Edisi 23 Agustus 2010 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

SENIN PON, 23 AGUSTUS 2010

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

pendapat yang dilakukan Bali Post secara acak terhadap sejumlah responden di seluruh kabupaten di Bali, menguatkan prediksi bahwa bansos sarat muatan politis pengelolanya. Buktinya, ketika diajukan pertanyaan; menurut Anda, apakah pencairan bansos selama ini didomplengi kepentingan politis pengelolanya? Dominan responden menjawab ya. Ada 62,9 responden beralasan, kisruh tentang pengelolaan bansos di DPRD Bali cukup mewakili hal ini. Jangankan masyarakat, kalangan DPRD pun ada yang mencakmencak ketika bansosnya tak

kunjung cair. Selain itu, proses pencairan bansos pun tergantung kedekatan relasi antara pemohon dan pemberi rekomendasi. Selebihnya 19,3 persen responden mengaku bansos tak terkait kepentingan politis. Alasannya, setiap kelompok masyarakat berhak mengajukan permohonan ini sepanjang didukung proposal yang jelas. Verifikasi pencairan bansos pun tak ditentukan oleh partai politik. Banyak kelompok masyarakat yang tak menjadi bagian dari kepentingan politik anggota Dewan juga direkomendasikan menerima bansos, namun

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Bansos Didominasi Kepentingan Politik BANTUAN sosial (bansos) belakangan memicu polemik di DPRD Bali dan di sejumlah kabupaten di Bali. Ada dugaan pencairan bansos mengacu pada kepentingan personal dan kelompok politik. Pencairan bansos pun diduga penuh dengan nuansa politis mengingat masyarakat yang tidak menjadi bagian kepentingan politik kelompok tertentu sulit mendapatkan bansos. Pencairan bansos pun dituding tak merata. Pandangan ini ternyata tak jauh berbeda dengan hasil jajak pendapat Bali Post terkait pengelolaan dana bansos. Jajak

20 HALAMAN NOMOR 7 TAHUN KE 63

jumlahnya berbeda. Selebihnya ada 17,8 responden yang mengaku tak mau tahu dengan urusan bansos. Responden kelompok ini menilai bansos adalah bentuk bantuan kepada masyarakat yang tak perlu dipermasalahkan. Sementara terhadap pertanyaan; menurut Anda apakah pos dana bansos yang diperebutkan masyarakat dengan cara mengajukan proposal bisa menekan terjadinya penyimpangan pengelolaan bansos? Dominan responden; 62,7 persen mengaku yakin. Hal.19 Terjadi Pemalsuan

JAJAK PENDAPAT Menurut Anda, apakah pencairan dan pengalokasian dana bansos oleh DPRD termasuk eksekutif sudah memperhatikan kepentingan krama Bali secara adil dan merata?

Sudah Tidak tahu Tidak

18,6

21,2

60,2

N=350 grafis/dewiryawan

Anggota Kopassus Dibunuh Dikubur di Rumah Tersangka Sukoharjo (Bali Post) Kopda Santoso, anggota Kopassus Grup Dua Kandang Menjangan di Kartasura, dibunuh tersangka Yulianto, dua minggu lalu. Mayatnya dikubur di rumah tersangka yang juga dikenal sebagai dukun tersebut sekitar dua minggu lalu dan Minggu (22/8) kemarin baru berhasil dievakuasi.

SOLUSI Kader Demokrat Jangan Emosi

Bali Post/ant

Cikeas (Bali Post) Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua kader Partai Demokrat untuk bersabar dan tetap tenang, meski sering menerima ‘’serangan’’ atau kritikan dari pihak lain. Yudhoyono mengatakan hal itu ketika memberikan pengarahan dalam buka puasa bersama Partai Demokrat di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu (22/8) petang kemarin. Menurut Yudhoyono, banyak serangan politis diarahkan kepada Partai Demokrat dan kepada dirinya selaku presiden. Meski demikian, Yudhoyono mengimbau semua kader untuk bersabar dan tidak terbawa emosi. ‘’Kalau emosi ketemu emosi hasilnya bentrok,’’ katanya. Kader Partai Demokrat, katanya, harus tetap bertindak secara rasional, sehingga bisa mencari solusi atas segala masalah yang dihadapi bangsa. Para kader juga diharapkan menggunakan bahasa yang baik, terkontrol, dan terukur, dalam menyikapi segala situasi. Menurut Yudhoyono, Partai Demokrat masih memiliki tugas berat, yaitu mendukung jalannya pemerintahan hingga 2014. ‘’Partai Demokrat terus ikut menyukseskan apa yang ingin dicapai sampai 2014,’’ kata Yudhoyono. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta kader Partai Demokrat untuk mengendalikan diri untuk tidak memberikan pernyataan yang sulit dipahami. Hal.19 Kurang Dipahami

