Edisi Kamis 28 Mei 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 262 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis wage, 28 mei 2020 Dipulangkan, Duktang Tanpa Hasil ‘’Rapid Test’’ Penduduk pendatang (duktang) yang tidak melengkapi diri dengan hasil rapid test dan tanpa tujuan yang jelas ke Denpasar akan dipulangkan.

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Polisi Perketat Pengawasan Arus Balik

Gelombang Tinggi di Pesisir Jembrana

Polres Badung memperketat pengawasan melalui penyekatan arus balik pemudik Lebaran sebagai upaya menekan dan mencegah penyebaran Covid-19.

Sejumlah pantai di wilayah Kabupaten Jembrana terdampak gelombang tinggi air laut, Rabu (27/5) siang kemarin. Gelombang tinggi menerjang sejumlah pesisir di antaranya Pengambengan, Banyubiru dan Perancak.

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL. 2

JEMBRANA | HAL. 4

MERUMUSKAN STANDAR ERA BARU PARIWISATA

Denpasar (Bali Post) – Bali masuk salah satu provinsi yang diunggulkan menjadi percontohan penerapan era baru. Rencana ini perlu kajian matang. Plusminusnya juga harus dipertimbangkan. Standar penerapan era baru di sektor pariwisata dan sektor ekonomi lainnya justru lebih mendesak dirumuskan. Pandangan ini dikemukakan Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita dan akademisi Dr. Ni Made Eka Mahadewi, S.Sos., M.Par. kepada Bali Post, Rabu (27/5) kemarin.

M

’’Kami mengapresiasi rencana kawasan Nusa Dua sebagai percontohan. Langkah ini tetap harus dipersiapkan dengan baik. SOP-nya harus clear, ada dukungan pemerintah, ada yang mengasistensi apakah SOP yang ada sudah sesuai dengan standar kesehatan Covid-19.’’

I Gusti Ngurah Ardita

Managing Director The Nusa Dua

’’Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menuju Bali era baru di sektor pariwisata. Seperti tetap ikuti prosedur kesehatan dan memastikan dunia juga bergerak ke arah yang sama.’’

Dr. Ni Made Eka Mahadewi, S.Sos., M.Par. Akademisi

OPINI

Membangun Akuntabilitas Saat Pandemi

erespons diliriknya kawasan Nusa Dua sebagai kawasan percontohan diapresiasi banyak kalangan. Terutama pelaku pariwisata dan pendukung sektor ini. Namun, hal ini perlu dikaji dan disiapkan dengan konsep yang matang dan jelas.

Jangan sampai asal buka. Harus diperhatikan tahapnya seperti apa dan diperhitungkan kapan dibuka. ‘’Kami mengapresiasi rencana kawasan Nusa Dua sebagai percontohan.

Langkah ini tetap harus dipersiapkan dengan baik. SOP-nya harus clear, ada dukungan pemerintah, ada yang mengasistensi apakah SOP yang ada sudah sesuai dengan standar kesehatan Covid-19,’’ ujar Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita.

Ardita meminta jangan asal dibuka. Yang bisa menentukan harus terintegrasi semua dan ditetapkan oleh pemerintah. Batasan pun harus ditetapkan dengan tegas. ‘’Kita harus hati-hati. Jangan sampai ada kejadian kedua yang malah

lebih parah dan semakin membuat terpuruk,’’ katanya.

Untuk di kawasan Nusa Dua, pihaknya berharap diberlakukan pembatasan di awal.

Untuk wisatawan diberlakukan dalam standar terbatas saja dan tidak boleh keluar wilayah ITDC. Selain itu, syarat wisatawan harus ditentukan juga. ‘’Dengan ini nantinya tentu akan mengarah ke quality tourism. Momen sekarang, kita carikan konsep quality tourism,’’ bebernya.

Terkait standar untuk pariwisata, kata Ardita, Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan konsep Clean, Health and Safe (CHS). Dalam hal ini, dari sisi clean atau kebersihannya seperti apa, health atau kesehatannya seperti apa dan safe atau keamanannya seperti apa. ‘’Ini harus diwaspadai dan disiapkan dengan baik. Terintegrasi semua, dipersiapkan dengan matang,’’ ujarnya.

Pengamat pariwisata yang juga sebagai Kepala P3M Poltekpar Bali Dr. Ni Made Eka Mahadewi, S.Sos., M.Par. berharap langkah ini mestinya

merujuk sejumlah prosedur.

Di antaranya pengalaman penanganan bencana (disaster scienxe), pencegahan covid-19 (prevention), kesiapan peralatan yang standar internasional/ diakui dunia (preparedness) dalam menghadapi Covid-19.

Selain itu, rensponsif terhadap gerak masyarakat pascabencana Covid-19 (renponse), bergerak bersama dalam menyelamatkan Bali melalui gerakan Bali siap New Normal (recovery program). ‘’Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menuju Bali era baru di sektor pariwisata. Seperti tetap ikuti prosedur kesehatan dan memastikan dunia juga bergerak ke arah yang sama,’’ ujarnya.

Eka Mahadewi menegaskan, protokol kesehatan dan standar operasional sektor pariwisata pada era baru juga harus jelas. Kontrol dan pengawasannya harus tegas.

Bergerak menyelamatkan pariwisata adalah hal strategis bagi Bali. Namun, langkah ke arah itu haruslah tetap bersinergi dengan perkembangan global. (kmb23)

Era Baru Pendidikan

Sekolah Terkendala Fasilitas Gedung

Denpasar (Bali Post) Iklim dunia pendidikan di Bali tergolong tangguh. Pandemi Covid-19 bisa dilewati dengan baik melalui pembelajaran daring. Kini dunia pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) dan pendidikan tinggi (dikti) di Bali bersiap menjalani new normal Bali Era Baru.

Kapan baiknya new normal pendidikan diberlakukan?

Para pelaku dikdasmen dan dikti menunggu instruksi pemerintah pusat dan daerah.

Hal. 7 ”Physical Distancing”

Bagus Ketut Lodji

Presiden Perintahkan Tatanan Era Baru Segera Disosialisasikan

Oleh: Cokorda Gde Bayu Putra

SEJAK virus Corona atau Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, dunia kolaps. Hampir seluruh negara berjuang tidak saja melawan dampak penyakit yang ditimbulkan, namun juga dampak ekonomi yang memengaruhi stabilitas keuangan. Di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dipaksa fokus pada penanganan Covid-19.

Turunnya pendapatan negara dan pendapatan daerah menyebabkan berbagai program pembangunan terancam tidak terealisasi. Di Bali, sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung pembangunan daerah Bali juga terdampak. Berbagai akomodasi hotel, restoran, objek wisata dan pusat perbelanjaan ditutup untuk sementara waktu. Sektor-sektor lain seperti pertanian dan perikanan yang dahulu bergeliat seiring dengan perkembangan sektor pariwisata di Bali juga ikut berpengaruh, karena sebagian hasil produksinya tidak lagi dikonsumsi hotel dan restoran.

Lesunya pariwisata Bali tidak saja berpengaruh terhadap pekerja di bidang pariwisata, namun juga berdampak pada sopir-sopir lokal yang kecipratan upah harian dari kunjungan wisatawan. Maka tak mengherankan banyak masyarakat lalu berteriak sembako. Di tengah situasi sulit dan tak menentu tersebut, maka keberadaan organisasi yayasan sebagai entitas nirlaba sangat vital peranannya untuk melaksanakan misi sosial dan kemanusiaan. Di beberapa media cetak dan elektronik banyak dijumpai beberapa iklan donasi peduli kasih yang dikumpulkan oleh masyarakat (pemberi dana) melalui rekening yayasan. Dalam situasi keprihatinan yang mendalam tersebut tentu patut juga dibarengi dengan kesadaran yayasan itu sendiri dalam menerapkan akuntabilitas dari kegiatan yang dijalankan.

Hal. 7 Penerapan Tata Kelola

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

RABU, 27 MEI 2020 AA Kopkar BP

Rp Rp

500.000 150.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp 650.000 Rp 48.445.000 Rp 49.095.000

Dasi Astawa

MENGECEK PERSIAPAN - Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz (kedua kanan) meninjau pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5) untuk mengecek persiapan penerapan tatanan kenormalan baru di sarana perniagaan.

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memerintahkan tatanan kenormalan baru atau era baru untuk kegiatan produktif yang aman dari Covid-19 segera disosialisasikan ke masyarakat. ‘’Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak,’’ katanya dalam rapat terbatas perihal persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang aman dari Covid-19, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (27/5) kemarin.

Hal. 7 Kerahan 340 Ribu Personel

Hari Ini, Lima Desa/Kelurahan di Denpasar Terapkan PKM Denpasar (Bali Post) Sejak Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) diundangkan, sejumlah desa, kelurahan serta desa adat di Denpasar mulai melakukan usulan pelaksanaan kegiatan ke Wali Kota. Hingga Rabu (27/5) kemarin, sedikitnya sudah 12 desa/kelurahan yang mengajukan permohonan pelaksanaan PKM di masing-masing wilayah.

Pada tahap pertama, ada lima desa/kelurahan yang mengajukan usulan. Desa dan kelurahan itu meliputi Pemecutan Kaja, Sanur Kauh, Panjer, Pedungan, dan Sesetan. Mereka yang mengajukan tahap pertama ini sudah bisa menerapkan PKM di masing-masing wilayah per Kamis (28/5) hari ini.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai mengungkapkan, desa, kelurahan dan desa adat yang mengajukan permohonan pelaksanaan PKM semakin banyak. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya peningkatan kasus transmisi lokal.

Hal. 7 Sejumlah Desa

Bali Post/eka

SURAT KETERANGAN - Petugas memeriksa surat keterangan salah satu travel yang hendak masuk ke wilayah Kota Denpasar, belum lama ini. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, lima desa/kelurahan di Denpasar menarapkan PKM mulai Kamis (28/5) hari ini.

Kamis Wage, 28 Mei 2020

Kasus Covid-19 di Denpasar Fluktuatif

Rai Mantra Ajak Masyarakat Lebih Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan KASUS Covid-19 di Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Kendati kasus sembuh menunjukkan tren yang baik, kasus positif Covid-19 juga masih ditemukan. Selain itu, keberadaan OTG, ODP dan PDP juga menjadi ancaman penularan Covid-19.

Wali kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat dikonfirmasi, Rabu (27/5) kemarin menjelaskan, dalam masa penanganan Covid-19 di Kota Denpasar diperlukan dukungan bersama seluruh elemen masyarakat, sehingga percepatan penanganan dapat dioptimalkan. “Jadi kami mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan, mengingat

23.851 6.057 1.473 415 302 4

Bertambah 8, Jumlah Kumulatif Menjadi 415 Orang Denpasar (Bali Post) – Bali kembali mengalami penambahan kasus positif Covid-19 dan juga pasien sembuh.Berdasarkan data, Rabu (27/5) kemarin per pukul 12.00 WIB, kumulatif kasus Covid-19 Bali mencapai 415 orang. Ini artinya ada penambahan 8 kasus baru dari sehari sebelumnya 407 orang. Sementara itu, untuk kasus sembuh bertambah 7 pasien, sehingga jumlah kumulatif mencapai 302 orang. Untuk jumlah meninggal dunia masih 4 orang.

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, dalam konferensi pers streamingnya, terdapat daerah yang tidak ada lagi penambahan kasus secara signifikan. Ia pun mengatakan di daerah-daerah tersebut bisa disarankan dibuka kembali aktivitas perekonomiannya, tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Yurianto pun meminta agar masyarakat bersabar karena ini tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan seluruh dunia. ‘’Tatanan normal yang baru, basisnya adalah orang per orang.

Bagaimana kebiasaan orang berubah dengan tidak memberikan ruang sama sekali untuk penyebaran Covid-19,’’ sebut Yurianto.

Terkait penyebaran Covid-19, ia mengatakan kumulatif ada 278.411 spesimen yang dites. ‘’Untuk hari ini ada sebanyak 14.313 spesimen yang dites,’’ katanya. Tes spesimen menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 69 laboratorium dan Test Cepat Melokuler (TCM) di 35 laboratorium. Dari tes tersebut, masih ada penambahan kasus positif sebanyak 686 orang kasus, sehingga kumulatif menjadi 23.851 kasus.

Ia melanjutkan untuk yang sehat ada penambahan 150 pasien sembuh, sehingga totalnya menjadi 6.057 pasien.

Kasus meninggal bertambah 55 orang, sehingga total kasus menjadi 1.473 orang. Ia pun mengatakan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) yang saat ini masih dalam pemantauan sebanyak 49.942 orang. Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 12.667 orang. (iah)

I. B. Rai Dharmawijaya Mantra

Kota Denpasar sebagai pusat pergerakan berbagai sektor belum sepenuhnya terbebas dari Covid-19. Untuk mempercepat penanganan Covid-19 diperlukan kesadaran yang tinggi dan kedisiplinan semua pihak termasuk masyarakat,” tegas Rai Mantra.

Lebih lanjut dikatakan, hal ini mengingat saat ini vaksin Covid-19 belum ditemukan. Sehingga kendati nantinya akan diterapkan New Normal Life, masyarakat sudah terbiasa dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun, menurut Rai Mantra, untuk menuju New Normal Life Reproduction Number (RO) atau harus di bawah 1, sedangkan Denpasar masih di atas 1. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dan

kedisplinan yang tinggi untuk menekan laju penyebaran Covid-19. “Untuk membiasakan masyarakat karena kita belum bisa menjamin bahwa Covid-19 ini bisa hilang sepenuhnya, jadi masyarakatlah yang menjadi domain untuk pencegahannya,” paparnya.

Selebihnya, Wali Kota Rai Mantra juga berharap masyarakat lebih fokus untuk bersama-sama menerapkan dan mendukung pencegahan Covid-19 ini. “Masyarakat harus lebih fokus pada masalah utama, yaitu pencegahan penyebaran Covid-19.

