sudah ada di puskesmas dan Dinas Kesehatan. Pola ini mempermudah mendeteksi sekaligus mencegah penularan dengan melindungi orang yang sehat dan menunjang kesembuhan orang yang terjangkit penyakit.

Harapannya tentu penyebaran meluas bisa dihindari, terutama kasus dari transmisi lokal,” papar Artha.

Selain itu, keberadaan gedung RSU Negara yang baru saja diresmikan memberikan manfaat lebih dalam penanganan Covid-19. RSU Negara memiliki ruang isolasi yang cukup untuk merawat pasien terkonfirmasi positif. Terkini, rumah sakit milik daerah yang sekarang fasilitasnya lebih lengkap dan luas sudah

menambah kapasitas ruangan isolasi dan prasarana penunjang. Upaya ini juga menghindari adanya klasterklaster penyebaran baru sekaligus mendukung tim medis Jembrana dalam menunjang kesembuhan pasien.

Artha juga menegaskan, keberhasilan menekan angka Covid-19 ini berkat sinergi yang baik semua komponen, tidak hanya kerja tenaga kesehatan. ‘’Jangan lupakan peran masyarakat. Penanganan pandemi tidak akan berhasil tanpa didukung kesadaaran masyarakatnya mematuhi berbagai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Wabah ini bisa diselesaikan jika seluruhnya sadar untuk saling melindungi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan,“ pungkasnya. (ad239)

LEPAS PASIEN SEMBUH - Bupati I Putu Artha bersama Wabup I Made Kembang Hartawan saat melepas pasien sembuh yang dirawat di RSU Negara. Kabupaten Jembrana mendapatkan apresiasi dari pusat terkait penanganan Covid-19 di Bali.

Desa Adat Perketat Prokes di Pantai Yeh Gangga

Tabanan (Bali Post) Sejak pemberlakuan tatanan kehidupan era baru (new normal) pada 9 Juli lalu, Desa Adat Yeh Gangga, Tabanan, membuka kawasan objek wisata Pantai Yeh Gangga. Desa adat setempat mewajibkan pengunjung menjalankan protokol kesehatan (prokes) yang sudah ditetapkan seperti menggunakan masker dan tidak membuat kerumunan di pantai.

Pantauan beberapa hari terakhir, kawasan Pantai Yeh Gangga mulai dipadati pengunjung, baik masyarakat lokal Tabanan maupun dari luar Tabanan. Jumlah kunjungan rata-rata 500 orang setiap hari.

Begitu masuk gapura, pengunjung diwajibkan mencuci tangan di pos yang dijaga anggota Satgas Gotong Royong. Jika ada yang melanggar prokes, petugas tidak segan melarang yang bersangkutan masuk ke areal kawasan pantai.

Bendesa Adat Yeh Gangga, I Ketut Dolia, Selasa (21/7) lalu mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 kawasan Pantai Yeh Gangga tidak sebebas sebelumnya, melainkan lebih diperketat dalam hal prokes.

Ini dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru.

Sebelum mengambil kebijakan

membuka kembali kawasan Pantai Yeh Gangga, pihaknya bersama Satgas Gotong Royong Desa Adat mengecek kesiapan prokes yang wajib dipenuhi, seperti tempat cuci tangan di warung desa adat yang ada di kawasan pantai, penggunaan APD seperti masker dan face shiled serta rutin melakukan pencegahan dengan disinfektan. Sebanyak 20 orang anggota Satgas Gotong Royong melakukan pengawasan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan prokes.

Mereka berpatroli di sejumlah titik (wahana air) yang ada di lokasi tersebut.

Dibukanya kembali Pantai Yeh Gangga sebelum 31 Juli karena berbagai faktor.

Pertama, bercermin dari sejumlah pantai di Kabupaten Badung yang telah dibuka

untuk umum. Kedua, ingin membantu masyarakat utamanya pedagang Desa Adat Yeh Gangga mengingat sejak ditutup selama empat bulan nihil penghasilan. ‘’Protokol kesehatan di sini wajib ditaati.

Jika melanggar, kami tidak segan meminta pengunjung untuk pulang,’’ terang Dolia.

Menurutnya, sejak pandemi Covid hingga Pantai Yeh Gangga ditutup sementara, perekonomian di Desa Adat Yeh Gangga ‘’macet’’. Petani nelayan tidak bisa menjual hasil tangkapannya, begitu pula warga yang kesehariannya berjualan di warung adat di kawasan pantai. Kini, setelah dibukanya kembali Pantai Yeh Gangga bagi warga lokal, perekonomian mulai menggeliat. ‘’Mereka yang jualan di warung dapat pemasukan, nelayan

bisa melaut dan menjual hasil tangkapan seperti lobster dan udang kepada pengunjung,’’ ucapnya.

Disinggung tentang sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru yang wajib dikantongi sesuai saran Dinas Pariwisata Tabanan, pihaknya telah membuat proposal pengajuan yang rencananya diajukan pada Rabu (22/7) ini. ‘’Meskipun belum memiliki sertifikat, protokol kesehatan telah siap dan layak,’’ beber Dolia.

Dibukanya kembali kunjungan ke pantai, seluruh pedagang sumringah. Dari retribusi parkir didapat Rp 1 juta setiap hari. ‘’Pengunjung ramai karena mereka ratarata sudah bosan di rumah, sehingga ingin melepas penat ke pantai,’’ tandas Dolia. (kmb28)

Negara (Bali Post) – Sejumlah toko modern di Kabupaten Jembrana disidak tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) Covid-19 Jembrana terkait penerapan protokol kesehatan (prokes), Senin (20/7). Tim melibatkan berbagai unsur di antaranya Polres Jembrana, Dinas Koperindag Jembrana dan instansi terkait lainnya.

Sidak dilakukan agar pihak pengelola menerapkan prokes

guna adaptasi kebiasaan baru di keramaian. Tim gabungan minta pengelola menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, mengecek suhu tubuh pengunjung, bertransaksi di kasir menerapkan prosedur jaga jarak dan pembayaran cashless atau digital.

Beberapa swalayan yang disidak petugas diketahui belum menerapkan prokes, di antaranya jaga jarak antarpembeli saat di kasir dan

prokes untuk pengecekan suhu tubuh sebelum masuk.

Terkait temuan itu, petugas yang dipimpin Kabagops Polres Jembrana Kompol Wayan Sinaryasa yang juga anggota GTPP Covid-19 Jembrana memberikan teguran kepada pengelola. ‘’Sesuai instruksi Pak Kapolda Bali, kami cek apakah swalayan dan toko sudah menerapkan prokes, mulai dari cuci tangan, thermogun hingga wajib gunak-

an masker,’’ terang Kompol Sinaryasa.

Menurut mantan Kapolsek Mendoyo itu, sidak seperti ini akan rutin digelar dan menyasar seluruh toko modern dan swalayan di Jembrana guna memastikan penerapan prokes. Pihak pengelola juga diminta menyosialisasikan kepada pengunjung dan terbiasa menerapkan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penularan Covid-19. (kmb26)

Tabanan (Bali Post) – Pemkab Tabanan melalui dinas terkait tengah merancang program paket wisata salah satunya city tour. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata utama di Tabanan akan diajak keliling objek wisata di kota dan Kerambitan seperti museum subak dan puri. Rencana ini diharapkan bisa berjalan mulai tahun 2021.

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menerangkan, memulihkan kondisi pariwisata setelah beberapa bulan tutup akibat pandemi Covid-19 tidak bisa hanya mengandalkan kunjungan lokal/domestik. Diperlukan varian pariwisata di luar DTW berskala besar seperti Tanah Lot, Ulundanu Beratan atau Jatiluwih. Tercatat 24 objek wisata lainnya ada di Kabupaten

Tabanan yang belum digarap maksimal dan diketahui oleh wisawatan, seperti Taman Kupu-kupu. ‘’Bagaimana agar objek wisata berskala besar membawa dampak kunjungan ke objek wisata lainnya yang selama ini belum banyak diketahui oleh wisatawan. Konsepnya wisata terintegrasi,’’ ucapnya, Selasa (21/7) kemarin.

City tour sedang disiapkan perangkatnya dan akan menjadi satu paket dengan wisata lainnya. ‘’Misalnya satu paket dengan Tanah Lot. Bus turun dan bersiap di Tanah Lot. Selanjutnya wisatawan dijemput dengan mobil kecil apakah trans serasi atau kendaraan lainnya untuk city tour seperti ke puri atau mengenalkan Tabanan lewat senimannya Ketut Maria dengan keberadaan gedungnya,’’

Sejumlah Toko Modern Belum Terapkan Prokes

Tabanan Rancang Program ’’City Tour’’

Bali Post/kmb28

GEDUNG MARIA - Gedung Kesenian I Ketut Maria akan menjadi salah satu unggulan untuk paket city tour. terang Wiratmaja.

Jika city tour diminati oleh wisatawan barulah dilanjutkan dengan menyiapkan sejumlah atraksi atau pementasan. Misalnya, wisatawan diajak melihat pelatihan seni

tari atau tabuh, akustikan di Garuda Wisnu Serasi (GWS), pementasan di Gedung Kesenian I Ketut Maria. Untuk mendukung ini, akan disiapkan alat akustik dan gamelan gong di sana. (kmb28)

Rabu Wage, 22 Juli 2020

Menkum HAM Yasonna H. Laoly Resmikan 121 Posyankumhamdes di Gianyar MENGANTISIPASI dan merespons potensi timbulnya masalah hukum di masyarakat desa, Kantor Wilayah Kemenkum HAM Bali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali membentuk Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) di Bali. Tercatat 121 Posyankumhamdes di 57 kecamatan se-Bali diresmikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly, di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (21/7) kemarin.

