Edisi Rabu 26 Agustus 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 8 TAHUN KE 73

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU WAGE, 26 agustus 2020

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

balipost http://facebook.com/balipost

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Bank BPD Bali Sasar Milenial Gunakan QRIS

Menggelandang, Turis Rusia Dideportasi

Ketapang Bebas ‘’Rapid Test’’, Gilimanuk Wajib

Sebagai alat pembayaran yang universal, QRIS dapat diterima oleh semua kalangan. Untuk menggarap segmen milenial, Bank BPD Bali Goes to Campus ke Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) mengenalkan QRIS kepada mahasiswa, Selasa (25/8) kemarin.

Gara-gara tiket penerbangannya dibatalkan karena lockdown dan akhirnya kehabisan bekal hingga menjadi gelandangan, Marat Minnubaev (36) asal Rusia dideportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Senin (24/8) malam.

Pemprov Bali masih menerapkan wajib rapid test untuk pelaku perjalanan antardaerah masuk Bali.

Sementara Pemprov Jawa Timur minta kepada otoritas Pelabuhan Ketapang tidak mewajibkan rapid test, baik yang masuk maupun keluar Jatim bagi pelaku perjalanan penyeberangan laut.

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL. 2

JEMBRANA | HAL. 4

Industri Pariwisata Diharapkan Serap Produk Lokal ‘’Keberadaan Forum Anak adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Salah satu hak dasar adalah hak partisipasi.

Pemenuhan hak ini harus dijamin dalam kondisi apa pun.’’

Bali Post/dok

PRODUK - Beragam produk kerajinan lokal Bali diharapkan bisa terserap dalam industri pariwisata.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

’’Kita tata agar kue pariwisata ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat lokal yang ada di Bali. Produkproduk lokal mesti diangkat agar lebih dihargai dan mendapat tempat yang layak dalam industri pariwisata.’’

Denpasar (Bali Post) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali mematangkan rencana penyempurnaan cenderamata destinasi wisata dan penggunaan busana yang berbasis kearifan lokal oleh pramuwisata. Hal itu dibahas bersama beberapa ahli dan pemangku kepentingan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Senin (24/8). ‘’Kita tata agar kue pariwisata ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat lokal yang ada di Bali,’’ ujar Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Ni Putu Putri Suastini Koster.

Hal. 7 Produk Lokal Mesti Diangkat

Ny. Ni Putu Putri Suastini Koster Ketua Dekranasda Provinsi Bali

BALI PERLU INDUSTRI MANUFAKTUR PERTANIAN

BALI boleh dikatakan gelagapan ketika lokomotif utama pendorong ekonominya macet. Pariwisata yang selama ini menjadi penggerak ekonomi tersandera dan tidak berdaya. Menggandengkan sektor pertanian dengan lokomotif pariwisata harus segera dievaluasi. Bali idealnya segera menyiapkan rel khusus bagi pertanian agar benar-benar bisa menjadi lokomotif alternatif penggerak perekonomian Bali. Industri manufaktur untuk mengolah produk pertanian mesti dibangun di Bali.

NASIONAL

Forum Anak Diminta Aktif Lakukan Pendataan AJANG Penganugerahan Data Forum Anak Tahun 2020 (DAFA Award 2020) kembali digelar Selasa (25/8) kemarin.

Lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19, DAFA Award tahun ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom.

Pada tahun-tahun sebelumnya, DAFA Award selalu dilakukan bersamaan dengan pertemuan Forum Anak Nasional setiap 23 Juli.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Lenny N. Rosalin mengatakan, DAFA Award pertama kali digelar 2012 silam. Program ini merupakan upaya konkret untuk memberikan apresiasi kepada setiap Forum Anak yang aktif, kreatif serta inovatif dalam menjalankan perannya terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Termasuk keterlibatan Forum Anak dalam perencanaan pembangunan. ‘’Forum Anak di berbagai daerah telah banyak melakukan kegiatan yang diikuti pendataan sistematis,’’ ujarnya.

Menurut Lenny, DAFA Award 2020 bertujuan untuk melakukan pendataan profil Forum Anak di seluruh Indonesia guna memperbarui pangkalan data yang dimiliki Sekretariat Forum Anak Nasional dan Kementerian PPPA RI. Di samping untuk mengetahui keaktifan Forum Anak di setiap daerah lewat kegiatan yang dilakukan. Sedikitnya, ada 12 kategori penghargaan yang diberikan. Kementerian PPPA sebagai pembina Forum Anak memfasilitasi DAFA Award 2020 untuk memotivasi Forum Anak daerah di seluruh Indonesia agar terus melakukan pendataan dengan baik untuk semua kegiatan yang dilakukan. ‘’Data ini sangat penting sebagai bahan evaluasi efektivitas kelembagaan Forum Anak. Selain itu, data ini juga dibutuhkan untuk penyusunan kebijakan perlindungan anak,’’ jelasnya.

Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, Forum Anak sudah terbentuk di hampir semua provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia (34 provinsi dan 451 dari 514 kabupaten/ kota - red). Pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membentuk di tingkat desa/kelurahan. Sebab, saat ini baru sekitar 2.000 desa/kelurahan yang sudah membentuk Forum Anak dari total sekitar 75.000 desa/kelurahan di Indonesia. Keberadaan Forum Anak adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Hal. 7 Bali Sabet Dua Penghargaan

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

K

ekhawatiran terhadap tersanderanya ekonomi Bali ke jurang resesi menguat. Terlebih empat bulan ke depan Bali hanya akan mengandalkan wisatawan domestik.

Ini akan menggiring Bali ke jurang yang paling dalam terkait upaya mengawal pereko-

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp 1.000.000 Rp 66.145.000 Rp 67.145.000

’’Selama ini petani Bali memasarkan produknya ke hotel dan pasar.

Ketika dua pasar ini tersandera, maka terjadi overproduksi.

Harga menjadi anjlok. Ke depan, ruang penyerapan harus diperluas dengan industri pengolahan. Hal ini akan menjadi rel khusus bagi kebangkitan pertanian Bali sebagai lokomotif ekonomi.’’

dayaan pertanian jika difasilitasi berbagai insentif dan kemudahan akan tumbuh dan berkembang. Se lama ini pariwisata d i nomianya. ‘’Meskipun banyak pihak masih optimis bahwa perbaikan akan terjadi, namun realitanya rakyat sudah nyaris kehilangan daya beli. Transaksi lesu. Ini akan menjadi tantangan serius bagi Bali. Kini harga produk pertanian juga anjlok akibat pariwisata melambat,’’ ujar Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Bali Dr. Made Sudarma mengawali perbincangannya dengan Bali Post, Selasa (26/8) kemarin.

Akademisi Unud ini menegatakan, selama ini kita

sata. Sementara pertanian sebagai penyangganya menggandeng pada rel yang sama. Ketika lokomotif utama yakni pariwisata macet, maka sektor pertanian juga terdampak hebat. Harga

manja berbagai fasilitas dan kemudahan. Kredit juga lebih banyak mengalir ke sektor ini. Dampaknya, ketika melambat, kini Bali memasuki fase menuju kelumpuhan ekonomi. ‘’Bali sebaiknya mendesain pengelolaan sektor pertanian berkelanjutan dengan membangun infrastruktur pendukungnya yakni industri manufaktur pengolahan produk pertanian. Selama ini petani Bali memasarkan produknya ke hotel dan pasar. Ketika dua pasar ini tersandera, maka terjadi overproduksi. Harga menjadi anjlok. Ke depan, ruang penyerapan harus diperluas dengan industri pengolahan. Hal ini akan menjadi rel khusus bagi kebangkitan pertanian Bali sebagai lokomotif ekonomi,’’ ujarnya.

Untuk mendukung terwujudnya hal ini, katanya, regulasi harus jelas.

Hal. 7 Mengembalikan Bali

Jangan Paksakan Kurikulum Darurat dan Siswa Beli Buku

Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

Ida Pandita Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmita, Griya Agung Sukawati, Br. Babakan Sukawati, Gianyar, Bali Rp 1.000.000

anjlok. Petani gagal menjual produknya dan merugi. ‘’Saya berharap Bali segera membangun rel baru untuk pertanian. Rel pariwisata mari kita benahi bersama sambil menunggu perbaikan, namun rel khusus sektor pertanian harus dibangun,’’ sarannya.

Sudarma menambahkan, pihaknya yakin pember-

Dr. I Made Sudarma Ketua Forum DAS Bali

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha

SELASA, 25 AGUSTUS 2020

terlalu yakin dengan satu rel, yakni rel yang dilintasi pariwi-

SETELAH menerapkan proses belajar mengajar (PBM) tatap muka bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi, kini Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan baru

yakni memberikan relaksasi jam mengajar bagi guru dan pemanfaatan kurikulum darurat. Padahal, dewasa ini yang diperlukan masyarakat adalah pendidikan murah termasuk tak dibebani kewajiban membeli buku pelajaran.

Kebijakan Mendikbud soal relaksasi jam mengajar guru diapresiasi oleh kalangan pendidikan di Denpasar. Kebijakan baru ini tidak lagi mewajibkan guru ASN dan guru tetap yayasan yang sudah menerima tunjangan sertifikasi minimal mengajar 24 jam per minggu selama pandemi Covid-19. Ketua PGRI

Kota Denpasar Drs. I Nyoman Winata, M.Hum. didampingi Bendahara Drs. I Ketut Suarya, M.Pd. mengatakan hal itu saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, Selasa (25/8) kemarin.

Winata menyebutkan, kebijakan ini kabar baik bagi kalangan guru karena relaksasi ini menguntungkan guru agar bisa fokus dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Hal. 7 Mengembangkan Ide, Kreativitas dan Inovasi

I Nyoman Winata

I Ketut Suarya

Rabu Wage, 26 Agustus 2020

SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Dievaluasi Kemen-PAN RB Budaya Bali, Sumber Ketahanan Ekonomi Bali Rai Mantra Paparkan Kebijakan Strategis dan Inovasi Berbasis Digitalisasi

Denpasar (Bali Post) Di tengah pandemi Covid-19, menjaga taksu budaya Bali agar tetap ajeg sangat penting dilakukan. Terlebih saat ini ketahanan ekonomi Bali terpuruk. Namun, terpuruknya ekonomi Bali tidak bisa memengaruhi taksu budaya Bali. Sebab, budaya Bali adalah budaya adiluhung, bermutu tinggi, dan memiliki nilai luhur yang secara langsung memengaruhi seluruh seluk-beluk kehidupan manusianya.

Guru Besar Ilmu Kajian Budaya Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. mengatakan, selama ini budaya Bali telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemajuan perekonomian Bali. Apalagi, pariwisata Bali merupakan pariwisata berbasis budaya. “Meskipun saat ini pariwisata kita di Bali terpuruk karena dilanda pandemi Covid-19, namun budaya Bali yang salah satunya adalah karsa, di mana ritual dan upacara tetap dilakukan. Meskipun dilakukan secara terbatas dengan mengedepankan protokol kesehatan, tetapi maknanya tidak hilang,’’ ujar Prof. Lestawi, Selasa (25/8) kemarin.

Guru Besar Filsafat Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Dr. I Made Surada, M.A. menegaskan, meskipun kondisi ekonomi Bali sedang terpuruk, namun hal tersebut tidak memengaruhi keberlangsungan budaya Bali. Hanya pelaksanaan budaya Bali, seperti upacara ritual dan pementasan kesenian dibatasi karena dalam situasi pandemi Covid-19. Justru, apabila budaya Bali terkikis karena sesuatu hal akan berdampak pada ketahanan ekonomi Bali. Sebab, selama ini ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata budaya Bali.

Bahkan, dengan adanya pandemi Covid-19 ini segala kegiatan upacara bisa dilakukan secara sederhana (nista), sehingga bisa mengurangi biaya dengan tidak mengurangi esensi upacara tersebut. Apalagi, menjaga kebertahanan budaya Bali sangat bergantung desa (tempat), kala (waktu), patra (keadaan). Sehingga pelaksanaan budaya Bali disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Bahkan, dalam sastra penyesuaian ini tidak disalahkan.

Kaitannya dengan ekonomi, dikatakan bahwa dengan serba dibatasinya kegiatan budaya di Bali sangat berdampak bagi perekonomian Bali. Terutama berpengaruh bagi penghasilan masyarakat yang menggantungkan hidup dari budaya, seperti menari, jualan kreativitas seni, dan lainnya. ‘’Pada intinya budaya tidak akan punah dalam situasi ekonomi apa pun, justru kegiatan budaya yang dibatasi sangat berpengaruh terhadap ekonomi Bali,’’ pungkasnya. (win)

BBBBali Post/iah

KONVENSI - Wagub Bali Cok Ace saat membuka konvensi membahas panduan penyelenggaraan MICE di tengah pandemi Covid-19.

Gelar ’’Event’’ di Tengah Covid-19

Kemenparekraf Buat Panduan CHSE Sektor MICE

Mangupura (Bali Post) Kenormalan baru dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung mereda juga akan diberlakukan dalam meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Guna memperoleh standar baku (panduan) terkait pelaksanaan MICE ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama INACEB menggelar konvensi yang dilakukan Selasa (25/8) kemarin.

Konvensi rancangan panduan clean, health, safety, and evironment (CHSE) ini dilakukan dengan konsep hybrid (offline dan online) agar dapat menampung semakin banyak stakeholders MICE dari berbagai destinasi untuk turut berpartisipasi aktif dalam konvensi. Hadir dalam acara itu secara offline Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang sekaligus membuka acara konvensi.

Dijelaskan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizki Handayani, Kemenparekraf telah melaksanakan rangkaian proses evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan dalam beberapa kali konvensi di Jakarta, baik secara offline maupun online. Juga telah dilaksanakan simulasi di tempat pelaksanaan kegiatan MICE di Jakarta dan Bali. ‘’Saat ini panduan telah memasuki tahap akhir penyusunan, dan untuk menyempurnakan isi panduan, kembali dilaksanakan konvensi di Bali guna bersama-sama memahami substansi dari rancangan panduan agar dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan MICE,’’ jelasnya.

Ia menegaskan, MICE sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan dibuatnya direktorat MICE. Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait kontribusi MICE. Sebab, selama ini belum ada database mengenai MICE, seperti seberapa besar kunjungan wisata yang MICE. ‘’Mungkin dengan BI kita bisa menghitung kontribusi MICE terpisah dengan pariwisata. Banyak sekali sektor lain yang bisa digerakkan dengan MICE,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dengan adanya tatanan normal baru, pelaksanaan MICE juga akan menyesuaikan, sehingga disusun panduan pelaksanaan MICE dalam menghadapi tatanan normal baru.

Sementara itu, Wagub Bali mengatakan Bali tidak terlepas dari sebaran Covid-19. Hal ini berdampak masif terhadap perekonomian Bali, terutama sektor pariwisata. Bahkan, Bali mengalami kehilangan pendapatan hingga triliunan rupiah per bulannya.

Pria yang akrab disapa Cok Ace ini mengatakan pariwisata Bali sudah terpuruk selama enam bulan seiring merebaknya wabah Covid-19. Ia pun mengatakan kehilangan pendapatan yang dialami mencapai Rp 9,7 triliun tiap bulannya dari sektor pariwisata. (kmb18)

Topik : bali perlu industri

manufaktur pertanian

PEMKOT Denpasar kembali mengikuti pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2020.

Pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) RI ini digelar secara virtual yang diikuti Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dari Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (25/8) kemarin.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Asisten III IGN Edy Mulya, Kepala Inspektorat Kota Denpasar I.B. Gede Sidharta serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Rai Mantra memaparkan berbagai kebijakan strategis serta inovasi berbasis digitalisasi yang diterapkan di lingkungan Pemkot Denpasar. Selain itu, berbagai terobosan guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 baik dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi juga turut disampaikan.

Rai Mantra menjelaskan secara umum SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Di mana berbagai kebijakan serta inovasi yang diterapkan

EVALUASI RB - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengikuti Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) Tahun 2020 dari Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (25/8) kemarin. diharapkan mampu mendukung akselerasi pembangunan dan percepatan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. ‘’Jadi pembangunan yang terintegrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang terus kami maksimalkan, sehingga aspek kemanfaatanya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,’’ jelas Rai Mantra.

Lebih lanjut dipaparkan, Denpasar dengan motto ‘’Sewaka Dharma’’ yang bermakna melayani adalah kewajiban senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat.

Karenanya, berbagai upaya terus dan akan dilaksanakan guna mendukung hal tersebut. Mulai dari reformasi birokrasi, di mana Pemkot Denpasar selalu mempedomani delapan area pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya juga sudah diwujudkan di tahun 2020 ini. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan manajemen perubahan, tata laksana, organisasi dan pengawasan yang berkelanjutan. ‘’Penerapan reformasi birokrasi secara berkelanjutan terus disosialisasikan hingga lapisan terbawah, termasuk dalam internal pemerintahan baik secara konvensional dan berbasis digitalisasi dengan

monev yang berkala,’’ ujar Rai Mantra.

Berkaitan dengan SAKIP, Rai Mantra menjelaskan berbagai upaya tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya juga sudah dioptimalkan.

Hal ini diwujudkan dengan penyusunan pohon kinerja serta perjanjian kinerja berjenjang di setiap OPD. Pun demikian, lanjut Rai Mantra, di tahun 2020 ini dengan mewabahnya Covid-19, pelaksanaan evaluasi SAKIP difokuskan pada penanganan Covid-19. Di mana, berbagai upaya berkelanjutan sudah dan akan terus dilaksanakan.

Mulai dari penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang pelaksanaannya dari tingkat kota, kecamatan hingga dusun/lingkungan.

Selain itu, sistem pencegahan mandiri melalui Jagabaya sebagai solusi untuk tetap produktif sekaligus akan di masa Covid-19 ini juga telah diterapkan. Dimana, masyarakat secara mandiri dapat melaksanakan pencegahan penularan untuk melindungi diri dan sesama serta dapat produktif dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, sebagai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, transformasi digital yang telah dikemas dalam Denpasar Smart City turut diterapkan. ‘’Pelayanan publik bagi masyarakat terus dioptimalkan dengan penerapan sistem daring, dan untuk memastikan

produktivitas ASN dan pegawai turut diterapkan absensi online berbasis GPS,’’ jelasnya. ‘’Dan, semoga di tahun 2020 ini nilai dan predikat Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemkot Denpasar dapat ditingkatkan, serta secara berkelanjutan melaksanakan akselerasi guna mendukung percepatan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat,’’ harap Rai Mantra.

Untuk diketahui bahwa Reformasi Birokrasi Kota Denpasar pada tahun 2018 lalu memperoleh nilai sebesar 64,51 dengan predikat B, dan pada tahun 2019 mendapatkan nilai sebesar 68,63 dengan predikat B. Sementara capaian evaluasi SAKIP Kota Denpasar pada tahun 2018 mendapatkan nilai 70,07 dengan predikat B dan di tahun 2019 meningkat menjadi 72,02 dengan prdikat BB. Selain itu, Pemkot Denpasar juga sukses meraih prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut dari BPK-RI Perwakilan Bali.

Sementara untuk aplikasi guna memberikan kemudahan bagi pelayanan publik serta penerapan reformasi birokrasi turut diterapkan.

Mulai dari Karma Simanis, Sipon, Absensi Online, Divos, Pro Denpasar, SiTaring, Optimalisasi Pelayanan Online di MPP Sewaka Dharma, E-Kinerja, serta beragam aplikasi berbasis digitalisasi lainya. (ad287)

Korban Meninggal Akibat Covid-19 Terus Bertambah Denpasar (Bali Post) –

Kasus kematian akibat Covid-19 di Bali terus bertambah. Penambahan ini terjadi dua hari berturut-turut. Kini, jumlah total korban meninggal menjadi 54 orang.

Selain itu, penambahan kasus positif baru juga sama. Pada Selasa (25/8) kemarin, kasusnya bertambah 74 orang. Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, kini jumlah kumulatifnya menjadi 4.650 orang.

Untuk pasien korban meninggal ini disebut-sebut berasal dari Kabupaten Bangli. Dengan demikian, kumulatif kasus meninggal hingga kini mencapai 54 orang (1,16 persen). Rinciannya 52 warga negara Indonesia (WNI) dan 2 warga negara asing (WNA).

Selain itu, terdapat 51 pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Jumlahnya lebih rendah dari tambahan kasus baru. Total kasus

sembuh kini mencapai 4.058 orang (87,27 persen). Kasus aktif sebanyak 538 orang (11,57 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Sementara itu, kasus Covid-19 secara nasional juga masih terus bertambah. Pada Selasa tambahan positif sebanyak 2.447,

157.859 112.867 6.858

sehingga totalnya menjadi 157.859 orang. Selanjutnya, penambahan pasien sembuh sebanyak 1.807, sehingga kini menjadi 112.867 orang.

Untuk kasus meninggal tambahannya sebanyak 99, sehingga totalnya menjadi 6.858 orang. (kmb18)

4.650 4.058 54

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

IKIP PGRI Bali Wisuda 516 Sarjana

Perkuat Penelitian Dosen dan Tri Sakti Mahadewa IKIP PGRI Bali yang tahun ini sukses naik status menjadi Universitas Mahadewa Indonesia (UnMI) banyak berperan membangun SDM Bali. Kini kampus ini tak hanya menyiapkan calon guru profesional, namun juga tenaga bidang Teknologi dan Informasi yang andal.

Rabu (26/8) ini, Rektor IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. akan mewisuda 516 sarjana baru.

Bagi Rektor I Made Suarta, acara wisuda kali ini sarat dengan predikat istimewa. Istimewa pertama karena mampu dilakukan di tengah pandemi Covid-19 lewat protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan wisuda dilaksanakan dua shift dalam satu hari. Kedua menjadi istimewa sebagai lulusan terakhir IKIP PGRI Bali yang diwisuda karena wisuda berikutnya sudah memakai nama Universitas Mahadewa Indonesia. Sementara istimewa ketiga, karena acara wisuda ini sebagai bukti nyata bahwa IKIP PGRI Bali terus produktif mencetak SDM bangsa di tengah pandemi Coivd-19.

Di tengah serba sulit, kampus ini sukses mencetak SDM berkualitas. Dari jumlah itu, Pendidikan Bimbingan dan Konseling (33), Bahasa dan Sastra Indonesia dan Sastra Daerah (57), Seni Rupa (12), Tari Drama dan Musik (55), Sejarah (60), Ekonomi (76), Matematika (59) dan Pendidikan Biologi (39). Hingga wisuda kali ini IKIP PGRI Bali sudah menamatkan 23.450 sarjana.

Menurut Rektor Made Suarta, mereka yang dilepas sudah memenuhi empat kompetensi guru, yakni kompetensi profesional, kepribadian, sosial dan pedagogik plus dijamin guru berkarakter. Ini relevan dengan visi Gubernur ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ khususnya Jana Kretih yang berkualitas.

Dikatakannya, momentum perubahan status menjadi Unversitas Mahadewa Indonesia, dia pakai terus memberi penguatan pada PBM daring, termasuk dalam kualitas pelayanan.

SDM dosen terus digenjot, khususnya dalam bidang penelitian serta menyiapkan dua dosen termasuk dirinya meraih guru besar. Bahkan dia memberikan opsi jika sampai dosen tak naik pangkat karena penelitian disarankan mengundurkan diri. Rektor juga menyiapkan dana hibah bagi penelitian dosennya yang gagal menembus Kemendikbud.

Alasannya kinerja dosen menentukan ranking IKIP PGRI Bali yang berada di posisi 147 dari 4.000 PTN/PTS atau masuk empat besar di Bali.

Bali Post/sue

DUET - Rektor IKIP PGRI Bal I Made Suarta bersama Ketua Yayasan IGB Arthanegara dikenal duet tangguh IKIP PGRI Bali selama ini.

Dia akan memperkuat tiga keunggulan yang dimiliki kampus ini yang dia sebut Tri Sakti Mahadewa yakni di bidang seni budaya, olahraga dan teknologi dan informasi (TI). Dengan demikian sasaran jangka pendeknya yakni menjadi PT penyelenggaran Program Profesi Guru (PPG) bisa terwujud. Made Suarta juga mengampanyekan jika kita mau, berani bersama pasti akan sukses. Termasuk membawa nakhoda kapal baru bernama Univesrsitas Mahadewa Indonesia.

Dengan tambahan S-1 dan D-3 bidang TI kampus ini akan

menjadi idola kaum milenial Bali. Namun, dia tak melepaskan predikat sebagai produsen guru plus pelaku dan pelestari budaya Bali lewat Prodi Seni Dramatari, dan Musik, Seni Rupa, Bahasa dan Daerah Bali. Di era serba sulit ini dia menyarankan lulusan IKIP PGRI Bali yang terakhir ini untuk tak memilih-milih pekerjaan.

Di tengah gelombang PHK saat ini, lulusan IKIP PGRI Bali harus tampil terdepan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. ‘’Bukan menunggu jadi PNS dan pekerjaan lain, tapi buka peluang bisnis bers-

ama di bidang apa saja tak masalah,’’ tegasnya. Sementara itu, mahasiswanya berprestasi nasional hingga internasional.

Di antaranya pencak silat di POMNAS, Singapura, panjat tebing dan prestasi seni dan akademik lainnya.

Ketua Yayasan PT IKIP PGRI Bali Drs. IGB Arthanegara, S.H., M.H., M.Pd. mengaku bangga karena IKIP PGRI Bali hingga acara wisuda ke-43 ini banyak melahirkan SDM terbaik bagi Bali.

Sebab kita sadari apapun jabatan yang kita pegang dan pernah raih tak lepas dari peran seorang guru. Kini, kata dia, dengan naik status menjadi Universitas Mahadewa Indonesia akan tampil makin percaya diri karena diperkuat dalam kompetensi TI. Untuk itu, dia menegaskan mulai tahun ajaran baru ini semua perkuliahan dipusatkan di kampus Jalan Seroja, Tonja. Yayasan, katanya, sudah menyiapkan sarpras, SDM dosen dan anggaran untuk menjadikan Mahadewa University sebagai kampus kebanggaan masyarakat Bali. Di sisi lain terus memberi bebas SPP bagi prodi langka, yakni Bahasa Bali dan Seni Rupa hingga tamat.

Makanya kampus di Jalan Seroja, Tonja, Denpasar ini tetap menjadi incaran lulusan SLTA karena delapan program studinya terakreditasi B dan dua terakreditasi A. (sue)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Wage, 26 Agustus 2020

APBD Perubahan Badung TA 2020 Disepakati

Bupati Giri Prasta: Belanja Daerah Prioritaskan Pemenuhan Layanan Dasar Masyarakat Badung MELALUI tahapan-tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif, akhirnya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Badung yang terdiri atas Ketua DPRD Putu Parwata, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta, menandatangani Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020 serta persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, pada rapat paripurna lanjutan dengan agenda pokok pengambilan keputusan KUPA-PPAS di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Selasa (25/8) kemarin. Penandatanganan juga disaksikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa dan Sekwan IGA Made Wardika.

Bupati Giri Prasta menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Badung yang telah melakukan pembahasan secara intensif, baik melalui rapat kerja

internal maupun rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dikatakannya, penandatanganan persetujuan terhadap ketiga dokumen anggaran tersebut hendaknya jangan dipandang sebagai acara formalitas semata-mata, melainkan diartikan sebagai suatu wujud akuntabilitas bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah kepada publik sebagai pihak yang akan menerima manfaat dari kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama. ‘’Saya menyadari bahwa selama kita melakukan pembahasan bersama ketiga dokumen anggaran daerah tersebut, terjadi dinamika aspirasi dan persepsi yang dapat berimplikasi pada penyesuaian terhadap ketiga dokumen anggaran daerah yang telah dirancang sebelumnya. Terkait hal tersebut, seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan, tentu akan menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Namun, perlu saya tegaskan kembali bahwa target pendapatan

dan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 telah realistis dengan memperhatikan seluruh aspek internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi capaian pada akhir tahun anggaran 2020,’’ ujar Giri Prasta.

Bupati Badung menambahkan, meskipun pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat tajam sebagai akibat pandemi Covid-19, alokasi belanja daerah tetap memprioritaskan pada pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan layanan dasar masyarakat Kabupaten Badung, sehingga hak-hak dasar masyarakat tidak terabaikan. Di samping itu, program dan kegiatan yang dirancang pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 telah difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat serta perkuatan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tekanan dampak pandemi Covid-19.

Menggelandang, Turis Rusia Dideportasi Mangupura (Bali Post) Gara-gara tiket penerbangannya dibatalkan karena lockdown dan akhirnya kehabisan bekal hingga menjadi gelandangan, turis asal Rusia dideportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Senin (24/8) malam. Dia adalah Marat Minnubaev (36).

Humas Kemenkumham Bali Putu Surya Dharma mengatakan, Marat Minnubaev datang ke Indonesia pada 16 Maret 2020. Selain menggelandang di Bali, dia juga melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum karena tiket penerbangannya dibatalkan terkait lockdown di bandara di Hongkong serta melanggar Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimi-

Bali Post/ist

DIDEPORTASI - Tiga WN Rusia saat dideportasi petugas Rudenim Denpasar. grasian. Marat Minnubaev beda. Aleksey Grigoryev diduga dideportasi melalui maskapai menginisiasi dan menyebarkan Rossiya Airlines SU 6296 rute informasi iklan acara dance Denpasar-Moskow. berbayar melalui sosial media Marat Minnubaev dide- telegram dan facebook. Seportasi bersama dua WN Ru- mentara Pavel Ivanov overstay sia lainnnya. Mereka adalah karena kecurian di Bima dan Aleksey Grigoryev dan Pavel kehabisan uang untuk membeli Ivanov. Hanya, kasusnya ber- tiket. (kmb37)

Bank BPD Bali Sasar Milenial Gunakan QRIS

Bali Post/ist

LUNCURKAN - Dirut BPD Bali dan Dirop BPD Bali bersama Rektor Undiknas serta jajarannya meluncurkan gerai Agen Mai Laku BPD Bali.

S eba g ai a l a t p e m bayaran yang universal, QRIS dapat diterima oleh semua kalangan. Mulai dari kalangan milenial hingga pekerja.

Untuk menggarap segmen milenial, Bank BPD Bali Goes to Campus ke Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) mengenalkan QRIS kepada mahasiswa, Selasa (25/8) kemarin.

Acara perkenalan QRIS tersebut juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan seperti penandatanganan kerja sama BPD Bali dengan Undiknas, peresmian Gerai Mai Laku, dan simbolis bertransaksi menggunakan QRIS pada merchant-merchant di Undiknas.

Direktur Utama BPD Bali Nyoman Sudharma menuturkan, sebelum 1 Januari 2020, berbagai macam PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) termasuk bank mempunyai QR yang berbedabeda. Oleh Bank Indonesia, per 1 Januari 2020 harus satu

alat pembayaran QR Code yaitu QRIS. Sehingga segala macam QR Code yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia bisa bertransaksi di merchant yang menyediakan fasilitas pembayaran QR Code.

