HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SELASA KLIWON, 25 AGUSTUS 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 9 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Malaysia Janji Hentikan Iklan Tari Pendet Tak Hanya Bali, Dunia Tari Pendet Dipakai Malaysia
Jakarta (Bali Post) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) marah setelah mengetahui iklan komersial menampilkan tari Pendet yang ditayangkan Malaysia. ‘’Presiden marah. Itu sebabnya saya diminta untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berulang-ulang,’’ kata Wacik dalam keterangan persnya di Depbudpar Jakarta, Senin (24/8) kemarin.
Bali Protes Lewat Tiga Departemen Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali bergerak cepat menyikapi penggunaan tari Pendet untuk ikon promosi pariwisata oleh Malaysia. Setelah melakukan rapat lintas instansi, Pemprov Bali secara politik memutuskan akan melakukan protes kepada pemerintah Malaysia lewat tiga departemen yakni Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Selain langkah politik, Pemprov Bali juga akan melakukan langkah hukum dengan pendataan terhadap seni tari anomim dan melakukan penyikapan secara lebih jelas terhadap kekayaan budaya Bali, termasuk mengajukan hak kekayaan intelektual. Demikian ditegaskan Wagub Bali A.A. Puspayoga, Senin (24/8) kemarin, memaparkan hasil rapat terpadu menyikapi penggunaan tari Pendet sebagai sarana promosi oleh Malaysia. Bali memastikan menggunakan pendekatan politik untuk melayangkan protes. Hal. 19 Surat Protes
Bali Post/dok
A.A. Puspayoga
Menurut Wacik, dirinya sudah melayangkan surat protes secara resmi kepada pemerintah Malaysia terkait penggunaan tari Pendet dalam iklan promosi pariwisata mereka. Selain itu juga sudah memanggil Wakil Dubes Malaysia. ‘’Kami sudah membuat surat protes kepada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pelancongan Malaysia atas kasus ini,’’ kata Menbudpar. Terhadap hasil pembicaraan dengan Wakil Dubes Malaysia, Wacik mengatakan mereka berjanji akan
segera menghentikan tayangan iklan dimaksud. Mereka juga mengaku bahwa iklan tersebut bukan produk pemerintah Malaysia, tetapi ditangani sebuah badan swasta. ‘’Kami telah menegur keras dan meminta klarifikasi,’’ katanya. Pihaknya mengirimkan nota protes terhadap penggunaan tari Pendet dalam iklan promosi pariwisata Malaysia dalam program Discovery Channel tentang Enigmatic Malaysia. Surat itu, hari ini (Senin-red) diantarkan langsung ke Kuala Lumpur, Malaysia dan di-
antar oleh Duta Besar RI di Malaysia ke Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. ‘’Kami meminta klarifikasi dengan segera tentang persoalan ini,’’ katanya. Menurut Wacik, masalah ini sebenarnya tidak akan terulang kalau saja mereka memahami konsensus mengenai produk budaya yang masuk dalam gray area. Tetapi, kata Wacik, tari Pendet tidak termasuk dalam gray area, tetapi asli produk budaya Indonesia. Hal. 19 Belum Dilapori
Demokrat Bantah Kembali ke Orde Baru LPBP V/2009 Klungkung
Smansada Gemilang Semarapura (Bali Post) Kesebelasan SMAN 1 Dawan (Smansada) bermain gemilang pada laga pembuka Liga Pelajar Bali Post (LPBP) V/2009 Kabupaten Klungkung di Lapangan Kecamatan Dawan, Senin (24/8) kemarin. Permainan apik Smansada memaksa juara bertahan SMAN 1 Semarapura takluk 0-2. Hal. 19 Menyambut Gembira
Jadwal Selasa (25/8) SMKP Yapparindo vs SMAN 1 Dawan (15.00) SMAN 1 Semarapura vs SMKN 1 Klungkung (16.30)
Bali Post/eka
LPBP - Bupati Candra membuka LPBP di Klungkung yang ditandai dengan menendang bola, Senin (24/8) kemarin.
KOTA
3
PERHATIAN Pemkab Badung terhadap pertanian sangat kurang dibandingkan dengan pariwisata. Di balik melimpahnya PHR (pajak hotel dan restoran) ternyata kabupaten kaya ini tidak mampu membasmi tikus. Tambah ironis lagi, Badung kekurangan racun tikus. Bagaimana mau memajukan pertanian?
KABUPATEN
4
MESKI terdapat suara-suara menolak pembangunan taman wisata alam (TWA) di kawasan Hutan Dasong dekat Danau BuyanTamblingan, namun proyek itu tampaknya akan berlanjut. Bupati Buleleng Putu Bagiada menyatakan proyek itu akan terus berjalan dengan berbagai alasan. Salah satunya, investor telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan (Menhut).