Menteri Yasonna H. Laoly mengatakan, pembentukan pos pelayanan hukum dan HAM desa ini merupakan wujud sense of crisis atas kondisi pandemi Covid-19. ‘’Adanya Pos Layanan Hukum di tingkat desa akan membantu memberikan akses layanan hukum secara cepat bagi masyarakat desa,’’ kata Menteri Yasonna.

Pembentukan Posyankum-

hamdes ini disebutnya sudah lama merupakan program Kemenkum HAM. Karena itu, pihaknya berterima kasih kepada berbagai pihak yang berupaya mewujudkannya.

Kekuatan desa adat di Bali, kekerabatan norma-norma adat yang kuat mempersatukan, disebut Yasonna, membuatnya lebih mudah membentuk pos pelayanan hukum dan HAM di desa-desa di Bali. Khususnya pelayanan-pelayanan hukum yang sifatnya nasional. ‘’Secara adat mereka kuat, taat, tetapi kadang-kadang hak dan kewajiban secara hukum nasional mungkin tidak dipahami.

Sehingga kehadiran negara melalui Kemenkum HAM menjadi penting termasuk pelayananpelayanan publik yang disebut hak kekayaan intelektual,’’ kata Yasonna.

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bali Jamaruli Manihuruk mengatakan, pembentukan Po-

syankumhamdes pada 121 desa di Bali ini diawali pembentukan kelompok kadarkum minimal 1 (satu) desa pada tiap kecamatan di seluruh kabupaten/kota di Bali. Untuk Kabupaten Gianyar sendiri, Posyankumhamdes telah terbentuk di semua desa dan kelurahan, yakni 64 desa dan 6 kelurahan. Ini menjadi alasan mengapa Gianyar dipilih sebagai tuan rumah peresmian Posyankumhamdes di Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan akan menggerakkan seluruh kecamatan dan desa yang belum membentuk Posyankumhamdes. ‘’Dengan 57 kecamatan, 636 desa, sangat cepat bisa dilakukan karena kesadaran di Bali itu cukup tinggi sebenarnya, cuma kemarin mungkin karena Kakanwil gerak langsung, nanti saya yang akan terjun langsung, karena ini produk yang sangat bagus. Ini suatu terobosan di bidang hukum untuk memberi

Tuntaskan Kasus Krusial Sejumlah Personel Polisi Mendapat ”Reward”

PENGHARGAAN - Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana saat memberikan penghargaan terhadap jajaran.

Gianyar (Bali Post)Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Adnyana memberikan reward terhadap jajarannya yang berhasil merampungkan sejumlah kasus krusial di wilayah Kabupaten Gianyar. Salah satunya sejumlah polisi yang menyelesaikan konflik antara Pemda Gianyar dengan Desa Adat Gianyar, terkait tawur kasanga di wilayah Desa Adat Gianyar.

Polisi yang pertama mendapat penghargaan terkait kasus tawur kasanga itu adalah Kompol I Ketut Suastika (Kapolsek Gianyar), AKP I Gede Hendrawan (Kasat Binmas), AKP I B Putu Dana Ginawa (Kasat Intelkam Polres Gianyar), Aiptu Udit Sudiro,

S.H. dan Aipda I Made Supiartha.

Diketahui, pada 2019 lalu prosesi tawur kasanga sempat terpisah antara Pemda Gianyar yang menyelenggarakan tawur kasanga di areal taman Kota Gianyar yang dipimpin sarwa sadhaka. Pihak Desa Adat Gianyar menyelenggarakan tawur kasanga di areal Catuspata Balai Budaya Gianyar dengan dipimpin tri sadhaka. Upacara yang terpisah ini menjadi pertama kali terjadi sepanjang catatan tawur kasanga.

Maret 2020 lalu prosesi tawur kasanga bisa kembali bersatu antara Pemda Gianyar dengan Desa Adat Gianyar, dengan diselenggarakan di Catuspata Balai

Budaya Gianyar. Hal ini tidak luput dari upaya jajaran Polres Gianyar yang melakukan komunikasi intens dengan kedua belah pihak. Sehingga mereka diberi penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan konflik sosial antara Pemkab Gianyar dengan Desa Adat Gianyar.

Kapolres Gianyar juga memberikan penghargaan terhadap Aiptu A.A. Gede Alit Sudarma (Kanit Reskrim Polsek Sukawati), Aiptu Wayan Sica, Bripka I Putu Pahang Oka Partama, Bripka I Gusti Ngurah Agung Eka Putra. Jajaran Reskrim Polsek Sukawati ini diberikan reward atas keberhasilannya mengungkap kasus curat pembobolan brankas TKP Circle K. Juga diberikan kepada Aiptu Mustika, Aiptu Dewa Oka Kartika, Bripka Ngurah Sudarma, serta Wena S dan Ni Yasmini diberikan reward keberhasilan dalam tugas kepolisian sebagai operator pembangunan Zona Integritas Polres Gianyar menuju WBK dan WBBM sehingga memperoleh predikat WBK dari Menpan Reformasi Birokrasi RI 2019.

Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana mengatakan, pemberian reward ini merupakan salah satu program rutin guna motivasi kepada kinerja personel Polres Gianyar. (kmb35)

Dewan Dukung Pengadaan Alat Pemungutan Pajak ’’Online’’ DPRD Bangli mendukung keinginan eksekutif terkait pengadaan alat untuk pemungutan pajak secara online. Dukungan itu disampaikan dewan dalam rapat paripurna penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di DPRD Bangli, Selasa (21/7) kemarin. Langkah efektif apakah yang dilakukan agar pemungutan pajak berlangsung efektif dan transparan?

RAPAT paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada dan didampingi Wakil Ketua I Komang Carles. Dari eksekutif hadir pula Bupati Bangli I Made Gianyar.

Dalam rapat paripurna, DPRD Bangli pada intinya menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Meski demikian, gabungan komisi DPRD Bangli tetap memberikan beberapa saran dan usul kepada eksekutif.

Pertama, meminta Bupati Bangli segera menindaklanjuti temuan yang direkomendasi BPK terkait laporan keuangan Pemkab Bangli tahun 2019. Laporan itu meliputi tiga aspek, yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. ‘’Agar Saudara Bupati segera menindaklanjutinya dalam kurun waktu paling lambat 60 hari. Terhitung sejak diserahkannya laporan hasil pemeriksaan dari BPK-RI kepada Pemkab Bangli,’’ kata I Wayan Mertha Suteja selaku pembicara gabungan komisi DPRD Bangli.

Kedua, DPRD Bangli menyatakan mendukung

RAPAT PARIPURNA - Suasana rapat paripurna penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di DPRD Bangli, Selasa (21/7) kemarin. rencana eksekutif dalam hal pengadaan alat untuk pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online. Serta pengadaan watermeter untuk menghitung pemakaian air bawah tanah (ABT). Guna meminimalisir kebocoran pendapatan. ‘’Kami juga mengharapkan agar pemerintah daerah ke depannya di dalam merealisasikan anggaran-anggaran dalam kegiatan masing-masing perangkat daerah tetap mengacu peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan akibat kurang pahamnya perangkat daerah,’’ kata Merta Suteja.

Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan, dari

beberapa catatan dan saran yang disampaikan dewan seperti permasalahan temuan BPK-RI yakni kelebihan pembayaran, pungutan pajak, pungutan retribusi, disiplin pegawai dan terkait opini BPKRI serta tindak lanjut temuan dan masalah lainnya. Rapat kerja dewan dengan OPD itu selanjutnya membahas akar permasalahan dan juga dicarikan solusi mengatasi dan menindaklanjuti temuan BPK-RI yang selalu menjadi dilema setiap tahun itu. ‘’Saran, pendapat dan koreksi anggota dewan perlu dapat perhatian dan apresiasi dari kita sebagai pegangan. Segera ditindaklanjuti saran dimaksud, sehingga permasalahan yang timbul tidak terulang lagi tahun mendatang,’’ kata Gianyar. (ina)

pemahaman kepada masyarakat terkait hukum,’’ ucap Gubernur Koster.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan perjanjian kesepakatan kerja sama antara Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bali dengan Bupati Gianyar, Bupati Klungkung, Bupati Karangasem dan Bupati Tabanan. Lingkup kerja sama tersebut adalah tentang penguatan kapasitas pelaksanaan rencana aksi HAM, pembentukan produk hukum daerah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Posyankumhamdes ini memberikan layanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum gratis, pengaduan masyarakat, bantuan hukum gratis, asistensi pendaftaran kekayaan intelektual, dan asistensi pendaftaran administrasi hukum umum.

Di samping itu juga penyuluh

hukum dan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Posyankumhamdes itu didampingi oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM jika permasalahan hukum tersebut harus lanjut ke litigasi.

Selain itu, Posyankumhamdes juga akan terhubung dengan Pos Yankomas di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik lapas/rutan maupun Kantor Imigrasi di Bali. Jika ada pengaduan masyarakat, maka Posyankumhamdes ini akan meneruskan ke Pos Yankomas di UPT untuk diverifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM. Jika ada dugaan maka akan dilakukan Layanan Komunikasi Masyarakat yakni mediasi oleh Kanwil Kemenkum HAM. Jika tidak ada dugaan pelanggaran HAM, maka Pos Yankomas akan meneruskan ke dinas terkait. (ad235)

mendampingi - Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, di Kantor Bupati Gianyar, Selasa (21/7) kemarin.

