Edisi Kamis 27 Agustus 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 9 TAHUN KE 73

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis kliwon, 27 agustus 2020 Air Sumur Asin, Warga Patasari Mohon Air PDAM

Kantor Perbekel Warnasari Tutup Sampai Jumat

Intrusi atau merembesnya air laut mulai terjadi di kawasan Patasari, Kelurahan Kuta.

Hal tersebut ditandai kondisi sumur milik masyarakat setempat yang kini airnya terasa payau dan asin.

BADUNG | HAL. 3

‘’Penggalakan gerakan budaya antikorupsi sebagai upaya memperbaiki regulasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Masyarakat harus jadi bagian mencegah korupsi, antikorupsi, kepantasan, kepatutan harus menjadi budaya.’’

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Museum Dukuh Penaban Digitalisasi 108 Cakep Lontar

Sejumlah aparat desa dan warga di Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal ini berdampak pada penutupan Kantor Perbekel Warnasari sejak 24 Agustus lalu hingga Jumat (28/8) besok.

JEMBRANA | HAL. 4

Keberadaan lontar-lontar yang ada di Museum Lontar Dukuh Penaban Karangasem terus dilakukan proses penyimpanan dalam format digital. Kerja keras pengurus museum telah berhasil mendigitalisasi lontar sebanyak 108 cakep lontar.

KARANGASEM | HAL. 6

Tak Pakai Masker DIDenda Rp 100 Ribu

Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Regulasi ini menyasar 15 sektor kegiatan meliputi pelayanan publik, transportasi, adat dan agama, seni dan budaya, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, lembaga keuangan bank dan nonbank, kesehatan, jasa dan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup, sosial, fasilitas umum, ketertiban, keamanan, dan ketenteraman, pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata.

Presiden RI Rabu, 26 Agustus 2020

’’Sanksi berupa denda langsung dikenakan di tempat bagi perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban dalam pergub.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Bali Post/kmb32

PERGUB - Gubernur Bali Wayan Koster saat mengumumkan terbitnya Pergub Nomor 46 Tahun 2020 di Jayasabha, Denpasar, Rabu (26/8) kemarin.

‘’Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, meliputi perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat mengumumkan terbitnya Pergub Nomor 46 Tahun 2020, di Jayasabha, Denpasar, Rabu (26/8) kemarin.

Kewajiban bagi perorangan, lanjut Koster, antara lain memakai masker, men-

cuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, menjaga jarak (physical distancing) minimal satu meter kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 meter, tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/batuk/pilek/ nyeri tenggorokan, serta protokol kesehatan lainnya.

Hal. 7 Pergub Nomor 46 Tahun 2020

Pembukaan Pariwisata untuk Lakukan Efisiensi Birokrasi Wisman Dipastikan Mundur

NASIONAL

Hari Ini, Bantuan Subsidi Upah Diluncurkan Jakarta (Bali Post) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bantuan subsidi upah untuk para pekerja dengan pendapatan kurang dari Rp 5 juta akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (27/8) hari ini. ‘’Insya Allah akan diagendakan peluncuran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah, Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI,’’ kata Menaker Ida dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI di Senayan, Jakarta, Rabu (26/8) kemarin.

Menurut Ida Fauziyah, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama setelah sebelumnya mendapatkan 2,5 juta data calon penerima tervalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Sebelumnya, pemerintah merencanakan memberikan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja swasta dan pegawai pemerintah non-PNS dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta. Para penerima harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020. Para calon penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta. Bantuan itu akan dikirim langsung ke rekening calon penerima.

Sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mengumpulkan data rekening calon penerima sebanyak 13,8 juta orang yang akan dilakukan validasi berlapis untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran. Rencananya setiap pekan akan diserahkan minimal 2,5 juta data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Tenaga Kerja, yang kemudian akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data lagi.

Ida Fauziyah berharap bantuan tersebut dapat membantu para pekerja yang pendapatannya terdampak akibat Covid-19.

Program itu melengkapi program jaring pengaman sosial lain yang sudah dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi, seperti bantuan sosial oleh Kementerian Sosial dan Kartu Prakerja. ‘’Mudah-mudahan bisa membantu saudarasaudara kita pekerja yang hari-hari ini terasa dampaknya sungguh luar biasa,’’ ujarnya. (ant)

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 RABU, 26 AGUSTUS 2020 Ayu

Rp

20.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp Rp Rp

20.000 67.145.000 67.165.000

Denpasar (Bali Post) – Rencana pembukaan pariwisata tahap ketiga untuk wisatawan mancanegara (wisman) dipastikan tidak dapat dilaksanakan 11 September mendatang. Di samping karena Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 masih berlaku, perkembangan kasus Covid-19 di Bali juga masih fluktuatif. Ini lantaran masih ada masyarakat yang tidak ter-

tib, termasuk dari kalangan pelaku usaha pariwisata. Hal itu ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (26/8) kemarin.

Menurut Koster, masih banyak pelaku usaha pariwisata yang tidak tertib yang membuat citra Bali menjadi kurang baik terhadap masyarakat luar.

Hal. 7 Ditunda Sampai Kondisi Kondusif

Bali Post/ist

Bali Post/dok

DITUNDA - Rencana pembukaan pariwisata tahap ketiga 11 September mendatang ditunda sampai kondisi pandemi Covid-19 di Bali, nasional dan internasional kondusif.

Bali Post/ist

Nyoman Sender

Sri Subawa

SAMPAI akhir 2020 ini, Bali dipastikan tak menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sementara kunjungan wisatawan domestik (wisdom) juga tidak terlalu menggembirakan. Akibatnya tidak hanya pendapatan daerah yang anjlok, tetapi perusahaan-perusahaan swasta di Bali yang notabene dominan bergerak di sekrot pariwisata juga keok.

Dikonfirmasi Rabu (26/8) kemarin, pengamat ekonomi Nyoman Sender mengatakan, dampak akibat pandemi Covid-19 sudah sangat nyata.

Apalagi di Bali yang sangat bergantung dengan pariwisata. Sejak akhir Maret lalu, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pariwisata mulai dari akomodasi hotel, travel, transportasi, tempattempat wisata, dan lain-lain

semuanya ‘’tiarap’’. Pendapatan perusahaan merosot tajam bahkan tidak jarang merugi (loss). ‘’Jika perusahaan loss, dampak langsungnya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah - red) sudah pasti turun drastis juga,’’ ujarnya.

Untuk bisa bertahan dalam situasi seperti itu, kata Sender, maka efisiensi birokrasi merupakan suatu keharusan. Semua pemerintah daerah di Bali harus melakukan efisiensi di segala bidang biaya birokrasi. ‘’Bagaimana mereka membiayai aktivitas operasionalnya jika pendapatan daerahnya jebol atau merosot tajam? Cara yang paling mendesak adalah wajib melakukan efisiensi birokrasi,’’ tegasnya.

Hal. 7 Perlu “Treatment” Khusus

Pastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran PEMERINTAH menerapkan sistem penyaluran e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Dengan adanya sistem ini, permintaan pupuk dari pemerintah daerah selaku fasilitator petani tidak sepenuhnya bisa dipenuhi.

Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Bali dan NTT Hj. Abdul Hasril mengatakan hal itu saat wawancara khusus Bali Post

Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, Selasa (25/8).

Menurut Abdul Hasril, kebutuhan pupuk bersubsidi di Bali per masa tanam atau per tahun sebanyak 30.000 ton. Kebutuhan itu dapat dipenuhi karena ketersediaan pupuk aman. Bahkan, di masa pandemi di mana kemampuan finansial pemerintah terganggu, pupuk bersubsidi tetap disediakan sesuai kebutuhan. ‘’Pupuk bersubsidi tetap menjadi prioritas pemerintah karena subsidi merupakan salah satu upaya memperkuat ke-

tahanan ekonomi. Selain itu, anggaran pupuk bersubsidi disusun tahun 2019 sehingga tidak mengganggu subsidi pupuk tahun ini. Tapi yang dikhawatirkan adalah anggaran pupuk bersubsidi tahun 2021,’’ ujarnya.

Abdul Hasril menambahkan, pupuk bersubsidi menggunakan anggaran APBN yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi. Namun, ia mengakui permintaan pupuk bersubsidi oleh pemerintah daerah tidak 100 persen dapat dipenuhi karena penyediaan pupuk

berdasarkan e-RDKK. Tujuan sistem RDKK ini agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Hal. 7 Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi

Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020

Webinar dengan KPK-RI

FIGUR

Prioritaskan Kualitas Mutu KEGIATAN di bidang pendidikan dalam tatanan kehidupan era baru (new normal) di masa pandemi Covid-19 tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Begitu halnya dilakukan Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (Unwar) pada pelaksanaan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (penmaru) gelombang II, Sabtu (22/8) lalu.

Di mana pelaksanaannya dilakukan secara daring/online. ‘’Walaupun demikian, dalam proses penmaru ini, kami tetap memperhatikan mutu kualitas sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Program Pascasarjana Unwar didukung dengan kesiapan sarana prasarana, sistem teknologi, dan SDM yang memadai,’’ ujar Direktur Program Pascasarjana Unwar, Dr. Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si. Untuk menjaga mutu dan pelayanan, Program Pascasarjana Unwar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penmaru melalui survei. Di mana setiap calon mahasiswa wajib mengisi form kuesioner yang telah dibagikan dan dikirimkan kembali ke panitia.

Hasil survei selanjutnya di analisis untuk mengetahui sejauh mana tanggapan calon mahasiswa terhadap pelaksanaan penmaru ini.

Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan sesuai dengan standar mutu yang diinginkan. Sebanyak 106 orang peserta mengikuti tes seleksi penmaru Pascasarjana Unwar gelombang II ini. Terdiri dari 21 orang Prodi Magister Manajemen, 19 orang dari Prodi Magister Ilmu Hukum, 13 orang dari Prodi Magister Ilmu Linguistik, 6 orang dari Magister Administrasi Publik, 24 orang dari Prodi Magister Kenotariatan, 15 orang dari Prodi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan serta 8 orang dari Prodi Magister Sains Pertanian. (win)

Rai Mantra Siap Sinergikan Program Dukung Aksi Nasional Pencegahan Korupsi PEMKOT Denpasar siap menyinergikan program dan inovasi dalam rangka mendukung Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-RI. Dukungan ini merupakan bentuk sekaligus implementasi atas komitmen Pemkot Denpasar dalam mewujudkan good goverment yang bebas korupsi. ‘’Tentunya, kami di Pemkot Denpasar berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Tentunya bebas dari korupsi. Untuk itu, kami siap mendukung serta menyinergikan program guna menyukseskan ANPK ini,’’ ujar Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra usai mengikuti Webinar ANPK bersama KPK-RI dari Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (26/8) kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, berbagai program dan inovasi dalam rangka mewujudkan

transparansi serta reformasi birokrasi telah dilaksanakan di Kota Denpasar. Berbagai layanan berbasis daring memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

Terlebih, Pemkot Denpasar juga sudah mengintegrasikan pelayanan publik, pengawasan pembangunan, serta pengaduan dalam sistem berbasis digitalisasi.

Seperti halnya Pelayanan Rakyat Online (Pro Denpasar), aplikasi Karma Simanis sebagai monev pelaksanaan realisasi fisik dan keuangan, serta layanan Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma yang dikemas dalam layanan online. ‘’Tentu kami siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan ANPK ini, khususnya di Kota Denpasar untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good goverment yang bebas korupsi secara berkelanjutan,’’ ujar Rai Mantra.

Untuk diketahui, ANPK

ini sebagai sarana komunikasi upaya pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ini dilaksanakan guna meneguhkan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK. Adapun kegiatan ini turut menghadirkan para menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah se-Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Aksi ini turut menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talkshow), yang disampaikan kepala Kementerian/Lembaga, direksi BUMN, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing.

Dengan demikian, dapat membangun ulang pemahaman, dan signifikansi pem-

Dua kecamatan di Denpasar masuk dalam daerah rawan penyebaran Covid-19. Kecamatan itu adalah Denpasar Utara dan Denpasar Barat. Hal itu diterangkan Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai, Rabu (26/8) kemarin.

160.165 115.409 6.944

Ia mengatakan rawannya daerah tersebut dikarenakan perkembangan kasus Covid-19 di desa-desa sangat fluktuatif y a n g sewakt u waktu kasus positif bisa naik m a u pun turun tiap

4.726 4.115 56

Denpasar (Bali Post) – Korban meninggal dunia akibat Covid-19 kembali bertambah.

Kali ini tambahannya ada dua orang. Dengan demikian, total korban meninggal menjadi 56 orang. Selain kabar duka itu, kasus positif Covid-19 di Bali kembali naik dibandingkan sehari sebelumnya.

Pada Rabu (26/8) kemarin jumlah kasusnya lagi-lagi di atas 70 orang. Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, tambahan kasus mencapai 76 orang. Kumulatif kasus yang ditangani Bali kini mencapai 4.726 orang.

Sementara tambahan dua korban meninggal dunia ini disebutsebut berasal dari Bangli dan Klungkung. Untuk itu, kumulatif kasus meninggal hingga kini mencapai 56 orang (1,18 persen).

Rinciannya, 54 WNI dan 2 WNA. Selain itu, terdapat 57 pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Jumlahnya lebih rendah dari tambahan kasus baru. Total kasus sembuh kini mencapai 4.115 orang (87,07 persen).

