terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 10 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat umanis, 28 agustus 2020 Dikabarkan Hilang, Nelayan Ditemukan Selamat
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Pengerjaan Saluran Irigasi Subak Dlod Banjarangkan Asal-asalan Pengerjaan saluran irigasi pada Tempek Truna, Subak Dlod Banjarangkan dikeluhkan para petani setempat. Proyek ini terkesan dikerjakan asal-asalan. KLUNGKUNG | HAL. 5
Sempat dikabarkan hilang pada Rabu (26/8), Andi (33) ditemukan dalam keadaan selamat, Kamis (27/8) kemarin. Nelayan ini bertemu dengan kapal ikan dari Banyuwangi yang kebetulan melintas. BADUNG | HAL. 3
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pemerintah Putuskan Tak Alokasikan Hibah Bansos Usulan anggota DPRD Buleleng agar pemerintah mengalokasikan anggaran hibah bantuan sosial (bansos) pada APBD Perubahan Tahun 2020 akhirnya kandas. Alasannya, pemerintah daerah tidak memiliki sumber anggaran untuk memenuhi usulan itu. BULELENG | HAL. 6
Bali Jadi Provinsi Terbaik Jalankan Stranas Pencegahan Korupsi ‘’Pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat akan sangat bergantung pada ketersediaan vaksin Covid-19. Ketika vaksin itu telah ditemukan maka tugas pemerintah berikutnya adalah mendistribusikan dan mengelola penanganan dan penyembuhan secara cepat agar pemulihan dapat terjadi.’’
Menteri Keuangan RI Kamis, 27 Agustus 2020
Denpasar (Bali Post) Bali menjadi provinsi terbaik se-Indonesia yang menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pulau Dewata meraih nilai 75 persen dari nilai ratarata nasional 58,52 persen, mengungguli empat provinsi lainnya yakni Jawa Barat (71,88 persen), Kepulauan Riau (71,88 persen), DKI Jakarta (66,67 persen), dan NTT (62,50 persen).
Prestasi ini disampaikan dalam acara pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8). Acara ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. ‘’Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi,
508 kabupaten/kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen kategori baik. Bali berhasil menjadi provinsi terbaik dengan nilai Stranas PK tertinggi yakni 75 persen,’’ ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat melaporkan pencapaian aksi Stranas PK kepada Presiden RI Joko Widodo. Acara ini juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual. Menurut Firli, Stranas PK yang sudah berjalan sejak 2018
ini merupakan arah kebijakan nasional. Utamanya memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Hal. 7 Membangun Tata Kelola
MENUNGGU KECERDASAN POLITISI MEMBANGUN KOMUNIKASI POLITIK
PILKADA di enam kabupaten/kota di Bali memasuki babak baru. Pengumuman nama kandidat berdasarkan rekomendasi partai politik (parpol) akan menjadi isyarat arah pembangunan Bali ke depan. Kabarnya, rekomendasi para calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan diluncurkan Jumat (28/8) hari ini. Hal ini memang ditungu-tunggu banyak kalangan. Sebelumnya partai koalisi baik itu Partai Golkar, NasDem dan Partai Demokrat telah meluncurkan kandidatnya.
P
engumuman rekomendasi PDI Perjuangan bagi Bali jelas memiliki arti strategis. Setidaknya, pascaPilpres dan Pileg 2019, dominasi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini sangat dominan di Bali. Bila bercermin dari hasil Pileg dan pilpres 2019, maka modal besar para calon dari PDI-P sangatlah kuat. Namun, hal ini bukan berarti persaingan merebut simpati pemilih telah usai. Pilkada tetap akan menjadi partarungan kredibilitas kandidat. Bahkan, kecerdasan para elite partai dan kandidat dalam membangun komunikasi publik dan komunikasi politik ini akan menentukan hasil akhir dari Pilkada 9 Desember mendatang. Pengamat politik Universitas Udayana Dr. GPB Suka Arjawa kepada Bali Post mengatakan, rekomendasi memang fase yang ditunggu-tunggu oleh para kandidat. Fase ini juga berpotensi menimbulkan gesekan politik di internal partai. ‘’Saya berharap kader PDI Perjuangan bersikap dewasa dan mengedepankan kebersamaan dalam merespons pengumuman rekomendasi. Persaingan internal partai memang ketat, namun kader tetap harus menghormati keputusan partainya,’’ jelasnya. Dekan FISIP Universitas Udayana ini mengatakan, kader PDI-P tentu sudah paham betul mekanisme rekomendasi partainya. Hal ini tentu harus dikelola dengan sikap bijak oleh kadernya. ‘’Kewenangan DPP PDI-P dalam menentukan patarungnya saat pilkada khusus Bali hendaknya disikapi dengan arif. Persaingan internal PDI-P sangat ketat dan kader wajib menerima rekomendasi,’’ sarannya. Hal. 7 Selektif dalam Menentukan Pilihan
NASIONAL
Kuota Internet Gratis bagi Guru dan Siswa Jakarta (Bali Post) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan kuota internet gratis bagi guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ). ‘’Dari kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membantu proses PJJ, rencananya Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota bagi guru dan siswa,’’ kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto, dalam Webinar ‘’Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020’’ di Jakarta, Kamis (27/8) kemarin. Sutanto menjelaskan, pemberian kuota internet gratis tersebut langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru. Rencananya Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020. Subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan. ‘’Kami mohon agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru, dan segera dimasukkan di data pokok pendidikan (dapodik). Pemerintah membantu memberikan kuota internet, sehingga nantinya yang diberikan tidak dalam bentuk uang,’’ katanya. Menurut Sutanto, sekolah yang berada di zona kuning dan hijau yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka juga diminta untuk mengisi daftar isian di dapodik, sehingga Kemendikbud mengetahui berapa banyak sekolah yang melakukan tatap muka dan berapa banyak yang belum tatap muka. ‘’Saya kira ini penting. Mohon segera ditindaklanjuti, sudah ada surat Pak Dirjennya,’’ katanya. Sutanto menambahkan, Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan jumlah penerima tunjangan profesi. ‘’Mahalnya pembelian kuota merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ,’’ katanya. (ant)
’’Politisi kini ditantang bisa menjadi teladan kedamaian, terlebih kini ancaman pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan pertahanan semua sektor. Kondisi ini jangan lagi diperkeruh oleh ambisi-ambisi destruktif yang bisa menimbulkan gesekan sosial.’’
’’Jika komunikasi politik bisa dibangun maka demokrasi akan berjalan murah, sedangkan rakyat akan memiliki pemimpin yang lebih peduli aspirasi warganya. Jika demokrasi mahal maka pemimpin akan sibuk mengembalikan modal politiknya saat berkuasa.’’ Ray Misno Akademisi Stispol Wirabhakti
GPB Suka Arjawa Akademisi FISIP Unud