Akibat Layangan Listrik Padam di Desa Saba

Menyikapi hal itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Gianyar langsung mengambil tindakan cepat.

Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Gianyar Billy Ramadhana menjelaskan, padamnya listrik di lo-

kasi itu akibat dari layangan yang nyangkut pada kabel listrik. Dikatakan, dari kejadian ini pemilik layangan memang tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, pihaknya akan segera membuat berita acara dengan pecalang setempat, untuk

melakukan penertiban jika ada anak yang bermain layangan di dekat tiang listrik. ‘’Kita akan buatkan berita acara ke pecalang yang ditandatangani pecalang, pemilik layangan, kepala desa, dan Bhabinkamtibmas setempat. Tujuannya men-

jadikan hal itu pelajaran berharga. Jadi penting agar peristiwa seperti itu tidak terulang kembali,’’ harap Billy.

Sementara informasi seputaran Banjar Banda kejadian ini sempat mengganggu aktivitas warga setempat, khusus pelajar yang melakukan aktivitas belajar secara daring. Apalagi, listrik yang padam ini diketahui berlangusng cukup lama. (kmb35)

Semarapura (Bali Post) Angka kasus Covid-19 terlihat sudah menurun di RSUD Klungkung. Saat ini pasien positif Covid-19 hanya 23 orang ditambah PDP sebanyak 12 orang. Penurunan pasien Covid-19 rupanya tidak serta merta membuat RSUD Klungkung bernapas lega. Malah, mereka khawatir, ke depan penanganan pasien akan semakin berat, karena yang datang ke RSUD hanya pasien yang sedang dalam kondisi kritis dengan gejala sedang hingga berat saja.

Mengantisipasi situasi itu, RSUD Klungkung sedang menyiapkan tiga ruangan khusus penanganan pasien positif Covid-19. Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma, Selasa (21/7) kemarin mengatakan, tiga ruangan khusus itu antara lain Ruang ICU Khusus Pasien Covid-19, Ruang Operasi Khusus Pasien Covid-19 dan Ruang Bersalin

Khusus Covid-19.

Kesuma melihat kasus positif Covid-19 ini nampaknya tidak habis. Sebab, penularannya masih bebas terjadi. Dia memperkirakan pasien Covid-19 yang akan datang ke RSUD Klungkung cenderung kondisinya lebih berat. Alasannya, tidak ada proses screening lagi.

Sebelumnya proses screening ini cukup agresif, sehingga saat itu banyak ditemukan kasus positif Covid-19 tanpa gejala maupun gejala ringan.

Ke depan, menurutnya, hanya yang punya gejala sedang hingga berat yang menjalani swab. Dengan dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, maka praktis semua penanganannya akan bermula dan berakhir di rumah sakit. Sehingga yang bergejala sedang dan berat, baru memeriksakan dirinya ke rumah sakit.

Kalau dengan gejala ringan, apalagi tanpa gejala, maka ses-

eorang itu tidak merasa dirinya terpapar Covid-19, sehingga tak mungkin memeriksakan diri ke rumah sakit. ‘’Nanti yang bergejala berat seperti sesak napas, harus ditangani intensif. Jadi, ketika kondisinya sudah kritis baru ke rumah sakit. Maka ini perlu disiapkan Ruang ICU Covid-19, Ruang Operasi Covid-19 hingga Ruang Bersalin khusus Covid-19,’’ katanya.

Kesuma menegaskan, penanganan pasien tetap tidak boleh dicampur antara pasien Covid-19 dengan non-Covid-19.

Ini supaya mempermudah penanganan pasien dari dua kondisi yang berbeda ini.

Maka, dari kedua pintu masuk pelayanan, baik pelayanan rawat jalan dan UGD, setiap orang yang datang harus menjalani proses screening. Kalau ada gejala Covid-19, maka segera dilakukan tes lanjutan. ‘’Bahkan, pasien kecelakaan

pun sebelum penindakan harus dilakukan screening. Kalau dia dinyatakan positif Covid-19, tetapi harus ditangani segera, maka dia harus masuk ke Ruang Operasi Covid-19,’’ tegasnya. Jadi, tidak harus pasien itu mengalami indikasi panas, demam, batuk atau pilek, baru dicurigai terpapar Covid-19.

Sebenarnya proses seperti itu sudah mulai dilakukan sejak awal penanganan pasien Covid-19. Apalagi untuk proses tindakan, maka petugas harus ekstra waspada. Jangan sampai pasien Covid-19 malah ditangani dengan standar nonCovid-19. Ini sangat berisiko bagi petugas medis di rumah sakit. ‘’Kalau ada petugas medis sampai terpapar, kami kesulitan, karena mereka harus isolasi mandiri. Kalau semakin banyak, maka risikonya rumah sakit bisa tutup,’’ pungkas dr.

Kesuma. (kmb31)

Gianyar (Bali Post) Aliran listrik kini kerap terganggu, akibat kabel yang terganggu layangan.

Seperti layangan nyangkut di tiang listrik. Akibatnya, aliran listrik di Banjar Banda, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh sempat padam, Selasa (21/7) kemarin.

RSUD Klungkung Siapkan Tiga Ruangan Khusus Penanganan Pasien Covid-19

Tingkatkan PAD, Dewan Dorong Bupati Realisasikan Pendapatan dari Sumber Air

Bangli (Bali Post) – Bupati Bangli I Made Gianyar di tahun 2019 lalu sempat berwacana mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah lain yang memanfaatkan sumber mata air di Bangli. Namun sampai sekarang, wacana yang pernah digembar-gemborkan itu belum ada realisasi. Hal itu menuai komentar anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa.

Sudiasa mengaku di awal munculnya wacana itu, ia sempat merasa sangat bangga dengan ide dan inovasi Bupati dalam rangka meningkatkan PAD. Namun seiring waktu berjalan, ia melihat wacana itu ternyata hanya wacana. Sebab, sampai sekarang tidak ada perkembangan lebih lanjut. Ia mengaku tidak heran dengan hal itu. ‘’Karena memang selalu seperti itu.

Hanya bisa melempar wacana, tetapi tidak bisa merealisasikan,’’ kritik Made Sudiasa, Selasa (21/7) kemarin.

Ia mempertanyakan apa yang menjadi kendala untuk merealisasikan wacana itu.

Apakah karena persoalan aturan. Atau ada hal teknis lainnya. Sebab, sejauh ini belum pernah dikomunikasikan dengan dewan.

Menurutnya, jika saja wacana Bupati Bangli itu bisa ditindaklanjuti serius, maka diyakini PAD Bangli dapat ditingkatkan.

Politisi Demokrat ini menambahkan, Bangli memiliki potensi air melimpah.

Sayangnya, air yang dimiliki Bangli itu lebih banyak dinikmati daerah tetangga.

Karenanya, ia mendorong agar potensi itu digarap agar bisa mendatangkan pendapatan untuk daerah. ‘’Sejak adanya wacana itu, PDAM katanya mau pasang watermeter. Rencana itu kita sudah dorong. Eh… tahu-tahunya tidak ada realisasinya,’’ ujarnya.

Di tengah situasi pandemi seperti sekarang, Sudiasa mengatakan sudah seharus-

nya eksekutif kreatif dan membuat inovasi untuk peningkatan PAD. Semua potensi yang ada harus dioptimalkan. Wacana mengejar PAD dari daerah lain yang memanfaatkan sumber mata air di Bangli itu, menurutnya, masih layak dikaji kembali dan dilanjutkan. Meskipun, ia menyadari tidak hanya Bangli, kabupaten lainnya juga menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid 19 ini. ‘’Harus ada timbal balik dari kabupaten lain. Sebab, sudah berpuluh-puluh tahun air Bangli dimanfaatkan. Sementara Bangli hanya dapat memelihara sumber airnya saja. Kabupaten lain kemudian menjualnya. Sekaranglah saatnya kabupaten lain memberikan imbalan untuk Bangli,’’ harap politisi asal Desa Undisan itu seraya mengaku segera mengingatkan dan mendorong Bupati Made Gianyar merealisasikan wacana tersebut. (kmb40)

SOSOK

Jangan Kehilangan Fokus PROSES kegiatan belajar mengajar dari guru kepada murid harus tetap berjalan meskipun di tengah pandemi Covid-19. Dinas Pendidikan Diminta jangan kehilangan fokus dalam menuntaskan semua instruksi yang telah disampaikan sebelumnya. Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengingatkan para guru untuk tetap bersemangat mengajar para siswa melalui metode Belajar Dari Rumah (BDR). Bupati Suwirta menekankan itu saat memberi motivasi guru secara virtual melalui video conference dari Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Senin (20/7) lalu. Beberapa wilayah di Kabupaten Klungkung diakui memang ada zona merah akibat Covid-19. Namun hal ini tidak boleh menurunkan semangat para guru dalam mendidik anak-anak sebagai generasi muda.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Klungkung

di tahun 2013 berada pada peringkat bawah yakni 68,8. Kini Klungkung sudah meningkat jadi nomor tiga dari bawah dengan nilai 71,71. Namun, capaian ini membuatnya belum puas. Sulitnya Klungkung meningkatkan nilai IPM, disebabkan banyak orang Klungkung yang sudah berhasil, tetapi mereka memilih tidak tinggal di Klungkung. Bupati Suwirta memberikan sejumlah tugas khusus untuk Dinas Pendidikan untuk melakukan penelusuran kenapa angka masuk PAUD di desa masih rendah, yakni diangka 65,1%. Padahal Pemkab Klungkung sudah melakukan penegerian PAUD/TK milik desa.

