Edisi 28 April 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

RABU UMANIS, 28 APRIL 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 244 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Misbakhun Ditahan

33 Anggota DPR Pasang Badan Jakarta (Bali Post) Sebanyak 33 anggota DPR menjaminkan diri agar mantan inisiator Hak Angket Kasus Bank Century Muhammad Misbakhun ditangguhkan penahanannya. Misbakhun, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ditahan penyidik Mabes Polri, Senin malam, atas tuduhan pemalsuan dokumen dalam perkara letter of credit (L/C) Bank Century. ‘’Kami menjaminkan diri agar penahanannya ditangguhkan,’’ kata anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Selasa (27/4) kemarin. Bambang mengaku terkejut atas penahanan Misbakhun. Sebab, saat rapat kerja dengan Kapolri, Senin (26/4) lalu, jawaban Kapolri atas kasus Misbakhun adalah bahwa pemeriksaannya sedang didalami, perkembangannya tergantung penilaian penyidik. Ia juga mengaku heran, mengapa pasal yang dikenakan terhadap Misbakun selalu berubah-ubah. Tuduhan pertamanya korupsi, menjadi L/C bodong, lalu berubah pemalsuan dokumen. Anggota DPR dari PKS Hi-

dayat Nur Wahid mengaku heran atas penahanan mendadak Misbakhun. Padahal, pemeriksaan terhadap rekan separtainya itu belum lama dilakukan. Secara pribadi, mantan Presiden PKS ini mempertanyakan begitu cepatnya perkara Misbakhun diproses. Padahal, banyak perkara yang lebih besar dan memiliki dampak negatif sangat luas telantar begitu saja. Tim kuasa hukum Misbakhun mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Polri. Dalam surat permohonan, disebutkan sebanyak 33 anggota DPR menjaminkan diri agar penahanan inisiator Hak An-

gket Bank Century itu ditangguhkan. ‘’Tim kuasa hukum akan sampaikan permohonan penangguhan penahanan,’’ kata kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak, di Mabes Polri, semalam. 33 orang yang ikut menandatangani berasal dari Fraksi PKS, PDI-P, Gerindra, PAN, Hanura, dan Golkar. Hingga saat ini tim kuasa hukum Misbakhun masih menunggu jawaban Mabes Polri tentang dikabulkannya permohonan yang diajukan. Selain penangguhan penahanan, tim kuasa kukum juga sedang menyiapkan gugatan praperadilan atas penahanan Misbakhun. Penahanan terhadap Misbakhun pada Senin (26/4)

malam dilakukan setelah Komisaris PT Selalang Prima Internasional (SPI) itu diperiksa penyidik Mabes Polri. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Edward Aritonang menjelaskan, Misbakhun ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen. Menurutnya, Misbakhun selaku Komisaris PT SPI turut aktif menandatangani dokumen deposito yang menjadi jaminan bagi penerbitan L/C dari Bank Century. Padahal, deposito tersebut baru dibuat setelah akta perjanjian penerbitan L/C ditandatangani. Jaminan pembayaran dari Bank Century atas transaksi perdagangan pembelian condensat (bahan baku kimia cair) dari luar negeri untuk jaminan diterbitkankan L/C (letter of credit) terbukti dipalsukan dengan tujuan agar L/C yang diajukan bisa cair. Hal.19 Bantah Intervensi

Bali Post/ant

PENUHI PANGGILAN - Anggota DPR dari F-PKS Misbakhun (kiri) didampingi tim penasihat hukum tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/ 4). Setelah pemeriksaan itu ia langsung ditahan.

