Edisi Selasa 23 Juni 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 283 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa kliwon, 23 juni 2020 Objek Wisata Pantai Mulai Didatangi Pengunjung

Tanggul Sungai Pergung Jebol Subak Pecelengan Terdampak Subak Pecelengan di Desa Mendoyo Dangin Tukad terdampak banjir yang menerjang di Sungai Pergung. Akibat banjir, tanggul sepanjang 18 meter yang berbatasan dengan areal persawahan jebol.

Sejumlah objek wisata pantai di Kabupaten Badung mulai didatangi pengunjung.

Padahal, pemerintah setempat belum memperbolehkan aktivitas wisatawan lantaran pandemi Covid-19.

BADUNG | HAL. 3

OPINI

Relaksasi Ekonomi Pariwisata Oleh Dr. I Ketut Mardjana

SETELAH empat bulan kegiatan pariwisata total berhenti, kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio membuka harapan pariwisata segera berdenyut. Lebih-lebih kunjungan ini untuk mengecek kesiapan Bali dalam membuka kembali (reopening) sektor pariwisata. Masyarakat semakin yakin setelah Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sinyal positif tentang rencana tahapan pembukaan sektor pariwisata Bali walaupun rencana ini sifatnya tentatif tergantung kondusivitas Bali (Bali Post, 19 Juni 2020, hal. 1). Rencananya 9 Juli 2020 pariwisata dibuka khusus untuk masyarakat lokal, kemudian Agustus dilanjutkan pembukaan untuk pariwisata domestik dan nasional. Sedangkan September akan dibuka untuk wisatawan mancanegara.

Walaupun tentatif, masyarakat menangkap sinyal ini sebagai suatu yang pasti meskipun pelaksanaannya dapat sedikit bergeser. Pandangan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor psikologis yang sangat menginginkan segera diperbolehkannya masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan ekonomi.

Mereka sudah bosan tinggal di rumah, mereka tidak punya penghasilan dan mereka ingin beraktivitas kembali.

Oleh karena itu, desakan untuk segera secara resmi dibukanya sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata, terus mengalir. Mereka melihat bahwa makin lama aktivitas masyarakat ditahan maka akan makin membahayakan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Petaka di sektor pariwisata yang terjadi dalam empat bulan terakhir ini mempunyai pengaruh negatif ke mana-mana. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2020 negatif 1,14%. Pertumbuhan ekonomi negatif ini memberikan indikasi lesunya pergerakan ekonomi Bali. Sektor industri pendukung pariwisata berhenti beroperasi, sektor primer seperti hasil pertanian tidak terserap oleh pasar dan UMKM terpukul. Sekitar 1,2 juta pekerja kehilangan mata pencahariannya, di mana mereka harus berjuang untuk bisa mempertahankan hidup.

Hal. 7 Menuju Penerapan Kenormalan

balipost http://facebook.com/balipost

JEMBRANA | HAL. 4

KLUNGKUNG | HAL. 5

KINERJA PEMPROV BALI DIAPRESIASI PUSAT

Denpasar (Bali Post) Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 karena transmisi lokal belakangan merangkak naik. Salah satu yang menjadi klaster penyebarannya adalah pasar tradisional.

Namun, hal ini rupanya tak menyurutkan langkah Bali untuk memenangkan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman dari Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra hadir dalam acara penyerahan piagam juara dan hadiah di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Jakarta, Senin (22/6) kemarin.

Bali menyabet dua penghargaan sekaligus dari tujuh kategori yang dilombakan. Kategori pertama, Provinsi Bali menyabet gelar terhormat Juara I untuk sektor/klaster Pasar Tradisional. Atas prestasi ini Provinsi Bali mendapat hadiah berupa tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 3 miliar. Bali juga memperoleh juara II untuk kategori Transportasi Publik dengan nominal hadiah berupa tambahan DID sebesar Rp 2 miliar. Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19. Utamanya dalam memperkuat kesiapan daerah memasuki tatanan normal baru. ‘’Sudah tentu diperlukan inovasi yang menjadi kunci keberhasilan suatu daerah memasuki era produktif dan aman Covid-19,’’ ujarnya.

Ma’ruf Amin mengaku telah mendengar lebih dari 2.517 inovasi di sektor pasar tradisional, pasar modern, restoran, hotel,

PTSP, tempat wisata dan transportasi umum. Semua inovasi ini merupakan sumbangan bagi daerah dan sektor ekonomi lainnya untuk dapat segera menyiapkan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, sebagai sesuatu yang baru, tatanan ini memerlukan pengenalan atau prakondisi agar seluruh masyarakat siap dan mampu beradaptasi. Prakondisi ini dilakukan dengan protokol kesehatan dalam berbagai sektor kesehatan dengan simulasi-simulasi.

Upaya prakondisi ini diinisiasi terutama oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, juga oleh pemerintah daerah di semua tingkatan dengan tujuan agar terjadi gerakan nasional kebersamaan menuju tatanan baru. ‘’Peran pemda menjadi sangat penting, karena 548 pemda tingkat I provinsi, dan tingkat II kabupaten/kota bersentuhan langsung dengan masyarakat masing-masing,’’ ujarnya.

Untuk memulai aktivitas ekonomi dalam tatanan normal baru, lanjut Tito, suatu wilayah harus dipastikan kondusif dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Ada rambu-rambu yang dikeluarkan oleh WHO agar tatanan normal baru produktif, aman Covid-19 dapat terwujud.

Persyaratan yang kedua adalah tersedianya layanan dan sistem kesehatan untuk menangani Covid-19. Persyaratan ketiga adalah kemampuan dalam melakukan pelacakan yang ditandai dengan kecukupan jumlah pelaksanaan testing, dan yang keempat perubahan perilaku masyarakat yang tidak bisa ditawar dalam kondisi tatanan baru. (kmb)

JUARA - Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menerima piagam juara dan hadiah di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Jakarta, Senin (22/6) kemarin.

PEREKONOMIAN di Indonesia yang saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19, kondisinya lebih berat dibanding ketika krisis ekonomi tahun 1998. Pada tahun 1998, pihak yang terdampak adalah sektor perbankan dan konglomerat besar. Namun, saat ini seluruh sektor dan kelas ekonomi turut terdampak oleh pandemi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal itu saat bertemu dengan sejumlah purnawirawan, di Istana Bogor, Jumat (19/6).

P

residen Jokowi menegaskan, keadaan ekonomi Indonesia akan sangat berat khususnya pada kuartal kedua tahun 2020 ini.

Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan turun hingga minus. ‘’Saya harus berbicara apa adanya. Di kuartal kedua ini, kita akan minus. Mungkin sampai minus tiga sampai 3,8 persen. Perkiraan kami seperti itu,’’ ujarnya.

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa semua sektor dan kelas ekonomi terdampak pandemi Covid-19 itu, termasuk kondisi yang sama juga terjadi di Bali, diakui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali Adi

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Dewan Desak Segera Realisasikan Insentif Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 ini sudah menjalankan tugastugasnya dengan maksimal, sehingga layak mendapatkan insentif. Bukan sebaliknya justru dilakukan pengurangan pendapatan.

Momentum Mitigasi Penyangga Ekonomi Nugroho. Dikatakan, minusnya pertumbuhan ekonomi Bali karena pariwisata yang merupakan tulang punggung ekonomi Bali terpukul keras dengan adanya pandemi Covid-19.

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Kecenderungan terburuk dari kondisi ini akan membuat Bali tidak percaya pada pariwisata dan beralih ke sektor lain, seperti yang disampaikan Gubernur Bali akan fokus ke ekspor khususnya pertanian dan industri.

Adi Nugroho berharap kondisi ini oleh para pemangku kepentingan dijadik a n momen-

tum untuk menumbuhkan sektor lain, sehingga ke depan sektor ekonomi yang kuat tidak hanya pariwisata tetapi memiliki sektor lain sebagai andalan yang bisa sekuat pariwisata. Dengan kata lain, kondisi ini dijadikan momentum mitigasi penyangga ekonomi Bali.

Adi Nugroho menambahkan, Gubernur Bali Wayan Koster sempat menyatakan Bali akan lebih fokus pada ekspor khususnya komoditi pertanian dan industri, baik industri pangan, farmasi dan kosmetik berbahan herbal, tekstil, kerajinan, elektronika serta telematika. ‘’Industri yang dikuatkan dengan hara-

pan bisa mengimbangi kuatnya sektor pariwisata, karena beliau (Gubernur Bali - red) berpikir kita terlalu tergantung pada pariwisata, tidak sehat,’’ ujarnya.

Menurut Adi Nugroho, sektor lain selain pariwisata memungkinkan untuk bisa dikembangkan walaupun tidak bisa buru-buru. Dibutuhkan upaya dan waktu yang tidak sedikit. ‘’Yang jelas, niat sudah ada dan ini sesuatu yang positif karena didasarkan pada kesadaran terlalu bergantungnya Bali pada sektor pariwisata itu membuat ekonomi Bali menjadi rapuh ketika menghadapi situasi seperti ini,’’ katanya. (kk)

’’Yang jelas, niat sudah ada dan ini sesuatu yang positif karena didasarkan pada kesadaran terlalu bergantungnya Bali pada sektor pariwisata itu membuat ekonomi Bali menjadi rapuh ketika menghadapi situasi seperti ini.’’

Adi Nugroho Kepala Badan Pusat Statistik Bali

Inovasi ’’Triple Helix’’ MENJAGA ketahanan ekonomi atau setidaknya bertahan saat pandemi haruslah menjadi program strategis saat ini. Ada banyak hal yang bisa dioptimalkan dalam hal ini sebuah sistem inovasi dikenal istilah triple helix yakni penggabungan atau kerja sama yang terjadi antara pemerintah, akademisi atau institusi pendidikan, dan dunia usaha atau industri. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unud Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. menegaskan hal itu, Senin (22/6) kemarin.

Menurut Agoes Ganesha Rahyuda, saat ini kita tidak bicara after pandemic, namun berada di masa pandemi. Masa pandemi bukan melakukan upaya untuk recovery tetapi melakukan upaya untuk bertahan (survive). ‘’Karena para karyawan tidak menyangka situasi ini akan terjadi, kemudian dia bergeser ke situasi ini, terjadi kepanikan akibat PHK. Para korban PHK harus tetap mencoba survive dalam kondisi pandemi,’’ jelasnya.

Ia menambahkan, kalangan akademisi mengkaji bahwa masyarakat yang di-PHK atau unpaid leave akan melakukan pergeseran profil pekerjaan.

Awalnya mungkin karyawan kemudian bergeser menjadi entrepreneur di bidang industri kreatif seperti kuliner melalui instagram, jasa periklanan menggunakan sosial media untuk membantu melakukan

promosi, industri kerajinan dan lain sebagainya. Masa pandemi di dalam upaya bertahan, menurutnya, tidak bisa dihadapi sendiri, harus bekerja sama bergotong royong. Begitu terjadi pergeseran dari karyawan menuju entrepreneur di industri kreatif, pemerintah harus menyambut bola ini.

Hal. 7 Tak Bisa Andalkan Pariwisata

’’Dengan ketiga elemen itu melakukan kerja sama, saya yakin di masa survival ini ekonomi Bali dan ekonomi masyarakat Bali bisa terdongkrak, memiliki daya ungkit yang tidak lagi terfokus pada pariwisata.’’

Agoes Ganesha Rahyuda Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud

Tak Ada Kebocoran Data Pasien Covid-19

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 22 Juni 2020

Dewi, Denpasar

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp

100.000

Rp 100.000 Rp 58.605.000 Rp 58.705.000

Denpasar (Bali Post) Perbedaan data kasus Covid-19 di Bali masih saja terjadi.

Salah satunya tampak dalam update, Minggu (21/6), terdapat perbedaan yang mencolok antara data Gugus Tugas Nasional dan Provinsi Bali. Gugus Tugas Nasional mengumumkan penambahan 37 kasus baru, sedangkan Pemprov Bali hanya

mencatat tambahan 32 kasus. ‘’Itu salah pendataan di pusat, nanti diperbaiki hari ini (Senin, 22 Juni 2020 - red). Pusat yang salah, bukan kita. Biasa gitu, mungkin salah ketik saja,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, Senin (22/6) kemarin.

Menurut Suarjaya, perbedaan data dengan Gugus Tugas

Nasional sudah dua kali dialami Bali. Ia memastikan, data yang benar dan valid tetap yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali.

Namun, terkadang ada saja pihak yang mengambil data di luar data Diskes Provinsi Bali. Padahal, data itu tidak benar. ‘’Di luar itu (data Diskes Provinsi Bali - red), kami tidak tanggung jawab, karena kan

’’Cuma kadang-kadang kan dikutip terlalu cepat, sehingga belum divalidasi sudah dikutip, kan gitu.

Kadang-kadang ada overlapping datanya, karena data kemarin sudah dilaporkan, besoknya dilaporkan lagi.’’ dr. Ketut Suarjaya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

saya tidak tahu dari mana dapat data,’’ tegasnya.

Suarjaya menegaskan, pihaknya tidak ada menyembunyikan kasus-kasus positif Covid-19 di Bali. Setiap ada kasus positif, pasti didata termasuk yang meninggal dunia. Alurnya, fasilitas kesehatan mengirim data pasien dengan hasil uji swab positif Covid-19 ke Diskes

kabupaten/kota, lalu ke Diskes Provinsi Bali, dan terakhir dikirim ke pemerintah pusat.

Data tersebut muncul dalam aplikasi realtime. Selain itu, ada tim validasi yang khusus mengecek, sehingga data dipastikan sinkron antara kabupaten/ kota dan provinsi.

Hal. 7 Data Pasien Bersifat Terpadu

’’Dengan adanya begini, walaupun itu bukan data kita, setidaknya kita akan meningkatkan sistem keamanan kita. Kalau menelusuri itu, nanti kepolisian yang akan menelusuri.’’

Gede Pramana Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Selasa Kliwon, 23 Juni 2020

Tinjau Pasar Rakyat

46.845 18.735 2.500 1.080 615 9

Cegah Penularan Covid-19 Pastikan Mampu Menjaga Jarak Denpasar (Bali Post) – Tambahan kasus positif Covid-19 di Bali masih relatif tinggi.

Data pada Senin (22/6) kemarin, ada tambahan kasus positif sebanyak 35 kasus, sehingga kumulatif menjadi 1.080 kasus. Selain itu, ada penambahan pasien sembuh sebanyak 12 orang dan kini jumlah totalnya menjadi 615 orang. Sampai saat ini, jumlah kasus aktif mencapai 456 orang. Sedangkan untuk pasien meninggal tidak terjadi penambahan, masih 9 orang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers streaming-nya mengatakan, per pukul 12.00 WIB sudah diperiksa sebanyak 10 ribuan spesimen. ‘’Angka ini menurun cukup drastis karena pada hari Minggu, sebagian besar laboratorium libur dan baru mulai memeriksa spesimen pada Senin pagi,’’ katanya.

Tes spesimen menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Tes Cepat Melokuler (TCM). Dari tes tersebut, masih ada penambahan kasus positif sebanyak 954 orang, sehingga kumulatifnya mencapai 46.845 kasus. Jika diperhatikan, ada lima provinsi yang tambahan kasus Covid-19 cukup besar. Tiga besarnya adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Ia pun mengatakan ada 19 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. Sebanyak 11 provinsi tidak ada tambahan kasus. Yurianto melanjutkan, untuk yang sehat ada penambahan 331 orang sembuh, sehingga totalnya menjadi 18.735 pasien. Kasus meninggal bertambah 35 orang, sehingga total kasus menjadi 2.500 orang.

Ia pun mengatakan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) yang saat ini masih dalam pemantauan sebanyak 43.500 orang.

Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 12.999 orang. Seluruh provinsi di Indonesia sudah terdampak. Sebanyak 440 kabupaten/kota telah terdampak kasus ini. Ia mengingatkan, menjaga jarak adalah kunci bagi upaya mencegah penularan. ‘’Pastikan kita mampu menjaga jarak di setiap aktivitas sosial kita, juga menggunakan masker,’’ ajaknya.