Dinas Pendidikan didorong lebih proaktif meningkatkan partisipasi masyarakat menyekolahkan anak-anak mulai dari tingkat PAUD. Sebab ini sangat jauh dari angka kepesertaan pendidikan SD dan SMP sudah baik yakni diangka 104,91% dan 105,51%. (gik)

Rabu Wage, 22 Juli 2020

Senator RI Amankan Program Viral Strategis Presiden Jokowi di Bali

SOSOK Aplikasikan Protokol Kesehatan GUNA meminimalisir penyebaran Covid-19 dan mewujudkan keamanan serta situasi kondusif di wilayah Karangasem, Polres bersama Polsek Karangasem melaksanakan pengamanan di Pos Terpadu Penanganan Covid-19 Polres di Desa Bugbug, Senin (20/7) lalu. Kapolres langsung meminta kepada masyarakat agar senantiasa disiplin, selalu patuh pada protokol kesehatan. Kapolres Karangasem AKBP Ni Nyoman Suartini mengatakan hal itu terkait program mendisiplinkan masyarakat pengunjung Desa Bugbug. Masyarakat diminta beradaptasi dengan kebiasaan baru protokol kesehatan dalam upaya pengamanan serta mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Masyarakat yang berkunjung ke Desa Bugbug kami imbau agar selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak (social distancing) dan protokol kesehatan lainnya,’’ pinta Kapolres dengan serius. Masyarakat, kata Suartini, harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tentunya tidak boleh terlalu bergembira. Selalu waspada karena itu tidak boleh menganggap keadaan sudah normal. Karenanya, masyarakat diminta selalu mematuhi imbauan petugas yang bertugas di lapangan. ‘’Warga harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru hidup dalam keseharian. Warga harus tetap waspada dan tidak boleh menganggap semua keadaan normal. Karena itu, ketika beraktivitas wajib disiplin mengaplikasikan protokol kesehatan,’’ tegasnya. (nan)

Lakalantas Truk OC Sopir dan Kernet Tewas

Singaraja (Bali Post) Kecelakaan lalulintas (lakalantas) out of control (OC) terjadi di jalan Desa Telaga - Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Selasa (21/7) dini hari. Truk yang mengangkut genteng menabrak tebing hingga menyebabkan bagian depan truk itu ringsek.

Tragisnya, sopir truk dan kernetnya tewas di tempat akibat luka parah saat kejadian.

Sebelum kejadian, truk nomor polisi (nopol) G 8012 QB melintas dari arah Desa Sepang menuju Desa Telaga sarat muatan.

Pada awal-awalnya perjalanan tidak ada hambatan. Memasuki lokasi kejadian di mana medan jalan menurun laju truk yang sarat muatan itu tiba-tiba tidak terkendali. Pengemudi berusaha mengendalikan kendaraan sembari memperlambat laju kendaraan. Upaya itu gagal, sehingga truk melesat liar lantas menambrak tebing di sebelah kiri jalan. Akibat banturan keras itu, bagian depan truk rusak berat sampai tidak berbentuk.

Genteng yang diangkut sebagian besar pecah hingga berserakan di sekitar TKP. Tragisnya lagi, sopir truk tewas di lokasi kejadian dengan luka parah pada tubuhnya. Sopir truk yang tidak diketahui identitasnya itu terluka parah akibat tergencet saat truk yang dikemudikannya itu menabrak tebing di pinggir jalan. Sementara kernetnya, M. Noval Maulana (25) asal Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng), juga meregang nyawa akibat luka parah.

Tidak banyak warga mengetahui peristiwa itu. Karena itu, kedua jenazah dibiarkan di posisi semula lantaran hari gelap.

Hingga kemarin pagi, polisi bersama TNI, personel Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Buleleng dibantu warga mengevakuasi kedua korban. Kedua jenazah dititipkan di kamar jenazah RSUD Buleleng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Busungbiu AKP I Gede Budiarta seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa mengatakan, dari pemeriksaan di loaksi kejadian dan keterangan saksi, lakalantas ini murni out of control alias OC. Dari penyelidikan awal, diduga pengemudi tidak dapat menguasai truknya yang sedang mengangkut beban berat. Aplagi melewati medan jalan yang terkenal ekstrem dengan karakteristik turunan terjal dan banyak tikungan. Selain itu, ada kemungkinan kondisi rem truk itu kurang berfungsi baik. Ketika pengemudi berusaha memperlambat laju kendaraan gagal, akhirnya truk menabrak tebing di pinggir jalan sampai truk itu terbalik. ‘’Saksi yang melihat memang sedikit, tetapi dari penyelidikan kami bersama Satlantas Polres Buleleng, lakalantas ini karena OC. Ada dugaan pengemudi tidak menguasai medan ekstrem, dan bisa jadi rem tidak berfungsi baik,’’ katanya.

Di sisi lain, Budiarta mengatakan, jalur Sepang-Telaga ini badan jalannya sempit. Selain itu, ruas jalan di sana banyak tikungan, tanjakan dan turunan terjal. Menghindari lakalantas berulang, pihaknya mengimbau agar pengemudi khususnya angkutan truk pengangkut barang dan meterial bangunan berhati-hati ketika melintas. Bahkan, kalau memang tidak menguasai medan, pihaknya mengingatkan mencari jalur alternatif. (kmb38)

Wedakarna Rekomendasikan Penataan Aset Negara dan Pembangunan Dermaga III di Pelabuhan Padangbai KEJADIAN karamnya kapal angkut di depan dermaga II Pelabuhan Padangbai, akhirnya terdengar hingga di Senayan, Jakarta, khususnya di meja Senator Bali Dr. Shi I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Dalam dua kesempatan berbeda, Senator Arya Wedakarna (AWK) mengadakan kunjungan kerja ke Karangasem terkait Pelabuhan Padangbai termasuk meninjau rencana pembangunan Dermaga III Pelabuhan Padangbai dan inisiatif DPD-RI Bali mengadakan RDP dengan stakeholder terkait penataan aset negara. Diadakan di Amlapura, adapun undangan yang hadir Asisten I Pemkab Karangasem, Kepala Badan Pertahanan Nasional Bali, Kepala BPN Karangasem, Vice President ASDP, Perbekel Padangbai, Polsek Pelabuhan Padangbai, Camat Manggis, Manajemen Pelabuhan Padangbai serta unsur terkait. Dalam RDP tersebut, AWK menerima aspirasi terkait rencana kerja dari pihak ASDP untuk membangun dermaga III. Alasannya, kapasitas dan kebutuhan distribusi logistik dan arus penumpang sangat meningkat.

Di samping itu, disampaikan program penerapan penataan pelabuhan itu dimulai dengan pensertifikatan tanah yang telah melakukan proses pengukuran. Sebelum dikeluarkan keputusan, dalam rapat tersebut, DPD juga sudah menerima pendapat dan persetujuan pihak Pemkab Karangasem, Camat Manggis, Perbekel dan juga Polsek Pelabuhan.

Bahkan pihak Polsek sudah

TINJAU PADANGBAI - Senator AWK saat meninjau Pelabuhan Padangbai bersama Kepala BPN Bali Rudi Rubiwijaya, Asisten I Wayan Purna dan Direktur Pusat BUMN ASDP di Amlapura.

4) DPD mendukung program MotoGP di Mandalika, Lombok, NTB dan mulai tahun 2021 akan banyak logistik menyeberang dari Jawa ke NTB melalui Padangbai. 5) Jika ada pihak–pihak yang berkeberatan terhadap proses ini, bisa melakukan keberatan ke pengadilan. Dipersilakan berargumentasi di pengadilan dengan membawa bukti-bukti yang ada. Selama ini laporan dari pelabuhan bahwa seluruh bukti penguasaan tanah di pelabuhan sudah rapi. Di an-

taranya dokumen serah terima dari Pelindo, pembayaran pajak dan dokumen lainnya. Dari kacamata DPD-RI, manajemen pelabuhan telah memiliki cukup bukti untuk bisa menjaga aset negara dengan baik. 6) DPD-RI mendukung penataan Pelabuhan Padangbai untuk memenuhi standar internasional termasuk pembangunan terminal. 7) Aspirasi dari komponen masyarakat adat diminta agar didengar. Namun tetap pada peraturan dan perundang–undangan. (ad238)

Anak 7 Tahun Asal Selat Meninggal Dunia

Amlapura (Bali Post) Pasangan suami-istri (pasutri) I Gede Suwarma dan Ni Nengah Sutarmi tidak pernah menyangka dan juga membayangkan buah hatinya, Ni Putu Gita Juliani (7), akan meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Ironisnya, tewasnya putrinya itu disebabkan kelalaian dirinya sendiri. Gadis belia buah kasih pasutri asal Banjar Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kecamatan Selat itu meninggal dunia setelah ditabrak mobil pick-up mundur yang disopiri orangtuanya, Senin (20/7).

Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Selat untuk mendapatkan perawatan intensif dari tim medis puskesmas itu. Namun, Hyang Widhi Wasa berkehendak lain. Gadis belia kelahiran Juli 2013 itu tak dapat diselamatkan. Gadis itu akhirnya meninggal dunia

Bangunan peninggalan ibunda Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno, di Lingkungan Bale Agung, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng dipastikan direstorasi. Bangunan itu dikenal dengan nama Bale Gede berusia ratusan tahun. Bale Gede itu dinilai menyimpan sejarah bangsa Indonesia. Hanya, salah satu peninggalan sejarah itu kondisinya rusak berat, hingga nyaris tidak bisa ditempati lagi. Lalu kapan rencana dilakukan restorasi tersebut?

Sebelum program restorasi itu, tim Dinas Kebudayaan (Disbud) Buleleng melaksanakan peninjauan lapangan, Senin (20/7) lalu.

Rombongan dipimpin Kepala Disbud Gede Dody Sukma Oktiva Askara.

Dody Sukma mengatakan tahun ini tahapan restorasi bangunan dimulai Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Bahkan, Detail Engineering Design (DED) program sudah diterima pihak Disbud Buleleng tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp 150 juta. Rencananya, restorasi dimulai September 2020. Dengan dana sebesar itu diyakini cukup melaksanakan proses restorasi. Sesuai koordinasi yang dilakukan dan sesuai regulasi, sebagian besar restorasi memanfaatkan material yang sudah ada pada bangunan tersebut. ‘’Sesuai kajian yang sudah dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya, RAB dengan memanfaatkan bahan yang masih bisa digunakan. Artinya restorasi ini sama sekali tidak menghilangkan desain aslinya,’’ katanya.

Sebagai seorang ahli waris bangunan, Jro Mangku

lonjakan arus manusia dan barang untuk melayani Lembar dan Nusa Penida. ‘’Minggu lalu ada kejadian kapal karam di depan mulut dermaga II. Kemudian terjadilah antrean truk dan kendaraan hingga berkilometer. Akibatnya bahan makanan jadi busuk. Sopir kelelahan di jalan berhari-hari dan potensi penyakit sosial tinggi. Ini kan membuat Bali malu ya, masak pulau internasional, tetapi pelabuhannya cuma satu dermaga saja yang aktif. Maka dari itu harus didukung semua pihak. Saya yakinkan tidak ada kerugian dampak lingkungan. Yang dibangun itu dermaga dengan tiang pancang, bukan reklamasi. Dan sudah ada para ahli yang mengurusi. Tetapi pesan saya, tetap beberapa titik kesucian wilayah di dalam pelabuhan termasuk situs dan pura dijaga. Semua sudah paham itu,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga anggota Panitia Perancang Undang-undang (PPUU). Sejumlah rekomendasi DPD-RI Bali B65: 1) AWK meminta BPN Bali segera memproses sertifikat tanah Pelabuhan Padangbai yakni titik satu dan dua di kawasan pelabuhan. Mengingat hal ini sesuai amanat UU tentang aset Negara. 2) Sedangkan titik tiga dan empat segera dilanjutkan dan tuntas 2020 serta titik lima perlu dilakukan sosialisasi oleh masyarakat. 3) Manajemen pelabuhan dipersilakan melanjutkan proses pembangunan dermaga III dan DPD akan mengawal anggaran di pusat baik di Kementerian BUMN, Kemenkeu dan BUMN terkait.

Ditabrak Mobil Mundur Ortu

Bale Gede Peninggalan Ibunda Soekarno Direstorasi

TIDAK ingin bukti sejarah bangunan Bale Gede peninggalan ibunda Presiden Soekarno itu lenyap, mulai tahun 2020 pemerintah memprogramkan merestorasi bangunan tua itu. Kondisi tembok di sebelah utara sudah keropos.

Beberapa bagian atap dari seng bahkan terlihat berlubang, sehingga kalau hujan dipastikan air membasahi ruangan.

Plafon yang materialnya dari bedeg (anyaman bambu khas Bali - red) rusak berat, malah nyaris ambruk. Pada salah satu ruangan terdapat lemari, sebuah bale (tempat tidur - red), lampu minyak, dan beberapa barang lain.

Benda-benda yang ada di sana kondisinya tidak tersimpan rapi. Semua barang di sana adalah peninggalan keluarga Nyoman Rai Srimben.

Dari beberapa referensi disebutkan Bale Gede itu m e m a n g m e n y i m p a n s ejarah. Di teras Bale Gede itu, pada zaman dahulu Ibunda Soekarno, Nyoman Rai Srimben, menggelar upacara tiga bulanan anaknya yang baru berumur tiga bulan.

menyampaikan pemetaan tentang dinamika yang ada. Dari pihak ASDP Pusat dihadiri Harry MAC (Direktur of Planning And Business Develotment) ASDP Indonesia Ferry dari Pusat dan AWK telah mendapatkan masukan terkait pentingnya pembangunan dermaga itu. Alasannya, Padangbai ini bukan saja memenuhi kebutuhan Bali, tetapi untuk NTT dan NTB. Terhadap hal ini, Senator AWK menyatakan persetujuan dan siap mengeluarkan rekomendasi resmi terkait dua rencana besar yang dilakukan pusat. ‘’Saya ini ingin memberikan pengertian, kawasan Pelabuhan Padangbai adalah zona eksklusif. Keberadaan pelabuhan itu diatur UU. Padangbai memiliki fungsi strategis untuk distribusi logistik ke timur Indonesia. Mari kita berpikir untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Saya minta mari dukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi dalam penganggaran tidak menggunakan dana APBD. Semua dari APBN dan juga tanggung jawab perusahaan BUMN, sehingga seharusnya tidak boleh ada kendala teknis. ‘’Apalagi tadi saya dapat laporan dari Perbekel Padangbai bahwa semua baik–baik saja. Ya… sudah kita harus segera laksanakan. Terlebih program Bali baru seperti Mandalika, NTB sudah menjadi program Jokowi. Tugas saya mengamankan program Nawa Cita,’’ ungkap AWK. Ia pun memberi contoh, saat ini dermaga I dan II tidak mampu lagi menampung

Made Arsana mengatakan, keluarga besar Bale Agung sudah menggelar pertemuan 4 Juli 2020 lalu. Dari pertemuan itu seluruh keluarga sudah sepakat dengan rencana pemerintah merestorasi bangunan peninggalan ibunda Soekarno itu. Pihak keluarga juga mempersilakan kepada pemerintah daerah memprogramkan pengelolaan bangunan bersejarah itu setelah selesai direstorasi. ‘’Kami setuju dan merelakan bangunan itu dicanangkan sebagai cagar budaya. Langkah Bupati kami tunggu secara detail, terkait rencana penataan wilayah Bale Agung yang akan dijadikan apa, maka kami persilakan juga,’’ katanya.

Hal senada disampaikan pewaris lainnya, Made Supatika. Dalam rangka percepatan restorasi itu, pihaknya membentuk panitia melakukan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sehingga diharapkan tidak ada hambatan saat pelaksanaan nanti. ‘’Kami segera rapat dan notulen hasil rapat kami sampaikan kepada Disbud,’’ jelasnya. (mud)

lantaran luka parah akibat ditabrak mobil mundur itu.

Kapolsek Selat AKP I Gede Sunjaya Wirya, Selasa (21/7) kemarin mengatakan, peristiwa naas itu terjadi Senin (20/7) sekitar pukul 14.00 Wita. Ketika itu keduanya memperbaiki mobil pick-up. Saat itu di bagian

akinya rusak sehingga diganti. Setelah selesai diperbaiki, ayah korban, I Gede Suwarma, meminta istrinya, Ni Nengah Sutarmi, mencoba menstarter mobilnya. ‘’Saat disuruh starter mobil, ibu korban (Sutarmi - red) tanpa memeriksa rem tangan dan persneleng

mobil itu, melainkan langsung menstarter mobilnya.

Setelah mobil itu hidup, secara tiba-tiba mobil itu bergerak mundur. Kemudian mengenai anaknya yang sedang bermain di belakang mobil. Termasuk tembok setinggi satu meter ikut roboh akibat ditabrak mundur mobil itu,’’ ujarnya.

Sunjaya Wirya menambahkan, sesaat mengetahui putrinya ditabrak mobil itu, kedua orangtuanya melarikan putrinya ke Puskesmas Selat untuk mendapatkan penanganan lebih lajut.

Hanya, belum sempat ditangani tim medis, korban dinyatakan telah meninggal

dunia. ‘’Kedua orangtuanya melarikan putrinya memakai sepeda motor. Sampai di Puskesmas Selat, korban langsung diperiksa dokter.

Namun, korban tidak bisa diselamatkan. Korban dinyatakan sudah meninggal dunia,’’ ujarnya.

Mungkin putrinya itu sudah meninggal dalam perjalanan menuju puskesmas akibat mengalami luka relatif parah. Kejadian itu murni akibat kelalaian orangtua (ortu - red) korban.

Ketika menghidupkan mobil tidak mengecek porsneling maupun rem tangan mobilnya. (kmb41)

Karyawan Positif Covid-19

Pelayanan PLN Karangasem Ditutup Sementara Amlapura (Bali Post) Pelayanan di Kantor PLN Cabang Karangasem ditutup sementara. Alasannya, ada seorang karyawan yang bertugas di kantor itu terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk memastikan kesehatan karyawan lainnya tidak terkontaminasi Covid-19, pihak PLN telah melakukan rapid test kepada semua karyawannya.

Kepala Cabang PLN Karangasem Dewa Gede Surya Mastra saat dikonfirmasi, Selasa (21/7) kemarin, membenarkan ada

karyawannya terjangkit positif virus Corona atau Covid-19. ‘’Ya, memang benar ada karyawan kami positif Covid-19,’’ ucapnya.

Surya Mastra menambahkan, pascaditemukan karyawan PLN positif Covid-19, pelayanan loket di kantor PLN itu untuk sementara waktu ditutup.

Penutupan itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus tersebut. Namun, pelayanan pengaduan di luar kantor masih tetap berjalan seperti biasa. ‘’Penutupan dilakukan

LOKET DITUTUP - Loket pelayanan di Kantor PLN Cabang Karangasem ditutup sementara pascakaryawan di sana positif Covid-19.

selama masa karantina yakni selama dua pekan,’’ katanya.

Dia menegaskan, pihaknya juga telah melakukan rapid test mandiri kepada karyawan di PLN. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesehatan mereka. ‘’Semua karyawan sudah di-rapid test,’’ tegas Surya.

Kadis Kesehatan Karan-

gasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, per 20 Juli Karangasem mencatat 170 kasus. Dari kasus ini, 122 sembuh, 53 masih diisolasi dan lima orang meninggal. ‘’Kasus di PLN itu sudah masuk dalam jumlah itu. Nanti kita lakukan tracking. Siapa saja yang sempat diajak kontak yang bersangkutan,’’ jelas IGB Putra Pertama. (kmb41)

Rabu Wage, 22 Juli 2020

Gubernur Agendakan Perda Keberadaan Orang Asing ‘’Maka, masyarakat Bali perlu mengetahui hak dan kewajibannya dalam kerja sama dengan wisatawan,’’ katanya.

Gubernur Koster juga mengingatkan masyarakat tidak

boleh terlalu toleran terhadap wisatawan, terlebih bila sampai merusak tatanan Bali.

Dikatakan, pihaknya sudah memiliki agenda untuk menyusun perda tentang keberadaan orang asing yang tinggal, bekerja hingga berusaha di Bali. ‘’Selama ini belum ada yang

mengatur, padahal ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga ada kontribusi untuk Bali lewat PAD,’’ tegasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengatakan, kekuatan desa adat di Bali terletak pada kekerarabatan yang terjalin

kuat. Norma-norma adat yang kuat itu mempersatukan dan membuat lebih mudah membentuk Pos Pelayanan Hukum dan HAM di desa-desa di Bali.

Khususnya untuk pelayananpelayanan hukum yang sifatnya nasional. ‘’Secara adat, mereka (masyarakat Bali - red)

kuat dan taat. Tetapi, kadangkadang hak dan kewajiban secara hukum nasional mungkin tidak dipahami, sehingga kehadiran negara melalui Kemenkum HAM menjadi penting termasuk pelayanan-pelayanan publik yang disebut hak kekayaan intelektual,’’ katanya. (kk)

Tapi kita sudah siapkan pemasarannya, dan kita juga arahkan ke sistem digitalisasi dengan bekerja sama dengan marketplace,’’ ujar Mardiana saat Talkshow Merah Putih yang mengusung tema ‘’Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal di Masa Pandemi’’, Selasa (21/7) kemarin.

Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Bali AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda bersama anggota Iwapi lainnya meletakkan badan usaha yang paling tepat adalah koperasi di tengah pandemi Covid-19.

Dalam berkegiatan ekonomi, katanya, konsep swadesi harus

ada. Maka momentum Covid-19 ini diharapkan pemerintah, pengusaha, akademisi mampu menggerakkan potensi lokal yaitu koperasi, dengan prinsip pang pada payu.

Dengan bergerak melalui Koperasi Perempuan Ramah Keluarga di era baru ini, ia ingin membuat kegiatan dalam koperasi yang terdiri dari UMKM (anggota Iwapi) menggunakan prinsip pang pada payu. ‘’Untuk mendenyutkan nadi perekonomian, anggota yang punya produksi konveksi, yang tadinya membuat pakaian sekarang membuat masker, APD, dan lain-lain, sehingga ada gerakan 1.000 untuk berbagi bagi seluruh kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Tini Rusmini Gorda menam-

bahkan, gerakan kedua adalah mengurangi apa yang dikonsumsi anggotanya sehari-hari untuk membaginya kepada masyarakat berupa produk pangan khususnya. ‘’Meskipun belum untung, tapi dapat menggerakkan perekonomian,’’ ujarnya.

Akademisi dari Unud Prof.

Wayan Ramantha mengatakan, konsep koperasi dengan menggerakkan UKM. Ditegaskan, UKM anggota koperasi merupakan sebuah prototipe menuju ke pola pikir Bung Karno dengan Tri Sakti-nya, di mana mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya. ‘’Kalau budaya kita di Indonesia khususnya di Bali gotong royong, memang perlu digali dan diimplementasikan pada kondisi kekinian.

Yang tadi itu adalah prototipe yang perlu ditularkan untuk membangkitkan ekonomi Bali,’’ ujarnya.

Menurut Ramantha, budaya gotong royong dengan istilah lokal sudah dilakukan di tataran teks sejak dulu dan dari tataran konteks perlu diimplementasikan. Menurutnya, sangat mungkin dilakukan namun dikatakan belum secara merata dilaksanakan.

Sebelum membangkitkan UMKM Bali sebagai lokomotif, kata Ramantha, maka perlu menganalisis dengan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT).

Kekuatan orang Bali adalah memiliki dasar seni, emansipasi wanita di Bali juga telah terjadi

sejak dulu, sehingga pekerjaan bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Kekuatan lain yang dimiliki adalah brand Bali, sehingga akan mudah memasarkan dan memiliki pasar yang luas. Sedangkan kelemahan orang Bali adalah entrepreneurship lemah, attitude yang mulai terdegradasi, semangat daya juang lemah, dan penguasaan teknologi informasi belum masif. Sementara peluang yang dimiliki Bali adalah akses permodalan, daya beli masyarakat yang kuat karena pertumbuhan ekonomi Bali satu persen di atas rata-rata ekonomi nasional.

Sementara ancaman adalah naker dari luar daerah dan luar negeri, orang Bali memilih-milih pekerjaan. (kmb42)

ini masih merebak harus kita hadapi sebagai musuh bersama. Sementara orang yang kebetulan terpapar Covid-19 justru harus kita beri dukungan agar segera sehat kembali.

Hanya dengan peradaban sosial bersama, rantai penyebaran pandemi Covid-19 dapat kita putuskan dan hentikan.

Keputusan Gubernur Bali Wayan Koster yang menegaskan bahwa Bali akan menyelaraskan langkah menekan Covid-19 dengan langkah membangun ketahanan ekonomi, menjadi strategi yang tepat dalam menjaga kenyamanan hidup krama Bali. Meski Bali masih memiliki risiko dalam penyebaran Covid-19, namun Bali harus mulai membuka diri dalam menuju tatanan peradaban kehidupan era baru, dengan protokol yang jelas.

Harus ada pendekatan regulasi, koordinasi terpadu, dan pendekatan secara sekala dan niskala sesuai local wisdom krama Bali, dalam menuju peradaban kehidupan era baru.

Protokol tatanan peradaban kehidupan era baru harus

terus disosialisasikan secara intensif agar terbangun kesadaran masyarakat secara masif dalam menjalani peradaban kehidupan yang baru.

Memasuki peradaban kehidupan era baru, Bali dibuka secara bertahap, selektif, dan terbatas. Tahap pertama dilakukan dengan membuka aktivitas masyarakat lokal Bali sejak 9 Juli 2020. Pada tahap ini belum semua sektor kehidupan masyarakat diizinkan beraktivitas. Sedang tahap kedua direncanakan mulai 31 Juli 2020 bagi aktivitas wisatawan domestik, dan aktivitas wisatawan mancanegara sebagai tahap ketiga dimulai 11 September 2020. Peradaban kehidupan era baru Bali merupakan peradaban sosial masyarakat yang secara bersinergi menuju keharmonisan Bali. Kita tentu masih ingat bagaimana dahsyatnya bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 justru telah membangkitkan peradaban solidaritas sosial masyarakat yang luar biasa hingga di tingkat global.

Manusia bagai tergerak untuk

saling membantu guna meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Demikian juga halnya saat bencana gempa Jogja 2005, Gunung Merapi 2010, Gunung Agung 2017, peradaban sosial bangkit secara bersamaan. Berbagai dapur umum dibangun secara mandiri di sudut-sudut lokasi bencana, menyediakan kebutuhan pangan para korban bencana secara gratis. Peradaban sosial bagai menemukan tempatnya untuk menunjukkan jati dirinya.

Di tengah munculnya ‘’musuh bersama’’ pada masyarakat, peradaban sosial masyarakat seakan tergugah untuk bangkit menghadapi musuh tersebut secara bersama. Demikian juga saat pandemi Covid-19 melanda muka bumi, peradaban sosial berskala global secara spontan muncul untuk saling bekerja sama dalam kapasitas yang dimiliki masing-masing negara guna menghentikan paparan pandemi Covid-19.

Atas nama peradaban sosial,

antarnegara yang sebelumnya berseteru secara politik atau ekonomi, mendadak dapat bersatu saling bekerja sama melawan pandemi Covid-19. Paradigma peradaban sosial dalam skala global bagai menjadi cara pandang baru dalam melakukan kerja sama antara negara yang satu dengan yang lainnya, tanpa melihat latar belakang politik dan ekonomi.

