Edisi Selasa 28 Juli 2020 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 309 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa kliwon, 28 juli 2020 Pemprov Bali Sajikan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pemprov Bali menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited).

balipost http://facebook.com/balipost

Bayi Sebelas Bulan Tewas Terlindas Mobil

I Made Artana (47) asal Banjar Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti tewas usai tertimbun material tanah galian, Senin (27/7) kemarin.

Seorang bayi berusia 11 bulan tewas terlindas mobil di halaman garasi rumah milik majikan orangtua korban, di Desa Sekardadi, Kintamani, Senin (27/7) kemarin.

TABANAN | HAL. 4

BANGLI | HAL. 5

Kabinet Indonesia Maju Dukung ”Bali Bangkit” dalam Webinar dan Launching Video Bali Bangkit ‘’Pesan & Harapan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju’’ dari Ruang VIP Kantor Bupati Jembrana, Minggu (26/7) lalu. ‘’Kami di Bali sudah membentuk tim percepatan pemulihan ekonomi yang dipimpin Bapak Wagub, dan telah melakukan berbagai langkah pemulihan,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster. Menurut Gubernur Koster, Presiden R I

Joko Widodo juga sudah memberikan arahan di Istana Bogor, 15 Juni lalu, agar para gubernur mengambil langkah percepatan pemulihan perekonomian pasca-Covid-19, selain meningkatkan penanganan serta penyembuhan pasien. Di Bali khususnya, sudah mengambil sejumlah langkah pemulihan yang diawali secara niskala dengan upacara Pamahayu Jagat di Pura Besakih pada 5 Juli lalu. Kemudian berlanjut ke tahapan pertama dengan membuka aktivitas masyarakat lokal kecuali sektor pendidikan pada 9 Juli 2020 lalu. Tahapan kedua akan dilanjutkan 31 Juli nanti dengan pembukaan pintu pariwisata domestik. Disusul tahapan ketiga dengan pembukaan pariwisata internasional pada 11 September mendatang. ‘’Semuanya dilakukan secara bertahap, selektif dan terbatas. Kami juga ingin memastikan pencegahan dan penanganan Covid-19 tetap terjaga. Salah satunya lewat pararem yang dijalankan di seluruh desa adat,’’ jelasnya. Koster menambahkan, Bali dibuka

’’Semuanya dilakukan secara bertahap, selektif dan terbatas. Kami juga ingin memastikan pencegahan dan penanganan Covid-19 tetap terjaga. Salah satunya lewat pararem yang dijalankan di seluruh desa adat.’’ Wayan Koster Gubernur Bali

OPINI

Pendulum Kesehatan dan Ekonomi Oleh Agung Kresna

PEMBENTUKAN Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden Joko Widodo dimaksudkan untuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Kesehatan tetap menjadi prioritas, karena dengan sehat persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya, sehingga keduanya mendapatkan penekanan yang sama dalam rangka penanganan Covid-19. Selama ini koordinasi menjadi salah satu persoalan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Komite tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020. Komite terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Pembentukannya sekaligus sebagai upaya merampingkan struktur dengan mengembalikan tugas tim kerja, badan, dan komite ke kementerian yang menaunginya guna menciptakan koordinasi yang lebih baik. Pengalaman sejumlah negara yang dijadikan pelajaran oleh pemerintah, menunjukkan bahwa persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam upaya penanganan Covid-19. Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan, pada akhirnya justru menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai menuju jurang resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian. Terbitnya perpres tersebut juga dipicu oleh realitas yang terjadi di masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah -- dalam rangka menuju tatanan kehidupan era baru -- justru terjadi lonjakan pasien yang positif terpapar Covid-19. Padahal pelonggaran PSBB dimaksudkan agar perekonomian mulai menggeliat dan masyarakat secara perlahan dapat meningkatkan penghasilannya yang selama ini sudah terpuruk akibat terjadinya pandemi Covid-19. Hal. 7 Ekuilibrium Kesehatan-Ekonomi

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Longsor, Satu Pekerja Tewas

DENPASAR | HAL. 2

Jembrana (Bali Post) Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju kompak mendukung pemulihan Bali lewat video ‘’Bali Bangkit’’. Dalam video itu, mereka memberikan pesan dan harapan agar perekonomian Bali kembali bangkit dari keterpurukan setelah terdampak Covid-19. Seperti diketahui, Bali sangat terdampak pandemi Covid-19 lantaran statusnya sebagai destinasi pariwisata dunia. Perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat ini pun diapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Ni Putu Putri Suastini Koster:

Gunakan Platform Digital

Denpasar (Bali Post) Industri kecil menengah (IKM) di Bali tidak sedikit yang mengalami penurunan pendapatan dan produksi di masa pandemi Covid-19. Baik industri fashion, perhiasan maupun karya seni murni seperti para pelukis Bali yang tidak bisa mengikuti pameran. Terkait hal ini, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Provinsi Bali berupaya membangkitkan kembali produktivitas para pengelola IKM di Bali. ‘’Dalam menghadapi persaingan di masa pandemi ini, para pengelola IKM dituntut untuk mampu mengandalkan platform digital dalam memasarkan hasil produksi, sehingga dapat terus berkembang dan berproduksi,’’ ujar Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Ni Putu Putri Suastini Koster di acara Webinar ‘’Digitalisasi Pasar IKM Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru’’ secara daring dari Denpasar, S e n i n (27/7) kemarin. Put r i Suastini me-

secara bertahap agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bisa beraktivitas dan tetap produktif di masa pandemi, sekaligus menyiapkan diri menghadapi dibukanya kembali pariwisata. Sejauh ini, penanganan Covid-19 diklaim sudah semakin baik. Ditunjukkan dengan tingkat kesembuhan yang semakin tinggi. ‘’Saya juga mengundang pihak kementerian untuk melaksanakan kegiatannya di Bali. Ini penting sebagai upaya pemulihan Bali sebagai destinasi wisata dan menyumbang devisa besar bagi Indonesia,’’ pintanya. Mengamini pernyataan Gubernur, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengharapkan dukungan pemerintah pusat seperti pemberian soft loan bagi para pelaku pariwisata Bali. ‘’Ini akan sangat membantu kami dalam menghadapi dan memulai lagi pariwisata di Bali,’’ ujarnya. Sementara itu dari jajaran pemerintah pusat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap kondisi pariwisata Bali yang terpukul cukup berat akibat pandemi Covid-19. ‘’Kontraksi penurunan wisatawan ke Bali mencapai 82,8 persen. Karena itu menjadi penting untuk memulihkan kembali Bali,’’ ujarnya Untuk itu, pihaknya akan hadir langsung di Pulau Dewata guna mengambil langkah cepat dalam pemulihan kondisi perekonomian Bali. Sebab, Bali adalah jantungnya pariwisata Indonesia, dan jika Bali tidak dipulihkan, maka pariwisata Indonesia akan lumpuh. Hal. 7 Membangkitkan Kembali

minta seluruh Dekranasda yang ada di kabupaten/kota se-Bali dapat secara aktif mendorong para IKM binaannya. Khususnya untuk mampu menggencarkan platform digital dalam pemasaran hasil produksinya. Selain itu, salah satu hal yang harus dijaga IKM dalam promosi di dunia digital adalah kualitas produk. Ketika konsumen membeli produk yang fotonya dilihat bagus di media online, namun saat produknya datang kualitasnya tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan foto yang dipajang, tentu akan sangat mengecewakan mereka. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sangat penting bagi pelaku IKM untuk bersikap jujur dalam mempromosikan produknya lewat media digital. Hal. 7 Pertahankan Kualitas

Rapid dan Swab Test Penting

Denpasar (Bali Post) Sejumlah masyarakat menolak rapid test dan swab test sebagai syarat administrasi sertifikasi tatanan kehidupan era baru serta syarat perjalanan. Aksi penolakan bahkan digelar oleh Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (Frontier Bali) bersama Komunitas Bali Tolak Rapid yang tergabung dalam Masyarakat Nusantara Sehat (Manusa) di Renon, Denpasar, Minggu (26/7) lalu.

A

danya desakan untuk menghentikan penerapan rapid test dan swab test oleh sejumlah pihak tersebut mendapat tanggapan dari ahli virologi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Udayana Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika. Menurutnya, untuk kepentingan diagnostik, rapid test dan swab test masih diperlukan. Hal ini untuk mengetahui data awal untuk mengambil tindakan selanjutnya. Mengingat di masa pandemi ini, diagnosis awal untuk mengetahui orang terjangkit virus memang dengan cara itu. ‘’Untuk dokter, rapid test dan swab test masih dibutuhkan sebagai alat diagnostik,’’ katanya singkat, Senin