Yurianto menambahkan, sudah saatnya saling melindungi dan menjaga sehingga tidak tertular Covid-19. ‘’Kita sudah cukup lama menghadapi ini. Langkah kita adalah bagaimana mengingatkan orang lain, sehingga melindungi diri dari Covid-19, bukan sematamata karena aturan,’’ tegasnya. (iah)

Kantor Imigrasi Ngurah Rai Terapkan APITO

Mangupura (Bali Post) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi melakukan launching Aplikasi Pendaftaran Izin Tinggal Orang Asing (APITO). Aplikasi ini diluncurkan mengingat kembalinya dibuka pelayanan keimigrasian. Baik itu pelayanan permohonan paspor RI maupun pelayanan asing.

Menurut Eko Budianto selaku Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, pelayanan untuk orang asing ini meliputi Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian, Pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) baru, Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM). Selain itu juga terkait pendaftaran pewarganegaraan ganda terbatas dan fasilitas keimigrasian berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi No: IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatanan Normal Baru. ‘’Untuk hal itulah maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berinisiatif untuk menghadirkan inovasi berbasis aplikasi yang memudahkan para pemohon dalam mengajukan layanan keimigrasian,’’ katanya, Senin (22/6) kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, untuk pendaftaran APITO, dapat diakses melalui alamat ngurahrai.imigrasi.go.id/ apito. Melalui APITO, orang asing pemohon layanan keimigrasian dapat memilih jadwal kedatangan sesuai dengan kuota yang tersedia, sehingga mampu mengurai potensi kerumunan antrean di Kantor Imigrasi. ‘’Kehadiran aplikasi ini juga menyederhanakan proses permohonan. Jika sebelumnya pemohon harus datang tiga kali mulai dari submit dokumen, pengambilan foto dan sidik jari, serta pengambilan paspor, maka dengan menggunakan APITO cukup hadir dua kali yaitu pada saat pengambilan foto dan sidik jari serta pengambilan paspor,’’ bebernya.

Dikatakan, aplikasi ini baru ada di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Tujuan penerapan aplikasi ini adalah untuk mengurangi intensitas kehadiran orang asing yang melakukan proses layanan. Pada Kantor Imigrasi pada masa new normal ini ada 3 kategori orang asing yang datang yaitu, mereka yang mengajukan permohonan, yang sekadar menanyakan informasi atau yang datang pada tahapan kedua untuk melakukan foto dan sidik jari. ‘’Dengan penerapan aplikasi ini maka mengurangi satu kategori kedatangan orang asing yaitu yang mengajukan permohonan secara walk-in, karena sudah diganti dengan online,’’ tambahnya. (kmb23)

Topik : pelanggar protokol

kesehatan terancam sanksi pidana

Rai Mantra Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan dengan Pemasangan Pembatas Plastik di Pasar Kertha Waringin Sari UPAYA yang dilakukan pengelola Pasar Rakyat Kertha Waringin Sari Desa Adat Anggabaya, Penatih, Denpasar Timur, menarik perhatian Wali Kota Denpasar. Inisiatif dengan memasang tirai pembatas plastik di masing-masing los, sehingga ada pembatas antara pedagang dan pembeli bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi semuanya. ‘’Ini menjadi inovasi dan inspirasi bagi pengelola pasar lainnya, sehingga upaya ini bisa mencegah penularan Covid-19 pada klaster pasar. Ini patut dicontoh dan upaya ini memberikan rasa aman dan nyaman dalam menuju adaptasi kebiiasaan baru,’’ kata I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di sela-sela meninjau Pasar Kertha Waringin Sari, Senin (22/6) kemarin.

Seperti diketahui, saat ini sedang dikembangkan wacana bersiap dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru, utamanya di pasar rakyat sebagai sektor penggerak ekonomi kerakyatan. Lebih lanjut Rai Mantra

didampingi Kabag Humas dan Protokol Pemkot Denpasr Dewa Gede Rai menjelaskan, kewaspadaan masyarakat merupakan suatu keharusan saat ini. Hal ini lantaran belum ditemukannya vaksin untuk Covid-19 ini.

Selain itu, adanya klaster baru penyebaran Covid-19 di pasar tradisional atau pasar rakyat menjadi perhatian bersama. ‘’Jadi, dalam kondisi saat ini, kita bersama harus beradaptasi terhadap kebiasaan baru yaitu disiplin dengan ketat menerapkan protokol kesehatan kapan pun dan di mana pun,’’ kata Rai Mantra.

Rai Mantra menjelaskan, keberadaan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian harus terus berjalan. Meski demikian, operasionalnya juga harus aman dari klaster penyebaran Covid-19. Sehingga syarat mutlak adalah beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu protokol kesehatan yang lebih ketat dan disiplin. ‘’Kuncinya adalah sterilisasi, cuci tangan, jaga jarak

dan selalu gunakan masker, dan ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan bertanggung jawab,’’ paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Rai Mantra sangat mengapresiasi langkah pengurus Pasar Kertha Waringin Sari yang sangat disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. ‘’Ini sangat bagus, pedagang disiplin menggunakan face shield dan setiap pedagang dibatasi plastik pelindung, sehingga tidak terjadi kontak langsung antara pedagang dan pembeli.

Ini bisa jadi contoh buat pasar yang lain agar selalu dapat memberi kenyamanan pengunjung maupun pedagang,’’ ujarnya.

Kepala Unit Pasar Kertha Waringin Sari Made Sukrasena mengatakan pada prinsipnya Pasar Kertha Waringin Sari sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dari sterilisasi kendaraan, pengecekan suhu tubuh, zona wajib masker, menggunakan APD berupa

TINJAU - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra meninjau Pasar Kertha Waringin Sari, Senin (22/6) kemarin. face shield, hand sanitizer serLebih lanjut pihaknya ta menjaga jarak atau physical mengaku penerapan protokol distancing. Selain itu, ster- kesehatan awalnya pro dan ilisasi kawasan secara rutin kontra, tetapi seiring berjuga dilaksanakan. jalannya waktu semua men‘’Pada intinya kami sudah jadi disiplin. ‘’Awalnya memenerapkan protokol kesehat- mang terlihat janggal, namun an, namun kuncinya kembali setelah diedukasi pedagang pada komitmen pedagang dan dan pembeli sangat disiplin. pembeli untuk mematuhi dan Seiring waktu semua terbiasa menaati secara disiplin, sehing- dan tentunya menjadi semanga operasional tetap berjalan gat di dalam memutus rantai dan keamanan dalam berniaga penyeberan virus tersebut,’’ dapat diciptakan,’’ ujarnya. ujarnya. (ad221)

Pelanggar Protokol Kesehatan Terancam Sanksi Pidana

Denpasar (Bali Post) -

Kapolresta Denpasar AKBP Jansen Avitus Panjaitan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Peningkatan Transmisi Lokal Covid-19 bersama Satgas Gugus Tugas dan instansi terkait. Rakor ini mengevaluasi upaya yang dilakukan selama ini, tetapi jumlah warga terpapar Covid-19 justru terus meningkat. Oleh karena itu, jika masyarakat terus membandel dan melanggar protokol kesehatan maka akan diterapkan sanksi pidana. ‘’Peran Polresta dan Kodim 1611/Badung ke depan akan melakukan tindakan tegas.

Masyarakat tidak disiplin akan diberi sanksi yang akan dibahas bersama Gugus Tugas. Tapi tetap mengedepankan Perwali (PKM) dan sanksi pidana upaya terakhir. Kalau masih bengkung harus diberikan sanksi pidana,’’ tegas Kapolresta Jansen usai rakor di Ruang Rupatama Gedung Pesat Gatra Mapolresta, Senin (22/6) kemarin.

Jansen mengatakan, rakor ini digelar untuk menyamakan persepsi tentang langkah-langkah yang sudah diambil. Perlunya ketegasan kita bersama untuk memastikan agar masyarakat lebih disiplin. ‘’Contohnya klaster rawan saat ini pasar

tradisional. Kita sepakati lebih ditata lagi, mulai dari pintu masuk dan keluar, lapaknya serta pengunjung pasar dibatasi. Ada pos terpadu di pasar-pasar.

Regulasi selama ini sudah baik, tapi action di lapangan perlu ketegasan bersama, bukan hanya dari Polri dan TNI saja, tapi harus terpadu,’’ ungkap mantan Wadir Reskrimsus Polda Papua Barat ini.

Termasuk efektivitas PKM juga dievaluasi. Salah satunya tujuan PKM adalah membatasi pergerakan masyarakat, tetapi belum kelihatan hasilnya.

Dalam rakor tersebut ada masukan agar PKM lebih menyasar kegiatan masyarakat, misalnya pantau dan awasi mobilitas di pasar tradisional.

Bali Post/ist

RAKOR - Polresta Denpasar menggelar Rakor Antisipasi Peningkatan Transmisi Lokal Covid-19.

Tentunya akan langsung diberikan sanksi bagi yang melanggar. ‘’Tindak lanjut rakor ini, besok (Selasa - red) saya bersama Forkominda, Wali Kota, Kajari dan Kepala PN akan kumpul bahas soal ini di Kantor Wali Kota,’’ ujarnya.

Banyak hal yang menyebabkan meningkatnya Covid-19 di klaster pedagang, terutama

karena faktor ekonomi. Masyarakat juga butuh biaya hidup sehingga harus kerja.

Selain itu, karena kedisiplinan masyarakat mulai menurun karena jenuh. Poinnya adalah peran serta masyarakat sangat diperlukan yaitu mendisiplinkan diri sendiri dulu. ‘’Ingat selalu pakai masker dan wajib helm. Sampai hari ini (kema-

rin - red), 197 orang meninggal karena lakalantas di Bali.

Sementara orang meninggal dunia akibat Covid-19 sembilan orang,’’ tegasnya. (kmb36) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

HKTI Denpasar Salurkan Paket Pangan BNI ke Petani Penggarap

Denpasar (Bali Post) Sebagai bentuk tangggung jawab dan terima kasih kepada petani, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyalurkan bantuan paket pangan BNI kepada petani penggarap yang ada di Denpasar sebanyak 100 paket.

Paket tersebut dibagikan kepada petani penggarap yang ada di Subak Padanggalak, Kesiman; Subak Kerdung, Pedungan; Subak Sembung,

Peguyangan, dan di Ubung Kaja. Penyerahan paket untuk petani penggarap di Ubung Kaja dilakukan Senin (22/6) kemarin.

Ketua HKTI Denpasar Wayan Sudarsana mengatakan, jumlah petani penggarap di Denpasar mencapai 2.000-an. Dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada petani penggarap karena serapan hasil pertanian yang selama ini dipasok ke hotel tidak maksimal.

Ia berharap melalui bantuan tersebut, petani khususnya petani penggarap dapat terus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu yang ditawarkannya dengan menanam padi Trisakti untuk mendapatkan hasil gabah yang maksimal mencapai 10 ton.

Sementara bibit padi yang selama ini ditanam hanya menghasilkan 2,5 – 7 ton per hektar. (kmb42)

Bantu Mahasiswa Terdampak Covid-19

LLDikti VIII Imbau PTN dan PTS Beri Keringanan Biaya Kuliah Denpasar (Bali Post) Belum lama ini, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan lima langkah utama bagi PTN untuk meringankan biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Salah satunya bebas UKT hingga diskon 50 persen UKT. Kepala LLDikti Wilayah VIII Prof.

Nengah Dasi Astawa, S.E., M.Si. yang membina PTN dan PTS di Bali, NTB dan NTT juga mengimbau yayasan dan pengelola PTN dan PTS memberi keringanan UKT atau pembayaran SPP bagi mahasiwanya. Bentuk keringanan itu bisa berupa penurunan UKT/SPP, kebijakan mencicil sekian kali biaya kuliah dan sebagainya.

Hal ini, diakuinya, guna membantu Gubernur Bali mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi krama Bali. Ia menegaskan besaran penyesuaian UKT dan SPP disesuaikan dengan kondisi kampus dan daerah. Alasannya demi keberlanjutan pendidikan tinggi anak bangsa yang juga merupakan aset pembangunan bangsa.

Ia menyatakan biaya yang tak urgen di kampus bisa dialihkan guna membantu biaya kuliah mahasiswa.

Misalnya menunda pembangunan fisik/gedung, pembelian alat yang tak mendesak, serta biaya operasional lainnya. ‘’Prinsipnya semua komponen pendidikan tinggi diharapkan ikut berbuat membangun daerah, sehingga kita siap menjalani era new normal di dunia pendidikan tinggi,’’ tegasnya.

Ia menilai dalam pendemi Covid-19, semua komponen masyarakat terkena dampaknya. Makanya jika dipaksakan mahasiswa/masyarakat membayar UKT/SPP sesuai ketentuan saat normal, jelas tak bisa maksimal. Buktinya banyak mahasiswa yang sampai saat ini belum membayar biaya kuliah. ‘’Kami senang dan siap mendukung program pemerintah,’’ paparnya.

Dasi Astawa juga memuji langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang

dengan cepat menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk membantu SPP mahasiswa. Semua kampus di Bali mendapatkan Dana Sosal Tunai (BST) bagi mahasiswa senilai Rp 1,5 juta/ semester. Bantuan ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali yang terkena krisis ekonomi akibat Corona.

Uang Kuliah Sementara itu, kebijakan meringankan pembayaran uang kuliah berupa SPP juga diberlakukan sejumlah perguruan tinggi di Bali. Salah satu kebijakannya, mahasiswa diperbolehkan mencicil uang kuliah semester sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Seperti yang dilakukan di Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar.

Menurut Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., mahasiswa diperbolehkan membayar uang SPP dua kali cicil.

Rinciannya, 60 persen di bayar awal semester dan 40 persen dibayar sebelum ujian akhir semester (UAS).

Sedangkan lain halnya di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Handayani Denpasar, sejauh ini belum menuai masalah terkait pembayaran SPP mahasiswa.

Kendati demikian, Ketua Yayasan Pendidikan Handayani Denpasar, Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, SH.,MH., telah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Apabila ada mahasiswa STIMI Handayani Denpasar nantinya meminta keringanan uang kuliah, maka akan dipertimbangkan untuk diberikan keringanan.

Di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, mahasiswa d i b e r i k a n p e r p a njangan waktu untuk membayar UKT. Namun, ini tidak menurunkan biaya karena UKT sudah rendah. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan Universitas yang dipimpin langsung rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. (kk)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Kliwon, 23 Juni 2020

Sediakan Infrastruktur Transportasi Aman dan Nyaman

Bupati Giri Prasta Tinjau Rencana Pembangunan Trotoar di Canggu MENYEDIAKAN infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman bagi warga dan wisatawan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Salah satunya adalah dengan rencana proyek pemasangan trotoar sepanjang Jalan Canggu-Batubolong. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Badung mempercepat pembangunan pedestrian sepanjang 1,2 km dengan anggaran Rp 10 miliar dengan tujuan agar masyarakat dan wisatawan mancanegara yang menghabiskan waktu liburannya di kawasan Canggu merasa betah dan nyaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa bersama Sekda Adi Arnawa turun langsung memimpin peninjauan rencana pembangunan trotoar di Desa Canggu, Senin (22/6) kemarin. Turut hadir anggota DPRD Badung Dapil Kuta Utara Made Suryananda Pramana dan Wayan Sandra, Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kepala Bappeda Made Wira Darmajaya, Kepala BPKAD Ketut Gde Suyasa, Kadis LHK I Wayan Puja, Kadis Kominfo IGN Jaya Saputra, Kabag Humas Made Suardita serta Camat Kuta Utara Putu Eka Parmana dan Perbekel Canggu Nengah Lana.

Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa masih ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang harus diselesaikan, meskipun saat ini ada wabah pandemi Covid-19. Salah satunya menata kawasan wisata yang ada di Kabupaten Badung, terkait kondisi pedestrian atau trotoar yang belum semuanya dalam kondisi yang baik. ‘’Penataan ini selain dilakukan untuk mempercantik kawasan, namun juga memberi ruang bagi para pejalan kaki,’’ katanya.

Menurut Bupati, pada tahun 2020 ini pihaknya gencar melakukan penataan pedestrian maupun jalan shortcut di kawasan Canggu guna mencegah kemacetan serta menambah estetika wajah DTW Canggu sebagai salah satu tempat populer tujuan wisatawan mancanegara. ‘’Hari ini kami selaku pimpinan Pemerintah Kabupaten Badung melakukan peninjauan lapangan terhadap rencana pelaksanaan pemasangan trotoar di Jalan Raya Canggu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Canggu, masyarakat umum maupun wisatawan.