Peradaban sosial menjadi paradigma sikap dengan keyakinan akan memberikan harapan lebih baik di masa depan. Peradaban sosial menjadi kunci kita dalam menemukan solusi. Hanya dengan sikap kebersamaan, kita akan dapat melewati dan menyelesaikan persoalan yang menjadi constraint dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya pandemi Covid-19 ini.

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

DIJUAL MOBIL

PROPERTY

ISUZU

DIJUAL TANAH

Butuh Sopir Pribadi.

Hubungi Hp. 081338389270

PT.Arthaasia Finance Lelang Unit Isuzu NMR-71 HD 6.1 + Bak Kayu Thn 2019 Hub.0361-4781601

BUC SHM 2A & 1,5A, 160/A, Jl 3M Lok.Jagapati H:081338437957

Pemasaran Diarahkan ke Sistem Digitalisasi

Tatanan new normal merupakan upaya Bali dalam mulai menerapkan Tatanan Peradaban Kehidupan Era Baru, hidup berdampingan dengan Covid-19 yang masih bertebar di tengah kehidupan masyarakat.

Tatanan ini lebih ditujukan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, sehingga dalam jangka panjang masyarakat akan mampu bertahan menjalani kehidupannya.

Adanya realitas harus hidup berdampingan dengan virus Corona atau Covid-19 yang masih nyata ada di tengah keseharian kehidupan masyarakat, menuntut diperlukannya protokol kesehatan ketat agar kita tetap terhindar dari paparan penyebaran Covid-19. Tatanan peradaban kehidupan era baru harus menjadi paradigma baru masyarakat, sehingga krama Bali semakin produktif dan tetap selalu sehat.

Peradaban Era Baru Pandemi Covid-19 yang saat

B.BP.001.07.20.0000237

Di cari Sales Ban & Oli laki2 max. umur 30 Th pendidikan min SMA,punya SIM C & kend pribadi Bawa lamaran ke Banoli Motor Jl.Buluh Indah No.75 Dps B.BP.001.07.20.0000202

Dicari: Sales&Marketing E-comm E: angelbl@dps.centrin.net.id B.BP.001.07.20.0000218

IT Programmer, Multimedia, Lamaran ke Bali TV, Jl.Kebo Iwa 63A Denpasar G.29

Staf Akuntansi Admin layanan untuk toko grosir. Lamaran via WA 085738195518 G.30

Peradaban Era Baru

B.BP.001.07.20.0000225

B.BP.004.07.20.0000228

DIJUAL MOTOR HONDA

Jual Motor Scoopy’17 Rp 16,5jt Hub.0821 4402 8776 B.BP.004.07.20.0000226

BIRO JASA Saya siap Bantu Lapor Pajak Usaha, Gaji Rp.1jt / Thn H.085931263189 B.BP.004.07.20.0000229

Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pajak Toko CV, PT, Akte, NPWP SIUP. Hp:081.338.344.155 B.BP.001.06.20.0000130

KEHILANGAN Hlg BPKB No.I.08062572-O Nopol DK 8009 UD th 2012 an:Made Oka B.BP.158.07.20.0000230

SERVICE

Penulis, Arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

Penanganan Covid-19 Direalisasikan Secara Cepat ‘’Satgas Covid tetap ditangani Pak Doni dan Satgas Perekonomian ditangani oleh Wamen BUMN, Pak Budi Gunadi Sadikin,’’ ujarnya dalam keterangan terpisah.

Tim tersebut bertugas untuk merumuskan sejumlah kebijakan dan memantau dengan saksama terkait perkembangan penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional. Di antara yang menjadi tugas tim itu adalah memantau ketersediaan peralatan uji maupun pengembangan vaksin Covid-19 hingga program perekonomian yang bersifat multiyears. ‘’Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan, dalam arti agar keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan koordinasi secara maksimal,’’ tegasnya.

Anggaran Covid-19 Presiden menegaskan anggaran untuk penanganan pandemi virus Corona tipe baru atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus cepat, namun tetap tepat dan akuntabel. ‘’Ini penting sekali, apalagi di tahun 2020, dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian, banyak langkah extraordinary (luar biasa - red) yang harus dilakukan pemerintah,’’ kata Presiden saat menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta.

Anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kata Presiden Jokowi, sudah dialokasikan di instrumen fiskal sebesar Rp

695,2 triliun. Dengan jumlah belanja fiskal sebesar itu, Presiden meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara untuk menggunakannya secara hatihati. ‘’Ini jumlah yang sangat besar sekali Rp 695,2 triliun,’’ ujarnya.

Presiden Jokowi mengingatkan agar dana penanganan Covid-19 direalisasikan secara cepat, tepat dan akuntabel, agar setiap kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat. ‘’Saya juga mengharapkan dukungan, bantuan dari BPK agar pengalaman krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari,’’ katanya.

Selain itu, tak kalah penting, manajemen dan tata kelola anggaran harus dijalankan dengan baik, tepat sasaran, serta dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat.

Di tengah upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya, kecepatan penggunaan anggaran yang diperoleh dari prosedur yang sederhana dan ringkas tersebut menjadi sangat krusial dan dirasakan manfaatnya. ‘’Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat, padahal rakyat menunggu, rakyat membutuhkan, pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan. Sekali lagi, dibutuhkan langkah yang cepat, tepat, efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali,’’ tegasnya.

Lebih jauh, Kepala Negara juga kembali mengingatkan bahwa saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa yang harus ditempuh pemerintah untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. (kmb)

rabu wage, 22 Juli 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Memuji Peran Desa Adat BALI patut berbangga memiliki pranata sosial bernama desa adat/pakraman. Pranata sosial ini justru sering berada di pintu gerbang pertama dalam mengatasi berbagai masalah, baik dinas dan adat itu sendiri. Pranata ini juga memiliki kaki dan jejaring yang diberi nama desa adat, banjar adat, prajuru adat hingga masyarakat adat. Namun dimaklumi banyak campur tangan komponen lain yang justru kini ditangani desa adat yakni di luar tugas pokoknya menata kehidupan beradat dan bearagama. Salah satu kelemahannya yakni mereka hanya mengatur krama adat alias warganya, belum menyentuh krama tamiu atau pendatang.

Dengan Perda Desa Adat, kini peran itu bisa diambil desa adat dalam menangani masalah sosial di luar adat dan agama. Katakanlah dalam penanganan Covid-19 desa adat di Bali tampak paling banyak berperan. Maka kita sedikit kecewa ketika penyaluran dana APBN untuk desa, mestinya jatuhnya ke desa adat. Sebab, tugas paling kompleks di Bali ada di desa adat. Prajuru-nya juga patut diberi imbalan sepadan.

Syukur Gubernur Bali Wayan Koster berani mengangkat dana desa adat menjadi Rp 300 juta/desa adat. Dana ini kini terbukti mampu menjadi dana darurat penanganan pandemi Covid-19 di Bali. Sebab, pengeluaran desa adat tak hanya urusan pemberian sembako dan pembagian hand sanitizer juga menyangkut spiritual atau niskala. Sebut saja beberapa kali menggelar upacara pamahayu jagat dan kini muncul pararem gering agung. Ini jelas urusan desa adat, bukan desa dinas. Maka wajar juga mereka kembali diberikan pos dari APBD Desa atau dana desa untuk desa adat.

Bukan dibalik, desa adat justru memberi dana tambahan kepada desa dinas jika dilihat dari volume kegiatan desa adat. Lihat saja kadus dan kaling, kini tugasnya diringankan oleh prajuru banjar adat dan desa adat bukan?

Nah, kembali pada tatanan desa adat, di era tatanan baru ini atau new normal desa adat harus mampu mengikat warganya sendiri dan warga tamiu. Bukan mengendalikan warga adatnya saja, juga warga pendatang karena untuk kepentingan bersama.

Jika tak demikian tugas desa adat akan pincang hanya menusuk dan menekan krama-nya, sementara krama lain cuek saja.

Ikatan sosial yang terjadi antara desa adat dan masyarakat di Bali dianggap menjadi salah satu kunci efektif dalam berbagai upaya pencegahan Covid-19. Oleh karena itu keberadaan desa adat tersebut memiliki peran penting dalam mengatur warganya -- sekali lagi baik warga wed maupun pendatang -- dalam mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah desa adat di Bali juga telah mengambil berbagai langkah serta menerapkan sanksi sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat, karena setelah melakukan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan dengan cara persuasif.

Apalagi kini Presiden Jokowi bersikap tegas agar aparat menindak pelanggar protokol kesehatan. Dengan sikap gotong royong yang dilakukan oleh desa adat, Pulau Dewata segera normal kembali.

Cetak SDM Desa Adat Profesional

Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar satu-satunya mengembangkan Program Studi (Prodi) Hukum Adat di Fakultas Hukum. Prodi ini sangat relevan dengan visi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, terutama dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penguatan Desa Adat dan Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Prof. Dr. I Putu Gelgel Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

Prodi Hukum Adat ini difokuskan untuk mencetak SDM umat Hindu yang memahami tentang tata kelola desa adat berbasis teknologi. Sebab, dari 1.493 desa adat yang ada di Bali, minimal harus ada 1 SDM yang memiliki keterampilan.

Terutama keterampilan bagaimana pengelolaan keuangan desa adat, tata kelola pemerintahan desa adat dan bagaimana membuat awig-awig/pararem desa adat.