Mengingat Kota Denpasar belum sepenuhnya terbebas dan semoga pandemi Covid-19 ini lebih cepat dapat diatasi,” jelasnya. (ad278)

Dipulangkan, Duktang Tanpa Hasil ’’Rapid Test’’ dan Surat Keterangan

Denpasar (Bali Post) -

Musim arus balik mulai tiba. Pada masa pandemi Covid-19, pengawasan terhadap arus balik diperketat. Pengawasan mulai dari pos pantau hingga desa dan lurah. Bahkan, bila sampai ditemukan ada orang yang masuk Denpasar tanpa dilengkapi dengan surat keterangan serta hasil rapid test, maka orang tersebut langsung dipulangkan.

Hal ini mengemuka dalam rapat instansi terkait di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (27/5) kemarin.

Rapat yang dipimpin Asisten I Stda Kota Denpasar I Made Toya ini juga dihadiri unsur kepolisian, TNI, serta pihak desa dan kelurahan.

Usai rapat, Toya menjelaskan, teknis terhadap pemantauan arus balik tetap mengacu pada Surat Edaran Gubernur Bali. Hanya, Pemkot melakukan secara teknis di wilayahnya saja.

Dikatakan, meski pengawasan sudah dilakukan di pintu-pintu masuk Bali, namun pihaknya di Denpasar juga melakukan antisipasi, bila ada

yang lolos. ‘’Sebenarnya saat ini lebih mudah, karena di pintu masuk Bali juda dilakukan pemeriksaan secara ketat,’’ ujar Toya yang juga Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar ini.

Dikatakan, sesuai edaran Gubernur Bali, kalau di pelabuhan harus dilengkapi hasil rapid test, kalau bandara ada swab test. Jika lolos dan tidak dilengkapi hasil rapid test dan tanpa tujuan yang jelas ke Denpasar, akan dipulangkan.

Namun jika dia lolos dan sudah masuk ke wilayah desa dan sudah sampai di kos maka akan menjadi tanggung jawab pihak desa atau pemilik kos. Karena

Bali Post/ara

BALIK - Suasana rapat pemantapan rancangan penanganan arus balik ke Denpasar. itu, semua pihak harus ikut serta mengawasi kedatangan orang-orang baru di masingmasing wilayahnya. Pemilik kos juga harus mengetahui kondisi orang yang kos di sana. Bila tidak memiliki hasil rapid test, pemilik kos harus melaporkan

ke Satgas desa. ‘’Harus sama-sama menjaga, apalagi pemilik kos, harus tahu siapa yang kos, masak pemilik tidak tahu orangnya. Sekarang tugas Satgas di desa dan desa adat sambil pendataan, samasama tanggung jawab, jangan

nerima-nerima saja dan tidak dilaporkan,’’ katanya. (kmb12)

Denpasar (Bali Post) Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose menerima audiensi Kakanwil Kemenkum HAM RI Bali Jamaruli Manihuruk, Selasa (26/5) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda berpesan dalam penanganan napi yang baru di tengah pandemik Covid-19, sebelum masuk lapas agar tetap melakukan cek kesehatan, baik dengan rapid test maupun CPR. ‘’Jangan sampai terjadi terbentuknya cluster baru (Covid - red),’’ tegas Kapolda Irjen Golose. Kapolda juga menyampaikan, khusus keimigrasian agar tetap dan selalu berkoordinasi dengan Polda Bali terkait dengan buronan Interpol yang nantinya masuk ke wilayah Bali. Ia mengatakan Polda akan sangat terbuka apabila ada koordinasi dan kerja sama yang

baik dari Kanwil Kemenkum HAM Bali. ‘’Mari kita bekerja sama untuk jaga Bali yang kita cintai ini,’’ ujarnya.

Adapun tujuan dari audiensi tersebut untuk menyambung silaturahmi dan sekaligus memperkenalkan diri sebagai Kakanwil Kemenkum HAM Bali Jamaruli Manihuruk yang baru menjabat sejak 12 Mei lalu.

Turut hadir saat audiensi di Gedung Lounge Andalan Kadiv Imigrasi, Kadiv Pelayanan Hukum dan Kalapas Kerobokan.

Kakanwil Kemenkum HAM Bali Jamaruli Manihuruk menyampaikan terima kasih karena sudah diterima oleh Kapolda beserta jajaran. Ia berharap kerja sama ke depan antara instansi Kanwil Kemenkum HAM Bali dengan Polda Bali tetap terjalin dengan baik dan bisa lebih ditingkatkan lagi. (kmb36)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Siapkan Kebutuhan Pangan di Pekarangan Gang Diisolasi, Puluhan Warga Di-’’rapid Test’’ Cegah ’’Cluster’’ Baru Covid-19 di Lapas

Denpasar (Bali Post) Serba terbatasnya kegiatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kebutuhan pangan menjadi sangat urgen bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu berproduksi bahan pangan sendiri di rumah tangga. Caranya, dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk dijadikan media bercocok tanam. Tentu dengan menggunakan sejumlah teknologi pertanian yang berkembang pesat saat ini. ‘’Masyarakat harus memiliki stok pangan termasuk sayur mayur yang dapat dengan mudah ditanam di pekarangan rumah selama pandemi Covid-19 ini. Kalau tidak ada lahan yang cukup karena halaman yang dipaving, ada solusinya dengan berbagai teknik pertanian di lahan sempit. Ada beberapa teknik seperti hidroponik, penggunaan polibag dan lainnya,’’ ujar Kaprodi Agroteknologi Universitas Warmadewa, Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si., Rabu (27/5) kemarin.

Dikatakan, metode Hidroponik sudah banyak digunakan masyarakat. Sebab, metode bercocok tanam ini tanpa mengggunakan tanah, tetapi menggunakan air. Metode ini memang membutuhkan biaya cukup besar untuk pembuatan instalasi.

Sebab, untuk menggantikan nutrisi dari tanah, air yang digunakan diberi unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman. ‘’Keuntungan dari teknik ini tidak membutuhkan tanah, air lebih efisien, bebas dari gulma, dan dapat tumbuh dengan lebih cepat. Metode ini hanya bisa ditanami jenis tanaman hortikultura, seperti buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias,’’ paparnya.

Metode lain yang dapat digunakan dan cukup efektif di lahan sempit adalah vertikultur. Metode ini memanfaatkan bidang vertikal atau menanam secara bertingkat. Metode ini cocok diterapkan dalam membudidayakan tanaman sayur, seperti kangkung, seledri, sawi, tomat dan lainnya. Selain itu, metode Aeroponik yang merupakan cara bercocok tanam memanfaatkan udara sebagai media tanam utama. ‘’Metode ini berbeda dengan metode lainnya karena metode ini membiarkan akar tanaman menggantung di udara tanpa menggunakan tanah. Metode ini nutrisi berupa air yang disemprotkan langsung pada akar tanaman,’’ tukasnya. (win)

Topik : merumuskan standar

era baru pariwisata

Denpasar (Bali Post) – Ada satu penghuni yang dinyatakan positif Covid-19. Akibatnya, satu gang di Jalan Gunung Salak dilakukan isolasi sejak Minggu lalu. Bukan hanya itu, guna mengantipasi penyebarannya, Satgas Desa Padangsambian Kelod kembali melakukan tindak lanjut. Kali ini, puluhan penghuni di gang tersebut di-rapid test.

Perbekel Desa Padangsambian Kelod I Gede Wijaya Saputra yang dikonfirmasi, Rabu (27/5) kemarin mengatakan, sebanyak 72 penghuni di gang tersebut dilakukan rapid test oleh petugas Puskesmas II Denpasar Barat. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran warga sekitar atas kasus positif yang terjadi di lokasi itu. ‘’Kami pihak desa dan satgas meminta kepada puskesmas untuk melakukan rapid test. Karena banyak warga yang resah setelah mengetahui adanya kasus positif di wilayah itu. Ini dilakukan untuk mengantisipasi keresahan masyarakat,’’ ujar Wijaya Saputra.

Dikatakan, sebelumnya tiga anggota keluarga pasien positif Covid-19 tersebut sudah dilakukan swab test. Hasilnya semua negatif. ‘’Ini untuk memberi kepastian kepada warga, bahwa sudah dilakukan langkah-langkah agar tidak menimbulkan keresahan baru lagi,’’ katanya.

Diberitakan sebelumnya, gara-gara satu penghuni dinyatakan Covid-19, akhirnya satu gang

Bali Post/ara

TEST - Suasana rapid test di Padangsambian Kelod, Denpasar Barat. di Jalan Gunung Salak harus diisolasi. Saat ini penghuni di gang tersebut sebanyak 30 KK atau 75 orang. Hanya, kebanyakan warga yang kos atau pendatang. Warga asli desa tersebut hanya dua KK. Masa isolasi dilakukan selama 14 hari hingga 8 Juni mendatang. Selama masa isolasi, kebutuhan makan akan ditanggung desa serta bantuan dari pihak lain.

Sementara itu, pantauan di lokasi, sebuah gang di Jalan Gunung Salak dijaga sejumlah pecalang dan Linmas. Mereka terlihat duduk sambil mengobrol dengan sesama temannya yang diajak berjaga. Mereka melarang bila ada orang yang hendak masuk ke gang tersebut. (kmb12)

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Imigrasi Sikapi Bali Era Baru

Izin Tinggal OA Bisa Diperpanjang, Penerbangan LN Hanya Evakuasi PMI Presiden RI Joko Widodo sudah memantau beberapa tempat guna memastikan penerapan new normal, dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19. Bali sendiri masuk di dalam rencana penerapan new normal yang versi Bali sering disebut dengan istilah Bali Era Baru. Lantas, bagaimana pihak Imigrasi menyikapi strategi new normal atau Bali Era Baru tersebut?

KEPALA Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Bali yang mengatasi tiga Imigrasi di Bali, Jamaruli Manihuruk S.H., M.H.,M.M., Rabu (27/5) kemarin mengatakan pihaknya saat ini masih tetap mengacu pada Permenkum HAM 11 Tahun 2020, yakni pelarangan orang asing (OA)

masuk ke wilayah Indonesia.

Meski demikian, itu artinya bukan berarti zero kunjungan.

Ada penerbangan asing atau luar negeri (LN), semisal evakuasi PMI, dan atau kargo serta urusan diplomatik.

Dalam menyikapi wacana new normal atau Bali Era Baru, Jamaruli Manihuruk

Bali Post/ist

Jamaruli Manihuruk

menjelaskan, bagi OA yang kini berada atau tinggal di Indonesia, izin tinggalnya bisa diperpanjang secara otomatis, baik izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas

maupun izin tinggal tetap. ‘’Perpanjangan tersebut diberikan secara gratis,’’ tandas Jamaruli Manihuruk yang kemarin didampingi Humas Putu Surya Dharma.

Ia menambahkan, untuk warga negara Indonesia (WNI), layanan umumnya, seperti pelayanan permohonan paspor sampai saat ini belum dibuka. Kecuali yang bersifat emergency seperti orang sakit atau tugas-tugas kenegaraan yang sifatnya tidak bisa ditunda. Sesuai Surat Edaran Kemen-PAN RB, Imigrasi menyikapi dengan menyiasati bekerja dari rumah dan piket di kantor dengan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

Begitu juga terhadap Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan

harus ada piket dan tugas piket tersebut harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan pengukuran suhu tubuh. Selain itu, juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti hand sanitizer sudah dipersiapkan baik di kantor wilayah dan di Unit Pelaksana Teknis.

Sambung Kakanwil, untuk pelayanan di Bandara Ngurah Rai saat ini hanya melayani pesawat evakuasi untuk PMI yang akan masuk ke Indonesia. Kondisi ini akan berlangsung hingga ada kebijakan baru dari pusat, baik dari Satuan Tugas Khusus Pencegahan Co vid-19, dari BPBD, dan dari Kemenkum HAM RI sebagai leading sector pelayanan keimigrasian. (kmb37)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Wage, 28 Mei 2020

Badung Selenggarakan Webinar

Songsong Normalitas Kehidupan yang Baru Pascapandemi Covid-19 PEMERINTAH Kabupaten Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menggelar webinar (web seminar) bertajuk ‘’Menyongsong Normalitas Kehidupan yang Baru Pascapandemi Covid-19’’ di Puspem Badung, Rabu (27/5) kemarin. Webinar melibatkan tiga narasumber yakni Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto serta Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali Trisno Nugroho.

Seminar juga diikuti pejabat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), yakni Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Ahmad Rusdi, Duta Besar RI untuk Australia merangkap Republik Vanuatu Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, Dewa M. Juniarta Sastrawan (Duta Besar RI untuk Zimbabwe merangkap Republik Zambia), Arianto Surojo (Minister Counselor Fungsi Sosial Budaya pada Kedutaan Besar RI untuk Tiongkok). Seminar melibatkan hampir 500 peserta.

Kepala Badan Litbang Badung Wayan Suambara selaku moderator acara webinar mengatakan, dunia

akan memasuki era baru yaitu New Normal akibat pandemi virus Corona yang mengubah tatanan dunia yang lebih menitikberatkan pada aspek kesehatan. ‘’Semua sektor industri dunia tengah menyusun Standar Operasional Prosedural (SOP) masing-masing untuk bisa beradaptasi di era tersebut. Salah satunya sektor pariwisata. Badung sebagai destinasi yang kerap menjadi pilihan wisatawan mancanegara juga tengah berbenah untuk menyambut New Normal,’’ ujarnya.

Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang akrab disapa Cok Ace berpendapat, dalam konteks Bali, New Normal akan disebut New Era of Bali atau Era Baru Bali yang akan mengubah paradigma wisata ke depannya yang memfokuskan diri pada protokol kesehatan dalam industri pariwisata. ‘’Kebersihan, kesehatan dan keselamatan diperlukan untuk meminimalisir kecemasan orang terinfeksi virus. Maka pemeliharaan kesehatan akan jadi syarat utama,’’ terangnya.

Sementara itu, Trisno Nugroho memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2020 terkontraksi -1,14 persen kare-

na selama ini sektor pariwisata mendominasi pemasukan di Bali.

