terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 237 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
jumat kliwon, 24 april 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
Pantau Penjual Masker Dadakan
Seluruh Pantai di Canggu Ditutup
Satpol PP Kota Denpasar memantau penjual masker dadakan. Pasalnya, banyak di antara mereka tidak memperhatikan aturan. Misalnya, menjual masker di badan jalan.
Seluruh kawasan pantai di wilayah Desa Adat Canggu sudah ditutup untuk umum sejak Maret lalu. Guna memastikan tak ada penerobos, desa adat dan aparat kelurahan setempat memasang blokade di semua pintu masuk pantai. BADUNG | HAL. 3
DENPASAR | HAL. 2
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Penggunaan Dana Diminta Tidak Tumpang Tindih Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa dinas sampai desa adat telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Agar tidak sampai terjadi tumpang tindih, penganggaran semua komponen ini harus disinergikan. TABANAN | HAL. 4
Realokasi Anggaran Rp 756 Miliar untuk Penanganan Kesehatan, Dampak Ekonomi dan JPS
KETERANGAN PERS - Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Tjokokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Sekda Dewa Made Indra saat memberikan keterangan pers, di Jayasabha, Kamis (23/4) kemarin.
Masyarakat Diminta Tetap Berdoa SECARA niskala, umat Hindu telah melakukan berbagai upacara untuk memohon agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Umat Hindu di Bali juga telah melaksanakan upacara Paneduh Jagat yang dipusatkan di Pura Panataran Agung Besakih. Upacara yang dilaksanakan hanya sewaktu-waktu jika ada kejadian bencana, penyakit maupun gering agung ini dilaksanakan hingga ke jenjang rumah tangga. Bahkan, setelah upacara dilaksanakan, sejumlah desa adat di Bali menggelar Sipeng desa adat. Di mana, krama desa adat bersangkutan dilarang keluar rumah guna memutus penyebaran Covid-19. Mari kita tetap di rumah dan berdoa. Ketua PHDI Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. mengatakan, upacara Paneduh Jagat merupakan suatu usaha umat Hindu di Bali untuk menangkal dan memutus wabah pandemi Covid-19 secara niskala. Hal. 7 Gelar ’’Sipeng’’
OPINI
Fenomena Kebutuhan Uang Kertas Oleh : M. Setyawan Santoso BARU-BARU ini terjadi fenomena berbeda di mana kebutuhan uang kertas di masyarakat Bali yang selama setahun ini menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi pada Maret 2020 ini kembali meningkat. Perubahan jumlah uang kertas di masyarakat tergantung pada perilaku masyarakat yang ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dalam memegang uang kertas (cash). Jika masyarakat memerlukan banyak uang kertas, maka ia akan melakukan penarikan dananya dari bank. Sebaliknya jika masyarakat merasa kurang perlu memegang uang kertas, maka ia akan melakukan penyetoran ke bank. Demi memenuhi kebutuhan nasabahnya, bank akan melakukan penyesuaian dengan melakukan penarikan dan penyetoran dananya kepada Bank Indonesia. Jadi, jika kebutuhan masyarakat akan uang kertas bertambah, Bank Indonesia akan menerima setoran uang kertas lebih sedikit dari bank dibandingkan dengan jumlah uang kertas yang ditarik oleh bank (net outflow) dan demikian pula sebaliknya. Hal. 7 Penggunaan Sistem Pembayaran
PEMPROV Bali telah melakukan realokasi anggaran pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 756 miliar. Selanjutnya, hasil realokasi anggaran tersebut digunakan untuk tiga kelompok penanganan kegiatan pandemi Covid-19. Yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). ‘’Kebijakan ini telah dikirim kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 April 2020,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan pers di Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/4) kemarin. Menurut Koster, realokasi anggaran itu bersumber dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bantuan Keuangan Khusus, dan Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp 19 miliar, Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) sebesar Rp 687 miliar, dan Pembiayaan (Penyertaan Modal) sebesar Rp 50 miliar. Selanjutnya dibagi untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 275 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 220 miliar, dan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp 261 miliar. ‘’Kebijakan penanganan kesehatan Covid-19 terdiri dari dua skema,’’ imbuhnya. Skema pertama, lanjut Koster, penanganan kesehatan berbasis desa adat dengan anggaran Rp 75 miliar yang terdiri dari dua
’’Kebijakan ini telah dikirim kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 April 2020.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
paket. Paket pertama adalah kegiatan secara niskala dan Paket kedua berupa kegiatan secara sekala. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satgas Gotong Royong di desa adat bersinergi dengan relawan desa. Skema kedua, yakni penanganan kesehatan oleh Gugus Tugas Provinsi Bali dengan anggaran sebesar Rp 200 miliar yang terdiri dari lima paket. Meliputi, pelayanan di RS PTN Unud, RSUP Sanglah, dan RS Bali Mandara. Pengadaan peralatan kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), rapid test kit, masker, sarung tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain, termasuk bantuan kabupaten/kota, penyediaan tempat karantina di hotel dan