Kasus aktif sebanyak 555 orang (11,74 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Sementara itu, kasus positif di Indonesia bertambah sebanyak 2.306, sehingga menjadi 160.165 orang. Sedangkan pasien sembuh bertambah 2.542, sehingga menjadi 115.409 orang. Untuk kasus meninggal bertambah 86, sehingga totalnya menjadi 6.944 orang. (kmb18)

Berkas Perkara Jerinx Dinyatakan Lengkap Denpasar (Bali Post) Setelah menerima pemberkasan tahap I atas nama tersangka I Gede Ari Astina alias Jerinx dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dari penyidik Polda Bali, 19 Agustus lalu, pihak jaksa peneliti langsung mempelajarinya. Apakah telah memenuhi syarat formil atau materiil dari berkas perkara dengan tersangka Jerinx.

Hasil dari petunjuk hingga dikembalikan ke Polda Bali dan dikoordinasikan lagi dengan kejaksaan, berkas kasus Jerinx yang dilaporkan pihak IDI Bali sudah dinyatakan lengkap. Cepat memang, proses perkara yang menimpa musisi yang getol menyuarakan kemanusiaan itu.

Lengkapnya berkas Jerinx ini dibenarkan Kasipenkum dan Humas Kejati Bali Luga A Harlianto, Rabu (26/9) kemarin. ‘’Ya, berkas perkara Jerinx telah dinyatakan lengkap atau P-21,’’ tandas Luga.

Karena sudah lengkap, sebagaimana prosedur selama ini sudah berjalan, penyidik tinggal melakukan tahap II, yakni pelimpahan berkas dan barang bukti ke pihak kejaksaan. (kmb37)

bacaan yang tepat, dari para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya. Adapun Stranas PK sendiri memiliki tiga

fokus sektor, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan reformasi birokrasi serta penegakan hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam 11 aksi dan 27 sub-aksi. (ad301)

seperti Pasar Kumbasari, Gunung Agung, Abian Timbul, Padangsambian, dan juga kondisi permukiman warga yang padat. Inilah yang menyebabkan sehingga kasusnya sangat fluktuatif. Untuk itu, guna dapat menyandang zona hijau sangat sulit dipertahankan.

Dewa Rai menjelaskan, Pemeritah Kota Denpasar terus gencar turun ke wilayahwilayah tersebut melakukan edukasi, pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat, melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui aparat terbawah yang ada di desa/ kelurahan, dan banjar-banjar rutin mengadakan pengawasan, edukasi, dan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Ini bertujuan

agar mereka jangan sampai lengah ataupun manganggap hal ini sudah normal seperti sebelum pandemi.

Kondisi ini diketahui dari catatan perkembangan harian kasus Covid-19. Di mana dalam suatu hari tiba-tiba peningkatan kasus yang drastis. Sementara di wilayah Denpasar Timur dan Selatan stabil. Penambahan satu kasus dalam beberapa hari bahkan sempat nol kasus selama sekian hari. Dewa Rai menambahkan, secara nasional wilayah Kota Denpasar termasuk zona orange. (kmb19)

Dua Kecamatan Masuk Rawan Penyebaran Covid-19 Denpasar (Bali Post) -

Korban Meninggal Bertambah Dua Orang

WEBINAR - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat mengikuti Webinar ANPK bersama KPK RI dari Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (26/8) kemarin.

harinya. Artinya, kasus di sana tidak bisa stabil seperti di desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Selatan. ‘’Yang memang tidak stabil adalah desa-desa yang ada di wilayah Denpasar Barat dan Utara,’’ terangnya.

Kondisi ini disebabkan karena penduduk di dua kecamatan tersebut sangat heterogen, aktivitas, mobilitas masyarakat sangat tinggi.

Kemudian pusat-pusat keramaian ada di wilayah itu,

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Asistensi Penguatan dalam Rangka Pembentukan Relawan Antinarkoba Denpasar (Bali Post) BNNP Bali menggelar kegiatan asistensi penguatan dalam rangka pembentukan relawan antinarkoba, Selasa (25/8) lalu. Kegiatan itu ditandai dengan penyematan PIN oleh Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa kepada relawan dari Dinas Pemajuan Desa Provinsi Bali dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan.

Dalam kegiatan itu disampaikan para relawan akan mendapat password agar bisa akses Rean.Id. Melalui aplikasi itu, relawan bisa melaporkan kegiatan.

Rean.Id merupakan wadah bagi kaum milenial yang mempunyai kreativitas dalam bentuk musik, membuat video, fotografi artikel dan lainnya yang memuat pesan stop narkoba atau tentang P4GN. Pada Rabu (26/8) kemarin, Brigjen Suastawa menghadiri kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi penggiat antinarkoba di instansi pemerintah di Provinsi Bali. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. ‘’BNN mendorong para penggiat antinarkoba lingkungan

instansi pemerintah di Kabupaten Gianyar. Terlebih di lingkungan instansi pemerintah dapat membuat rencana aksi dan menyusun regulasi terkait upaya pencegahan narkotika bisa dilakukan di lingkungan kerjanya,’’ ungkap Brigjen Suastawa.

Bimtek tersebut bertujuan membentuk penggiat antinarkoba di masingmasing lingkungan kerja. Harapannya para penggiat antinarkoba di Kabupaten Gianyar dapat berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja masing-masing. Adapun agenda yang akan dilaksanakan penggiat antinarkoba yaitu sosialisasi P4GN, deteksi dini melalui test urine, dan membentuk Satgas Antinarkoba.

Selanjutnya penyebaran informasi P4GN lewat media massa tentang P4GN, memasang papan pengumuman larangan penyalah guna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Melaporkan jika adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah. (kmb36)

Bali Post/ist

SEMATKAN PIN - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa menyematkan PIN kepada relawan antinarkoba.

Juni dan Juli 2020

Hunian Hotel di Denpasar Meningkat Denpasar (Bali Post) Dibukanya keran kunjungan pariwisata domestik di Bali sedikit banyak memberikan manfaat bagi Kota Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hunian hotel dan kunjungan wisatawan ke ibu kota Provinsi Bali itu.

Berdasarkan data resmi Dinas Pariwisata Kota Denpasar, pada Juni lalu tingkat hunian hotel berbintang di Kota Denpasar mulai tumbuh di angka 7,7 persen dan untuk Juli tercatat angka hunian sebesar 5,38 persen. Sementara untuk hotel non-bintang pada Juni lalu mencatatkan tingkat hunian sebesar 0,68 persen dan pada Juli tercatat 0,97 persen.

Sementara untuk data

aktivitas dan kunjungan wisatawan secara keseluruhan pada Juni tercatat 7.018 orang dengan mengunjungi Sanur dan 39.952 orang berwisata ke pusat Kota Denpasar. ‘’Saat ini dengan dibukanya kunjungan wisatawan domestik, tentu memberikan dampak. Namun tidak begitu signifikan. Akan tetapi memberikan stimulus pertumbuhan kepariwisataan di Denpasar,’’ ujar Kadis Pariwisata Kota Denpasar MA Dezire Mulyani, Rabu (26/8) kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, keadaan yang masih pada masa penanganan Covid-19 ini memang tidak bisa secara instan mengembalikannya pada kondisi semula.

Meski demikian, capaian saat ini menggambarkan mulai tumbuhnya pariwisata di Kota Denpasar. Walaupun angkanya masih bersifat fluktuatif.

Selain itu, lanjut Dezire, pengusaha sektor pariwi sata saat ini terus berusaha untuk tetap tumbuh. Meski demikian, kondisi Kota Denpasar yang masih pada masa penanganan Covid-19 yang disertai dengan belum adanya wisatawan mancanegara membuat masih minimnya permintaan akan hunian hotel. Sehingga ada beberapa usaha yang mulai beroperasi kembali dan ada yang masih menunda untuk beroperasi. ‘’Setidaknya ada beber-

apa usaha yang sudah mulai buka, namun banyak juga yang masih menunggu perkembangan situasi.

Karena kalau dipaksakan buka pengusaha masih mempertimbangkan biaya operasional yang tinggi, namun

dapat dikatakan pariwisata sudah mulai tumbuh di Denpasar. Walaupun masih fluktuatif, ini merupakan angin segar di tengah penanganan Covid-19. Semoga ke depan terus meningkat,’’ ujar Dezire. (kmb12)

Topik : tak pakai masker DIdenda

rp 100 ribu

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020

Badung Berkomitmen Dorong Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

IKUTI ACARA EVALUASI - Wabup Badung I Ketut Suiasa (tengah) didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa saat mengikuti acara Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung Tahun 2019 oleh Kemen-PAN RB secara virtual dari Puspem Badung, Rabu (26/8) kemarin.

WAKIL Bupati Badung I Ketut Suiasa mengikuti acara Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) RI secara virtual dari Puspem Badung, Rabu (26/8) kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda I Wayan Adi Arnawa, Kepala BKPSDM yang juga Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra I Gede Wijaya, Asisten Administrasi Umum Cok. Raka Darmawan, Kabag Organisasi I Wayan Putra Yadnya dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Wabup Suiasa mengatakan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen terus mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan

kualitas implementasi Reformasi Birokrasi sesuai arahan dan rekomendasi tim evaluasi atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pencapaian kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 secara keseluruhan rata-rata sebesar 104,17%. “Kalau dilihat capaian indikator kinerja utama, dari 21 indikator terdapat 19 indikator atau 90,48% yang telah mencapai atau melebihi target,” jelas Wabup Suiasa.

Terkait inovasi pelayanan publik, Kabupaten Badung memperoleh sebanyak 8 judul pada 2014-2020.

Pada 2019 masuk nominasi dua judul dan tahun 2020 masuk nominasi satu judul. Pencapaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung sebesar 35,68 dari total 40, sedangkan indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,62% termasuk kategori sangat baik.

Wabup Suiasa juga menjelaskan beberapa kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan pandemi Covid-19, antara lain gratis pembayaran pemakaian air PDAM, pemberian

sembako untuk masyarakat paling terdampak (keluarga kurang mampu/ KPM), pemberian insentif untuk masyarakat Badung yang di-PHK/ dirumahkan, menyiapkan rumah singgah untuk PMI/ABK, pembiayaan BPJS, pengadaan masker untuk masyarakat Badung serta pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis dengan jumlah refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 274 miliar lebih.

Pihaknya menyadari upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini mungkin belum sesuai harapan bersama. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati Wabup Suiasa mohon kepada tim evaluasi di samping melakukan evaluasi sekaligus dapat memberikan arahan serta pembinaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mendorong tumbuhnya budaya kinerja di Kabupaten Badung.

Sementara itu, Anesia Ribka dari Tim Evaluator Kemen-PAN RB dalam arahannya menyampaikan

bahwa penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. “Setiap tahun Kementerian PAN RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekda Adi Arnawa mengatakan evaluasi SAKIP memiliki kejelasan dari sisi keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah, sehingga ada kejelasan bagi pimpinan untuk memberikan reward atau punishment kepada aparaturnya/pejabatnya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi internal, sehingga sampai November nanti masukan-masukan yang diterima bisa diperbaiki sebagaimana yang diharapkan tim dari Kemen-PAN RB. (ad302)

Polres Cegah Kantor Jadi Klaster Covid-19 Mangupura (Bali Post) Perkantoran yang menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 berusaha diantisipasi oleh Polres Badung.

Saking ketatnya, apabila ada anggota sakit seperti batuk, pilek apalagi saat dicek suhu tubuhnya naik, langsung disuruh pulang untuk mendapatkan perawatan dari dokter.

Kasubbag Humas Polres Badung Iptu Ketut Gede Oka Bawa seizin Kapolres AKBP Roby Septiadi, Rabu (26/8) kemarin, menyampaikan pihaknya terus menggencarkan program Gerebek Pasar

dimeriahkan Celuluk Corona dari Satuan Binmas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan perkembangan penyebaran Covid-19. ‘’Setiap mengadakan kegiatan yang dilaksanakan Polres Badung dan jajaran selalu menerapkan protokol kesehatan, khususnya saat memberikan sosialisasi di masyarakat,’’ ujarnya.

Demikian juga di ruang pelayanan publik, pihaknya tetap mengikuti aturan sesuai SOP prokes Covid-19 seperti saat melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan mengamankan barang bukti.

Pengawasan stasioner dan mobile pada titik atau area rawan penyebaran virus Corona, Bhabinkamtibmas tetap aktif berkoordinasi dengan perangkat desa, lurah, camat dan Babinsa serta tokoh warga untuk membudayakan wajib masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. ‘’Kami tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat agar disipilin menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan dan jaga jarak.

Apalagi penyebaran Covid-19 masih tinggi di Bali,’’ kata Oka Bawa. (kmb36)

Antisipasi Kebakaran

Dokumen Diamankan Digital Mangupura (Bali Post) Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan jajarannya meningkatkan keamanan guna mencegah terjadinya kebakaran di markasmarkas Polri. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi mengingatkan seluruh personel dan jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan keamanan di seluruh ruangan kerja, khususnya pemeriksaan instalasi listrik tempat rawan kebakaran.

Saat apel pagi, Rabu (26/8) kemarin, Kapolres Roby memerintahkan anggotanya untuk meningkatkan pengawasan jaringan instalasi listrik, seperti AC, komputer dan lain-lain.

Ruangan kerja mesti di-

pastikan dalam keadaan aman. ‘’Pemeriksaan jaringan instalasi listrik termasuk AC, komputer, elektronik dan lain-lain yang ada di masing-masing ruangan harus rutin dilakukan untuk memastikan aman dari bahaya kebakaran,’’ tegasnya.

