terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
8 HALAMAN
NOMOR 309 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa kliwon, 28 juli 2020 Pemprov Bali Sajikan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pemprov Bali menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited).
balipost http://facebook.com/balipost
Bayi Sebelas Bulan Tewas Terlindas Mobil
I Made Artana (47) asal Banjar Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti tewas usai tertimbun material tanah galian, Senin (27/7) kemarin.
Seorang bayi berusia 11 bulan tewas terlindas mobil di halaman garasi rumah milik majikan orangtua korban, di Desa Sekardadi, Kintamani, Senin (27/7) kemarin.
TABANAN | HAL. 4
BANGLI | HAL. 5
Kabinet Indonesia Maju Dukung ”Bali Bangkit” dalam Webinar dan Launching Video Bali Bangkit ‘’Pesan & Harapan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju’’ dari Ruang VIP Kantor Bupati Jembrana, Minggu (26/7) lalu. ‘’Kami di Bali sudah membentuk tim percepatan pemulihan ekonomi yang dipimpin Bapak Wagub, dan telah melakukan berbagai langkah pemulihan,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster. Menurut Gubernur Koster, Presiden R I
Joko Widodo juga sudah memberikan arahan di Istana Bogor, 15 Juni lalu, agar para gubernur mengambil langkah percepatan pemulihan perekonomian pasca-Covid-19, selain meningkatkan penanganan serta penyembuhan pasien. Di Bali khususnya, sudah mengambil sejumlah langkah pemulihan yang diawali secara niskala dengan upacara Pamahayu Jagat di Pura Besakih pada 5 Juli lalu. Kemudian berlanjut ke tahapan pertama dengan membuka aktivitas masyarakat lokal kecuali sektor pendidikan pada 9 Juli 2020 lalu. Tahapan kedua akan dilanjutkan 31 Juli nanti dengan pembukaan pintu pariwisata domestik. Disusul tahapan ketiga dengan pembukaan pariwisata internasional pada 11 September mendatang. ‘’Semuanya dilakukan secara bertahap, selektif dan terbatas. Kami juga ingin memastikan pencegahan dan penanganan Covid-19 tetap terjaga. Salah satunya lewat pararem yang dijalankan di seluruh desa adat,’’ jelasnya. Koster menambahkan, Bali dibuka
’’Semuanya dilakukan secara bertahap, selektif dan terbatas. Kami juga ingin memastikan pencegahan dan penanganan Covid-19 tetap terjaga. Salah satunya lewat pararem yang dijalankan di seluruh desa adat.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
OPINI
Pendulum Kesehatan dan Ekonomi Oleh Agung Kresna
PEMBENTUKAN Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Joko Widodo dimaksudkan untuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Kesehatan tetap menjadi prioritas, karena dengan sehat persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya, sehingga keduanya mendapatkan penekanan yang sama dalam rangka penanganan Covid-19. Selama ini koordinasi menjadi salah satu persoalan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Komite tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020. Komite terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Pembentukannya sekaligus sebagai upaya merampingkan struktur dengan mengembalikan tugas tim kerja, badan, dan komite ke kementerian yang menaunginya guna menciptakan koordinasi yang lebih baik. Pengalaman sejumlah negara yang dijadikan pelajaran oleh pemerintah, menunjukkan bahwa persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam upaya penanganan Covid-19. Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan, pada akhirnya justru menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai menuju jurang resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian. Terbitnya perpres tersebut juga dipicu oleh realitas yang terjadi di masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah -- dalam rangka menuju tatanan kehidupan era baru -- justru terjadi lonjakan pasien yang positif terpapar Covid-19. Padahal pelonggaran PSBB dimaksudkan agar perekonomian mulai menggeliat dan masyarakat secara perlahan dapat meningkatkan penghasilannya yang selama ini sudah terpuruk akibat terjadinya pandemi Covid-19. Hal. 7 Ekuilibrium Kesehatan-Ekonomi
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Longsor, Satu Pekerja Tewas
DENPASAR | HAL. 2
Jembrana (Bali Post) Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju kompak mendukung pemulihan Bali lewat video ‘’Bali Bangkit’’. Dalam video itu, mereka memberikan pesan dan harapan agar perekonomian Bali kembali bangkit dari keterpurukan setelah terdampak Covid-19. Seperti diketahui, Bali sangat terdampak pandemi Covid-19 lantaran statusnya sebagai destinasi pariwisata dunia. Perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat ini pun diapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Ni Putu Putri Suastini Koster:
Gunakan Platform Digital
Denpasar (Bali Post) Industri kecil menengah (IKM) di Bali tidak sedikit yang mengalami penurunan pendapatan dan produksi di masa pandemi Covid-19. Baik industri fashion, perhiasan maupun karya seni murni seperti para pelukis Bali yang tidak bisa mengikuti pameran. Terkait hal ini, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Provinsi Bali berupaya membangkitkan kembali produktivitas para pengelola IKM di Bali. ‘’Dalam menghadapi persaingan di masa pandemi ini, para pengelola IKM dituntut untuk mampu mengandalkan platform digital dalam memasarkan hasil produksi, sehingga dapat terus berkembang dan berproduksi,’’ ujar Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Ni Putu Putri Suastini Koster di acara Webinar ‘’Digitalisasi Pasar IKM Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru’’ secara daring dari Denpasar, S e n i n (27/7) kemarin. Put r i Suastini me-
secara bertahap agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bisa beraktivitas dan tetap produktif di masa pandemi, sekaligus menyiapkan diri menghadapi dibukanya kembali pariwisata. Sejauh ini, penanganan Covid-19 diklaim sudah semakin baik. Ditunjukkan dengan tingkat kesembuhan yang semakin tinggi. ‘’Saya juga mengundang pihak kementerian untuk melaksanakan kegiatannya di Bali. Ini penting sebagai upaya pemulihan Bali sebagai destinasi wisata dan menyumbang devisa besar bagi Indonesia,’’ pintanya. Mengamini pernyataan Gubernur, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengharapkan dukungan pemerintah pusat seperti pemberian soft loan bagi para pelaku pariwisata Bali. ‘’Ini akan sangat membantu kami dalam menghadapi dan memulai lagi pariwisata di Bali,’’ ujarnya. Sementara itu dari jajaran pemerintah pusat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap kondisi pariwisata Bali yang terpukul cukup berat akibat pandemi Covid-19. ‘’Kontraksi penurunan wisatawan ke Bali mencapai 82,8 persen. Karena itu menjadi penting untuk memulihkan kembali Bali,’’ ujarnya Untuk itu, pihaknya akan hadir langsung di Pulau Dewata guna mengambil langkah cepat dalam pemulihan kondisi perekonomian Bali. Sebab, Bali adalah jantungnya pariwisata Indonesia, dan jika Bali tidak dipulihkan, maka pariwisata Indonesia akan lumpuh. Hal. 7 Membangkitkan Kembali
minta seluruh Dekranasda yang ada di kabupaten/kota se-Bali dapat secara aktif mendorong para IKM binaannya. Khususnya untuk mampu menggencarkan platform digital dalam pemasaran hasil produksinya. Selain itu, salah satu hal yang harus dijaga IKM dalam promosi di dunia digital adalah kualitas produk. Ketika konsumen membeli produk yang fotonya dilihat bagus di media online, namun saat produknya datang kualitasnya tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan foto yang dipajang, tentu akan sangat mengecewakan mereka. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sangat penting bagi pelaku IKM untuk bersikap jujur dalam mempromosikan produknya lewat media digital. Hal. 7 Pertahankan Kualitas
Rapid dan Swab Test Penting
Denpasar (Bali Post) Sejumlah masyarakat menolak rapid test dan swab test sebagai syarat administrasi sertifikasi tatanan kehidupan era baru serta syarat perjalanan. Aksi penolakan bahkan digelar oleh Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (Frontier Bali) bersama Komunitas Bali Tolak Rapid yang tergabung dalam Masyarakat Nusantara Sehat (Manusa) di Renon, Denpasar, Minggu (26/7) lalu.
A
danya desakan untuk menghentikan penerapan rapid test dan swab test oleh sejumlah pihak tersebut mendapat tanggapan dari ahli virologi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Udayana Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika. Menurutnya, untuk kepentingan diagnostik, rapid test dan swab test masih diperlukan. Hal ini untuk mengetahui data awal untuk mengambil tindakan selanjutnya. Mengingat di masa pandemi ini, diagnosis awal untuk mengetahui orang terjangkit virus memang dengan cara itu. ‘’Untuk dokter, rapid test dan swab test masih dibutuhkan sebagai alat diagnostik,’’ katanya singkat, Senin
(27/7) kemarin. Hal senada juga dilontarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya. Jika masyarakat tidak memahami tentang manfaat pemeriksaan lab memang bisa saja salah pemahaman. Ia menegaskan, kedua alat tes tersebut tetap penting dan tidak ada dokter spesialis yang menyarankan untuk tidak melakukan kedua tes itu. Tergantung sekarang kegunaannya untuk apa. Rapid test memang bukan untuk diagnosis, tapi screening untuk bisa melihat orang yang di-rapid test saat itu memiliki kekebalan atau tidak. Makanya ada hasil reaktif dan nonreaktif. Kalau reaktif berarti orang itu memiliki kekebalan dan sempat terinfeksi. Kendati untuk meli-
hat orang itu masih terinfeksi atau tidak harus melalui tes swab. ‘’Sedangkan swab tetap memang dimanfaatkan untuk diagnostik, untuk melihat apakah seseorang saat itu terinfeksi virus atau tidak,’’ jelasnya. Terlebih dalam tatanan kehidupan era baru, lanjut Suarjaya, semua orang harus dipastikan bebas dari Covid-19. Dalam hal ini, Pemprov Bali harus memastikan seluruh masyarakat tidak terinfeksi dan berisiko terinfeksi. Termasuk para wisatawan asing, sehingga dipersyaratkan tes swab negatif agar tidak membawa virus saat datang ke Bali. Kalau mereka tidak membawa hasil swab negatif, maka harus dites di sini. Jika hasilnya positif, wisatawan tersebut
’’Tujuan pemerintah kan sangat baik, untuk melindungi masyarakat. Jadi, kalau ada salah pengertian, ya… mungkin kita perlu jelaskan.’’
’’Untuk dokter, rapid test dan swab test ini masih dibutuhkan sebagai alat diagnostik.’’ Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika Ahli Virologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
harus dikarantina 14 hari untuk memastikan agar dia tidak menularkan kepada orang lain. ‘’Tujuan pemerintah kan sangat baik, untuk melindungi masyarakat. Jadi kalau ada salah pengertian, ya… mungkin kita perlu jelaskan,’’ imbuhnya. Suarjaya memaklumi adanya perbedaan pendapat mengenai swab dan rapid test. Tetapi dari sisi kesehatan, pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar Covid-19 atau membawa virus ke manamana lewat rapid test. Kemudian tes swab untuk diagnosis. Lebih lanjut dikatakan, sebetulnya tidak ada batas waktu hasil swab dan rapid test berlaku. Namun, pemerintah mengambil kebijakan
dr. Ketut Suarjaya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
selama dua minggu. Jika memang hasil tes misalnya swab menyatakan negatif, maka yang bersangkutan tetap harus melakukan protokol kesehatan. ‘’Dengan harapan, kalau sudah negatif, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik agar tidak tertular dan akhirnya bisa menularkan sehingga dipakai standar dua minggu itu,’’ paparnya. Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha mengatakan, masyarakat sebaiknya mengikuti arahan yang dikeluarkan pemerintah. Mengingat, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hal. 7 Swab dan Rapid Test
’’Pro dan kontra di masyarakat mengenai swab dan rapid test sebagai hal yang biasa. Tapi bagaimanapun, penerapan protokol kesehatan sekarang masih sangat penting walau sudah memasuki tatanan kehidupan era baru.’’ I Gusti Putu Budiartha Ketua Komisi IV DPRD Bali
Perda Penyelenggaraan Kesehatan
Atur Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 27 JULI 2020 I Ketut Windrawan Rp 50.000 Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 50.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 63.085.000 Total Penerimaan Rp 63.135.000
Gede Pramana
Denpasar (Bali Post) Kesehatan merupakan hak dasar setiap krama Bali yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, sehingga perlu penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana saat memaparkan terkait Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelengga-
raan Kesehatan, Senin (27/7) kemarin. Pramana menambahkan, penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan sangat berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju terwujudnya kehidupan krama Bali yang sehat. Penyelenggaraan kesehatan ini berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi terjangkau, adil, merata, berkualitas, transparan, akuntabel, profesional, dan berkelanjutan. ‘’Perda Penyelenggaraan Kesehatan ber-
tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan krama Bali melalui peningkatan derajat kesehatan, mengembangkan penyelenggaraan kesehatan krama Bali yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagi faskes dalam penyelenggaraan kesehatan serta mengembangkan sistem dan database riwayat kesehatan krama Bali berbasis kecamatan yang terintegrasi se-Bali,’’ katanya memaparkan. Pramana menambahkan, ruang lingkup penyelengga-
raan kesehatan meliputi sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan peran masyarakat. Sedangkan sumber daya kesehatan meliputi faskes (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan griya sehat), sarana dan prasarana kesehatan, SDM, perbekalan dan teknologi serta produk teknologi. Hal. 7 Pemerataan Penyelenggaraan Kesehatan
Selasa Kliwon, 28 Juli 2020
Bahas Pembentukan Perda
Bapemperda Raker dengan Bagian Hukum dan HAM BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung, Senin (27/7) kemarin. Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota Bapemperda IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM AA Gede Asteya Yudhya Setda Badung itu membahas tentang program pembentukan perda tahun 2020. Ketua Bapemperda Nyoman Satria saat ditemui usai rapat mengatakan, rapat yang digelar terkait program pembentukan perda (propemperda). Dari 25 ranperda yang sedianya dibahas di tahun 2020, hanya 12 yang akan dibahas di tahun 2020. Lima di antaranya akan dibahas di tahun 2020 dan delapan akan batal dibahas lantaran sesuatu dan lain hal. ‘’Ada 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan rincian sembilan dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,’’ kata Satria. Sementara, lanjutnya, delapan ranperda batal dibahas karena dua di antaranya telah rampung yakni Ranperda RDTR Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Kemudian ranperda lainnya seperti Ranperda Penguatan Desa Adat dan Rancangan Peraturan Dae-
RAPAT - Ketua Bapemperda DPRD Badung Nyoman Satria saat memimpin rapat propemperda bersama sejumlah anggota Bapemperda IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra yang dihadiri Kabag Hukum dan HAM Setda Badung A.A. Gde Asteya Yudhya, Senin (27/7) kemarin. rah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir itu lantaran drafnya belum rampung. ‘’Yang pembahasannya dibatalkan karena draf ranperdanya belum siap,’’ kata Satria, politisi PDI Perjuangan yang meraih 21 ribu suara pada pileg tahun 2019 lalu. Ke depanya, katanya, pihaknya tidak lagi bersedia memasukkan ranperda yang drafnya belum rampung dalam propemperda. ‘’Jadi yang akan dibahas di tahun 2020 itu hanya ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung,’’ kata Satria. Ranperda yang dibahas di
antaranya Ranperda tentang RDTR Kecamatan Petang, Ranperda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, Ranperda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, Ranperda tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama. Sementara yang akan dibahas di tahun 2021 di antaranya, Ranperda tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian. (ad299)
Bupati Giri Prasta Resmikan PAW Anggota BPD Mambal, Sibangkaja dan Pecatu
Jadikan Regulasi sebagai Pedoman untuk Lakukan Gerakan di Desa
BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta mengambil sumpah janji dan meresmikan Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mambal dan Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal serta Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (27/7) kemarin. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda I Wayan Adi Arnawa, Kadis PMD Komang Budhi Argawa, OPD terkait serta Camat Abiansemal dan Kuta Selatan. Anggota BPD yang dilantik yakni BPD Desa Mambal Ni Nyoman Yulianti wakil Br. Undagi, anggota BPD Desa Sibangkaja I Made Widiana wakil Br. Tengah dan anggota BPD Desa Pecatu I Nyoman Gunawan, S.E., wakil Br. Giri Sari. PAW anggota BPD ini dikarenakan anggota BPD dari Mambal dan Sibangkaja mengundurkan diri karena kesibukan. Sementara salah satu anggota BPD Pecatu meninggal dunia. Anggota BPD yang baru akan melanjutkan tugasnya sebagai anggota BPD untuk masa bakti tahun 2019-2025. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada anggota BPD yang baru diresmikan. Pi-
haknya berpesan agar angota BPD yang baru dalam m elaksa naka n t uga sny a harus bekerja dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati. Dengan tiga landasan ini akan muncul keinginan untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas. Bupati juga menekankan dalam menjalankan tugasnya, BPD harus dapat menyamakan pola pikir dengan perbekel maupun perangkat desa sehingga pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan baik. “Bicara tentang desa, dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bisa mengatur dan menyusun hak-haknya sesuai dengan tatanan, begitu pula asal-usul adat setempat. Ini sudah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk itulah kami minta antara BPD dengan perbekel jangan sampai memiliki interpretasi yang berbeda. Kalau sampai interpretasinya berbeda, kita akan lambat jalannya. Itulah maka kita harus lakukan penyamaan pola pikir, sehingga tujuan tupoksi kita akan berjalan dengan baik,’’ tegas Bupati. Ditekankan juga BPD harus memahami Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terutama pada pasal 31 yang memuat fungsi dan tugas BPD yai-
RESMIKAN - Bupati Giri Prasta saat mengambil sumpah janji dan meresmikan PAW anggota BPD Desa Mambal dan Sibangkaja serta Desa Pecatu di Puspem Badung, Senin (27/7) kemarin. tu merumuskan kegiatan, membuat APBDes dan memberikan kontrol pelaksanaan pembangunan di Desa. Begitu pula pasal 32 berisi bahwa BPD dapat melakukan PAW Perbekel ketika ada persoalan di Desa. ‘’Sebagai anggota BPD artinya sudah betul-betul dipercaya oleh warga banjarnya masingmasing dan sekarang menjadi kepercayaan desa. Kepercayaan ini harus diemban dengan baik sesuai sumpah janji jabatan. Mohon regulasi ini dijadikan pedoman untuk melakukan gerakan-gerakan di desa,’’ tambahnya. Bupati juga menilai secara jujur bahwa saat ini pembangunaan infrastruktur di Badung sudah mencapai 95 persen dan sudah saatnya sekarang masyarakat
diajak untuk memikirkan tentang ekonomi. Dicontohkan, ke depan akan dibuatkan pelatihan-pelatihan di desa, salah satunya kepada UMKM, sekaligus Pemkab memberikan penguatan modal. Selain itu akan ada pengembangan rumah masyarakat sebagai tempat menginap setara hotel bintang 4 atau 5 bagi wistawan, karena di Badung tidak ada lagi pengembangan hotel-hotel besar. ‘’Rumah penduduk kami fasilitasi untuk dijadikan fasilitas hotel. Tamu yang menginap akan membayar kepada masyarakat dan pajaknya ke Pemkab. Itu konsep yang kami lakukan, menjadikan masyarakat Badung sebagai tuan di rumahnya sendiri,’’ pungkas Bupati. (ad300)
Transparansi kepada Publik
Topik : kabinet indonesia maju dukung “Bali Bangkit”
FIGUR