Besok, Boediono Diperiksa KPK Jakarta (Bali Post) Tim penyelidik KPK, Kamis (29/4) besok berencana memeriksa Wapres Boediono. Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga diperiksa pada hari itu juga. ‘’Rencananya dimintai keterangan Kamis,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (27/4) kemarin. Johan menjelaskan, KPK belum mendapatkan konfirmasi tentang waktu dan tempat pemeriksaan dari pihak Boediono. Namun, KPK sejak awal berencana meminta keterangan Boediono di tempat kerja Boediono. ‘’Kita menghormati Pak Boediono sebagai wakil presiden,’’ kata Johan memberi alasan tentang pemilihan tempat pemeriksaan itu. Pada hari yang sama, KPK juga akan memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berbeda dengan pemeriksaan Boediono, KPK berencana memeriksa Sri Mulyani di Gedung KPK. Namun, KPK bersedia berkoordinasi jika Sri Mulyani keberatan diperiksa di KPK. Hal.19 Persiapkan Diri

Pilkada Banyuwangi

Ratna Terancam Gugur Lagi Banyuwangi (Bali Post) Untuk kedua kalinya Bupati Ratna Ani Lestari terancam gugur dalam bursa pencalonan pilkada Banyuwangi, Jawa Timur. Pemicunya, calon wakilnya, Pebdi Arisdiawan, mendadak memberikan sinyal akan mundur. Hal ini dipicu warning dari DPD I dan DPP Golkar yang menolak Ratna maju lewat partai ini. Sebelumnya Ratna gugur setelah gagal memenuhi suara dukungan lewat jalur independen. Hal.19 Bakal Calon

KABUPATEN

4

KETUA DPRD Karangasem I Gede Dana, S.Pd., Selasa (27/4) kemarin meminta Bupati I Wayan Geredeg menjajaki dan memberikan penegasan kepada investor dua hotel di Bukit Mimba, Padangbai, Karangasem. Kalau lahan untuk hotel di bukit itu tak dilanjutkan proyeknya, sebaiknya dikembalikan kepada penduduk untuk dihutankan kembali.

LENSA

Bali Post/ade

RUMAH TAHANAN - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (kiri) menemui tersangka dugaan kasus korupsi Anggodo Widjojo (kiri) yang telah menghuni Rumah Tahanan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di kompleks LP Cipinang Kelas I, Jakarta Timur, Selasa (27/4) kemarin. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meresmikan Rutan Tipikor yang berdiri atas tiga lantai dan memiliki 64 kamar dengan kapasitas 256 tahanan itu bertepatan dengan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-46 hari ini.

Hakim Kecewa, KPK Gagal Hadirkan Nunun Jakarta (Bali Post) Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menghadirkan pengusaha Nunun Nurbaeti Daradjatun untuk bersaksi di persidangan kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Hal itu diungkapkan hakim Hendra Yospin dalam sidang kasus tersebut di

Jakarta, Selasa (27/4) kemarin, dengan terdakwa politisi Partai Golkar Hamka Yandhu. ‘’Saya kecewa dengan KPK yang tidak mampu menghadirkan Nunun di pengadilan,’’ kata Hendra Yospin. Selama ini, KPK tidak berhasil mengadirkan Nunun karena istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun itu mengaku mengalami gangguan mengingat dan dirawat di Singapura. ‘’Meski sa-

kit lupa, sebenarnya fisiknya bisa dihadirkan ke pengadilan,’’ kata Hendra Yospin. Sementara itu, hakim Made Hendra meminta KPK menjadikan kegagalan itu sebagai patokan untuk perbaikan kinerja. ‘’Semoga ini menjadi catatan bagi KPK yang katanya superbody itu,’’ kata Made Hendra. Nunun sebenarnya akan dihadirkan dalam sidang kasus yang menjerat empat ter-

dakwa itu. Keempat terdakwa itu semuanya mantan anggota DPR, yaitu Hamka Yandhu, Endin Soefihara, Dudhie Makmun Murod, dan Udju Djuhaeri. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK akan mengirimkan tim ke Singapura untuk mengecek kesehatan Nunun. Namun, hingga kini belum ada kepastian tentang keberangkatan tim tersebut. (kmb3/ant)

Tim Pengawas Century Terbentuk Bali Post/ant

RUSAK MOBIL - Ratusan warga merusak mobil di lokasi pembangunan BPK Penabur di Cibeureum, Cisarua, Bogor, Jabar, Selasa (27/4) kemarin. Dua mobil dan tujuh bangunan yang berada di kawasan tersebut dirusak oleh warga karena dianggap untuk pembangunan sarana ibadah.