Banyaknya negara kantong turis yang lockdown berimbas anjloknya pariwisata Bali dan sangat memengaruhi perekonomian. Namun, dirinya optimistis kondisi akan segera pulih. Untuk itu, pihaknya setuju dengan adanya ide New Normal. ‘’Satu di antaranya dengan kebijakan melonggarkan masuknya turis domestik. Australia telah menerapkan strategi bekerja sama antarnegara yang warganya sehat dari Covid-19 saling bertukar wisman. Ini juga sudah dilakukan beberapa negara di Eropa,’’ sebutnya.

Achmad Yurianto, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, minta masyarakat bersiap menjalani kehidupan normal yang baru dengan menerapkan protokol kesehatan. ‘’Kita harus menempatkan cara hidup baru dengan normal yang baru. Kita tidak bisa berharap kembali ke saat sebelum Covid-19 menjadi pandemi di dunia. Melalui Gugus Tugas, kami akan terus meminta masyarakat patuh pada protokol kesehatan sebagai basis perubahan,’’ katanya.

Kristiarto Soeryo Legowo me-

PMI Badung Dukung Program Percepatan Penanganan Covid-19

Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan dan Serahkan Bantuan PALANG Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Badung kembali melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah Kecamatan Kuta, Rabu (27/5) kemarin. Penyemprotan ini menyasar sejumlah jalan protokol, pasar dan tempat keramaian lainnya. Di jalan protokol, PMI Badung menerjunkan satu unit mobil gunner, sedangkan di pasar digunakan manual sprayer.

Kegiatan yang didukung PMI Bali ini juga diisi edukasi ke warga terkait pencegahan penyebaran Covid-19, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta penyerahan 300 paket peralatan PHBS kepada Camat Kuta untuk kemudian disalurkan ke warga.

Menurut Ketua PMI Badung, Kompyang R. Swandika, penyemprotan seperti ini rutin digelar PMI Badung. Enam kecamatan yang ada di Badung telah disasar secara bergiliran.

Ini bertujuan membantu mempercepat penanganan Covid-19 di Bali, khususnya di Badung. ‘’Kegiatan ini untuk membantu pemerintah kabupaten dan masyarakat Badung dalam percepatan penanganan penyebaran Covid-19. Gerakan penyemprotan disinfektan, edukasi cuci tangan pakai sabun, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat kami lakukan secara konsisten bersama jajaran kecamatan, kelurahan, dan desa adat setempat,’’ terangnya.

nyampaikan bahwa Bali menjadi tujuan favorit wisatawan Australia pasca-Covid-19. ‘’Bali menduduki peringkat pertama tujuan wisatawan Australia di-booking.com.

Ini merupakan momentum dan peluang yang bagus untuk Bali.

Kondusivitas Bali di masa pandemi harus tetap dijaga sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung,’’ ungkapnya.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan apresiasi dan terima atas diselenggarakannya webinar melibatkan narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Apa yang menjadi paparan dan masukan oleh pembicara dan duta besar bisa dijadikan referensi dalam menyusun regulasi dalam menyongsong New Normal di Kabupaten Badung. Semua pihak harus siap melakukan transformasi dari segi tatanan kehidupan agar masyarakat bisa produktif di tengah pandemi. ‘’Manusia sebagai makhluk sosial diberikan kemampuan adaptasi di segala kondisi. Inilah yang harus kita lakukan saat ini agar kehidupan dapat terus berlanjut,’’ jelasnya.

WEBINAR - Wabup Badung I Ketut Suiasa mengikuti webinar bertajuk ‘’Menyongsong Normalitas Kehidupan yang Baru Pascapandemi Covid-19’’ di Puspem Badung, Rabu (27/5) kemarin.

Menurutnya, apa yang dibahas dalam webinar merupakan sebuah masukan yang positif untuk Pemkab Badung karena melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan berkompeten

di bidang pariwisata. Diharapkan melalui kegiatan tersebut Kabupaten Badung bisa menyusun formulasi yang tepat menyongsong New Normal yang digaungkan pemerintah pusat. (ad277)

Stimulus PHK Terancam Tak Merata

Mangupura (Bali Post) –

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Ka b up a t en B a d ung I GN Jaya Saputra membenarkan bantuan insentif bagi terdampak PHK memiliki aturan jelas. Misalnya, jika anak terkena PHK atau dirumahkan dan orangtuanya mendapatkan BST Kemensos atau bantuan lainnya, dipastikan anak tersebut tidak mendapat bantuan berupa insentif dari kabupaten. ‘’Kalau masalahnya seperti itu (orangtua dapat bantuan – red) anaknya yang di-PHK tidak dapat. Tapi kalau KK pisah, anaknya dapat, karena bantuan tidak boleh dobel,’’ ungkapnya ketika dimintai konfirmasinya, Rabu (27/5) kemarin.

Menurutnya, data terkait siapa pekerja atau buruh yang akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabupaten Badung masih di-cleansing hingga saat ini. Terkait kapan kebijakan Bupati ini akan terealisasi, mengingat pendaftaran pekerja formal untuk mendapat bantuan ini sudah ditutup Rabu (13/5) lalu, ia mengatakan secepatnya. Lantaran program berasal dari APBD kabupaten, tentunya harus menunggu selesainya eksekusi program dari pusat dengan sumber APBN, sehingga tidak menyalahi aturan. ‘’Kemarin sudah kami buatkan link untuk pendaftaran, bahkan yang masuk

sekitar 12 ribu. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan data oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker),’’ kata mantan Camat Mengwi itu.

Setelah dilakukan verifikasi admisitrasi, data tersebut kembali di-cleansing oleh Diskominfo. Cleansing data yang dimaksud yaitu mencocokkan bantuan lainnya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Bantuan Langsung Tunai (BLTD) Dana Desa, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), santunan lansia. ‘’Ini kami lakukan agar tidak dobel bantuan dengan dasar KK dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diambil

dari data base kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),’’ jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga tak memberikan banyak komentar perihal bantuan kepada warga Badung yang terkena PHK dan dirumahkan tersebut. Menurutnya, data masih di-cleansing di Diskominfo. ‘’Kami berharap cepat selesai dan selanjutnya akan diinformasikan juga lewat link yang disiapkan oleh Kominfo,’’ terangnya.

Pihaknya belum mengetahui berapa jumlah warga Badung yang di-PHK atau dirumahkan yang nantinya akan mendapat bantuan. Meski demikian, dari catatannya di Kabupaten Badung pekerja yang dirumahkan sebanyak 41.738 orang dan yang di-PHK 1.551 dari 519 perusahaan. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Kehadiran penduduk pendatang (duktang) di Kabupaten Badung pascahari raya Idul Fitri 1441 H belum terjadi. Dari pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat hingga Rabu (27/5) kemarin, migrasi penduduk di desa dan kelurahan belum terdeteksi.

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dimintai konfirmasinya tak menampik perihal tersebut. Menurut birokrat asal Denpasar ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan perangkat desa terkait pengetatan pengawasan di tengah pandemi Covid-19. ‘’Kami belum melakukan

penyisiran penduduk pendatang usai Lebaran, karena berdasarkan data dan info di lapangan belum ada penduduk migrasi yang datang.

Malah arus keluar yang masih ada berkenaan pemutusan hubungan kerja (PHK),’’ ujarnya.

Menurutnya, penduduk yang datang ke Badung merupakan penduduk lokal yang berdomisili di Gumi Keris. ‘’Memang masih ada yang masuk wilayah Badung, tapi itu penduduk lokal dari kabupaten lainnya di Bali yang punya rumah di Badung atau bekerja, berdagang,’’ kata Suryanegara.

Penyisiran penduduk pendatang telah dilakukan di

Gilimanuk. Selain itu, pendataan penduduk pendatang dilakukan di perbatasan pintu masuk Badung dengan Tabanan. Untuk masuk ke wilayah Badung, setiap duktang wajib mengantongi kartu identitas dan surat keterangan (suket) sehat. ‘’Dalam pembagian tugas mengawasi arus balik Lebaran untuk pencegahan Covid-19, kami melaksanakan sesuai protap (SOP) di kabupaten, khususnya pada pintu masuk Badung melalui Terminal Mengwi,’’ jelasnya.

Pihaknya tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Sebab, mengawasi arus penduduk, baik datang maupun keluar Bali adalah kewenangan Pemprov

Bali. ‘’Kami di kabupaten sesuai protap akan bersama aparat desa, Satgas Covid-19 di desa dan kelurahan mengefektifkan kembali pendataan penduduk pendatang,’’ ungkapnya.

Terkait pengawasan di pintu masuk Badung, terang Suryanegara, telah dilakukan pembatasan dan pemeriksaan oleh aparat gabungan yaitu Polres Badung, Kodim 1611/ Badung, Satpol PP dan Dishub. ‘’Mereka berjaga di pintu masuk perbatasan Badung dan Tabanan. Pembatasan ini rencananya sampai 15 Juni nanti. Kalau tidak ada identitas dan surat keterangan sehat diminta balik pulang,’’ pungkasnya. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Sempat kontak erat dengan pasien positif Covid-19 asal Lumajang, Jawa Timur, Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Badung melakukan tracking sejumlah warga yang tinggal di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal.

Kepala Diskes Badung dr.

I Nyoman Gunarta saat dimintai dikonfirmasinya, Rabu (27/5) kemarin, tak menampik

perihal tersebut. Tracking dilakukan karena pasien positif Covid-19 asal Lumajang itu pernah bekerja sebagai penjaga gudang es di Desa Dauh Yeh Cani. “Namun, karena diketahui sakit, akhirnya dijemput oleh temannya sekitar dua pekan lalu dan dinyatakan meninggal dunia pada Senin (25/5),” ujarnya.

Mendengar informasi yang bersangkutan positif Covid-19,

tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Badung melakukan tes swab terhadap rekan kerja korban. “Kami langsung lakukan tracking kepada rekan korban pada 16 Mei, karena kami tahu itu positif Covid-19 pada 14 Mei 2020,” sebutnya.

Menurutnya, pihaknya langsung melakukan tes swab terhadap teman satu rumah dan teman yang mengantarkan

pasien Covid-19 ini ke Jawa.

“Yang kami tes swab itu teman satu mes, teman yang antar ke Jawa dan yang pernah kontak langsung,” ucapnya.

Birokrat asal Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal ini menyebutkan dari tes swab yang dilakukan juga Koordinator Satuan Tugas Operasi di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Badung itu, semuanya negatif. (kmb27)

Pemberian stimulus bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan di Kabupaten Badung terancam tak merata. Sebab, pemberian insentif yang berbasiskan Kartu Keluarga (KK) ini hanya berlaku untuk satu orang.

PAKET PHBS - PMI Badung didukung PMI Bali menyerahkan paket PHBS kepada Camat Kuta, Rabu (27/5) kemarin.

Penyemprotan menyasar jalan protokol yang ada di wilayah Kecamatan Kuta, pusat keramaian, pasar, terminal dan lainnya. Kompyang mengimbau masyarakat agar tetap waspada, mengikuti dan disiplin protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah. ‘’Sosialisasi dan edukasi ini supaya dipatuhi dengan sebaikbaiknnya, karena tujuannya agar kita nyaman, aman, sehat dan produktif,’’ tegas Swandika.

Atas penyemprotan disinfektan ini, Camat Kuta I Nyoman Rudiarta menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran PMI Badung dan PMI Bali yang telah mendukungnya. Menurutnya, penyemprotan meru-

pakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Ia juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Kuta yang telah turut berpartisipasi mengantisipasi penyebaran virus ini dan telah menjalani protokol kesehatan secara baik.

Terkait kasus positif Covid-19 di wilayah Kuta, Rudiarta menyebut sementara ini belum ada kasus. ‘’Kami berharap ini bisa dipertahankan. Inilah wujud dari kerja sama, baik itu pemerintah, pengusaha maupun masyarakat, sehingga kita secara bersama-sama bisa berbuat menangani atau mencegah penyebaran Covid-19,’’ terangnya. (ad272)

Banjir Rob, Masyarakat Pesisir Diimbau Waspada SEJUMLAH pantai di Bali mengalami banjir rob akibat naiknya air laut, Rabu (27/5) kemarin. Seperti yang terjadi di Pantai Petitenget, Pantai Legian, Pantai Seminyak dan Pantai Lebih, Gianyar. Bahkan, tinggi banjir rob yang mencapai lutut orang dewasa menghanyutkan barang-barang yang ada di sekitar bibir pantai.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir rob ini. “Kami mengimbau masyarakat pesisir agar selalu waspada terhadap dampak yang diakibatkan adanya fenomena banjir rob ini,” tegas Kepala Pusat Meteorologi Maritim Eko Prasetyo, M.T. dalam siaran persnya.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terjadinya banjir rob diakibatkan adanya aktivitas pasang air laut, kondisi gelombang tinggi dan curah hujan tinggi yang dapat memengaruhi dinamika pesisir di wilayah Indonesia. Tidak hanya di pesisir selatan Pulau Bali, banjir rob juga melanda pesisir barat Lampung, pesisir selatan Pulau Jawa dan pesisir selatan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat serta kegiatan bongkar muatan di pelabuhan. Situasi ini diprediksi terjadi hingga Kamis (28/5) ini. (win)

Migrasi Penduduk Belum Terjadi

Diskes ’’Tracking’’ Warga Abiansemal Dauh Yeh Cani

Polisi Perketat Pengawasan Arus Balik Mangupura (Bali Post) Polres Badung memperketat pengawasan melalui penyekatan arus balik pemudik Lebaran sebagai upaya menekan dan mencegah penyebaran Covid-19. Pemudik yang balik dan tidak membawa surat keterangan (suket) bebas virus Corona, langsung diantar ke Puskesmas I Mengwi atau Puskesmas Kuta Utara.

Petugas juga mengecek kelengkapan surat-surat yang ditentukan oleh pemerintah dan tetap mengimbau sesuai protokol kesehatan. ‘’Kami telah berkoordinasi dengan pihak BPBD Badung. Jika ditemukan warga kembali dari mudik tanpa surat bebas Covid-19, kami antar cek ke Puskesmas I Mengwi atau Puskesmas Kuta Utara,’’ tegas Kabag Operasi Polres Badung Kompol I Wayan

Suana, Rabu (27/5) kemarin.