SIAGA BANK - Sejumlah anggota Unit Tangkal Samapta Polrestabes Surabaya lengkap dengan senjata laras panjang siaga di shelter ATM salah satu bank di Surabaya, Minggu (22/8) kemarin. Polrestabes Surabaya melakukan penyiagaan di setiap objek vital dan fasilitas umum dengan metode pengamanan tertutup dan terbuka, tak terkecuali hari libur.

Grasi Syaukani, Strategi Alihkan Pembebasan Pohan Jakarta (Bali Post) ‘’Obral diskon’’ masa hukuman melalui remisi dan grasi bagi koruptor, dinilai hanya strategi pengalihan isu yang dilakukan pemerintah terhadap Aulia Pohan yang bebas bersyarat setelah mendapat remisi. ‘’Saya khawatir pemberian grasi pada Syaukani ada motif tertentu jika dikaitkan dengan pemberian remisi pada orang terdekat istana. Jangan-jangan ini politik mengalihkan isu,’’

kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz, Minggu (22/8) kemarin. Kecurigaan Donald karena pemberian grasi terhadap Syaukani dinilai telah menabrak ketentuan yang berlaku. Pasalnya, Mensekneg Sudi Silalahi menyatakan Syaukani telah mengajukan dua kali grasi, tetapi selalu ditolak Presiden. Menurutnya, ketika Syaukani mengajukan pertama kali grasi tahun

2008, ditolak. ‘’Aturannya baru bisa mengajukan setelah dua tahun kemudian, yaitu tahun ini. Sekarang sudah dikabulkan dan berbarengan dengan Aulia Pohan, orang dekat istana,’’ papar Donald. Karena itu, ICW mencatat seharusnya Aulia Pohan belum waktunya mendapatkan hak itu karena seharusnya menunggu dulu grasi ketiga yang diajukan Syaukani. Pemberian ini mencurigakan

dan menimbulkan kejanggalan dalam prosesnya. Donald mengaku strategi pengalihan isu pemerintah tersebut ternyata berhasil karena ternyata masyarakat lebih merespons pemberian grasi kepada Syaukani ketimbang pembebasan bersyarat Aulia Pohan. ‘’Padahal, pemberian ini mencurigakan dan menimbulkan kejanggalan dalam prosesnya,’’ ujarnya. Hal.19 Memberi Remisi

KEBAKARAN Seorang warga berusaha memadamkan kobaran api yang melalap rumah penduduk di Kelurahan Kunjungmae, Makassar, Minggu (22/8) kemarin. Sedikitnya 80 rumah warga termasuk satu masjid hangus terbakar. Kebekaran diduga arus pendek listrik yang mengakibatkan sekitar 80 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Bali Post/ant

Bali Post/ant

BUKA PUASA - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi salam kepada sejumlah pengurus dan keluarga besar partai saat buka puasa di Cikeas, Minggu (22/8) kemarin.

KABUPATEN

4

SATU keluarga asal Desa Baluk, Negara terpaksa dirawat intensif di UGD RSU Negara, Sabtu sore (21/8) lalu. I Komang Suardana (30), warga Banjar Anyar Desa Baluk, bersama istri dan dua anaknya dibawa keluarga dan rekannya ke RSU Negara lantaran keracunan oli.

OLAH RAGA

12

BEK Prancis William Gallas meninggalkan Arsenal dan memilih rival sekotanya, Tottenham Hotspur, sebagai klub terbarunya. Gagalnya negosiasi dengan the Gunners, dimanfaatkan Spurs untuk segera menggaet bek berpengalaman itu. Tim asuhan Harry Redknapp itu ditinggalkan sejumlah beknya yang cedera.

Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo AKBP Suharyono mengatakan, kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan merupakan kriminal murni. Tersangkanya Yulianto (38), warga di Kragilan, RT 02/ RW XV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Adapun motif pembunuhannya, karena tersangka ingin memiliki barang-

barang korban. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa dua telepon seluler, uang senilai Rp 1,3 juta, dan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah kesatuannya melakukan investigasi, menyusul menghilangnya salah satu anggotanya dan juga hasil laporan dari pihak keluarga korban. Hal.19 Amankan Tersangka

Pembangkit Nuklir Iran Segera Operasi Bushehr Iran, Minggu (22/8) kemarin, mulai mengisi bahan bakar reaktor nuklir pertamanya di tengah penentangan negara-negara utama Barat yang mengkhawatirkan tujuan program nuklirnya itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan tidak ada ‘’risiko proliferasi’ dari PLTN buatan Rusia itu. Kubu Barat terus mempersoalkan proyek nuklir negara Islam Iran ini untuk melakukan pengayaan uranium yang ditentang empat sanksi PBB karena khawatir Teheran mengembangkan senjata nuklir. Setelah sempat ditunda selama tiga setengah dasawarsa, para ahli Iran akhirnya memuat bahan bakar atom asal Rusia di bawah pengawasan tim PBB ke reaktor nuklirnya yang terletak di kota pelabuhan Bushehr itu. ‘’Sekalipun ada tekanan, sanksi, dan kesulitan yang dipaksakan negara-negara Barat, kita kini menyaksikan kegiatan nuklir damai Iran lewat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr,’’ kata Kepala Atom Iran Ali Akbar Salehi. Di Washington, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Darby Holladay mengatakan, reaktor nuklir senilai satu miliar dolar AS itu menegaskan bahwa Iran tidak membutuhkan kemampuan pengayaan sendiri kalau niatnya benar-benar untuk perdamaian. ‘’Kami mengakui reaktor nuklir di Bushehr itu dirancang untuk mendukung penyediaan kebutuhan listrik sipil dan kami tidak melihatnya sebagai risiko penyebaran nuklir,’’ kata Holladay. Hal.19 Hari Agung

Terancam Hukuman Mati

SBY Perlu Selamatkan Ratusan WNI di Malaysia Bogor (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mestinya segera bertemu dengan PM Malaysia Najib Razak untuk menyelamatkan 345 WNI yang kini terancam hukuman mati di Malaysia. ‘’Apalagi sebagiannya merupakan tenaga kerja Indonesia yang berjuang mencari penghidupan di Malaysia, sehingga kasus ini memerlukan perhatian maupun keprihatinan yang besar dari Presiden SBY,’’ kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, Minggu (22/8) kemarin. Kandidat doktor dari Universitas Indonesia ini mengatakan, belum adanya sikap langsung dari Presiden SBY atas persoalan yang amat mengganggu itu justru dirasakan aneh sekaligus mengundang pertanyaan serius dari

pihak mana pun, termasuk masyarakat internasional. Indonesia akan dipandang sebagai negara yang kurang peduli terhadap warga negaranya di luar negeri. ‘’Secara diplomatik pemerintah Indonesia harus gigih memperjuangkan pembelaan terhadap nasib warga negaranya, lebih lagi menyangkut ratusan orang yang sedang terancam hukuman mati,’’ ujar Syahganda. Panitia Bersama Guru besar hukum antarbangsa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan Indonesia perlu membentuk ‘’panitia bersama’’ dengan Malaysia untuk menentukan letak akurat koordinat penangkapan kapal nelayan. Hikmahanto dalam siaran persnya pada Minggu kemarin

mengatakan, upaya itu merupakan tindak lanjut penyelesaian atas kejadian tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yang dibawa ke Johor dan dimintai keterangan oleh Polisi Bahari Malaysia. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak seharusnya puas dengan pengembalian tiga petugas itu, memulangkan tujuh nelayan ke Malaysia, serta mengirim nota protes ke negeri jiran tersebut. Guru besar itu mengatakan bahwa pemerintah juga tidak bisa bergantung pada putaran perundingan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia sebagai penyelesaian, mengingat penentuan batas wilayah Indonesia dan Malaysia tidak mudah dicapai. Hal.19 Tindak Lanjut

Bali Post/ant

DEPORTASI TKI - Para TKI bermasalah yang dipulangkan dari penjara di Johor, Malaysia menunggu pendataan setiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Kepri, Sabtu (21/8).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.