Jakarta (Bali Post) Kerja sama Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di parlemen melalui perjanjian kerja sama di antara petinggi kedua partai dilakukan dalam rangka menyatukan seluruh komponen bangsa yang sempat bersitegang pascapemilu lalu. Karena itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menampik anggapan yang menyebut bahwa SBY dan Demokrat berupaya menjadikan DPR baru, nantinya hanya sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah. ‘’Mustahil kita kembali ke era Orde Baru di mana DPR hanya sebagai tukang stempel di pemerintahan. Itu tertuang dalam amandemen UUD 1945. Kecuali ada upaya kembali kepada UUD 1945, ini perlu kita waspadai,’’ kata Hayono Isman di Jakarta, Senin (24/8) kemarin. Menpora di era Orde Baru ini mengatakan sudah saatnya budaya unggul di DPR ditampilkan melalui sikap dan perilaku anggota Dewan 2009-2014. DPR atau pemerintah harus membangun budaya politik yang kesatria. Berbagai sengketa sudah diluruskan oleh MK, dan SBY-Boediono sudah terpilih. Ajakan bersatu kepada mantan pesaingnya seperti PDI-P dan Golkar itu, menurut Hayono Isman, merupakan keinginan tulus SBY untuk menyatukan seluruh komponen bangsa. Ada saatnya untuk bersaing dan ada saatnya untuk bersatu dan saling bekerja sama membangun negeri ini ke depan. Hal terpenting saat ini, menurut Hayono, baik PDI-P maupun Golkar bisa secara tulus dan ikhlas menyambut uluran tangan SBY untuk membangun bangsa. Meski ada kemungkinan bersatu, tetapi kerja sama itu tanpa menghilangkan sikap kritis DPR kepada pemerintah. Dia meyakini, semua anggota DPR periode mendatang tidak akan mengembalikan DPR pada kehancuran bangsa. Check and balances harus tetap terjaga. Hal. 19 Terus Dimatangkan
DIJADIKANNYA tari Pendet sebagai menu promosi oleh Malaysia diharapkan menggerakkan semua komponen kembali pada jati diri dan spirit kebudayaan daerah. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang diakui sebagai kebudayaan nasional sudah semestinya mendapat ruang yang jelas dan para seniman dan komunitas adat yang melakoninya diberikan penghargaan yang layak. Demikian komentar Wagub Bali A.A. Puspayoga, Senin (24/8) kemarin, menyikapi penggunaan tari Pendet sebagai kekuatan promosi pariwisata oleh Malaysia. Puspayoga berharap semua komponen hendaknya tetap bersikap hati-hati dan arif dalam melakukan protes. ‘’Kasus ini juga patut diam-
bil hikmahnya untuk menggerakkan semua komponen bangsa untuk lebih serius menjaga napas kebudayaan daerah dengan spirit kembali pada jati diri bangsa,’’ ujarnya. Sebab, Malaysia saja sudah mengakui taksu tari Pendet untuk menyedot wisatawan. Sementara kita di Indonesia malah mengadopsi budaya luar. Oleh karena itu, perlu kesadaran semua pihak untuk mengangkat budaya-budaya lokal yang menjadi budaya bangsa Indonesia. Khusus tari Pendet yang kini digunakan sabagai sarana promosi oleh Malaysia, ia berharap dunia bisa menyikapinya. Hal. 19 Terlalu Kental
Alasan Keamanan, Yudhoyono Tak Safari Ramadan Jakarta (Bali Post) Berbeda dengan bulan Ramadan tahun lalu yang padat dengan agenda Safari Ramadan keliling Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan puasa tahun ini tidak menjadwalkan acara sejenis. Menurut Andi Mallarangeng, juru bicara presiden, alasan keamanan menjadi penyebab tidak dilaksanakannya Safari Ramadan seperti tahun lalu. Katanya, Senin (24/8) kemarin, pasangan capres dan cawapres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono secara berkala terus melakukan pertemuan di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor. Waktu dua bulan hingga 20 Oktober mendatang digunakan SBY untuk membuat rencana aksi berisi pembentukan kabinet, program 100 hari, dan program lima tahun ke depan. Soal pembentukan kabinet baru, Andi mengaku tidak tahu-menahu karena sepenuhnya menjadi kewenangan SBY selaku presiden terpilih. Begitu juga dengan rencana uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan SBY selama ini. SBY memiliki kebiasaan memanggil calon-calon menterinya ke Cikeas untuk uji kelayakan sekaligus menandatangani kontrak politik. Sejauh ini, Andi mengatakan belum ada agenda pemanggilan calon-calon menteri untuk uji kelayakan itu. Kapan waktu persisnya, ia lagilagi mengaku tidak tahu. (kmb4/ant)
Anggota DPR Kembalikan Gratifikasi Rp 100 Juta
Bali Post/ant
DIPERIKSA KEMBALI - Mantan anggota DPR-RI Max Moein usai menjalani pemeriksaan kembali di KPK, Jakarta, Senin (24/8) kemarin. Max Moein diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan aliran dana saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.
Selasa Ini, RTRWP Bali Ketok Palu
Tiga Persoalan Belum Selesai MASIH ada sejumlah persoalan yang belum selesai menjelang ketok palu Ranperda RTRWP Bali, Selasa (25/8) ini. Seperti ekspos Gubernur Bali di hadapan Menteri Kehutanan, surat pernyataan kesepakatan bupati dan wali kota se-Bali tentang Ranperda RTRWP Bali serta pemetaan untuk melengkapi dokumen akademik RTRWP. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Made Arimbawa, S.H. dan Ketua Fraksi Partai Golkar Ir. Ketut Suania usai rapat pimpinan, Senin (24/8) kemarin, di Renon. Namun, kedua pimpinan fraksi itu akan menerima Ranperda RTRWP Bali yang
Harus Menyikapinya
dituangkan dalam sikap akhir fraksi, meski draf penyempurnaan terakhir belum diterima dan tiga persoalan di atas belum selesai. ‘’Ranperda RTRWP Bali bisa ditetapkan kendati ada sejumlah persoalan belum diselesaikan,’’ kata Arimbawa. Ketiga persoalan tersebut akan menjadi catatan saat penetapan Ranperda RTRWP Bali. Pihaknya masih menunggu sejauh mana eksekutif menyempurnakan draf atas berbagai masukan yang mengemuka pada rapat gabungan di dewan. Ketua Fraksi PDI-P ini juga belum memutuskan apakah sikap akhir fraksinya akan digabung dengan
fraksi yang lain dalam menyampaikan sikap akhir dewan, Selasa (25/8) ini, sebagaimana sikap fraksi sebelumnya hanya satu dalam menyikapi ranperda yang lain. Ketua Fraksi Partai Golkar Suania juga belum bisa bersikap apakah akan bergabung dengan fraksi yang lain untuk menyampaikan sikap soal Ranperda RTRWP Bali. Namun, keduanya sepakat dapat menerima Ranperda RTRWP Bali. Terhadap materi yang belum selesai dikerjakan eksekutif, pihaknya akan menyampaikan dalam bentuk saran agar segera dilaksanakan eksekutif karena saran itu
mengikat. Jadi ekspos Gubernur ke Menteri Kehutanan, peta serta kesepakatan para bupati harus dilampirkan dalam Ranperda RTRWP Bali setelah ditetapkan. ‘’Jika sampai sidang pleno Selasa (25/8) ini tetap belum dilampirkan. Tiga persoalan itu pasti akan menjadi bahan evaluasi di Depdagri,’’ katanya. Merujuk Permendagri 28/ 2008 tentang Tata Cara Pengesahan RTRWP Bali, Suania menyebutkan bahwa penetapan RTRWP Bali yang dilakukan Selasa ini bukan pengesahan. Hal. 19 Masih Lemah
Jakarta (Bali Post) Anggota DPR Mufid A. Busyairi mengembalikan uang gratifikasi kepada KPK. Ia pun langsung mengimbau rekan sejawatnya di Senayan melakukan hal yang sama. ‘’Kalau yang diambil itu hak, tidak apa-apa. Tetapi kalau bukan, sebaiknya dikembalikan,’’ kata Mufid usai mengembalikan dana itu di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/8) kemarin. Mufid yang merupakan anggota Komisi IV DPR itu juga menjelaskan, ia menerima uang Rp 100 juta pekan lalu. Ia sendiri tidak tahu pemberi dan maksud pemberian tersebut. Lantas, anggota F-KB ini pun berinisiatif untuk kemudian mengembalikan uang tersebut kepada KPK. ‘’Tidak jelas maksud dari uang itu. Lebih baik saya kembalikan,’’ tutur anggota komisi kehutanan ini. Karo Humas KPK Johan Budi SP membenarkan pengembalian uang hadiah (gratifikasi) dari seorang anggota DPR. Pengembalian ini sudah dimasukkan dalam catatan gratifikasi untuk selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap pihak pemberi itu. ‘’Jika pemberian ini ada maksud lain, kami langsung menyitanya untuk negara,’’ ujar Johan. Johan juga membenarkan KPK masih terus melanjutkan penyidikan dugaan suap pada pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior BI pada Mei 2004 lalu. Hal ini dilakukan dengan memeriksa mantan anggota DPR Max Moein. Pemeriksaan ini untuk memperdalam penyidikan, agar dapat mengungkap pelaku lain yang ikut berperan dalam pemilihan tersebut. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Dhudie Makmum Murod, Udju Juhaeri, Endin AJ Soefihara, dan Hamka Yandhu. Endin dan Hamka Yandhu saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota dewan. Kasus dugaan suap ini pertama kali dibeberkan Agus Condro, mantan anggota Fraksi PDI-P. Agus mengaku telah menerima Rp 500 juta dalam bentuk cek perjalanan. Uang itu diberikan usai Miranda terpilih menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menemukan ada 400 cek perjalanan yang diterima anggota komisi keuangan dan perbankan DPR periode 1999-2004. Temuan itu pun langsung diberikan kepada KPK. (kmb3)