Semua keterampilan tersebut harus didukung dengan keterampilan teknologi informasi. Apalagi, Bali saat ini telah mendesain “Bali Smart Island” yang basic sistem pemerintahannya berbasis elektronik. “Kualitas prajuru dan SDM desa adat dalam menata pemerintahan dan perekonomian desa adat perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan.

Kami di Unhi Denpasar melalui Prodi Hukum Adat telah dipercaya oleh Gubernur Bali untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada prajuru desa adat,” ujar Wakil Rektor I Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum. Dikatakan, sejak dibuka pada tahun 2019, antusias masyarakat terutama para prajuru desa adat sangat tinggi. Bahkan, tahun ajaran 2020/2021 pada gelombang I telah mendaftar sebanyak 75 orang dari target mahasiswa 100 orang mahsiswa.

Sebab, selain bisa menjadi prajuru desa adat, prospek lulusan prodi dengan moto progresif berbudaya ini juga bisa menjadi konsultan desa adat, polisi, hakim, jaksa, advokat, dan ASN. Karena gelar lulusan prodi ini sarjana hukum (SH).

Beberapa mata kuliah berkaitan dengn desa adat akan diajarkan pada Prodi Hukum Adat ini. Dalam tata kelola Pemerintahan Desa Adat, antara lain tatanan pemerintah adat, hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat, instrumen hukum yang mengatur kesatuan masyarakat hukum adat, kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat, pelanggaran dan sanksi adat, penyelesaian sengketa adat, dan pengakuan hukum adat dalam UUD 1945.

Sementara itu, materi kuliah dalam tata kelola perekonomian desa adat, antara lain harta kekayaan kesatuan masyarakat hukum adat, hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam, hukum harta benda, hukum perekonomian adat, kekayaan desa adat, dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas tanah. Di tengah pandemi Covid-19, sistem pembelajaran di Unhi Denpasar, khususnya Prodi Hukum Adat bisa dilakukan secara daring. Namun, kalau mendesak juga bisa dilakukan tatap muka. (win)

POJOK

DPRD Bali minta eksekutif manfaatkan aset tanah untuk sumber pendapatan baru.

- Bukan untuk kesejahteraan relasi. *** Posyankumhamdes mewujudkan masyarakat tertib hukum.

- Yang dipenjara kebanyakan rakyat. *** Jadikan koperasi dan UKM lokomotif ekonomi Bali.

- Koperasi perlu tambahan stimulus.

Secercah Harapan dari Negeri Tirai Bambu PEREKONOMIAN Tiongkok mulai membaik. Warga negeri tirai bambu itu pun banyak yang ingin berwisata khususnya ke daerah tropis. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho. Ia menyebut keinginan warga Tiongkok untuk berlibur ini diperoleh dari hasil survei yang menyatakan 60 persen dari mereka akan berwisata tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 58 persennya memilih untuk berlibur ke pulau tropis. Bali menjadi salah satu destinasi yang masuk dalam kategori tersebut dan diharapkan menangkap peluang ini dengan meningkatkan kualitas kepariwisataannya, termasuk infrastruktur dan hal lainnya. Diharapkan, kedatangan wisatawan Tiongkok ini bisa kembali menggeliatkan ekonomi Bali jika pariwisata internasional dibuka September mendatang. Hal ini mengingat perekonomian Tiongkok menunjukkan pertumbuhan cukup positif beberapa bulan ini, sehingga diprediksi akan menjadi penggerak perekonomian dunia pascapandemi. Terkait optimisme ini, sejumlah netizen menyampaikan komentar di akun Facebook @balipost. Sebagian punya optimisme yang sama, bahwa wisatawan Tiongkok akan sangat membantu menggeliatkan pariwisata Bali di tatanan kehidupan era baru, terlebih pascapandemi. Namun, sebagian lagi masih pesimis roda pariwisata bisa bergerak dalam waktu dekat. Warga Tiongkok kemungkinan masih enggan berwisata karena kondisi di internal, fluktuasi kasus Covid-19, hingga aturan ketat memasuki wilayah negara lain. Meski ada pandangan berbeda, namun pada intinya semua masyarakat Bali berharap kondisi segera pulih dan kegiatan perekonomian bisa berjalan. Berikut komentar sejumlah netizen.

Rudiansyah I Rin Sebaiknya bebas visa ditiadakan dan wisatawan mancanegara coba diwajibkan deposit 100 dolar atau lebih

supaya waktu mereka kehabisan uang atau ada kesalahan sampai dideportasi jadi negara enggak rugi. Uang itulah buat dipakai beli tiket

ke negaranya. Semoga Bali bisa pulih wisatanya dan wisatawan yang punya duit yang ke Bali, jangan yang kere atau miskin dan stres ya.

Bram Soerya Siapa yang mau berwisata kalau isi rapid test dan pulangnya dikarantina?

Made Robby Tamu Tiongkok ke Bali hanya memperkaya Tiongkok saja. Guide Bali hanya jadi penonton. Guide asal Tiongkok yang akan kaya di Bali.

Banyak saya lihat orang Bali hanya jadi sopir saja.

Agung Eka Putra Mayun Tetap saja tinggal di Tiongkok.

Made Pravat Ya bawa dah ke sini semua pak. Nanti enggak ada duit usir lagi, biar ada saja kerjaan.

Dewa Fanilly Ekonomi Tiongkok

me-

mang lagi membaik. Di hotel tempat saya kerja saja dua hingga tiga bulan ke depan sudah ada booking-an dari Tiongkok.

Agung Bian Penambahan kasus pasti ada, tapi penambahan sembuh jauh labih banyak. Tiongkok memang lagi berjaya. Agenagen saya di Tiongkok optimis tahun depan booming lagi. Kalau bawaannya pesimis melulu, ginjal bisa diserang yang ada malah kena Covid.

Made Topan Di Tiongkok tetap ada penambahan kasus, tapi cuma puluhan per harinya.

Agung Juita Apa benar, kali?

propaganda

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Kedonganan Kembangkan Pantai Timur Jadi Kawasan Ekomangrove DAERAH Timur Kedonganan, Kuta Selatan, Badung merupakan kawasan yang memiliki potensi luar biasa. Selama ini baru dimanfaatkan hanya untuk aktivitas nelayan. Padahal, hutan mangrove seluas 1,3 hektar yang ada di kawasan pantai timur Kedonganan ini sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk potensi yang dimiliki serta bisa meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, Desa Adat Kedonganan mulai mengembangkan objek yang dimiliki untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata dengan konsep ekomangrove.

M

enurut Bendesa Adat Kedonganan Dr. I Wayan Mertha, S.E., M.Si., pengembangan kawasan mangrove untuk kawasan pariwisata memberikan nuansa berbeda dengan apa yang ada di pantai barat Kedonganan. Untuk di barat yang mengandalkan pantai dengan pasir putih serta kafe makanan, sedangkan di timur yang menjadi andalan yakni kawasan hutan mangrove dengan biota lautnya, termasuk juga kenyamanan, keamanan dan konservasi lingkungan. ‘ ’ J a d i i ni p a ri wi sata yang berbasis lingkungan yakni hutan mangrove,’’ ujarnya.

Dengan konsep ekomangrove yang diusung ini, pihaknya ingin menggabungkan aktivitas nelayan tradisional dengan pariwisata ke depannya. ‘’Pengembangan ekomangrove ini harus

mengedepankan aktivitas budaya, terutama nelayan tradisional menjadi daya tarik utama. Selain itu, aktivitas pariwisata yang dikembangkan kami harap tetap mempertahankan kelestarian mangrove,’’ katanya.

Untuk mengawali program ini, Mertha yang juga sebagai dosen di Politeknik Pariwisata Bali ini mengatakan, bersama lurah, LPM, kelompok nelayan dan masyaraBali Post/edi

MANGROVE - Desa Adat Kedonganan melakukan kegiatan penanaman mangrove di kawasan pantai timur Kedonganan, Selasa (21/7) kemarin. kat, Desa Adat Kedonganan melakukan kegiatan penanaman mangrove di kawasan pantai timur Kedonganan, Selasa (21/7) kemarin. Sebanyak 2.500 bibit mangrove ditanam untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari.

Program penanaman ri-

buan mangrove ini, kata Mertha, juga sebagai bentuk dukungan terhadap visi Pemerintah Provinsi Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Dalam mendukung program pemerintah ini, pihaknya di desa adat sangat berkewajiban untuk mewujudkan apa yang

’’Pengembangan ekomangrove ini harus mengedepankan aktivitas budaya, terutama nelayan tradisional menjadi daya tarik utama. Selain itu, aktivitas pariwisata yang dikembangkan kami harap tetap mempertahankan kelestarian mangrove.’’

Dr. I Wayan Mertha, S.E., M.Si.

menjadi cita-cita Pemerintah Provinsi Bali. Bahkan dengan adanya Pergub No. 4 Tahun 2019 yang memberikan kesempatan dan kewenangan luar biasa bagi desa adat, pihaknya sangat berterima kasih.

Untuk itu, pihaknya ingin betul-betul memberdayakan desa adat ini untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. ‘’Itulah sebabnya pariwisata yang dikembangkan merupakan pariwisata berbasis masyarakat. Jadi partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan. Terkait visi Gubernur Bali ‘Nangun Sat Kertih Loka Bali’, kami berharap bisa terwujud, khususnya di Kedonganan ini,’’ harapnya. (edi)