SMPN 9 Denpasar Beri Contoh Hemat pada PBM Daring SEMUA sekolah memiliki masalah berbeda dalam menggelar pembelajaran (PBM) daring selama pandemi Covid-19. Plt. Kepala SMPN 9 Denpasar, Dra. Ni Wayan Raiyani, M.Pd., memiliki jurus bagus agar PBM ini berjalan afektif, namun hemat baik bagi guru dan siswa. Baru tujuh bulan memimpin SMPN 9 alias Spensya, Raiyani banyak membawa kemajuan bagi sekolah kebanggaan masyarakat Sanur ini. Ia juga dikenal kreatif dan menerapkan manajemen modern. Uniknya, sekali melangkah, dua-tiga sasaran mampu dicapainya. Buktinya Ni Wayan Raiyani mampu menjalankan PPDB secara kondusif, MPLS daring secara lancar dan kini memperkuat kompetensi guru dalam pembelajaran TIK. Inilah yang menjadi fokus perhatiannya di SMPN 9 Denpas- ar. Dia memaklumi sejumlah guru senior tak canggih dalam penguasan TIK dalam PBM daring. Dia memiliki berbagai cara menghemat PBM daring. Para guru dilibatkan dalam review K-13 sekaligus secara bersamaan diberi pelatihan dan pendampingan oleh guru muda yang menguasai TI. Mereka diberi pendampingan secara berkelanjutan lewat MGMP hingga memasuki minggu pertama tahun ajaran baru, guru menerapkan secara mandiri. ‘’Jadi hasilnya luar biasa, semua gurunya siap mengajar di sekolah maupun di rumah. Kedua, signal wifi sekolah ditingkatkan kapasitasnya sehingga semua bisa mengajar secara nyaman,’’ tegas istri tercinta I Ketut Buiarta, S.P., M.Pd. ini, Senin (27/7) kemarin. Di sisi lain, dia memberi kesempatan guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam memanajemen pembelajaran dari perencanaan hingga menilai hasil belajar peserta didik. Siswanya juga mendapat hemat PBM daring dimana dia meminta guru jangan saklek dengan metode Zoom saja melainkan bisa digabung dengan teknik rekaman dan komunikasi lewat WA. Dia berprinsip penguasaan teknologi dalam pembelajaran untuk mempermudah siswa dan guru bukan justru membebani mereka. Ibu tersayang dari Putu Yulyana Grisnawati Artha dan Kadek Yudha Pramartha Putra ini menegaskan, setelah melakukan evaluasi PBM daring dalam sepekan, dia tak menemukan kendala siswa dalam penyediaan fasilitas dan pulsa daring. Hanya ia minta maaf belum bisa memberikan uang pengganti pulsa kepada siswa dan guru karena belum ada aturannya. Kasek ibu dua anak ini berani membatasi menerima 10 rombel siswa baru karena ingin mempertahankan mutu. Dia juga sukses menyulap wajah sekolah menjadi cantik dan asri serta meraih akreditasi A. Dia tak lupa memoles profesionaisme gurunya sebab guru berkualitas akan melahirkan siswa berprestasi. Buktinya siswanya banyak mengukir prestasi di Porjar, Wali Kota Cup, juara I lomba desain blog, memborong juara short video se-Bali, juara mading, juara I art painting, juara silat nasional hingga juara I melukis tingkat internasional. Ini yang membuat Raiyani ternyum manis bahwa siswa dan guru bekerja keras dan bekerja cerdas melahirkan prestasi. (ad298)
Pemprov Bali Sajikan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019
Denpasar (Bali Post) -
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Demikian diungkap Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, Senin (27/7) kemarin. Menurut Sugiada, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Dengan kata lain, menurut pejabat asal Tabanan ini, seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Sebagai bentuk tanggung jawab guna melaksanakan
bunyi PP tersebut, imbuh Sugiada, di samping juga bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Bali dengan ini menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited). Disebutkannya, LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dijelaskannya, LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) merupakan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali. Setelah melewati berbagai tahapan mekanisme pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Bali, LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019
I Wayan Sugiada (Audited) kembali berhasil meraih predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, setelah tahun-tahun sebelumnya juga berhasil meraih predikat serupa secara berturut-turut. “Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali telah meraih predikat WTP sebanyak tujuh
kali berturut-turut. Ini sebuah prestasi yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya,” ujar pria yang pernah ditugaskan menjadi Pejabat Bupati Tabanan dan Klungkung ini. Menurut Sugiada, penyelenggaraan pemeriksaan oleh BPK ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Adapun LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) disajikan secara faktual dan detail per jenis laporan. (kk) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.
Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
Bali Berstatus Siaga Kekeringan
Denpasar (Bali Post) Sebanyak 69 persen dari 342 daerah ZOM di Indonesia (dasarian kedua Juli ini) telah memasuki musim kemarau. Hal ini seiring dominannya sirkulasi angin Monsun Australia bersifat kering yang bertiup dari arah timur–tenggara. Dampak dari itu, salah satu daerah yang berstatus siaga yakni Bali. Daerah-daerah yang telah memasuki musim kemarau adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Barat, pesisir utara Banten, DKI, Sumatera Selatan bagian timur, Jambi bagian timur, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Utara, pesisir timur Aceh, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Timur bagian timur, Kalimantan Selatan bagian utara, Sulawesi
Barat bagian selatan, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara bagian utara, Maluku bagian barat, Papua Barat bagian timur, dan Papua bagian utara dan selatan. Dari wilayah-wilayah yang telah memasuki musim kemarau tersebut, 31% ZOM telah mengalami kondisi kering secara meteorologis. Bahkan, wilayah yang sudah mengalami deret hari kering lebih dari 30 hari (sebulan) di antaranya Bali (Bangli, Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Denpasar), DIY (Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kulonprogo, dan Sleman), Jawa Tengah (Karanganyar, Kebumen, Klaten, Purworejo, Sukoharjo, dan Wonogiri), Jawa Timur (Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pame-
Denpasar (Bali Post) – Tanda-tanda menurunnya jumlah kasus Covid-19 harian di Bali belum terlihat. Tambahan kasus masih terus terjadi, bahkan di angka puluhan orang. Pada Senin (27/7) kemarin, jumlah kasus baru mengalami peningkatan jika dibandingkan sehari sebelumnya. Dilaporkan kasus positif baru ini mencapai 62 orang. Sementara sehari sebelumnya tercatat tambahan kasus sebanyak 43 orang. Untuk kumulatifnya, per kemarin terdapat 3.219 kasus positif. Kabar baiknya, kasus sembuh juga terus bertambah. Total terdapat 2.570 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, tercatat ada tambahan kasus sembuh sebanyak 81 orang. Dengan makin tingginya jumlah pasien sem-
buh, persentase kesembuhan di Bali kini mencapai 79,84 persen dari kumulatif kasus. Sementara itu, tidak ada dilaporkan kasus pasien meninggal. Jumlah kasus kematian tetap 48 orang. Rinciannya 46 WNI dan 2 WNA. Kasus aktif kini berjumlah 601 orang. Mereka berada di 17 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering. Untuk kasus harian positif baru di Indonesia, terjadi penambahan sebanyak 1.525, sehingga totalnya menjadi 100.303 orang. Sedangkan pasien sembuh bertambah 1.518 dan kini kumulatifnya menjadi 58.173 orang. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia juga bertambah sebanyak 57 orang. Total korban meninggal akibat Covid-19 menjadi 4.838 orang. (kmb18)
Kesembuhan Covid-19 di Bali Capai 79,84 Persen
kasan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, dan Situbondo) dan sejumlah daerah lainnya. Sementara itu, daerah-daerah yang telah mengalami deret hari kering lebih dari dari 60 hari (dua bulan) yaitu Nusa Tenggara Timur (Belu, Kota Kupang, dan Timor Tengah Selatan) dan Nusa Tenggara Barat (Dompu). Berdasarkan perkembangan kondisi kering tersebut, ditambah dengan prediksi peluang curah hujan rendah untuk dua dasarian ke depan, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis. ‘’Selain itu, 58 kabupaten/kota itu juga berstatus siaga (kode oranye) yang tersebar di Provinsi NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Sulawesi Selatan,’’ ungkap Kedeputian Bidang Klimatologi BMKG Herizal, M.Si., dalam siaran persnya, Minggu (26/7). (win)
100.303 58.173 4.838 3.219 2.570 48
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Selasa Kliwon, 28 Juli 2020
U.0000293
Selasa Kliwon, 28 Juli 2020
Seorang Guru Positif Covid-19 Tabanan (Bali Post) Kabupaten Tabanan kembali mencatat penambahan dua pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dari kasus transmisi lokal, Senin (27/7) kemarin. Pasien pertama seorang PNS yang bertugas sebagai guru di wilayah Kecamatan Selemadeg dan yang kedua tenaga administrasi yang bertugas di RSUP Sanglah, Denpasar. Kedua pasien masing-masing menjalani perawatan di RSUP Sanglah dan BRSU Tabanan. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) Covid-19 Tabanan Putu Dian Setiawan mengatakan, dengan penambahan dua pasien terkonfirmasi positif tersebut, total akumulasi kasus positif menjadi 115 orang, sembuh 102
orang, meninggal 2 orang dan masih menjalani perawatan 11 orang. ‘’Semoga angka kasus tidak lagi bertambah seiring terus digaungkan pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di era tatanan kehidupan era baru menuju Tabanan Aman dan Produktif,’’ ucapnya. Dijelaskannya, pasien PNS adalah laki-laki berusia 58 tahun asal Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, yang mengalami gejala panas dan sesak. Ketika hendak dirawat di BRSU Tabanan, sesuai SOP yang bersangkutan diskrining berupa tes swab yang hasilnya menunjukkan positif. Pasien kemudian menjalani perawatan lebih lanjut di ruang isolasi BRSU Tabanan. Satgas terkait sudah melakukan tracing terhadap pasien tersebut. Pasien
tenaga administrasi di RSUP Sanglah juga laki-laki berusia 26 tahun asal Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri. ‘’Berita baiknya, hari ini satu orang pasien dinyatakan sembuh. Pasien tersebut berasal dari Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, yang selama ini diisolasi di Hotel GM,’’ terang mantan Kabag Humas Pemkab Tabanan itu. Menurutnya, GTTP tidak hanya fokus pada penanganan Covid. Kasus DBD juga menjadi perhatian jajaran Dinas Kesehatan Tabanan. Senin kemarin dilakukan fogging di Desa Tua, Kecamatan Marga, dan pemberian edukasi kepada masyarakat agar tetap melakukan PSN 3M Plus untuk memutus mata rantai siklus hidup nyamuk. (kmb28)
Jembrana Dukung Pembangunan Jalan Tol
Negara (Bali Post) –
Rencana pemerintah pusat membuat akses jalan cepat (tol) Denpasar-Gilimanuk, disambut baik Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hal itu dinilai bisa mempercepat akses dan berdampak pada perekonomian masyarakat Jembrana. Namun, diharapkan Jembrana tidak hanya menjadi daerah lintasan, melainkan berkembang menjadi daerah pendukung pariwisata kabupaten/kota lainnya di Bali.