Kedatangan BPD Bali ke kampus-kampus dan Undiknas menjadi kampus pertama yang disasar bertujuan untuk menggarap segmen milenial untuk bertransaksi menggunakan QRIS BPD Bali. ‘’Bank BPD Bali sudah lama bekerja sama dengan Undiknas dan hari ini kita terus meningkatkan sinergitas dalam rangka penciptaan kontribusi kita untuk pemajuan sumber daya manusia (SDM) termasuk kemajuan ekonomi di Bali,’’ ujarnya.

Segmen milenial, menurutnya, potensi pasar yang cukup tinggi karena mahasiswa generasi penerus termasuk merchant Undiknas yang berasal dari kalangan mahasiswa, Bank BPD Bali mengaku siap memfasilitasi dari sisi pembi-

ayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank BPD Bali dipercaya sebagai bank penyalur KUR. Bahkan tahun 2018 BPD Bali merupakan bank penyalur KUR terbaik setelah BRI. Bank BPD Bali juga salah satu bank yang mendapat persetujuan membuka agen-agen bank yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Sehingga pada hari itu juga diresmikan Gerai Mai Laku yang merupakan agen BPD Bali. ‘’Dengan adanya agen Mai Laku kami pun tidak harus selalu membuka kantor, karena dengan agen Mai Laku dapat melayani kebutuhan nasabah BPD Bali,’’ imbuhnya.

Selain QRIS, layanan digital BPD Bali juga ada mobile banking, internet banking yang bisa digunakan seluruh mahasiswa termasuk dosen dan kalangan lainnya di Undiknas, termasuk agen Mai Laku dalam rangka percepatan terhadap akses layanan.

Ia berharap Undiknas juga dapat bekerja sama dalam penelitian BPD Bali dalam menggarap potensi pasar milenial. Sehingga layanan–layanan BPD Bali ke depannya dapat mengikuti perkembangan milenial.

Rektor Undiknas Sri Subawa mengatakan, Undiknas selalu berupaya merespons segala perubahan dengan cepat. Semua aktivitas transaksi di Undiknas ingin dilakukan secara digital. Keinginan Undiknas ini juga direspons cepat oleh Bank BPD Bali. Dengan digitalisasi akan mempermudah nasabah khususnya mahasiswa bertransaksi. (kmb42)

‘’Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan dan kerja keras pimpinan dan anggota DPRD, sehingga KUPA dan PPAS Perubahan serta APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat disepakati dan disetujui bersama berdasarkan amanat regulasi yang berlaku,’’ katanya.

Ditambahkannya, selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 tersebut segera disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar nantinya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan apresiasi atas disepakatinya KUPA dan PPAS Perubahan serta APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. ‘’Semoga dengan disepakati dan ditandatanganinya KUPA dan PPAS Perubahan serta APBD Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 memberikan manfaat yang

NOTA KESEPAKATAN - Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa bersama pimpinan DPRD saat penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puspem Badung, Selasa (25/8) kemarin. sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Badung,’’ ungkapnya.

Rapat paripurna turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, seluruh

pejabat lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung dan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung. (ad288)

Berkunjung ke Penarungan

Putri Wapres Apresiasi UMKM Hasilkan Inovasi Baru

Mangupura (Bali Post) -

Putri Wakil Presiden RI, Dr. Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin, bertandang ke Kabupaten Badung, Selasa (25/8) kemarin. Kehadiran Siti Ma’rifah ini selaku Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Silaturahmi Umrah dan Haji Indonesia (SPP SAHI) didampingi Ketua Umum DPP SAHI Ahmad Khaliq beserta segenap anggota DPP SAHI Pusat dan DPW SAHI Bali.

Selama lawatannya di Badung, Siti Ma’rifah didampingi Ketua Dekranasda Badung Ny. Seniasih Giri Prasta sempat berkunjung dan meninjau salah satu UMKM di Desa Penarungan, Mengwi yakni CV Madin Pratama Dutta yang bergerak di bidang garmen dan tekstil. Usai berkunjung ke UMKM, Siti Ma’rifah beserta rombongan dijamu makan siang bersama di Ruang Tamu Bupati, Puspem Badung. Kunjungan diakhiri saling tukarcenderamata.

Siti Ma’rifah di sela kegiatan mengatakan kehadirannya di Bali khususnya Kabupaten Badung sebagai upaya meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan antara SAHI dan Pemkab Badung. Ia mengapresiasi keberadaan UMKM di Badung yang terus bersemangat menghasilkan inovasiinovasi baru. Hal ini diyakini tidak terlepas dari dorongan dan dukungan dari Pemkab

Badung. “Kunjungan ini adalah salah satu misi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, dengan sinergitas pemerintah.

Tentu yang kami harapkan ada tindak lanjut pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan salah satunya meningkatkan UKM,” ujarnya.

Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SAHI, pihaknya menginginkan perekonomian di Indonesia khususnya di Bali mengalami peningkatan. Untuk itu, dirinya minta Pemkab Badung menggenjot UKM yang ada. “Di Bali sudah ada potensi yang luar biasa, seperti sumber daya manusia dan alamnya. Inovasi yang harus ditingkatkan sekarang.

Bagaimana cara mengelola sumber daya alam itu,” jelasnya.

Ketua SAHI Wilayah Bali H. Makhfudh menjelaskan, kunjungan putri pertama Wapres Ma’ruf Amin ini ke Kabupaten Badung sebagai salah

KUNJUNGI UMKM - Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Silaturahmi Umrah dan Haji Indonesia (SPP SAHI) Dr. Hj. Siti Ma’rifah Ma’ruf Amin didampingi Ketua Umum DPP SAHI Ahmad Khaliq beserta segenap anggota DPP SAHI Pusat dan DPW SAHI Bali mengunjungi salah satu UMKM di wilayah Badung. satu program kegiatan SAHI Pusat yakni pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Ibu Siti Ma’rifah ingin melihat dari dekat sentral-sentral kerajinan yang ada di Badung.

Ibu ingin memberikan motivasi dan mendorong UMKM terus melakukan inovasi serta selalu bersemangat meski-

pun di tengah mewabahnya Covid-19. Intinya, tercipta sinergi antara UMKM dan pemerintah daerah,’’ ucapnya.

Sementara itu, Bupati I Nyoman Giri Prasta menyampaikan terima kasih atas kunjungan kehormatan putri Wapres di Puspem Badung. (kmb27)

Anggota Polres Siaga di Garmen

Mangupura (Bali Post) Personel Polres Badung dipimpin Kabag Operasi Kompol I Wayan Suana bersiaga di garmen, Desa Penarungan, Badung, Selasa (25/8) kemarin. Kompol Suana bersama anggotanya melakukan pengamanan terkait kunjungan putri Wapres RI Dr. Hj. Siti Ma’ruf Amin.

Kompol Suana memerintahkan seluruh personel yang terlibat pengamanan terse-

but tetap meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan dan ikhlas melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. ‘’Kita cek setiap titik yang menjadi fokus keamanan, mulai dari pergerakan rombongan di jalur hingga pengamanan di lokasi tujuan,’’ tegasnya.

Mantan Kapolsek Petang ini menyampaikan, seluruh personelnya telah melak-

sanakan tugas dengan profesional, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

Dia juga mengecek cairan hand sanitizer kecil yang ada di saku seragam anggotanya, sebagai alat kelengkapan diri dalam bertugas. ‘’Ini merupakan bentuk kesiapan Polres Badung dan jajaran dalam memberikan pengamanan putri Wapres RI bersama rombongan,’’ tutupnya. (kmb36)

Mangupura (Bali Post) – Pascadiamankannya salah seorang pegawai Kementerian Perhubungan yang bertugas di Otoritas Bandara (Otban) Wilayah IV I Gusti Ngurah Rai di Bandara Hang Nadim, Batam, karena membawa narkoba, pihak Otban langsung bergerak cepat. Seluruh pegawai menjalani tes urine, Selasa (25/8) kemarin.

Menurut Kabag TU Otban Wilayah IV, Noviansyah, pihaknya mengambil sampel urine seluruh pegawai di lingkungan Otban Wilayah IV untuk mengetahui apakah ada yang pengguna narkoba. Total 108 pegawai yang dites urine. Hasilnya masih menunggu uji lab. “Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dan gerak cepat kami di internal.

Kami menggandeng salah satu lab di Denpasar. Hasilnya baru keluar besok (Rabu - red),” ujarnya.

Apabila ada pegawai yang positif atau ditemukan sebagai pengguna narkoba, pihaknya akan menindaklanjuti. “Ada prosesnya. Kami akan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Sekarang ini belum ada, masih nihil,” ucapnya. (kmb23)

Pegawai Otban Wilayah IV Dites Urine

DPRD Badung Tetapkan APBD Perubahan 2020 Rp 3,8 Triliun Ketua Dewan Pastikan Semua Program Wajib untuk Masyarakat Terakomodir

SESUAI KONDISI RIIL - Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Sunarta mengatakan bahwa penetapan APBD Perubahan 2020 sudah sesuai kondisi riil yang ada di Kabupaten Badung.

SETELAH melalui pembahasan, akhirnya Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2020 menjadi perda pada Sidang Paripurna di Ruang Uttama Gosana, Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Selasa (25/8) kemarin. Khusus untuk Rancangan APBD Perubahan TA 2020, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3,6 triliun dan belanja daerah dirancang Rp 3,9 triliun.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wabup I Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD bersama anggota DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Badung dan Kepala SKPD. Adapun postur APBD Peruba-

han TA 2020 yakni pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3.663.962.858.251,91, terdiri atas PAD Rp 2.701.549.221.693,04, dana perimbangan Rp 563.703.700.000,00 dan lainlain pendapatan daerah yang sah Rp 398.709.936.558,87.

Belanja daerah dirancang Rp 3.942.738.065.613,08 dan defisit 278.775.207.361,18. Defisit akan ditutup oleh penerimaan pendapatan berdasarkan Silpa. Sementara penerimaan pembiayaan daerah dirancang Rp 278.775.207.361,18.

Penetapan Rancangan APBD Perubahan 2020 itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DPRD Badung bersama Wakil Ketua dan Bupati Badung. Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada sidang tersebut juga ditetapkan satu ranperda dan dua dokumen pengangga-

ran, yakni Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan TA 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan TA 2020 dan Rancangan Perda Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020.

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata usai sidang menyatakan penetapan APBD Perubahan 2020 sudah sesuai kondisi riil yang ada di Kabupaten Badung. ‘’Jadi, pendapatan asli daerah ini sudah kita mapping dengan sebaikbaiknya, melakukan pembahasan bersama-sama dan menggunakan data akurat yang ada saat ini,’’ ujarnya.

Berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah dan DPRD, disepakati pendapatan daerah menjadi Rp 3,6 triliun. ‘’Sesuai dengan yang kami diskusikan akhirnya sepakat mengambil keputusan bersama bahwa pendapatan Rp 3,5 triliun.

Kemudian ada pendapatan transfer

dari provinsi sehingga pendapatan daerah total menjadi Rp 3,6 triliun lebih. Jadi, APBD yang kita rancang sebesar Rp 3,8 triliun,’’ kata Parwata.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut APBD Perubahan 2020 sesungguhnya mengalami peningkatan. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan DPRD Badung berhasil menetapkan APBD Perubahan yang pro-rakyat.

Semua yang dirancang dalam APBD Perubahan Tahun 2020 secara substansi telah mengakomodir kepentingan wajib masyarakat. Apa yang menjadi program mandatory yang merupakan biaya mengikat telah terakomodir seluruhnya. ‘’Ini merupakan prestasi yang baik dan ada peningkatan. Tapi sesungguhnya ada potensi-potensi lain yang masih bisa dimaksimalkan. Namun, karena belum menjadi pendapatan maka itu menjadi asumsi pendapatan kita pada APBD Tahun 2021,’’ pungkasnya. (ad285)

Rabu Wage, 26 Agustus 2020

Ditandai Potong Tumpeng Bupati Artha Hadiri HUT Ke-58 PWRI

HUT ke-58 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) tingkat Provinsi Bali dipusatkan di Wantilan Graha Mandala yang berlokasi di Taman Makam Pahlawan Negara, Selasa (25/8) kemarin.

Bupati I Putu Artha yang menghadiri acara tersebut selain menyerahkan bingkisan berupa sembako secara simbolis kepada para purnawirawan dan sebuah kursi roda, juga melakukan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Ketua PWRI Kabupaten Jembrana I Ketut Kenuh.

Peringatan yang dihadiri utusan PWRI se-Bali serta Asisten Pemerintahan dan Kesra I Gede Indra mewakili Gubernur Bali, berlangsung tertib dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Hal itu terlihat saat peserta memasuki areal pertemuan, semua undangan diwajibkan

mencuci tangan dan suhu tubuhnya dicek oleh petugas kesehatan yang telah siaga mengenakan APD. Di hadapan para wredatama, Bupati I Putu Artha mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh PWRI. Pasalnya, dalam situasi pandemi Covid-19 peringatan HUT ke-58 PWRI bisa dilaksanakan dengan tertib. ”Di saat memasuki masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini, tentu kami sangat mengapresiasi para wredatama yang bergabung dalam wadah PWRI ini dapat melaksanakan peringatan HUT ke58 dalam kondisi yang sehat-sehat semua. Namun demikian, kami juga tetap mengingatkan agar para sesepuh ini senantiasa diberikan kesehatan dan kegembiraan terlebih dalam masa sulit akibat pandemi Covid-19 yang belum terkendalikan sampai saat ini,” ujarnya.

Bupati Artha mengingatkan di Kabupaten Jembrana tingkat penyebaran virus Corona masih terus meningkat. Pihaknya minta para wredatama selain tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan di rumah, juga diajak turut memberikan sosialisasi khususnya di lingkungan keluarga masing-masing. ”Di tingkat pemerintah pusat, kita (Jembrana) untuk penanganan Covid-19 telah mendapat predikat terbaik. Bahkan, kita telah diberikan reward berupa DID (Dana Insentif Daerah) sebanyak Rp 14,9 miliar. Namun, minggu ini justru kasusnya terus meningkat signifikan. Untuk itu, kepada para wredatama, kami ajak untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga di rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar penyeba-

ran virus Corona tidak meluas ke masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali I Gede Indra berharap dalam situasi pandemi, wredatama yang bergabung dalam wadah PWRI selalu dalam kondisi sehat dan bahagia sehingga peringatan HUT ke-58 PWRI dapat dilaksanakan dengan lancar. ”Kami sangat bangga kepada para wredatama ini. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Namun demikian, wredatama termasuk organisasi-organisasi sosial lainnya serta desa adat yang dinakhodai para bendesa adat agar selalu ketat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kita doakan, dengan kedisiplinan semua pihak, masa sulit ini segera berakhir,” pungkasnya. (ad289)

Tangani Pasien Covid-19

Pendidikan

UHN I Gusti Bagus Sugriwa Kukuhkan Guru Besar Tetap Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. UNIVERSITAS Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa atau yang dulu bernama Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar kembali melahirkan seorang guru besar. Kali ini adalah Prof.

Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. yang merupakan Guru Besar Tetap UHN I Gusti Bagus Sugriwa dalam Bidang Ilmu Kajian Budaya.

Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. dilakukan langsung oleh Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. dalam Sidang Senat Terbuka di Aula Kampus UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Selasa (25/8) kemarin.

Pada pengukuhannya, Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. membawakan orasi ilmiah berjudul ‘’Kaja Kelod Sebagai Budaya Adiluhung di Bali (Kajian Tattwa, Susila, Upacara)’’.

Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Sudiana mengatakan, Prof. Lestawi merupakan Guru Besar Tetap ke-11 yang dimiliki UHN I Gusti Bagus Sugriwa, sekaligus merupakan Guru Besar Tetap ke-2 yang dikukuhkan tahun 2020 ini.

Pengukuhan Guru Besar Prof. Lestawi merupakan pengukuhan yang istimewa karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, orasi ilmiah yang dibawakan yaitu ‘’Kaja Kelod Sebagai Budaya Adiluhung di Bali’’ berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Bertambahnya guru besar di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa akan bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan ke depannya. Pihaknya menargetkan minimal dua guru besar bisa dikukuhkan setiap tahunnya. Apalagi, saat ini UHN I Gusti Bagus Sugriwa memiliki 56 dosen dengan kualifikasi pendidikan bergelar doktor (S-3).

Pihaknya mendorong agar dosen yang bergelar S-3 segera mempersiapkan

KUKUHKAN - Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. saat mengukuhkan Guru Besar Tetap Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. dalam Sidang Senat Terbuka UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Selasa (25/8) kemarin. dan mengusulkan diri menjadi guru besar. Dengan demikian, nantinya setiap program studi (prodi) yang ada di UHN I Gusti Bagus Sugriwa memiliki seorang guru besar. ‘’Semakin banyak kita memiliki guru besar, maka kualitas mutu pendidikan kita akan semakin meningkat dan lebih maju ke depannya dibandingkan universitas lainnya. Selain itu, semakin dilirik oleh masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi,’’ ujar Prof. Sudiana.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Lestawi menjelaskan bahwa kaja-kelod dalam kebudayaan Bali berbeda dengan arah utara dan selatan yang tertera dalam kompas. Konsep gunung dan laut adalah dua hal yang melatarbelakangi kaja-kelod dalam kebudayaan Bali. Kaja adalah menuju ke gunung dan kelod adalah ke

laut. Maka ada perbedaan antara kaja dan kelod pada masyarakat Bali Utara dan masyarakat Bali Selatan.

Kaja-kelod dalam pandangan kebudayaan Bali mengandung filsafat (tattwa) yang mengarah pada gunung sebagai purusha atau unsur kejiwaan dan laut sebagai pradhana atau unsur kebendaan. Bertemunya gunung dan laut pada dasarnya akan menopang kehidupan manusia. ‘’Konsepnya, gunung sebagai luan atau kepala dan laut adalah teben yang diibaratkan sebagai kaki.

Makanya kaja dan kelod sebenarnya mengandung tattwa, susila dan upacara yang mengajarkan manusia untuk saling menghormati, menjaga alam dan saling memelihara dalam kekuatan Tuhan itu sendiri,’’ pungkas pria kelahiran Singaraja, 10 Maret 1957 ini. (ad283)

Kepercayaan Senator Bahas Surat Majelis Desa Adat Terkait Sampradaya

Wedakarna RDP di PHDI Pusat Terkait Polemik Hare Krisna di Bali

SURAT resmi DPD-RI B65 Nomor 011020149-B65/ DPD-MPR RI/Bali/VIII/2020 tentang pertemuan pada 19 Agustus 2020, direspons baik oleh Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum PHDI Pusat). Pertemuan diadakan di Kantor Sementara PHDI Pusat di bilangan Anggrek Nelly, Jakarta. Pertemuan dihadiri pengurus PHDI Pusat lainnya di antaranya I Ketut Parwata, I Wayan Suyasa, I Nengah Dana, Samudra GA dan Ngurah Utama.

Istimewanya, Ketua Umum PHDI juga mengundang Tri Handoko Seto (Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI yang baru saja terpilih) bergabung dalam acara yang diinisiasi oleh DPD-RI B65.

Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis, Senator Arya Wedakarna (AWK) minta masukan dan informasi dari PHDI Pusat terkait aspirasi dari Provinsi Bali khusus tentang dua surat yang terbit kaitannya dengan polemik Hare Krisna (HK) di Bali, yakni surat dari PHDI Bali dan surat dari MDA Provinsi Bali. Senator AWK banyak menerima informasi dan pandangan dari pengurus PHDI Pusat. ‘’Kami mengapresiasi pandangan dan pendapat Bapak WBT selaku Ketum PHDI Pusat dan kebijaksanaan beliau dalam menghadapi masalah polemik HK di Bali.

Saya menyarankan agar siapa pun harus menghormati AD/ART PHDI Pusat.

Saya mengingatkan bahwa isu lokal dan domestik, ya… silakan diselesaikan di daerah. Jangan sampai masalah Bali digeneralisir menjadi nasional. Di Indonesia ada

POTONG TUMPENG - Peringatan HUT ke-58 PWRI Provinsi Bali dipusatkan di Jembrana, Selasa (25/8) kemarin, ditandai pemotongan tumpeng oleh Bupati Jembrana I Putu Artha.

Hindu suku non-Bali, ada suku Hindu keturunan India seperti di Jakarta dan di Medan yang juga WNI. Masalah HK bisa melebar jadi sentimen anti–India, ini harus diwaspadai. Saya selaku anggota Komite I utusan Bali tentu akan kunci di nasional. Pokoknya jangan sampai negara ikut campur terlalu dalam urusan keyakinan seseorang baik itu agama, aliran, penghayat dan lain sebagainya. Siapa pun WNI, selama mereka hormat pada Merah Putih dan Pancasila, masalah selesai,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga Panitia Perancang UU DPD-RI. AWK sempat membahas surat Majelis Desa Adat (MDA) Bali terkait keberadaan sebuah aliran kepercayaan/organisasi. ‘’Saya sudah sampaikan, sebagai wakil rakyat yang minimal mewakili konstituen, saya merasa surat MDA yang ditujukan ke seluruh desa adat di Bali tentang Hare Krisna perlu dipertanyakan, karena sudah menyangkut nama baik perkumpulan organisasi. Saya kira, MDA bukan atasan desa adat, tapi mungkin sekadar forum komunikasi. Itu yang saya baca di perda. Saya yakin desa adat otonom dan tidak punya atasan dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun termasuk DPD, gubernur, bupati/wali kota atau MDA. Untuk tertib administrasi, saya akan tanyakan juga kepada organisasi sampradaya yang disebut–sebut dalam surat itu, apakah mereka pernah diundang untuk klarifikasi atau minimal silaturahmi. Ada berita acaranya apa tidak? Saya akan urus

BERSAMA - Dr. Arya Wedakarna (Komite I Bidang Hukum/PPUU/Wakil Ketua Kelompok MPR-RI) bersama Ketua Umum PHDI Pusat, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan Pengurus PHDI Pusat di Jakarta. sampai Bali, termasuk DPDRI B65 akan sampaikan pandangan secara UU dan aturan kepada seluruh desa adat di Bali. DPD-RI akan surati seluruh desa adat di Bali untuk memberikan wawasan hukum dan 4 pilar terkait masalah ini. Saya akan luruskan,’’ ujar Wakil Ketua Kelompok DPD-RI di MPR-RI ini.

Sebelum pamit, Senator AWK juga menyampaikan pandangan terkait dilemparnya bola panas Bali ke PHDI Pusat semua ada dugaan kaitannya dengan politik. ‘’Di zaman Bung Karno 1959, ayah tiang Shri Wedastera Suyasa salah

satu tokoh Bali yang dirikan PHDI. Bagi saya masalah HK ini murni urusan politik, urusan sentimen klan tertentu yang gerianya mulai sepi, dan ada pengalihan isu jelang pilkada.

Selain itu, saya kira semua mengarah ke Mahasabha PHDI Pusat tahun 2021 dan adanya penguatan BPIP yang sebentar lagi punya UU dengan kewenangan luar biasa. Ada yang ingin merebut tampuk kekuasaan dengan cara licik sepertinya. Semoga masukan tiang bisa direnungkan,’’ papar Gusti Wedakarna yang juga President The Hindu Center Of Indonesia. (ad291)

Pemkab Tabanan Tambah Nakes

Tabanan (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kesehatan Tabanan terus berupaya menambah jumlah tenaga kesehatan (nakes) untuk menangani pasien Covid-19 di UPTD RS Nyitdah, Kecamatan Kediri. Proses rekrutmen ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi lonjakan kasus transmisi lokal.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tabanan dalam rilisnya, Selasa (25/8) sore kemarin, melaporkan pasien terkonfirmasi positif bertambah 7 orang. Di sisi lain, angka kesembuhan juga bertambah.

Lima orang dinyatakan sembuh usai menjalani karantina dan perawatan di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah.

Data yang dihimpun, UPTD RS Nyitdah memerlukan tambahan 73 tenaga kesehatan.

Awalnya pelamar melebihi kuota yang dibutuhkan yakni mencapai 390 orang. Dalam perjalanannya, 74 orang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi.

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Surat-

mika mengatakan mereka yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi karena tidak melampirkan kesiapan bertugas khusus menangani Covid-19 di RS Nyitdah. Begitupun pada tahap pelaksaan tes CAT yang dilaksanakan 24-25 Agustus di Kantor Regional X BKN Denpasar, semestinya diikuti 316 orang peserta, namun ada yang tidak hadir. ‘’Dari laporan petugas di lapangan, informasinya ada yang tidak hadir. Kemungkinan mereka (pelamar) ini takut bertugas menangani pasien Covid-19,’’ ucapnya.

Kemungkinan lainnya, pelamar yang diterima menjadi tenaga kesehatan berstatus kontrak itu jika di tengah jalan ingin mengundurkan diri akan

ada konsekuensinya. ‘’Menurut saya yang tidak datang mungkin takut duluan karena sebelumnya sudah menyertakan surat pernyataan. Pelamar yang tak mengikuti tes CAT belum dapat jumlah pastinya karena tesnya belum selesai. Mereka yang tes juga bergilir atau ada gelombangnya. Dalam satu gelombang cuma 53 orang,’’ jelasnya.

Terkait upah yang nantinya diterima oleh tenaga kesehatan ini, menurut dr. Suratmika, akan diberikan gaji mendekati UMR atau sekitar Rp 2,5 juta.

Hasil tes CAT akan diumumkan satu atau dua hari setelah berakhirnya tes. ‘’Kalau sudah ada hasilnya, kami akan langsung umumkan,’’ terangnya. (kmb28)

Negara (Bali Post) – Pemerintah Provinsi Bali masih menerapkan wajib rapid test untuk pelaku perjalanan antardaerah masuk Bali. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan minta kepada otoritas Pelabuhan Ketapang tidak mewajibkan rapid test, baik yang masuk maupun keluar Jatim bagi pelaku perjalanan penyeberangan laut.

Surat pemberitahuan itu dikirim Dinas Perhubungan Jatim pada 24 Agustus ke ASDP Cabang Ketapang. Jadi, setiap pelaku perjalanan dari Jatim dan Gilimanuk (masuk Jatim) tidak lagi wajib membawa hasil rapid test. Hal ini merujuk pada SE Dirjen Perhubungan Darat

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam SE itu salah satunya tidak diwajibkan melengkapi rapid test bagi penumpang kapal, namun tetap menerapkan penggunaan masker, mencuci tangan sebelum dan masuk kapal dan menjaga jarak.

GM ASDP Ketapang Fahmi Alweni membenarkan telah menerima surat dari Dinas Perhubungan Jatim terkait pembebasan rapid test. Namun, wewenang pelaksanaan itu berada di KKP. Sementara itu, peraturan Provinsi Bali terkait wajib

rapid test bagi pelaku perjalanan yang masuk Bali melalui jalur darat (pelabuhan) masih tetap berlaku. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana Made Dwi Maharimbawa saat dimintai konfirmasinya menegaskan pelaku perjalanan masuk Bali tetap wajib membawa surat rapid test. Surat dari Provinsi Bali terkait wajib rapid test bagi pelaku perjalanan darat belum dicabut.

Pihaknya juga telah mengetahui adanya surat dari Dinas Perhubungan Jatim terkait pembebasan rapid test di Ketapang. ‘’Meskipun di sana sudah dibebaskan, bagi yang masuk Bali tetap berlaku wajib rapid test,’’ tegas Maharimbawa. (kmb26)

Ketapang Bebas ’’Rapid Test’’, Gilimanuk Wajib

Rabu Wage, 26 Agustus 2020

Jadi Narasumber Webinar Universitas Muhammadiyah Magelang

Bupati Suwirta Berbagi Penerapan KTR di Kabupaten Klungkung

WEBINAR - Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat webinar dari ruang kerjanya.

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta yang juga Ketua Aliansi Bupati/Wali Kota dalam Pengendalian Tembakau dan PTM didaulat menjadi narasumber Webiner Series High Level Meeting Penegakan KTR yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) secara virtual, Selasa (25/8) siang.

Dari ruangan kerjanya, Bupati Suwirta didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Made Adi Swapatni memaparkan bagaimana Perda KTR di Kabupaten Klungkung.

Di hadapan para peserta webinnar, Bupati Suwirta mengatakan dalam masalah KTR

termasuk juga penyakit tidak menular. Ada lima hal yang menentukan yakni komitmen, regulasi, eksekusi, inovasi dan berkelanjutan. Berbicara tentang komitmen yang perlu disadari bersama bahwa merokok itu mengganggu kesehatan.

Apa yang dipahami tentang bahaya rokok itu harus muncul komitmen dari pimpinan daerah atau pengambilan kebijakan. “Siapapun bisa melakukan itu. Apalagi pimpinan daerah tentu harus menjadi komando di daerahnya,” ujar Bupati Suwirta.

Lebih lanjut, Bupati Suwirta juga menjelaskan di Kabupaten Klungkung selain

ada Perda KTR juga ada pararem (aturan adat) yang dibuat di masing-masing desa adat.

Inovasi ini tidak serta merta melakukan tipiring, tetapi lebih banyak melakukan edukasi terhadap masyarakat. Pemda juga melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan semua sekolah di Klungkung mulai TK hingga SMA/SMK untuk menangani masalah KTR itu.

Selain itu, juga membuat Gerakan Remaja Anti Asap Rokok (Gebrak), Klinik Berhenti Merokok dan lain sebagainya.

Selain itu, Pemkab Klungkung juga melakukan langkahlangkah dengan memberangus/ eliminasi iklan rokok termasuk

menutup kafe remang-remang yang merupakan tempat beredarnya rokok dan juga disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba.

Sementara itu, Rektor Unimma Dr. Suliswiyadi, M.Ag. mengatakan, webinnar itu diselenggarakan dalam rangka memotivasi dan mempercepat pemerintah daerah menetapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok sesuai amanah UU Nomor 36 Tahun 2009 dengan tema “Indonesia Merdeka-Refleksi Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 serta Pengandilan Tembakau dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s)”.

Kegiatan itu melibatkan wali kota/bupati dan Dinas Kesehatan di 20 kota/kabupaten di Jawa Tengah. Diharapkan, SKPD terkait dapat mendorong dan mempercepat tersusunnya Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerahnya masing-masing. Menurutnya, tujuan kegiatan ini antara lain mempercepat tersusunnya regulasi Kawasan Tanpa Rokok di 18 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya sebagai bagian gerakan antisipasi Covid-19. Berbagai pengalaman daerah penanganan Covid-19 dan pengendalian tembakau serta menghimpun komitmen dan dukungan pemerintah daerah, dalam upaya terealisasinya regulasi Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya. (ad290)

Rapat Paripurna

DPRD Klungkung Sepakati KUA-PPAS APBD Induk 2021 dan APBD Perubahan 2020 LEMBAGA DPRD Klungkung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sabha Nawa Natya, lantai tiga Gedung DPRD Klungkung, Selasa (25/8) kemarin. Rapat paripurna ini dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS APBD Induk 2021 dan APBD Perubahan 2020.