Mulai besok PUPR akan mulai pelaksanaan pengerjaannya. Proyek sepanjang 1,2 km ini kami berikan anggaran Rp 10 miliar, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permintaan maaf apabila pembangunan

trotoar ini dianggap lambat. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat, Klian dan Perbekel Canggu serta Camat Kuta Utara, apa yang kita laksanakan hari ini sebagai wujud rasa sayang Giri Prasta kepada masyarakat Canggu pada khususnya dan Badung pada umumnya,’’ ujarnya.

Seusai kegiatan peninjauan proyek trotoar, Bupati Badung bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan penghijauan di kawasan Pura Dalem Desa Adat Tandeg, Desa Tibubeneng. Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta bersama Wabup Suiasa dan Sekda Adi Arnawa serta masyarakat setempat melakukan penanaman pohon tabebuya sebanyak 250 pohon.

Giri Prasta berharap dengan penghijauan ini kawasan Tandeg menjadi asri, mengingat pohon memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan umat manusia. Di antaranya menurunkan tingkat polusi udara dan menjaga kualitas air serta menjadi rumah bagi beberapa hewan. ‘’Melalui gerakan satu pohon sejuta manfaat ini, kita ajak masyarakat untuk semakin mencintai lingkungan dengan mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana. Kita bisa belajar banyak dari pohon.

TINJAU - Bupati Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa bersama Sekda Adi Arnawa saat meninjau rencana pembangunan trotoar di Desa Canggu, Senin (22/6) kemarin.

Pohon yang tidak bisa berpindah tempat saja mampu memberikan banyak manfaat untuk umat manusia dan lingkungan. Kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan po-

tensi dasar Sabda, Bayu dan Idep oleh Hyang Widhi Wasa harus mampu lebih bermanfaat bagi sesama makhluk dan lingkungan sekitar,’’ tegasnya. (ad225)

Kejari Bidik Dugaan Penyimpangan di LPD Kekeran Kerugian Negara Sementara Rp 5 Miliar Mangupura (Bali Post) Tim jaksa dari Kejari Badung untuk pertama kalinya membidik dugaan penyimpangan pada lembaga keuangan yang sumber dananya dari pemerintah. Yakni kejaksaan pimpinan Hari Wibowo membidik dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kekeran, Desa Angantaka, Abiansemal, Badung.

Kajari Badung Hari Wibowo didampingi Kasiintel I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, Senin (22/6) kemarin menjelaskan, Kejari Badung sejak 15 Juni 2020 memang telah melakukan penyidikan terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi di LPD Desa Adat Kekeran.

Kata Hari Wibowo, kasus tersebut bermula dari laporan pertanggungjawaban LPD periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2017.

Dan di sana ditemukan adanya ketekoran kas yang bersumber dari tabungan, deposito dan kredit. ‘’Hasil penghitungan awal yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik ditemukan adanya kerugian sekitar Rp 5.270.486.402,’’ ucap Kajari Badung.

Untuk memperdalam kasus itu, sambung Bamax, pihak penyidik telah meminta keterangan saksisaksi yang berjumlah sekitar 40 orang. Mereka ada dari nasabah LPD, prajuru desa adat maupun pengurus LPD. Pihaknya mengaku terus akan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli guna mengumpulkan alat bukti dengan meminta keterangan menerapkan pola physical distancing.

Ditanya apakah sudah ada calon tersangka atau bahkan sudah ada tersangka dalam kasus ini? Kajari melalui Bamax mengatakan penghitungan kerugian dari auditor dari Kantor Akuntan Publik sudah ditemukan adanya kerugian sekitar Rp 5 miliar. Namun penyidik, kata Bamax, baru akan menetapkan siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam dugaan perkara dimaksud setelah adanya audit penghitungan nilai kerugian keuangan negara secara real dari ahli BPKP. (kmb37)

Penghuni Kos Lengkapi Diri Hasil ’’Rapid Test’’

Mangupura (Bali Post) Menyikapi ada pasien Covid-19 meninggal dunia di wilayah Desa Jagapati, aparat Desa Angantaka, Abiansemal memperketat pengawasan mobilitas penduduk. Pasalnya kedua desa ini berdampingan. Selain mengimbau warganya mematuhi protokol kesehatan, 25 pemilik kos dikumpulkan di Kantor Desa Angantaka, Minggu (22/6) lalu. Penghuni kos mesti melengkapi diri dengan hasil rapid test nonreaktif.

Kapolsek Abiansemal Kompol I Made Suparta, Senin (22/6) kemarin menyampaikan, pemilik kos diberi arahan terkait penerapan protokol kesehatan. Selain itu, mereka diharapkan agar ikut mengawasi penghuni kos. ‘’Jangan sampai (penghuni kos) membawa masalah terhadap

kamtibmas dan penularan Covid-19,’’ ujarnya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Desa Angantaka Aiptu I Made Suana mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Kantor Desa Angantaka. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi kehidupan era baru di wilayah Desa Angantaka yang merupakan wilayah binaannya. ‘’Ini salah satu cara yang efektif dalam menyamakan persepsi untuk memutus meluasnya penyebaran Covid-19,’’ kata Made Suana.

Ia mengimbau saat menerima penghuni kos agar tetap memperhatikan faktor keamanan.

Selain itu mengikuti anjuran pemerintah yakni menunjukkan surat keterangan hasil rapid test nonreaktif. (kmb36)

Bali Post/kmb27

PANTAI - Sejumlah wisatawan nampak menikmati panasnya matahari di Pantai Batu Bolong dan Canggu, Kuta Utara, Senin (22/6) kemarin.

Objek Wisata Pantai Mulai Didatangi Pengunjung

Mangupura (Bali Post) -

Sejumlah objek wisata pantai di Kabupaten Badung mulai didatangi pengunjung. Padahal, pemerintah setempat belum memperbolehkan aktivitas wisatawan lantaran pandemi Covid-19. Seperti halnya di kawasan Pantai Batu Bolong dan Canggu, Kuta Utara, Senin (22/6) kemarin.

Puluhan wisatawan terlihat asyik berenang, surfing, berjemur atau sekadar jalanjalan di pantai. Sejumlah pedagang juga terlihat membuka lapak, bahkan untuk masuk ke Pantai Batu Bolong ada pungutan karcis parkir.

Kasatpol PP Badung IGAK Suryanegara saat dikonfirmasi mengakui banyak orang yang mendatangi pantai beberapa hari terakhir ini. Pihaknya juga telah berupaya menghalau para pengunjung. ‘’Pemerintah Kabupaten Badung belum membuka akses ke pantai pascapenutupan beberapa waktu lalu

di tengah situasi wabah Covid-19. Termasuk, pantai juga belum dibuka,’’ ungkapnya.

Menurutnya, para pengunjung diberikan penjelasan bahwa pembukaan akses wisata ke pantai menunggu arahan pemerintah provinsi. ‘’Kami sudah jelaskan, karena kami juga menertibkan penggunaan masker. Namun karena cukup banyak, sulit dibendung,’’ jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Badung sangat antusias menyambut berlakunya normal baru (new normal) terutama di sektor pariwisata. Bahkan, pemer-

intah setempat telah mengeluarkan surat edaran (SE) standar normal baru sebelum sektor pariwisata dibuka untuk umum. Berdasarkan informasi yang dihimpun, SE Bupati Badung Nomor 259 Tahun 2020 tentang Panduan Stakeholder Pariwisata di Kabupaten Badung Menuju New Normal Trourism sudah ditandatangani Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada 4 Juni 2020.

Kabag Humas Setda Badung I Made Suardita tak menampik keluarnya SE terkait Panduan Stakeholder Pariwisata di Kabupaten

Badung Menuju New Normal Trourism. ‘’SE itu sebagai persiapan bila kemudian Pemerintah Provinsi Bali membuka kembali pariwisata. Jadi saat nanti pariwisata sudah buka kembali, semua sudah siap,’’ ujarnya.

Dikatakan, pemerintah juga telah melakukan pengecekan kesiapan sejumlah objek daya tarik wisata (ODTW) di Badung.

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan ODTW dalam menerapkan SOP yang sudah ditentukan. ‘’Sekali lagi, SE yang diterbitkan itu adalah sebagai panduan bagi stakeholder terkait. Bilamana pariwisata kembali dibuka, panduan menuju new normal tourism itu sudah siap,’’ katanya. (kmb27)

Pasien Covid-19 Melonjak Polisi Diimbau Waspada

Bali Post/ist

PERTEMUAN - Bhabinkamtibmas Desa Angantaka Aiptu I Made Suana menghadiri pertemuan dengan pemilik kos.

Mangupura (Bali Post) Jumlah pasien Covid-19 di wilayah Kabupaten Badung terus meningkat.

Oleh karena itu anggota Polres Badung dan jajaran diimbau lebih waspada serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu selalu mengenakan masker dan jaga jarak. ‘’Hingga hari ini terdata 138 kasus positif virus Corona dan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung,’’ tegas Kabag Ops Polres Badung Kompol I Wayan Suana,

Senin (22/6) kemarin, saat memimpin apel pagi di Mapolres.

Menyikapi terus meningkatnya jumlah pasien Covid-19, Kompol Suana mengingatkan anggotanya agar jangan pernah lepas dari protokol kesehatan, terutama penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak saat melaksanakan tugas.

Suana menjelaskan, Kabupaten Badung memiliki enam kecamatan. Empat kecamatan ada di wilayah Polres Ba-

dung, sedangkan dua kecamatan yakni Kuta dan Kuta Selatan berada di wilayah Polresta Denpasar. Mantan Kasat Binmas Polres Badung ini meminta personel Polres dan jajaran tetap melaksanakan tugas secara profesional serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. ‘’Kita tidak usah panik. Tugas kita hanya menaati apa yang menjadi imbauan pemerintah dan para ahli. Yang sembuh juga banyak,’’ ujar perwira melati satu asal Tabanan ini. (kmb36)

Belum Semua Desa Adat di Badung Miliki ’’Pararem’’ Pencegahan Covid-19 Mangupura (Bali Post) – Dinas Kebudayan (Disbud) Kabupaten Badung mendorong desa adat di wilayahnya segera membuat aturan adat (pararem) tentang Pencegahan Covid-19.

Pasalnya, hingga kini belum ada desa adat di Gumi Keris yang telah memiliki kebijakan terkait penanganan dampak negatif Corona.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Badung I Gde Eka Sudarwitha saat dikonfirmasi,

Senin (22/6) kemarin, tak menampik jika belum seluruh desa adat di wilayahnya memiliki pararem penanganan Covid-19. ‘’Sebenarnya ini merupakan program dari provinsi agar desa adat membuat pararem penanganan Covid-19, namun kami di daerah mendorong kebijakan itu. Kami sudah meminta kepada desa adat segera mewujudkan pararem ini,’’ ungkapnya.

Menurutnya, desa adat dalam

menangkal penyebaran Covid-19 memiliki peran strategis. Karena itu, diharapkan desa adat mengimplementasikan program ini dalam penyusunan pararem yang mengatur protokol kesehatan Covid-19 untuk masyarakat yang ada di wewidangan desa adat. ‘’Arahan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali agar mendorong pararem segera dibuat. Memang, dari 122 desa adat belum semuanya memiliki pararem ini,

harusnya 19 Juni lalu sudah tuntas, mungkin banyak yang sudah, tapi belum sempat dilaporkan atau didaftarkan ke Majelis Desa Adat kabupaten,’’ jelasnya.

Sayangnya, mantan Camat Petang ini tidak memiliki data berapa desa yang telah memiliki pararem penanganan Covid-19.

Meski demikian, dalam penyusunan pararem pihaknya berharap desa adat menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah

dibuat Pemerintah Kabupaten Badung. ‘’Berapa desa yang belum memiliki pararem saya belum tahu, karena ada di Majelis Desa Adat.

Namun, kami arahkan pararem yang dibuat merujuk pada aturan yang telah ada, sehingga tidak tumpang tindih dengan aturan di atasnya,’’ tegasnya.

Terkait sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran, kata Eka Sudarwitha, tergantung dari

kesepakatan masyarakat adat. ‘’Pemberian sanksi, contohnya jika masyarakat tidak pakai masker atau menggelar aktivitas berkumpul tergantung kesepakatan maksimal sanksinya denda 10 kg atau maksimalnya sebesar Rp 250 ribu. Namun kembali kesepakatan desa adat itu sendiri,’’ ucapnya seraya menambahkan. pihaknya juga mendorong pararem mengenai pengendalian narkoba dan kesamaan gender. (kmb27)

Selasa Kliwon, 23 Juni 2020

Dampak Corona Pemkab Tabanan Turunkan Target PAD Tabanan (Bali Post) Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun ini sulit terealisasi akibat ikut terdampak Corona atau Covid-19. Terkait hal itu, pemerintah pun memutuskan melakukan rasionalisasi di tahun 2020, di mana ada penurunan dari target awal Rp 450 miliar menjadi Rp 340 miliar.

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan, Covid-19 dampaknya sudah benar-benar dirasakan. Hal tersebut bisa dilihat dari berkurangnya pendapatan daerah. Dengan penurunan PAD tentunya menyebabkan seluruh kegiatan terhambat. ‘’Harus diakui sejumlah potensi pendapatan mengalami penurunan. Dan angka Rp 340 miliar dari sebelumnya Rp 450 miliar saya kira sudah dirasionalisasi secara logis,’’ ujarnya, belum lama ini.

Diakuinya, dengan angka target PAD Rp 340 miliar tersebut, pihaknya juga masih pesimis bisa terpenuhi.

Ini lantaran sejumlah PAD penghasil tidak bisa memenuhi dari yang ditarget.

‘’Misalnya saja anggaran retribusi pasar tidak bisa memenuhi target, kemudian pajak penerangan jalan ditarget Rp 1 miliar tetapi tidak bisa memenuhi lantaran tidak berani cek meteran ke rumah-rumah karena Covid-19,’’ tegasnya.

Menurutnya, target PAD Rp 450 miliar ditetapkan di tahun 2020 untuk menunjang pembangunan di Pemkab Tabanan. Sejumlah kegiatan untuk memenuhi target juga sebagian telah dijalankan. Bahkan dewan melalui komisi yang membidangi serta OPD terkait sudah turun ke lapangan mengecek potensi-potensi penghasil di Tabanan untuk bisa mendongkrak pendapatan.

Mulai dari DTW dan potensi lainnya. Serta juga potensi milik Pemkab Tabanan yang memang selama ini belum tergarap maksimal untuk bisa dihidupkan. Hanya rencana itu masih terhambat karena adanya wabah Covid-19 di Tabanan. (kmb28)

Negara (Bali Post) Subak Pecelengan di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo terdampak banjir yang menerjang di Sungai Pergung, belum lama ini. Akibat banjir, tanggul sepanjang 18 meter yang berbatasan dengan areal persawahan jebol. Akibatnya air sungai masuk hingga ke areal sawah Subak Pecelengan dan menggenang. ‘’Ada sekitar sepuluh hektar sawah yang tegenangi waktu banjir. Sebagian sudah panen, sebagian lagi belum,’’ ujar Klian Subak Pecelengan Komang Adnyana, Senin (22/6) kemarin.

Pihaknya juga telah menyampaikan kondisi ini ke desa dan pihak terkait. Dari dinas terkait juga telah disampaikan dan turun mengecek. Dari pengecekan, diperkirakan tanggul tanah sepanjang 18 meter jebol akibat diterjang banjir, sehingga air sungai masuk hingga merendam areal persawahan.

Perbekel Mendoyo Dangin Tukad Made Oka dikonfirmasi terpisah membenarkan kondisi tersebut. Di sepanjang alur Sungai Pergung itu ada dua titik yang jebol, salah satunya di wilayah Mendoyo Dangin Tukad. Sebelumnya di alur sungai itu juga sempat mengalami hal serupa di dua titik. Namun sudah langsung ditangani dengan pem-

bangunan senderan batu bronjong.

Namun kini justru di sisi lainnya yang mengalami jebol. ‘’Masih di alur itu. Yang dulu sudah diperbaiki permanen. Sudah dicek ada sepanjang 18 meter,’’ ujar Oka. Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jembrana I Wayan Darwin mengatakan, terkait aliran Sungai Pergung mengalami jebol di dua titik. Tanggul itu jebol saat hujan deras akhir bulan Mei lalu.

Jebolnya tanggul berdampak pada subak yang terendam akibat air sungai masuk.