Ni Made Sri Sutharmi
I Putu Artha
Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan sangat mendukung rencana pembangunan jalan tol yang melintasi Jembrana. Di sisi lain, pihaknya akan mengusulkan agar Jembrana juga mendapatkan akses poin atau titik singgah, sehingga arus kendaraan tidak sekadar melintas. ‘’Kami sudah membangun sejumlah rest area. Di sepanjang Gilimanuk hingga
Pekutatan paling tidak ada tiga titik persinggahan atau pintu masuk, yaitu di timur (Mendoyo-Pekutatan), tengah (Negara) di barat (Melaya),’’ ujarnya, Senin (27/7) kemarin. Ditemui terpisah, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi juga menyambut baik rencana yang ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat berkunjung ke Jembrana,
Minggu (26/7). Pihaknya mengharapkan akses jalan cepat ini bisa menunjang kesejahteraan masyarakat Jembrana. Wilayah Jembrana tidak hanya menjadi jalur lintasan dan menjadi kota ‘’mati’’. Jadi, perlu ada akses-akses pintu masuk atau rest area yang menyokong jalan cepat itu. ‘’Menurut kami, akan lebih baik akses jalan cepat itu di sisi utara dan lebih banyak untuk kendaraan barang. Selama ini yang membuat jalur Denpasar-Gilimanuk lambat karena padatnya kendaraan barang,’’ terang Ketua DPRD perempuan pertama di Bali ini. Ia meyakini jalan cepat atau jalan tol akan menyokong perekonomian masyarakat Jembrana dan mempercepat akses transportasi serta waktu tempuh ke Denpasar. Apalagi Jembrana dalam tata ruang Provinsi Bali menjadi wilayah industri pendukung daerah lain di Bali. (kmb26)
Tabanan (Bali Post) Nasib naas menimpa I Made Artana. Pria berusia 47 tahun asal Banjar Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti ini tewas usai tertimbun material tanah galian, Senin (27/7) kemarin. Diduga Artana kehabisan napas lantaran lama tertimbun. Informasi yang dihimpun, sekitar pukul 10.00 Wita ada pengerjaan pemerataan tanah menggunakan alat berat jenis bego di areal tanah milik I Ketut Sindem di Banjar Umapoh, Desa Bangli. Pemilik rumah berencana membuat senderan dan tembok pekarangan.
Saat dilakukan pengerukan tiba-tiba terjadi longsor. Apesnya saat kejadian korban berada di samping senderan yang longsor. Korban tidak dapat menghindar dan tertimbun material berupa tanah dan batu. Sejumlah pekerja dan warga berupaya melakukan pertolongan mengandalkan alat manual sembari menunggu datangnya bantuan lainnya. Karena tebalnya material longsor, korban sulit ditemukan. Akhirnya diputuskan pencarian menggunakan bego yang ada. Korban berhasil ditemukan, namun nyawanya tidak terto-
long. Artana mengalami luka pada bagian dagu sepanjang 12 sentimeter dan dievakuasi ke Puskesmas Baturiti. Tidak ada luka di bagian kepalanya. Diduga korban tewas akibat kehabisan napas karena lama tertimbun material. Kapolsek Baturiti AKP Fahmi Hamdani saat dimintai konfirmasinya mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. ‘’Masih kami periksa, mohon bersabar ya. Memang benar korban meninggal akibat tertimbun tanah saat pembangunan rumah,’’ terangnya singkat. (kmb28)
Ekonomi Senator Minta Subak Bungkulan Manfaatkan KUR di Bank BUMN untuk Beli Pupuk
Wedakarna Dukung Penuh Program Jokowi Bangun Bendungan Tamblang Buleleng
PEMENANG Pemilu DPDRI di Buleleng yakni Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III hadir dalam kunjungan kerja di Buleleng dengan menyambangi sejumlah desa. Salah satunya pertemuan Senator Arya Wedakarna (AWK) dengan warga subak di Desa Bungkulan. Dalam rapat yang membahas tentang pupuk bersubsidi itu, AWK sempat menyinggung soal pembangunan Waduk Tamblang yang merupakan salah satu program strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran Wedakarna kembali untuk mendukung penuh Bendungan Tamblang yang memiliki lima desa penyangga yakni Desa Sawan, Desa Bebetin, Desa Sawan, Desa Bila dan Desa Bontihing. Sebagaimana diberitakan, Bendungan Tamblang yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWS BP), dianggarkan dengan dana APBN sebesar Rp 793,7 miliar dan ditarget rampung tahun 2022. Terhadap hal ini, Senator AWK minta agar seluruh masyarakat Buleleng mendukung proyek pemerintahan Jokowi ini. ‘’Jangan pernah kita bicara
tentang Marhaenisme tanpa berbicara tentang pertanian. Bicara pertanian di Bali tentu kita berbicara tentang subak, salah satu warisan budaya leluhur Bali. Apalagi subak sudah diakui UNESCO pada 2012. Kebutuhan air Bali Utara bagian timur akan sedikit tertangani dengan adanya Bendungan Tamblang. Astungkara, jika lancar semua akan tuntas tahun 2022. Tugas saya di DPD-RI untuk mengawal anggaran aman, kebijakan fokus dan harus menjadi prioritas. Apalagi Jokowi menang mutlak di Bali saat pemilu lalu. Kini saatnya pusat memberi perhatian pada Bali,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Ia berjanji mengawasi APBN sesuai fungsi anggota DPD-RI sebagai pengawas APBN. ‘’Yang kita kawal adalah bagaimana proses ganti untung lahan warga ini bisa beres, termasuk urusan dengan BPN Bali. Total 73,6 hektar yang akan dipakai. Salah satu rekomendasi saya agar pembangunan bendungan ini akan diikuti oleh reboisasi dan penanaman pohon hutan di sekitar bendungan sekalian menciptakan objek wisata baru. Semua demi Bali Berdaulat,’’
jadi semakin aman, terhindar dari upaya oknumoknum yang berusaha membajak akun Mitra Driver Gojek. Di sisi lain, kepercayaan pelanggan juga pasti meningkat. ‘’Mereka jadi enggak perlu ragu driver yang datang berbeda dengan yang di aplikasi. Kepercayaan pelanggan akan menguntungkan bagi kami, Mitra Driver di lapangan,’’ ujarnya. Fitur Verifikasi Muka merupakan bagian dari Gojek SHIELD yaitu rangkaian teknologi keamanan canggih dan komprehensif dalam aplikasi Gojek yang dibangun oleh tim kelas dunia untuk melindungi pelanggan dan mitra. Sebelumnya, Gojek SHIELD telah meluncurkan berbagai inovasi keamanan, di antaranya penyamaran nomor telepon untuk melindungi data pribadi pelanggan dan mitra, intervensi chat yang memberi peringatan kepada pelanggan jika ada aktivitas yang terdeteksi mencurigakan, serta teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi berbagai jenis penggunaan aplikasi secara ilegal. Inovasi Verifikasi Muka juga merupakan kelanjutan dari perangkat keamanan lainnya yang sudah tersedia di aplikasi Gojek seperti Tombol Darurat, dan Fitur Bagikan Perjalanan. Gojek turut mendorong keterlibatan pengguna dalam upaya meningkatkan kualitas layanan. Selain dengan memberikan penilaian atau rating yang akurat di akhir transaksi, secara bertahap
Bali Post/kmb26
Longsor, Satu Pekerja Tewas
BAHAS PUPUK BERSUBSIDI – Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Perbekel Bungkulan, Dinas Pertanian Buleleng dan anggota Subak Bungkulan saat membahas pupuk bersubsidi. ujar Gusti Wedakarna yang ibundanya berasal dari Jero Pasek Bendesa Desa Tamblang. Saat tatap muka dengan Subak Bungkulan, AWK yang didampingi Perbekel Bungkulan dan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng juga minta pemerintah mengamankan pupuk bersubsidi untuk petani di Buleleng termasuk kerja sama KUR untuk pertanian. ‘’Pemerintah kini memfasili-
Gojek Semakin Aman dengan Fitur Verifikasi Muka Mitra Driver