Dikatakannya, pengetatan pengawasan arus balik Lebaran ini sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sesuai imbauan pemerintah, ia minta masyarakat di Kabupaten Badung tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kapolres Badung, AKBP Roby Septiadi, mengajak seluruh personel tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memperhatikan kesehatan di tengah wabah virus Corona. ‘’Kita harus bisa berubah, membiasakan menjaga kesehatan, sering cuci tangan, menggunakan

masker dan jaga jarak,’’ ujarnya saat apel di Mapolres.

Menurut perwira asal Bandung, Jawa Barat ini, mereka yang imun tubuhnya bagus tidak terpengaruh terhadap virus Corona. Namun, yang menderita penyakit bawaan akan menimbulkan bahaya jika terpapar Covid-19.

Meskipun pemerintah akan memberikan kelonggaran dalam beraktivitas di tengah wabah Covid-19 ini, ia tetap mengajak seluruh personel bergaya hidup sehat dan bersih dengan cara selalu menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan dan jaga jarak. Sebagai anggota Polri bukanlah pekerjaan semata, namun sebuah pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan segala risiko. (kmb36)

PERIKSA - Anggota Polres Badung memeriksa pemudik yang balik dari daerah asalnya.

Bali Post/ist

Kamis Wage, 28 Mei 2020

Bupati Eka Borong Sayur Hijau Petani Subak Bengkel Kediri HARGA sayur di Kabupaten Tabanan terutama sayur hijau mengalami penurunan.

Bahkan, di tingkat petani enggan melakukan panen karena kesulitan dalam pemasaran.

Kondisi itu dikarenakan oleh krisis pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Tabanan.

Sontak hal ini membuat dilema Pemerintah Kabupaten Tabanan, mengingat mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, salah satunya menjadi petani sayur. Kini, harga sayur hijau di pasaran di bawah Rp 1.000, turun dibanding sebelumnya sekitar Rp 3.000 sampai Rp 4.000.

Kondisi ini tentu saja membuat Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sangat prihatin.

Untuk itu, Bupati Eka berinisiatif membeli hasil panen petani, kemudian didistribusikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang terdampak.

Hal tersebut dibuktikannya saat mengikuti kegiatan panen raya sayur hijau di Desa

Bengkel Buduk, Kediri, Rabu (27/5) kemarin. Turut hadir para pimpinan Forkopimda Tabanan, Ketua DPRD Tabanan, Sekda, para asisten dan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Sesuai data di lapangan, panen menghasilkan 40 ton sayur hijau seharga Rp 80 juta.

Dari 40 ton tersebut, Bupati Eka secara pribadi membeli 10 ton seharga Rp 20 juta dan sisanya 30 ton seharga Rp 60 juta dibayar melalui Dompet Peduli Covid-19 Pemkab Tabanan.

“Sayur ini akan didistribusikan di enam kecamatan di wilayah Kabupaten Tabanan, yakni Kediri, Tabanan, Kerambitan, Seltim, Selemadeg dan Selbar.

Sasaran yang diberikan sayur secara cuma-cuma ini adalah masyarakat DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non-DTKS serta 6 LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) terdampak Covid-19,” pungkas Bupati Eka usai mengikuti kegiatan panen raya.

Ia menyatakan sangat bersyukur mempunyai jajaran

Forkopimda beserta OPD terutama camat yang sigap memberi informasi kegiatan masyarakat di wilayahnya, sehingga kondisi dan keluhan masyarakat bisa segera ditanggulangi. Ke depannya seluruh jajaran Forkopimda beserta OPD dan GTPP Covid-19 Tabanan diminta selalu sigap melaporkan keadaan masyarakat.

Anggaran di Pemkab Tabanan tidak memungkinkan untuk membeli hasil panen petani dikarenakan semua anggaran difokuskan untuk kegiatan GTPP Covid-19. Keadaan tersebut tidak membuat Bupati Eka patah arang, karena Tabanan mempunyai Dompet Peduli Covid-19 yang merupakan sumbangsih dari seluruh elemen masyarakat.

“Astungkara kita punya yang namanya Dompet Peduli Covid-19. Dana yang masuk di situ adalah dana masyarakat Tabanan. Ada ASN, pegawai negeri, dokter, perawat dan masyarakat. Siapa pun boleh menyumbang dan yang sudah terkumpul sekitar Rp 300 juta,”

Sosial

BRI Kantor Wilayah Denpasar Bagikan Sembako Senilai Rp 260 Juta untuk 13 Panti Asuhan BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Denpasar kembali menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Kali ini bantuan CSR BRI disalurkan dalam bentuk sembako kepada 13 panti asuhan di Wilayah Provinsi Bali, NTB dan NTT. Pemberian bantuan ini merupakan komitmen BRI untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemimpin BRI Kantor Wilayah Denpasar, Ida Bagus K. Subagia, mengungkapkan pemberian bantuan sembako kepada panti asuhan merupakan program CSR BRI yang dilaksanakan secara nasional kepada 250 panti asuhan di seluruh Indonesia. Khusus untuk BRI Kantor Wilayah Denpasar, bantuan disalurkan kepada 13 panti asuhan lintas agama di Wilayah Bali, NTB dan NTT. Panti asuhan tersebut adalah Panti Asuhan KH Mas Manshur (Yappa) Putra Sesetan Denpasar, Panti Asuhan Yasa Kerti Karangasem, Panti Wisma Anak-anak Harapan Dalung, LKSA Al-Inayah Tabanan, LKSA SOS Desa Taruna Bali Tabanan, LKSA Salam Tabanan, LKSA Gayatri Widyamandala Tabanan, Panti Asuhan Al Hinayah Ampenan Mataram, Panti Asuhan NW Jempong Mataram, Panti Asuhan Hidayaturrahman Mataram, LKSA Nurul Sa’adah Kupang, LKSA Aisyiyah Kupang dan LKSA Sonaf Maneka Kupang. ‘’Masing-masing panti asuhan diberikan bantuan sembako senilai Rp 20 juta, sehingga untuk wilayah Bali, NTB dan NTT total bantuan yang digelontorkan untuk panti asuhan

PANEN RAYA - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengikuti kegiatan panen raya sayur hijau di Desa Bengkel Buduk, Kediri, Rabu (27/5) kemarin.

Tabanan beserta jajarannya.

Ia berharap kegiatan seperti ini mampu menumbuhkan semangat anak-anak muda di Tabanan untuk terjun di sek-

tor pertanian. “Ayo bangkitkan kembali pertanian di Tabanan, bukan harus di sektor budi daya. Banyak yang bisa kita lakukan mulai dari pemasa-

ran, teknologi/IT hingga digital marketing. Pertanian butuh perhatian anak-anak muda.

Ayo sama-sama kita bangkit,’’ ujarnya. (ad274)

Bupati Artha Ingatkan Jangan Potong Bantuan Covid-19

Negara (Bali Post) – Sejumlah bantuan bagi masyarakat Kabupaten Jembrana telah digelontorkan hingga ke pelosok desa.

Bantuan dalam bentuk uang dan sembako itu berasal dari pemerintah pusat, kabupaten, desa adat (provinsi) dan dana desa.

BANTUAN CSR - BRI Kantor Wilayah Denpasar kembali menyalurkan bantuan CSR. Kali ini disalurkan dalam bentuk sembako kepada 13 panti asuhan di Wilayah Provinsi Bali, NTB dan NTT. Rp 260 juta. Bantuan sembako tersebut terdiri atas beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, telur, susu dan teh.

Bantuan diantar oleh Agen BRILink dan kami serahkan langsung di lokasi dengan tetap menerapkan physical distancing tanpa melakukan pengumpulan massa,’’ tutur Bagus.

Sebelumnya, melalui Bank BRI Kantor Wilayah Denpasar dan 31 Kantor Cabang BRI yang disupervisi, perseroan telah menyalurkan bantuan tanggap darurat Covid-19 di seluruh wilayah Bali, NTB dan NTT. Bantuan tanggap darurat tersebut disalurkan dalam bentuk Alat Pelindung Diri (APD) bagi rumah sakit rujukan Covid-19 dan rumah sakit lainnya, masker, disinfektan, hand sanitizer, multivitamin dan alat pengukur suhu tubuh.

Selain bantuan tanggap darurat, Bank BRI juga menempatkan 573 unit sarana cuci tangan (washtafel) di area

publik dan depan kantor-kantor BRI. Sebanyak 247 unit ditempatkan di Provinsi Bali, 113 unit di Provinsi NTB dan 213 unit di Provinsi NTT. Untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19, sampai saat ini Bank BRI telah membagikan 13.050 paket sembako gratis kepada masyarakat kurang mampu yang dikerjasamakan dengan Agen BRILink. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.550 paket bersumber dari dana CSR BRI dan 1.500 paket dari donasi pekerja BRI. Masyarakat penerima sembako di antaranya ojek online, tenaga kebersihan, sopir, tukang parkir dan masyarakat kurang mampu lainnya yang telah mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang. Bantuan-bantuan semacam ini akan terus dikucurkan oleh BRI seiring kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19. (ad276)

elamatan. ‘’Kami mewaspadai gelombang tinggi bersamaan dengan puncak gelombang pasang pukul 12.00 Wita. Ketinggian bisa mencapai 4,2 meter,’’ terangnya, Rabu (27/5) kemarin.

Dikatakannya, dalam kondisi gelombang saat ini, para nelayan lebih memilih mengamankan alat tangkap sambil membuat alat tangkap lobster untuk dipasang saat cuaca kembali membaik. Gelombang tinggi diprediksi terjadi sampai

30 Mei mendatang.

Arsana Yasa yang juga anggota DPRD Tabanan menambahkan, selama pandemi Covid-19 para nelayan tetap melaut karena ada kabar gembira dari Menteri Kelautan.

Dalam Permen KP disebutkan, lobster berukuran minimal 150 gram, boleh diekspor dan yang di bawah 150 gram bisa dijual sebagai benih budi daya. ‘’Semua nelayan melaut untuk menyambung hidup,’’ ucapnya. (kmb28)

Nelayan di Tabanan Tepikan Jukung Tabanan (Bali Post) Para nelayan di Kabupaten Tabanan terpaksa berhenti melaut dan menepikan perahunya di pantai, lantaran gelombang tinggi mencapai 4 meter. Untuk menghindari kerusakan, sejumlah jukung dievakuasi ke darat.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan Ketut Arsana Yasa menyatakan, kondisi cuaca memaksa para nelayan berhenti mencari ikan demi kes-

ungkap Bupati Eka. Lebih lanjut dijelaskannya, uang di Dompet Peduli khusus disiapkan untuk situasi darurat seperti saat ini yang sifatnya dadakan. Ia mengakui akibat keterbatasan anggaran dari Pemkab Tabanan, salah satu solusi menghadapi keadaan krisis yakni dengan adanya Dompet Peduli ini.

Pada kesempatan itu, Bupati Eka juga membagikan 86 paket sembako dan 200 masker dari Perusda kepada masyarakat Desa Bengkel sekaligus memberikan punia kepada kelompok tani di subak setempat. Ia menyampaikan apreasi kepada petani setempat khususnya petani muda karena mau terjun dalam pertanian di era global saat ini. Diharapkan ke depannya makin banyak tumbuh petani muda lainnya di Tabanan yang bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat di desanya.

Pande Putu Widya Paramarta, sorang petani muda di Desa Bengkel, sangat mengapresiasi bentuk peduli kasih Bupati

Terkait bantuan tersebut, Bupati Jembrana I Putu Artha selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jembrana mengingatkan kepada aparatur di bawah agar mengawasi, sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat sesuai data penerima. Unsur di desa/kelurahan diminta tidak grasa-grusu dan menyalurkan bantuan sembako sesuai instruksi pusat. ‘’TNI dan Polri ikut men-

gawasi. Bantuan itu akan diterima untuk semua yang terdata. Kami berharap orang yang menerima tidak tumpang tindih (dobel). Kalau terjadi, kami akan klarifikasi,’’ terang Bupati Artha, beberapa hari lalu.

Ia mengharapkan bantuan yang disalurkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagi pihak yang membagikan, jangan sampai melakukan pemotongan. Bila itu terjadi akan berhada-

Negara (Bali Post) – Sejumlah pantai di wilayah Kabupaten Jembrana terdampak gelombang tinggi air laut, Rabu (27/5) siang kemarin.

Dari informasi yang dihimpun, gelombang tinggi menerjang sejumlah pesisir di antaranya Pengambengan, dan Banyubiru di Kecamatan Negara serta Perancak di Kecamatan Jembrana.

Di Pebuahan, Desa Banyubiru, sejumlah bangunan rumah warga yang berada di dekat pantai hancur akibat terjangan ombak. Sementara di Perancak dan Pengambengan, air laut naik (pasang) hingga menggenangi daratan. ‘’Pagi hari ombak besar, sekarang air laut naik sampai di dekat jalan. Jukung-jukung milik nelayan terpaksa dipinggirkan hingga ke jalan desa,’’ ujar Sutono (40), seorang nelayan di Dusun Ketapang Lampu, Pengambengan.

Banjir rob yang terjadi kali ini menurutnya lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Sebab, air laut meluap hingga hampir menggenangi jalan desa. Saat ini jalan desa di pinggir Pantai Ketapang Lampu tidak bisa dilalui karena digunakan warga untuk

NAIKKAN JUKUNG – Warga di Ketapang Lampu menaikkan jukung hingga ke jalan lantaran terjadi banjir rob.

pan dengan penegak hukum. ‘’Seandainya ada, kami dari Gugus Tugas, kejaksaan dan kepolisian akan menindaklanjuti,’’ tegasnya.

Menurutnya, hukuman buat pemotong bantuan luar biasa. Selain sanksi moral dan hukum, secara niskala tujuh keturunan akan terdampak. Sekecil apa pun kalau mencari kekayaan (dari orang yang membutuhkan), luar biasa karmanya.

Peringatan ini sudah di-

instruksikan ke aparat desa/ kelurahan saat dilakukan pendataan beberapa waktu lalu. ‘’Tidak ada yang kaya dari mengkorupsi hak warga yang membutuhkan,’’ tambah Bupati Artha.

Sementara itu, Gugus Tugas menginstruksikan tiap desa/kelurahan untuk memasang papan pengumuman nama-nama warga penerima bantuan, baik itu yang bersumber dari pusat, kabupaten maupun desa. (kmb26)

Gelombang Tinggi Disusul Banjir Rob di Pesisir Jembrana

Bali Post/kmb26

memarkir jukung. Sejumlah bangunan seperti warung tergenang air. Sementara pohon-pohon cemara laut yang ditanam untuk menghalangi ombak ikut tergenang air rob.

Gelombang tinggi juga terjadi di Pantai Perancak. Di Pantai Ujung Perancak, terjangan air laut cukup keras sehingga merobohkan tembok pagar sebuah warung lesehan. Gelombang air laut juga sampai ke muara Sungai Perancak, tempat berlabuhnya perahu-perahu penangkap

ikan (selerek) dan jukung milik nelayan. Sejumlah perahu selerek yang hendak keluar dari Muara Sungai Perancak tampak miring. ‘’Ombak cukup tinggi, sampai masuk ke pekarangan warung lesehan,’’ jelas Wayan Subarkah, seorang warga yang sedang di lokasi.

Pantai Pebuahan juga mengalami kondisi yang sama. Di pantai yang hancur akibat abrasi selama beberapa tahun terakhir ini, sejumlah bangunan rusak. Sedikitnya tiga

rumah rusak akibat terjangan ombak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

Menurut data BMKG Stasiun Klimatologi Jembrana, saat gelombang tinggi kecepatan angin tercatat 9 knots dari arah barat hingga maksimal 10 knots. Sejak awal BMKG telah mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir (rob) yang berlaku Rabu (27/5) dan Kamis (28/5) ini. Banjir rob berpeluang terjadi di pesisir Pantai Selatan Bali termasuk di Jembrana. (kmb26)

Kamis Wage, 28 Mei 2020

Terseret Ombak

SOSOK

Beri Efek Jera

DI MASA pandemi Covid-19, seluruh lapisan masyarakat diminta memedomani protokol kesehatan. Penting hal itu dilakukan guna memutus rantai penyebaran virus.

Seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Masyarakat diingatkan agar tidak boleh mengesampingkan regulasi lainnya.

Contohnya saat berkendara.

Masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan berlalu lintas. Caranya, menggunakan kelengkapan berkendara terutama helm sesuai standar SNI. ‘’Di masa pandemi Covid-19 ini memang kita difokuskan protokol pencegahan penyebaran virus ini. Namun hal itu bukan menjadi alasan mengesampingkan aturan yang telah dibuat terutama saat berlalu lintas,’’ pinta Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, Rabu (27/5) kemarin. Pihaknya akan menindak tegas pengendara yang terbukti melanggar tata tertib berlalu lintas. Perlu para pelanggar itu ditindak, untuk memberikan efek jera. ‘’Kami pastikan menjatuhkan tilang kepada masyarakat yang tak mematuhi aturan berlalu lintas. Utamanya tak menggunakan helm saat berkendara,’’ terang mantan Kapolres Mappi, Papua ini sembari menambahkan, tindakan tilang itu akan diberikan sebagai upaya terakhir apabila masyarakat atau pengendara itu masih saja membandel. (ina)

Jasad Putu Angga Ditemukan di Tukad Sangsang Gianyar (Bali Post) – Warga digegerkan kejadian seorang pemuda asal Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar tenggelam di hilir Tukad Sangsang, Rabu (27/5) kemarin, setelah bersama tujuh temannya mandi pagi di sana. Tukad Sangsang itu merupakan perbatasan antara Pantai Lebih dan Siyut. Setelah petugas gabungan melakukan pencarian intensif, akhirnya jasad korban I Putu Angga Wisargawan yang masih berumur 20 tahun itu ditemukan Rabu sore pukul 14.30 Wita di dasar sungai.

Dari informasi yang dihimpun, awalnya Rabu pagi sekitar pukul 07.15 Wita, korban yang merupakan anak semata wayang berasal dari Desa Tulikup itu berangkat bersama sejumlah temannya menuju Pantai Siyut. Seluruh rombongan berjumlah delapan orang pemuda. Setelah sampai di lokasi, mereka tidak berpikir panjang lantas mandi di hilir Tukad Sangsang. Nah, saat mereka mandi di hilir sungai, tiba-tiba ombak besar menerjang korban termasuk tujuh temannya. Mereka pun terseret arus ombak. Akibat kejadian ini, tujuh orang pemuda yang terseret arus itu berhasil selamat. Sedangkan korban Putu Angga tak bisa diselamatkan.

Kapolsek Gianyar Kompol Ketut Suastika membenarkan kejadian itu yakni seorang pemuda tenggelam terseret

ombak di hilir sungai tersebut pada pagi harinya. Begitu menerima informasi, petugas gabungan Balawista, Satpol Air Polres Gianyar beserta warga setempat kerja keras melakukan pencarian sejak pagi. Bersyukur akhirnya Rabu sore pukul 14.30 korban ditemukan di Tukad Sangsang. ‘’Namun sayang korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal,’’ jelas Kapolsek.

Setelah jenazah pemuda usia 20 tahun itu ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Tulikup.

Dikatakan, pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan kematian pemuda yang merupakan anak semata wayang itu. ‘’Korban langsung dibawa ke rumah duka, jadi tidak lagi dibawa ke rumah sakit,’’ tandasnya. (kmb35)

pencarian - Petugas gabungan Balawista, Satpol Air Polres Gianyar beserta warga setempat kerja keras melakukan pencarian korban sejak pagi.

EDUKASI PENCEGAHAN - Salah satu pedagang saat mengikuti edukasi pencegahan Covid-19 di Pasar Tegak.

PMI Klungkung Edukasi Pedagang

Semarapura (Bali Post) Berbagai upaya dilakukan untuk membebaskan Kabupaten Klungkung dari penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Selain Gugus Tugas, Palang Merah Indonesia (PMI) Klungkung ikut turun tangan mengedukasi warga dalam melakukan pencegahan penyebarluasan Covid-19.

Sasarannya para pedagang di areal Pasar Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Rabu (27/5) kemarin.

Dalam lingkungan pasar, sangat rentan terjadi penyebaran, sehingga langkah edukasi itu penting dilakukan untuk terus mengingatkan para pedagang terhadap langkah-langkah pencegahan.

Edukasi ini dilakukan dengan mengingatkan para pedagang dan pengunjung pasar dalam pencegahan Covid-19 untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan benar, dan jaga jarak antarpengunjung pasar.

Ketua PMI Kabupaten Klungkung, Made Kasta, mengatakan upaya ini dilakukan untuk mengingatkan kembali, pandemi Covid-19 ini belum berakhir. Maka edukasi bahaya Corona itu tetap digencarkan, agar masyarakat di pedesaan tetap melakukan pola hidup sehat, dengan cara mencuci tangan yang benar, dan menggunakan masker dengan benar. ‘’Sampai di rumah harus mandi, dan mengganti pakaian tanpa melakukan aktivitas lainnya terlebih dahulu,’’ harap Kasta, yang juga Wakil Bupati Klungkung asal Desa Akah ini.

Kepala Markas PMI Klungkung Ketut Winaya menambahkan, langkah edukasi ini diisi demo cara mencuci tangan dengan benar, cek suhu tubuh, membagikan masker dan penyemprotan cairan disinfektan.

Rencananya, PMI akan turun ke seluruh pasar desa di seluruh Klungkung. (kmb31)

Bangli (Bali Post) – Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangli nampaknya menunjukan grafik ke arah membaik.

Tercatat, selama empat hari terakhir, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli mencatat tidak ada penambahan kasus positif

Covid-19, sedangkan yang sembuh empat orang.

Berdasarkan data yang disampaikan Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli, I Wayan Dirgayusa, Rabu (27/5) kemarin, penambahan kasus positif Covid-19 terakhir kali terjadi Jumat (22/5) lalu. Artinya sudah

Penanganan Jalan Rawan Jebol Tamanbali-Guliang Belum Bisa Direalisasikan Bangli (Bali Post) – Pemerintah Kabupaten Bangli merencanakan menangani bahu jalan di ruas jalan Tamanbali-Guliang Kangin tepatnya di Banjar Guliang Kangin, Desa Tamanbali yang rawan jebol, tahun 2020 ini. Tak hanya itu, ruas jalan itu juga rencananya diperlebar. Namun karena adanya wabah Covid-19, rencana tersebut tak bisa direalisasikan.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (PUPRPerkim) Kabupaten

Bangli I Made Soma mengatakan, kondisi bahu jalan di Guliang Kangin yang rawan jebol perlu segera mendapat penanganan. Mengingat jalan itu setiap harinya dilalui banyak kendaraan. Jika dibiarkan terlalu lama, bahu jalan lama kelamaan akan terus terkikis dan rawan menyebabkan akses jalan terputus.

Pihaknya telah merencanakan penanganan jalan tahun ini. Selain menyender kembali bahu jalan yang sudah rawan jebol, pihaknya meren-

Bali Post/kmb40

DIPASANG DRUM - Di lokasi bahu jalan rawan jebol di Guliang Kangin itu dipasang sebuah drum.

canakan melakukan pelebaran pengaspalan di sepanjang ruas jalan. Panjang jalan yang dilebarkan itu kurang lebih dua kilometer. “Maunya langsung diperlebar menjadi lima meter dari lebar sekarang 3,5 meter,” ujarnya, Rabu (27/5).

Dana yang rencananya dipakai yakni bantuan bagi hasil pajak hotel dan restoran (PHR) dari Kabupaten Gianyar.

Dari Rp 10 miliar bantuan yang kabarnya akan diberikan untuk Bangli itu, direncanakan Rp 5 miliar untuk perbaikan dan pelebaran jalan di Guliang Kangin.

Perbaikan dan pelebaran jalan di sana kata Soma, masuk sebagai salah satu skala prioritas Bupati Bangli. Alasannya karena jalan itu merupakan salah satu penghubung Gianyar dan Bangli yang selama ini ramai dilalui masyarakat.

Namun di tengah adanya wabah Covid-19, Soma mengatakan kemungkinan besar rencana itu tidak bisa direalisasikan. Selain Gianyar, bantuan dana PHR dari Kabupaten Badung juga belum ada kepastian.

“Kemungkinan besar tidak bisa. Karena semua kabupaten sekarang perlu dana untuk penanganan Covid,” jelasnya. (kmb40)

Selama Empat Hari Empat Orang Sembuh Covid-19 empat hari terakhir ini Bangli nihil tambahan kasus positif Covid-19, sedangkan kurun waktu itu yang dinyatakan sembuh ada empat orang. “Hari ini ada dua orang dari Lingkungan Pekuwon, Kelurahan Cempaga dan dari Banjar Uma Anyar Desa Tamanbali,” terangnya.

Dengan adanya tambahan kesembuhan itu, saat ini total jumlah warga Bangli sembuh Covid-19 mencapai 68 orang. Rinciannya 17 orang dari Kecamatan Bangli, 38 Kecamatan Susut, 6 orang Kecamatan Tembuku dan 7 orang dari Kecamatan Kintamani, sedangkan masih menjalani perawatan 21

orang.

Meski sesuai jumlah itu kasus Covid-19 di Bangli sudah menunjukkan ke arah membaik, kata Dirgayusa, peluang penambahan kasus positif Covid-19 tetap terbuka. Baik via transmisi lokal maupun imported case dari pekerja migran Indonesia alias PMI. (kmb40)

Ratusan Pedagang Pasar Senggol Pindah ke GOR Kebo Iwa Serangkaian revitalisasi Pasar Umum Gianyar, ratusan pedagang pasar senggol yang sebelumnya berjualan di lokasi itu harus segera berpindah. Mereka kini harus berjualan di areal parkir GOR Kebo Iwa, Gianyar mulai Rabu (27/5) malam. Tampak Rabu sore belum terlihat para pedagang mempersiapkan tempat berjualan di areal parkir GOR tersebut. Bagaimanakah proses pemindahan pedagang, apakah ada permasalahan mengingat sebelumnya ada penolakan?

PANITIA Percepatan Revitalisasi Pasar Umum Gianyar, I Gede Widharma Suharta, mengatakan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Desa Adat Gianyar, diputuskan memindahkan para pedagang di Pasar Senggol Gianyar itu ke GOR Kebo Iwa. “Pasar senggol itu resmi pindah ke GOR Kebo Iwa mulai Rabu malam.

Para pedagang sudah jualan di sana,” kata Gede Widharma Suharta.

Bukan hanya pedagang pasar senggol, yang berjualan di areal Pasar Umum Gianyar itu pun harus pindah. Para pedagang yang jualan di sebelah utara Jalan Ngurah Rai Gianyar itu juga harus bergeser dari lokasi lama ke tempat baru. Selama ini memang

TAMPAK KOSONG - Areal parkir GOR Kebo Iwa yang rencananya dijadikan pasar senggol, namun masih nampak kosong, Rabu sore kemarin. dikelola pihak Desa Adat Gianyar. Menurutnya, perpindahan berjalan lancar, bahkan proses pemindahan itu pun dimotori desa adat.

“Pemindahan itu dilakukan oleh desa adat. Pemkab tinggal memberikan lokasi saja,” katanya. Ada sekitar 300 lebih pedagang pasar senggol yang dipindah. Kini mereka harus berjualan di sisi selatan dan sisi timur

areal parkir GOR Kebo Iwa. “Termasuk pedagang kuliner di utara Jalan Ngurah Rai juga ikut dipindah. Sebab, di sana jadi lokasi lalulalang kendaraan proyek.

Untuk pengerjaan proyek itu, hingga malam pekerja akan menggali tanah basement. Pedagang itu juga dipindah, agar mereka tidak terganggu atau terkena debu. Apalagi di sana men-

jual makanan,” katanya.

Proses pemindahan sejatinya sudah dikawal pemerintah secara elegan.

Khususnya dipersiapkan juga fasilitas penunjang pasar senggol itu seperti listrik dan air. “Untuk keperluan listrik dan air sudah dikoordinasi dengan Desa Adat Gianyar dan oleh OPD pengempunya yakni Dinas Pemuda dan Olah-raga Gianyar.