Ketua DPRD Klungkung A.A. Gde Anom menyampaikan dalam APBD Induk 2021 maupun Perubahan 2020 ini, dirancang dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, setelah masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Anom menjelaskan, rapat paripurna ini langsung digelar maraton, karena adanya keterlambatan transfer dana perimbangan dari pusat. Sehingga setelah dilakukan pra-pembahasan, langsung dilanjutkan rapat paripurna.

Pihaknya telah bersepakat dengan eksekutif, agar seluruh rancangan diarahkan pada pemulihan ekonomi. Di tengah daya beli masyarakat menurun, PAD menurun, eksekutif dan legislatif harus optimis bisa mengarahkan masyarakat, bangkit dari keterpurukan. ‘’Eksekutif dan legislatif memosisikan diri untuk pemulihan ekonomi. Terutama membangun kembali ekonomi kerakyatan pada masyarakat kecil juga menengah,’’ kata politisi

senior PDI-P ini.

Eksekutif dan legislatif sudah menyiapkan skema pembangunan ekonomi kerakyatan.

Baik berupa stimulus, BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun bentuk eksekusi program lainnya yang bertujuan pemberdayaan masyarakat. ‘’Perbekel, kadus harus mengawal penjabarannya di bawah.

Jangan sampai bantuan yang sudah diserahkan itu, malah ditarik kembali. Jangan sampai bermasalah. Sebab, bantuanbantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,’’ tegasnya.

Terkait Perubahan 2020, ini juga sudah didahului rapat pra-pembahasan bersama Bupati Klungkung dan banggar.

Sehingga seluruh persoalan, khususnya yang sempat memanas mengenai pemotongan tunjangan dan rencana pemotongan gaji tenaga kontrak itu, sudah dapat diselesaikan. ‘’Sudah ada dana bagi hasil transfer dari Pemprov Bali sebesar Rp 32 miliar, sehingga tidak jadi dilakukan pemotongan gaji tenaga kontrak. Sementara tunjangan PNS yang semula direncanakan dipotong sampai enam bulan, sudah diputuskan dipotong hanya empat bulan,’’ tegasnya.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta usai rapat paripurna menyampaikan Rancangan APBD Induk 2021 ini, diran-

cang lebih optimis. Sehingga kegiatan yang sempat tertunda tahun ini, karena pandemi, dilanjutkan tahun 2021. Tetapi, apabila tahun 2021 kembali terjadi pandemi, Bupati Suwirta menegaskan akan kembali melakukan refocusing anggaran. Seperti yang dilakukan tahun ini. Khusus pemulihan ekonomi, Bupati Suwirta masih berharap banyak pada sektor pariwisata.

Sementara untuk kegiatan masyarakat, difokuskan pada kegiatan wirausaha baru (WUB), dan kegiatan pemberdayaan lainnya menjadi pri-

oritas. Bedah rumah dan rehab rumah juga kembali muncul tahun depan. Program itu didukung dana desa, penanganan sampah melalui TOSS, dan kegiatan-kegiatan tahun 2021 yang sempat ditunda tahun ini, dikembalikan lagi. ‘’Tetap juga masih fokus tangani masalah kesehatan, penanganan dampak ekonomi Covid-19. Hibah juga masih ada. Jadi kegiatan standar saja, karena kita masih dalam situasi tidak menentu. Yang menonjol tahun 2021 hanya pembangunan mall pelayanan publik,’’ katanya. (ad284)

PENANDATANGANAN - Ketua DPRD Klungkung, A.A. Gde Anom, saat melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Induk 2021 dan Perubahan 2020.

Bangli (Bali Post) Rencana pengangkatan tenaga pengabdi kesehatan di Bangli menjadi pegawai kontrak tahun ini diundur. Pemkab Bangli belum bisa merealisasikan hal itu tahun ini. Alasannya, anggaran yang tersedia terbatas.Bupati Bangli I Made Gianyar, Selasa (25/8) kemarin mengatakan, sebenarnya pihaknya sangat berkeinginan mengangkat para tenaga pengabdi kesehatan di Bangli tahun ini. Ia sangat menghargai kinerja para tenaga pengabdi kesehatan di masa pandemik Covid-19 ini. ‘’Bayangkan saja mereka melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi di tengah pandemi Covid, tetapi di sisi lain mereka tidak digaji,’’ ujarnya. rah. Pihaknya pun berharap DPRD Bangli mendukung rencananya itu dengan menganggarkan upah tenaga kontrak kesehatan dalam APBD 2021. ‘’Ini spiritnya Covid dan rasa kemanusiaan, bukan politik,’’ tegasnya.

Sebagaimana berita sebelumnya, Bupati Made Gianyar saat menerima aspirasi para tenaga pengabdi kesehatan di Bangli beberapa waktu lalu mengaku akan berupaya memperhatikan harapan para tenaga pengabdi dengan menjadikan tenaga kontrak daerah. Hanya tenaga pengabdi yang akan dijadikan tenaga kontrak itu harus punya kinerja baik dan benar-benar punya jiwa melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Pada pertemuan itu, Made

Gianyar Segera Miliki AMDK Pelat Merah Terbesar di Indonesia Bupati Mahayastra Letakkan Batu Pertama

BUPATI Gianyar Made Mahayastra melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani, di Desa Bukian, Payangan, Selasa (25/8) kemarin.

Gedung industri AMDK itu dibangun di atas tanah sewa aset Pemprov Bali seluas 6.400 meter persegi. Bangunan akses jalan ke sumber mata air dan bangunan intake di sumber mata air itu dibangun di atas tanah sewa milik masyarakat.

Sumber mata air yang digunakan selama ini dipelihara dan dimanfaatkan oleh Desa Adat Bukian.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sanjiwani milik Pemkab Gianyar itu melakukan pengembangan usaha dengan memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK).

Rencana itu mulai direalisasikan dengan pembangunan gedung industri AMDK dan pengadaan serta pemasangan mesin industri AMDK yang direncanakan selesai akhir Desember 2020. Uji coba produksi dimulai Januari - Maret 2021 sambil mengurus berbagai perizinan yang diperlukan.

Peluncuran produk akan dilakukan April 2021, bertepatan HUT ke-250 Kota Gianyar.

Bupati Mahayastra mengatakan, pembangunan AMDK ini merupakan yang terbesar dilakukan oleh pemerintah daerah. “Dari segi mesin, kita yang terbesar. Mesinnya hampir sebanding dengan perusahaan AMDK swasta di Jambi, AMDK milik Bandung kalah, begitu juga kepunyaan Banten,” ujarnya.

Bupati Mahayastra meminta masyarakat Gianyar mengonsumsi AMDK yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani. “Perumda ini milik kita. Keuntungannya nanti akan disalurkan kembali kepada warga kita sendiri, melalui subsidi air bersih. Jadi mari kita dukung upaya ini agar menuai keberhasilan,” pinta Bupati.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani, Made Sastra Kencana, membenarkan apa yang dikatakan Bupati Mahayastra tentang AMDK yang akan dibangun itu terbesar di Indonesia. Menurutnya, mesin yang akan digunakan memproduksi AMDK itu memiliki sistem produksi

dan spek lebih tinggi.

Dimensinya komplit serta sistemnya otomatis, mulai dari pengolahan hingga pengisian ke dalam kemasan. “Betul memang prosesnya lebih baik dari lainnya. Karena menggunakan nanofiltrasi untuk pengaturan rasa dan komposisi mineral, sementara yang lain hanya ozon dan ultraviolet saja,” jelas Sastra Kencana. Ditambahkannya, pabrik ini memanfaatkan mata air belahan paras yang disucikan. Jadi, kualitasnya sudah diuji di laboratorium dan siap minum. “Dan dengan proses nanofiltrasi, ozon dan ultraviolet, kualitas ditingkatkan sehingga rasanya (diatur komposisi mineralnya) akan beda dengan branded yang sudah beredar,” ucapnya.

Ketua Tim Fasilitasi Pembangunan AMDK Kabupaten Gianyar Drs. Gede Widarma Suharta, M.M. mengatakan, tujuan pembangunan AMDK ini adalah memberikan pelayanan air minum kemasan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau.

Di samping itu, AMDK ini akan memberikan pendapatan asli daerah bagi Pemkab Gianyar.

Dimana PAD dari AMDK ini akan menjadi sumber anggaran pemberian subsidi bagi sekitar 7.000 KK miskin yang pemakaian air PDAM-nya di bawah 10 kubik.

Di tahun pertama, kata Gede Widarma, dilaporkan akan diproduksi air mineral dalam sehari sebanyak 14.976 kemasan non-galon atau setara ukuran 600 ml, dan air de-mineral sebanyak 4.896 kemasan non-galon atau setara ukuran 600 ml. AMDK itu akan dipasarkan Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani ke hotel, restoran, objek wisata, instansi pemerintah, toko modern, dan kantor swasta. Juga akan dipasarkan oleh Bumdes Bukian dengan pangsa pasar kegiatan-kegiatan pemerintahan desa, desa adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat.

“Terima kasih kepada krama Bukian, atas dukungannya bagi pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani, perusahaan ini milik kita bersama. Mari kita dukung kemajuannya, oleh warga, dari warga, dan kembali kepada warga dalam bentuk subsidi air bersih,” pungkas Bupati Mahayastra. (ad292)

Petahana Wajib Cuti Selama Kampanye

Diundur, Pengangkatan Tenaga Kontrak Pengabdi Kesehatan

Namun saying, keinginannya itu tidak bisa direalisasikan tahun ini. Kata Made Gianyar, dari laporan Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) dan Dinas Kesehatan, tidak memungkinkan dilakukan pengangkatan tenaga kontrak kesehatan tahun ini. Alasannya, anggaran yang dimiliki sudah banyak di-refocusing untuk penanganan Covid-19.

Karenanya, pihaknya akan mengupayakan pengangkatan tenaga kontrak kesehatan di tahun 2021.

Mengenai berapa jumlah tenaga pengabdi kesehatan yang diangkat jadi pegawai kontrak, Made Gianyar tidak bisa memastikannya. Hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dae-

PEMBANGUNAN GEDUNG AMDK - Bupati Gianyar Made Mahayastra melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani, di Desa Bukian, Payangan, Selasa (25/8) kemarin.

Gianyar pun langsung memerintahkan Kepala BKD-PSDM Bangli untuk mengecek tenaga pengabdi yang memang benar-benar layak dijadikan tenaga kontrak. Ia ingin ke depan Bangli benar-benar punya pegawai kesehatan yang betul-betul mau bekerja dari hatinya. Mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bangli.

Mengenai berapa lama masa pengabdian yang harus dimiliki tenaga pengabdi untuk bisa menjadi tenaga kontrak itu, Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani itu menyerahkan hal teknis itu ke BKD-PSDM. Yang jelas ia ingin tenaga kesehatan yang jadi tenaga kontrak itu, benar-benar mau bekerja melayani masyarakat. Termasuk

soal berapa jumlah yang akan dijadikan tenaga kontrak daerah, ia menyerahkannya ke Kadis Kesehatan.

Koordinator Pengabdi Tenaga Kesehatan Kabupaten Bangli I Ketut Bawa Makmurtama pada saat itu menyebutkan jumlah total pengabdi tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bangli sebanyak 107 orang. Terdiri dari 30 orang perawat, 68 bidan, 3 analis kesehatan, 1 ahli gizi, 1 manajemen RS, 1 keperawatan gigi 1 tamatan SMA dan 2 Tamatan SMK Kesehatan. Seluruhnya tenaga kesehatan itu tersebar di puskesmas-puskesmas. Masa pengabdian para tenaga pengabdi itu bervariasi. Paling lama mencapai belasan tahun.

Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Bangli dapat memperhatikan pengabdian para tenaga pengabdi kesehatan di Bangli itu, dengan mengangkat sebagai pegawai kontrak daerah.

Sehingga para tenaga pengabdi kesehatan itu, nantinya punya kepastian imbalan dan honor atas jasa yang telah diberikan. (kmb40)

Bangli (Bali Post) – Bupati atau wakil bupati yang saat ini masih menjabat dan akan mencalonkan diri pada Pilkada Bangli 2020 diharuskan cuti saat masa kampanye.

Sesuai tahapan pilkada itu, masa kampanye dijadwalkan berlangsung tiga bulan mulai September mendatang.

Komisioner KPU Bangli I Kadek Adiawan, Selasa (25/8) kemarin, mengatakan adanya kewajiban cuti itu diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020.

Saat melakukan pendaftaran ke KPU, kata Adiawan, bakal calon petahana itu harus sudah menyampaikan surat pernyataan bersedia cuti selama masa kampanye.

Disebutkan, masa kampanye

calon bupati dan wakil bupati Bangli 2020 dimulai tiga hari setelah tahap penetapan bakal calon. Yakni dari tanggal 26 September sampai 5 Desember. ‘’Selama cuti, calon petahana juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara,’’ terangnya.

Namun jika anggota DPRD maju dalam pilkada, tidak ada kewajiban cuti. Melainkan dewan itu harus mundur sebagai anggota DPRD. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota dewan. Dalam lima hari setelah penetapan paslon, anggota dewan tersebut harus sudah menyerahkan ke KPU surat keterangan pengunduran dirinya sedang dalam proses yang berwenang. ‘’30 hari sebe-

lum pemungutan yang bersangkutan harus sudah mengantongi surat pemberhentian dari pihak berwenang,’’ jelasnya.

Sebagaimana informasi yang berkembang selama ini, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta disebutsebut akan maju sebagai calon bupati Bangli. Dia diusung PDI-P. Sedana Arta juga sudah sering turun ke masyarakat bersama I Wayan Diar yang merupakan Ketua DPRD Bangli. Dalam Pilkada Bangli tahun ini, I Made Gianyar yang saat ini menjabat Bupati Bangli sudah tidak bisa lagi maju mencalonkan diri. Sebab, pria asal Bunutin, Kintamani itu sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Bangli. (kmb40)

Fasilitasi Warga Tercecer

3.500 Paket Sembako Dibagikan Jumat Ini Gianyar (Bali Post) Pemkab Gianyar kembali mengagendakan pembagian sembako, Jumat (28/8) besok.

Pembagian sembako itu diperuntukkan warga yang tercecer dari pendistribusian Juli lalu.

Dari pendataan warga Gianyar yang tercecer sebanyak 3.500 lebih. Mereka baru Jumat besok rencananya akan menerima pembagian sembako itu.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Selasa (25/8) kemarin mengatakan, pada pembagian sembako tahap pertama Juli lalu, tercatat ada 28 ribu lebih warga yang menerima paket sembako itu. Dari jumlah itu masih ada yang tercecer. Setelah dilakukan pendataan kembali diketahui ada 3.500 warga yang baru akan mendapat bantuan sembako itu. ‘’Melalui Jaring Pengaman Sosial, Jumat ini kita meluncurkan 3.500 paket sembako kepada warga yang tidak terdata saat pembagian tahap pertama,’’ katanya.

Bupati Mahayastra mengungkapkan, pembagian sembako untuk warga di tengah pandemi Covid-19 ini, tidak cukup hanya sekali atau dua kali saja. Pembagian paket sembako juga akan dilakukan Oktober setelah hari raya Galungan. ‘’Nanti yang ketiga setelah hari raya Galungan di bulan Oktober mendatang,

sehingga saat ini dana jaring pengaman sosial itu masih ada,’’ ujarnya.

