terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 259 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu wage, 23 mei 2020 Sindikat Pemalsu Surat Kesehatan Pemudik Ditangkap Polres Badung menangkap sindikat pemalsu surat keterangan kesehatan dan surat jalan, Rabu (20/5) lalu. Pelakunya tiga orang asal Jawa Timur, yaitu Aan Setiawan (35), Ikwan Mudin (30) dan Sutomo (34). BADUNG | HAL. 3
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Anak Usia 7 Tahun Positif Covid-19
Rayakan Idul Fitri Tanpa Keramaian
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tabanan memperbarui data perkembangan kasus pasien Covid-19 di Kabupaten Tabanan. Ada penambahan pasien positif Covid-19, yakni anak berusia 7 tahun asal Kecamatan Penebel, Tabanan.
Polres Klungkung mengumpulkan seluruh tokoh Muslim di Klungkung membahas persiapan pelaksanaan Idul Fitri 1 Syahwal 1441 Hijriah. Hasilnya, disepakati berlangsung tanpa keramaian.
TABANAN | HAL. 4
KLUNGKUNG | HAL. 5
GUBERNUR KOSTER TERBITKAN SURAT EDARAN PENGENDALIAN PERJALANAN Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 10925 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19. Berkenaan dengan berlakunya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Gubernur Bali telah mengajukan surat kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor: 550/3563/Dishub, Tanggal 18 Mei 2020 Perihal: Pengendalian Penumpang pada Pintu Masuk Wilayah Bali. Menteri Perhubungan RI telah menyetujui permohonan Gubernur
Bali, melalui Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Um.101/0002/DRJU. KSIHU 2020, Tanggal 20 Mei 2020 Perihal: Persyaratan Protokol Kesehatan PCR di Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Um.002/39/18/ OJPL/2020, Tanggal 22 Mei 2020 Perihal: Persyaratan Protokol PCR di Pelabuhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Surat Edaran tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19. Tentunya, pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Bali tersebut memerlukan dukungan semua pihak agar bisa dilaksanakan secara efektif dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mengatakan, sehubungan dengan berlakunya surat edaran tersebut, Provinsi Bali membatasi pelaku perjalanan memasuki wilayah Bali. Kecuali bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta,
OPINI
Jangan Gegabah Tangani Wabah Oleh: GPB Suka Arjawa PRESIDEN Joko Widodo telah mengatakan bahwa masih belum ada keputusan pemerintah untuk melonggarkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas berbagai wacana yang berkembang di masyarakat. Wacana itu cenderung didominasi oleh keinginan untuk lepas dari PSBB. Bahkan, mungkin sekali merupakan keinginan lepas dari terkungkung di rumah. Akan tetapi belakangan kemudian muncul juga pernyataan dari komponen pemerintah yang juga berkaitan dengan upaya pelonggaran tersebut. Di antaranya muncul ungkapan relaksasi PSBB. Tidak lain ini merupakan upaya untuk melonggarkan PSBB tersebut. Maka, meskipun Presiden telah menyatakan tidak ada kebijakan untuk melakukan pelonggaran tersebut, masyarakat telah menafsirkan akan ada pelonggaran itu. Dan seperti seolah menjadi ciri dari masyarakat kita, melakukan pelanggaran itu merupakan sebuah pilihan. Entah mereka merasa menang atas pelanggaran ini, merasa jantan atau memang masa bodoh dengan pelanggaran itu, yang berarti juga masa bodoh dengan keberadaannya sendiri. Ketika PSBB sudah ditetapkan di beberapa daerah di Jawa, telah ada banyak pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, maka begitu ada kisi-kisi pelonggaran dari pemerintah, semakin menjadi-jadilah pelanggaran tersebut. Hal. 7 Kedisiplinan Masyarakat