Satu titik lainnya masuk di wilayah Yeh Kuning. Diperkirakan 40 hektar lahan pertanian di dua subak terdampak. Dinas, menurutnya, juga telah menyampaikan ke Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk mempercepat perbaikan agar pertanian tidak terganggu. (olo)

JEBOL - Tanggul di Sungai Pergung yang jebol hingga menimbulkan dampak Subak Pecelengan.

Dewan Desak Retribusi Pasar Terus Digenjot

Ida Bagus Wiratmaja

Bali Post/bit

Kaling Minta Jabatan Diperpanjang Negara (Bali Post) Sejumlah perwakilan kepala lingkungan (kaling) di Jembrana, Senin (22/6) kemarin mendatangi Kantor DPRD Jembrana. Perwakilan kaling tersebut menyampaikan aspirasi terkait masa jabatan mereka. Selama ini dilakukan pemilihan dinilai justru membuat perpecahan dan perseteruan di tingkat lingkungan. Mereka berharap sistem dilakukan seperti yang diterapkan di Pemerintahan Desa dengan batas masa jabatan hingga batas umur 60 tahun.

Perwakilan kaling ini diterima Ketua Komisi I DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama dan anggota DPRD lainnya. Ketua Paguyuban Kaling Jembrana I Ketut Parwata mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait masa jabatan kaling. Selama ini jabatan kaling ditentukan melalui pemilihan yang dilakukan enam tahun sekali. Namun faktanya di bawah justru kondisi itu sering menimbulkan benturan di masyarakat lingkungan yang menggelar pemilihan itu. ‘’Ada benturan antarpendukung dan berlangsung hingga sudah terpilih.

Kami berharap agar jabatan

Tanggul Sungai Pergung Jebol Subak Pecelengan Terdampak

kaling ini disamakan dengan sistem di desa sekarang. Jabatan sampai umur 60 tahun, sehingga tidak setiap kali ada pemilihan,’’ terangnya.

Menurut Paguyuban Kaling, dengan sistem itu maka akan memperkecil peluang untuk benturan pada warga, terutama antarpendukung.

Total saat ini di Jembrana ada 10 kelurahan dengan jumlah kaling 43 orang. ‘’Kami membawa aspirasi, agar ini menjadi pertimbangan. Kita usulkan agar jabatan sampai umur 60 tahun,’’ terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama menyampaikan, aspirasi dari kaling ini akan ditampung menjadi pertimbangan nantinya. Ada harapan seperti itu, apakah nantinya juga dapat diterima juga perlu dilakukan pertimbangan. ‘’Kita tampung aspirasi mereka. Terkait perlu tidaknya kita perlu koordinasikan dengan OPD terkait, termasuk kecamatan,’’ tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, alasan kaling untuk memperpanjang masa jabatan itu memang dapat diterima. Namun, perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan pihak terkait. (olo)

Bali Post/olo

ASPIRASI – Sejumlah perwakilan kaling di Jembrana yang tergabung dalam Paguyuban Kaling Jembrana menyampaikan aspirasi ke DPRD Jembrana, kemarin.

Tabanan (Bali Post) – Pandemi Covid-19 tentu saja berdampak pada seluruh sektor perekonomian, bahkan juga berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD). Meski demikian, kalangan dewan khususnya Komisi III DPRD Tabanan melihat masih ada beberapa celah yang bisa digarap.

Salah satunya retribusi pasar.

Ketua Komisi III DPRD Tabanan A.A. Dharma Putra ketika dikonfirmasi mengakui, untuk bisa meningkatkan pendapatan, ada sejumlah celah yang masih bisa digarap. Salah satunya retribusi pasar.

Menurutnya, selama ini target retribusi pasar belum dioptimalkan. Padahal hal tersebut masih bisa ditingkatkan. Ia memaklumi kondisi pandemi Covid-19 jam operasional pasar terbatas.

Meski demikian celah tersebut masih bisa dicari. ‘’Saya kira, masih bisa ditingkatkan. Selama ini targetnya sebegitu-sebegitu saja,’’ katanya.

Sementara itu, adanya

pandemi Covid-19 ini, target penerimaan retribusi pasar di Tabanan diturunkan.

Dalam APBD Induk 2020, Pemkab Tabanan memasang target besaran retribusi pasar Rp 6 miliar.

Namun kini dengan adanya pembatasan jam buka pasar dan baru diperpanjang, target retribusi direvisi dan dikurangi menjadi Rp 3,8 miliar saja. Karena selama pembatasan jam buka pasar, Disperindag tidak memungut retribusi.

Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Tabanan Ni Wayan Primayani mengakui selama pembatasan jam buka pasar, pihaknya tidak memungut retribusi pasar sama sekali.

Di mana dengan pembatasan jam buka, pedagang tidak banyak dapat berjualan dan berpengaruh pada pendapatan maupun keuntungan.

Dengan demikian, pihaknya tidak memungut retribusi selama pembatasan tersebut. ‘’Setelah Bupati menetapkan jam buka pasar diperpanjang, maka baru kami

memungut retribusi pasar lagi,’’ ungkap Primayani.

Sementara untuk target, di mana untuk retribusi pasar sebesar Rp 6 miliar, diakuinya, sulit dicapai.

Apalagi target ini naik cu-

kup tajam dari tahun 2019 yang hanya Rp 4,6 miliar.

Berdasarkan situasi yang berkembang dan asumsi yang ada, maka target pendapatan dari retribusi pasar untuk tahun anggaran

2020 direvisi. ‘’Saat ini surat keputusan resmi terkait revisi target retribusi ini belum turun, namun kisaran target kemungkinan di Rp 3,8 miliar,’’ kata Primayani. (kmb28)

PASAR - Susana pasar di Terminal Pesiapan, Desa Dauh Peken, Tabanan.

Bali Post/bit

Sembilan Warga Mendoyo Dauh Tukad Digigit Anjing Rabies Negara (Bali Post) Sedikitnya sembilan warga di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo digigit anjing yang diketahui positif rabies. Anjing rabies yang sejatinya hewan peliharaan warga ini diketahui telah menggigit satu keluarga tersebut pada pekan lalu.

Warga yang digigit anjing peliharaan itu di antaranya suami-istri Putu Agus Eka Putra (30) dan Ni Komang Ayu Mei (29), Komang Udiana (17), Ketut Weter (70), Kadek Sunarma (38) dan dua balita serta dua orang tetangga berumur sembilan tahun. Anjing yang menggigit diketahui merupakan anjing kecil yang merupakan peliharaan keluarga tersebut.

Dari informasi, kesembilan warga itu digigit antara tanggal 15 Juni hingga 17 Juni lalu.

Karena kondisi anjing sangat beringas dan tidak seperti

biasanya maka petugas dari Dinas Perternakan Jembrana mengambil sampel otak anjing itu. Minggu (21/6) lalu, hasil lab pemeriksaan sampel otak anjing peliharaan tersebut diketahui positif rabies. ‘’Sebelumnya memang sempat anjing peliharaan kami itu berkelahi dengan anjing liar,’’ ujar Eka Putra kepada wartawan, Senin (22/6) kemarin. Baru sekitar seminggu setelah berkelahi, anjing peliharaan itu mengamuk dan menggigit sejumlah keluarganya. Termasuk anak-anak di sekitar rumah. Pemilik tidak terlalu curiga karena anjing itu masih kecil. Warga mengaku digigit di kaki dan tangan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana Wayan Widarsa dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya hasil lab sampel

otak anjing yang dicurigai itu positif rabies. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas akan melakukan vaksinasi massal di sekitar lokasi. Dengan kondisi ini maka desa ini masuk wilayah zona merah rabies di Jembrana. Dari total vaksinasi yang dilakukan hingga Senin kemarin, menurutnya, sudah ada 101 ekor anjing. Dan ada enam ekor anjing liar yang dieuthasia. ‘’Bulan Februari lalu di sini juga (Desa Mendoyo Dauh Tukad) ada kasus positif di Banjar Tengah dan sudah dilakukan respons sesuai proptap,’’ terangnya.

Menurutnya, selama tahun 2020 di Kabupaten Jembrana tercatat ada empat kasus gigitan anjing positif rabies. Lebih lanjut dijelaskan, dua kejadian di Desa Mendoyo Dauh Tukad, di Kelurahan Sangkaragung dan di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya. (olo)

Bali Post/olo

VAKSINASI - Petugas melakukan vaksinasi pada anjing di Mendoyo Dauh Tukad setelah diketahui adanya kasus rabies di desa tersebut.

GTPP Tabanan Gelar Tes Swab di RS Swasta Tabanan (Bali Post) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Tabanan melalui Satgas Kesehatan kembali melakukan tes swab bagi 27 orang di salah satu rumah sakit swasta yang menjadi cluster Covid-19 di Kabupaten Tabanan, Senin (22/6) kemarin. Mereka ini adalah hasil tracking dari kasus positif 10 pasien yang dilansir GTPP Covid-19 Kabupaten Tabanan pada Minggu (21/6), dan sudah menjalani karantina mandiri sampai hasil swab kedua keluar. Sementara itu data perkembangan Covid-19 di Tabanan per Senin (22/6) kembali terjadi penambahan satu orang pasien yang merupakan PMI dan

baru datang ke Bali.

Juru Bicara GTPP Tabanan I Putu Dian Setiawan saat dikonfirmasi menjelaskan, usai ada temuan cluster, Gugus Tugas melalui Satgas terkait sudah langsung melalukan tracking kontak dan melakukan uji swab bagi mereka yang pernah terjadi kontak erat dengan pasien positif sebelumnya. Dan rencananya, GTPP Tabanan akan melakukan rapid test bagi pasien yang masuk rumah sakit. Namun terkait hal itu, masih dilakukan pembahasan lebih lanjut yakni terkait kategorinya seperti apa dan bagaimana cara pembayarannya.

Diakuinya, sejak adanya RS swasta sebagai cluster Covid-19

membuat sejumlah masyarakat resah dan merasa tidak aman untuk berobat. Terkait hal itu, mantan Kabag Humas Pemkab Tabanan ini memastikan bahwa semua rumah sakit di Tabanan, baik milik pemerintah maupun swasta, aman untuk berobat dan apalagi semuanya telah menyandang status terakreditasi. ‘’Jadi tidak perlu khawatir dan takut, dengan akreditasi ini artinya mereka (rumah sakit) sudah memiliki dan menerapkan protap penanggulangan penyakit infeksi di masing-masing instansinya setiap hari (kemarin -red). Bahkan tidak ada wabah pun protap ini telah diterapkan,’’ ujarnya.

Di mana saat pandemik Co-

vid-19, justru protap kesehatan di tiap rumah sakit lebih ketat.

Mereka melakukan pembersihan berkala dengan disinfektan di seluruh ruangan. Begitu pun petugas juga telah dilengkapi dengan APD sesuai level risiko, serta pemeriksaan rapid test untuk pasienpasien tertentu. Meski dirasa masih tetap aman untuk layanan berobat, Dian menyarankan di tengah pandemi saat ini masyarakat yang ingin pergi berobat ke rumah sakit paling tidak benar-benar penting sekali.

Jika dirasa hanya gejala ringan, bisa melakukan konsultasi melalui WA yang disediakan layanan kesehatan atau berobat di puskesmas

terdekat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak menjenguk pasien ke rumah sakit. ‘’Kalau masih bisa ditangani di layanan primer, jangan dulu ke rumah sakit. Ke puskesmas terdekat,’’ ujarnya.

Adanya cluster Covid-19 di salah satu rumah sakit swasta di Tabanan sampai temuan dua pasien di RSUD Tabanan yang terkonfirmasi positif, menggambarkan jika kasus positif di rumah sakit tidak hanya berpotensi terjadi di ruang isolasi tetapi juga pasien dengan penyakit lain yang tidak menunjukkan gejala Covid-19. ‘’Kasus ini diketahui setelah rumah sakit menerapkan rapid

test pada pasien,’’ ujar Dian.

Terkait hal itu, GTPP Covid-19 Tabanan berencana akan membahas lebih lanjut kebijakan mengenai tindakan rapid test untuk pasien yang dirawat di rumah sakit pada Sealsa (23/6). Mulai dari penerapannya, apakah perlu untuk semua pasien yang dirawat inap, sampai bagaimana pembiayaannya.

Sementara untuk tambahan positif dari PMI, lanjut Dian, saat ini dirawat di salah satu hotel di wilayah Badung yang khusus merawat pasien Covid-19 tanpa gejala. Pasalnya yang bersangkutan terkonfirmasi positif tanpa menunjukkan gejala. (kmb28)

Selasa Kliwon, 23 Juni 2020

Dewan Desak Segera Realisasikan Bupati Made Gianyar Tinjau Pendistribusian KKS untuk Warga yang Tercecer Insentif Tenaga Kesehatan TENAGA kesehatan selama pandemi Covid-19 ini sudah menjalankan tugastugasnya dengan maksimal.

Terlebih setelah meningkatnya transmisi lokal dari cluster Pasar Umum Galiran itu, mereka harus bekerja keras melakukan tracking hingga penanganan pasien langsung di RSUD Klungkung. Semestinya mereka layak mendapatkan insentif. Bukan sebaliknya justru dilakukan pengurangan pendapatan.

Demikian disampaikan anggota dewan dari Partai Gerindra Wayan Widiana saat Komisi III DPRD Klungkung menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Klungkung, Senin (22/6) kemarin. Hadir saat itu anggota Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung, Sekda Gede Putu Winastra, Kadiskes dr. Ni Made Adi Swapatni dan staf di Ruang Sabha Mandala Gedung DPRD Klungkung. ‘’Apa tidak ada celah memberikan insentif langsung dari pemerintah daerah. Agar tenaga kesehatan itu tetap menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga kita semua segera bisa keluar dari pandemi ini,’’ tanya politisi asal Desa Bakas, Banjarangkan itu.

Sekda Winastra mengatakan, sesungguhnya sudah

DPRD RAPAT DINKES - Komisi III DPRD Klungkung usai menggelar rapat dengan Dinkes Klungkung. ada program pemberian insentif itu dari pemerintah pusat.

Sudah ada hitung-hitungannya secara detail. Seluruhnya masih dalam proses. Kalau persoalan pandemi Covid-19 itu bisa diatasi, insentif khusus APBD bisa dibahas. Selanjutnya bersama-sama eksekutiflegislatif di dalam APBD Perubahan nanti.

Kadiskes Adi Swapatni mengatakan, terkait pemberian insentif itu, sudah diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan. Pemberian insentif itu diberikan khusus kepada tenaga kesehatan, baik dokter, perawat dan lainnya yang khusus melakukan penanganan Covid-19. ‘’Ada insentif, khusus untuk tenaga kesehatan yang langsung menangani kasus Covid-19.

Kami harus menyesuaikan dengan juknisnya. Kami tidak berani keluar dengan aturan

itu,’’ tegas Swapatni.

Khusus di RSUD Klungkung, total tim medis yang menangani Covid-19 itu ada sekitar 30-an orang, yakni dokter umum, dokter spesialis, perawat. Merekalah tenaga medis yang diusulkan memperoleh insentif itu. Terkait tenaga nonmedis, seperti cleaning service, sopir, tukang sapu, petugas administrasi dan lainnya, pemberian insentifnya masih menunggu keputusan Pemprov Bali. ‘’Kami sudah usul insentif tenaga kesehatan bulan Maret dan April, tetapi belum ada pencairan. Untuk tenaga nonkesehatan sudah ada SK Gubernurnya terbit.

Pencairannya tinggal menunggu SK Bupati,’’ kata Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma. Ia berharap pandemi ini segera berakhir, sehingga masyarakat bisa kembali hidup normal. (ad220)

Ketua TP PKK Gianyar Serahkan Bantuan PMT untuk Bumil Kurang Mampu yang Terdampak Covid-19

BANTUAN - Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra menyerahkan bantuan untuk ibu hamil.

SETELAH menyalurkan bantuan sembako kepada para kader PKK, kini Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra fokus pada bidang kesehatan yakni memberikan bantuan sembako atau PMT (pemberian makanan tambahan) kepada ibu hamil (bumil) se-Kabupaten Gianyar. PMT bumil itu diberikan kepada lima orang di masing-masing desa/kelurahan se-Kabupaten Gianyar. Bantuan sembako itu difokuskan pada warga kurang mampu.