tempat lain bagi tenaga medis, pekerja migran Indonesia (PMI)/ anak buah kapal (ABK), dan tenaga pendukung lainnya, termasuk bantuan kabupaten/kota, bantuan insentif bagi tenaga medis, serta dukungan kegiatan operasional Gugus Tugas
Provinsi. ‘’Terkait penanganan dampak ekonomi, pagu anggaran Rp 220 miliar digunakan untuk penanganan atau penyelamatan kegiatan usaha akibat dampak Covid-19 terhadap dunia usaha yang meliputi tiga skema,’’ jelasnya. Koster menambahkan, skema pertama ditujukan untuk kelompok usaha informal yang terdiri dari dua paket. Hal. 7 Penanganan Dampak
PERBANKAN DUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
Denpasar (Bali Post) Pandemi Covid-19 menjadi ancaman serius bagi semua sektor. Potensi terjadi penumpukan angka pengangguran dan stagnasi ekonomi akan berdampak pula terhadap distribusi pangan termasuk stoknya di kemudian hari. Kondisi ini mesti menjadi atensi bersama termasuk sektor perbangkan. ‘’Di tengah pandemi Covid-19, perbankan tetap menyalurkan kredit. Hanya lebih selektif terutama untuk sektor pangan, kesehatan termasuk perdagangan. Langkah selektif pun dilakukan dengan prinsip sangat hati-hati dengan memperhatikan kesehatan usaha para calon debiturnya,’’ jelas Direktur Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Kamis (23/4) kemarin. Menurut Sudharma, BPD Bali memberikan atensi dalam usaha yang mengarah pada menjaga stabilitas distribusi bahan pangan. Bahkan, model ini telah diterapkan di daerah lain dengan menguatkan gudang pangan. ‘’Kredit tetap kami buka sepanjang persyaratan terpenuhi dan lolos kajian. Kami sangat selektif dalam hal ini,’’ jelasnya. Ia menambahkan, BPD Bali juga berkomitmen mengamankan tetap bergeraknya usaha di sektor–sektor strategis yang bertahan pada kondisi pandemi saat ini. Kepedulian terhadap inilah yang harus diapresiasi bersama dengan semangat gotong royong. ‘’Permohonan kredit sektor pangan, perdagangan, kesehatan (apotek) masih tinggi permintaan. Namun, realisasinya lebih selektif dengan memperhatikan kondisi usaha debiturnya. KUR juga sama, sesuai peraturan Men-
teri Perekonomian tentang itu. Semua tetap jalan. Cuma kita tetap lakukan seleksi,’’ ujarnya. Pemberian kredit yang lebih selektif, katanya, tidak terkait dengan likuiditas bank. Likuiditas terjaga karena sebagai lembaga perbankan likuiditas yang menjadi fokus pertama. Di Bali tidak ada konglomerat, sehingga menyebabkan banyak perusahaan di Bali kesulitan di tengah pandemi Covid-19 ini. Bahkan perusahaan yang sebelum ada Covid-19, skala usahanya cukup besar di Bali karena pariwisata maju, juga mengalami kesulitan saat ini. Berbeda dengan kondisi ekonomi di luar Bali seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera yang memiliki tambang, pertanian yang maju, di tengah pandemi tetap bisa hidup karena sektor tersebut menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Yan Jimmy Hendrik Simarmata mengatakan, dengan diterapkannya physical distancing, maka dibutuhkan waktu tambahan dalam proses perkreditan. Hal. 7 Menjaga Likuiditas Bank
’’Kredit tetap kami buka sepanjang persyaratan terpenuhi dan lolos kajian. Kami sangat selektif dalam hal ini. Sektor pangan, kesehatan dan perdagangan tetap mendapat prioritas.’’ I Nyoman Sudharma Dirut BPD Bali
Berharap Relaksasi Kredit LPD LEMBAGA Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan lembaga keuangan milik masing-masing desa adat di Bali diharapkan mampu berperan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Selain memberikan bantuan langsung kepada krama desa adat, LPD juga diharapkan bisa memberikan semacam relaksasi kredit bagi peminjam. Meskipun secara hukum LPD tidak tunduk dengan UU LKM, paling tidak LPD harus mengindahkan instruksi Presiden. Mengingat debitur LPD adalah warga desa adat sendiri. Ketua BKS LPD Provinsi Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. mengaku belum semua LPD di Bali bisa memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak Covid-19. Sebab, kondisi keuangan LPD berbeda-beda. Namun, beberapa dari 1.435 LPD yang ada sudah melakukannya secara bertahap. Apalagi, Perda LPD sangat jelas mengamanatkan, bahwa sebesar 5% keuntungan bersih LPD
dapat digunakan untuk dana sosial. Hal itu sudah berjalan sejak berdirinya LPD di masing-masing desa adat. Di samping juga, sebesar 20% keuntungannya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. ‘’Sebetulnya amanat Perda LPD sudah jelas, bahwa dari laba yang diraih per tahun, 5 persen dialokasikan untuk dana sosial. Artinya, seka-
rang kita hanya membangkitkan dan mengefektifkan lagi di tengah pandemi Covid-19 ini. Karena dari dulu LPD sudah melakukan hal itu, terutama untuk membantu krama desa adat, baik kepada anak disabilitas, anak yatim-piatu, dan lansia yang disesuaikan dengan keberadaan masingmasing LPD,’’ ujar Cendikiawan. Hal. 7 Menjaga Kewajiban
’’Diharapkan seluruh pengurus LPD yang ada di desa adat agar berkoordinasi dengan Satgas Gotong Royong Penanggulangan Covid-19 Desa Adat bersamasama membantu krama desa adat untuk mendapatkan hak-haknya.’’ Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. Ketua BKS LPD Provinsi Bali