atas dasar kepentingan pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar atau pelayanan fungsi ekonomi penting. Hal serupa juga berlaku bagi perjalanan pasien, karena membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, bagi perjalanan orang, karena anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sedang sakit keras atau meninggal dunia, bagi pekerja migran Indonesia (PMI), warga negara Indonesia dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan, dalam surat edaran itu juga ditegaskan pengelola dan pemangku kepentingan bandara pemberangkatan dan pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai agar melaksanakan pengendalian pembatasan perjalanan orang secara ketat. Yakni, hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan dengan hasil negatif dari uji
swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dikeluarkan oleh laboratorium rumah sakit pemerintah, laboratorium rumah sakit pemerintah daerah, atau laboratorium lain yang dirujuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; surat keterangan hasil negatif Covid-19 dari uji swab valid atau memiliki masa berlaku selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung saat ketibaan pada pintu masuk wilayah Bali. Pengelola dan pemangku kepentingan pelabuhan penyeberangan atau angkutan laut pemberangkatan dan pengelola pintu masuk perairan wilayah Bali agar melaksanakan pengendalian pembatasan perjalanan orang secara ketat. Yakni, hanya menerima pelaku perjalanan minimal dengan hasil negatif dari uji rapid test yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19, Dinas Kesehatan, atau pihak lain yang berwenang, surat keterangan hasil negatif Covid-19 dari uji rapid test valid memiliki masa berlaku selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung saat ketibaan pada pintu masuk
wilayah Bali. ‘’Kepada pimpinan manajemen maskapai yang memiliki slot penerbangan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, berkewajiban menunjuk petugas khusus yang melakukan verifikasi terhadap pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil negatif dari uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) saat membeli tiket pesawat udara. Selain itu, pelaku perjalanan yang berencana masuk wilayah Bali melalui angkutan udara telah mengisi form aplikasi yang diakses pada alamat https://cekdiri.baliprov.go.id, dan dapat menunjukkan QR Code kepada petugas verifikasi,’’ katanya memaparkan. Kepada pimpinan manajemen angkutan penyeberangan, angkutan laut yang berhubungan dan/atau mengelola pintu masuk wilayah Bali, kata Koster, berkewajiban menunjuk petugas khusus yang melakukan verifikasi terhadap pelaku perjalanan telah memiliki surat keterangan hasil negatif dari uji rapid test saat membeli tiket angkutan penumpang, penyeberangan, dan angkutan laut. Hal. 7 Paiketan Pecalang
’’Bupati/wali kota se-Bali agar memfasilitasi dan menginformasikan Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 kepada seluruh masyarakatnya melalui berbagai media cetak maupun elektronik.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
Sinergi Lintas Kabupaten Tangani Kependudukan
Denpasar (Bali Post) Mobilitas penduduk ke Bali pascahari raya Lebaran diatensi khusus. Persyaratan khusus sudah dirancang. Penduduk yang ingin ke Bali diwajibkan menyiapkan administrasi kependudukan, termasuk penerapan protokol kesehatan secara tegas. Pelibatan Stagas Covid-19 juga dilakukan, termasuk memperkuat sinergitas lintas kabupaten/kota dalam penanganan kependudukan.