Pemberian bantuan PMT kepada ibu hamil itu diawali di Kecamatan Ubud. Bantuan PMT itu diberikan secara maraton ke desa/kelurahan di tiap-tiap kecamatan di seluruh Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan itu, Ny. Adnyani Mahayastra menegaskan, di masa pandemi seperti ini, ibu hamil termasuk warga yang rentan terdampak Covid-19. Kalau tidak diperhatikan pemberian

makanan tambahan untuk ibu hamil maupun bayi itu, maka akan bisa berisiko stunting. ‘’Asupan makanan bergizi yang baik kepada ibu semasa hamil, bisa mencegah terjadinya stunting. Meski kita berada dalam kondisi prihatin karena pandemi Covid-19, namun saya tetap fokus pada kesehatan ibu hamil dan menyusui itu,’’ tegas Ny. Surya Adnyani Mahayastra saat memberikan bantuan PMT bumil di hari kedua di Kecamatan Payangan, Senin (22/6) kemarin.

Dijelaskan, saat pandemi seperti sekarang ini, kegiatan posyandu tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Meski tidak bisa datang ke balai banjar untuk kegiatan posyandu, petugas tetap memberikan pelayanan dengan cara datang ke rumah-rumah warga. Semua program kegiatan tetap dilakukan namun harus memperhatikan protokol kesehatan.

Ny. Adnyani Mahayastra menambahkan, di masa pandemi ini keputusan hamil itu harus direncanakan secara matang oleh pasangan suamiistri. Di Pokja 4 PKK ada perencanaan sehat. Di mana perencanaan kehamilan itu, termasuk salah satu di dalamnya. Dari imbauan pemerintah, kehamilan itu harus direncanakan dengan baik dan matang. Apalagi dalam situasi Covid-19 seperti ini. Bagaimana nantinya agar anak-anak kita itu lahir berkualitas. Asupan gizi selama hamil harus diperhatikan, agar bayi itu tidak berisiko lahir stunting. Karena itu bantuan PMT seperti beras, susu, kacang hijau maupun ikan, yang diberikan harus benar-benar dibutuhkan ibu hamil itu. Apalagi, merupakan salah satu upaya pemenuhan kecukupan gizi itu bukan saja untuk kesehatan ibu hamil itu namun juga janin yang dikandungnya. ‘’Kita harus mulai berpikir dalam situasi sulit seperti ini, baik dari kesejahteraan maupun kesehatan. Itu perlu direncanakan dengan baik. Masalah kesehatan dan asupan gizi itu, harus diperhatikan, agar kesehatan ibu dan bayi yang dikandung itu dalam kondisi prima,’’ harap Ny. Adnyani Mahayastra.

Yang tidak kalah penting harus diperhatikan ibuibu yang hendak atau akan hamil lagi itu adalah 3T, terlalu sering, jarak hamil terlalu dekat dan usia saat hamil itu terlalu tua. Sehingga kehamilan itu tidak berbahaya atau berisiko tinggi, baik terhadap ibu maupun bayi yang dikandungnya. Karena itu, semuanya harus direncanakan dan diperhatikan dengan baik. (ad217)

Diamankan, Pelaku Pencurian ’’Sesari’’ di Pura Dalem Agung Kayubihi Bangli (Bali Post) Aparat Polsek Bangli mengamankan I Wayan Gobleh alias Goler (52), warga Desa Kayubihi, Bangli. Pria itu diamankan lantaran menjadi pelaku pencurian sesari di Pura Dalem Agung Kayubihi. Petugas telah membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali di Bangli. Pasalnya, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Kasus pencurian sesari di Pura Dalem Agung Kayubihi dilaporkan pihak pangempon pura ke Polsek Bangli pada Kamis (18/6) lalu. Kasus pencurian awalnya diketahui saksi I Wayan Hendra Yana yang saat itu melaksanakan pakemitan bersama temannya, I Nengah Danu Tirta. Sekitar pukul 04.00 Wita saksi Hendra sempat melihat sesosok laki-laki yang tidak dikenal mengambil uang dari dalam kotak sesari di Pura Dalem Agung Kayubihi itu. Melihat kejadian itu Hendra lantas membangunkan temannya.

Kedua saksi lansung mengejar laki-laki tersebut ke arah barat pura. Namun keduanya tidak berhasil

mengejarnya. Selanjutnya kedua saksi menyampaikan kepada ketua pecalang.

Peristiwa itu selanjutnya dilaporkan ke polisi.

Berdasarkan laporan itu, polisi kemudian mendatangi lokasi. Dari hasil olah TKP dan hasil rekaman CCTV yang berada di Pura Dalem Agung Kayubihi itu serta keterangan saksi-saksi, polisi berhasil mengetahui ciri-ciri pelaku. Senin (22/6) pagi, unit Opsnal Polsek dan gabungan Polres melakukan penyelidikan ke wilayah Desa Kayubihi untuk mencari keberadaan pelaku. ‘’Sekitar pukul 10.00 Wita orang yang diduga pelaku akhirnya

berhasil diamankan di Desa Kayubihi,’’ ungkap Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi.

Saat diperiksa petugas, keterangan I Wayan Gobleh alias Goler tidak sinkron/ tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan petugas. Maka untuk memastikan yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau tidak, petugas membawa yang bersangkutan ke RSJ Bangli didampingi pihak keluarga untuk dilakukan observasi. Atas kasus itu pangempon Pura Dalem Agung Kayubihi mengalami kerugian Rp 650 ribu. (kmb40)

Bali Post/ist

DIAMANKAN - Polisi mengamankan I Wayan Gobleh alias Goler di Desa Kayubihi.

BUPATI Bangli I Made Gianyar meninjau langsung pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Dinas Sosial Kabupaten Bangli, Senin (22/6) kemarin. KKS didistribusikan kepada 1.733 warga penerima yang selama ini tercecer. Tampak hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial I Wayan Karmawan dan Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Bangli I Wayan Dirgayusa.

Kadis Sosial I Wayan Karmawan menyampaikan, pembagian KKS yang merupakan program Kementerian Sosial RI ini kembali dilakukan karena di Kabupaten Bangli masih ada 1.733 warga yang tercecer dan belum mendapat kartu tersebut. Rinciannya di Kecamatan Kintamani sejumlah 1.077 orang, di Kecamatan Bangli 168 orang, di Kecamatan Susut 305 orang dan di Kecamatan Tembuku 183 orang.

Kartu KKS yang didistribusikan itu nantinya bisa digesek oleh masing-masing penerima di agen-agen yang sudah disediakan dan terse-

TINJAU PENYERAHAN KKS - Bupati Bangli I Made Gianyar meninjau dan menyerahkan langsung Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada salah seorang warga di Dinas Sosial Kabupaten Bangli, Senin (22/6) kemarin. bar di beberapa wilayah di Kabupaten Bangli. Penerima akan mendapatkan sembako seharga Rp 200 ribu setiap bulannya.

Pendistribusian KKS itu, kata Karmawan, sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu.

Jumat lalu pendistribusian itu dilakukan kepada warga tercecer di Kecamatan Bangli.

Senin (22/6) didistribusikan untuk warga Kecamatan Susut dan Tembuku. Hari selanjutnya diagendakan untuk warga tececer yang ada di Kecamatan Kintamani. Selama ini, kata Karmawan, bantuan yang diberikan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah itu, sebagian besar telah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar turun meninjau penyerahan KKS itu, tujuannya untuk memastikan benar-benar penyerahan KKS itu berjalan dengan baik. Berdasarkan laporan yang diterimanya, pendistribusian KKS bantuan pemerintah selama ini tidak banyak terjadi masalah di masyarakat. Warga yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar berhak. ‘’Pemerintah itu hadir pada prinsipnya untuk keadilan,’’ kata Made Gianyar.

Ia pun berharap bantuan yang diterima masyarakat itu harus benar-benar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan itu, Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani ini juga tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat agar tetap disiplin mematuhi imbauan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Masyarakat diminta disiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan demi menghambat penyebaran virus Corona yang menjadi ancaman saat ini. (ad222)

Bertambah 18, Kasus Covid-19 di Bangli Melonjak

Bangli (Bali Post) Angka kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bangli, Senin (22/6) kemarin melonjak sebanyak 18 kasus. Sebanyak 14 orang di antaranya terpapar Covid-19 dilaporkan tinggal dalam satu pekarangan di Desa Abuan, Susut.

Sebagaimana laporan yang disampaikan Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli I Wayan Dirgayusa, Senin sore, dari 18 tambahan kasus positif tersebut, 15 di antaranya terjadi di Desa Abuan, Susut. Rinciannya di Banjar Abuan Kangin 14 kasus dan satu kasus di Banjar Serokadan.

Adanya tambahan 14 kasus positif di Banjar Abuan Kangin itu, kata Dirgayusa, merupakan hasil pengembangan kasus

tenaga kesehatan (nakes) asal desa setempat yang bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Gianyar. Nakes itu lebih dulu dinyatakan positif Covid-19 beberapa waktu lalu. Nakes itu masih satu keluarga dan tinggal dalam satu pekarangan dengan 14 orang yang kini dinyatakan positif Covid-19.

Sementara satu kasus yang ada di Banjar Serokadan merupakan pasien RSU Bangli. Dia dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil swab. ‘’Pasien

tersebut masuk ke RS tanggal 19 Juni. Hasil swabnya turun 21 Juni kemarin,’’ kata Dirgayusa.

Tiga kasus lainnya merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). Ketiganya diketahui terinfeksi Corona dari hasil pengembangan kasus PMI yang pulang ke Bangli, 31 Mei lalu. Ketiganya masing-masing berasal dari Desa Sekardadi, Langgahan, dan Batur Tengah, Kecamatan Kintamani.

Saat ini 14 keluarga nakes dan tiga PMI yang dinyatakan

positif Covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) itu dikarantina di Hotel Ibis rumah rujukan karantina provinsi.

Pasien positif Covid-19 itu dirawat di RSU Bangli karena rumah sakit rujukan penuh.

Dengan tambahan kasus itu, kata Dirgayusa, Gugus Tugas telah melakukan tracking Senin kemarin. Tracking dilanjutkan Selasa ini di lingkungan tempat tinggal masing-masing. ‘’Antisipasi perkembangan kasus ini besok tanggal 23 Juni dilaksanakan rapat pertemuan Gugus Tugas kabupaten untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,’’ pungkas mantan Camat Kintamani itu. (kmb40)

Program Pemprov Bali BST-SPP Diterima 1.031 Siswa Sekolah Swasta

Gianyar (Bali Post) Sebanyak 1.031 siswa sekolah swasta di Kabupaten Gianyar sudah menerima Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BSTSPP) dari Pemerintah Provinsi Bali. Bantuan ini pun sudah dirasakan manfaatnya karena memang dapat meringankan beban siswa di tengah pandemi Covid-19. Kadisdik Gianyar I Wayan Sadra mengatakan hal itu, Senin (22/6) kemarin. Menurutnya, pemberian bantuan itu merupakan program Pemrov Bali. Bantuan itu dikhususkan anak-anak sekolah swasta.

Bantuan itu dipercaya dapat membantu perekonomian siswa yang orangtuanya kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. ‘’Bantuan itu diberikan kepada siswa di sekolah swasta, yang orangtuanya kehilangan pekerjaan,’’ katanya.

Dibeberkan, ada seribu lebih siswa sekolah swasta di Kabupaten Gianyar yang menerima bantuan itu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Gianyar, untuk SD swasta ada 9 sekolah yang menerima bantuan BST-SPP ini. Total SD penerima bantuan itu sebanyak 287 siswa. Untuk SMP swasta ada 16 sekolah yang menerima

Kadisdik Gianyar I Wayan Sadra BST-SPP, jumlahnya sebanyak 744 siswa. Sehingga total keseluruhan ada 1.031 siswa penerima BST-SPP di Kabu-

paten Gianyar.

Setiap siswa SD swasta menerima Rp 150 ribu per bulan.

Untuk siswa SMP menerima

Rp 200 ribu per bulan. Bantuan ini diterima selama tiga bulan yakni Maret, April dan Mei. ‘’Bantuan ini ditransfer langsung ke setiap sekolah swasta,’’ katanya.

Bantuan itu diperuntukkan membayar SPP siswa di sekolah swasta. Diakui, nilai pembayaran SPP di masingmasing sekolah swasta berbeda.

Rata-ratanya antara Rp 70 ribu hingga Rp 100 ribu lebih. ‘’Bila ada yang melebihi ya… itu dikembalikan ke orangtua siswa,’’ katanya.

Kadisdik Gianyar menyampaikan apresiasi tinggi atas bantuan yang diberikan Pemrov Bali itu. Bantuan itu diyakini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. ‘’Tentu kami apresiasi sekali program Gubernur Bali,’’ katanya.

Pihaknya kini kembali berkoordinasi dengan Pemprov Bali, agar bantuan yang hanya berlaku selama tiga bulan itu, dapat diperpanjang. Apalagi dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan masyarakat. ‘’Kami berharap bantuan ini dilanjutkan kepada anak-anak siswa di sekolah swasta. Sampai situasi bisa betul-betul normal,’’ harapnya. (kk)

Hasil Tes Swab Telat, Penanganan Pasien Tersendat Komisi III DPRD Klungkung memanggil Dinas Kesehatan Klungkung, mempertanyakan sejumlah hal terkait penanganan Covid-19, Senin (22/6) kemarin. Sejumlah persoalan mengemuka dalam rapat koordinasi tersebut di Ruang Sabha Mandala Gedung DPRD Klungkung. Salah satunya hasil tes swab kerap telat keluar. Hal itu membuat pasien tertahan lama di Ruang Isolasi RSUD Klungkung. Lalu bagaimanakah solusi penyelesaian masalah itu?

AWALNYA anggota dewan Wayan Widiana sempat menyoroti proses penanganan Covid-19 di lapangan.

Menurutnya, proses rapid test dinilai berjalan kurang efektif.

Karena itu, pelaksanaan penanganan Covid-19 bagi pedagang Pasar Umum Galiran itu sebaiknya langsung dilakukan tes swab. Alasannya, di sana sudah menjadi cluster dengan tingkat penyebaran cukup tinggi di Klungkung. ‘’Sebaiknya langsung lakukan tes swab, agar lebih efektif,’’ kata politisi Gerindra ini.

Kepala Dinas Kesehatan Klungkung dr. Ni Made Adi Swapatni menyampaikan proses penanganan Covid-19 sudah ada tahapannya. Sejauh ini tes swab juga sudah semakin agresif lewat dukungan penuh Provinsi Bali. Hanya yang jadi kendala, hasil swab belakangan ini cukup lama keluar. Terlebih situasi sekarang ini proses tracking dilakukan agresif di seluruh Bali. Itu mengakibatkan proses swab lebih tinggi, dan hasilnya pun harus keluar bertahap. ‘’Itu jadi kendala penan-

ganan pasien di rumah sakit.

Setiap pasien harus menjalani dua kali swab dengan hasil negatif. Setelah itu, baru boleh dipulangkan,’’ kata Kadiskes.

Pasien positif Covid-19 belakangan ini terus bertambah, sedangkan keberadaan ruang isolasi RSUD Klungkung terbatas. Jika penanganan menjadi lebih cepat lewat dukungan hasil swab maka pasien yang datang dengan pasien yang dipulangkan jadi relatif lebih seimbang. Apalagi, sekarang seluruh pedagang di Pasar Umum Galiran harus dilakukan tes swab. Total ada 1.500 pedagang. Ini jelas memakan waktu lama. Biayanya pasti akan membengkak, sehingga kembali dilakukan sesuai prosedur. Di-rapid test lebih dulu, kalau reaktif baru dilakukan tes swab. Hasil swab itu dikirim ke Lab RSUP Sanglah, salah satu rumah sakit yang disiapkan Pem-

prov Bali, dari tiga RS yang memiliki lab untuk mengecek hasil swab. ‘’Sekarang ini dari seluruh Bali melakukan tes swab, jadinya banyak peserta akibatnya lama menunggu. Karena itu, proses di labnya harus dilakukan bertahap. Saya dengar untuk mempercepat proses ini, sudah ditambah dua RS lagi,’’ tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung menegaskan, melihat tren perkembangan penyebaran Covid-19 ini terus meningkat, minta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 jangan kendur. Proses edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaannya. Sebagai langkah strategis, Dinas Kesehatan diminta selalu menyiapkan sarana yang dibutuhkan.