Lalu bagaimana dengan Jaring Pengaman Sosial untuk 2021, pihaknya mengaku masih menunggu instruksi pusat. Menurutnya, tahun depan vaksin Covid-19 itu dikabarkan sudah ditemukan. Januari akan disebarkan. ‘’Kalau vaksin sudah didistribusikan, apakah jaring pengaman sosial itu masih diperlukan?

Itu yang masih kita tunggu,’’ katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial untuk 2021. ‘’Jaring pengaman sosial di APBD Induk 2021 sudah siap, hanya tinggal detailnya saja,’’ imbuh Mahasyastra.

Terkait serapan anggaran penangan Covid-19 tahun anggaran 2020 di Gianyar hingga Agustus ini, dikatakan sudah dibagikan kepada yang berhak sejumlah 50 persen lebih.

Anggaran penanganan Covid-19 di Gianyar mencapai Rp 100 miliar lebih. Anggaran itu dialokasikan untuk tiga hal yakni dana kesehatan sebesar Rp 40 miliar, recovery ekonomi sebesar Rp 10 miliar, dan jaring pengaman sosial Rp 50 miliar. ‘’Sejauh ini anggaran sudah terserap 50 persen. Dana yang disiapkan masih mencukupi hingga Desember,’’ tandasnya. (kmb35)

Rabu Wage, 26 Agustus 2020

Dampak Pandemi Covid-19

Penyaluran Kartu Tani Dihentikan Sementara Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Karangasem Made Mawa, Selasa (25/8) kemarin mengungkapkan, sesuai pendataan yang telah dilakukan, petani yang berhak mendapatkan Kartu Tani ini jumlahnya sekitar 19 ribu petani. ‘’Dari jumlah tersebut kita sudah menyalurkan Kartu Tani kepada petani yang layak

Amlapura (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pertanian telah menyalurkan program Kartu Tani (KT) kepada petani Karangasem. Hanya, akibat pandemi Covid-19, hal itu membuat Distan terpaksa harus menghentikan sementara penyaluran Kartu Tani tersebut.

Made Mawa

Bali Post/kmb41

menerimanya sekitar 7.527 petani. Namun sisanya belum disalurkan,’’ ucapnya.

Akibat situasi tidak kondusif, kata Mawa, penyaluran Kartu Tani itu dihentikan sementara. Alasannya pandemi Covid-19 masih terjadi hingga saat ini. Rencananya Kartu Tani itu kembali disalurkan kepada petani yang belum mendapatkannya. ‘’Penyaluran Kartu Tani itu kita hentikan sementara sejak Maret lalu akibat Covid-19. Dari jumlah 19 ribu petani semuanya akan dapat.

Rencananya September 2020 ini kita kembali start, membagikan Kartu Tani itu, berkerja sama dengan petugas Bank BNI,’’ Katanya.

Sebelumnya, kata Mawa, tidak semua petani di Karangasem mendapatkan Kartu Tani ini. Petani yang mendapatkan Kartu Tani itu merupakan petani yang sudah tergabung dalam kelompok subak tegalan, subak sawah dan kelompok tani.

Bagi petani yang belum tergabung dalam salah satu kelompok itu tidak dapat Kartu Tani itu. ‘’Petani yang menerima Kartu Tani ini maksimal memiliki luas lahan yang digarap dua hektar per orangnya.

Bila lebih dari dua hektar, otomatis petani itu tidak dapat Kartu Tani ini. Dalam Kartu Tani ini petani akan mendapatkan subsidi pupuk.

Jenis pupuk yang disubsidi itu Urea, ZA,SP-36, Phonska dan Petroganik. (kmb41)

22 Pasien Covid-19 Dilaporkan Sembuh Singaraja (Bali Post) Tren kesembuhan pasien yang terinfeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Buleleng kembali melonjak. Bahkan, kesembuhan pasien itu menunjukkan angka signifikan, yaitu sebanyak 22 orang. Hanya, walau terjadi lonjakan kesembuhan, namun kasus konfirmasi positif Covid-19 yang baru masih terjadi.

Di mana ada tambahan delapan orang pasien dinyatakan terkonfirmasi virus Corona itu.

Seksi Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng Drs. I Ketut Suweca, M.Si., Selasa (25/8) kemarin mengatakan, tren kesembuhan mencapai 22 orang itu terakumulasi dari tujuh kecamatan. Di mana Kecamatan Buleleng paling banyak mencatatkan pasiennya sembuh yakni delapan orang. Disusul Kecamatan Tejakula ada tujuh orang pasien dinyatakan sembuh dari serangan virus Ccorona. Selain itu, Kecamatan Sawan mencatat ada tiga orang pasien telah dinyatakan sembuh. Sisanya ada empat orang pasien juga dinyatakan sembuh. Masing-masing pasien ini berasal dari Kecamatan Kubutambahan, Sukasada, Banjar, dan Kecamatan Gerokgak. Dengan penambahan ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng mencatat total 279 pasien telah sembuh. ‘’Hari ini kesembuhan terbanyak di mana 22 pasien yang sebelumnya terpapar Covid-19.

Sekarang mereka itu sudah sembuh dan diizinkan pulang.

Semoga saja tren kesembuhan itu terus meningkat, sehingga kita lebih cepat bisa keluar dari paparan virus Corona,’’ katanya.

Di sisi lain, Suweca mengatakan, di tengah lonjakan pasien yang dapat disembuhkan, tetapi masih juga ditemukan di lapangan kemunculan kasus konfirmasi Covid-19 yang baru. Sesuai data tim medik dan dokter penanggung jawab (DPJ) pasien, sebanyak delapan orang warga Buleleng ditemukan terinfeksi Covid-19. Dari jumlah itu, lima orang berasal dari Kecamatan Buleleng. Kemudian ada dua orang pasien dari Kecamatan Tejakula, dan seorang pasien berasal dari Kecamatan Kubutambahan.

Dengan tambahan itu sekarang gugus tugas mencatat 37 pasien konfirmasi Covid-19. Dari jumlah itu, 10 orang menjalani tahapan treatmen di RSUD Buleleng. Jumlah yang sama 10 orang ditangani di Rumah Sakit Pratama (RSP) Giri Emas, Kecamatan Sawan dua orang, dan 25 lagi menjalani isolasi mandiri. Selain itu, gugus tugas mencatat seorang pasien dari Kecamatan Buleleng. Pasien ini dikategorikan kasus probable. ‘’Sesuai data yang kami terima total kasus konfirmasi sebanyak 319 ini setelah penambahan kasus baru hari ini (Selasa 25/8 kemarin - red),’’ jelas Suweca.

Singaraja (Bali Post) Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Buleleng dituntut meningkatkan kinerja. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi, evaluasi reformasi birokrasi (RB) dan implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020.

Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) saat memimpin evaluasi (SKPIP) secara virtual, Senin (24/8).

Bupati mengatakan, ada banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Di samping perjanjian kerja dan terpenting lain-

Drs. I Ketut Suweca, M.Si. Sementara itu, perkembangan kasus kontak erat di Buleleng meningkat menjadi 4.250 orang. Rinciannya, kontak erat konfirmasi sebanyak 164 orang, discarded 3.117 orang, karantina mandiri 852 orang, dan kontak erat menjadi suspect sebanyak 117 orang.

Kasus konfirmasi non-suspect atau kontak erat sebanyak 10 orang. Jumlah kumulatif pemantauan dan berakhir masa pantau pelaku perjalanan wilayah terjangkit dan wilayah transmisi lokal tercatat sebanyak 4.222 orang. (kmb38)

nya adalah laporan kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu rugen, karena dari laporan itu akan terlihat capaian-capaian kinerja dalam mengimplementasikan visi-misi kebijakan pemerintahan suatu daerah. Sehingga hal itu terus dioptimalkan untuk peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. ‘’Saya tetap akan menilai parameter laporan kinerja yang disampaikan oleh pimpinan OPD. Karena inilah peran kepala daerah, bukan hanya menilai laporan keuangan saja, tetapi juga menilai laporan kinerja dari seluruh OPD,’’ katanya.

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Agus Suradnyana, Buleleng memiliki lahan pertanian luas. Sehingga sektor pertanian itu menjadi domain utama pada sisi akselerasi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya

sektor pariwisata, diharapkan dapat berjalan seiring perkembangan sektor pertanian di Den Bukit. ‘’Bukan pariwisata yang menjadi domain utama di Buleleng, sehingga agrowisata yang kita sinergikan dengan desa-desa wisata bisa terus kita optimalkan,’’ jelasnya.

Se kka b B ulele ng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan masukan yang diterima pada evaluasi itu dapat menjadi bahan mempertajam sistem kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pimpinan OPD di Buleleng yang ikut dalam evaluasi, sudah sangat siap memberikan penjelasan kepada tim penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). ‘’Kita sudah bekerja dengan dukungan data dan fakta yang bisa ditunjukkan, kita sudah melakukan kinerja dengan baik,’’ katanya. (kmb38)

Bupati PAS Instruksikan Karangasem Bakal Gelar Pasar Gotong Royong Krama Bali Optimalisasi Pelaporan Kinerja OPD Amlapura (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Karangasem akan menggelar Pasar Gotong Royong Krama Bali (PGRKB) yang akan dilaksanakan di Lapangan Tanah Aron Amlapura, Jumat 4 September 2020 mendatang.

Pelaksanaan PGRKB itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 15036 Tahun 2020 tentang Program Gotong Royong Krama Bali.

Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan I Made Suama, Selasa (25/8) kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala OPD terkait, terutama membahas pelaksanaan PGRKB

di Karangasem. Bahkan, awal Agustus lalu pihaknya telah rapat, bagaimana teknis dan persiapan menggelar Pasar Gotong Royong itu, agar tetap memenuhi standar protokol kesehatan Covid 19. ‘’Kita harap lewat kegiatan PGRBK itu dapat meningkatkan kepedulian pegawai dan karyawan serta kesadaran masyarakat secara bergotong royong membantu petani, nelayan, perajin, dan pelaku UMKM. Dan pasar gotong royong ini diharapkan bisa mengurangi terjadinya kerumunan berbelanja di pasar rakyat/toko swalayan yang menyebabkan risiko terjadinya penularan Covid-19.

Melalui PGRBK ini, baik penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan harga wajar,’’ ujarnya.

Suama menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali. Program itu juga sebagai salah satu implementasi gerakan ‘’Bangga Buatan Indonesia’’. Dalam program ini mewajibkan pegawai pemkab berbelanja di Pasar Gotong Royong Krama Bali Pemkab Karangasem ini. ‘’Produkproduk yang dijual saat ini termasuk kebutuhan pokok khususnya produk pangan.

Namun, ke depannya akan ditambah produk lainnya,’’ katanya. (kmb41)

Satpol PP Tertibkan Aktivitas Pedagang Bermobil ‘’Dari pengawasan kami, kebanyakan pedagang berjualan di pinggir jalan umum.

Parahnya ada pedagang memarkir mobilnya berdagang di kawasan larangan parkir. Sedangkan pedagang yang mau jualan di tempat yang sudah disiapkan sangat sedikit,’’ katanya.

Atas pelanggaran itu, Artawan menyebutkan pihaknya akan terus menghalau agar pedagang beroperasi pada tempatnya, sehingga dapat mengurangi gangguan ketertiban umum di kota Singaraja. Upaya ini dilakukan dengan cara menyita perlengkapan berdagang mereka. Seperti timbangan atau peralatan lain. Hanya, dalam penertiban itu, dirinya mengakui kalah cepat dengan pedagang. Pasalnya, saat anggota Satpol PP mendatangi lokasi, pedagang justru lebih awal meninggalkan lokasi. Lantas, ketika petugas meninggalkan lokasi, pedagang itu kembali lagi beraktivitas.

Kenapa tidak ditindak dengan sanksi tegas, Satpol PP berkilah tidak memiliki regulasi khusus mengatur pedagang bermobil itu.

Selama ini dasar hukum yang dipakai Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Ke depan, Artawan mengusulkan agar penertiban dilakukan dengan tim gabungan, bersinergi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng. Ini dilakukan karena aktivitas pedagang bermobil berjualan di daerah larangan parkir dan juga mobil yang digunakan berdagang itu tidak sesuai ketentuan. ‘’Kalau kami hanya memakai perda ketertiban umum. Untuk bisa menindak tegas, maka kami mengusulkan agar dilakukan penindakan terhadap kendaraan yang digunakan, dan juga aktivitas di lokasi terlarang itu. Itu semua merupakan kewenangan Dishub.

Kami akan coba koordinasikan dulu, sehingga penindakan bisa dilakukan lebih optimal,’’ jelasnya. (kmb38) Drs. I Putu Artawan

Singaraja (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng kembali melakukan penertiban aktivitas pedagang bermobil di sejumlah lokasi di kota Singaraja. Penertiban ini dilakukan karena banyak pedagang nekat berjualan di pinggir jalan. Bahkan, ada yang berdagang di lokasi yang dilarang parkir. Sementara lokasi berjualan yang disiapkan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng itu, justru tidak digunakan dengan baik. Kasatpol PP Buleleng Drs. I Putu Artawan, Selasa (25/8) kemarin mengatakan, belakangan ini pihaknya rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi di kota Singaraja. Saat pengawasan ditemukan pedagang bermobil berdagang di pinggir jalan umum. Bahkan, ada pedagang itu sengaja berdagang dengan cara mobilnya diparkir di tempat dilarang hingga satu hari penuh.

Sementara situasi terbalik terjadi di tempat yang sudah disiapkan PD Pasar Buleleng, yakni di sebalah barat Kolam Renang Nirmala Asri Kelurahan Banyuasri.

Lokasi ini justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang itu. Dari 74 pedagang bermobil yang teregistrasi, hanya ada empat sampai lima pedagang yang berdagang di tempat itu.

Bali Post/kmb38

EVALUASI - Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana memimpin evaluasi SAKIP Tahun 2020 dengan virtual, Senin (24/8) lalu.

Karangasem Butuh Pemimpin Inovatif dan Responsif PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati pada 9 Desember mendatang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam memilih pemimpin lima tahun ke depan.

Karena untuk memajukan suatu daerah dalam hal ini Karangasem, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan progresif dalam upaya membangun Karangasem yang lebih baik. Lalu model pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti apakah yang memang layak memimpin Karangasem ke depannya?

Siapa sosok pemimpin yang akan menempati posisi bupati maupun wakil bupati lima tahun ke depan. Bukan bermaksud gambling -- berjudi. Hal itu memang masih sebuah misteri dan terlalu dini untuk mendapatkan jawaban pasti. Tetapi, yang jelas siapa pun nanti leader itu yang menakhodai Kabupaten Karangasem, baik sebagai bupati maupun wakil bupati, masyarakat sangat mengharapkan adanya suatu perubahan ke arah Karangasem lebih maju dan berkembang.

Tokoh masyarakat, I Nengah Sudarsa, mengatakan dalam pembangunan Karangasem memang perlu banyak terobosan kreatif dan inovatif dikedepankan sebagai bagian pembangunan dalam arti luas.

Terlebih lagi, pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem masih kecil jika dibandingkan kabupaten lainnya di

Bali. Bahkan, PAD tahun 2019 mengalami penurunan.