Selain itu, seluruh dokumen dan data penting agar diamankan secara digital sebagai pendukung berkas tertulis. ‘’Piket fungsi, padal dan pasiaga mesti melakukan patroli secara rutin ke seluruh ruangan masing-masing bagian, satuan dan seksi guna memastikan bahwa mako dalam keadaan aman dari bahaya kebakaran,’’ ujar AKBP Roby. (kmb36)

ASN Diingatkan Tak Terlibat Politik Praktis Mangupura (Bali Post) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Badung mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat aktif dalam politik praktis pada perhelatan Pilkada Badung 2020. Jika terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar- Lembaga Bawaslu Badung I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita mengatakan, pada pasal 188 juga disebutkan setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/ Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta. ‘’Bawaslu Badung tegas dan tidak ada keraguan dalam penegakan aturan

dan keadilan pemilu. Ini sikap kami,’’ ujarnya, Rabu (26/8) kemarin.

Menurutnya, dalam upaya pencegahan, Bawaslu Badung sudah bersurat sebagai bentuk imbauan kepada Sekretaris Daerah, OPD, camat, lurah, perbekel dan DPRD pada 9 Januari 2020 lalu sebelum penundaan tahapan pilkada. Pihaknya juga menyampaikan pendekatan secara lisan ke pihak-pihak terkait di setiap perjumpaan dalam forum atau di luar forum. Selain itu, melakukan publikasi imbauan melalui medsos (Facebook dan Instagram). ‘’Kami bersurat sebagai bentuk imbauan agar pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ tegasnya.

Pihaknya turut mendorong tumbuhnya kesadaran pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil (pelajar, mahasiswa dan komunitas). ‘’Intinya, kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN dengan ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri,’’ pungkas Cahya Sasmita. (kmb27)

Bali Post/ist

TINJAU RUMAH WARGA - Dinas PUPR Badung saat meninjau rumah warga di Patasari, Kuta, yang mengeluhkan air sumurnya terasa asin.

Air Sumur di Patasari Terasa Asin PDAM Tirta Mangutama Siap Bangun Jaringan

Mangupura (Bali Post) -

Air sumur di wilayah Patasari, Kelurahan/Kecamatan Kuta dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, sumber mata air yang menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari terasa asin. Masyarakat menilai air sumur terasa asin sejak dibangunnya proyek long storage di muara Tukad Mati.

Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung dengan melakukan pengecekan ke lokasi, Rabu (26/8) kemarin. Kadis PUPR I.B. Surya Suamba mengatakan, mendapat perintah dari Bupati Badung untuk menindaklanjuti laporan warga yang disampaikan lewat media sosial. “Kami mendapat perintah dari Bapak Bupati untuk melakukan pengecekan kondisi air sumur warga, karena ada laporan air sumur warga terasa asin,” katanya.

Menurutnya, hasil pemantauan dan keterangan warga memang air sumur setempat terasa asin. Pihaknya memperkirakan di kawasan tersebut telah terjadi intrusi air laut. Sebab, sebelum proyek long storage dikerjakan, sampah-sampah yang menumpuk menghambat masuknya air

laut ke daratan. Demikian pula aliran air dari darat atau sungai sulit masuk ke laut.

“Katanya sebelum ada long storage, air sumur warga biasa-biasa saja. Tapi setelah ada long storage air sumur mulai terasa asin.

Sesuai perintah Bapak Bupati, mulai September 2020, dimulai pemasangan jaringan pipa PDAM untuk melayani warga di wilayah Patasari.

Pengerjaannya dilakukan oleh PDAM Badung,” terang Surya Suamba.

Dimintai konfirmasinya terpisah, Dirut PDAM Tirta Mangutama Badung I Ketut Golak menyatakan siap melakukan pembangunan jaringan, sehingga warga dapat menggunakan air bersih. “Kami siap mengerjakan jaringan pipa PDAM di Patasari. Sekarang kami sedang berkoordinasi dengan klian setempat, untuk memastikan

kapan pengerjaan bisa dilakukan,” jelasnya.

Ia memprediksi pemasangan jaringan tidak akan memakan waktu lama. Bahkan, dalam sebulan jaringan PDAM akan siap dioperasikan. “Kawasannya tidak terlalu luas, pengerjaan tak akan membutuhkan waktu yang lama. Perkiraan kami September nanti sudah tuntas,” pungkasnya.

Usaha Besar Direktur Teknik PDAM Mangupura Wayan Suyasa menambahkan, penyambungan segera dilakukan seiring sosialisasi dan pendataan pemohon. “Di sana ada pipa PDAM, jadi tinggal disambung ke rumah tangga. Tidak ada masalah,” sebutnya.

Seorang tokoh masyarakat Patasari, Nyoman Sukra yang akrab disapa Mr. Dolphin, tak memungkiri air sumur setempat kini payau dan asin.

Semula masyarakat menduga hal itu dampak dari proyek normalisasi dan penataan muara Tukad Mati. Namun, menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh perkembangan wilayah di Patasari.

Dikatakannya, saat ini banyak berdiri usaha besar di kawasan By-pass Ngurah Rai yang notabene dekat dengan Patasari. Diduga usaha tersebut menggunakan air bawah tanah. “Penggunaan air bawah tanah yang tidak terkontrol itulah yang menyebabkan intrusi air laut. Ini sudah pernah kami sampaikan,” bebernya.

Sukra menyebutkan, berubahnya kondisi air sumur masyarakat di Patasari sudah terjadi sejak tahun 2014. Saat itu ada beberapa sumur milik warga, utamanya di pinggir alur Tukad Mati mengalami payau.

Kondisinya semakin parah pada 2016, seiring berdirinya usaha-usaha besar di Jalan By-pass Ngurah Rai. Sementara proyek normalisasi dan penataan muara Tukad Mati tahap I oleh Pemkab Badung selesai tahun 2015 dan penataan tahap II oleh BWS Bali Penida tuntas akhir 2019. “Jadi, normalisasi itu tidak ada hubungannya dengan kondisi sumur. Penataan kaitannya dengan antisipasi banjir dan kebersihan sungai,” tambahnya. (kmb27/kmb23)

riding mode dan ABS untuk keamanan berkendara.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter dapat dipesan di seluruh dealer Honda Wing yang tersebar di seluruh Indonesia dengan harga

on the road DKI Jakarta Rp 76.700.000 untuk Bravery Red Black, Rp 77.300.000 untuk pilihan warna Honda Racing Red dan Rp 77.700.000 untuk Special Edition Garuda x Samurai. (bns)

Edisi Spesial

Honda CBR250RR SP Quick Shifter Dirilis Rp 77,7 Juta PT Astra Honda Motor (AHM) mengumumkan harga resmi motor supersport Honda CBR250RR SP Quick Shifter Special Edition Garuda x Samurai yang diluncurkan Juli lalu.

Edisi spesial motor supersport terbaik di kelasnya ini dipasarkan dengan harga on the road DKI Jakarta Rp 77.700.000.

Pengumuman harga resmi Honda CBR250RR SP Quick Shifter Special Edition Garuda x Samurai ini menjawab penantian dan rasa penasaran pencintanya. Bertepatan momen Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, pilihan warna Special Edition Garuda x Samurai dirilis terbatas hanya 75 unit untuk tahap pertama bagi konsumen yang menginginkan kebanggaan lebih dalam berkendara.

Honda CBR250RR SP Quick

Shifter Special Edition Garuda x Samurai hadir dengan desain menarik yang mewakili sejarah serta budaya Indonesia dan Jepang. Pada sisi kiri bodi motor terdapat ilustrasi burung Garuda dengan detail corak batik bergambar komponen motor yang memadukan karakter motor dengan ikon budaya Indonesia. Sementara pada sisi kanan bodi motor terdapat ilustrasi samurai Sengoku Commander dengan detail sakura yang merupakan ikon negara Jepang dengan karakter yang paling kuat. Siluet lampu depan warna ini sekaligus menjadi gambaran mata ilustrasi Garuda dan Samurai sebagai bentuk kolaborasi yang erat.

GM Sales AHM, Ignatius Didi Kwok, mengatakan pilihan warna Special Edition Garuda x Samurai Honda CBR250RR SP

Quick Shifter diharapkan dapat memberikan kebanggaan lebih melalui perpaduan desain grafis yang menarik dengan fitur, teknologi dan performa tinggi yang akan didapat konsumen. ‘’Honda CBR250RR SP Quick Shifter Special Edition Garuda X Samurai diproduksi terbatas.

Untuk tahap awal, kami sesuaikan jumlahnya dengan HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Kami berharap pilihan warna varian tertinggi Honda CBR250RR ini dapat memenuhi ekspektasi konsumen motor sport di Tanah Air akan motor berperforma terbaik dengan fitur terlengkap di kelasnya,’’ ujarnya.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter dibekali mesin terbaru yang menghasilkan tenaga, torsi dan kecepatan puncak lebih optimal baik untuk jalur perkotaan maupun sirkuit. Saat

berhenti pada lampu merah jalan kota, tarikan akselerasi Honda CBR250RR yang lebih responsif membuat pengendaranya dapat melesat meninggalkan kemacetan atau lawannya pada lintasan sirkuit. Didukung bobotnya yang ringan, model ini mampu memberikan sensasi bermanuver yang lebih lincah untuk melaju di antara padatnya jalur kota atau untuk menaklukkan tikungan sirkuit ditemani performa tingginya.

Honda CBR250RR SP Quick Shifter mengusung mesin berperforma terbaru terbaik produksi anak bangsa.

Mesin 250cc 2-silinder DOHC 8-katup yang compak ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 30 kW (41 PS)/13.000 RPM dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5kgf.m)/11.000 RPM. Mesin 250cc 2-silinder

ini memberikan kelincahan yang memperkuat performa total control. Sebagai motor lightweight supersport, bobot ringan Honda CBR250RR SP Quick Shifter memberikan kemudahan bagi pengendaranya untuk menikmati pengalaman bermanuver yang lebih baik. Motor ini hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200 m dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 172 kpj.

Fitur Assist/Slipper Clutch juga hadir pada varian Honda CBR250RR SP Quick Shifter.

Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara dapat merasakan pengoperasian kopling yang lebih ringan. Fitur-fitur baru ini hadir melengkapi fitur canggih yang telah diaplikasikan sebelumnya seperti Throttle by Wire dengan

Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020

Pendidikan

LLDikti Dorong Lulusan Guru Jadi Pengusaha Saat Pandemi Covid-19 REKTOR IKIP PGRI Bali Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. bertepatan Buda Wage Warigadian, Rabu (26/8) kemarin, mewisuda 516 sarjana. Acara wisuda ini adalah yang terakhir bagi lulusan IKIP PGRI Bali karena kampus ini sudah naik status menjadi Universitas Mahadewa Indonesia (UnMI). Acara wisuda berlangsung simpel dan singkat dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa menekankan bahwa profesi guru tetap diperlukan sepanjang masa, sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Makanya lembaga pencetak guru seperti IKIP PGRI Bali yang kini berubah menjadi Universitas Mahadewa Indonesia tetap memproduksi calon guru, sebab lembaga pendidikan fungsinya mencetak SDM yang pintar.

Pada acara wisuda yang dirangkaikan dengan puncak Dies Natalis ke-43 itu, Dasi Astawa menegaskan LLDikti mendorong lulusan guru berani menjadi pengusaha.

Artinya, jangan mengejar pekerjaan melainkan membuka lapangan pekerjaan.

Jangankan saat pandemi, ketika normal spirit ini harus dijalankan oleh lulusan perguruan tinggi. ‘’Jadilah pengusaha. Malah hebat kalau lulusan guru bisa menjadi pengusaha sukses,’’ tegasnya. Jika ini mampu dibuktikan oleh lulusan Mahadewa University, dia berani menyebut dirinya bersama rektor dan ketua yayasan sebagai Trio Macan alias Mahadewa Cantik.

Rektor Made Suarta menjelaskan, sebagian besar sarjana yang diwisuda sudah bekerja. Bahkan, banyak yang menghimpun diri membuka usaha baru karena sudah dibekali kewirausahaan. Dia mencontohkan lulusan Biologi bergabung dan sukses

Tabanan (Bali Post) Tiga tahun menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan memiliki kesan tersendiri bagi Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H. Baginya, kasus penegakan hukum, pendampingan dan hal-hal lainnya di wilayah Kabupaten Tabanan dapat diselesaikan dengan baik. Ini berkat kerja sama dengan Pemkab Tabanan dan jajaran terkait lainnya.

WISUDA IKIP - Kepala LLDikti Prof. Dasi Astawa bersama Rektor Made Suarta, IGB Arthanegara dan undangan memakai pelindung wajah saat acara Wisuda IKIP PGRI Bali. membuka koperasi simpan pinjam. ‘’Ini luar biasa padahal keilmuannya tak di ekonomi,’’ ujarnya.

Dia berpesan, jangan melompat bila takut jatuh.

Artinya, jangan berharap sukses bila takut gagal. Sebab, orang hebat tak dilahirkan begitu saja, melainkan tumbuh menjadi hebat. Makanya jangan menunggu pekerjaan, tetapi mencari dan ciptakan lapangan pekerjaan. ‘’Teruslah mengisi diri untuk meningkatkan kualitas diri karena ilmu dapat mempermudah hidup,’’ kata Made Suarta.

Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali, Drs. IGB Arthanegara, S.H., M.H., M.Pd. menekankan, banyak lulusan IKIP PGRI Bali bekerja dan menjadi pengusaha karena mereka juga diberikan kompetensi tambahan seperti jurnalistik, ekonomi dan koperasi serta manajemen membuka bimbel. Ini dikatakannya sebagai bentuk pengejawantahan program Mendikbud yang disebut ‘’Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar’’.

Rektor Made Suarta juga menyerahkan penghargaan kepada lulusan terbaik ma-

sing-masing fakultas. Lulusan terbaik FIP diraih Riana Mawar Mentari (3,88), FPBS oleh Made Laksmi Prabawati (3,83), FPIPS oleh Kadek Rika Damayanti (3,92), FPOK oleh Anak Agung Gede Maheswara Putra Dalem (3,88) dan di FPMIPA oleh Luh Taman Jati (3,95).

