Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SENIN PAING, 24 JANUARI 2011
Pengemban Pengamal Pancasila
Polisi Harus Jengah yang gagal menjaga Bali, termasuk melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya. Pandangan ini disarikan dari hasil jajak pendapat yang digelar Pusat Data Bali Post selama sepekan terakhir di seluruh Bali. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 70 persen responden menilai Polda Bali harus melakukan evaluasi total atas kinerjanya. Polda dinilai tak profesional dalam menjaga Bali. Maraknya kasus perampokan dan gagalnya jajaran Polda Bali melakukan pengungkapan kasus, layak di-
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Jajak Pendapat
BALI makin tak aman. Pandangan ini makin sering dilontarkan publik seiring dengan makin maraknya kasus perampokan di Bali. Kasus-kasus peramapokan yang berskala besar banyak yang gagal diungkap jajaran Polda Bali. Fakta ini membuat publik mempertanyakan kinerja jajaran Polda Bali. Bahkan dominan responden menilai, Polda Bali tak profesional dalam memetakan dan melakukan strategi pengamanan terhadap Bali. Selebihnya ada yang meminta agar Kapolda segera mengganti pejabat
20 HALAMAN NOMOR 160 TAHUN KE 63
jadikan bukti bahwa kinerja Polda Bali perlu dievaluasi. Akumulasi pendapat responden ini diolah dari jawaban ketika diajukan pertanyaan; Menurut Anda, apakah maraknya perampokan di Bali merupakan akibat dari tidak profesionalnya jajaran kepolisian di Polda Bali dalam menjaga Bali? Selaian, yang menyatakan tak profesional, ada 13 persen yang menilai maraknya perampokan yang gagal diungkap jajaran Polda Bali tidak terkait dengan profesionalisme Polri.
Menurut Anda, apakah maraknya perampokan di Bali membuktikan kinerja kepolisian dalam menjaga Bali tidak profesional? Ya
70% 13%
Tidak
17%
Tidak Tahu Fakta ini merupakan ekses dari makin kompleksnya pengamanan atas Bali dan makin tinginya jurang kemiskinan dengan si kaya. Banyak faktor yang memungkinkan terjadinya tindak kriminal, bukan hanya kinerja polisi. Hal.19 Rasa Aman
N=450 grafis/dewiryawan
JALAN JEBOL Warga menyaksikan banjir lahar dingin aliran Kali Putih yang menerjang jalan raya Magelang-Yogyakarta di Dusun Gempol, Jumoyo, Magelang, Jateng, Minggu (23/1) kemarin. Banjir lahar dingin yang kembali terjadi akibat hujan deras tersebut menyebabkan Jalan raya Magelang-Yogyakarta kembali ditutup total karena jalan ambrol dan dikhawatirkan putus total. Saat ini jalan tergerus selebar 9 meter dengan panjang 40 meter.
FAKTA Gempa Guncang Bengkulu Bengkulu (Bali Post) Gempa berkekuatan 5,5 skala richter, Minggu (23/1) kemarin, pukul 16.05 WIB, mengguncang Bengkulu dan sekitanya, sehingga warga berhamburan ke luar rumah. Belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyebutkan, gempa tersebut berada 4.25 Lintang Selatan dan 102.17 Bujur Timur, namun tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa 52 kilometer barat daya Bengkulu dan kedalamannya sekitar 101 kilometer. Pasien Berhamburan Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu berhamburan dibawa keluarganya keluar ruangan, akibat diguncang gempa. “Kami terpaksa memboyong keluarga yang sedang dirawat pada ruang gawat darurat akibat kecelakaan bermotor ke luar ruangan,” kata seorang keluarga pasien. Hal.19 Jalani Perawatan
GUNUNG BROMO
Bali Post/ant
Ungkap Rekayasa Kasus Antasari
Kasus Gayus
HAM 27 Pegawai Imigrasi Komnas Perlu Bentuk TPF Dinonaktifkan Bandung (Bali Post) Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyatakan ada 27 orang pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah dinonaktifkan terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan. “Bukan 16 lagi, tetapi ada 27 orang pegawai dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang sudah ditarik terkait kasus Gayus,” kata Patrialis Akbar, Minggu (23/1) kemarin.
Bali Post/ant
ABU VULKANIK - Kawah Gunung Bromo menyemburkan abu vulkanik dengan ketinggian hingga 800 meter, saat letusan minor dengan amplitudo maksimum hingga 40 milimeter dengan durasi waktu antara 25 hingga 395 detik, disaksikan dari Desa Cemoro Lawang Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Sabtu (22/ 1) sore. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung, masih mempertahankan status Gunung Bromo pada level siaga dengan zona larangan untuk dimasuki tetap pada dua kilometer dari kawah Gunung Bromo.
KABUPATEN
4
BERULANG-ULANG pos KTP menjadi sorotan namun ternyata tidak membuat para oknum petugas di pemeriksaan surat-surat itu jera melakukan pungutan liar (pungli). Aksi pungli itu kembali terjadi pada Sabtu (22/1) siang lalu kepada salah satu penduduk pendatang (duktang) yang KTP-nya mati.