(27/7) kemarin. Hal senada juga dilontarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya. Jika masyarakat tidak memahami tentang manfaat pemeriksaan lab memang bisa saja salah pemahaman. Ia menegaskan, kedua alat tes tersebut tetap penting dan tidak ada dokter spesialis yang menyarankan untuk tidak melakukan kedua tes itu. Tergantung sekarang kegunaannya untuk apa. Rapid test memang bukan untuk diagnosis, tapi screening untuk bisa melihat orang yang di-rapid test saat itu memiliki kekebalan atau tidak. Makanya ada hasil reaktif dan nonreaktif. Kalau reaktif berarti orang itu memiliki kekebalan dan sempat terinfeksi. Kendati untuk meli-

hat orang itu masih terinfeksi atau tidak harus melalui tes swab. ‘’Sedangkan swab tetap memang dimanfaatkan untuk diagnostik, untuk melihat apakah seseorang saat itu terinfeksi virus atau tidak,’’ jelasnya. Terlebih dalam tatanan kehidupan era baru, lanjut Suarjaya, semua orang harus dipastikan bebas dari Covid-19. Dalam hal ini, Pemprov Bali harus memastikan seluruh masyarakat tidak terinfeksi dan berisiko terinfeksi. Termasuk para wisatawan asing, sehingga dipersyaratkan tes swab negatif agar tidak membawa virus saat datang ke Bali. Kalau mereka tidak membawa hasil swab negatif, maka harus dites di sini. Jika hasilnya positif, wisatawan tersebut

’’Tujuan pemerintah kan sangat baik, untuk melindungi masyarakat. Jadi, kalau ada salah pengertian, ya… mungkin kita perlu jelaskan.’’

’’Untuk dokter, rapid test dan swab test ini masih dibutuhkan sebagai alat diagnostik.’’ Prof. Dr. drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika Ahli Virologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

harus dikarantina 14 hari untuk memastikan agar dia tidak menularkan kepada orang lain. ‘’Tujuan pemerintah kan sangat baik, untuk melindungi masyarakat. Jadi kalau ada salah pengertian, ya… mungkin kita perlu jelaskan,’’ imbuhnya. Suarjaya memaklumi adanya perbedaan pendapat mengenai swab dan rapid test. Tetapi dari sisi kesehatan, pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar Covid-19 atau membawa virus ke manamana lewat rapid test. Kemudian tes swab untuk diagnosis. Lebih lanjut dikatakan, sebetulnya tidak ada batas waktu hasil swab dan rapid test berlaku. Namun, pemerintah mengambil kebijakan

dr. Ketut Suarjaya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

selama dua minggu. Jika memang hasil tes misalnya swab menyatakan negatif, maka yang bersangkutan tetap harus melakukan protokol kesehatan. ‘’Dengan harapan, kalau sudah negatif, tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik agar tidak tertular dan akhirnya bisa menularkan sehingga dipakai standar dua minggu itu,’’ paparnya. Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha mengatakan, masyarakat sebaiknya mengikuti arahan yang dikeluarkan pemerintah. Mengingat, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hal. 7 Swab dan Rapid Test

’’Pro dan kontra di masyarakat mengenai swab dan rapid test sebagai hal yang biasa. Tapi bagaimanapun, penerapan protokol kesehatan sekarang masih sangat penting walau sudah memasuki tatanan kehidupan era baru.’’ I Gusti Putu Budiartha Ketua Komisi IV DPRD Bali

Perda Penyelenggaraan Kesehatan

Atur Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 27 JULI 2020 I Ketut Windrawan Rp 50.000 Jumlah Penerimaan Hari Ini Rp 50.000 Jumlah Penerimaan Sebelumnya Rp 63.085.000 Total Penerimaan Rp 63.135.000

Gede Pramana

Denpasar (Bali Post) Kesehatan merupakan hak dasar setiap krama Bali yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, sehingga perlu penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana saat memaparkan terkait Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelengga-

raan Kesehatan, Senin (27/7) kemarin. Pramana menambahkan, penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan sangat berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju terwujudnya kehidupan krama Bali yang sehat. Penyelenggaraan kesehatan ini berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi, meliputi terjangkau, adil, merata, berkualitas, transparan, akuntabel, profesional, dan berkelanjutan. ‘’Perda Penyelenggaraan Kesehatan ber-

tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan krama Bali melalui peningkatan derajat kesehatan, mengembangkan penyelenggaraan kesehatan krama Bali yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagi faskes dalam penyelenggaraan kesehatan serta mengembangkan sistem dan database riwayat kesehatan krama Bali berbasis kecamatan yang terintegrasi se-Bali,’’ katanya memaparkan. Pramana menambahkan, ruang lingkup penyelengga-

raan kesehatan meliputi sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan peran masyarakat. Sedangkan sumber daya kesehatan meliputi faskes (rumah sakit, puskesmas, klinik, dan griya sehat), sarana dan prasarana kesehatan, SDM, perbekalan dan teknologi serta produk teknologi. Hal. 7 Pemerataan Penyelenggaraan Kesehatan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Selasa 28 Juli 2020 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu