Edisi Rabu 24 Juni 2020 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 284 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu umanis, 24 juni 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Polres Gelar ‘’Rapid Test’’ Massal

Kebijakan Objek Wisata Ikuti Imbauan Gubernur Bali

Klungkung Lakukan ‘’Tracking’’ Agresif

Polres Badung menggelar rapid test massal, Selasa (23/6) kemarin. Sebanyak 500 personel Polres dan jajarannya, anggota Bhayangkari Badung dan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut di Puspem Badung.

Saat ini Jembrana masih menerapkan penutupan kegiatan pariwisata maupun objek wisata sesuai dengan instruksi Gubernur Bali. Namun, Dinas Pariwisata juga tengah mempersiapkan untuk prosedur pelaksanaan pariwisata memasuki new normal. JEMBRANA | HAL. 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Klungkung gencar melakukan tracking. Proses yang agresif membuat aktivitas rapid test meningkat, untuk menjaring masyarakat yang dicurigai terpapar.

BADUNG | HAL. 3

KLUNGKUNG | HAL. 5

’’Bung Karno dan Bali’’

Mengaktualisasikan Ajaran Trisakti Lewat Pentas Seni Virtual ”Melalui pergelaran virtual ini, saya berharap seluruh krama Bali, khususnya generasi penerus, semakin menjiwai ajaran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa.” Wayan Koster Gubernur Bali

Bali Post/ist

VIRTUAL - Salah satu komunitas seni yang tampil pada Pentas Seni Virtual serangkaian Bulan Bung Karno Tahun 2020, Minggu (21/6) lalu.

OPINI

Ruang Publik Era Baru Oleh Agung Kresna EUFORIA normal baru (new normal) menyeruak di tengah kehidupan keseharian masyarakat, seakan melupakan virus Corona atau Covid-19 yang masih bebas berkeliaran di tengah masyarakat dalam diri OTG (orang tanpa gejala). Tinggal di rumah saja selama sekitar tiga bulan pada masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagai mengekang kebebasan kehidupan umum masyarakat. Sehingga ketika ada wacana era new normal (hidup normal baru), masyarakat bagai kuda yang dilepas dari kandang. Ajakan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memasuki masa normal baru berdamai dengan Covid-19 sempat membuat beberapa pihak terkesiap akibat pemahaman yang berbeda-beda. Di satu pihak menganggap bahwa kita harus mengalah dengan keberadaan Covid-19 yang belum jelas kapan akan menghilang. Sementara pihak lain beranggapan bahwa kita harus segera bangkit secara bertahap dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Peningkatan produktivitas memang harus dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan guna menghentikan penyebaran Covid-19. Situasi pandemi ini harus disiasati agar kehidupan keseharian kita dapat berjalan normal dalam pola tatanan kehidupan yang baru. Kerangka hidup baru yang produktif, namun aman dari pandemi Covid-19. Jika selama ini kita ‘’sembunyi’’ dengan stay at home, work from home, dan pray at home, maka kini saatnya kita ‘’tampil’’ dengan kehidupan normal yang baru dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang ada, hingga pandemi Covid-19 benarbenar menghilang dari lingkungan kehidupan kita. Kembali produktif dengan tetap menjaga physical/social distancing serta menghindari kerumunan dan selalu menggunakan masker. Menjalani kegiatan sehari-hari dengan tata laksana hidup yang bersih dan sehat, rutin dan rajin mencuci tangan dengan sabun, menghindari mengusap mata, hidung dan mulut. Menjaga imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi cukup, serta selalu berolahraga guna menjaga stamina. Semua dalam tatanan keseimbangan kehidupan keseharian masyarakat. Hal. 7 Kerangka Pola Hidup Baru

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SELASA, 23 Juni 2020 IGAG Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp

50.000

Rp 50.000 Rp 58.705.000 Rp 58.755.000

Denpasar (Bali Post) Pentas seni virtual serangkaian Bulan Bung Karno Tahun 2020 telah sukses digelar, Minggu (21/6) lalu. Acara yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bekerja sama dengan 10 komunitas seni ini memanfaatkan kanal media sosial youtube Pemprov Bali dan Disbud Provinsi Bali. Tak disangka, tayangan perdana bertepatan dengan peringatan 50 tahun wafatnya Presiden Pertama RI Ir. Soekarno ini disambut antusias ratusan penonton. ‘’Masyarakat atau netizen menyambut kegiatan tersebut dengan antusiasme tinggi, bahkan tidak sedikit yang melontarkan komentar positif,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam siaran pers Pemprov Bali, Senin

(22/6) malam. Artinya, lanjut Koster, pergelaran virtual bertajuk ‘’Bung Karno dan Bali’’ tersebut diterima oleh masyarakat. ‘’Melalui pergelaran virtual ini, saya berharap seluruh krama Bali, khususnya generasi penerus, semakin menjiwai ajaran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa,’’ tegasnya. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Wayan ‘’Kun’’ Adnyana menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh komunitas dan tim pendukung yang terlibat. Terlebih, mereka sepenuhnya tampil dengan sukarela dan penuh suka cita untuk merayakan semangat Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno dengan tanpa biaya. Hal. 7 Padukan Pentas Teater

Benny Susianto Pamitan Denpasar (Bali Post) Masa tugas Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. sebagai Pangdam IX/Udayana telah usai. Ia berpamitan dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Senin (22/6). Pertemuan keduanya kental dengan nuansa persahabatan. Menurut Gubernur Koster, Kodam IX/Udayana selama dipimpin Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. telah menjalin kerja sama dan mendukung program pembangunan Pemprov Bali. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas hal tersebut. Kendati sudah tidak bertugas lagi di Pulau Dewata, jalinan silaturahmi

dan sumbangan pemikiran dari Mayjen TNI Benny Susianto tetap diharapkan. Tentunya demi kemajuan pembangunan seperti yang selama ini selalu dilakukan saat menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana. ‘’Semoga Pak Benny bisa lebih sukses di tempat tugas baru. Walau sudah tidak di Bali, kita tetap jalin komunikasi. Saya berharap tetap ada sumbangan pemikiran yang sekiranya dapat mendukung program yang sedang kami laksanakan di Bali, agar Bali bisa lebih maju. Jangan lupain Bali,’’ ujarnya. Hal. 7 Mengemban Tugas Baru

Bali Post/ist

BERPAMITAN - Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. saat berpamitan dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Senin (22/6).

Penerapan Protokol Kesehatan Wajib Terukur

Denpasar (Bali Post) Penanganan Covid-19 bukan hanya soal menurunkan angka penularan karena transmisi lokal saja. Namun, pemerintah juga wajib bisa mengukur penerapan protokol kesehatan berikut dengan motivasi masyarakat. Hal ini menjadi sesuatu yang penting sebelum membuka sektor pariwisata.

‘’Kita harus berbicara terukur terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan harus bisa diukur seberapa motivasi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Senin (22/6). Menurut Adhi Ardhana, esensi dunia pariwisata adalah take and give untuk menjaga nilai mata uang. Suatu negara tidak hanya mengirim warganya untuk berwisata, tetapi juga menerima wisatawan dari negara lain. Mereka pasti akan berhitung wisatawan dari negara mana saja yang bisa masuk ke negaranya. Begitu juga akan mengirim warganya untuk

berkunjung ke negara lain yang sudah membuka akses masuk. ‘’Negara lain akan dilihat. Kalau bisa masuk, lebih baik warganya diizinkan ke sana, yang lain diblok,’’ jelasnya. Menurut Adhi Ardhana, negara lain seperti Singapura masih akan menutup diri selama 2020. Padahal, Singapura cukup strategis di Asia Tenggara karena merupakan hub penerbangan. Australia memang sudah akan membuka akses pada Oktober, namun kedatangan wisatawan negeri kanguru itu juga sangat tergantung dari upaya Bali menangani Covid-19 secara terukur dalam tiga bulan ke depan (Juli-September - red). ‘’Harus ada kajian epidemiologis. Memang kita sudah menanjak, apa yang harus kita lakukan,’’ imbuhnya. Adhi Ardhana menambahkan, hasil survei memang menunjukkan bahwa Bali adalah destinasi yang paling ingin dikunjungi oleh wisatawan mancanegara seperti Jerman, Australia dan Belanda. Namun, ia mengingatkan hasil

survei itu barulah ‘’keinginan’’. Dalam hal ini, pemerintahnya belum mengizinkan warganya untuk berkunjung. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia juga belum memastikan mau menerima. Oleh karena itu, politisi PDI-P ini mewanti-wanti agar penerapan protokol dan motivasi masyarakat harus terukur. Penerapan protokol di kabupaten/kota seluruh Bali, termasuk tingkat disiplin serta motivasi masyarakat dalam menerapkan social distancing dan laku bersih dapat dituangkan dalam suatu indeks ataupun persentase. ‘’Hal ini dapat mempresentasikan kesiapan Bali dan meraih kepercayaan dunia (bukan hanya keinginan - red) untuk kembali berkunjung,’’ paparnya. Di Bali, katanya, 85 persen penyumbang struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terkait dengan sektor pariwisata. Namun, pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan sektor ini. Termasuk produk pertanian juga ikut menjadi tidak terserap. (kk)

’’Kita harus berbicara terukur terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan harus bisa diukur seberapa motivasi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.’’ A.A. Ngurah Adhi Ardhana Anggota Komisi II DPRD Bali

Perlu Kajian Sesuai Asas Legalitas Hukum Pidana Denpasar (Bali Post) Menekan penyebaran transmisi lokal Covid-19 di Bali khususnya di Kota Denpasar, Polresta Denpasar bersama Kodim 1611/Badung akan memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Sanksi yang diberikan tetap mengedepankan Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarajat (PKM) dan

sanksi pidana upaya terakhir. Namun, apabila masyarakat masih bengkung (bandel - red), maka akan diberikan sanksi pidana. Praktisi hukum Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. menjelaskan, penegakan disiplin adalah hal positif demi efektivitas aturan. Namun jika terkait penerapan sanksi pidana, maka perlu berdasar asas legalitas dalam

hukum pidana yakni tiada yang dapat dipidana kecuali telah ada aturan pidananya lebih dahulu. Oleh karena itu, kategori atau jenis pelanggaran yang bisa diberikan sanksi pidana terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 harus dilihat dulu undang-undang mana yang memuat ketentuan pidana tersebut. ‘’Sanksi pidana harus berdasarkan undang-undang. Tidak semua jenis aturan boleh memberi sanksi pidana. Yang dipakai misalnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,’’ ujar Radendra, Selasa (23/6) kemarin. Sebab, dikatakannya, tujuan penegakan hukum tentu selain mewujudkan ketertiban juga keadilan. Perlu dipastikan aturan mana yang sah digunakan untuk pengenaan sanksi pidana tersebut (jika sampai sanksi pidana). Sehingga bu-

kan hanya efektif tetapi juga adil, memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, agar kebijakan yang diputuskan efektif dan sesuai asas legalitas dalam hukum pidana, maka harus dikaji secara akademis. ‘’Intinya support kepolisian dan pihakpihak terkait, karena memang masih banyak masyarakat bengkung. Padahal, gelombang kedua dan seterusnya lebih bahaya, apalagi belum ada vaksinnya,’’ ujarnya. Sementera itu, pengamat kebijakan publik Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP. mengatakan, kategori sanksi pelanggaran dapat berupa peringatan I, peringatan II, dan hukuman berupa denda (hasil denda berupa uang atau sumbangan sembako) dilengkapi dengan penandatanganan pernyataan untuk tidak melanggar bermaterai. Sedangkan pelanggaran yang ditemukan

pada saat sidak di jalan bisa diberikan hukuman ringan berupa menyebutkan protap kesehatan pencegahan Covid-19, menyanyikan lagu wajib, menghapal Pancasila, dan lain sebagainya. Terkait maraknya penyebaran kasus positif Covid-19 akibat transmisi lokal yang menyasar kos-kosan, pihaknya meminta pemilik kos atau kepala lingkungan (kaling) selalu bersinergi. Diharapkan, kesadaran dan kerja sama pemilik kos untuk melapor ke kaling dan secara bersama-sama melakukan pengecekan dengan meminta penghuni kos menunjukkan identitas yang jelas. Bagi penghuni kos pendatang baru agar menunjukkan hasil rapid test yang menyatakan yang bersangkutan sehat. Bila perlu dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan bahwa penghuni kos tetap dalam kondisi sehat.(win)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.