Seperti alat rapid test maupun tes swab. (gik)

Selasa Kliwon, 23 Juni 2020

Semarak HUT Ke-380 Kota Amlapura Digelar secara Virtual MENYONGSONG new normal di tengah pandemi Covid-19, perayaan Hari Jadi ke380 Kota Amlapura tahun 2020 tetap digelar. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya.

Semarak HUT Kota Amlapura tahun ini dilaksanakan Pemkab Karangasem secara virtual.

Masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian acara dari rumah.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengungkapkan, momen tahunan ini dipercaya dapat memberikan rasa optimis kepada masyarakat. Tetap beraktivitas tetapi dengan mengikuti standar protokol kesehatan, menuju new normal. Hal itu sesuai arahan pemerintah pusat. ‘’Menuju new normal, aktivitas harus dijalankan dengan protokol kesehatan secara ketat. Penting untuk mencegah transmisi lokal. Jangan sampai muncul cluster baru penyebaran Co-

vid-19,’’ ujarnya di sela acara yang dipusatkan di Wantilan Nawa Satya, Senin (22/6) kemarin.

Bupati Mas Sumatri mengatakan, perayaan Hari Jadi Kota Amlapura kali ini benarbenar dalam suasana sangat sederhana. Namun, tidak mengurangi rasa khidmat mensyukuri hari jadi tersebut. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karangasem memilih fokus dalam penanganan dampak penularan Covid-19 di Kabupaten Karangasem.

Kendati digelar sederhana, Mas Sumatri mengajak semua masyarakat memetik hikmah peringatan Hari Jadi Kota Amlapura. ‘’Pertama, kita memetik keteladanan para leluhur kita yang melahirkan Kota Amlapura dengan semangat kepeloporan dan kepemimpinan tanpa pamerih. Kedua, kita dapat belajar dari sejarah bersatunya raja dengan rakyat

HUT KE-380 KOTA AMLAPURA - Perayaan HUT ke-380 Kota Amlapura yang dilaksanakan secara sederhana.

Perayaan dipusatkan di Wantilan Nawa Satya, Senin (22/6) kemarin. dalam memecahkan persoalan kemasyarakatan,’’ jelasnya.

Saat ini, kata Bupati perempuan pertama ini, mengharapan adanya keteladanan secara nyata dari seluruh elemen pimpinan masyarakat pada semua tingkatan, dalam memimpin penanganan pandemi ini. ‘’Mereka yang memiliki

Sopir Buleleng Keberatan Tarif ’’Rapid Test’’ Capai Rp 350.000 Singaraja (Bali Post) Sekitar 10 orang perwakilan sopir mendatangi gedung DPRD Buleleng, Senin (22/6) kemarin.

Kepada anggota dewan, mereka mengadukan kebijakan pemerintah terkait biaya rapid test berkisar antara Rp 300.000 sampai Rp 350.000. Rapid test itu harus dilakukan agar dapat Surat Keterangan Bebas Covid-19.

Pantauan Bali Post di gedung dewan, sebelum sopir itu datang ke gedung dewan, mereka kumpul di kawasan Terminal Bongkar Muat Barang Jalan Ahmad Yani Barat, Singaraja. Mereka kemudian menuju gedung dewan dan diterima Ketua Dewan Gede Supriatna bersama Wakil Ketua Ni Made Putri Nareni, dan anggota dewan Nyoman Gede Wandira Adi serta Ketut Ngurah Arya.

Koordinator sopir Kadek Bagiarta mengatakan, sebelum ada kebijakan pungutan tarif rapid test, pihaknya cukup mengeluarkan uang Rp 40.000 sebagai biaya administrasi sudah bisa mendapatkan surat keterangan bebas virus Corona. Namun belakangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan pungutan biaya rapid test itu bervariasi. Khusus di Kabupaten Buleleng tarifnya Rp 350.000.

Atas kebijakan ini, Bagiarta yang sehari-hari menjadi sopir ekspedisi ini mengaku keberatan. Alasannya, biaya rapid test sebesar itu tidak sebanding dengan penghasilannya yang rata-rata hanya mendapat uang persentase Rp 120 per hari. Selain itu, karena masa berlaku surat bebas virus Corona itu hanya tujuh hari, sehingga satu kali perjalanan ke luar Bali lebih satu minggu, uang persenan yang diperolehnya itu pastinya tidak cukup membayar tarif rapid test yang diwajibkan pemerintah. ‘’Tarifnya beda-beda tergantung rumah sakitnya.

kelebihan harta atau materi dapat berbagi materi dengan yang kekurangan. Mereka yang punya kelebihan kemampuan intelektual dapat memberikan usul saran kepada seluruh pemangku kebijakan. Sebagian besar rakyat Karangasem dapat berpartisipasi dengan tetap komit dan taat pada stan-

dar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah,’’ pinta Mas Sumatri.

Bupati Mas Sumatri mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Karangasem bersyukur atas kerja sama dengan rakyat Karangasem. Sejauh ini dampak Covid-19 di Kabupaten Karangasem relatif paling rendah di seluruh Bali. Sesuai data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karangasem, per tanggal 21 Juni 2020 itu, kasus positif Covid-19 di Karangasem hanya tersisa delapan orang. Saat ini sedang dalam perawatan. ‘’Angka ini paling rendah dari sembilan kabupaten/kota di seluruh Bali,’’ pungkasnya.

Ketua Umum Panitia Peringatan Hari Jadi Kota Amlapura, Pj. Sekda I Gede Darmawa, menerangkan tema peringatan Hari Jadi ke-380 Kota Amlapura diambil dari salah satu di antara lima nilai

The Spirit of Bali. Jika tahun 2018 mengusung tema ‘’Tri Hita Karana’’, kemudian tahun 2019 temanya ‘’Manyama Braya’’, tersisa tiga nilai dari The Spirit of Bali adalah ‘’Desa Kala Patra’’, ‘’Segara Gunung’’ dan ‘’Satyam Siwam Sundaram’’. Sesuai hasil rapat Panitia Peringatan Hari Jadi Kota Amlapura tahun ini disepakati ‘’Segara Gunung’’. ‘’Tema ‘Segara Gunung’ ini kita maknai sebagai Poros Penyucian Bhuana Sekala dan Niskala. Dunia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19,’’ terang Gede Darmawa saat diwawancarai secara live oleh pemandu acara Ade Kamelia Dewi.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Karangasem Gede Darmawa juga menjelaskan, Pemkab Karangasem telah mengeluarkan beberapa kebijakan menghadapi pandemi

Covid-19. Di antaranya karantina PMI, bekerja sama dengan PHRI Kabupaten Karangasem untuk penyediaan tempat karantina. Dari data sampai tanggal 21 Juni 2020, jumlah PMI yang sudah dikarantina sebanyak 924 orang. ‘’Mari kita berdoa bersama semoga wabah Covid-19 cepat berlalu.

Semoga di usia ke-380 ini, Kota Amlapura lebih berkembang dalam berbagai sektor, sehingga bisa bersaing dengan kota-kota maju lainnya di Indonesia,’’ harapnya.

Perayaan Hari Jadi Kota Amlapura hanya dihad iri Forkopimda Kabupaten Karangasem.D isiarkan virtual (live) melalui Fanspage (halaman) facebook Humas Karangasem, Youtube Pemkab Karangasem, Tweeter @karangasemkab serta menggandeng media partner @infokarangasem_id dan @preginabalii. (ad223)

Dua Warga Amerika Tersesat di Hutan Selumbung Manggis

Amlapura (Bali Post) Dua warga negara asal Amerika yakni Roland dan Ridge tersesat di hutan Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Minggu (21/6) malam. Keduanya tersesat setelah mempergunakan peta berbasis online berupa google map sebagai petunjuk arah ketika wisatawan asing itu pulang dari Amed melewati Candidasa menuju ke Desa Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Bali Post/kmb38

DATANGI DEWAN - Perwakilan sopir mendatangi DPRD Buleleng, menuntut keringanan tarif rapid test Covid-19.

Keluhan itu muncul karena pemerintah menghentikan subsisi biaya rapid test mulai 18 Juni 2020 lalu.

Bagaimanapun pengenaan biaya itu sangat memberatkan.

Apalagi satu kali rapid test ini berlaku tujuh hari. Jadi uang persenan itu habis untuk rapid test,’’ katanya.

Atas kondisi sulit itu, Bagiarta mendesak DPRD Buleleng memperjuangkan agar pemerintah memberikan keringanan biaya rapid test Covid-19.

Dia berharap pemerintah daerah bisa meniru kebijakan di Pemkab Jembrana yang mengenakan biaya administrasinya hanya Rp 15.000. Dan biaya rapid test-nya gratis. ‘’Kami minta ada perhatian pemerintah. Kalau bisa seperti di Jembrana. Hanya membayar Rp 15.000. Atau seperti dulu dikenakan biaya Rp 40.000 saja. Kalau segitu kami tidak mengeluh. Tetapi sekarang terlalu memberatkan. Jadi kami menuntut agar biaya rapid test itu diringankan,’’ harap Bagiarta seraya diiyakan temannya yang mengancam akan kembali mengadu ke dewan dengan jumlah lebih banyak jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Ketua Dewan Gede Supriatna mengatakan, pengenaan biaya rapid test untuk perjalanan yang sifatnya mandiri berlaku mulai 18 Juni 2020. Menyusul kebijakan itu, pihaknya prihatin karena para sopir logistik dan sopir angkutan itu terpaksa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk rapid test Covid-19. Atas kondisi yang memprihatinkan itu, Supriatna berjanji mendiskusikan dengan pemerintah daerah termasuk ke Provinsi Bali guna mencari jalan keluarnya. Sehingga ada kebijakan yang bisa meringankan beban para sopir logistik atau angkutan penumpang itu.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, pemerintah masih mengkaji terkait teknis dan nilai tarif rapid test untuk pelaku perjalanan mandiri ke luar daerah. Salah satu upaya yang dilakukan rapid test itu dilaksanakn di RSUD Buleleng.

Penetapan tarifnya berdasarkan peraturan bupati (perbup). (kmb38)

Pemerintah Pusat akan Realisasikan BLT Dana Desa Tahap II Setelah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap pertama direalisasikan. Pemerintah pusat sekarang berancang-ancang membagikan bantuan sama yakni BLT tahap kedua. Bantuan ini dikucurkan untuk meringankan kebutuhan keluarga bagi warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).

Hanya, penduduk yang ‘’disasar’’ sampai saat ini belum ditetapkan pemerintah pusat. Lalu bagaimanakah skema pembagian BLT tahap kedua itu?

SEKRETARIS Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, Senin (22/6) kemarin, dari koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemerintah kembali akan menggulirkan BLT Dana Desa tahap kedua. Menyusul informasi itu, pihaknya sudah menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersurat ke pemerintah pusat. Alasannya, untuk mendapatkan kejelasan informasi teknis terutama penduduk yang ‘’disasar’’ dari BLT Dana Desa tahap kedua itu. ‘’Benar kita dapat kabar kalau ada pembagian BLT Dana Desa tahap kedua. PMD sudah bersurat guna memastikan secara teknis pembayaran bantuan kepada warga terdampak Covid-19 itu,’’ jelasnya.

Di sisi lain, Suyasa mengaku pemerintah daerah sejauh ini belum melakukan persiapan untuk merealisasikan BLT Dana Desa tahap kedua itu. Ini karena penduduk yang menjadi sasaran itu belum ditetapkan, apakah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mendapat bantuan tahap pertama (meliputi April, Mei dan Juni 2020 - red), atau diberikan kepada KPM yang belum mendapat bantuan akibat pandemi Covid-19. Kalau penduduk yang disasar adalah KPM yang belum menerima bantuan, maka akan ada pendataan yang dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi (verivali) data.

Tahapan ini dilakukan dari tingkat desa/

kelurahan melalui forum musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel). ‘’Jadi kami belum tahu apakah KPM yang sudah dapat di tahap pertama atau KPM lain. Kalau yang belum maka prosesnya akan dilakukan melalui musdes dan muskel,’’ jelasnya.

Perkembangan Kasus Dalam dua hari berturut-turut perkembangan kasus virus Corona di Buleleng menunjukkan kondisi landai. Buktinya, Minggu (21/6) dan Senin (22/6) gugus tugas tidak menemukan adanya penambahan kasus baru. Hingga kemarin, pasien yang terkonfirmasi positif virus Corona di daerah ini sebanyak 89 orang. Sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh juga masih sama dengan sehari sebelumnya yaitu 79 orang.

Menyusul kondisi ini, gugus tugas semakin yakin kalau perkembangan virus Corona di Bali Utara itu mulai landai. Gugus tugas mengajak semua warga agar tetap meningkatkan disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dengan perilaku disiplin tinggi, gugus tugas yakin kalau penyebaran Covid-19 dapat diakhiri. Warga akan diajak pada perilaku kehidupan era baru. ‘’Mari kita tetap jaga disiplin. Jalankan protap kesehatan. Dengan cara pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun dari air mengalir, serta lakukan PHBS, sehingga virus Corona bisa kita atasi. Kemudian kita memasuki kehidupan Bali era baru,’’ pinta Suyasa. (mud)

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Basarnas Karangasem I Gusti Ngurah Eka Widnyana, Senin (22/6) kemarin mengungkapkan, sebelum tersesat di hutan, kedua bule itu sempat mengunjungi Amed, Kecamatan Abang. Setelah menikmati panorama pantai dan laut di Amed, kedua wisatawan asing itu memutuskan kembali ke Desa Pererenan Kecamatan Mengwi, Badung. ‘’Agar perjalanannya lancar, keduanya memakai petunjuk jalan google map menuju Kabupaten Badung via Candidasa. Mereka berangkat sekitar

pukul 17.00 Wita. Namun, dalam perjalanan peta tersebut mengarahkannya ke Desa Selumbung. Praktis bule itu mengikuti petunjuk jalan. Kemudian, mereka memasuki hutan hingga membuat keduanya bingung dan tersesat,’’ ucapnya.

Ngurah Eka menambahkan, karena tersesat keduanya berupaya mencari jalan keluar dari hutan. Akan tetapi, karena medan yamg dilalui turunan dan licin, akhirnya Roland dan Ridge memutuskan turun dari motor dan mereka kemudian memilih berjalan kaki. ‘’Keduanya berupaya mencari rumah

penduduk yang ada di dekat lokasi. Kebetulan teman korban ada yang tinggal di Pererenan itu masih bisa dihubungi via telepon,’’ tambah Ngurah Eka Widnyana.

Kedua korban meminta bantuan agar temannya, Bela, itu mencarikan pertolongan ke Basarnas Bali. Setelah itu,

provinsi menggerakkan tim dari Pos SAR Karangasem.

Selanjutnya menyisir hutan melalui medan perbukitan hutan Bukit Catu. ‘’Petugas akhirnya berhasil menemukan keduanya sekitar pukul 23.30 Wita. Saat ditemukan kondisi mereka baik-baik saja,’’ katanya. (kmb41)

Amlapura (Bali Post) BPJS mengeluarkan kebijakan spesial untuk meringankan beban pembayaran iuran bagi peserta BPJS. Kebijakan super praktis itu ditawarkan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dengan kebijakan super praktis itu, para peserta bisa turun kelas, walau keikutsertaaan sebagai peserta BPJS itu kurang dari satu tahun. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak, Senin (22/6) kemarin menjelaskan, sebelumnya masyarakat yang menjadi peserta BPJS itu tidak bisa turun kelas, sebelum satu tahun keikutsertaannya

sebagai anggota BPJS. Namun saat ini warga yang hendak turun kelas itu diperbolehkan sebelum satu tahun.

Kebijakan itu diberlakukan untuk memberikan keringanan dalam pembayaran iuran di tengah situasi pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi di masyarakat. ‘’Sebelumnya warga baru bisa naikturun kelas dalam periode satu tahun. Itu pun melalui tahapan kelas satu ke kelas dua. Sama sekali tidak bisa langsung meloncat turun ke kelas tiga.

Tetapi, sekarang diberikan kesempatan turun dua tingkat dari sebelumnya. Maksudnya dari kelas satu bisa turun ke

kelas tiga, jika memang tidak mampu membayar iuaran akibat dampak pandemi Covid-19 ini. Penurunan kelas itu mulai diberlakukan 22 Mei sampai 31 Agustus 2020,’’ ucapnya.Endang Simanjuntak menjelaskan, jika sudah turun kelas dari kelas satu ke kelas dua atau ke kelas tiga, maka jika mereka ingin naik kembali ke kelas satu, maka harus menunggu hingga 12 bulan. ‘’Kalau ingin kembali naik lagi ke kelas satu, maka mereka harus kembali ke peraturan lama yakni 12 bulan. Sebelum 12 bulan tak bisa naik kelas,’’ Jelasnya.

Tak hanya itu, kata Si-

manjuntak, peserta yang menunggak juga mendapatkan keringanan pembayarannya. Simanjuntak mencontohkan, para peserta sebelumnya menunggak Rp 10 juta. Hal itu membuat kartunya bisa nonaktif. Tetapi sekarang BPJS memberikan keringanan dengan cara mencicil pembayaran iuaran tunggakan tersebut. ‘’Sebelumnya kalau nunggak Rp 10 juta kartunya akan langsung nonaktif, tetapi sekarang diberikan keringanan mencicil iuaran selama enam bulan untuk melunasi tunggakan itu, maka setelah dicicil kartunya akan aktif kembali,’’ tegas Simanjuntak. (kmb41)

Bali Post/ist

TERSESAT - Petugas SAR berhasil mengevakuasi dua bule yang tersesat di hutan Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Minggu (21/6) malam.

Keluarkan Kebijakan Super Praktis Peserta BPJS Bisa Turun Kelas

Polisi Intensifkan Penyelidikan

Tunggu Hasil Outopsi Mayat Bayi Terseret Biawak Singaraja (Bali Post) Penyidik Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Buleleng semakin mengintensifkan penyelidikan kasus pembuangan bayi laki-laki di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak. Setelah mengamankan oknum pelajar yang diduga ibu yang melahirkan bayi tersebut, sekarang penyidik menunggu hasil outopsi jenazah bayi itu. Nantinya, hasil outopsi itu menjadi barang bukti, sekaligus dipastikan penyebab kematian sang bayi malang itu.

Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa

akhir pekan lalu mengatakan, sejak polisi menerima laporan masyarakat yang menemukan mayat bayi terseret biawak (alu - red) 7 Juni 2020 lalu itu, ada empat orang saksi sudah dimintai keterangan. Para saksi itu menerangkan memang benar menemukan mayat bayi lakilaki dimangsa biawak. Selain itu, saksi juga menyebutkan kondisi mayat bayi itu masih terlilit tali pusar dan barang bukti lainnya.

Selain memeriksa para saksi itu, Unit Reskrim Poslek Gerokgak berhasil mengamankan seorang perempuan.

Dari pemeriksan sementara, perempuan yang diamankan

itu berstatus pelajar di salah satu SMK dengan inisial FSK (18). Perempuan itu pun diduga kuat telah membuang bayinya sendiri. Namun, apa alasan membuang bayi itu dan siapa ayah sang bayi masih belum terungkap. Satu pengakuan yang sudah dikantongi polisi kalau oknum pelajar FSK itu mengaku dirinya melahirkan bayi itu di dekat lokasi penemuan.

Perwira asal Desa Sepang Kecamatan Busungbiu ini mengatakan, untuk melengkapi bukti pengungkapan motif kasus itu, polisi memerlukan hasil outopsi mayat bayi malang tersebut. ‘’Autopsi itu memperkuat bukti. Nantinya akan diketahui

apakah bayi itu masih bernyawa atau tidak saat dibuang, termasuk umur kelahiran bayi itu.

Semuanya itu nanti hasil visum yang menentukan,’’ katanya.

Saat ini oknum pelajar FSK itu dalam keadaan baik.

Yang bersangkutan mendapat pendampingan psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Buleleng. Ini untuk meminimalkan terjadinya kekhawatiran, ketakutan, dan perasaan bersalah oknum pelajar itu. Tak hanya itu, P2TP2A terkait kasus itu ingin agar oknum pelajar itu tidak mendapat pandangan negatif di masyarakat. (kmb38)

Curi HP ’’Pamedek’’ di Pura Agung Besakih

Adnyana Boneng Dibekuk Polisi

Amlapura (Bali Post) Seorang pemuda, I Nyoman Adnyana alias Boneng (21), harus berurusan dengan pihak kepolisian. Penyebabnya, pemuda asal Banjar Kiduling Kreteg, Desa Besakih, Rendang, Karangasem itu nekat melakukan aksi pencurian handphone (HP) pamedek yang tangkil dan makemit di kawasan Pura Agung Besakih, Sabtu lalu.

Kapolsek Rendang Kompol I Made Sudartawan, Minggu (21/6) mengungkapkan, penangkapan Boneng itu berawal dari laporan I Gusti Ngurah Kade Yudiana (52). Pria asal

Banjar Tengah Kelurahan Mendoyo Dauh Tukad Kecamatan Mendoyo, Jembrana itu mengaku kehilangan HP merek Vivo saat makemit di Pura Pedarman Kaba-Kaba Kawasan Pura Besakih. Menerima laporan itu pihaknya langsung menerjunkan petugas guna melakukan penyelidikan ke sejumlah counter HP yang berada di kawasan Rendang dan wilayah perbatasan Bangli.

Penyelidikan dilakukan petugas dan akhirnya informasi diperoleh dari pemilik counter HP SS I Komang Setiawan di wilayah Desa

Suter, Kintamani. Dia dapat membeli HO Vivo V11 lewat seseorang dari Besakih.

Namun HP yang dimaksud sudah terjual melalui market place. HP itu dibeli seseorang dari Tampaksiring, Gianyar.

Berbekal ciri-ciri fisik orang yang menjual HP itu petugas lantas mendatangi pelaku di rumahnya di Banjar Kiduling Kreteg, Desa Besakih. Saat diintrogasi petugas, Boneng tidak bisa mengelak. Dia mengakui sudah dua kali mencuri HP milik pamedek yang sedang makemit di kawasan Pura Besakih itu. ‘’Dari penyelidikan kita ber-

hasil mengamankan beberapa barang bukti berupa satu buah HP merek OPPO warna silver, uang sisa hasil penjualan HP korban Rp 600.000. Satu buah charger merek OPPO. Tapi, untuk HP milik korban lainnya, Ketut Susila, belum terjual. Karena itu HP tersebut diamankan petugas. ‘’HP milik korban Gusti Kade Yudiana sudah terjual. Sisa uangnya sebesar Rp 600 ribu,’’ kata Kapolsek Made Sudartawan didampingi Kanit Reskrim Iptu I Made Sudihartama. Saat ini pelaku sudah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. (kmb41)

Selasa Kliwon, 23 Juni 2020

Realisasi PAD Bali Didominasi Pajak Kendaraan Bermotor Denpasar (Bali Post) Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali dalam APBD Induk 2020 telah disesuaikan menjadi 75 persen sebagai dampak pandemi Covid-19. Dari sebelumnya dipasang Rp 3,762 triliun lebih diturunkan menjadi Rp 2,847 triliun. Sejauh ini, realisasi PAD masih didominasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). ‘’Realisasi sampai dengan 20 Juni kemarin besarnya Rp 1,594 triliun lebih atau persentasenya 56 persen,’’ ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha, Senin (22/6) kemarin.

Menurut Santha, hampir 82 persen realisasi PAD tersebut

bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor. Memang ada asumsi pertumbuhan ekonomi Bali akan tumbuh negatif atau minus. Terutama pada triwulan III dan IV jika wabah masih terus bergerak, sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Untuk mencapai sisa target yang belum tercapai, pihaknya tetap berupaya mengajak masyarakat berpartisipasi menyelesaikan kewajibannya. ‘’Karena pajak itu, apa pun alasannya tidak ada istilah pajak dihapus sehingga substansi ini perlu dipahami oleh masyarakat,’’ katanya.

Santha menegaskan, pemerintah hanya akan memberikan penghapusan atau pembebasan keringanan atas bunga dan

denda pajak, tetapi pokok pajak tetap wajib harus dibayar.

Itu sebabnya, Pemprov Bali melakukan relaksasi pajak lewat kebijakan pemutihan yang diatur dalam Pergub Nomor 12 Tahun 2020. Kebijakan pemutihan telah dilaksanakan sejak 21 April lalu sampai 28 Agustus mendatang. Berbeda dengan kebijakan pemutihan sebelumnya, kali ini tidak ada target yang dipasang. ‘’Sampai saat ini, realisasi pemutihan kurang lebih 80.000 unit kendaraan dengan jumlah uang kurang lebih Rp 47 miliar lebih,’’ jelasnya.

Upaya berikutnya, lanjut Santha, pendekatan pelayanan kepada masyarakat akan lebih dimaksimalkan. Yakni dengan mulai membuka Gerai Samsat,

termasuk Samsat keliling yang sebelumnya ditutup terkait physical distancing. Namun, para pegawai yang bertugas tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketat. Dengan demikian, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana melihat Pajak Kendaraan khususnya PKB masih bisa diupayakan tercapai 100 persen. Terlebih, Bapenda sudah melakukan berbagai upaya seperti memberi kemudahan bagi masyarakat lewat kebijakan pemutihan.

Selain itu, dibantu pula oleh lembaga keuangan tradisional seperti LPD, sehingga me-

mungkinkan realisasi PKB tercapai sesuai target. ‘’Yang masalah kan BBNKB-1 (bea balik nama untuk kendaraan baru - red). Ini dikaitkan dengan kondisi konsumsi masyarakat,’’ ujarnya.

Menurut Adhi Ardhana, pertumbuhan ekonomi Bali minus pada semua kuartal. Terutama yang paling dalam pada kuartal II saat ini. Pihaknya berharap, konsumsi masyarakat bisa kembali menggeliat pada kuartal III, meskipun pertumbuhan ekonomi akan tetap minus sampai kuartal IV. ‘’Bali itu kapasitasnya membesar. Kita memproyeksikan plus 5 (tumbuh 5 persen - red) sebenarnya. Apabila dari proyeksi itu menjadi minus 7 misalnya, maka ada kapasitas yang mem-

‘’Seperti misalnya di masa survival, pemerintah memberikan tawaran, menandai industri kreatif yang memiliki market yang besar di Bali, sehingga mereka yang memiliki skill yang compatible akan masuk ke sana membuat produk, jasa dan masuk ke dalam pasar yang disediakan, seperti itu

yang menjadi peran pemerintah,’’ ujar Dekan termuda di Unud ini.

Agoes Ganesha Rahyuda menegaskan, Bali memiliki modal untuk dapat bekerja sama secara bergotong royong membangun perekonomian ini. Dalam sebuah sistem inovasi dikenal istilah triple helix, penggabungan atau kerja sama yang terjadi antara pemerintah, akademisi atau institusi

pendidikan, dan dunia usaha atau industri. Kalangan akademisi memberikan hasil-hasil kajian kepada pemerintah, pemerintah membuat regulasi untuk dunia usaha. ‘’Dengan ketiga elemen itu melakukan kerja sama, saya yakin di masa survival ini ekonomi Bali dan ekonomi masyarakat Bali bisa terdongkrak, memiliki daya ungkit yang tidak lagi terfokus pada pariwisata,’’ ujarnya.

Ia meyakini pemerintah memiliki banyak sekali kebijakan yang bagus. Ditegaskan, Gubernur Bali belum lama ini mengatakan saat ini penyangga ekonomi Bali tidak bisa lagi mengandalkan pariwisata saja, tetapi ada kerajinan dan pertanian. ‘’Industri kerajinan kan merupakan salah satu industri kreatif, namun ekonomi kreatif ada banyak poin,’’ ujarnya.

Dalam masa bertahan ini,

katanya, siklus ekonomi dimulai dari puncak atau klimaksnya, penurunannya kemudian resesinya, dan terakhir recovery. Di masa bertahan, masyarakat dan pemerintah harus bisa menyikapinya dengan baik dimulai dari kalangan paling bawah. ‘’Semakin kita bisa survive, semakin cepat kita masuk ke masa recovery, langsung ekspansi, dan lain sebagainya,’’ tegasnya. (kk)

Secara kasat mata, kita jumpai banyak pedagang telur ayam dan buah berjualan di Jalan Prof. Mantra, yang pada waktu pariwisata masih berjaya pemandangan ini tidak dijumpai, atau hasil tomat dan cabai di daerah Songan, Kintamani membusuk karena tidak terserap oleh pasar. Situasi ekonomi yang sangat mencekam ini membuat masyarakat luas terus medambakan dan bertanya, kapan keadaan akan kembali normal? Pertanyaan ini sepertinya sangat wajar karena dalam masa Covid-19 ini mereka mengalami kehidupan yang ‘’tidak normal’’, aktivitas hanya dari rumah dan barangkali setidaknya dalam kebanyakan dari anggota masyarakat mengalami no income,

spending yes.

Tetapi tidak dapat dimungkiri, masih ada yang ragu, khawatir dan menganggap belum waktunya kegiatan pariwisata untuk dibuka kembali. Mereka mengatakan bahwa fakta lapangan masih menunjukkan angka penyebaran Covid-19 masih relatif tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka ini khawatir jika aktivitas masyarakat dibebaskan bisa memunculkan cluster dan pasien baru penderita Covid-19, bahkan pandemi Covid-19 gelombang kedua bisa terjadi. Secara moderat mereka mendorong kiranya relaksasi kehidupan masyarakat agar dilaksanakan bila tingkat paparan Covid-19 sudah tidak bertambah lagi.

Tetapi, lagi-lagi pihak yang mendesak diberlakukannya kenormalan baru, new normal, menyanggah hipotesis ini

dengan mengatakan bahwa terhentinya pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan terus negatif, tingkat kesejahteraan terus menurun, tingkat kemiskinan meningkat dan kelaparan akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Situasi seperti ini dalam pandangan mereka akan menimbulkan bahaya yang lain, yang dapat memicu tekanan sosial dan bahkan dapat mengganggu sektor keamanan yang notabene akan memperkeruh situasi.

Dengan kondisi seperti ini, pembukaan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sepertinya tidak perlu diperdebatkan lagi, tak ada pilihan lain kecuali ekonomi dibiarkan bergerak.

Tentu harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang tertib dan disiplin. Ke-

bijakan membuka kembali aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk ekonomi pariwisata sudah dilakukan di banyak daerah. Pemerintah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Barat yang tingkat penyebaran Covid-19 tergolong tinggi dibanding Bali, sudah memulai langkah transisi menuju penerapan kenormalan baru. Objek wisata Ancol yang merupakan tempat wisata paling besar, ramai dan ternama di Jakarta sudah dibuka. Lalu mengapa harus membiarkan ekonomi pariwisata Bali stagnan?

Dalam konteks dilematis yang berkembang di masyarakat ini, maka negara layak hadir secara bijak, adil dan konsisten. Meski masih merupakan ancang-ancang dibukanya kembali sektor pariwisata, pernyataan Gubernur disambut dengan berbagai persiapan

untuk memulai kegiatan usahanya. Pelaku pariwisata, hotel, restoran atau destinasi pariwisata mulai mempersiapkan diri untuk membuka kembali usahanya. Persiapan pelaksanaan protokol kesehatan hingga bersih-bersih dan persiapan segala peralatan penunjang mulai dilakukan.

Pelaksanaan kebijakan era baru yang konsisten dan tidak setengah hati, khususnya dalam bidang pariwisata, yang merupakan harapan baru dalam membangun ketahahan ekonomi Bali. Kondisi ini akan menjembatani antara upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan mengubah pertumbuhan ekonomi Bali dari negatif menjadi positif kembali.

Tak Bisa Andalkan Pariwisata Semata

Menuju Penerapan Kenormalan Baru

besar tapi daya konsumsinya menurun,’’ papar politisi PDI-P ini.

Hal ini, lanjut Adhi Ardhana, akan memberatkan sektor usaha di Bali. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjaga faktor konsumsi masyarakat. Salah satunya dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memutar perekonomian Bali. Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dicairkan, dan kalau perlu Bali mendapatkan tambahan DAK lagi di APBN Perubahan 2020. Dalam hal ini, infrastruktur dikaitkan dengan program-program padat karya, sehingga uang itu ada di Bali dan berputar di sini. ‘’Kalau bisa ada juga investor yang masuk, baru bisa berputar kembali ekonomi ini,’’ jelasnya. (kk)

I Made Santha

Data Pasien Bersifat Terpadu

‘’Cuma kadang-kadang kan dikutip terlalu cepat, sehingga belum divalidasi sudah dikutip, kan gitu. Kadang-kadang ada overlapping datanya, karena data kemarin sudah dilaporkan, besoknya dilaporkan lagi,’’ paparnya.

Terkait dugaan kebocoran data pasien Covid-19 di Bali, Suarjaya mengaku tidak pernah mengirim data pasien Covid-19 ke pihak mana pun yang tidak prosedural. Data pasien positif Covid-19 di Bali sifatnya terpadu dan hanya dikirim ke pemerintah pusat. Apalagi di media sosial disebutkan bahwa ada 230 ribu data yang bocor dan dijual seharga Rp 2,8 juta.

Sedangkan kasus positif Covid-19 di Pulau Dewata tidak sampai sebanyak itu. ‘’Saya tidak tahu bocornya di mana.

Tujuannya juga untuk apa. Kalau cuma tahu data seseorang, ini ada di alamat ini, untuk apa?

Memang mau diapain datanya,’’ katanya.

Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menegaskan bahwa tidak ada penjualan 230 ribu data pribadi pasien Covid-19 Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada data pasien yang bocor. Kendati demikian, munculnya isu ini di media sosial akan dijadikan sebagai peringatan agar ke depan lebih meningkatkan sistem keamanan data. ‘’Dengan adanya begini, walaupun itu bukan data kita, setidaknya kita akan meningkatkan sistem keamanan kita. Kalau menelusuri itu, nanti kepolisian yang akan menelusuri,’’ ujarnya. (kk)

Penulis, Ketua PHRI BPC Bangli dan Ketua Badan Promosi Daerah Bangli

KEHILANGAN

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Hlg BPKB DK 3354 GO No O 03309 394 O an.Dw Putu Sukadi B.BP.167.06.20.0000219

Hlg BPKB DK 6980 GO NO A876183 9.O an.Gst Ngrah Made Loka B.BP.167.06.20.0000218

HlgBPKBNo.N02854008-ODK4588 AAC AN.Dewa Nyoman Sandya S B.BP.001.06.20.0000215

BIRO JASA Operator produksi dupa diutamakan pernah kerja di home industri pembuatan dupa. Info di WA: 0851 0888 0888 G.15

DIJUAL MOBIL SUZUKI

Dilelang Suzuki SX4 Scross Th 2018 Asbal Hub.089 619 874 461 B.BP.001.06.20.0000216

Anda mau bayar Pajak 0% ada PP 44,jg siap bantu SIUP-TDP-NPWP SPTTahunan,PPNHP081338344155 B.BP.001.06.20.0000131

AGRICULTURE Agriculture organik biodinamik berkebun di Tabanan, Singaraja Gesing, Wanagiri anak muda Bali menuju era Bali era Baru. Info di WA: 0851 0888 0888 G.13

PROPERTY DIJUAL TANAH

Djl Tnh 1 are, 2 are, Dentim-Kerta Langu, aspek Prum.081337141817 B.BP.001.06.20.0000224

Bergerak dan bersama bangkitkan Agricultural Bali bila anda pemilik lahan tidur ingin produktif . Info di WA: 0851 0888 0888 G.14

Print & On Line Radio

HARIAN DENPOST - RADIO GENTA 96,1 FM web: www.denpost.id

denpost.id dan denpost.post

denpost

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat GENTA BALI

gentabalifm

genta bali

JENIS PAKET Bronze Silver Gold

HARIAN DENPOST 1 kolom x 45 mm 1 kolom x 100 mm 1 kolom x 150 mm

RADIO GENTA 12 x siar / bulan 24 x siar / bulan 36 x siar / bulan

PAKET

300.000,- / bulan 400.000,- / bulan 800.000,- / bulan

BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

-

OTOMOTIF FASHION TRAVEL AGEN PROPERTY SALON/SPA FURNITURE HOTEL ASESORIS LIFE STYLE KULINER LOWONGAN

selasa kliwon, 23 juni 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Menunggu Nasib Pariwisata Bali JIKA ditanya kalangan pelaku pariwisata, jelas sekali mereka masih belum sabar alias cenderung tergesa-gesa membuka objek wisata. Semua optimis sektor pariwisata patut segera dibuka. Padahal itu baru koma, belum titik. Jika dibuka siapa yang akan masuk ke objek itu -- khususnya wisatawan asing -- jika kondisi pandemik Covid-19 belum melandai. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster sangat hati-hati mengeluarkan statemen kapan saatnya membuka sektor pariwisata. Jawabannya ‘’Tolong Bersabar’’.

Jika menelisik angka kasus positif Covid-19 di Bali saat ini yang melewati angka seribu lebih menunjukkan bahwa Bali sebenarnya belum nyaman. Apalagi jika melihat kasus di Bandung dan Jakarta ketika objek wisata dibuka, justru menjadi cluster baru pandemik Covid-19. Apalagi kalau dunia sekolah dibuka, akan menimbulkan cluster baru juga.

Kita akui akibat pandemi Corona, sektor pariwisata salah satu yang paling terkena dampaknya. Sektor pariwisata paling terguncang sejak adanya pandemi Covid-19. Penerbangan dibatasi bahkan dilarang, banyak maskapai yang merumahkan karyawannya, hotel pun sepi, tempat wisata ditutup dan pendapatan daerah dari wisata menurun drastis. Juga adanya anjuran untuk di rumah saja membuat pariwisata semakin kehilangan arah.

Bila pandemi ini berakhir dan kita melakoni new normal apa yang akan terjadi? Orang-orang yang sudah bosan di rumah dan ingin liburan tentu tidak akan berpikir panjang untuk membayar tuntas kebosanan mereka selama di rumah.

Jika sektor pariwisata dibuka hal pertama yang akan terjadi adalah lonjakan penerbangan domestik yang tinggi. Apalagi dengan adanya larangan mudik, tentu hal paling pertama yang dilakukan adalah pulang ke kampung halaman. Langkah paling cepat untuk sampai ke kampung halaman dengan transportasi udara. Untuk penerbangan internasional mungkin belum ada pergerakan berarti setelah pandemi. Karena mungkin masih ada pembatasan pergerakan wisatawan asing, baik dari Indonesia maupun negara-negara tetangga lainnya. Kemungkinan pemerintah masih membatasi pergerakan internasional untuk menghindari gelombang pandemi lanjutan.

Di sisi lain justru kondisi ini merupakan ancaman baru bagi masyarakat kebanyakan. Lagi pula banyak yang pesimistis jika new normal pariwisata dibuka, dalam waktu lama belum akan mendapatkan pasar yang jelas. Alasannya, kebanyakan orang yang dulu mapan ekonomi keluarganya, berpikir seribu kali untuk berwisata. Mereka jelas lebih dulu melakukan konsolidasi keuangan dan ekonomi keluarga terlebih dahulu, baru mereka mencanangkan keuangan untuk berwisata. Demikian juga wisata convention, dalam kondisi usaha terpuruk, tak mungkin mereka mengirimkan duta atas nama perusahaan.

Pendeknya, semua dalam kondisi terpuruk, perlu waktu lama untuk memulihkan sektor pariwisata. Makanya krama Bali jangan terlalu kaku mempertahankan pariwisata sebagai sektor andalan. Bila perlu semua sektor dijadikan andalan keluarga dan masyarakat Bali.

Nah, ini patut menjadi pertimbangan yang matang dan bijaksana. Pejabat di Bali mestinya jujur dengan kondisi riil di Bali, jika memang belum memungkinkan kita perlu bersabar.

Pemimpin bersabar, rakyat pasti mau bersabar.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Mohon Prioritaskan Keselamatan Rakyat Dua pemikiran terkait perlu membuka sektor pariwisata dengan standar yang ketat dan pemikiran agar Bali memastikan dulu kenyamanan warganya dalam suasana pandemi Covid-19 terus menguat. Artinya, ada banyak pihak yang tak sabar ingin membangun ekonomi Bali dengan membuka sektor pariwisata. Padahal, ketika krama Bali membutuhkan bantuan dan dukungan kebutuhan pangan, banyak pemilik hotel tak terdengar suaranya. Setelah bertahun-tahun menikmati keuntungan investasi, mereka juga banyak yang tak rela menyisihkan pendapatannya saat Bali ‘’memanggil’’ para pemilik hotel, terlebih berkelas internasional. Saya sebagai krama Bali berharap Bali benar-benar melakukan pendekatan yang riil dalam menjaga kesehatan warganya. Masyarakat kecil jelas akan lebih rentan terpapar jika Bali dibuka untuk kepentingan ekonomi. Mudah-mudahan semua pihak bisa kompromi dan mencari jalan terbaik selamatkan masyarakat Bali, bukan tergesa-gesa membangun ekonomi. Jikapun harus digulirkan bersamaan agar standarnya jelas dan terukur.

Selama ini tingkat kepatuhan terhadap protokoler kesehatan juga tak memuaskan. Kerumunan masih dengan mudah kita jumpai bahkan lalu lintas di Bali tetap ramai. Mohon selamatkan rakyat.

I Wayan Arsana Gianyar, Bali

POJOK

Cegah penularan Covid-19, pastikan mampu menjaga jarak.

- Pastikan juga jaga diri. *** Pemprov Bali nyatakan tak ada kebocoran data pasien Covid-19.

- Fokus jaga kesehatan rakyat. *** Bali dapat tambahan Dana Insentif Daerah Rp 5 miliar.

- Apresiasi berbasis kinerja.

Grafis : Putu Suarsana/Bali Post

Transparansi Anggaran Penanganan Covid-19 KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya kembali menegaskan pernyataan Gubernur Wayan Koster tentang biaya rapid test yang tidak murah.

Disampaikannya, per hari diperlukan anggaran miliaran rupiah untuk melaksanakan rapid test bagi ribuan orang, yang tidak saja bagi pelaku perjalanan tetapi juga rapid test massal di suatu cluster hingga pasien di rumah sakit dan tempat karantina. Perhitungan biaya itulah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Bali untuk tidak lagi menggratiskan rapid test bagi awak kendaraan logistik yang hendak masuk Bali. Terkait pernyataan ini, netizen menyampaikan beragam komentar di akun Facebook @balipost. Pada intinya netizen meminta pemerintah menggunakan uang rakyat dengan baik dan transparan. Penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga diingatkan bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana yang dirasakan dampaknya di seluruh dunia. Berapa pun diperlukan, pemerintah harus siap mengeluarkan dana penanggulangan bencana karena ini untuk kepentingan masyarakat luas. Asalkan transparan, masyarakat pasti mendukung. Boleh saja pemerintah berupaya seefisien mungkin melaksanakan rapid test. Tetapi, perlu dipikirkan pula kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang makin sulit. Masyarakat sendiri sudah cukup banyak berkorban di masa pandemi Covid-19. Jadi, harus ada pemilahan yang benar-benar akurat mengenai mana yang perlu mendapat fasilitasi pemerintah dan yang harus melaksanakan rapid test mandiri. Berikut komentar sejumlah netizen.

Ady Jaya Kusuma Kalau tahu mahal, kenapa harus tes? Sakit berobat, minum vitamin, istirahat. Imbau saja, enggak dah keluar uang, simpel.

Gus Putra Data belum jelas sudah dipublikasi, sayang niat baik akhirnya jadi bahan ketawaan masyarakat. Rinci dengan baik, bila perlu kasih nomor pasien 1, 2, 3, dst, dengan transparan.

Dewa Danendra Bagi yang melanggar aturan semasa Covid agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, apalagi yang na-

manya korupsi uang rakyat, sementara rakyat msih banyak menjerit di sana sini. Kasihani rakyat, jangan hamburkan uang rakyat.

CoMank Kira-kira kalau Rp 1 miliar dibelikan beras, berapa kampil dapatnya?

IB PutraJaya Transparan saja bekerja akan lebih gampang dan hitung-hitungan hasilnya bukan lagi berkisaran atau kira-kira, namun pasti.

Ariex Koetoehpoenggoel Jangan sampai ‘’kunyit dadi kucit’’,

pak.

Wayan Widiarta Mau habis berapapun, toh itu uang rakyat. Kok malah repot.

Suyasa Pusing saya, kok gitu manajemennya.

Muliastra Djelantik Saya rakyat tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus Covid di Bali, tapi saya berharap, mengimbau pemda transparan mengenai dana atau anggaran untuk Covid-19. Bila perlu bapak mengundang

KPK untuk mengawasi masalah dana Covid. Saya tidak ingin gubernur pilihan rakyat dikira yang bukan-bukan.

Anom Batugangga Cukup dengan istirahat yang cukup, vitamin, olahraga, tidak akan bisa virus masuk ke tubuh. Kalau terus begini kondisinya, kita makan apa?

Made Widana Bukannya yang datang lewat bandara kan diharuskan bawa hasil swab atau rapid test mandiri. Mandiri kan bayar sendiri bukan pemerintah yang bayarin.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Yeh Gangga Optimalkan Potensi Wisata Pantai Kabupaten Tabanan memiliki sejumlah pantai yang tidak kalah indahnya dengan pantai lainnya di Bali. Bahkan banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun asing. Sayangnya, potensi yang ada tersebut sama sekali belum dioptimalkan. Selama ini warga hanya mengandalkan tiket masuk objek wisata. Padahal banyak yang bisa dikembangkan, seperti pantai di wilayah Desa Adat Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan.

M

emiliki Pantai Yeh Gangga dengan panorama yang indah dan terkenal dengan lobsternya, Desa Adat Yeh Gangga terus berupaya melakukan pembenahan dan mengembangkan wisata air lainnya seperti ‘’majukungan tradisional’’ dan sepeda air.

Di mana sebelum pandemi Corona atau Covid-19, wisata ini diburu masyarakat terutama saat akhir pekan. Hal ini tentu saja sejalan dengan program Gubernur Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Peran desa adat dalam memajukan potensi yang dimiliki diharapkan bisa membangun semangat dan perekonomian warga setempat.

Bendesa Adat Yeh Gangga I Ketut Dolio mengatakan, didukung dua banjar yakni Banjar Yeh Gangga Kangin dan Banjar Yeh G a n g g a Kawan dengan total krama adat sebanyak 356 KK yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan pertanian, pihaknya t e r u s

berupaya mengembangkan potensi wisata yang ada, khususnya saat ini pengembangan pantai di bagian barat untuk aktivitas surfing. Selain surfing, kini desa adat setempat juga mencoba menggaet tamu yang memiliki hobi kuliner.

Apalagi kini kawasan pantai sudah banyak ditata dan disediakan tempat kuliner. ‘’Yeh Gangga terkenal akan hasil ikan lautnya terutama lobster. Kami ingin mengembangkan wisata kuliner, tentunya dengan melibatkan krama adat. Saat ini saja sudah ada warung desa adat sebanyak lima unit dengan menyuguhkan beragam kuliner berbahan dasar ikan laut yang ada di lokasi pantai,’’ terangnya, Senin (22/6) kemarin. Di samping itu, lanjut Ketut Dolio, untuk menarik perhatian wisatawan, pada hari-hari tertentu juga digelar pagelaran Kecak di pantai setiap hari Minggu, yang juga justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Secara ekonomi tentu saja diharapkan bisa meningkatkan pendapatan desa adat dan warganya sendiri. ‘’Karena ada Covid-19, sementara kegiatan pentas Kecak di pantai

Bali Post/ist

TARI KECAK - Pementasan tari Kecak tiap hari Minggu di Pantai Yeh Gangga sebelum pandemi Covid-19. dihentikan sementara,’’ ucapnya. Meski demikian, pihaknya bersama warga tidak patah semangat dalam berkesenian.

Contohnya saja, rindu bisa tampil berkesenian, sejumlah warga bersama Bendesa Adat Yeh Gangga juga belum lama

’’Yeh Gangga terkenal akan hasil ikan lautnya terutama lobster. Kami ingin mengembangkan wisata kuliner, tentunya dengan melibatkan krama adat. Saat ini saja sudah ada warung desa adat sebanyak lima unit dengan menyuguhkan beragam kuliner berbahan dasar ikan laut yang ada di lokasi pantai.’’

I Ketut Dolio

ini pernah melakukan terobosan unik saat bertugas di Posko Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19.

Mereka kompak mengenakan pakaian sekaa Kecak.

Ada juga yang mengenakan pakaian Rahwana, Anoman dan Sangut menggunakan masker. Sembari pentas, mereka memberikan edukasi kepada warga terkait dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ‘’Konsep kami ke depan adalah bagaimana satu potensi ini (potensi keindahan pantai - red) memiliki banyak hiburan yang berkaitan dan saling mendukung,’’ pungkasnya. (bit)