Saat itu juga dipaparkan berbagai prestasi mahasiswa di akademik dan nonakademik seperti juara lomba pidato Kependudukan se-Bali dan juara pemilihan Duta Hijau Bali. Di olahraga, juara I silat dan cricket di Bali dan nasional serta juara atletik di Pomnas. Sementara kegiatan akademiknya diperpadat di pandemi Covid-19 seperti menggelar seminar nasional secara virtual dan berbagai workshop.

Dalam penelitian, 10 dosen IKIP PGRI Bali memenangkan dana hibah nasional. Tiga mahasiswa juga memenangkan dana hibah. Dalam pengabdian masyarakat digelar pembagian masker dan sembako kepada krama Desa Tonja serta 112 mahasiswa memperoleh BST dari Gubernur Bali. (ad299)

Sejumlah Aparat Positif Covid-19

Kantor Perbekel Warnasari Tutup Sampai Jumat

Negara (Bali Post) – Sejumlah aparat desa dan warga di Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini berdampak pada penutupan Kantor Perbekel Warnasari sejak 24 Agustus lalu hingga Jumat (28/8) besok. ‘’Di kantor ada dua yang terkonfirmasi positif, staf dan

kaur. Ada juga bidan tapi tinggal di luar desa. Sisanya merupakan warga dari hasil tracking Gugus Tugas Covid.

Karena kondisi tersebut, operasional dan pelayanan kantor desa diputuskan ditutup sampai akhir pekan ini,’’ ujar Perbekel Warnasari I Ketut Widastra, Rabu (26/8) kemarin.

Ditanya kemungkinan

dilakukannya karantina wilayah, menurutnya, belum sampai ke arah sana. ‘’Kami masih menunggu hasil tes swab terakhir. Kalau ada positif lagi, kami akan rapatkan kembali. Untuk memutuskan hal itu, perlu koordinasi dengan Gugus Tugas Covid Kabupaten Jembrana,’’ jelasnya. (kmb26)

Negara (Bali Post) – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana menuntut tiga dari tujuh terdakwa kasus pemalsuan surat keterangan (suket) rapid test dengan pidana penjara dua tahun. Ketiga terdakwa yaitu Ferdinand Marianus Nahak, Putu Bagus Setya Pratama dan Surya Wira Hadi Pratama menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Negara, Rabu (26/8) kemarin.

Ketiga terdakwa tersebut merupakan pelaku pemalsuan dari oknum travel. Sementara empat terdakwa lainnya yang merupakan oknum ojek masih

menunggu jadwal tuntutan.

Tiga terdakwa dituntut dengan dua berkas terpisah.

Ketiganya disebut oleh JPU telah melanggar pasal 268 KUHP tentang membuat surat keterangan sehat palsu. Khusus untuk terdakwa Surya Wira Hadi Pratama ditambah juncto pasal 56 karena membantu melakukan kejahatan. “Ketiganya kami tuntut dua tahun penjara. Terdakwa selain terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan juga meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan Covid-19,” ujar Kasi Pidum Kejari Jembrana I Gede Gatot Hariawan

seusai sidang.

Hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Selain itu, mereka menjadi tulang punggung keluarga. “Terdakwa lainnya belum. Kami masih menunggu jadwal sidang,” tambah jaksa asal Buleleng ini.

Dua dari tiga terdakwa ini tertangkap tangan oleh polisi di Gilimanuk saat transaksi suket rapid test palsu bagi warga yang hendak keluar Bali. Modus mereka memanfaatkan aturan wajib rapid test bagi pelaku perjalanan yang hendak menyeberang ke Jawa. (kmb26)

Pelaku Pemalsuan Suket ’’Rapid Test’’ Dituntut Dua Tahun

wan Kejari

Pandemi, Kasus Pencabulan dan Pencurian Mendominasi Pejabat asal Baturiti ini berharap di bawah kepemimpinan Kepala Kejari baru Ni Made Herawati, S.H. penegakan hukum akan lebih baik lagi ke depannya. Demikian disampaikan Sinaryati saat pisah sambut Kajari Tabanan di ruang rapat lantai tiga Kantor Bupati Tabanan, Rabu (26/8) kemarin.

Sinaryati selanjutnya bertugas di Kejari Gianyar, sedangkan Herawati sebelumnya berdinas di Kejari Bengkulu. Acara dihadiri Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Sinaryati menyatakan, sampai berakhirnya masa jabatannya di Kejari Tabanan tidak ada kasus yang tertunda. ‘’Kasus tindak pidana umum semua sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Begitupun tindak pidana korupsi sudah selesai lidik dan diserahkan ke Kejati Bali untuk tahap selanjutnya,’’

ucapnya.

Kasus yang ditangani belakangan ini lebih banyak pidana umum seperti pencabulan dan pencurian. ‘’Saat pandemi ini dominan kasus pencurian. Bupati Tabanan belakangan ini gencar mendorong ketahanan pangan mandiri dengan harapan kasus bisa menurun karena sudah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat,’’ terangnya.

Sementara itu, Herawati mengaku akan melanjutkan apa yang menjadi tugas pejabat sebelumnya. Baginya, tidak banyak yang perlu dibenahi mengingat Kajari Tabanan banyak melahirkan terobosan. ‘’Saya dengan jajaran hanya mengikuti dan melanjutkan program yang sudah diwariskan (dibuat) oleh Kajari sebelumnya,’’ ujarnya.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik jajaran Kejari dengan Pemkab Tabanan selama

Bali Post/kmb28

Ni Made Herawati, S.H. (kiri) dan Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H. ini terkait upaya penegakan hukum. Pejabat baru hendaknya tetap menjaga dan menuntun untuk mengarah ke Tabanan menjadi lebih baik lagi. ‘’Jabatan saya ting-

gal enam bulan saja. Di sisa waktu ini saya ingin mengisi dengan kegiatan menabung karma baik, karena jabatan hanyalah titipan,’’ jelasnya. (kmb28)

Kasus Covid-19 di Tabanan

Lima Terpapar, Satu Bayi Baru Lahir Tabanan (Bali Post) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tabanan dalam situs resminya, Rabu (26/8) sore kemarin, merilis tambahan lima orang terkonfirmasi positif virus Corona. Salah satunya bayi laki-laki yang baru lahir di RSUP Sanglah, Denpasar.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Tabanan I Putu Dian Setiawan saat dimintai konfirmasinya membenarkan adanya tambahan lima orang terkonfirmasi, salah satunya bayi laki-laki

dari orangtua asal Desa Bongan, Tabanan. Bayi tersebut kondisinya panas dan kini sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasien lainnya seorang guru laki-laki berusia 62 tahun asal Desa Dauh Puri, Marga, dengan gejala pneumonia, dan dokter laki-laki berumur 68 tahun asal Desa Dajan Peken tanpa gejala dan kini menjalani karantina mandiri. ‘’Benar, ada tambahan lima orang.

Kabar baiknya, empat orang telah dinyatakan sembuh,’’ terangnya.

Tambahan lima orang terkonfirmasi positif membuat total akumulasi kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tabanan mencapai 246 kasus.

Sebanyak 64 orang dalam perawatan, 180 orang sembuh dan 2 meninggal dunia. Data yang dihimpun Gugus Tugas, kecamatan yang mendominasi angka kasus terkonfirmasi positif adalah Tabanan sebanyak 25 kasus disusul Kediri 14 kasus dan Baturiti 8 kasus.

Mantan Kabag Humas Pemkab Tabanan itu menambahkan, pada Kamis (27/8) ini

Negara (Bali Post) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Kabupaten Jembrana menyambut baik ditundanya pencairan dana bantuan bagi pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka menilai data pekerja yang akan menerima bantuan belum lengkap. Diharapkan pendataan benarbenar akurat dan mencakup semua calon penerima bantuan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Ketua KSPI Jembrana Sukirman menyebut masih perlunya penyempurnaan pendataan karena sejumlah permasalahan di lapangan, seperti belum lengkapnya verifikasi rekening pekerja calon penerima bantuan. Selain itu, perlu verifikasi yang valid ke perusahaan yang benar-benar aktif. ‘’Lebih baik ditunda (dulu). Sebab, banyak pekerja BPJS Ketenagakerjaan yang tidak tervalidasi datanya ke Men-

keu, karena yang bersangkutan tidak memiliki rekening,’’ terangnya, Selasa (25/8).

Selain itu, perlu sosialiasi yang masif ke perusahaan dan pekerja terkait persyaratan menjadi calon penerima bantuan. Misalnya, soal gaji di bawah Rp 5 juta, aktif hingga Juni 2020 dan belum pernah mendapatkan bantuan lain. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Jembrana dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jembrana.

Dari koordinasi itu diketahui pekerja di Jembrana sekitar 9.000, yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih 7.000 dan baru terverifikasi 6.000.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jembrana, Hary Anjas Pasang Komase, saat dimintai konfirmasinya mengatakan, pemberian bantuan bagi pekerja hanya untuk yang aktif BPJS Ketenagakerjaan dan merupakan pekerja penerima upah.

KANTOR BPJS - Aktivitas di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jembrana terkait program bantuan untuk pekerja penerima upah di bawah Rp 5 juta.

Menurut data di BPJS Ke- 6.928 upahnya di bawah Rp tenagakerjaan, di Jembrana 5 juta. Sudah 6.708 orang ada 7.376 pekerja yang aktif yang melaporkan nomor sampai Juni 2020 dan sudah rekening bank atau 96,28 terverifikasi memiliki reken- persen sudah diverifikasi,’’ ing 6.708 orang. ‘’Sebanyak tandasnya. (kmb26)

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti akan meluncurkan program Tabanan Aman dan Produktif. Rencananya, peluncuran program tersebut bersamaan dengan penerapan Perbup Nomor 35 Tahun 2020 yang memuat tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. ‘’Yang jelas, perbup tersebut intinya mengajak masyarakat untuk benarbenar disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas,’’ ungkap Dian Setiawan. (kmb28)

KSPI Jembrana Sambut Baik Penundaan Pencairan Bantuan

Bali Post/kmb26

Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020

Bimtek Antinarkoba Instansi Pemerintah

KEPALA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar I Gusti Agung Alit Adnyana, S.S., S.H., M.H. membuka kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Antinarkoba (Bimbingan Teknis Antinarkoba Instansi Pemerintah) bertempat di Evitel Resort Ubud Gianyar, Selasa (25/8) lalu. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang 30 peserta yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Gianyar, baik itu jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemda Gianyar, instansi vertikal maupun TNI Polri serta BUMN. Dalam sambutannya, Kepala BNNK Gianyar mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang datang mengikuti acara itu.

Berharap agar nantinya ada sinergitas antarinstansi di Kabupaten Gianyar. Kepada yang mendapat pembinaan, agar memberi kontribusi dan berperan aktif meningkatkan kinerjanya. Program kerja P4GN yang dilaksanakan selama ini, tentunya tidak hanya jadi tanggung jawab BNN semata. Namun peran aktif stakeholder yang ada di Kabupaten Gianyar sangat diharapkan sesuai tupoksinya masing-masing.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari sebagai program tahunan BNN Setelah selesai para peserta diharapkan mampu menjadi penggiat di instansi mereka masingmasing, serta mengimplementasikan program Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. (bns)

Kebakaran Ludeskan Rumah di Belantih

SUBAK DI UBUD - Areal sawah yang ada di salah satu subak di wilayah Kecamatan Ubud, Gianyar, Rabu (26/8).

Rebutan Air Menjadi Permasalahan Subak Turun-temurun

Gianyar (Bali Post) Sejak pandemi Covid-19, lahan pertanian kini mulai dimaksimalkan oleh masyarakat bahkan secara dominan. Namun dalam prosesnya banyak ditemukan permasalahan-permasalahan di lapangan. Seperti pembagian air menjadi problem turun-temurun. Hal itu terus saja masih mengemuka. Kondisi seperti itu diakui Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prof. Wayan Windia, beberapa waktu lalu.

Rosalina Gantikan Otto Sompotan Jabat Kajari Klungkung Semarapura (Bali Post) – Lembaga Kejaksaan Negeri Klungkung kembali ganti pimpinan. Kajari Klungkung sebelumnya, Otto Sompotan, mendapat tugas baru di Kejari Praya, Lombok Tengah, NTB. Posisinya digantikan Rosalina Sidabariba. Kajari Klungkung yang anyar ini sebelumnya bertugas di Kejaksaan Tinggi Samarinda, Kalimantan Timur.

Proses pisah sambut kedua pejabat kejaksaan itu dilakukan di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (25/8) petang. Otto Sompotan memberikan kesan sebelum mengakhiri tugasnya di Bumi Serombotan. Dia mengaku terkesan ragam inovasi yang dilakukan di kabupaten ini. Demikian pula komunikasi antarpimpinan lembaga juga berjalan cukup cair dan dekat, sehingga memudahkan tugas-tugasnya dalam memimpin Kejari Klungkung.

Otto Sompotan menyampaikan permohonan maaf apabila selama bertugas di Klungkung dirasa belum maksimal, maupun apabila ada kesalahan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja, selama menjalankan tugas di Kabupaten Klungkung.

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung yang baru, Rosalina Sidabariba, menyampaikan cukup terkesan karena mendapat sambutan hangat di Klungkung. Bali khususnya Klungkung telah dikenal dengan budaya dan adat istiadatnya. Demikian pula ragam inovasinya yang berbuah prestasi hingga tingkat nasional. Dia terbuka saling mengisi dan bekerja sama selama bertugas di Klungkung menggantikan Otto Sompotan.

Pisah sambut berlangsung dengan suasana kekeluargaan, menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dalam acara pisah sambut tersebut, diisi pemberian cenderamata dan hiburan lawak Denok Dogler diiringi Sanggar Kanaka Art. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan terima kasih kepada Otto Sompotan atas kerja sama yang baik selama melaksanakan tugas di Klungkung. Kepada Kajari Rosalina, Bupati Suwirta mengucapkan selamat datang.

Bupati berharap kepada Kajari Rosalina, agar terjalin kerja sama yang baik untuk merealisasikan agenda-agenda besar pembangunan di Klungkung. (kmb31)

Menurutnya, hal itu terjadi karena sistem subak saat ini sedang menerima banyak tantangan. Tantangan yang datang baik itu secara internal maupun eksternal. Dan tidak sedikit ada permasalahan internal, kata pria asal Kecamatan Sukawati itu, di subak masing-masing, khususnya di wilayah Gianyar. Salah satunya rebutan giliran air. Rebutan air itu memang kerap dijumpai di setiap subak. ‘’Petani memang menghadapi berbagai persoalan klasik. Salah satunya pembagian air.

Tidak jarang para petani magarang yeh (rebutan air - red) untuk mengairi petak sawah mereka,’’ katanya.

Rebutan air itu, terutama menjelang proses penggemburan tanah saat akan ditraktor, hingga pascapenanaman bibit padi yang memang perlu dialiri air secukupnya agar bibit itu bisa tumbuh sempurna. Bagaimana mengatasi permasalahan pembagian air di sawah tersebut? Prof Windia memberikan solusi pengurus subak itu mau tidak mau harus membuat kebijakan. Mulai jadwal pembagian air, hingga dibuat pararem jika ada petani yang ‘’maling’’ air di sawah. ‘’Keberadaan subak itu sangat bagus jika diterapkan dengan baik. Masalah air itu bisa dibagi dengan adil. Akibat banyak kejadian (rebutan air - red) saluran irigasinya dipotong-potong malah

ditutup,’’ imbuhnya.

Kondisi seperti itu merupakan dampak domino dari tingginya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu berdampak pada menurunnya debit air di sejumlah sumber mata air. ‘’Kapasitas air yang ada berkurang karena saat ini banyak pembangunan properti maupun bangunan vila di wilayah hulu,’’ jelasnya.

Permasalahan pembagian air di sawah sempat terjadi di salah satu subak wilayah Kecamatan Ubud. Sesuai informasi yang dihimpun di lapangan, saluran irigasi itu sempat ditutup oknum petani. Irigasi itu ditutup menggunakan triplek dan bebatuan oleh seorang petani yang memiliki petak sawah di hilir. Lantaran airnya ditutup dan dialihkan, otomatis membuat lahan petani yang jauh lebih di hilir menjadi kering akibat kekurangan air.

Dikonfirmasi terpisah, Kadis Pertanian Kabupaten Gianyar Made Raka mengatakan, untuk daerah subak yang debit airnya mengecil, sudah diadakan pengaturan penggunaan air kepada petani yang dikomando pekaseh. ‘’Semua urusan air subak itu diatur pekaseh, yang disepakati krama subak. Subak adalah organisasi otonom.

Subak itu yang mengatur dirinya sendiri, secara kelembagaan untuk kepentingan mereka bersama,’’ katanya. (kmb35)

Sempat Kekurangan Ruang Isolasi

Jumlah Pasien Covid-19 Mulai Menurun

Semarapura (Bali Post) Penanganan pasien Covid-19 di RSUD Klungkung sempat tegang. Sebab, intensitas penambahan pasien cukup tinggi, hingga membuat kekurangan Ruang Isolasi RSUD Klungkung. Namun, memasuki Rabu (26/8) kemarin, sudah mulai terjadi penurunan jumlah pasien.

Hal itu menyusul beberapa pasien sudah sembuh dan diperbolehkan pulang, sehingga jumlah pasien yang sempat berada di atas 80 orang itu kini sudah menjadi sekitar 60 orang.

Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma mengatakan total persis pasien yang dirawat per 26 Agustus 2020 tinggal 62 orang.

Dari jumlah tersebut, 34 orang di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19, sedangkan sisanya sebanyak 28 orang berstatus suspect. ‘’Hari ini satu orang pasien lagi sembuh, sehingga sudah diperbolehkan pulang. Kami sempat khawatir saat jumlah pasien di atas 70 orang. Mudah-mudahan segera bisa turun menjadi di bawah 60 orang,’’ harap dr. Kesuma.

Pihaknya tetap berupaya agar penanganan pasien Covid-19 tidak sampai berbaur dengan penanganan pasien biasa. Bahkan, sebelumnya, Ruang VIP pun terpaksa dikosongkan untuk menampung pasien Covid-19, karena sempat terjadi lonjakan jumlah pasien pekan lalu hingga 77 pasien Covid-19. Dengan penambahan Ruang VIP, maka jumlah tempat tidur juga ditambah sekitar 32 tempat tidur. Kapasitas total menjadi 92 tempat tidur di ruang isolasi biasa, 14 tempat tidur ICU Covid-19 dewasa dan 6 tempat tidur isolasi bayi Covid-19. ‘’Kami tidak mau ada pasien Covid-19 sampai dititipkan di tempat perawatan pasien biasa.

Makanya gedung VIP itu digunakan ruang isolasi,’’ katanya.

Kesuma berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak aman dan sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar kasus baru bisa diturunkan.

RUANG ISOLASI - Sejumlah pasien saat dirawat di Ruang Isolasi RSUD Klungkung.

Dalam mengantisipasi situasi, RSUD Klungkung juga sudah memutuskan merekrut tenaga kontrak. Ada dua formasi dibuka, yakni 30 orang perawat serta tenaga pendukung pelayanan sebanyak 10 orang. Seperti tenaga administasi, petugas di kamar jenazah dan porter. Tenaga yang direkrut ini dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Jadi, mereka nantinya berhak menerima insentif. Hingga Rabu (26/8), total formasi perawat sudah ada 20 orang laki-laki dan 45 orang perempuan yang melamar. Dari Klungkung sebanyak 16 orang, dan dari luar Klungkung 49 orang.

Sementara tenaga pendukung, total pelamarnya 32 orang laki-laki dan 56 orang perempuan. Dari Klungkung 54 orang dan dari luar Klungkung sebanyak 34 orang. Sesuai pelaksanaan jadwal seleksi, Rabu (26/8) menjadi hari terakhir pendaftaran, sekaligus pengumuman hasil seleksi administrasi. Kamis (27/8) memasuki tes tulis. (kmb31)

Bangli (Bali Post) Kebakaran melanda rumah milik I Ketut Kariasa (38), warga Banjar Sabang, Desa Belantih, Kintamani, Selasa (25/8) malam.

Kencangnya angin yang bertiup membuat kobaran api dengan cepat meludeskan dapur dan bangunan utama di rumah itu.

Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Dari informasi yang dihimpun Rabu (26/8) kemarin, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 23.30 Wita. Korban yang saat itu sudah tidur, kemudian terbangun karena mengetahui lampu rumahnya padam. Saat itu korban keluar rumah untuk mengecek.

Betapa terkejutnya korban karena melihat kobaran api telah membakar dapur. Bahkan api menjalar menuju bangunan utama.

Mendapati kejadian itu korban selanjutnya memberitahukan anggota keluarganya yang lain agar keluar rumah. Bersama keluarganya korban bersama-sama berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya.

Namun karena api sudah membesar dan angin bertiup kencang, sehingga api menjadi sangat sulit dipadamkan. Peristiwa itu mengakibatkan dapur serta rumahnya ludes terbakar.

Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Polsek Kintamani telah mendatangi rumah korban untuk melakukan olah TKP dan interogasi saksi-saksi. Atas kejadian itu, korban diperkirakan mengalami kerugian Rp 150 juta lebih. (kmb40).

Bali Post/ist

TERBAKAR - Kondisi rumah korban yang ludes terbakar.

Akibat Pandemi Covid-19 Pendapatan Daerah Dirancang Menurun

Semarapura (Bali Post) APBD Perubahan 2020 ini memiliki tantangan tersendiri akibat pandemi Covid-19.

Jika biasanya setiap perubahan APBD selalu target pendapatan bisa dinaikkan, namun tahun ini pemerintah daerah dipaksa harus menurunkannya. Alasannya, menyesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi yang merupakan dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan Perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati eksekutif dan legislatif, pendapatan daerah dirancang menurun sebesar Rp 151 miliar lebih, dari APBD Induk 2020 sebesar Rp 1,24 triliun lebih menjadi Rp 1,09 triliun.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyampaikan hal itu saat pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Induk 2020 di Gedung DPRD Klungkung, Selasa (25/8) lalu. Penurunan itu terjadi di semua kelompok pendapatan daerah, meliputi PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Sah lainnya. Dari sisi PAD, penurunan Rp 25 miliar lebih, dari APBD Induk sebesar Rp 248 miliar lebih menjadi Rp 223 miliar.

Sementara untuk Dana Perimbangan, akibat kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah dan dana desa melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pendapatan Dana Perimbangan menurun sebesar Rp 76 miliar lebih. Sementara Pendapatan Daerah Sah Lainnya mengalami penurunan Rp 50 miliar lebih. ‘’Untuk mengatasi kondisi penurunan pendapatan daerah dan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19, maka dilakukan pengurangan belanja,’’ kata Bu-

pati Suwirta.

Pada belanja tidak langsung, kebijakan yang diambil dengan cara mengurangi belanja pegawai sebesar Rp 60 miliar lebih.

Meliputi rasionalisasi belanja gaji PNS sesuai kebutuhan dan menurunkan TPP ASN sebesar 50% selama empat bulan yang sudah dilakukan sejak penerimaan TPP Juni 2020. Kemudian pengurangan anggaran belanja hibah kepada badan/lembaga/ organisasi sebesar 50%, atau Rp 14,9 miliar lebih. Pada belanja langsung, rasionalisasi dilakukan dengan cara mengurangi belanja operasional SKPD yang belum terealisasi dan bisa dikurangi, seperti belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat, belanja sesajen, kursus-kursus/diklat/bimtek dan sejenisnya, belanja sosialisasi, belanja cetak dan penggandaan, dan belanja modal serta honorarium.

Usai rapat paripurna, Bupati Suwirta khusus menyampaikan Rancangan APBD Induk 2021.

Dikatakan, APBD Induk 2020 itu didesain lebih optimis. Kegiatan yang sempat tertunda tahun ini karena pandemi, dilanjutkan tahun 2021. Tetapi, apabila tahun 2021 kembali terjadi pandemi, maka Bupati Suwirta menegaskan akan kembali melakukan refocusing anggaran.

Seperti yang dilakukan tahun ini. Khusus pemulihan ekonomi, Bupati Suwirta masih berharap banyak pada sektor pariwisata.

Terkait kegiatan masyarakat, difokuskan pada wirausaha baru (WUB), dan pemberdayaan lainnya menjadi prioritas. Seperti padat karya.

Selain itu, bedah rumah dan rehab rumah juga muncul tahun depan didukung dana desa, penanganan sampah melalui TOSS, dan kegiatan-kegiatan tahun 2021 yang sempat ditunda tahun ini, dikembalikan lagi. (kmb31)

Nyoman Suwirta

Bupati Kaji Relaksasi Pungutan Retribusi di Kintamani Bupati Bangli I Made Gianyar akan mengkaji pemberian relaksasi pungutan retribusi wisata di Kintamani. Hal itu dilakukan menyikapi adanya usulan masyarakat termasuk kalangan dewan mengenai relaksasi atau penggratisan pungutan itu.

Pihaknya sendiri berjanji akan memanggil Kadisparbud, Badan Pengelola dan BKPAD untuk mengkaji pemberian relaksasi itu. Permasalahannya, apakah pungutan retribusi itu baru dilakukan saat ini atau justru retribusi itu sudah menjadi bagian pengumpulan pundi-pundi PAD sejak dulu?

BUPATI Bangli Made Gianyar mengatakan, Selasa (25/8) lalu, retribusi wisata di Kintamani itu menjadi salah satu sum-

ber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangli.

Pemungutan retribusi itu memang sempat dihentikan. Alasannya, situasi

pandemik Covid-19 yang membuat Pemkab Bangli harus menutup objek wisata termasuk Kintamani. ‘’Sekarang karena sudah new normal life, objek wisata yang ada dibuka lagi termasuk Kintamani,’’ jelasnya.

Setelah dibuka kembali, kemudian muncul usulan agar pungutan retribusi wisata di Kintamani itu digratiskan sementara waktu di masa new normal sekarang. Terkait hal itu, Bupati telah mengagendakan memanggil Kadisparbud, Badan Pengelola dan BKPAD untuk mengkaji relaksasi itu.

Made Gianyar juga mengaku mengundang pihak PHRI. ‘’Sebagai bupati saya harus

meramu semua komponen yang ada,’’ terangnya.

Disampaikannya, pemberian relaksasi atau dengan kata lain penggratisan pungutan retribusi wisata di Kintamani itu tidak mungkin dilakukan selamanya. Sebab, retribusi wisata di Kintamani selama ini menjadi andalan penyumbang PAD Bangli.

Dikatakan, kemandirian Bangli kaitannya dengan pelaksanaan otonomi masih sangat kecil. Bangli baru mampu membiayai 10,7 persen pembangunan dengan dana dari PAD. Karena itu peningkatan PAD perlu dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.

Made Gianyar juga menyampaikan pemberian relaksasi perlu dikaji matang, sebab ada banyak warga yang penghidupannya bergantung dari aktivitas pungutan retribusi itu. ‘’Karena yang mungut selama ini kan dapat gaji. Kalau tidak mungut gimana nasib mereka nanti,’’ jelasnya.