Semua sudah siap,” tandasnya.

Dari pantauan Bali Post, di areal GOR Kebo Iwa Gianyar itu nampak Rabu sore kemarin, pembeli yang berkunjung ke pasar baru itu masih sepi.

Demikian juga tidak ada terlihat pedagang yang mempersiapkan barang dagangan berjualan dari pasar senggol. Belum diketahui pasti alasan pedagang belum berjualan di lokasi baru yang telah disediakan itu. (nik)

TAHANAN DIRAPID TEST - Salah satu tahanan saat menjalani rapid test.

13 Tahanan Polres Klungkung Di-’’rapid Test’’ Hasilnya Nonreaktif

Semarapura (Bali Post) – Upaya pencegahan terus dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Klungkung. Kali ini sasaran mereka para tahanan Polres Klungkung. Belasan tahanan itu menjalani rapid test untuk memastikan mereka aman dari ancaman virus Corona, Rabu (27/5) kemarin. Sebab, tidak menutup kemungkinan mereka juga sempat kontak dengan masing-masing keluarganya.

Ada sebanyak 13 tahanan yang menjalani rapid test di Mapolres Klungkung. Rapid test dipimpin dr. Komang Sentanu dari Dinas Kesehatan Klungkung. Meski tidak terjadi penyebaran virus Corona dalam tahanan, kata Kapolres Klungkung AKBP Bima Aria Viyasa, rapid test ini sangat penting bagi para tahanan sebagai upaya pencegahan. Sehingga jajaran kepolisian bekerja sama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Klungkung melakukan rapid test terhadap tahanan. ‘’Rapid test ini penting bagi mereka. Wabah ini masih mengancam, para tahanan juga harus dipastikan kondisi kesehatannya,’’ terang Wakapolres Klungkung Kompol Sindar Sinaga saat menyaksikan langsung proses rapid test.

Didampingi Tim Urkes Polres Klungkung dan Laboratorium Kesehatan, rapid test dilakukan dengan pengambilan sampel darah terhadap para tahanan. Wakapolres mengakui meski berstatus tahanan, tidak menutup kemungkinan ada kontak dengan orang luar tahanan. Seperti dari keluarganya saat menjenguknya maupun orang lain.

Setelah proses rapid test, Kasubag Humas Polres Klungkung AKP Putu Gede Ardana mengatakan hasil rapid test-nya belum keluar.

Di pihak lain, Kepala Dinas Kesehatan Klungkung dr. Ni Made Adi Suapatni menyatakan hasilnya baru saja keluar. Seluruh tahanan Polres Klungkung dinyatakan nonreaktif. ‘’Hari ini kami lakukan 32 rapid test. 13 orang para tahanan itu. Sedangkan 19 lagi para PMI maupun OTG yang dipusatkan di GOR Swecapura. Hasilnya nonreaktif,’’ kata Kadiskes.

Para PMI ini dikatakan sebelumnya sudah menjalani isolasi mandiri, sebelum ada pedoman rapid test. Ada juga dari OTG. Ini menjadi sasaran berikutnya, untuk menuntaskan proses rapid test pada sasaran utama. Pihaknya berharap cara ini semakin memperlihatkan keseriusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, guna menekan angka korban wabah ini. (kmb31)

Kamis Wage, 28 Mei 2020

Pendaftaran Siswa Baru Dirancang Lewat Kasek dan Kaling Amlapura (Bali Post) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dimulai awal Juni mendatang. Jelang PPDB tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem ancang-ancang menyiapkan teknis penerimaan peserta didik baru tingkat SD hingga SMP tersebut.

Kepala Disdikpora Karangasem I Gusti Ngurah Kartika mengungkapkan, PPDB dirancang manual dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Teknisnya menggunakan sistem pendaftaran berjenjang.

Yakni calon peserta didik SD didaftarkan oleh kepala TK dan kepala lingkungan (kaling)

tempat tinggal calon siswa. ‘’Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini kita tetap memperhitungkan pembatasan kerumunan orang. Pendaftaran difasilitasi masing-masing sekolah. Calon siswa maupun orangtuanya tidak perlu datang, sehingga penerapan protokol kesehatan tetap berjalan baik,’’ ucapnya.

Kartika menambahkan, nantinya calon peserta didik SMP didaftarkan oleh masingmasing kepala sekolah (kasek) SD lalu dikumpulkan oleh koordinator wilayah (korwil) kecamatan dan dikomunikasikan dengan SMP yang dituju. ‘’Untuk pengumuman berjenjang, dari sekolah yang dituju

ke sekolah asal untuk disampaikan lewat orangtua siswa,’’ katanya.

Dia menjelaskan, PPDB tahun ini tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Khusus SMP pendaftaran jalur zonasi dilakukan dan direkap oleh SD lalu dari korwil kecamatan diserahkan ke SMP tujuan sesuai zonasi dan daya tampung.

Verifikasi dilakukan dengan perankingan sesuai zona. ‘’Untuk jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orangtua/ wali, calon peserta bersama orangtua atau penanggung jawab sekolah asal (SD) bisa mendaftar langsung ke SMP yang dituju yang dekat tempat tinggal,’’ jelasnya. (kmb41)

Tiga PDP Covid-19 di Dipulangkan Tren Kesembuhan Pasien Meningkat

Singaraja (Bali Post) Sebelumnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Buleleng melonjak. Namun, Rabu (27/5) kemarin terjadi tren kesembuhan cukup signifikan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak menemukan adanya penambahan pasien terkonfirmasi positif. Sebaliknya, tiga orang pasien dalam pengawasan (PDP) yang telah sembuh itu malah sudah diizinkan pulang oleh tim medis.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Drs. Gede Suyasa mengatakan, ketiga PDP itu dinyatakan sembuh setelah sampel spesimen swab-nya dua kali berturut-turut dinyatakan negatif. Dengan bukti autentik itu, tim medis kemudian memulangkan ketiga PDP itu dengan kode 34. Dia adalah pedagang berasal dari Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula. Pasien ini sembuh setelah dirawat sejak 30 April

2020 lalu. Sebelumnya yang bersangkutan itu tertular Covid-19 setelah kontak erat dengan PDP 49 yang juga pedagang asal daerah sama.

Ada juga PDP kode 59 yang pernah kontak erat PDP 49, juga pedagang di Desa Bondalem, dinyatakan sembuh.

Selain itu, PDP kode 64 dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan selama empat hari di Rumah Sakit Pratama (RSP) Giri Emas, Kecamatan Sawan. Saat itu dia masuk rumah sakit menjalani tes spesimen swab PCR pertama hasilnya negatif.

Kemudian tes swab kedua positif. Dua hari kemudian, tes spesimen ketiga dan keempat sudah negatif, sehingga diperbolehkan pulang. ‘’Kabar baik hari ini datang, di mana tiga pasien telah sembuh dan tidak ada pasien positif baru. Kita terus berharap tren kesembuhan ini terus meningkat,’’ harapnya.

Birokrat asal Desa Tejaku-

la itu menambahkan, Gugus Tugas Kabupaten merujuk tiga orang PDP yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pasien ini adalah PDP kode 62, 63 dan PDP kode 72.

Dengan penambahan pasien yang dirujuk itu, saat ini ada 8 orang pasien telah dirujuk ke rumah sakit rujukan Covid-19 di Denpasar.

Pertimbangan ketiganya dirujuk dari RSP Giri Emas ke rumah sakit di Denpasar, hemat Suyasa, upaya itu dilakukan agar tidak overload, sehingga kapasitas ruang perawatan di RSP Giri Emas itu cukup menampung pasien.

Selain itu, sesuai hasil koordinasi Gugus Tugas Kabupaten ke Gugus Tugas Provinsi tujuannya mengurangi beban rumah sakit kabupaten. Maka provinsi mempersilakan Gugus Tugas Kabupaten merujuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ke rumah sakit rujukan Covid-19 di Provinsi Bali. (kmb38)

2.202 KPM Tercecer Dibantu BST APBD Buleleng Sebanyak 2.202 kepala keluarga (KK) yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19 di Buleleng akhirnya bisa menikmati Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah. Ribuan KPM tercecer sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) itu, belum pernah menikmati bantuan pemerintah. Lalu bagaimanakah skema operasional penerima KPM itu?

BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gede Sandhiyasa mengatakan, Selasa (26/5), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercecer itu ada 2.202 KK. Pemkab kemudian mengalokasikan dana APBD Buleleng untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga KPM yang tercecer itu di tengah wabah pandemi Covid-19 ini. Realisasi dana melalui BST APBD Buleleng itu dilakukan melalui Kantor Pos Singaraja.

Kata Bupati, dana BST yang dialokasikan dari APBD ini merupakan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) akibat pandemi virus Corona.

Untuk itu, pemerintah menganggarkan Rp 3 miliar lebih guna meng-cover KPM yang tercecer itu. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk meng-cover penduduk yang tidak menerima BST dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sebenarnya

telah menambah sasaran KPM yang dianggarkan dari APBN. Awalnya sebanyak 38 ribu KK, kemudian ditambah 34 ribu KK sehingga menjadi bantuan 72 ribu KK. Kepala Dinas Sosial Gede Sandiyasa mengatakan, dana BST ini dialokasikan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Tahun 2020. Penduduk yang menerima BST ini merupakan usulan masing-masing pemerintah desa. Setelah diusulkan, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi (verivali - red). Ini dilakukan agar penerima BST ini tepat sasaran, sehingga tidak memicu gejolak di tengah masyarakat.

Pembayaran di hari pertama sebanyak 201 KPM yang tersebar di 17 kelurahan di Kecamatan Buleleng. Pencairan selanjutnya dijadwalkan kembali oleh PT Pos. Nilai BST per KK Rp 600 ribu tiap bulan. Diberikan selama tiga bulan dalam bentuk uang tunai. ‘’Kami telah bekerja sama

dengan PT Pos untuk pencairan BST APBD. Untuk pencairan daerah perkotaan dipusatkan di Kantor Pos Singaraja. Sedangkan di desa diantar oleh Kantor Pos,’’ jelasnya.

Untuk dimaklumi kebijakan pemerintah pusat menangani penduduk terdampak Covid-19 ini diwujudkan melalui JPS. Sumber dana JPS ini mulai dari Kemensos RI, Pemerintah Provinsi Bali, Pemkab Buleleng, dan pemerintahan desa.

Di Buleleng penerima JPS ini tercatat sebanyak 19.801 KPM. Dari jumlah itu, ada 10 KPM bantuannya tidak bisa dibayarkan karena dokumennya tercatat ganda. Selain itu, ada 2 KPM yang menolak menerima bantuan karena merasa sudah mampu dan mengikhlaskan bantuan itu kepada KPM yang lebih membutuhkan. Khusus untuk BST dari Dana Desa di Buleleng telah terbayarkan dengan sangat transparan di semua desa di Bali Utara itu. (mud)

Senator Bawa Kajian Pelanggaran Maklumat Kapolri ke Mabes, Siap Laporkan di Sidang Paripurna DPD

Wedakarna Ingatkan Kasus Sudaji dan Kampung Jawa Diselesaikan Secara Elegan BANYAKNYA masukan dan aspirasi masyarakat yang masuk ke Kantor DPD-RI Provinsi Bali khususnya Kantor B65 terkait masalah dugaan pelanggaran Peraturan Presiden No.Mak/2/III/2020, baik di Sudaji, Buleleng maupun di Kampung Jawa, Denpasar. Hal itu membuat Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menggelar rapat dengan sejumlah stakeholder. Di antaranya mengundang Dewa Sayoga (Kasatpol PP Pemkot Denpasar) dan I Gusti Agung A Udayani (Kapolsek Denbar) di Kantor DPD-RI Provinsi Bali. Sebelumnya pada 11 Mei 2020, Senator Arya Wedakarna (AWK) juga sempat hadir dalam rapat di Polres Buleleng terkait masalah penetapan tersangka panitia upacara ngaben umat Hindu di Sudaji, Buleleng.

Senator AWK juga mendapatkan informasi tambahan dari wakil Pemkot dan juga Kapolsek Denbar. Selanjutnya, AWK siap menindaklanjuti ke tingkatan lebih tinggi. ‘’Tanpa bermaksud intervensi hukum. Saya selaku Komite I Bidang Hukum DPDRI wakil Bali memiliki pandangan dan masukan agar masalah ini cepat selesai. Kita hargai Polri sudah bekerja, baik Polres Buleleng dan juga Poltabes Denpasar. Kita percaya kinerja aparat. Tapi saya juga punya pandangan secara sipil, agar hal itu bisa diselesaikan dengan adil. Respons dan amarah masyarakat terekam baik di lapangan atau

SATYAGRAHA – (Atas) Dr. Arya Wedakarna, Ibu Sukmawati Soekarno bersama Prof. Mahfud MD (Mekopolhukam) di Jakarta. Senator RI Dr. Arya Wedakarna saat melakukan RDP bersama Satpol PP Denpasar, Kapolsek Denbar (bawah). sosial media terkait insiden PKM di Denpasar. Memang hal itu harus diselesaikan secara elegan. Intinya harus ada keadilan, pakai acuan Sila ke-5 Pancasila. Tugas saya selaku pengawas UU sesuai tupoksi UUMD3/2018 adalah mengingatkan eksekutif dan aparat,’’ ungkap AWK. Menurut AWK, baik pemerintah dan aparat harus memperhatikan acuan perundangundangan. Di antaranya UU

No.4/1984 Wabah Penyakit Menular, UU No.6/2018 Karantina Kesehatan, PP No.21/2020 tentang PSBB Terkait Covid-19, Perwali Kota Denpasar Np.32/2020 dan juga Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/ III/2020. Dan sejumlah informasi dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat RDP DPD-RI B65 yakni 1) DPD merekomendasi adanya rapid test massal di lokasi kejadian berkumpulnya massa, meng-

ingat dari info Kapolsek dan Satpol PP, ada 10.300-an warga di satu dusun di Wanasari. 2) DPD menerima informasi di RDP bahwa wilayah Kampung Jawa tidak masuk ke wilayah desa adat di Denpasar, walau secara kewilayahan masuk ke Desa Adat Denpasar. Hal ini penting mengingat agar warga Wanasari ikut bersama-sama menjaga Bali sesuai Perda No.4/2019 tentang Desa Adat.