OLAHRAGA
11
TAUFIK Hidayat gagal menyumbangkan gelar bagi Indonesia. Di final Malaysia Terbuka, Taufik ditundukkan andalan tuan rumah Lee Chong Wei. Sementara Cina kebagian empat gelar lainnya.
Bali Post/dok
Patrialis Akbar
Patrialis menyatakan dinonaktifkannya 27 pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas kasus mafia hukum dan pajak saat ini. “Saya tegaskan di sini pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyelesaikan masalah mafia pajak dan hukum, salah satu buktinya 27 pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi itu,” ujar Patrialis. Ia menambahkan polisi juga sudah mencopot beberapa anggotanya, Kejaksaan Agung sedang siapkan tuntutan baru, Menteri Keuangan sudah melakukan penggantian pejabat eselon satu terkait kasus Gayus itu. Senada dengan Patrialis Akbar, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Hatta Rajasa, menyatakan adanya 12 Instruksi Presiden terkait
dengan kasus mafia hukum dan mafia pajak oleh Gayus HP Tambunan, merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam mengentaskan kasus tersebut. Ia menjelaskan salah satu instruksi tersebut, Presiden SBY menginstruksikan kepada Kepolisian RI, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM, untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan. Dikatakannya, adanya upaya untuk melakukan pembuktian terbalik dalam penanganan kasus Gayus Tambunan merupakan langkah lainnya dari pemerintah yang luar biasa. “Jadi, saya kira semua pihak tidak perlu ragu dalam hal ini karena sudah ada sistem yang bekerja untuk menjalankan instruksi presiden,” kata Hatta. (ant)
Anak Winasa Berharap Ayahnya Ditahan di Jembrana SUASANA di depan rutan Polda Bali, Minggu (23/1) kemarin, terlibat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Puluhan pembesuk terlihat antre dan duduk-duduk di kursi penjaga dan di bawah tower. Warga itu ternyata kebanyakan membesuk mantan Bupati Jembrana Prof. I Gede Winasa. Keluarga besar Winasa seperti empat putra-putrinya datang menjenguk ayahnya. Namun, istri Winasa, Ratna Ani Lestari, hingga kemarin sore, belum terlihat. Pantauan Bali Post, para pembesuk datang mulai pukul 08.00 wita. Karena keterbatasan ruangan dan tempat pembesuk, mereka terpaksa di-
minta antre oleh petugas piket jaga tahanan. Empat anak Winasa datang mengunjungi ayahnya. Mereka: Gede Ngurah Patriana Krisna, Kadek Danendra Pramarta Krisna alias Dimas, Ni Komang Ayu Marina Krisna, dan Ni Ketut Ayu Dena Wintari Krisna. Tak hanya itu, salah satu anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat DPRD Jembrana, Nyoman Rasmini, juga tampak membesuk Winasa. Namun, Rasmini cuma beberapa menit saja ketemu sama mantan penguasa Jembrana dua periode ini. Salah satu putra Winasa, Dimas sempat berbicang-bin-
cang dengan wartawan ketika duduk di depan pintu rutan. Dimas mengatakan, kondisi ayahnya cukup baik. Namun, masih mengalami batuk-batuk. Dimas juga membawakan sesuatu untuk ayahnya yakni sebuah tabloid otomotif. Dimas yang notaris di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) ini, berharap ayahnya bisa ditahan di Jembrana. Harapan itu dimaksudkan supaya menjenguk ayahnya lebih dekat dan juga terjaga. ‘’Bukan masalah biayanya. Uang bisa dicari. Saya lebih mengutamakan untuk menjaga Bapak. Kasihan bapak, tidak ada yang menunggui,’’ ujarnya. (jay)
Jakarta (Bali Post) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dugaan rekayasa dalam kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. “Sebab dalam jumpa persnya, Gayus Tambunan mengungkapkan bahwa Polri tidak berani memeriksa jaksa Cirus Sinaga karena takut rekayasa kasus Antasari terbongkar,” ujar Koordinator IPW Neta S. Pane, Minggu (23/1) kemarin. Jika pengakuan Gayus itu benar, menurut Pane, berarti telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan kemerdekaan pada mantan Ketua KPK yang kini telah berstatus narapidana itu. “Apabila rekayasa itu benar, Antasari harus bebas demi hukum,” tegasnya. Untuk itu, Komnas HAM harus segera memanggil Gayus, Cirus Sinaga, Susno Duadji, mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Kombes Iwan, dan mantan Kapolda Metro Jaya Wahono serta pejabat Polri lainnya yang terlibat dalam kasus Antasari Azhar. Sebelumnya, Gayus menyatakan bahwa kasusnya telah dipolitisasi dan dibelokkan. Padahal, menurut Gayus, kasus yang menjeratnya bisa digunakan untuk mengungkap kasus mafia hukum yang diduga melibatkan jaksa Cirus Sinaga. Hal.19 Perkara Antasari