Disinggung keluhan masyarakat yang ramai belakangan atas aktivitas pungutan retribusi di Kintamani itu dilakukan di jalan-jalan umum dan kerap salah sasaran, Made Gianyar menjelaskan, pungutan retribusi wisata di Kintamani itu sudah dilakukan sejak lama. Termasuk pemungutan di jalan

umum juga sudah dilakukan dari dulu. Meski demikian, pihaknya mengupayakan pembenahan. Made Gianyar mengaku telah memikirkan pembuatan jalur khusus untuk pariwisata di Kintamanai.

Sudah sejak lama. pihaknya sebenarnya berkeinginan supaya jalan provinsi di jalur Penelokan sekarang bisa dipindah ke barat, yakni di jalur Bayung Gede ke utara. Dengan demikian, jalur Penelokan bisa dijadikan jalan privat untuk penduduk lokal setempat dan wisatawan saja. ‘’Memang harus dilakukan penataan karena kondisi sekarang itu memang tidak ideal menjadi

sebuah kawasan. Tetapi dalam waktu pendek ini tidak bisa dilakukan, selain kita melanjutkan yang sudah ada,’’ jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rapat kerja di DPRD Bangli belum lama ini, sejumlah anggota dewan mengusulkn kepada Pemkab Bangli agar memberikan relaksasi atau menggratiskan pungutan retribusi di Kintamani dalam beberapa bulan selama masa pandemi Covid-19. Hal itu dimaksudkan agar semakin dapat menarik minat wisatawan ke Kintamani, sehingga ekonomi masyarakat di Bangli bisa bergeliat lagi. (ina)

Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020

Musim Kemarau, Warga Ban Beli Air Bersih Dana Direlokasi, BPBD Tak Bisa Distribusikan Air

Warga Ban I Wayan Potag mengungkapkan, sejumlah warga saat ini sudah mulai membeli air bersih. Bahkan sejak hampir tiga bulan lalu. Sebab, air hujan yang disimpan di dalam cubang di masing-masing rumah warga itu sudah habis alias tidak berisi stok air lagi. Kondisi itu membuat warga kini mulai kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

‘’Situasi seperti itu bahkan sudah terjadi sejak Juni 2020 lalu, nyaris sudah tiga bulan,’’ ucap Wayan Potag, belum lama ini.

Potag menambahkan, jika warga hendak membeli air harganya bervariatif. Harga air per tangki itu tergantung jarak dan medan yang dilalui truk tangki itu. Kalau medan biasa saja harganya mencapai Rp 150

ribu sampai Rp 200 ribu. Tetapi jika medannya terjal dan sulit, maka harga air melambung tinggi, tidak jarang menyentuh Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu per tangkinya. ‘’Air yang dibeli satu tangki itu cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari saja,’’ katanya sembari berharap warga di Desa Ban diberikan bantuan air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Ka-

rangasem IB Ketut Arimbawa tidak menampik sejumlah desa di Karangasem saat ini mulai kesulitan air. ‘’Sekarang memang banyak desa yang mulai kesulitan air bersih, karena air hujan yang sebelumnya di tampung di cubang itu telah habis terpakai,’’ ucapnya.

Arimbawa menambahkan, kalau tahun ini tidak ada anggaran untuk pendistribusian air bersih, setelah dana BPBD direlokasi untuk penanganan Covid-19. Kondisi itu membuat BPBD tidak bisa mendistribusikan air bersih khususnya kepada warga yang membutuhkan. (kmb41)

Singaraja (Bali Post) Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan strategis terkait pemulihan perekonomian dari pusat hingga daerah.

Kebijakan itu dituangkan lewat pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menyusul kebijakan itu, Rabu (26/8) kemarin Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) memaparkan secara singkat wacana kebijakan itu kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng. Menariknya, Bupati menguraikan kebijakan PEN itu saat pimpinan dan anggota dewan membahas KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2020.

Rencana pinjaman daerah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemuli-

han Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah.

Pinjaman ini tidak dikenakan suku bunga, sehingga sangat meringankan daerah-daerah yang memanfaatkan pinjaman PEN itu untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di daerah.

Bupati mengatakan, pinjaman PEN daerah itu merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pinjaman itu digunakan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah sebagai bagian program PEN. Kebijakan ini diambil karena pemerintah berupaya menggerakkan sektor ekonomi di masyarakat. ‘’Pinjaman tanpa bunga itu untuk membuat proyek daerah

yang tidak selesai, sehingga proyek itu dapat menyerap tenaga kerja. Dampak positifnya, ekonomi bisa bergerak lebih cepat,’’ katanya.

Bupati dua periode itu menambahkan, pemerintah daerah dipastikan akan mengambil pinjaman PEN tersebut.

Terlebih lagi tidak ada suku bunga yang dikenakan alias nol persen. Hanya, saat ini belum bisa dipastikan sektor mana saja jadi prioritas perencanaan, yang dapat pembiayaan PEN itu.

Dalam dua minggu ke depan, dipastikan semua perencanaan sudah rampung. Pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secepatnya menyusun perencanaan untuk menentukan sektor apa saja

yang dibiayai melalui pinjaman PEN tersebut. ‘’Masih kami pilah-pilah, sektor apa saja yang kita biayai dari pinjaman itu. Sektor mana yang mempercepat pertanian.

Yang mana dibangun sehingga memberi value ke depannya.

Kami sampaikan ke DPRD agar kami bisa diberikan masukan,’’ tegasnya.

Menanggapi pemaparan itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna belum memberi komentar terlalu jauh.

Sikap itu diambil karena untuk menindaklanjuti kebijakan itu masih perlu pembahasan secara komprehensif. ‘’Kami belum menanggapi wacana kebijakan itu, karena masih perlu pembahasan lebih detail,’’ katanya. (kmb38)

Amlapura (Bali Post) Memasuki musim kemarau, warga di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem mulai kesulitan air bersih. Atas kondisi tersebut, warga kini mulai membeli air bersih untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Masyarakat yang berada di tempat jauh harus merogoh uang Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu guna membeli air satu tangki.

Bupati PAS Paparkan Kebijakan Pinjaman PEN

Bali Post/kmb41

KESULITAN AIR - Warga saat mencari air di sumber mata air. Memasuki musim kemarau sejumlah desa di Karangasem warganya mulai kesulitan air bersih.

Museum Dukuh Penaban Digitalisasi 108 Cakep Lontar Amlapura (Bali Post) Keberadaan lontar-lontar yang ada di Museum Lontar Dukuh Penaban Karangasem terus dilakukan proses penyimpanan dalam format digital.

Sejauh ini kerja keras pengurus museum telah berhasil mendigitalisasi lontar sebanyak 108 cakep lontar.

Bandesa Adat Dukuh Penaban I Nengah Suarya, Rabu (26/8) kemarin mengungkap-

kan, kalau lontar yang ada di Museum Lontar Dukuh Penaban sebanyak 313 cakep.

Dari jumlah tersebut, pihaknya telah berhasil mendigitalisasi sebanyak 108 cakep lontar, sedangkan sisanya masih dalam proses digitalisasi. ‘’Proses digitalisasi lontar terus kita lakukan. Bahkan secara bertahap digitalisasi lontar itu telah kita dilakukan sejak 2019. Proses digi-

Bali Post/kmb41

DIGITALISASI LONTAR - Proses digitalisasi lontar di Museum Dukuh Penaban.

talisasi butuh waktu relatif lama. Karena prosesnya tidak mudah, memang memerlukan durasi yang cukup,’’ ujarnya.

Lalu bagaimana tahap-tahap digitalisasi itu, kata Nengah Suarya, tahapan pertama merupakan proses konservasi, setelah konservasi baru registrasi dan pengambilan gambar.

Kemudian diteruskan pembuatan deskripsi dari lontar itu.

Suarya menambahkan, lontar yang telah didigitalisasi rencananya dimasukkan ke website agar lontar yang isi deskripsinya itu bisa diakses lewat internet. Hanya, hal itu belum dapat dilakukan, alasannya proses digitalisasi belum tuntas. ‘’Digitalisasi lontar dilakukan semata-mata untuk penyelamatan transkip dan naskah lontar yang sudah berusia. Langkah ini dilakukan mengantisipasi lontar hilang dimakan rayap. Dengan begitu, maka naskah lontar tetap terjaga dan justru dapat dilestarikan,’’ katanya sembari menyatakan, bila ada warga yang ingin lontarnya didigitalisasi silakan pihaknya siap memfasilitasi. (kmb41)

Kesembuhan Pasien Covid-19 Melebihi Kasus Konfirmasi Baru

Singaraja (Bali Post) Kerja keras para tim medis Covid-19 Buleleng semakin membuahkan hasil positif. Terbukti beberapa hari terakhir, pasien yang berhasil disembuhkan terus melonjak. Setelah Selasa (25/8) lalu sebanyak 22 pasien sembuh, Rabu (26/8) kemarin ada 15 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Lonjakan kesembuhan ini melebihi jumlah kemunculan kasus konfirmasi baru.

Anggota Seksi Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Buleleng Dr. Drs I Ketut Suweca, M.Si. mengatakan, belasan pasien yang sembuh itu berasal dari tujuh kecamatan. Paling banyak pasien yang sembuh itu dari Kecamatan Buleleng yakni tujuh orang.

Disusul Kecamatan Kubutambahn dan Kecamatan Sawan masing-masing dua

orang pasien. Sisanya dari Kecamatan Tejakula, Sukasada, dan Kecamatan Gerokgak masing-masing seorang. Mereka pun telah diizinkan pulang. Tambahan data kesembuhan ini, membuat catatan kesembuhan pasien Covid-19 di Bali Utara bertambah jadi 294 orang.

Terkait kemunculan kasus konfirmasi baru, Suweca menyebut pasien yang dinyatakan konfirmasi Covid-19 masih ditemukan di lapangan. Berdasarkan data tim medis di rumah sakit dan dokter penanggung jawab (DPJ) pasien, kasus konfirmasi baru ada enam orang.

Mereka tersebar dari lima kecamatan.

Rinciannya, dari Kecamatan Buleleng dua orang. Empat orang sisanya masingmasing berasal dari Kecamatan Kubutambahan, Sawan, Banjar, dan Kecamatan Gerokgak. Dengan data itu sampai ke-

marin, gugus tugas mencatat total kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 325 orang.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, di tengah pemberlakuan kebijakan tatanan kehidupan Bali Era Baru (new normal - red), maka tugas tim medis dan anggota gugus tugas harus terus digenjot.

Dari perkembangan data di mana kasus baru mulai berkurang setelah sempat melonjak tinggi. Bagus, adanya lonjakan kesembuhan pasien sangat signifikan.

Suyasa menilai capaian ini menunjukkan kinerja tim medis dan gugus tugas dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 di Den Bukit sangat bagus.

Dengan demikian, tugas tim percepatan penanganan Covid-19 di daerahnya itu diyakini semakin fokus. (kmb38)

Bahas APBD Perubahan

Dewan Buleleng Minta Dialokasikan Anggaran Hibah Bansos DPRD Buleleng bersama pemerintah daerah mulai membahas APBD Perubahan Tahun 2020. Pembahasan ini diawali ‘’membedah’’ Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Tahun 2020, Rabu (26/8) kemarin. Dalam pembahasan ini, Dewan Buleleng kompak mengusulkan anggaran hibah bantuan sosial (bansos) itu dialokasikan pada APBD Perubahan. Bagaimanakah skema anggaran bansos dalam APBD Perubahan itu?

RAPAT Dewan Buleleng kemarin dipimpin Ketua DPRD Gede Supriatna bersama Wakil Ketua Gede Suradnya dan Ni Made Putri Nareni. Hadir juga Koordinator Tim Pakar DPRD Nyoman Sukarma dan anggotanya, serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Putu Dana.

Dari rapat itu anggota dewan mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hibah bansos dalam APBD

Perubahan Tahun 2020. Alasannya, dana bansos itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang difasilitasi anggota dewan. Apalagi anggaran itu sudah pernah dialokasikan di APBD Induk, Namun, justru batal direalisasikan akibat refocusing pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Untuk memenuhi janji kepada masyarakat, dewan meminta anggaran hibah bansos di DPRD Buleleng

itu dialokasikan pada APBD Perubahan ini.

Anggota Fraksi Partai Golkar Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, alokasi anggaran untuk hibah bansos bagi anggota dewan itu memungkinkan dilakukan di APBD Perubahan. Apalagi, kelompok masyarakat penerima hibah bansos yang diusulkan dalam masa reses anggota dewan itu sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Menurut politisi dua periode ini, anggaran hibah bansos ini bisa dipenuhi dengan menyisihkan sekitar 10 persen dari total Rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan yang sekarang dirancang sekitar Rp 332 miliar lebih. ‘’Dalam APBD Induk lalu sudah disepakati, dan penerima sudah dituangkan dalam SK Bupati. Setelah ditunda akibat refocusing Covid-19, maka

dalam perubahan ini kami perlu berpendapat mengalokasikan anggaran hibah bansos itu dengan menyisihkan 10 persen dari total PAD yang sekarang dirancang di APBD Perubahan ini,’’ katanya.