3) AWK meminta statemen Wali Kota tentang sanksi adat jangan hanya menyasar pada warga adat semata, tetapi juga seluruh warga Denpasar. 4) DPD memastikan tidak ada unsur SARA dalam masalah kasus Sudaji atau Kampung Jawa dan fokus pada pelanggaran PKM sesuai arahan Presiden.

Lalu apa langkah selanjutnya? ‘’Hari ini kita sampaikan surat resmi ke Mabes Polri, agar dari Mabes memantau kasus ini. Jangan sampai menjadi contoh tidak baik. Apalagi Bali akan menjadi percobaan The New Normal bersama Riau dan Yogya. Sedangkan secara politik, kasus Sudaji akan saya masukkan ke dalam laporan Sidang Paripurna DPD-RI usai masa reses ini, sehingga bisa menjadi dokumen resmi negara. Saya pastikan masalah ini akan sampai ke Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Wantimpres dan BPIP. Intinya aspirasi umat Hindu di Bali harus menjadi perhatian pusat,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga Presiden The Sukarno Center ini. (ad275)

Sembilan Penyalah Guna Narkotika Ditangkap

Singaraja (Bali Post) Periode bulan Mei 2020 ini, jajaran Satnarkoba Polres Buleleng mengungkap tujuh kasus penyalahgunaan narkotika di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP). Hasilnya sebanyak sembilan orang tersangka berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti dengan berat keseluruhan sebanyak 22,22 gram netto.

Kasat Narkoba AKP Made Derwai seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, Rabu (27/5) kemarin mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi masyarakat, pihaknya berhasil menangkap para pelaku penyalah guna narkotika itu. Mer-

eka itu maisng-masing Putu H (35), Dewa K (28), Komang S (27), ketiganya asal Kecamatan Banjar. Kadek A (25), Ketut S (30), dan Kadek S (40) dari Kecamatan Buleleng. Komang C (31) dari Kecamatan Tejakula, YP (34) dan AM (42) asal Denpasar. Dari para tersangka itu,

polisi menyita barang bukti narkotika dengan berat keseluruhan sebanyak 22,22 gram netto. ‘’Kita tangkap mereka ini di sejumlah TKP. Selain ada informasi dari warga juga merupakan hasil penyelidikan tim kami di lapangan,’’ jelas AKP Made Derwai didampingi

Bali Post/kmb38

TERSANGKA NARKOBA - Satnarkoba Polres Buleleng menangkap sembilan orang tersangka penyalah guna narkotika, Rabu (27/5) kemarin.

Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya.

Dari keterangan hasil pemeriksaan tersangka YP dan AM, kata AKP Made Derawi, mengarah sebagai pengedar. Keduanya ditangkap saat melintas di jalan Desa Gobleg, Kecamatan Banjar pada 20 Mei 2020 lalu. Saat itu mereka mengedarkan pesanan narkotika. Saat diperiksa, polisi menemukan sejumlah paket narkotika siap edar. Paket itu disimpan dalam tas. Setelah diuji, barang bukti itu adalah sabu-sabu, sehingga keduanya kemudian digiring ke Mapolres Buleleng. ‘’Dari pemeriksaan mengarah ke situ (pengedar).

Barang bukti yang disita juga menguatkan kalau yang bersangkutan ini mengedarkan narkotika ke Buleleng,’’ katanya.

Salah satu tersangka YP di hadapan polisi mengaku baru empat bulan ini mengonsumsi narkotika. Pria yang seharihari menjadi sopir freelance ini menggunakan barang haramini karena dipicu banyak permasalahan mulai ekonomi hingga persoalan keluarga. ‘’Banyak hal menjadi alasan saya memakai narkoba ini. Saya mulai mengonsumsi ini sekitar empat bulan lalu,’’ tegasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kesembilan tersangka itu menjalani masa penahanan di ruang tahanan Mapolres Buleleng. Tidak lama lagi, BAP-nya kelar diproses dan selanjutnya akan diajukan ke kejaksaan guna menjalani persidangan. (kmb38)

Kamis Wage, 28 Mei 2020

”Physical Distancing” Hendaknya Diberlakukan Fleksibel Pengamat pendidikan yang juga Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. pada acara Bali Post Talk, Rabu (27/5) kemarin, mengatakan sebaiknya dimulai tahun ajaran baru yakni Juni atau Juli. Namun, kapan pun keran new normal Bali Era Baru bidang pendidikan di Bali dibuka untuk dikdasmen, sekolah siap mengikuti aturan tersebut.

Namun, kalangan dikdasmen mengalami kendala jika aturan physical distancing diberlakukan secara ketat.

Sedangkan protap lainnya seperti pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, dan

pembelajaran daring sudah dilakoni sejak Maret lalu.

Bagus Ketut Lodji yang juga mantan Koordinator Kopertis VIII ini memberi alasan jika setiap kelas diatur jarak antarsiswa 2 meter, artinya pengelola memerlukan gedung dua kali lipat dari jumlah sekarang. Pasalnya, satu kelas yang dulu diisi untuk 40-45 siswa, kini hanya bisa menampung 50 persen. Ini menuntut adanya tambahan kelas baru, sementara membangun gedung baru tak memungkinkan saat pandemi Covid-19 ini.

Sementara sekolah swasta sudah memberlakukan pembelajaran dua shift yakni pagi dan siang.

Penasihat Badan Musyawarah Perguruan Swasta

(BMPS) Provinsi Bali ini mengakui kendala yang sama juga dialami pengelola sekolah negeri di SD, SMP, SMA/ SMK jika physical distancing diberlakukan secara ketat.

Sekolah negeri mau tak mau harus memberlakukan double shift yakni pagi dan sore.

Masalahnya, sekolah harus menggaji guru lagi untuk tugas sore dan kemungkinan guru tak mau mengajar pagi dan sore. ‘’Kami selalu taat aturan. Namun khusus physical distancing hendaknya diberlakukan fleksibel dan dapat ditoleransi,’’ tegasnya.

Sementara itu, dunia perguruan tinggi di Bali sudah mengantisipasi segera diberlakukannya new normal Bali Era Baru. Ketua LLDikti Wilayah VIII Prof. Dr. Nen-

gah Dasi Astawa menegaskan, kalangan Dikti sudah membuat protap internal menghadapi new normal bidang pendidikan. Kapan tepatnya dimulai, Dasi Astawa mengatakan tergantung kebijakan pusat dan daerah.

Namun, sebaiknya dimulai pada tahun ajaran baru, sebab perguruan tinggi di Bali sudah siap dengan protap, tinggal menunggu perintah saja.

Protap internal tersebut meliputi jumlah mahasiswa hanya boleh 50 persen dari daya tampung ruangan.

Pengaturan jarak fisik tetap dikawal, termasuk fasilitas mencuci tangan, pemakaian masker dan metode pembelajaran daring. (025)

Sejumlah Desa Ajukan Permohonan PKM ‘’Desa, kelurahan serta desa adat mulai khawatir karena kasus transmisi lokal semakin meningkat. Karena itu, pelaksanaan PKM ini sangat tepat untuk memutus mata rantai penularan

Covid-19 di masyarakat,’’ katanya.

Dewa Rai menambahkan, desa-desa yang sudah masuk surat permohonannya yakni Ubung Kaja, Ubung, Padangsambian Kelod, Penatih, Serangan, Kesiman, dan Sanur. Setelah surat ini masuk, nanti Wali Kota akan

memberikan persetujuan untuk melakukan PKM di masing-masing wilayah.

Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Denpasar I Made Toya mengungkapkan, pada prinsipnya PKM ini tidak ada yang istimewa dengan yang sudah dilakukan selama

ini. Pasalnya, pembatasan kegiatan masyarakat sudah dilakukan oleh masing-masing Satgas Gotong Royong di desa. ‘’Sekarang kan Perwali ini hanya sebagai payung hukum, sebenarnya sejak lama sudah dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat,’’ jelasnya. (kmb12)

Dalam rapat yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo itu, Presiden Joko Widodo mengemukakan keyakinannya bahwa setelah sosialisasi penerapan protokol kenormalan baru secara masif tingkat penularan Covid-19

bisa turun signifikan. Presiden telah memerintahkan pengerahan 340 ribu personel TNI/Polri di 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten dan kota untuk mendisiplinkan masyarakat mengikuti tatanan kenormalan baru.

Daerah bisa memulai penerapan tatanan kenormalan baru bila indikator penularan Covid-19 yang disebut angka reproduksi dasar (R0) di wilayahnya kurang dari satu. Angka reproduksi dasar menunjukkan jumlah rata-rata kasus

infeksi sekunder dari satu kasus infeksi dalam satu populasi rentan.

Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sebelum menerapkan konsep kenormalan baru, pemerintah di suatu negara harus memenuhi beberapa syarat seperti mempunyai bukti bahwa transmisi virus Corona sudah dikendalikan serta punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat mumpuni, termasuk rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan men-

garantina pasien Covid-19.

Syarat lainnya, risiko penularan wabah harus diminimalkan terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi termasuk di panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian.

Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan, risiko penularan dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat, dan masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan dalam transisi menuju kenormalan baru. (ant)

Kerahkan 340 Ribu Personel TNI/Polri

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

PROPERTY

Dibthkan karyawan Krj dr Rmh, BsKomputerHub:+6281236706128

Djl Tnh 2A Jl.Tkd Unda III/10 Hrg. 925Jt/A Hub:085100410755

TV Sekolah SMK di Dps Butuh: Animator,Elektro,Video Programer.Hub:tugasbali@yahoo.com

Tnh kav @Bt.bulan, Jl .papasan mbl, Rp.275jt/Are. 0817340222

DIJUAL TANAH

jawab dengan memberikan akses keterbukaan publik bagi masyarakat untuk mengetahui tentang proses pemberian sumbangan, besaran sumbangan dan siapa saja para pihak yang memberikan sumbangan tersebut.

Yayasan dituntut terampil mencatat sumber dan penggunaan dana serta kreatif dalam mendokumentasikan segala bentuk aktivitas yang dijalankan. Peran media sosial yang belakangan sedang tren digemari khalayak kiranya dapat dijadikan alat publikasi bagi yayasan untuk menyajikan informasi aktivitas-aktivitas yang dijalankan. Berkenaan dengan akuntabilitas keuangan, peran laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban sangatlah penting guna menjawab pertanyaan publik akan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Undang-undang tentang Yayasan menjelaskan bahwa ikhtisar laporan keuangan yayasan dapat diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan atau pada surat kabar harian berbahasa Indonesia khusus bagi yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau bagi yayasan yang mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Selain itu, untuk lebih memastikan kualitas dari akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh yayasan, maka yayasan dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan yayasan, sehingga dapat dinilai kewajaran dari penyajian laporan keuangan.

Penulis, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

B.BP.001.05.20.0000211

B.BP.004.05.20.0000273

B.BP.004.05.20.0000268

Dijual Tanah Luas 85 are di Negara H;AR.08179731260

Akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh individu dan organisasi kepada publik atas capaian keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah kegiatan.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran). Lebih lanjut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2008 merilis penerapan Good Public Governance (GPG) yang pada prinsipnya mengatur pedoman yang digunakan dalam menerapkan praktik good governance pada sektor publik. Dalam lima asas penerapan GPG tersebut, kembali akuntabilitas dipandang penting selain asas-asas lainnya seperti demokrasi, transparansi, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.

Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba atau belakangan banyak muncul dengan istilah ‘’nonlaba’’ dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah kemudian menjadi Undangundang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kehadiran undang-undang tersebut memastikan bahwa terdapat jaminan kepastian dan ketertiban hukum sehingga yayasan selalu mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan organisasinya, pengurus tidak menjadi satu-satunya dalam organ yayasan, karena undang-

undang memberikan ruang bagi pembina dan pengawas memainkan perannya dalam menjaga terciptanya penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pembina yayasan wajib melaksanakan penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan dan melakukan pengesahan program kerja serta rancangan anggaran tahunan yayasan yang dibuat oleh pengurus.

Di sisi lain, pengurus juga memiliki kewajiban untuk membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus juga diwajibkan menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat tentang laporan keadaan dan kegiatan yayasan serta hasil yang telah dicapai serta laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.

Berangkat dari kewajiban penyusunan dua laporan tersebut, maka yayasan secara tidak langsung dipaksa untuk senantiasa mengungkap dan menerapkan praktik akuntabilitas dalam pengelolaannya. Akuntabilitas tidak saja berkaitan dengan pelaporan keuangan, namun juga bersentuhan dengan pertanggungjawaban atas keterbukaan capaian aktivitas yang telah dijalankan.

Keterbukaan atas pertanggungjawaban aktivitas yang dijalankan lebih menjelaskan pada ‘’Akuntabilitas Proses’’, sedangkan pertanggungjawaban pelaporan lebih menekankan pada ‘’Akuntabilitas Keuangan’’. Semarak pemberian dana punia, sumbangan tunai maupun sumbangan barang dalam bentuk sembako di tengah pandemi Covid-19 ini tentu wajib di-

DIJUAL TANAH

B.BP.004.05.20.0000271

PROPERTY

Penerapan Tata Kelola yang Transparan

BIRO JASA Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pajak Hotel & Restaurant,Toko NPWP,SIUP. HP:081.338.344.155

B.BP.004.05.20.0000270

B.BP.001.05.20.0000061

BALI POST.COM - RADIO GLOBAL 96,5 FM Print & On Line Radio HARIAN @balipost_com @balipostcom web: www.balipost.com balipost Global 96,5 FM

www.radioglobalfmbali.com globalfm bali globalradiobali

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat

JENIS PAKET HARIAN BALI POST RADIO GLOBAL

}

PAKET

1 kolom x 50 mm Bronze 12 x siar / bulan 500.000,- / 20 kali 1 menit 1 kolom x 100 mm Silver 24 x siar / bulan Adlib 1.000.000,/ 20 kali Spot 1 menit 1 kolom x 150 mm Gold 36 x siar / bulan 1.500.000,- / 20 kali BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

- OTOMOTIF - FASHION - TRAVEL AGENT - PROPERTY - SALON/SPA - FURNITURE - HOTEL - ASESORIS - KULINER - BIRO JASA - SERVICE

kamis wage, 28 mei 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Kejujuran Mengelola Donasi Publik MENJAGA partisipasi publik dalam penanganan bencana merupakan hal wajib yang dikondisikan. Dukungan publik selama ini jelas-jelas membantu pemerintah dalam meringankan beban para warga terdampak bencana. Komitmen inilah yang juga mesti difasilitasi dengan kejujuran dan keterbukaan dalam mengelola bantuan publik. Dalam konteks ini, aturan terkait pengelolaan bantuan sosial sudah sangat jelas. Setidaknya izin dari Dinas Sosial bagi para pihak yang mengumpulkan dana pihak ketiga.

Ini bisa kita maknai sebagai bentuk kontrol dan rambu-rambu cara mengelola donasi yang dikelola.

Kini di saat pandemi Covid-19, banyak pihak tergerak untuk membantu para korban terdampak pandemi. Media dan gerakangerakan sosial bangkit. Yayasan yang menjadi partner media massa dalam hal ini juga memiliki peran besar. Kehadiran yayasan dalam menghimpun dana publik patut kita apresiasi. Partisipasi sosial ini setidaknya lebih memastikan bantuan lebih merata dan akurat. Namun, hal mendasar yang harus diperhatikan bagi yayasan adalah keterbukaan informasi dan jelasnya akuntabilitas keuangan yang dihimpun. Informasi publik tentang penyaluran bantuan setelah terkumpul dan laporan keuangan yayasan tetap perlu disampaikan secara jelas. Akuntabilitas haruslah menjadi rujukan yayasan dalam mengelola dana pihak ketiga. Berbicara tentang penyajian laporan keuangan yayasan sebagai sebuah entitas nirlaba sesungguhnya telah diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK ini disahkan pada tanggal 8 April 2011 oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta dapat digunakan oleh yayasan sebagai panduan dan pedoman dalam menyajikan laporan keuangan bulanan dan tahunan. Laporan keuangan yayasan menurut PSAK tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan.

Laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Karena secara filosofi keberadaan yayasan sesuai undang-undang yang mengaturnya bukanlah organisasi yang berorientasi pada laba, maka tidak diamanatkan bagi yayasan untuk menyajikan laporan laba rugi layaknya perusahaan yang berorientasi pada laba. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut.

Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban pengurus mengenai kemampuannya mengelola sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.

Laporan aktivitas sebagai bagian dari laporan keuangan yayasan bertujuan memberikan informasi tentang penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi-informasi dalam laporan aktivitas juga membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengurus. Musibah pandemi Covid-19 tentu melumpuhkan beberapa aktivitas ekonomi masyarakat dan menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat juga ikut turun. Dalam situasi yang memprihatinkan ini maka peran yayasan sebagai entitas nirlaba sangat vital dalam memainkan perannya sebagai jembatan bagi para pemilik sumber daya (donatur) menyalurkan bantuannya kepada masyarakat terdampak. Yayasan dapat memperoleh sumber daya tidak saja dari sumbangan para anggota, namun juga dari para penyumbang lain seperti pihak swasta, pemerintah dan orang pribadi yang tidak mengharapkan imbalan apa pun. Maka demi meningkatkan nilai (value) dari yayasan itu sendiri, maka akuntabilitas merupakan keniscayaan yang wajib dijalankan oleh yayasan (entitas nirlaba) di tengah pandemi ini.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Tunggu Bali Aman Dulu Saat saya membaca online Balipost.com kini nyaris semua sektor terpapar Covid-19. Terbaru ada polisi yang kena. Ini tentu menambah deretan orang yang mendapat pengawasan serius. Terlebih di lingkungan Polsek tempat polisi itu berdinas.

Sebagai orang Bali yang tinggal di luar Bali saya prihatin.

Sebelumnya dokter dan tenaga medis juga terpapar. Ini tentu membuat daftar pasien Covid secara akumulatif masih berpotensi meningkat jika orang-orang yang kontak dekat dengan para pasien positif ini terdeteksi. Mudah-mudahan hal ini bisa membuat pemerintah pusat lebih hati-hati menjadikan Bali sebagai percontohan era baru.

Sebaiknya hal ini dikaji secara matang agar kita tak kedodoran. Sebagai masyarakat Bali, saya senang juga jika secara ekonomi perencanaannya juga telah dipikirkan pusat. Namun, saya pikir situasinya belum tepat. Apakah mungkin orang optimal bekerja di tengah bayang-bayang ketakutan. Hidup berdampingan dengan virus Corona mungkin akan terjadi.

Namun situasi memerlukan kesiapan, baik dari segi vaksin, layanan RS dan kesadaran masyarakat makin bagus. Saat ini saja pelanggaran masih marak terkait aturan PSBB atau PKM. Apa mungkin hal ini bisa mengantarkan Bali sebagai provinsi percontohan, sementara tetangganya, Provinsi Jawa Timur, masih parah dalam penyebaran Covid -9.

Ni Made Asjani Surabaya, Jatim

POJOK

Merumuskan standar era baru pariwisata.

- Kedepankan keselamatan rakyat. *** Hari ini, lima desa/kelurahan di Denpasar terapkan PKM. - Pastikan tak membingungkan rakyat. *** Dipulangkan, duktang tanpa hasil rapid test dan surat keterangan.

- Awas jadi lahan pungli.

Pulihkan Kepercayaan Masyarakat GUGUS Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar menetapkan sanksi terkait pelanggaran keramaian yang dilakukan puluhan pemuda di Jalan Ahmad Yani, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, pada Sabtu (23/5) dini hari. Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Denpasar, sanksi atas pelanggaran tersebut berupa teguran lisan dan tertulis, serta pembinaan. GTPP Covid-19 Kota Denpasar melayangkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis ke Camat Denpasar Utara selaku Gugus Tugas Kecamatan. Selanjutnya merujuk surat tersebut Camat Denpasar Utara melanjutkan ke Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, serta Kepala Dusun Wanasari. Nantinya pihak desa dan dusun melanjutkan teguran dan pembinaan kepada pelaku. Terkait sanksi ini, netizen yang berkomentar di akun Facebook @balipost, kembali mengaitkan kasus di Kampung Jawa dengan ngaben di Desa Sudaji, Buleleng. Kasus yang hampir serupa, namun sikap pemerintah dan aparat penegak hukum justru jauh berbeda. Padahal, sebagian besar netizen melihat kasus di Denpasar lebih serius karena sudah ada payung hukum Perwali PKM. Netizen pun mendesak kasus di Sudaji dihentikan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mereka mengingatkan agar situasi kondusif dan gotong royong dalam penanganan Covid-19 harus tetap dijaga. Jangan karena ada kesan tebang pilih, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum luntur, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam menjalankan imbauan pemerintah. Berikut komentar sejumlah netizen.

Eddy Suyana Yang terpenting yang harusnya dilakukan adalah tes swab semua yang berkerumun itu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 klaster baru. Jika ada, maka harus dikarantina wilayah. Mulailah dari beberapa orang yang katanya diamankan itu. Fokus penanganan Covid-19.

Imade Darmawan Bebaskan tersangka ngaben di Sudaji.

Yudha Negara Cuma teguran? Kasihan yang di Singaraja.

Krisna AP Yang satu tidak ada PKM ditangkap dan dijadikan tersangka. Yang satu ada PKM dan cuma dikasih sanksi administratif. Sungguh adil sekali.

Bagoez Semara Yuda Lemah begini hukumannya. Pasti akan ada lagi orang-orang yang akan berlaku seperti itu. Tolong bebaskan panitia ngaben di Buleleng.

Candra Arbawa Cuma teguran, kok gampang begitu? Beda dengan yang di Buleleng, langsung ditangkap. Hukum di Indonesia lucu.

Agung Pemayun Beh, cuma teguran saja. RIP keadilan buat Bali.

Tommy Putra No comment.

Saya Sato Ending-nya ruar binasa.

Nengah Alit PKM tidak bertaring. Pengendara yang gak pakai masker disuruh push up oleh pecalang. Nah, yang beginian cuma teguran doang.

Candra Gunawan Beh, terus apa bedanya dengan di Sudaji, Pak? Yang di Sudaji apanya yang melanggar, Pak? Saya tidak tahu hukum nih.

Putu Eka Saputra PKM cuma ditegur. Gak dan belum ada PKM, dipenjara. Hidup gak sebecanda ini Pak.

Ketut Winarta Setelah kejadian sebernarnya tangkap, langsung di-rapid test pak.

Adi Masdika Mbw Kalau gitu, lebih enak ada PKM. Melanggar = dapat teguran. Kalau tidak PKM, melanggar imbauan = pasti ditangkap.

Made Widana Kirain apa, ternyata cuma teguran.

Ya… kita lihat saja nanti, kalau ada krama Bali yang melanggar, apa cukup teguran saja.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Darmasaba Gotong Royong Jaga Desa dari Covid-19 DESA Adat Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, tak mau berpangku tangan melihat adanya wabah penyakit virus Corona. Langkah sigap dilaksanakan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19. Seperti melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di empat banjar adat wilayah Darmasaba. Di antaranya Banjar Menesa, Banjar Cabe, Banjar Penenjoan dan Banjar Darmasaba yang melibatkan komponen organisasi seperti sekaa teruna, pecalang, pengurus banjar adat dan dinas.

’’Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di masing-masing banjar, rumah warga dengan menggerakkan anggota satgas, sekaa teruna, pecalang, prajuru adat dan kaling. Begitu juga menyosialisasikan menggunakan masker, menjaga jarak sesuai arahan pemerintah.’’

I Made Suardana Bendesa Adat Darmasaba

B

endesa Adat Darmasaba I Made Suardana menyatakan, sejak dibentuk Satgas Gotong Royong, upaya preventif dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di masing-masing banjar, rumah warga dengan menggerakkan anggota satgas, sekaa teruna, pecalang, prajuru adat dan kaling. Begitu juga menyosialisasikan menggunakan masker, menjaga jarak sesuai arahan pemerintah,’’ jelas Suardana.

Pihaknya menyatakan di wilayahnya ada beberapa pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kapal pesiar dan sudah pulang saat ini. Kini sedang mengikuti anjuran isolasi mandiri. ‘’Ada satu orang sudah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan dilakuk a n t e s

Bali Post/ist

DISINFEKSI - Pihak Desa Adat Darmasaba Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung saat melakukan disinfeksi untuk mencegah penyebaran Covid-19. yang hasilnya negatif. Dan masih ada dua orang, juga mengisolasi diri, meski data kesehatannya dinyatakan hasilnya negatif. Kita tetap minta agar disiplin menjalankan karantina mandiri demi keamanan seluruh warga Darmasaba,’’ ungkapnya.

Meski demikian, Suardana menyebut bagi warga yang diisolasi saat ini tetap mendapat pengawasan ketat tanpa ada diskriminasi. ‘’Warga kita yang diisolasi tetap terpantau, bahkan bagaimana meminimalkan kontak di rumah. Mulai menyiapkan kamar mandi terpisah, tempat tidur terpisah, membawakan makanan diatur ketat, intinya dari desa adat tetap menerima asalkan standar prosedurnya jelas, tidak diskriminatif, tidak boleh menolak, apalagi PMI yang memang warga kita sendiri,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Drh. I Gede Dedy Marsika menambahkan, dalam merespons upaya pencegahan di wilayah Darmasaba, telah menerapkan aturan sesuai hasil kesepakatan atau pararem desa adat. ‘’Di antaranya, untuk sementara pemilik kos tidak boleh menerima orang baru.

Begitu pula menerima tamu

dibatasi, dan bagi pemilik warung agar menyiapkan masingmasing tempat mencuci tangan.

Apabila melanggar maka ada sanksi yang harus diterima,’’ kata Dedy.

Ia menegaskan, untuk sanksi yang membandel, bagi pemilik kos dan orang yang baru ngekos bila diketahui dikenakan denda Rp 500 ribu.

Sedangkan bagi warung yang tidak menyediakan tempat mencuci tangan dikenakan denda sebesar Rp 200 ribu. Imbauan aturan dan sanksi sudah dipasang dalam bentuk baliho di sejumlah titik strategis di Desa Adat Darmasaba.

Desa Adat Darmasaba juga melibatkan peran serta masyarakat maupun komunitas dalam mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya aksi para pembalap motor cross yang tergabung dalam Bali MX. Pencinta balapan ini melakukan aksi sosial ikut serta dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Tak main-main, secara khusus mereka memodifikasi kendaraan jenis Elf pick-up box dijadikan kendaraan taktis penyemprotan disinfektan.

Kendaraan tersebut awalnya dijadikan alat mengangkut motor cross, diubah menjadi

mobil yang dilengkapi dengan sistematis alat penyemprotan lengkap dengan dua tangki air dan panel selang di sisi kanan dan sisi kiri kendaraan.

Selain menggunakan mobil Elf, secara manual juga dilakukan penyemprotan menggunakan mesin fogging 3 buah dan mesin jenis spree 8 buah. Melibatkan 15 personel kru Bali MX dan Obink ini, mereka adalah pembalap, orang tua hingga mekanik, ikut berkeliling masuk di sejumlah ruas jalan Desa Darmasaba. ‘’Kegiatan ini sebagai wujud keseriusan kita mencegah Covid-19, sekaligus mengajak semua elemen masyarakat agar selalu waspada dan mengikuti arahan protokol kesehatan, di antaranya rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan mengatur jarak,’’ ungkap Jro Bendesa.

Ia menambahkan, di Desa Adat Darmasaba juga telah diperkuat dengan pararem terkait mencegah Covid. ‘’Aturan dan sanksi sudah ada, bagi warga masyarakat agar memperhatikan imbauan dan peraturan yang telah ditetapkan desa adat, yang mengatur orang yang tinggal di Darmasaba,’’ pungkasnya. (par)