GOJEK, super-app terdepan di Asia Tenggara, meningkatkan keamanan pelanggan dan mitra melalui inovasi baru Verifikasi Muka Mitra Driver yang berfungsi melakukan verifikasi identitas mitra sebelum menerima pesanan pelanggan. Fitur Verifikasi Muka atau facial recognition ini adalah teknologi pengenalan wajah lewat selfie, baik saat pertama kali login di aplikasi ataupun secara acak saat Mitra Driver sedang mengaktifkan aplikasi. Fitur ini merupakan bagian dari komitmen Gojek untuk terus menjaga keamanan seluruh ekosistemnya melalui berbagai inovasi. Serta menjawab kebutuhan mitra dan pelanggan akan layanan yang semakin aman dan nyaman. Fitur Verifikasi Muka ini memperkuat inisiatif #AmanBersamaGojek yang telah diluncurkan di awal tahun ini. Hans Patuwo, Chief of Operations Officer Gojek, mengatakan keberadaan teknologi Verifikasi Muka pada aplikasi driver sangat krusial bagi keamanan ekosistem Gojek secara keseluruhan. ‘’Mitra Driver merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam seluruh aktivitas maupun transaksi dalam ekosistem Gojek. Fitur Verifikasi Muka dapat menjamin kesesuaian data dan informasi sekaligus melindungi keamanan akun Mitra Driver dari potensi tindak kejahatan atau penyalahgunaan akun. Bagi pelanggan, penerapan fitur ini di aplikasi Driver memastikan pengalaman yang aman dan nyaman saat menggunakan layanan Gojek,’’ katanya. Dalam menghadirkan fitur Verifikasi Muka, Gojek mempertimbangkan kemudahan serta kenyamanan mitranya. Untuk itu, Gojek menerapkan Verifikasi Muka, teknologi canggih dengan tingkat akurasi tertinggi. Hal ini membuat proses verifikasi berlangsung dalam waktu yang singkat, sehingga tidak mengganggu Mitra Driver saat harus melakukan verifikasi sebelum maupun setelah menjalankan transaksi. Irwanto Mitra Driver Gojek mengatakan, fitur ini sangat dinantikan. Akun
Bali Post/kmb26
pelanggan juga akan dapat memberikan masukan di tengah-tengah perjalanan terkait beberapa hal yang menjadi standar layanan Gojek. Antara lain kelengkapan dan kesesuaian atribut, kelayakan kendaraan, perilaku berkendara, ataupun sikap dan tata krama mitra dalam melayani penumpang. Selain melalui teknologi, Gojek juga mengedepankan langkah edukasi dalam memastikan keamanan pelanggan dan Mitra Driver. Bekerja sama dengan berbagai pihak di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Universitas Gadjah Mada, Gojek mengambil langkah terdepan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat terkait keamanan. ‘’Pemahaman ataupun literasi masyarakat, penting untuk melengkapi inovasi teknologi yang telah kami terapkan. Kombinasi dua hal tersebut, menjadi kunci utama untuk memastikan setiap pengguna baik Mitra Driver maupun pelanggan bisa terus #AmanBersamaGojek,’’ tutup Hans. (kmb)
tasi KUR untuk pupuk dan pertanian. Pupuk bisa dibayar setelah panen dengan bunga kecil. Jadi, saya minta ke depan Buleleng jadi pionir agar ada kerja sama sindikasi bank penyalur KUR bekerja sama dengan subak. Bungkulan akan kami jadikan pilot project. Sekarang rapikan dulu data subak, nanti DPD-RI beri rekomendasi resmi,’’ jelas Gusti Wedakarna yang juga Wakil Ketua Kelompok MPR DPD-RI. (ad297)
Pendidikan
’’Workshop Review’’ K-13 SMP Dharma Wiweka Penguatan Kompetensi Guru di Tengah Covid-19
MENERAPKAN protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat, SMP Dharma Wiweka melaksanakan Workshop Review Kurikulum 2013 (K-13) mengusung tema ‘’Implementasi K-13 Berbasis IT untuk meningkatkan dan Penguatan Kompetensi Guru di Tengah Pandemi Covid-19’’. Workshop berlangsung 27-29 Juli 2020 dan dibuka Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kota Denpasar Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag. Kegiatan ini diikuti stakeholder SMP Dharma Wiweka dan mengundang narasumber yaitu I Wayan Kamasan, S.Pd., M.Pd. dan Dra. Ni Nyoman Kartiniasih, M.Pd. Kabid Gede Wiratama menyampaikan apresiasi karena masih banyak siswa baru yang memilih SMP Dharma Wiweka. ‘’Dibandingkan sekolah swasta lain, jumlah PPDB SMP Dharma Wiweka terbanyak. Saya berharap dibentuk Tim Covid-19 sekolah. Tujuannya, kalau nanti zona hijau dan sekolah buka, tim ini yang bantu kepala sekolah,’’ ujarnya. Kepala SMP Dharma Wiweka Drs. I Nyoman Mariana, M.Si. menjelaskan pihaknya telah siap menyambut PPDB dengan gedung baru sebagai wujud komitmennya memberikan fasilitas lebih baik. Namun, Bali dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada ditutupnya aktivitas pembelajaran di sekolah. ‘’Tapi upaya meningkatkan kualitas atau mutu sekolah dan anak didik terus kami lakukan di tengah Covid-19,’’ katanya. Menurutnya, workshop merupakan agenda rutin tahunan dan ajang evaluasi total terhadap seluruh stakeholder sekolah dalam ranga menguatkan tingkat kecerdasan dan SDM. Tujuannya agar kualitas atau mutu sekolah tetap bisa dijaga dan tingkatkan. Oleh karena pelaksanaan workshop kali
ini bersamaan dengan kondisi alam yaitu pandemi Covid-19, maka pihaknya mengedepankan kesehatan. Prokes Covid-19 benar-benar diposisikan terdepan sehingga apa yang dilaksanakan berhasil sesuai harapan dan tetap sehat. ‘’Peserta workshop saat datang dicek suhu tubuhnya, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ini yang kami lakukan. Harapan kita bersama, semua tetap sehat dan seluruh stakeholder memiliki kecerdasan sesuai tupoksinya untuk meningkatkan mutu sekolah dan bisa diwujudkan,’’ jelas Mariana. Di tengah pandemi virus Corona, proses pembelajaran di SMP Dharma Wiweka dikembangkan secara daring atau online dan luring. Maksudnya, setiap bulan siswa datang ke sekolah secara berkelompok sesuai standar prokes. Luring dilakukan karena pihaknya ingin mengecek kecerdasan
SAMBUTAN - Kepala SMP Dharma Wiweka Drs. I Nyoman Mariana memberi sambutan saat Workshop Review K-13. siswa secara riil. ‘’Kami ingin sama agar anak-anak diterima buktikan antara anak, orang- di swasta tidak lari (pindah) tua dan guru, apakah yang ke negeri. Harapan kami sediprogramkan terserap atau bagai kepala sekolah swasta tidak. Ini yang kami lakukan. agar pemerintah benar-benar Proses pembentukan karakter komitmen dengan aturan juga dilaksanakan tiap bulan, tersebut. SMP Dharma Wisehingga antara online dan weka tetap bergerak untuk kenyataan cocok,’’ ucapnya. kemajuan dan kesehatan terIa tetap bersyukur karena jaga. Kurikulum merupakan PPDB sebanyak 349 orang. roh sekolah, kunci dari janKondisi ini karena faktor alam tungnya pembelajaran. Ini dan politik PPDB. ‘’Ini perlu yang terus kita denyutkan,’’ kita sikapi ke depan bersama- tutup Mariana. (ad296)
Selasa Kliwon, 28 Juli 2020
18 Agustus, Puri Ageng Blahbatuh Gelar ’’Maligia’’ Tim Gabungan Cek Protokol Kesehatan
CEK LOKASI - Tim gabungan melakukan pengecekan ke lokasi upacara maligia di areal Puri Ageng Blahbatuh, Senin (27/7) kemarin. Gianyar (Bali Post) Setelah tertunda selama hampir lima bulan akibat pandemi Covid-19, prosesi upacara maligia yang juga diikuti 134 sawa akan dilangsungkan Puri Ageng Blahbatuh, 18 Agustus 2020. Berbagai persiapan pun sudah dimulai yang secara resmi dudonan-nya diawali 2 Agustus. Terkait rencana itu, tim gabungan melakukan pengecekan ke lokasi upacara di areal Puri Ageng Blahbatuh, Senin (27/7) kemarin. Proses pengecekan itu dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya bersama Kabag Ops Polres Gianyar Kompol Wayan Latra, Plt. Kepala BPBD Gianyar Ngakan Dhar-