Karena itu, Karangasem ini perlu pemimpin yang memiliki visi leadership yang mumpuni. Dengan modal pemimpin yang punya visi dan misi riil dan progresif, maka pengelolaan Karangasem itu diyakini dapat lebih maksimal. Segala sektor memang harus dibangkitkan, sehingga pundi-pundi pendapatan untuk mengisi kas PAD itu bisa diperoleh lebih banyak. ‘’Jadi, PR pemerintah masih cukup banyak. Maka PR inilah yang harus dikerjakan pemimpin terpilih mendatang,’’ ucapnya.

Nengah Sudarsa mengusulkan agar pemerintah itu dapat menggenjot pembangunan infrastruktur di dalam mendukung kemajuan Karangasem ke depannya. Sosok pemimpin yang baik itu harus mengetahui, mana yang pembangunan yang mesti diuta-

makan atau diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Namun bukan justru sebaliknya, mendesain suatu pembangunan infrastruktur yang berdasarkan keinginan yang kurang holistik. ‘’Kita harap, yang belum bisa direalisasikan saat ini, nantinya bisa dibangun tahun berikutnya. Pada dasarnya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat umum supaya

hal itu bisa dibangun. Hal itu penting menunjang kesejahteraan masyarakat,’’ harapnya.

Dalam kondisi saat ini, Karangasem itu sangat membutuhkan sosok pemimpin yang inovatif dan responsif di dalam membangun, sehingga dengan demikian diyakini Karangasem itu menjadi lebih baik lagi dan lebih maju ke depannya. (nan)

Rabu Wage, 26 Agustus 2020

Dewan Usulkan ’’Rapid Test’’ Gratis untuk Masyarakat Bali Mengembalikan Bali sebagai Pusat Peradaban Dunia Denpasar (Bali Post) Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum salah satunya mengatur tentang biaya atau tarif rapid test. Dalam hal ini, tarif yang diusulkan oleh eksekutif di Pemprov Bali mengikuti ketentuan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 150 ribu.

Namun, DPRD Bali yang kini melakukan pembahasan ranperda mendorong agar rapid test bisa dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis. ‘’Kita dukung Pak Guber-

nur supaya menggratiskan yang namanya rapid test.

Namanya juga pandemi, kan sudah kewajiban negara,’’ ujar Koordinator Pembahasan Ranperda Retribusi Jasa Umum di DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi kepada Bali Post, Selasa (25/8) kemarin.

Menurut Kresna Budi, usulan rapid test gratis tidak lepas dari hasil kunjungan kerja dewan ke Lombok, NTB. Sebab, di daerah itu pemerintah setempat sudah menggratiskan rapid test bagi masyarakatnya. Poli-

tisi Golkar asal Buleleng ini yakin Gubernur Bali Wayan Koster akan sangat memperhatikan rakyat Bali lewat usulan dewan tersebut. Apalagi, rapid test sekarang turut menjadi kebutuhan dasar di masyarakat. ‘’Lombok yang pendapatannya lebih sedikit saja berani menggratiskan, apalagi kita kan? Beranilah.

Saya yakin Pak Gubernur hatinya mulia dan kami pasti akan didukung oleh beliau,’’ jelasnya.

Kresna Budi mengaku sudah menghitung perkiraan anggaran yang diperlukan

untuk rapid test gratis. Kalau per hari menghabiskan Rp 150 juta, maka dalam sebulan perlu anggaran Rp 4,5 miliar.

Dengan demikian, anggaran dalam setahun berkisar Rp 50 miliar untuk rapid test.

Pemprov Bali dapat menunda proyek yang tidak urgen atau mengalokasikannya dari dana tidak terduga. ‘’Tidak masalah itu, ada dana tidak terduga Rp 350 miliar untuk Covid-19. Kalau kita alokasikan Rp 50 miliar di awal, tidak apa-apa kan,’’ terang Ketua Komisi II DPRD Bali ini. (kmb32)

Bali Sabet Dua Penghargaan ‘’Salah satu hak dasar adalah hak partisipasi. Pemenuhan hak ini harus dijamin dalam kondisi apa pun.

Partisipasi anak merupakan bagian dari proses tumbuh kembang anak,’’ ujarnya.

Menurut Bintang, kunci keberhasilan Forum Anak dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah adanya kemauan dan kemampuan anak untuk berperan sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Seluruh Forum Anak dari tingkat provinsi hingga desa/ kelurahan juga diharapkan semakin aktif melakukan pendataan. Bukan hanya

untuk mendapatkan penghargaan, tetapi sebagai suatu kewajiban sehingga setiap Forum Anak bisa melakukan evaluasi mandiri terhadap kelembagaan masing-masing. Selain itu, data real dan aktual turut mendukung proses perencanaan pembangunan agar berjalan maksimal dan tepat sasaran. ‘’Bersama-sama kita jaga semangat anak-anak agar dapat mengembangkan potensi, menumbuhkan tenggang rasa dan empati, serta mengasah kemampuan di mana pun mereka berada,’’ jelasnya.

Bintang menambahkan, anak-anak adalah harapan dan calon pemimpin bangsa.

Anak-anak yang sehat lahir dan batin, cerdas, semangat dan berkarakter akan tum-

buh menjadi generasi penerus bangsa berkualitas di masa depan. Hal ini demi mewujudkan Indonesia layak anak 2030 dan generasi emas 2045.

Forum Anak Provinsi Bali berhasil menyabet dua penghargaan dari total 13 kategori dalam DAFA Award 2020.

Yakni, sebagai Forum Anak Provinsi Terbaik dan Forum Anak dengan Program Unggulan Terbaik. Selain itu dari Bali, Forum Anak Kabupaten Buleleng juga meraih penghargaan sebagai Forum Anak 2P Terbaik.

Sedangkan untuk kategori lainnya, seperti Forum Anak Kota Terbaik diraih Forum Anak Kota Tanjungpinang, Forum Anak Kabupaten Terbaik diraih Forum Anak Kabupaten Bekasi, Forum

Anak Kecamatan Terbaik diraih Forum Anak Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Forum Anak Kelurahan Terbaik diraih Forum Anak Kelurahan Teladan, Kabupaten Bangka Selatan, Forum Anak Desa Terbaik diraih Forum Anak Desa Banaran, Kabupaten Gunung Kidul, Lembar Profil Terbaik diraih Forum Anak Kabupaten Blitar, Forum Anak Lembar Profil Terbanyak diraih Forum Anak Provinsi Riau, Forum Anak Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) Terbaik diraih Forum Anak Kota Tanjungpinang, Forum Anak Teraktif diraih Forum Anak Kota Bandung, serta Media Sosial Forum Anak Terbaik diraih Forum Anak Kota Banjarmasin.(kmb32)

Produk Lokal Mesti Diangkat M e n u r u t i s t r i G u b e rnur Bali Wayan Koster ini, produk-produk lokal mesti diangkat agar lebih dihargai dan mendapat tempat yang layak dalam industri pariwisata. Mengingat, Bali memiliki kekayaan dari sisi kearifan lokal yang belum dilibatkan secara baik dalam menciptakan pariwisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan.

Putri Suastini menginginkan produk dan potensi daerah lokal Bali bisa terserap dalam industri pariwisata Pulau Dewata.

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr T.Sipil Hub.082190502954 ptsariartautama@gmail.com B.BP.001.08.20.0000279

Dcr PRT wnt tinggalDlm Gj .1,8Jt serius kerja Telp.087861530502 B.BP.004.08.20.0000282

Dcr Serabutan memelihara sapi dan berkebun, WA/SMS 081805628430 G.06

DIJUAL MOBIL SUZUKI

Lelang Mobil:Carry Box ST 100 Th03(1 unit)di PT.AMS Jl.Gatsu Tengah VI C/2 Denut.Tgl 26Agt18Spt’20(Senin-Sabtu) Jam Kerja B.BP.001.08.20.0000278

PROPERTY DISEWAKAN RUMAH

Rumah Tipe 60 Jln.Patih Nambi XXVI/3,2KT,1KK.Hub:0817564481 B.BP.001.08.20.0000259

BERAS BERAS BALI BALI Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588 G.01

CABE CABEBALI BALI Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588 G.02

SERVICE

SERVICE

‘’Misalnya, saya ingin mendapat masukan cenderamata seperti apa yang harus kita berikan kepada tamu sehingga menjadi sesuatu yang istimewa,’’ jelasnya.

Menurut Putri Suastini, Bali mampu membuat cenderamata-cenderamata yang berkualitas berbasis kearifan lokal. Namun, pasarnya selama ini tergerus oleh produk-produk massal impor berkualitas rendah. Ia meyakini Bali dengan produknya yang berkualitas mampu merebut kembali pasar itu. Selain cenderamata, pramuwisata atau guide yang ada di Bali mesti tampil den-

gan mencirikan budaya Bali.

Oleh karena itu, mereka akan dibuatkan seragam memakai produk sandang asli Bali yang sekaligus akan memberikan kebanggaan terhadap pramuwisata. ‘’Idenya melalui pramuwisata menunjukkan produk asli Bali. Produk sandang kita bagus-bagus, limited edition,’’ imbuhnya.

Ketua Himpunan Pramuwisata Bali Nyoman Nuarta menyambut baik rencana membuat kostum guide. Menurutnya, ini akan memberikan ciri kepada pramuwisata Bali yang legal. ‘’Saya ingin membedakan guide legal dengan ilegal,’’

ujarnya.

Nuarta berharap seragam pramuwisata ini nantinya akan menunjukkan identitas dan yang paling penting dari segi harga tidak memberatkan pramuwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan, masukan-masukan yang didapat dari rapat ini akan ditindaklanjuti. Salah satunya dengan menggandeng desainer-desainer lokal Bali. ‘’Tentunya untuk menghasilkan desain-desain yang bisa menyerap produk lokal Bali di industri pariwisata,’’ ujarnya. (kmb32)

Keberpihakan terhadap pertanian dan industri manufakturnya harus difasilitasi.

Jika kita mau berbagai insentif untuk mendukung pertanian Bali, maka harapan Bali harmoni pada tatanan Bali Era Baru akan sangat terbuka. Terlebih sasarannya mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia. Jika alam dan budaya tak terawat, maka untuk membangun jati diri Bali sebagai pusat peradaban akan makin jauh. ‘’Saya hanya berharap ada rencana aksi yang jelas untuk mengawal pertanian Bali dan industri manufakturnya sebagai lokomotif baru penyangga

perekonomian,’’ sarannya.

Sudarma berharap kebangkitan sektor pertanian ini juga menjadi bagian dari kepedulian pelaku pariwisata.

Pelaku pariwisata hendaknya ikut berdaulat untuk menjaga alam Bali dengan memberikan kontribusi yang jelas pada pelaku pertanian yang selama ini merawat alam Bali. ‘’Selama ini objek yang dikomersialkan untuk mendukung pariwisata Bali adalah alam Bali. Kinilah saatnya pelaku pariwisata Bali merenung dan mendesain sinergi untuk ikut berkontribusi merawat Bali,’’ sarannya.

Pengamat Lingkungan Hidup Unud ini mengatakan, masih ada waktu bagi semua elemen di Bali bergerak mem-

bangun ketahanan ekonomi.

Jangan lalai menjaga pertanian. ‘’Kita selama ini terlalu asyik dengan kenikmatan, lupa memikirkan penyangga.

Ketika lokomotif utama semua tersandera, maka berdampak serius bagi anggaran pemerintahan dan kebertahanan ekonomi,’’ ujarnya.

Sudarma berharap masamasa sulit ini dikelola sebagai masa perenungan dan mulat sarira. Sinergi harus segera dibangun dan lakukan evaluasi secara total terhadap pengelolaan ketahanan ekonomi Bali. Optimisme memang harus tetap dibangun, namun optimisme tanpa solusi hanya akan membuat Bali jatuh lebih dalam pada jurang resesi ekonomi. (kmb)

Apalagi, tugas guru jika secara riil dilakukan 24 jam per minggu sangat melelahkan, karena mereka harus menjalani tugas tambahan perencanaan, menyiapkan bahan ajar di rumah hingga evaluasi.

Makanya, ia menilai sangat tepat kebijakan ini agar guru fokus pada PBM berkualitas.

Relaksasi ini diterapkan karena pemerintah akan menerapkan kurikulum darurat selama pandemi. Kendati demikian, Winata menegaskan, pemerintah tak boleh memaksakan kehendak agar sekolah menjalankan kurikulum darurat/khusus. Alasannya, selain belum diketahui semua guru, juga berbahaya jika diterapkan secara saklek.

Bukankah pemerintah sudah memberi tiga opsi sebelumnya yakni tetap menerapkan K-13, kurikulum khusus atau menerapkan kurikulum lewat perubahan mandiri. ‘’Saya kira yang mandiri ini yang paling pas untuk kita di Bali,’’ tegasnya.

Agar bisa mengajar secara berkualitas, Kepala SMK PGR 4 Denpasar Drs. I Ketut Suarya mengungkapkan, relaksasi ini harus dipakai guru untuk mengembangkan ide, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Guru yang profesional,

katanya, adalah guru yang menjalankan tugas profesinya dengan berkualitas. ‘’Jangan relaksasi ini dipakai guru justru untuk malas berkreatvitas,’’ katanya mengingatkan.

Suarya membenarkan tugas tambahan guru selama ini banyak tersita di evaluasi mulai dari tes diagnostik hingga tes akhir. Makanya, di sekolah swasta kelebihan jam mengajar guru juga dibayarkan agar mereka nyaman dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, relaksasi jam mengajar juga patut dihargai agar guru tetap sehat dengan sistem imun yang baik.

Menurut Suarya, kurikulum darurat tak perlu dipaksakan karena sekolah sudah terlebih dahulu melakukan revisi kurikulum secara mandiri disesuaikan kondisi pandemi Covid-19 sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Namun jika itu wajib dilakukan, sekolah menerima saja asalkan sudah menjadi keputusan pemkab/pemkot dan Pemprov Bali. ‘’Kami di SMK tergantung kebijakan Pemprov Bali,’’ tegasnya.

Pada bagian lain, Ketua PGRI Kota Denpasar I Nyoman Winata meminta guru untuk tak lagi bermain dalam ‘’jualbeli’’ buku pelajaran. Apalagi memaksa siswa membeli buku di masa pendemi Covid-19 ini.

Sebab, kita semua fokus pada upaya meringankan beban masyarakat karena buku pelajaran sudah disiapkan lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ‘’Ini kan kondisinya darurat, apalagi guru tak boleh menjual buku,’’ tegasnya.

Suarya mengaku sepakat dengan hal itu karena sekolah sudah disiapkan lewat dana BOS. Apalagi dengan manajemen dana BOS yang sekarang memberi ruang sangat lebar bagi sekolah dalam pengadaan buku. Hal ini dirasakan sudah cukup guna mencapai hasil pembelajaran di masa darurat.

Secara lagika, katanya, guru dan sekolah tak perlu memaksakan siswa membeli buku lagi karena begitu dia masuk ke sekolah sudah dijamin dana BOS untuk mendapatkan buku. Buku ini bisa dibeli sekolah sesuai juknis di Sistem Pembelanjaan Sekolah (Sispah). ‘’Lain masalahnya ketika kondisi normal, guru boleh menyarankan siswa menggunakan buku pembanding,’’ tegasnya.