Hal yang sama diungkapkan anggota dewan dari Fraksi Partai NasDem Made Jayadi Asmara. Politisi asal Desa Mayong, Seririt itu menyebut hibah bansos manfaatnya dapat membantu kebutuhan masyarakat. Apalagi, dalam masa reses terdahulu, banyak usulan masyarakat yang sudah diakomodir dan direalisasikan justru di-cancel -- tertunda. ‘’Apalagi sekarang dampak pandemi virus Corona ini, kami berpendapat perlu hibah bansos yang sudah kita fasilitasi itu perlu direalisasikan pada masa reses. Kami khawatir kalau itu tidak diatasi, akan berpengaruh pada kepercayaan

masyarakat kepada DPRD dan juga pemerintah daerah,’’ tegasnya.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, walaupun sebagian besar anggotanya meminta anggaran hibah bansos dialokasikan dalam APBD Perubahan, namun usulan itu perlu dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dari Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan di mana PAD dirancang sekitar Rp 332 miliar lebih, maka pendapatan daerah itu terkoreksi sekitar 14 persen dibandingkan Rancangan PAD pada APBD Induk. Pihaknya mengajak anggotanya untuk realistis saja. Kalau dari kondisi keuangan memungkinkan, maka alokasi anggaran hibah bansos untuk DPRD itu perlu dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2020. (mud)

Bali Post/kmb38

HIBAH BANSOS - DPRD Buleleng mengusulkan anggaran hibah bansos dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2020. Usulan ini mengemuka dalam rapat awal pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan, Rabu (26/8) kemarin di gedung DPRD Buleleng.

Kamis Kliwon, 27 Agustus 2020

Masuk Bali Tetap Wajib Bawa ’’Rapid Test’’ Nonreaktif Perlu ”Treatment” Khusus Pulihkan Perekonomian Bali Negara (Bali Post) Meskipun di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur sudah ada pembebasan syarat rapid test untuk pelaku perjalanan penyeberangan, namun untuk masuk Bali tetap wajib menyertakannya. Aturan ini masih berlaku mengikuti Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 305/Gugascovid19/ VI/2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta saat dihubungi Bali Post seusai rapat koordinasi di Pelabuhan Gilimanuk, Rabu (26/8) kemarin.

Menurut Samsi Gunarta, semua pelaku perjalanan yang masuk wilayah Bali tetap harus

membawa hasil surat keterangan sehat melalui rapid test dengan hasil nonreaktif (NR). ‘’Selama belum ada pencabutan SE 503 itu, masih tetap kita terapkan itu. Hanya memang untuk keluar Bali, pihak Perhubungan di sana (Jawa Timur - red) sudah membebaskan (rapid test),’’ ujarnya.

Samsi Gunarta menambahkan, rapat koordinasi yang dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk kemarin untuk melakukan evaluasi dan pengecekan sejauh mana pelaksanaan prosedur yang ada seperti pemeriksaan protokol kesehatan dilakukan. Sejauh ini, menurutnya, protokol kesehatan sudah dilaksanakan. Selain itu jumlah rapid test mandiri sudah menurun dan lebih banyak

pelaku perjalanan yang sudah membawa surat rapid test dari tempat asalnya. Namun, untuk pemeriksaan diakuinya kurang maksimal karena jumlah petugas masih minim.

Ditanya apakah akan ada penambahan personel? Samsi Gunarta mengaku masih menunggu arahan pimpinan sejauh mana SE 305 tentang pengendalian perjalanan orang ini dilaksanakan. ‘’Tapi, kami tegaskan kalau sejauh belum dicabut, tetap kita laksanakan itu (wajib membawa rapid test - red),’’ terangnya.

Samsi Gunarta menegaskan, selama ini sudah terbangun sinergi antarpetugas baik di pPelabuhan (pintu masuk Bali) hingga Satgas Gotong Royong di desa melalui desa

adat. Semua pelaku perjalanan yang masuk wilayah Bali harus melengkapi rapid test.

Rapat koordinasi kemarin melibatkan sejumlah instansi terkait di Pelabuhan Gilimanuk. Selain Dinas Perhubungan Provinsi Bali, juga diikuti dari KPLP, ASDP, Polres Jembrana, Kodim 1617/Jembrana, Satpol PP, Dishub Jembrana, Syahbandar, KKP dan penyedia layanan rapid test di pelabuhan.

Seperti diberitakan sebelumnya, di Pelabuhan Ketapang para pengguna moda transportasi laut telah dibebaskan atau tidak perlu dilengkapi rapid test. Keputusan itu disampaikan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk Pelabuhan Ketapang tertanggal 24 Agustus 2020. (kmb26)

han Covid-19 dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000. ‘’Selain itu, dipublikasikan di media massa sebagai pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang kurang atau tidak taat protokol kesehatan, dan/atau rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang,’’ imbuhnya.

Koster menambahkan, para pemangku kepentingan yang melanggar tersebut juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai awig-awig atau pararem desa adat atau ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘’Sebelum benar-benar diberlakukan, terlebih dulu dilakukan sosialisasi pergub selama dua minggu,’’ ujarnya.

diberlakukan untuk semua sektor,’’ katanya mengingatkan.

Menurut Koster, pengawasan dan penegakan pergub dilakukan oleh perangkat daerah terkait di Pemprov Bali dan kabupaten/kota. Yakni Satpol PP bersinergi dengan TNI/Polri, Satgas Gotong Royong Desa Adat dan komponen masyarakat lainnya. Dengan adanya pergub ini, masyarakat diharapkan semakin tertib dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Terlebih, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat luar untuk bisa kembali pulih.

Baik dari aspek ekonomi yang dominan bergantung dengan sektor pariwisata maupun penanganan kasus Covid-19 di Bali. ‘’Pergub ini bukan maunya Gubernur, tapi pergub atas perintah dari Bapak Presiden dan Mendagri melalui instruksi yang harus kita jalankan sebagai kepala daerah dalam sistem pemerintahan RI,’’ terangnya.

Mengenai sanksi berupa denda, lanjut Koster, langsung dikenakan di tempat bagi perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban dalam

pergub. Yakni Rp 100 ribu bagi perorangan yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Kemudian, Rp 1.000.000 bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19. Besaran denda Rp 100 ribu bagi perorangan itu dinilai lebih rendah bila dibandingkan besaran denda di daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Barat. Agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, ada penanda secara khusus terkait denda yang dikenakan. ‘’Nanti diatur dalam SOP seperti tilang, ada bukti pelanggaran di tempat kemudian langsung bayar, bisa juga lewat rekening. Nanti akan dimasukkan ke rekening kas daerah di BPD Bali. Karena itu akan dilakukan operasi gabungan,’’ jelasnya.

Menurut Koster, kesadaran masyarakat Bali untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya memakai masker sudah cukup tinggi sebelum diterbitkannya pergub. Kendati memang di beberapa lokasi yang diobservasi, ada sejumlah restoran yang pegawainya tidak memakai masker. ‘’Inilah yang nanti turut ditertibkan dengan pergub,’’ tegasnya. (kmb32)

Sementara itu, Rektor Undiknas Sri Subawa menilai jika efisiensi birokrasi dilakukan, akan mengganggu belanja pemerintah. Sementara itu sumbangan belanja pemerintah terhadap PDRB Bali cukup besar. ‘’Efisiensi di bidang birokrasi saya pikir sudah ada mekanismemekanismenya, sangat sulit kita menjustifikasi. Kalau kita potong dikhawatirkan menyalahi mekanisme yang ada dan akan jadi temuan secara administratif,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, operasional pemerintah juga akan terpengaruh karena data

anggaran belum terserap secara keseluruhan. ‘’Itu mesti diberikan kelonggaran-kelonggaran yang tidak menyalahi mekanisme yang ada,’’ katanya mengingatkan.

Jika triwulan III dan IV ini ekonomi memburuk, kata Sri Subawa, resesi akan semakin dalam, ekonomi Bali akan mengalami kemunduran. Sehingga diperlukan treatment khusus untuk memulihkan perekonomian Bali terutama melihat potensi bidang-bidang yang bisa dikembangkan, karena sektor-sektor formal pariwisata Bali belum dibuka untuk wisman.

Sri Subawa menambah-

kan, kondisi itu harus disikapi dengan mencari alternatif lain. Solusi lain sebagai bagian upaya mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. ‘’Pemerintah daerah harus memberikan stimulus kepada sektor-sektor yang bisa dikembangkan,’’ imbuhnya.

Jika treatment khusus tidak dilakukan, katanya, maka pengangguran akan semakin banyak, daya beli masyarakat semakin menurun, kemiskinan akan semakin lebar, karena tabungan masyarakat sudah mulai berkurang. Kemampuan untuk belanja sudah tidak ada, dari sisi sosial dikahawatirkan muncul kriminalkriminal. (kmb42)

‘’Untuk subsidi, satu petani hanya bisa mendapat pupuk berupa urea untuk 2 hektar lahan. Jika lahannya lebih dari 2 hektar, maka menggunakan pupuk nonsubsidi. Makanya, kita juga menyediakan di kios-kios distributor untuk pengadaan pupuk nonsubsidi,’’ katanya.

Di masa pandemi Co vid-19, katanya, pertanian menjadi tulang punggung ekonomi. Sementara salah satu tulang punggung pertanian adalah keamanan dan ketersediaan pupuk.

Secara keseluruhan, ketersediaan pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi aman. Ia

juga menjamin distribusinya lancar. Meskipun beberapa waktu lalu sempat terjadi hambatan distribusi pupuk dari Bontang ke Bali, namun pihaknya segera mengantisipasi dengan meminta pupuk dari Surabaya.

Saat pariwisata anjlok akibat Covid-19, Abdul Hasril mengakui banyak masyarakat yang beralih ke sektor pertanian. Maka dari itu, ia berharap sektor pertanian ini dapat menjadi perhatian, karena ia melihat regenerasi petani belum terjadi. Di lapangan, realitanya masih banyak petani yang telah berumur. ‘’Sektor pertanian membutuhkan generasi milenial untuk menggarap sektor yang menyerap

tenaga kerja cukup besar ini, karena milenial memiliki wawasan lebih bagus dan menguasai wawasan bisnis.

Usaha pertanian harus berorientasi bisnis, karena ada pengeluaran untuk kegiatan bertani sehingga hasilnya juga harus diperhitungkan,’’ ungkapnya.

Selain itu, katanya, permasalahan petani di lapangan adalah pembagian air.

Permasalahan air sangat krusial, karena ketika tidak ada air, petani akan menunda menanam. Potensi Bali dalam mengembangkan pertanian cukup besar, karena sektor pariwisata, menurutnya, sangat rentan mengganggu perekonomian masyarakat. (may)

Ditegaskan, semua pihak harus sama-sama tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga penanganan Covid-19 menjadi baik. Sebab, keberhasilan penanganan Covid-19 tidak hanya menjadi komitmen dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh komponen masyarakat termasuk pelaku usaha pariwisata.

‘’Saya sudah melakukan rapat kemarin dengan PHRI agar anggotanya yang tidak tertib dan disiplin itu dicabut sertifikatnya dan diberikan sanksi,’’ tegasnya.

Bahkan kalau perlu, lanjut Koster, izinnya untuk sementara dicabut sesuai sanksi yang diatur dalam Pergub Nomor 46 Tahun 2020. Di samping masalah internal ini, negara-negara lain juga belum memberlakukan kebijakan untuk mengizinkan

Pergub Nomor 46 Tahun 2020 Sesuai Instruksi Presiden Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19, serta menyediakan sarana pencegahan Covid-19 seperti tempat mencuci tangan dan lainnya. ‘’Kewajiban pada perorangan dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa (mapuja), atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal satu meter,’’ jelasnya.

Menurut Koster, ada sanksi administratif yang nanti diberlakukan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban. Yakni penundaan pemberian pelayanan administrasi dan/atau membayar denda administratif sebesar Rp 100.000 bagi perorangan yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencega-

Sesuai Instruksi Presiden Koster mengklaim Pergub Nomor 46 Tahun 2020 diterbitkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Hal yang diatur pun sama dengan isi Surat Edaran Gubernur tentang Tatanan Kehidupan Era Baru.

Hanya, sekarang pengaturan ditingkatkan dengan adanya penertiban dan sanksi. ‘’Pada intinya harus pakai masker, selalu jaga jarak, kemudian juga selalu cuci tangan dan

DIJUAL MOBIL

PROPERTY

HONDA

DISEWAKAN RUMAH

BU CRV 2015 Prestige,Putih, DK, Sunroof, spt baru. Hub. 081238161505 hrg.285 Jt Nego

1 Unit Rumah,2KTm,3KT, 2Kmd, 1Kp,Dapur,Grase u/2 mobil.Jl Alor No.1 Denpasar Hub:081936235044

PROPERTY

PROPERTY

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH

B.BP.001.08.20.0000298

Tanah Kebun Luas 198.2 Are Lok Mungsengan Ds.Catur Kintamani 10mnt dr Jembatan Tkd.Bangkung Pinggir Jln.Propinsi, Cocok Utk Wisata Religi/Argo.

Hub:082341669986/081805541816

B.BP.001.08.20.0000294

Tanah LC 400M2 Lok.50M Bypass Kediri,Jl .7M dkt SMK Triatmajaya,cocok utk Perumahan/Kost.

Hub:082341669986/081805541816

B.BP.001.08.20.0000295

SINGARAJA

Dijual Rmh view Pegunungan Luas 300m2 Jl.Raya BanyuatisMunduk Ds.Munduk SHM No.84 hrg menarik 082146772286 (Bu Suji)

B.BP.004.08.20.0000297

BERAS BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588

G.01

B.BP.001.08.20.0000293

KEHILANGAN Hlg BPKB Nosin JFLE-1088977 DK 5118 KAX An.I Made Wardana

B.BP.001.08.20.0000296

BIRO JASA

CABE CABE BALI BALI Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588

G.02

Ditunda Sampai Kondisi Kondusif

warganya ke luar negeri.