ma Jati, didampingi Camat Blahbatuh I.B. Dharma Yuda dan tim Dinas Kesehatan. Tim ini diterima perwakilan keluarga Puri Ageng Blahbatuh, Anak Agung Alit Kakarsana. Agung Kakarsana mengatakan, persiapan protokol kesehatan telah dipersiapkan terkait maligia itu. Di antaranya tempat cuci tangan 10 buah yang ditempatkan berjejer di kiri-kanan pintu masuk. Pintu keluar-masuk diatur satu jalur, pintu masuk di selatan dan pintu keluar di utara. ‘’Dengan pintu satu jalur, diharapkan masyarakat yang menghadiri upacara tidak berseliweran,’’ katanya. Selain tempat cuci tangan, disediakan juga desinfektan
herbal yang juga dimaksudkan sebagai aroma terapi. Juga ada petugas pemeriksa suhu badan dengan menggunakan thermogun. Parkir disiapkan di sebelah utara dan timur puri. ‘’Orang yang akan keluar-masuk saat puncak acara maligia sekitar 402 orang. Itu yang kami batasi agar ada ruang untuk menjaga jarak,’’ terang Anak Agung Alit Kakarsana. Sekda Wisnu Wijaya meminta Panglingsir Puri Ageng Blahbatuh dan pihak panitia agar menerapkan protokol kesehatan ketat. Pihaknya meminta agar diperhitungkan pergerakan orang-orang yang hadir. Pastinya, agar tidak berdesakan. Terkait penggunaan thermogun untuk memeriksa suhu badan, Sekda Wisnu Wijaya meminta pihak panitia menggunakan alat pendeteksi suhu badan otomatis yang dipasang di pintu masuk. ‘’Untuk menghindari terjadinya penumpukan antrean yang kemudian menyebabkan orang berdesakan,’’ katanya. Upacara maligia oleh Puri Ageng Blahbatuh sedianya dilaksanakan April lalu. Persiapan telah dilakukan sejak Februari dan akhir Maret telah rampung. Panitia Karya Gusti Ngurah Udayadnya mengatakan, jika ditunda lebih lama lagi maka bangunan petak-petak yang terbuat dari bambu dan atap alang-alang tersebut tidak bisa digunakan lagi. (kmb35)
Pandemi Sudah Lima Bulan
Insentif Tenaga Medis Covid-19 Baru Cair Sekali
Semarapura (Bali Post) -
Pemerintah pusat akhirnya merealisasikan insentif untuk tenaga medis yang khusus menangani Covid-19 di RSUD Klungkung. Insentif ini baru keluar setelah hampir lima bulan mereka menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga medis selama pandemi Covid-19. Tetapi, realisasinya baru sekali, yakni insentif untuk bulan April. Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma, Senin (27/7) kemarin mengatakan, insentif bagi tim medis Covid-19 di RSUD Klungkung telah masuk ke kas daerah. Dia membenarkan yang masuk hanya bulan April, sedangkan sisanya belum ada kejelasan. Sesuai SK Kemenkes, insentif untuk dokter spesialis mencapai Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta, perawat Rp 7,5 juta, dan petugas lainnya Rp 5 juta. ‘’Jika tenaga medis itu bekerja penuh menangani pasien Covid-19, maka mereka akan mendapatkan insentif maksimal seperti angka di atas itu,’’ katanya. Kesuma menambahkan, pemberian insentif secara penuh, tergantung jumlah hari jaga petugas itu sendiri. Kalau mereka bekerja full sebulan jaga, tentu karena pasien juga ada selama sebulan, maka
mereka diusulkan menerima insentif maksimal. Artinya, diberikan insentif sesuai nominal yang tertuang di dalam SK Menteri Kesehatan itu. Terkait sisanya, Kesuma mengatakan insentif lainnya, khusus bulan Mei dan Juni, sudah diusulkan kembali kepada pemerintah pusat. Namun belum ada informasi kapan ditransfer ke kas daerah, seperti diinsentif bulan April itu. Dia yakin nanti insentif itu akan ditransfer sesuai jumlah yang diajukan. Jumlahnya berbeda-beda, sesuai tugas dan jam jaganya saat menangani pasien Covid-19. Insentif yang telah masuk ke kas daerah itu hanya bulan April sebesar Rp 297 juta. Ini akan dibagikan ke-39 petugas medis yang merawat pasien Covid-19. Sekarang tinggal menunggu proses transfer ke kas RS, di mana sedang tahap pembuatan SPJ.
TENAGA MEDIS - Saat tenaga medis khusus Covid-19 bertugas di RSUD Klungkung. Kesuma menegaskan, proses penyaluran insentif kepada tenaga medis itu akan dilakukan sesuai nota tugas dan daftar nama-nama petugas medis yang diusulkan menerima insentif. Dana insentif itu akan ditransfer ke rekening masing-masing petugas medis tim Covid-19. Mestinya insentif itu diterima setiap bulan sejak Maret lalu. Total, untuk bulan Maret ada 29 tenaga kesehatan diajukan penerima insentif. Nilainya mencapai Rp 59.189.163. Kemudian April ada penambahan menjadi sebanyak 49 orang, karena kasusnya meningkat, dengan nilai insentif Rp 297.582.500.
Bulan Mei diajukan insentif sebanyak Rp 277.741.935. Mereka yang termasuk tenaga kesehatan itu akan menerima insentif itu adalah dokter umum, perawat, bidan, dokter spesialis, radiografer, petugas lab, petugas gizi. Kesuma berharap sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI, proses pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang khusus menangani Covid-19 itu bisa dipercepat. Sehingga tenaga kesehatan yang sedang fokus menangani Covid-19, bisa segera mendapatkan haknya. Penting, insentif itu untuk memenuhi kebutuham hidup keluarganya. (kmb31)
Tempat Relokasi Pasar Umum Sukawati Digarap Bupati Minta RSUD Gema Santi Tingkatkan Kualitas
Semarapura (Bali Post) Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat lingkup Pemkab Klungkung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Senin (27/7) kemarin. Pelantikan disaksikan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Anom, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra dan undangan terkait lainnya. Pada kesempatan itu, Bupati Suwirta menegaskan agar mereka mampu menunjang peningkatan kualitas pelayanan RSUD Gema Santi Nusa Penida. Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri empat orang. Antara lain pejabat administrator dan pejabat pengawas golongan IV/a hingga III/d, III/c yang bertugas di UPTD RSUD Gema Santi Nusa Penida. Bupati Suwirta menyampaikan selamat kepada pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru dilantik sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, untuk mengayomi
masyarakat khususnya di pelayanan dasar di bidang kesehatan. Bupati Suwirta berharap pejabat yang bertugas ini bisa menjalankan konsep marketing untuk mempromosikan keunggulan dan kelebihan RSUD Gema Santi. Menurut Suwirta, rumah sakit tidak akan bisa terkenal dan bagus, kalau konsep-konsep marketing itu tidak dijalankan dengan baik. Sehingga Bupati asal Nusa Ceningan ini mewanti-wanti agar jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Selain itu, Bupati meminta untuk selalu menjaga dan merawat rumah sakit maupun SDM yang ada, sehingga ke depan bisa menjadi kebanggaan masyarakat. ‘’Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa harus menjadi yang terbaik. Biarkan masyarakat yang menilai,’’ imbuhnya. Dalam acara itu, Bupati Suwirta juga melakukan penandatanganan prasasti perubahan nama dari UPTD Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida menjadi UPTD RSUD Gema Santi Nusa Penida. (kmb31)
LANTIK EMPAT PEJABAT - Bupati Suwirta saat melantik empat pejabat administrator dan pejabat pengawas di Ruang Praja Mandala Pemkab Klungkung, Senin kemarin.