Jakarta (Bali Post) Rapat paripurna DPR, Selasa (27/4) kemarin akhirnya mengesahkan Tim Pengawas Kasus Bank Century untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi paripurna soal kasus Century. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan ada 30 anggota DPR yang masuk dalam tim ini dari sembilan fraksi yang ada. Jumlah tiap fraksi berbeda sesuai dengan asas proporsional yang digunakan DPR. ‘’Sudah diteta-

pkan 30 nama anggota tim pengawas, dengan 5 pimpinan yang akan memimpin secara bergantian,” kata Priyo saat membacakan keputusan paripurna. Dalam rapat, sejumlah anggota mempersoalkan adanya kepemimpinan kolektif dalam tim ini. Dalam interupsinya, anggota Fraksi PKS Fachri Hamzah mempertanyakan soal sistem kepemimpinan dalam tim yang berjumlah 30 orang ini, Sebab, aturan kepemimpinan yang ber-

gantian itu dinilai tidak memiliki landasan dalam tata tertib DPR. ‘’Kenapa dilakukan dengan bergiliran kepemimpinannya? Itu tidak sesuai dengan tatib. Kalau berkekuatan hukum harusnya Priyo, kalau berkekuatan ekonomi Anis Matta. Ini kadang-kadang pimpinan ngasih contoh yang enggak sesuai tatib,’’ kata Fachri. Sementara anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mempersoalkan masa ker-

ja tim pengawas. Masa kerjanya berapa lama? ‘’Kalau tidak ada tenggat waktu, bisa saja lama, dan bisa menghilang begitu saja,’’ tanya Bambang. Wakil Ketua DPR Anis Matta yang juga dari F-PKS menjawab datar. ‘’Ini sudan menjadi keputusan kami, ini untuk mengakomodir berbagai kepentingan. Sehingga dengan cara bergiliran untuk mengakomodir kepentingan bersama. Terima kasih masukannya, kita akan bahas di rapim,’’ kata Anis. (kmb4)

Bangli Songsong Pilkada

Umbar Janji, Warga Bosan ”Simakrama’’ BANGLI berpenduduk paling kecil di Bali setelah Klungkung. Namun jumlah calon bupati yang maju dalam pilkada 4 Mei mendatang terbesar dibandingkan empat daerah lainnya. Dengan demikian praktis warga sering menerima kandidat untuk masimakrama. Sebab, para kandidat tak hanya menyasar banjar, juga dadia, soroh, bahkan kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sehingga banyak masyarakat menyatakan bosan menerima calon pejabat yang masimakrama. Selain hanya mengumbar janji yang belum tentu dapat direalisasikan, simakrama juga hanya menguntungkan makelar politik. Dalam pilkada mendatang Bangli memiliki lima

paket. Mereka adalah Drs I.B. Ludra - I Nyoman Ludra, I Wayan Gunawan - A.A. Gede Artjana Agung, I Made Gianyar - Sang Nyoman Sedana Arta, I Wayan Arsada - I Wayan Lesmawan, I.B. Brahma Putra - I Wayan Winurjaya. Kelima paket calon ini telah memperkenalkan diri ke masyarakat. Selain menyampaikan visi-misi mereka juga menjanjikan bantuan apabila terpilih. Bahkan terkesan bantuan yang dijanjikan tak realistis dibandingkan dengan PAD Bangli. Sebab, ada yang menjanjikan tunjungan dari kematian, kelahiran, sekolah sampai bekerja di luar negeri. Bahkan kini mulai berembus kabar kurang sedap bahwa akan ada serangan fajar