P
enegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, Jumat (22/5) kemarin. Ditegaskan, upaya antisipasi kedatangan penduduk pendatang (duktang) saat arus mudik dan balik Lebaran tetap dilakukan. ‘’Kami melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mewanti-wanti agar masyarakat di Bali mempertimbangkan untuk mudik Lebaran. Pun dengan krama Bali yang berada di luar dae-
rah, khususnya daerah yang melakukan PSBB atau zona merah, dimohon untuk jangan dulu pulang ke Pulau Dewata. Hal ini tak lain untuk mencegah penyebaran Covid-19,’’ jelasnya. Untuk mengantisipasi arus balik pasca-Lebaran nanti, katanya, pihaknya akan melakukan langkah tegas. Tindakan yang akan diambil tetap sesuai aturan dan protokol kesehatan. ‘’Pintu masuk Bali diawasi ketat dan kami telah berkoordinasi lintas kabupaten,’’ ujarnya. Pemprov Bali, kata Anom, salah satunya telah memberi-
Tidak Terbit Terkait Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah yang merupakan hari libur nasional, Bali Post tidak terbit pada Senin (25/5). Bali Post terbit kembali Selasa (26/5). Untuk itu kepada para pelanggan dan pemasang iklan mohon maklum. Beritaberita terkini Bali Post dapat diikuti di portal Balipost.com dan BALI POST NEWS di Bali TV. Penerbit
kan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam rangka pengendalian mobilisasi duktang atau penduduk nonpermanen kepada kabupaten/kota sebesar Rp 1,7 miliar. Masingmasing Rp 300 juta untuk Buleleng, Rp 750 juta untuk Jembrana, Rp 500 juta untuk Karangasem, dan Rp 150 juta untuk Denpasar. Fasilitasi dana pendamping diberikan untuk pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di kabupaten/kota. Tertib administrasi kependudukan ditingkatkan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di Bali, menekan laju pertumbuhan penduduk, dan terdatanya penduduk no permanen. ‘’Selain itu, mendorong penduduk untuk melengkapi dokumen kependudukan saat bepergian dan berdomisili di suatu wilayah,’’ paparnya. Untuk bisa masuk ke Bali pada kondisi sekarang, lanjut Anom, duktang tidak cukup hanya mengikuti persyaratan secara administrasi kependudukan (adminduk). Tetapi juga harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan Gugus Tugas terkait protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19. Seperti misalnya, membawa surat keterangan tugas/surat keterangan jalan dan menunjukkan hasil rapid test atau uji swab negatif. Mengingat, Bali masih harus siaga dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona. ‘’Kita tahu kan usaha Pemprov Bali sudah sangat maksimal menekan ini. Tentu kita juga berharap jangan sampai ketika arus balik justru akan mengganggu tatanan upaya Pemprov Bali
yang sudah berjalan efektif dan baik dalam menekan penyebaran Covid-19,’’ jelasnya. Menurut Anom, pihaknya bersama Dinas Perhubungan dan lembaga adat sudah melakukan rapat koordinasi persiapan mengantisipasi arus balik. Pos-pos penjagaan di pintu masuk Bali pasti akan memperketat pemeriksaan. Kemudian, di desa dinas sudah terbentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dan di desa adat pun sudah ada Satgas Gotong Royong. Hal. 7 Bali Lakukan Penjajakan
Ekonomi Bali Rapuh BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 JUMAT, 22 MEI 2020 AA, Denpasar Sri Astuti, Muding Sari NN, Denpasar
Rp Rp Rp
1.000.000 200.000 100.000
Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan
Rp 1.300.000 Rp 46.445.000 Rp 47.745.000
Perlu Bangun Model Perekonomian Baru
BERKACA dari pengalaman ekonomi Bali yang mengalami guncangan beberapa kali, seharusnya membuat Bali beranjak untuk membangun model perekonomian yang baru. Perekonomian yang bukan saja mengandalkan pariwisata dan pertanian, namun juga ekonomi kreatif. Untuk membangun ekonomi kreatif, modal utamanya adalah manusia dan teknologi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Agoes Gane-
sha Rahyuda mengatakan hal itu, Selasa (19/5) lalu. Menurut Ganesha Rahyuda, ketahanan ekonomi Bali yang mengandalkan pariwisata membuat sektor ekonomi sangat rapuh. Meskipun rapuh, namun cepat bounce back. ‘’Itu sifat alami perekonomian kita,’’ ujarnya. Melihat pengalaman sebelumnya, katanya, tenaga kerja Bali relatif fleksibel dan selalu siap untuk masuk ke pasar barang atau jasa. Seperti yang terjadi
saat pandemi Covid-19, masyarakat cepat melakukan perpindahan kegiatan usaha. Sehingga, ia mengaku optimis perekonomian Bali akan bounce back begitu gerbang demand dibuka. ‘’Kemungkinan kita akan masuk ke fase resesi, namun tidak lama jika transformasi kegiatan usaha segera dilakukan, seperti pegawai hotel kemudian masuk ke kegiatan logistik,’’ imbuhnya. Hal. 7 Bangun SDM
Nyoman Sender
Agoes Ganesha Rahyuda