Kedua pengurus PGRI Kota Denpasar ini mengajak guru ikut berperan dalam menyiapkan pendidikan biaya murah, namun tetap memberikan pelayanan berkualitas. Itulah yang sebenarnya esensi dari guru menerima tunjangan sertifikasi. (sue)

Mengembangkan Ide, Kreativitas dan Inovasi dalam Pembelajaran

Rabu Wage, 26 agustus 2020

OPINI

Atasi Resesi, Bali Bangkit Oleh Theresia Mutiara Galistya, S.ST., M.Si. PANDEMI Covid-19 terkonfirmasi menghantam telak ekonomi Bali. Kondisi yang jelas tidak diinginkan itu terpotret dari data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua (April-Juni) 2020. Ancaman resesi yang membayangi sejak kuartal pertama, akhirnya ‘’terpaksa’’ dialami. Namun, tentu selalu ada harapan di setiap permasalahan. Titik poinnya bukan lagi tentang kejatuhan dalam jurang resesi. Upaya meminimalkan dampak dan mempercepat kebangkitan dari kondisi keterpurukan semestinya menjadi fokus utama. Di mana hal itu jelas tergantung pada keberhasilan percepatan program pemulihan ekonomi.

Seberapa lama resesi mungkin dialami?

Pemerintah pusat sendiri mengantisipasi krisis ekonomi akibat pandemi akan berlangsung selama tiga tahun. Hal ini tercermin dari aturan relaksasi defisit APBN yang membolehkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun.

Dengan kata lain, pemerintah memprediksi ekonomi minimal akan pulih dalam jangka waktu tersebut. Tentu besar asa kita, Bali akan pulih jauh lebih cepat dari ekspektasi tersebut.

Tepat pada 5 Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis ekonomi Bali triwulan II tumbuh negatif (terkontraksi) semakin dalam hingga mencapai dua digit, -10,98 persen (year on year/y-on-y). Sebelumnya, catatan pertumbuhan minus telah dirasakan pada triwulan sebelumnya dengan tumbuh negatif 1,14 persen. Kenyataan teramat jarang terjadi, bahkan hampir terlupakan sejak krisis ekonomi 1998, lebih dari dua dasawarsa lalu.

Ketika itu, ekonomi Bali terkoreksi hingga -4,04 persen. Bahkan, ketika peristiwa bom Bali mengguncang hingga dua kali, nyatanya ekonomi Bali tetap tercatat tumbuh positif.

Sedikit menelisik kondisi krisis moneter 1998 dan resesi 2020 di Bali, ditemukan kemiripan. Saat tumbuh negatif pada tahun 1998, penumpang penerbangan internasional dan domestik mencatatkan penurunan yang berdampak pada turunnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang. Ternyata, kondisi serupa terjadi pada kuartal II 2020.

Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi pada kedua periode tersebut akhirnya terkontraksi (menyusut) hingga minus. Beda halnya saat Bom Bali 12 Oktober 2002. Jumlah penumpang penerbangan internasional turun dalam, tetapi jumlah penumpang domestik tidak terlihat terganggu dan tetap tumbuh. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi pada tahun itu tercatat masih mampu tumbuh positif.

Kontraksi yang terjadi pada kuartal kedua 2020 mengantar Bali memasuki gerbang resesi. Bali yang sangat tergantung dengan sektor pariwisata, dalam hal ini ekspor jasa luar negeri (perjalanan turis dunia/wisman), mengalami kondisi layaknya Singapura dan Korea Selatan yang memasuki masa resesi teknikal setelah dua kuartal berturut-turut minus akibat pembatasan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19. Seperti diketahui, kedua negara tersebut juga sangat bergantung pada perekonomian global (ekspor dan perdagangan dunia). Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Bali sejatinya telah mampu menorehkan prestasi gemilang dalam menangani pandemi Covid-19.

Terbukti di tingkat nasional, Bali berhasil menjuarai Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman dari Covid-19, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri hingga menyabet hadiah berupa tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar total Rp 5 miliar.

Namun, tentunya tantangan ke depan masih cukup berat. Tidak hanya pukulan telak pada bidang ekonomi, beragam permasalahan sosial sebelumnya telah lebih dahulu memperberat situasi. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 (yang dilaksanakan 1 31 Maret) mencatat peningkatan jumlah dan kedalaman kemiskinan di Bali. Padahal saat survei dilakukan, pandemi terhitung masih kurang dari satu bulan melanda Bali. Mengingat suspect positif Covid-19 di Bali kali pertama diumumkan pada 11 Maret 2020.

Hal senada nampak pada hasil Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) Februari 2020 yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dibanding Februari 2019. Selain itu, distribusi pekerja informal juga masih cukup besar. Padahal, pekerja informal menjadi golongan yang paling rentan terhadap

dampak pandemi karena mudah kehilangan pekerjaan.

Menimbang perkembangan situasi pandemi, prediksi peningkatan kemiskinan dan pengangguran di sisa tahun nampaknya semakin menguat.

Namun, kompleksitas permasalahan sosial ekonomi yang melanda Bali, nyatanya telah disikapi dengan bijak. Pemberlakuan Tata Kehidupan Baru New Normal menjadi harapan pemenuhan dahaga ekonomi. New Normal tahap pertama telah dimulai 9 Juli 2020 disusul dibukanya pintu pariwisata domestik pada 31 Juli 2020, dan pariwisata internasional nanti pada 11 September 2020. Meski, disadari hasilnya tidak serta merta semudah membalik telapak tangan.

Orang akan berwisata saat kondisi aman, nyaman, dengan kondisi finansial mapan. Sayangnya, prasyarat tersebut masih sulit terpenuhi.

Setidaknya untuk saat ini. Geliat para traveller untuk berlibur terganjal persyaratan tambahan seperti rapid test yang notabene menambah pengeluaran. Selain tentunya ketidakpastian kapan pandemi berakhir yang cenderung membuat masyarakat menunda kegiatan bersifat leisure.

Sebenarnya sebelum pertumbuhan ekonomi negatif resmi diumumkan, pemerintah daerah telah bergerak aktif dengan membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi yang dibawahi langsung oleh Bapak Wagub. Demikian halnya pemerintah pusat yang menaruh perhatian besar bagi membaiknya kondisi Bali. Dalam video dukungan ‘’Bali Bangkit’’, disampaikan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah pusat (Bali Post, 27 Juli 2020).

Di antaranya pemberian soft loan bagi pelaku pariwisata melalui stimulus ekonomi serta program yang mendukung UMKM seperti restrukturisasi kredit, subsidi, serta penjaminan modal kerja.

Menurut hemat penulis, sejalan dengan langkah pemerintah, demi mempercepat tercapainya pemulihan ekonomi, kuncinya terletak pada peningkatan daya beli. Untuk jangka pendek, menggenjot konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, sedangkan jangka panjang dengan menggiatkan investasi fisik dan ekspor. Selain masih menjadi empat kontributor terbesar pembentuk PDRB menurut pengeluaran, membangkitkan kinerja pertumbuhan keempat komponen tersebut pada gilirannya akan sangat menolong peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali ke posisi normal.

Mendorong konsumsi masyarakat dengan pemberian gaji, pensiun, tunjangan, penghasilan ke-13 pada bulan Agustus dirasakan sangat tepat. Mengingat Marginal Prosperty to Consume (MPC) kelas menengah lebih tinggi dibanding kelas atas dan kelas bawah. Yang terbaru, Kementerian Keuangan telah mengumumkan pemberian insentif kepada pekerja swasta berpendapatan Rp 5 juta ke bawah, masing-masing sebanyak Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dari bulan September. Tentunya ini akan menjadi tambahan angin segar di masa krisis seperti sekarang ini.

Adapun untuk menggenjot belanja pemerintah dapat dilakukan melalui beragam cara.

Dengan pemberlakuan new normal, kementerian/lembaga diharapkan mulai dapat melaksanakan MICE di Bali. Berlanjut ke percepatan investasi fisik, mengungkit volume ekspor, dan mempercepat penyerapan dana perlindungan sosial. Perlindungan sosial sebaiknya tidak lagi diberikan dalam bentuk sembako, tetapi tunai, sehingga keluarga penerima bantuan dapat lebih bebas membelanjakan dan lebih ada perputaran uang. Bantuan yang diberikan juga tidak lagi hanya menyasar 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi termasuk kelas menengah harapan (aspiring middle class), yakni kelas menengah yang rentan jatuh miskin (Bali Post, 26 Juli 2020).

Yang tak kalah penting, percepatan stimulus sektor pertanian. Selain masih menduduki peringkat terbesar kedua penyumbang PDRB Bali, penyediaan pangan untuk penduduk menjadi keharusan. Pun disadari, sektor pertanian masih menjadi kantong kemiskinan hingga sekarang. Stimulus dapat dilakukan dengan menjaga ketersediaan komoditas pendukung produksi dan menjaga harga di tingkat petani.

Penulis, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana

POJOK Bali perlu industri manufaktur pertanian.

- Strategi mandiri pangan. *** Jangan paksakan kurikulum darurat dan siswa beli buku.

- Sudah terbebani kuota. *** Industri pariwisata diharapkan serap produk lokal.

- Tunggu wisman datang.

Perusahaan Tak Boleh Sewenang-wenang WABAH Covid-19 yang melanda Bali sejak beberapa bulan belakangan ini semakin melumpuhkan semua sektor. Bali yang mengandalkan pariwisata tentu masyarakatnya lebih banyak menggeluti sektor ini. Imbasnya, mereka yang bekerja di sektor pariwisata ini, kini tidak berpenghasilan. Mirisnya ada kabar baru muncul yakni disinyalir sejumlah perusahaan justru memanfaatkan momen Covid-19 ini untuk mem-PHK karyawannya secara besar-besaran. Hal ini pun ditanggapi langsung oleh salah satu anggota DPR-RI yang berasal dari Bali, I Nyoman Parta. Ia menilai perusahaan dan hotel yang melakukan PHK terhadap karyawannya secara masif dengan alasan Covid-19 ini merupakan praktik tidak benar. Yang membuat makin geram, karyawannya juga disebut-sebut dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri. Adanya pemberitaan itu, tentu juga mendapat reaksi keras dari para netizen. Dilihat dari akun Facebook @balipost, sejumlah netizen melontarkan komentarnya. Mereka meminta supaya perusahaan dan hotel tidak boleh sewenang-wenang. Berikut komentarnya.

Sudi Rajin Menulis Jika industri perusahaan hospitality dengan sewenang-wenang mem-PHK pekerja dengan alasan pandemi seperti ini, bukan berarti sulit. Sebagai tuan rumah mencabut izin usaha untuk menutup usaha perhotelan atau sebagainya yang ada di tanah kita. Ingat! Investor mengeruk keuntungan dan membuka lapangan kerja dari 60% penduduk Bali.

Jika kita sebagai orang lokal di-PHK, cabut saja izin usaha, toh sama-sama rugi. Kita mengerti pandemi ini adalah krisis global. Bukan berarti PHK, pekerjaan tumpul ke bawah. Kurang lebihnya minta maaf. Hanya sebagai rakyat biasa yang hidup di bidang hospitality agar semua tahu. Bukan hanya ojol dan pegawai kantoran yang terdampak. Justru kita sebagai pegawai pariwisata yang terdiam. Itulah

yang sangat terdampak.

Shrie-wati Risiko kerja ya… di-PHK. Kalau enggak ada pemasukan, masa iya harus terus-terusan bayar gaji. Yang penting punya alasan masuk akal dan kewajiban dibayar. Misalkan pesangon sesuai undang-undang yang berlaku.

Wayan Sugiantara Tolong Bali dibuka untuk wisman pak, biar pariwisata cepat pulih. Kalau begini terus pasti PHK besar-besaran. Buktinya turis domestik lumayan datang.

Dek Koko Saya kena PHK minggu lalu, tapi dengan kompensasi. Ya… maklum sajalah hotel sudah lima bulan sepi dan saya santai alias slow life.

Tony Partha Sekalian cantumkan nama hotelnya biar masyarakat tahu.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Songan Jaga Kelestarian Danau Batur SEBAGAI salah satu desa adat yang wilayahnya berada di sekitar Danau Batur, Desa Adat Songan, Kintamani, Bangli telah ikut berupaya menjaga kelestarian danau terbesar di Bali itu. Tidak hanya secara sekala melalui kegiatan pembersihan sampah plastik dan eceng gondok, juga upaya niskala melalui pelaksanaan upacara mapekelem. Upaya yang dilakukan itu tentunya sangat sejalan dengan visi Gubernur Bali Wayan Koster ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ menjaga kelestarian alam Bali beserta isinya.

B

endesa Adat Songan Jro Temu mengatakan, pihaknya sangat menyadari betul arti penting keberadaan Danau Batur. Danau Batur selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Air Danau Batur dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk konsumsi, namun juga pertanian. ‘’Walaupun untuk mengonsumsinya tidak diambil langsung di danau, tapi melalui sumur,’’ ujarnya, Senin (24/8).

Karenanya menjaga kelestarian Danau Batur dipandang sangat penting untuk dilakukan. Kata Jro Temu, dalam penyusunan anggaran desa adat, pihaknya telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pembersihan danau dari sampah plastik. Selama ini pihaknya telah mengarahkan banjar-banjar adat untuk melaksanakan kegiatan pembersihan sampah plastik secara rutin. Disebutkan, Desa Adat Songan memiliki 33 banjar adat dengan jumlah krama mencapai 4.700 krama. ‘’Kami sudah mengimbau semua banjar mengadakan pembersihan sampah plastik secara gotong royong setiap bulan di wilayah banjar masing-masing,’’ ujarnya.

Tak hanya itu, pembersihan juga dilakukan pada eceng gondok yang banyak menutupi permukaan danau.

Menurut

BERSIH-BERSIH - Sejumlah warga Banjar Yeh Panes, Desa Songan, Kitamani, Bangli melakukan bersih-bersih di tepi Danau Batur.

Jro Temu, upaya pembersihan lainnya dan dikoordinir oleh gurangi pencemaran di Danau eceng gondok tidak bisa dilaku- instansi terkait. Terlebih Da- Batur. Di sisi lain masyarakat kan sendiri oleh Desa Adat nau Batur sangat luas. kami banyak hidup dari budi Songan. Selain karena keterDiungkapkan Jro Temu, daya ikan dan diberikan banbatasan sarana dan prasarana, dalam menjaga kebersihan tuan juga oleh pemerintah,’’ eceng gondok juga sangat Danau Batur, pihaknya selama terangnya. Karena itu, menumudah berpindah- ini berhadapan dengan hal rutnya, dibutuhkan solusi dari pindah mengikuti yang dilematis. Banyak dari pemerintah mengenai hal ini. arus angin. Untuk masyarakat di Songan yang Lebih lanjut disampaikan, membebaskan berbudi daya ikan di Danau secara niskala, upaya menDanau Batur Batur dengan menggunakan jaga kelestarian Danau Batur d a r i s e r - keramba jaring apung (KJA). selama ini dilakukan dengan buan eceng Sementara keberadaan KJA melaksanakan upacara magondok diper- menjadi sumber pencemaran pekelem. Upacara tersebut lukan gerakan di danau. ‘’Masalah kebersihan rutin dilaksanakan setiap satu bersama den- danau ini sebenarnya dilema- tahun sekali tepatnya saat gan desa adat tis. Di satu sisi kami ingin men- purnama sasih kapat.

Sementara itu, terkait kebijakan/program yang selama ’’Masalah kebersihan danau ini ini dikeluarkan Gubernur Bali sebenarnya dilematis. Di satu sisi Wayan Koster, pria yang baru kami ingin mengurangi pencemaran setahun menjabat bendesa ini memberikan apresiasinya. Jro di Danau Batur. Di sisi lain Temu mengatakan, baru di era masyarakat kami banyak hidup dari kepemimpinan Gubernur Bali budi daya ikan dan diberikan Wayan Koster desa adat benarbantuan juga oleh benar sangat diperhatikan dengan adanya legalitas dan pemerintah.’’ kucuran anggaran yang bisa dikelola masing-masing desa Jro Temu adat. (ina)