Gianyar (Bali Post) Pemkab Gianyar memulai tahapan revitalisasi Pasar Umum Sukawati. Diawali pembangunan tempat relokasi untuk pedagang di pasar tersebut. Proses pembangunan pasar seni itu sedang digarap Pemkab Gianyar dengan mengambil lokasi di seputaran Jalan Pantai Purnama, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati. Di lokasi pasar relokasi itu sudah terlihat para buruh mengerjakan pembangunan, Minggu (26/7) lalu. Sejumlah alat berat tengah dioperasikan meratakan lahan bekas sawah tersebut. Para pekerja pun tengah menggerus lahan yang posisinya sedikit miring dan memanjang agar bisa rata dari barat ke timur. Namun belum ditemui papan informasi yang menjelaskan proyek tersebut. Kapala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Gianyar Luh Gede Eka Suary membenarkan pembangunan tempat relokasi pedagang Pasar Umum Sukawati itu sedang digarap. Jumlah pedagang yang direlokasi sebanyak 831 orang. Namun tidak dijelaskan secara rinci pedagang yang dimaksud. ‘’Jumlahnya 831 pedagang,’’ sebutnya. Kepala Pasar Umum Sukawati A.A. Raka mengakui sebelumnya cukup banyak pedagang pasar yang komplain terkait tempat relokasi itu. Dikatakan, yang menjadi persoalan pedagang itu adalah areal yang kini Pasar Umum Sukawati, setelah direvitalisasi akan dijadikan sebagai bagian dari Pasar Seni Sukawati. ‘’Sebelumnya ya… cukup banyak yang komplain,’’ katanya dihubungi, beberapa waktu lalu. Bila pedagang Pasar Umum tetap ingin berjualan di bangunan baru, ha-
rus berjualan produk kerajinan. Seperti pedagang di Pasar Seni Sukawati. ‘’Yang dikomplain itu setelah bangunan ini selesai agar berjualan seperti Pasar Seni Sukawati. Jadi, ada perubahan dagangan yang dikomplainkan. Sebab, di pasar ini (Pasar Umum Sukawati - red) akan dibangun jadi bagian Pasar Seni Sukawati, yakni blok C pasar seni,’’ ungkapnya. Namun setelah dilakukan sosialisasi dari instansi terkait beberapa waktu lalu, sudah tidak terdengar lagi ada komplain dari pedagang Pasar Umum Sukawati itu. Ia menilai semua pedagang sudah menerima keputusan tersebut. ‘’Sesuai sosialisasi yang dilaksanakan waktu ini, sementara semua sudah mau menerima. Pascasosialisasi memang belum ada komplain lagi,’’ katanya. (kmb35)
Bayi Sebelas Bulan Tewas Terlindas Mobil
Bangli (Bali Post) Seorang bayi berusia sebelas bulan tewas terlindas mobil. Peristiwa nahas tersebut terjadi di halaman garasi rumah milik majikan orangtua korban, di Desa Sekardadi, Kintamani, Senin (27/7) kemarin. Kasus tersebut kini telah ditangani Polsek Kintamani. Bayi bernasib malang itu bernama Ni Putu Juliantari. Anak dari pasangan suamiistri Gede Sabar (21) dan Ni Kadek Indrayani (20), warga Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem. Kronologi kejadian bermula saat Made Agus Dwipayana Putra, majikan orangtua korban, hendak membayar utang ke sebuah bank di Kayuambua. Saat itu pelaku masuk ke rumahnya melalui pintu gerbang depan rumahnya. Setelah membuka pintu gerbang, selanjutnya pelaku masuk ke garasi un-
tuk mengambil mobil yang akan dipakai ke bank. Sesaat setelah mengemudikan mobilnya dengan melaju mundur, pelaku merasa ada melindas sesuatu, sehingga pelaku keluar dari mobil untuk mengeceknya. Pelaku terkejut karena ternyata sesuatu yang dilindasnya itu adalah bocah perempuan. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Aparat Polsek Kintamani yang mendapat laporan peristiwa itu langsung bergerak ke TKP bersama tim identifikasi Reskrim Polres Bangli dan petugas medis Puskesmas Kintamani VI. Di sana petugas melakukan oleh TKP dan pemeriksaan medis. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan. ‘’Berdasarkan hasil interogasi para saksi, disimpulkan korban meninggal dunia akibat kelalaian sopir,’’ ungkap Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi. Di TKP polisi menemukan
Bali Post/ist
OLAH TKP - Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian bayi meninggal terlindas mobil. bekas lindasan mobil Grand Vitara warna silver bernopol DK 631 IN, berisi darah dan isi otak korban. Polisi kemudian mengamankan mobil serta darah dan isi otak korban. Selanjutnya jenazah korban itu dibawa ke RSU Bangli untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara pelaku diamankan di Polres Bangli.
Sulhadi mengungkapkan, sejak tujuh bulan terakhir, korban bersama kedua orangtuanya bekerja dan tinggal di rumah milik pelaku. Kedua orangtua korban kerja sebagai buruh packing telur, dan terkadang membantu pekerjaan rumah tangga. Saat peristiwa nahas itu terjadi, ibu korban sedang mengepel lantai. (kmb40)
Keberatan ’’Teba’’-nya Disertifikasi Desa Adat
Puluhan Krama Dihantui Sanksi Adat Sejumlah perwakilan warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng mendatangi Kantor Perbekel Desa Pejeng, Senin (27/7) kemarin. Kedatangan ini terkait polemik kasus tanah teba disertifikatkan atas nama Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Puluhan warga yang keberatan dengan hal itu, kini malah dihantui sanksi adat dari Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Bagaimanakah warga mengapresiasi ancaman sanksi adat itu? BERDASARKAN pantauan, 10 orang perwakilan krama itu mendatangi kantor Perbekel Pejeng, Senin pagi sekitar pukul 09.10 Wita. Kedatangan mereka meminta petunjuk sekaligus mediasi. Awalnya, krama dari Desa Adat Jero Kuta Pejeng dan Desa Adat Panglan datang bersamaan. Namun yang diterima pertama oleh Perbekel Tjok Gede Agung Kusuma Yuda khusus krama Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Mediasi berlangsung mulai pukul 10.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita. Dalam mediasi itu, Perbekel Tjok Gede Agung Kusuma Yuda men-
gakui proses penyertifikatan PKD di Desa Pejeng memang dikebut sesuai program nasional. Bahkan sertifikat sudah selesai empat bulan lalu sebelum Covid-19. ‘’Kemarin saya diundang rapat (dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar red). Pada intinya, sebanyak 570 sertifikat sudah jadi dan siap dibagikan,’’ katanya. Dikatakan, proses pembagian rencananya akan dilakukan Minggu ini. Namun pembagian dilakukan khusus untuk warga yang setuju dengan penyertifikatan menjadi atas nama desa adat ini. Untuk yang sudah mengajukan keberatan
maka sertifikatnya ditahan. ‘’Bagi yang keberatan, didiamkan. Kami sedang membuat laporan ke gubernur terkait kasus ini agar dapat pencerahan,’’ ujarnya. Dalam kesempatan itu, Perbekel Tjok Gede Agung Kusuma Yuda juga menginformasikan Desa Adat Jero Kuta Pejeng memberlakukan sanksi adat, khusus untuk warga yang keberatan terhadap program ini. ‘’Perbekel sejalan dengan awigawig. Empat hari lalu, diputuskan kena saksi adat. Tiang hanya memperkuat, karena perbekel tidak punya kuasa,’’ ujarnya. Menurutnya, keputusan sanksi diambil untuk mempercepat penyelesaian polemik ini. Terutama mempercepat pembagian sertifikat. ‘’Kami tidak mau lagi diajak bersilat lidah. Yang keras memberi tahu sanksi memang betul tiang, karena proses harus dilakukan, kalau tidak diam,’’ ujarnya. Sementara perwakilan krama, I Made Wisna, S.Pd.,
berharap tanah teba yang dikuasai selama lebih dari 20 tahun bisa dimohonkan hak milik. Bukan justru menjadi PKD atas nama desa adat. Terlebih dalam sertifikat yang telah terbit, berisi catatan bahwa hak milik itu tidak bisa dijadikan jaminan utang dan tidak boleh dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin pejabat berwenang, kecuali diperlukan pemerintah untuk kepentingan umum. ‘’Mengapa kami sampai melapor. Karena saya sendiri punya 20 are di luar PKD. Tidak ada penjelasan yang disampaikan atas perubahan status tanah itu. Tiba-tiba saja diumumkan di banjar bahwa sertifikat sudah selesai,’’ ungkapnya. Ia pun khawatir, setelah tanahnya dijadikan PKD. Kemudian dirinya tidak punya hak lagi. ‘’Kalau ada keperluan desa adat mau dijadikan supermarket, kan tidak tahu kita,’’ ujarnya. Terkait proses hukum di Polres Gianyar, dikatakan,
DISERTIFIKATKAN - Suasana perwakilan krama yang keberatan lahannya disertifikatkan atas nama desa adat di Kantor Desa Pejeng, Senin (27/7) kemarin. pihaknya hanya mengajukan laporan terkait perubahan status tanah, tanpa ada melaporkan subjek terlapor. ‘’Saya juga tidak melaporkan oknum, melainkan hanya melapor kenapa ada perubahan status tanah. Masalah nanti ada saksi atau tersang-
ka, itu ranah kepolisian,’’ jelasnya. Krama lainnya, I Ketut Sudiarta, menyinggung terkait sanksi adat. Ia mempersilakan sanksi adat diterapkan atas aksi perlawanan yang dilakukan. Pihaknya tetap menegaskan upaya ini
dilakukan untuk mempertahankan hak. ‘’Silakan kalau mau diperpanjang, kita perpanjang. Mungkin saya bongkar lebih dalam lagi. Lapor lebih jauh lagi. Mumpung basah, basah sekalian,’’ ancam Ketut Sudiarta. (gik)
Selasa Kliwon, 28 Juli 2020
U.0000294
Selasa Kliwon, 28 Juli 2020
Pemerataan Penyelenggaraan Kesehatan ‘’Griya sehat merupakan jenis faskes tradisional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Bali dengan pendekatan secara menyeluruh dan alamiah, meliputi fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya,’’ ujarnya. Menurut Pramana, hal baru yang diatur dalam Perda Penyelenggaraan Kesehatan, di antaranya Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), pengembangan penyelenggaraan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan wisata, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Sistem Informasi Kese-
hatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), katanya, mengintegrasikan lokasi faskes, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di faskes, pendaftaran pasien di masing-masing faskes, ketersediaan ruang rawat/tempat tidur di masingmasing faskes yang memiliki rawat inap, dan riwayat kesehatan krama Bali. ‘’SIKKBS dilaksanakan dalam satu pulau, satu pola dan satu tata kelola antarwilayah maupun antar-faskes yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta yang berbasis teknologi informasi. Masyarakat juga berhak memperoleh kemudahan akses informasi melalui SIK-KBS,’’ katanya. Pramana menambahkan, pengembangan penyeleng-