dan telah pula disiapkan ribuan amplop untuk disebar di pasar-pasar dan banjar. Sementara itu sebagian besar masyarakat mulai enggan menerima simakrama. Apalagi hanya untuk mendengarkan janji-janji calon yang sebagian besar sulit dicerna dengan akal sehat. Jero Muliarta asal Kintamani, Selasa (27/4) kemarin, telah bertemu dengan sejumlah calon pada simakrama. Saking banyaknya simakrama dari calon, ia mengaku bingung, sebab mereka semuanya mengaku akan melakukan yang terbaik untuk Bangli. Padahal, ia yakin apa yang disampaikan hari ini, tak akan sesuai dengan ketika menjabat nanti. Baginya se-

mua calon yang tampil tidak ada hitam dan tidak pula putih. Artinya, semua sama saja. Paling yang diuntungkan hanya segelintir oknum masyarakat. Antara tim sukses dan makelar politik. ‘’Saya bingung untuk memilih, jika dilihat dari janji mereka rata-rata semuanya bagus. Itu pun andaikata janji yang diucapkan ditepati. Masalahnya, sebagai masyarakat kecil kita sudah banyak diajarkan oleh pengalaman pahit,’’ ungkapnya seraya mengatakan enggan menentukan pilihan di antara kelima calon bupati dan wakil bupati Bangli itu. Hal senada dikatakan I Wayan Sudirma asal Tembuku. Sebagai masyarakat kecil yang lebih banyak berge-

lut di bidang pertanian tidak mengerti politik dan siapa yang pantas. Sebab, jarang ada sosok pemimpin yang tampil tanpa kepentingan dan ambisi pribadi. Sehingga lebih sering politik itu kotor dan menjadi sarat kepentingan. Program Unggulan Sementara itu, kelima calon bupati dan wakil bupati Bangli yang bakal bertarung dalam pilkada Bangli mendatang telah menyerahkan visi dan misinya. Drs I.B. Ludra - I Nyoman Ludra menyampaikan visi ‘’Gema Bangli Jaya Mandiri’’. Sementara misinya adalah mewujudkan Bangli yang sejahtera dan berbudaya, dalam lingkungan alam

Bangli yang religius. Serta mewujudkan Bangli yang maju, dinamis, modern dan unggul. I Wayan Gunawan - A.A. Gede Artjana Agung menyampaikan sejumlah program biasa dan unggulan yang akan direalisasikan jika terpilih. Salah satu program yang akan dilakukan pasangan ini jika terpilih adalah peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit bertaraf internasional dan puskesmas serta laboratorium kesehatan. Serta pemberian subsidi pendidikan secara silang. Beda lagi dengan I Made Gianyar - Sang Nyoman Sedana Arta. Hal.19 Kualitas SDM

Pemerintah ”Tak Menyerah’’

Pencabutan Perppu JPSK Diajukan Lagi Jakarta (Bai Post) Pimpinan DPR menggelar rapat mendadak setelah mendapat surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isu surat itu berupa permintan Presiden kepada DPR agar dilakukan kembali pembahasan RUU tentang pencabutan Perppu Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) No. 4/2008. Perppu yang menjadi landasan pemeritah melakukan bailout Bank Centry senilai Rp 6,7 triliun ini sebelumnya pernah ditolak DPR dan menjadi perdebatan hangat Pansus Angket Bank Century beberapa waktu lalu. ‘’Jadi baru-baru ini kami menerima surat dari Bapak Presiden. Karena esensi dari surat itu, kami kemarin rapat mendadak,’’ ungkap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (27/4) kemarin. Dalam rapim tersebut, kata Priyo, diputuskan bahwa minggu ini akan diadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi di DPR. Langkah ini dilakukan untuk menghindari timbulnya implikasi-implikasi baru dari surat Presiden tersebut. Hal.19 Tidak Berubah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.