Artinya, antarnegara sekarang ini sama-sama masih melakukan pengendalian pergerakan warganya ke luar negeri. ‘’Itulah sebabnya, rencana pembukaan pariwisata tahap ketiga 11 September mendatang kita tunda sampai kondisi pandemi Covid-19 di Bali, nasional dan internasional kondusif. Juga sangat tergantung dengan kebijakan yang dikeluarkan negara lain,’’ tegasnya. (kmb32)

kamis Kliwon, 27 agustus 2020

OPINI

Restart Ekonomi Bali Oleh Agung Kresna

HINGGA akhir 2020 Indonesia tidak menerima turis asing. Headline Bali Post (14/8) ini semakin menegaskan bahwa hingga kini memang belum ada tanda-tanda pemerintah pusat akan mencabut ataupun merevisi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.

Seperti juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah pusat menetapkan larangan bagi turis asing untuk berwisata ke Indonesia hingga akhir 2020.

Kondisi ini tentu berseberangan dengan rencana Pemerintah Daerah Bali yang akan melakukan pembukaan tahap ketiga sektor pariwisata bagi wisatawan mancanegara mulai 11 September 2020.

Pembukaan tahap ketiga ini dimaksudkan sebagai upaya Bali secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam menciptakan kerangka hidup baru yang produktif dengan tatanan kehidupan Bali Era Baru.

Portal satu pintu pariwisata budaya Bali juga telah disiapkan Pemerintah Daerah Bali dalam menyiasati situasi pascapandemi Covid-19 yang telah membuat peta industri pariwisata dunia berubah. Portal satu pintu ini sekaligus juga sebagai antisipasi virtual tourism yang sudah banyak berkembang di era industri 4.0 ini, guna mengurangi potensi economic loss krama Bali.

Bali tidak bisa menghindar dari dampak pandemi Covid-19, utamanya dampak ekonomi yang telah menerpa segenap masyarakat Bali beserta segala sendi kehidupannya. Apalagi Bali selama ini sangat bergantung pada pariwisata, sementara pariwisata merupakan sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Pariwisata Bali dapat dikatakan sedang limbung, untuk tidak mengatakannya sebagai kolaps atau bahkan mati suri akibat pandemi.

Data statistik menunjukkan bahwa Bali sudah bisa disebut mengalami resesi ekonomi, mengingat laju pertumbuhan ekonomi Bali berada pada angka minus/ negatif dalam dua kuartal berturut-turut.

Laju pertumbuhan ekonomi Bali dalam kuartal I 2020 berada pada angka minus 1,14% (yoy/year on year), dan minus 10,96 % (yoy) pada kuartal II 2020. Sedangkan secara quartal to quartal (q t q), berada di angka minus 7,67% (kuartal I 2020) dan minus 7,22 (kuartal II 2020).

Sementara laju pertumbuhan ekonomi nasional secara y o y adalah positif 2,97% (I/2020) dan minus 5,32% (II/2020).

Sedangkan secara q t q minus 2,41% (I/2020) dan minus 4,19% (II/2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Bali sudah berada di angka merah dan harus ada upaya luar biasa (extra ordinary) agar ekonomi Bali kembali normal, lepas dari jurang resesi.

Harus ada paradigma baru dalam perekonomian Bali. Kita tidak boleh lagi terjebak pada pola pikir lama yang telah meninabobokan berbagai pelaku ekonomi di Bali. Harus berani melakukan lompatan besar sektor ekonomi dari yang selama ini sudah dijalani. Pola ekonomi lama harus kita ubah menjadi kerangka ekonomi Bali yang baru, pola ekonomi yang sepenuhnya mandiri. Semaksimal mungkin lepas dari ketergantungan dengan pihak di luar Bali.

Tinggalkan Zona Nyaman Perekonomian Bali sendiri sebenarnya telah dua kali lolos dari lubang jarum keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan. Tentu masih terekam dalam benak krama Bali, bagaimana peristiwa Bom Bali dan erupsi Gunung Agung yang telah melumpuhkan perekonomian Bali.

Hanya setelah keterpurukan ekonomi itu bisa dilewati, kita kembali terlena ke dalam zona nyaman ekonomi Bali di bidang industri pariwisata.

Jika kita ingin tidak berada kembali dalam keterpurukan ekonomi, maka kita harus berani tinggalkan zona nyaman

POJOK

yang selama ini sudah dinikmati segenap krama Bali. Situasi pandemi Covid-19 ini harus kita hadapi dengan menjalani tatanan kehidupan Bali Era Baru, dalam paradigma ekonomi Bali yang baru; tidak sepenuhnya bergantung pada industri pariwisata.

Tanpa kita sadari, selama ini sebenarnya ekonomi Bali sangat bergantung pada para pendatang dari luar Bali. Para pendatang yang hadir sebagai wisatawan di Pulau Bali, selama ini telah menjadikan ekonomi Bali bergerak menggeliat hingga ke pelosok Pulau Bali. Semakin nyata terlihat bahwa ekonomi Bali pada saat ini kurang memiliki kemandirian.

Meski memiliki rantai ekonomi secara backward chain (rantai keterkaitan ke belakang) dan forward chain (rantai keterkaitan ke depan) yang cukup panjang, namun industri pariwisata merupakan sektor ekonomi tersier. Sektor ini sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi akibat faktor security (keamanan) dan safety (keselamatan).

Sementara rantai pasok pangan untuk kebutuhan hotel dan restoran dalam industri pariwisata, justru memiliki ketergantungan besar pada pasokan dari luar Bali. Padahal produk pangan berasal dari sektor ekonomi primer pertanian yang lebih stabil, krama Bali belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar ini.

Kita juga dapat belajar dari ketergantungan krama Bali pada saat hari raya Galungan dan Kuningan. Pasokan janur dari Jawa pada masa itu bisa mencapai 100 ton/hari, sementara aneka buah bisa mencapai 1.100 ton per pekan. Suatu potensi ekonomi sangat besar yang sebenarnya dapat diraup krama Bali, dalam upaya memenuhi kebutuhan rutin kehidupan mereka sendiri.

Budaya bertani para leluhur krama Bali sendiri sebenarnya telah melahirkan tatanan fisik eksotik lahan sawah berundak yang mendunia, beserta tatanan manajemen air subak yang diakui sebagai warisan budaya dunia. Melalui budaya bertani juga, para leluhur krama Bali dapat mewariskan ribuan pura megah secara mendiri. Terlahir juga tradisi kesenian, handicraft dan upakara dalam keseharian krama Bali dari budaya tradisi pertanian sebagai manifestasi jati diri kehidupan kebudayaan masyarakat Bali.

Harus ada keberanian krama Bali untuk melakukan format ulang ekonomi Bali. Kerangka ekonomi Bali harus disandarkan pada sektor ekonomi primer.

Sementara sektor ekonomi sekunder (melalui industri handicraft) dan tersier (pariwisata) menjadi pendukung sektor ekonomi primer Bali. Kerangka ekonomi ini dimaksudkan agar secara internal ekonomi Bali memiliki ketangguhan dari hantaman berbagai faktor eksternal.

Saatnya krama Bali mulat sarira atas apa yang selama ini dikerjakan dalam mengawal perekonomian Bali. Belum cukupkah teguran dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah dua kali diberikan pada krama Bali, sebagai bukti betapa sayang-Nya pada kita semua. Karena nyatanya setelah keterpurukan ekonomi itu berhasil kita lalui bersama, kita tetap saja kembali menjalani paradigma ekonomi yang lama.

Kini saatnya kita berani berubah, melompat ke dalam paradigma ekonomi yang baru. Berani meninggalkan zona nyaman yang selama ini kita nikmati, namun justru telah membuat kita lupa pada kemandirian ekonomi Bali. Tidak ada salahnya kita belajar dari pepatah lama yang awalnya dipopulerkan oleh penulis Yunani pada era sebelum Masehi, Homer dan Aesop: ‘’Keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama sampai dua kali’’.

Penulis, Arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

Pembukaan pariwisata untuk wisman dipastikan mundur.

- Paceklik makin panjang. *** Tak pakai masker, denda Rp 100 ribu menanti.

- Denda sosial perlu diterapkan. *** Pastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

- Pengawas jangan ‘’main mata’’.

Dengarkan Keluhan Rakyat WABAH Covid-19 di Bali hingga sekarang belum terlihat adanya tanda-tanda mereda. Justru penambahan kasus semakin melonjak, bahkan jumlah kematian juga terus meningkat. Dampaknya, semua sektor masih terpuruk. Yang paling keras dampaknya adalah sektor pariwisata. Selama enam bulan virus mematikan ini sudah menyebar di Bali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyatakan kehilangan triliunan rupiah tiap bulannya. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Bali pada triwulan I dan II tumbuh negatif. Ini disebabkan karena mandeknya sektor pariwisata.

Apalagi, pariwisata untuk wisawatan mancanegara belum dibuka dan disebut-sebut baru akan buka pada akhir tahun ini. Penghitungan kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata oleh Pemprov Bali ini pun mendapat tanggapan dari para netizen. Dilihat dari akun Facebook @balipost, mereka justru memberikan cibiran kepada pemerintah. Seperti ini komentar para netizen.

Dewa Fanilly Masyarakat sudah busung lapar. Terima kasih imbauan pak untuk bertani, namun saya hanya punya tanah seember dipakai untuk mengubur diri di kuburan.

Putu Astika Sudah terpuruk tiap bulan, harus tetap bayar bunga bank. Cari uang pakai beli beras 1 kg saja sudah susah. Bagaimana caranya bertahan hidup. Yang waras jadi stres semua karena beban hidup. Anak sekolah di rumah harus ada biaya.

Nyoman Kantini Uang SPP enggak bisa bayar. Miris sekali hidup sekarang. Uang 10 ribu susah dicari.

Berusaha jualan kecil-kecilan sepi. Rugi sudah menanti.

Eddy Suyana Kurangi mengeluh cari solusi. Penghasilan rakyat yang anjlok. Pemerintah dapat penghasilan sekian persen dari penghasilan rakyat toh?

Adhi Yoso Bapak gubernur dan bapak wakil yang baik hati. Dengar dan bacalah keluhan masyarakat yang dulu memilihmu dan sekarang Anda duduk di kursi empuk. Jangan sampai Anda lupa dengan rakyat.

Budi Hermawan Rugi saja dihitung. Dulu saat untung mana pernah diumumkan. Jangan ngitung rugi saja.

Rakyat dilihat di lapangan.

Bintang E Bali Pertahankan terus rapid test sebagai syarat masuk Bali. Demi memperburuk ekonomi dan

pariwisata.

Boeyanz Mk Ngapain ngitung-ngitung terpuruk. Pikirkan masalah sekarang dan ke depanya bos.

Gede Sova Bali Terus bagaimana sekarang ini? Pemerintah mau ganti rugi juga tidak. Akan buka segera pariwisata juga tidak!

Mirahyanti Heboh banget ya. Omzet yang sudah bertahun-tahun pada kemana sih?

Pas omzet masuk banyak, ingat juga dong.

Lihat ke bawah.

Blacu Roach Kami akan selalu setia dengan imbauan dan anjuran.

I Putu Astra Putrayasa Yang penting pemerintah sudah bekerja dengan memberikan imbauan.

Kadek Muli Mau berapa saya tidak peduli. Yang penting sekarang kerja proyek biar bisa belikan anak susu.

Karmadia Bintang Pendapatan saya sudah nol.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Pesedahan Lestarikan Tari Gambuh KABUPATEN Karangasem memiliki cukup banyak kesenian sakral yang menjadi tradisi turuntemurun dan meski terus dilestarikan.

Salah satunya kesenian sakral tari Gambuh yang dimiliki Desa Adat Pesedahan, Manggis, Karangasem.

Desa adat ini hingga saat ini menjaga kelestarian tari Gambuh tersebut.

B

endesa Adat Pesedahan I Wayan Suwenten mengatakan, tarian Gambuh wajib dipentaskan setiap adanya odalan seperti upacara usaba sambah. Karena kalau tarian Gambuh ini tidak dipentaskan di pelantaran pura lebih dari lima tahun, maka diyakini akan ada kabrebehan/gering atau hal buruk lainnya yang akan menimpa krama adat Pesedahan. ‘’Keberadaan tarian Gambuh ini masih eksis dan tetap dilestarikan sampai saat ini. Dan sejak 2007 lalu, tarian ini sudah dilakukan revitalisasi bekerja sama dengan Dinas

SAKRAL - Tarian sakral Gambuh yang dimiliki Desa Adat Pesedahan.

Kebudayaan Karangasem. Sehingga tarian ini bisa diselamatkan dari kepunahan karena tak adanya generasi penerus,’’ kata Suwenten, belum lama ini.

Ia menambahkan, masyarakat yakin dengan kesakralan tarian Gambuh ini, maka tidak jarang krama memohon kepada Batara Bagus Panji berupa berkah atau keselamatan.

Karena sosok Batara Panji inilah menjadi lakon Gambuh itu sendiri. Pihaknya bakal terus melakukan pembinaan-pembinaan untuk melestarikan tarian tersebut.

Bali Post/ist

‘’Dalam melakukan pembinaan, kita mendatangkan pelatih dari Budekeling dan dibantu pihak Kabupaten Karangasem.

Dan kita berharap ke depannya pembinaan-pembinaan tarian Gambuh ini akan terus dilakukan, terutama kepada penari putri. Sebab, penari putri yang sudah menikah akan sangat sulit dilibatkan dalam pementasan tarian ini,’’ ucapnya. (nan)

’’Keberadaan tarian Gambuh ini masih eksis dan tetap dilestarikan sampai saat ini. Dan sejak 2007 lalu, tarian ini sudah dilakukan revitalisasi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Karangasem. Sehingga tarian ini bisa diselamatkan dari kepunahan karena tak adanya generasi penerus.’’

I Wayan Suwenten