garaan kesehatan dititikberatkan pada peningkatan akses dalam mewujudkan pemerataan penyelenggaraan kesehatan yang berupa peningkatan mutu sumber daya, upaya kesehatan, informasi kesehatan, dan pembiayaan. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan klasifikasi rumah sakit umum milik pemerintah daerah di kabupaten/kota agar sekurang-kurangnya terdapat rumah sakit umum kelas B. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan wisata meliputi pelayanan kesehatan prawisata, pelayanan kesehatan saat berwisata, dan pelayanan kesehatan pascawisata. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik pada destinasi wisata harus menyelenggarakan pelayanan
kesehatan terstandar bagi wisatawan. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali diselenggarakan pada faskes dengan memanfaatkan potensi pengobatan lokal berbasis budaya Bali, dilaksanakan secara terintegrasi dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan pasien. Pramana menegaskan, pengaturan penyelenggaraan kesehatan merupakan komitmen yang kuat dan konsisten Pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan program dalam bidang kesehatan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (Jana Kerthi). (kk)
Ekuilibrium Kesehatan-Ekonomi
Memang virus Corona atau Covid-19 belum sirna, masih bertebar di tengah keseharian kehidupan kita. Namun, kita tidak boleh terpuruk berkepanjangan secara ekonomi, akibat berbagai keterbatasan kegiatan keseharian kita. Peningkatan produktivitas harus dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan guna memutus penyebaran Covid-19. Situasi pandemi ini harus disiasati agar kehidupan keseharian kita dapat berjalan normal dalam pola tatanan kehidupan era baru. Kerangka hidup baru yang produktif, namun aman dari pandemi Covid-19. Masyarakat harus beradaptasi dengan tata cara kehidupan keseharian yang baru. Jika selama ini masyarakat bisa dikatakan sering mengabaikan faktor kesehatan, maka dalam tatanan kehidupan era baru ini justru protokol kesehatan harus menjadi panduan utama dalam setiap kegiatan keseharian kita. Krama Bali tentu masih ingat bagaimana perekonomian Bali mengalami mati suri setelah terjadi peristiwa bom Bali serta erupsi Gunung Agung. Kedua peristiwa tersebut telah memporak-porandakan perekonomian Bali. Hanya karena ketangguhan krama Bali beserta seluruh stakeholder
JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Segera ART tidur dalam Pengalaman,0361221617/087860163160
B.BP.001.07.20.0000289
IT Programmer, Multimedia, Lamaran ke Bali TV, Jl.Kebo Iwa 63A Denpasar G.29
Staf Akuntansi Admin layanan untuk toko grosir. Lamaran via WA 085738195518 G.30
DIJUAL MOBIL SUZUKI
Dilelang Suzuki All New Ertiga 18 asli Bali Hub.089619874461
B.BP.001.07.20.0000290
KEHILANGAN Hlg BPKB No.A9321130-O DK 68 Q an:Pemerintah Kabupaten Badung
B.BP.004.07.20.0000292
HlgBPKBNo.M03625181-ODK6260 ACK An.Kadek Pande Antara
B.BP.001.07.20.0000291
yang saling bahu-membahu sesuai jati diri krama Bali dengan sifat komunal yang penuh budaya kemitraan berhasil melewati masa sulit tersebut. Perekonomian Bali sebenarnya adalah ekonomi yang berbasis pada kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia dengan berlandaskan pada kehidupan pertanian krama Bali. Sementara pariwisata Bali adalah resultan dari kehidupan pertanian dan kebudayaan krama Bali. Ketiga sektor utama ekonomi Bali ini merupakan potensi ekonomi yang sudah menjadi social capital (modal sosial) krama Bali. Secara ekonomi, masyarakat harus tetap produktif guna menjaga kesejahteraan hidupnya. Namun sekaligus juga harus selalu tetap dalam kondisi kesehatan yang prima. Social capital menjadi modal awal dalam tatanan kehidupan era baru ini. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Pertama, pendulum kesehatan dan ekonomi harus selalu seimbang. Harus kita ciptakan ekuilibrium/keseimbangan pada aspek kesehatan dan perekonomian krama Bali. Dibutuhkan tatanan peran baru dari masing-masing sektor kesehatan dan ekonomi, dengan mindset (pola pikir) mengembalikan kehidupan keseharian
masyarakat dalam anatomi yang sehat, sesuai sendi sosialbudaya krama Bali. Kedua, koordinasi dalam setiap langkah kebijakan sektor kesehatan dan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa selama ini acapkali terjadi miskoordinasi antarpara pemangku kebijakan, akibat ego sektoral masing-masing pihak. Guna meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19, diperlukan dukungan dari sisi regulasi dan fasilitasi sektor kesehatan dan ekonomi yang terkoordinasi dengan baik. Ketiga, sosialisasi yang simultan tentang tatanan kehidupan era baru. Langkah ini diperlukan mengingat kenyataan meningkatnya pasien positif Covid-19 pada masa PSBB yang dilonggarkan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa Covid-19 sudah tidak ada lagi di tengah kehidupan keseharian kita, sehingga PSBB dilonggarkan. Padahal pelonggaran PSBB dimaksudkan agar perekonomian masyarakat bisa mulai menggeliat. Aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring, sesuai amanat yang terkandung dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020 di atas. Pada satu sisi masyarakat harus segera bangkit dari keterpurukan ekonomi, sedang di sisi lain masyarakat harus tetap
sehat dan terhindar dari paparan Covid-19. Dalam ‘’frase’’ Presiden Joko Widodo, ini bagaikan tindakan membuat keseimbangan antara menginjak pedal gas (kebijakan ekonomi) atau rem (kebijakan kesehatan) secara bergantian, sehingga kendaraan berjuluk Indonesia bisa melaju lepas dari jurang resesi. Dalam tatanan kehidupan era baru, kini saatnya kembali meneguhkan sikap religius krama Bali. Hal ini berarti melakukan eliminasi atas sikap tindak yang selama ini lebih banyak condong ke arah materialisme ekonomi. Semua harus dalam koridor protokol kesehatan secara fisik/jasmani, mental/rohani, sosial maupun spiritual. Sendi sosial-budaya krama Bali sebagai social capital harus kembali selalu menjadi panduan dan benang merah atas semua langkah para stakeholder dalam menjalankan tatanan kehidupan era baru di tengah pandemi Covid-19 yang masih ada di sekitar kita. Demi menjaga keseimbangan pendulum kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam aura spiritualisme. Penulis, arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar
Pertahankan Kualitas Produksi ‘’Jadi, saya minta IKM Bali mampu menyampaikan yang sebenarnya, serta tetap dapat mempertahankan kualitas produksi, sehingga akan semakin banyak customer yang percaya dengan produk tersebut. Dengan demikian, setiap IKM dipastikan akan menjadi semakin maju dan berkembang,’’ paparnya. Putri Suastini berharap ilmu yang didapat dalam webinar bisa diformulasikan dengan baik. Kemudian diaplikasikan pada pemasaran produk-
produk lokal Bali. Sementara itu, Ketua Harian Dekranasda Provinsi Bali I Wayan Jarta mengatakan, webinar diikuti sebanyak 189 anggota Dekranasda kabupaten/kota se-Bali dan 129 orang peserta IKM se-Bali. Ada dua narasumber yang dihadirkan yakni Direktur Operasional Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa dan Owner Bali Mall ID Ni Wayan Sri Aryani. ‘’Kami berharap, webinar dapat menjadi salah satu solusi bagi para IKM, terutama di masa pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak dan permasalahan dalam bidang pema-
saran hasil produksi kalangan IKM,’’ ujarnya. Salah seorang narasumber, Ni Wayan Sri Aryani, mengaku siap melakukan pendampingan bagi Dekranasda kabupaten/ kota untuk masuk ke dalam marketplace BaliMall.ID. Pihaknya turut mendorong IKM untuk mampu bergerak secara online. Termasuk terus mendorong masyarakat Bali untuk membeli produk daerah sendiri secara online. ‘’Karenanya, dalam sistem Balimall.ID, sangat diutamakan promosi IKM yang mempromosikan produkproduk lokal,’’ ujarnya. (kk)
Swab dan rapid test juga masih terkait dengan protokol kesehatan yang harus diikuti di masa pandemi. ‘’Kan kasihan juga, ketika kita tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, ya… kan dampaknya kita semua terkena virus Corona,’’ ujar politisi PDI-P ini. Kendati demikian, Budiartha melihat pro dan kontra di masyarakat mengenai swab dan rapid test sebagai hal yang
biasa. Tetapi bagaimanapun, penerapan protokol kesehatan sekarang masih sangat penting walau sudah memasuki tatanan kehidupan era baru. Seperti penggunaan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak harus dilakukan secara disiplin dan ketat. Kemudian bagi para pelaku perjalanan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah yang mengharuskan mereka menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 lewat swab atau rapid test. Bila perlu, seluruh masyarakat
Bali dapat di-swab atau rapid test gratis oleh pemerintah. Hal ini untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bisa segera dilakukan penanganan. Sekalipun mereka adalah orang tanpa gejala. ‘’Kalau ada kemampuan (tes massal - red), jadi betul bisa kita tanggulangi, kita cegah. Kalau memang ada tertular, bisa cepat kita ambil langkah. Kalau negatif, tinggal ikuti protokol kesehatan,’’ paparnya. (kmb32)
BUMN Erick Thohir mengatakan, BUMN dengan sumber daya akan melakukan yang terbaik bagi Indonesia, misalnya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sudah disiapkan restrukturisasi kredit UMKM. Jajaran menteri lain yang turut memberi pesan yakni Menteri PUPR, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Men-
teri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Desa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial dan Menteri Pariwisata. Juga Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid-19. (kk)
Swab dan Rapid Test Terkait Protokol Kesehatan
Membangkitkan Kembali Pariwisata Bali
‘’Kami akan hadir di berbagai sektor, berbagai major project dan berdiskusi langsung dengan Bapak Gubernur untuk langkah selanjutnya,’’ kata Suharso. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah dapat membangkitkan kembali pariwisata Bali dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Senada dengannya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah menyediakan tiga program mendukung UMKM. Di antaranya program restrukturisasi kredit, subsidi dan penjaminan modal kerja. Sementara itu, Menteri
Selasa Kliwon, 28 Juli 2020
PEMERINTAH PROVINSI BALI
U-0000295