’’Realita satu jalur dalam kontestasi politik di Bali menjelang pilkada di enam kabupaten/ kota tidak bisa dimungkiri. Menghadapi realita ini, masyarakat pemilih agar lebih selektif dalam menentukan pilihan.’’ Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP. Dekan FISIP Universitas Ngurah Rai Denpasar
Strategi Kreatif untuk ‘’Menjaring’’ Wisdom BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19. Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha. 2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 Desak NN
Rp
15.000
Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan
Rp 15.000 Rp 67.165.000 Rp 67.180.000
S E JA K d i b u k a n y a pariwisata untuk wisatawan domestik (wisdom) pada 31 Juli lalu, belum ada perkembangan signifikan yang dirasakan oleh para pelaku pariwisata. Kondisi ini akan semakin parah hingga akhir tahun 2020 mendatang karena kedatangan wisatawan m a n -
canegara (wisman) belum diizinkan. Wisdom adalah harapan terbaik untuk Bali, namun diperlukan cara pemasaran yang kreatif. Salah satunya dengan membuat paket wisata dengan harga yang terjangkau untuk ‘’menjaring’’ wisdom. Sejumlah daya tarik wisata (DTW) telah melakukan strategi kreatif. Tidak untuk mencari keuntungan, namun sekadar bertahan. Seperti yang disampaikan Humas Bukit Pandawa Golf dan Country Club Bali, Bagus Yudiyono Boesono. Selama ini usahanya bergantung pada wisdom. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah resmi membuka pariwisata untuk wisdom, menurut pria yang akrab dipanggil Yudi ini, awalnya sempat dis-
ambut baik. Tetapi, sayangnya realita tidaklah sesuai dengan harapan. ‘’Sejak dibuka untuk wisdom, sampai saat ini kunjungan wisdom belum ada. Kunjungan sejauh ini dari wisatawan lokal saja. Sebelum pandemi, kita sampai kesulitan mengatur jadwal bermain golf. Tentu kita sangat gembira dengan kesulitan itu. Tetapi sekarang, justru sebaliknya, kita sangat mudah mengatur tee off time bermain golf,’’ ujar Yudiyono Boesono saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, belum lama ini. Menurut Yudiyono Boesono, orang Indonesia masih mayoritas yang bermain golf di tempatnya
dibandingkan dengan orang asing. Melihat fakta tersebut, Yudi memiliki ide pemasaran untuk mempromosikan golfnya kepada wisdom agar mau berkunjung ke Bali, terutama ke Bukit Pandawa Golf dan Country Club. Hal. 7 Menerapkan Protokol Kesehatan
Jumat Umanis, 28 Agustus 2020
Rai Mantra: PKK Jadi Ujung Tombak Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Rumah Tangga 162.884 118.57 7.064 4.808 4.189 58
Positif Baru Bertambah 82 Meninggal 2 Orang Denpasar (Bali Post) Dari hari ke hari, jumlah kasus Covid-19 di Bali terus mengalami penambahan. Bahkan hampir sepekan terakhir, jumlah kasus barunya terus naik dibandingkan sehari sebelumnya. Pada Kamis (27/8) kemarin, jumlah kasusnya bahkan di atas 80 orang. Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, tambahan kasus hari ini mencapai 82 orang. Kumulatif kasus yang ditangani Bali kini mencapai 4.808 orang. Selain kasus masih bertambah puluhan orang, kembali dilaporkan kabar duka. Ini merupakan keempat kalinya berturut-turut, Bali melaporkan kasus kematian pasien Covid-19. Ada dua tambahan pasien Covid-19 yang dilaporkan meninggal. Pasien meninggal ini berasal dari Tabanan dan Buleleng. Kumulatif kasus meninggal hingga kini mencapai 58 orang (1,21 persen). Rinciannya 56 WNI dan 2 WNA. Selain itu, terdapat 74 pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Jumlahnya lebih rendah dari tambahan kasus baru. Total kasus sembuh kini mencapai 4.189 orang (87,13 persen). Kasus aktif sebanyak 560 orang (11,65 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering. Sementara itu, kasus positif baru di Indonesia juga meningkat. Teranyar, penambahan kasus positif sebanyak 2.719, sehingga menjadi 162.884 orang. Sedangkan untuk pasien sembuh juga bertambah yakni 3.166, sehingga totalnya menjadi 118.575 orang. Kemudian kasus meninggal dunia meningkat yakni 120, sehingga menjadi 7.064 orang. (kmb18)
Penyerahan Rekomendasi Secara Virtual
Denpasar (Bali Post) – Tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar pada pilkada serentak Desember 2020 mendatang, semakin padat. Kini, partai politik atau gabungan partai politik tinggal memastikan rekomendasi dari masing-masing DPP partai. Seperti PDI-P yang akan mengeluarkan rekomendasi tahap III meliputi wilayah Bali akan diumumkan Jumat (28/8) ini. Persiapan untuk menantikan rekomendasi tersebut tidak ada kegiatan khusus. Semua kader PDI-P tetap pada aktivitas rutinnya. Hanya, pada saat penyampaian rekomendasi oleh DPP, para pengurus DPC PDI-P diminta untuk menonton karena dilakukan secara virtual. Ketua DPC PDI-P Denpasar I Gusti Ngurah Gede, S.H. dan Sekretaris DPC PDI-P Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, S.E., M.M., Kamis (27/8) kemarin mengaku tidak ada persiapan khusus. Pihaknya hanya diminta DPD untuk hadir di sekretariat pada pukul 09.00 untuk menyaksikan pembacaan rekomendasi oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri pada pukul 10.00. ‘’Kami selaku ketua DPC bersama sekretaris dan bendahara diminta untuk datang ke Sekretariat DPD pada pukul 09.00 untuk menyaksikan pembacaan rekomendasi,’’ ujar Ngurah Gede. Sementara pengurus DPC lainnya akan berkumpul di Sekretariat DPC untuk menonton secara virtual penyampaikan rekomendasi tersebut. Demikian pula di masing-masing PAC, semua melakukan hal yang sama di masing-masing Sekretariat PAC. ‘’Tidak ada yang datang ke Jakarta, karena tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga dilakukan secara virtual,’’ jelas Ngurah Gede yang juga Ketua DPRD Denpasar ini. Seperti diketahui, DPC PDI-P Denpasar mengusung bakal calon wali kota IGN Jaya Negara dengan bakal calon wakil wali kotanya yakni Gusti Ngurah Gede dan Kadek Agus Arya Wibawa. Kini, jajaran partai berlambang kepala banteng moncong putih ini tinggal menunggu siapa yang akan direkomendasikan untuk menjadi calon yang diusungnya nanti. (kmb12)
NasDem Bali Siap ’’All Out’’ di Pilkada
Denpasar (Bali Post) Menghadapi pilkada serentak pada 9 Desember, Ketua DPW Partai NasDem Bali Julie S. Laiskodat melakukan safari ke enam kabupaten/kota di Bali yang akan menyelenggarakan pilkada. Julie Laiskodat dalam kesempatan tersebut mengatakan jajaran pengurus dan kader Partai NasDem Bali akan berjuang total dan all out untuk memenangkan para paslon yang bertarung dalam pilkada serentak nanti. Julie S. Laiskodat ‘’Partai NasDem 100 persen injak gas tanpa rem untuk berjuang 9 Desember. Tetapi setelah 9 Desember, jika Tuhan izinkan bagi paslon yang kami usung menang, maka saya akan datang lagi ketemu paslon untuk meyakinkan dan mengawasi kinerjanya,’’ kata Julie Laiskodat. Julie Laiskodat juga menegaskan, jika nanti para paslon setelah menjabat melenceng dari visi-misi selama kampanye, dirinya akan menjadi orang yang berada di barisan paling depan untuk menurunkan mereka. ‘’Saya sudah bilang kepada paslon sekarang saya boleh kampanye untuk kalian. Tetapi jika ada sedikit melenceng yang merugikan masyarakat, saya pimpin demo di barisan paling depan untuk menurunkan kalian,’’ tegas Julie Laiskodat. Dalam pilkada serentak ini, NasDem berkoalisi dengan partai lain. ‘’Kita ada koalisi dengan Golkar, juga ada dengan Gerindra. Itu sudah final. Calon yang asli kader NasDem yakni calon bupati di Karangasem dan Tabanan di posisi wakil,’’ tambahnya. (kmb23)
SEBAGAI upaya berkelanjutan untuk mendukung percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19, Pemkot Denpasar menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Denpasar. Karenanya, guna memberikan pembekalan dalam pencegahan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar melaksanakan sosialisasi percepatan penanganan Covid-19 yang menyasar TP PKK dan Kader Posyandu hingga desa/lurah di Gedung Dharma Negara Alaya, Kamis (27/8) kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra selaku Ketua GTPP Covid-19 Kota Denpasar, Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. I.A. Selly Dharnawijaya Mantra, Wakil Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Denpasar yang juga Ketua Harian
GTPP Covid-19 Kota Denpasar I Made Toya. Dalam arahannya, Rai Mantra memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar hingga lapisan terbawah, termasuk PKK Kota Denpasar. Hal ini lantaran berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mendukung pemerintah, utamanya GTPP dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. ‘’Jadi di Kota Denpasar seluruh lapisan masyarakat terlibat langsung, dan PKK ini merupakan ujung tombak pencegahan dan penanganan Covid-19 skala keluarga dan rumah tangga, sehingga pemahaman akan pencegahan penting diketahui PKK,’’ kata Rai Mantra. Lebih lanjut dijelaskan, hingga saat ini memang belum ada cara jitu dalam pencegahan Covid-19. Namun, GTPP Kota Denpasar terus memaksimalkan langkah strategis, salah satunya melaksanakan pencegahan dari tingkat rumah tangga. ‘’Di sinilah perempuan
memegang peranan penting, yakni memberikan sosialisasi, pemahaman dan edukasi tentang pencegahan dan disiplin penerapan protokol kesehatan bagi seluruh anggota keluarga, sehingga pencegahan dapat dioptimalkan. Selain itu perempuan juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, ekonomi dan utamanya kesehatan keluarga,’’ terang Rai Mantra. Sementara Ny. Selly Dharmawijaya Mantra didampingi Ny. Sagung Antari Jaya Negara dalam kesempatan tersebut turut memacu semangat kader PKK dan Posyandu untuk selalu mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19. Di mana, berbagai upaya yang sudah dilaksanakan hingga saat ini agar terus dilanjutkan dan dimaksimalkan. Seperti halnya sosialisasi pencegahan, sterilisasi dan penerapan protokol kesehatan dan Program Cek Tetangga Sebelah (CTS) untuk memastikan kesehatan, ketahanan pan-
SOSIALISASI - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra selaku Ketua GTPP Covid-19 Kota Denpasar, Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Selly Dharnawijaya Mantra, dan Wakil Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat pelaksanaan sosialisasi percepatan penanganan Covid-19 yang menyasar TP PKK dan Kader Posyandu Desa/Lurah di Gedung Dharma Negara Alaya, Kamis (27/8) kemarin. gan dan keamanan keluarga serta lingkungan sekitar dengan respons cepat. ‘’Jadi ibu-ibu PKK harus tetap semangat, jangan menyerah, segala upaya yang sudah dilaksanakam agar terus dimaksimalkan, semo-
ga Covid-19 ini dapat segera berlalu, dan keadaan dapat kembali normal. Namun sekarang untuk sementara waktu mari bersama saling melindungi, baik diri sendiri, keluarga dan sesama,’’ ujar Selly Mantra. (ad320)
Jerinx Resmi Jadi Tahanan Kejati
Denpasar (Bali Post) -
Tersangka Gede Ari Astina alias Jerinx, Kamis (27/8) kemarin resmi menjadi tahanan Kejati Bali. Namun, Jerinx alias JRX tetap ditahan di Rutan Mapolda Bali. Sebelum dikembalikan ke sel, Jerinx menegaskan dirinya bukan cengeng. Dia menyindir justru yang cengeng mereka-mereka melanggar protokol kesehatan namun lepas jeratan hukum karena dekat dengan kekuasaan. Sebelum dibawa ke Rutan Polda Bali, Jerinx tanpa mengenakan masker ditemani istri dan pengacaranya, Wayan Gendo Suardana, minta waktu kepada polisi dan jaksa untuk menyampaikan tiga butir yang baginya sangat penting. Pertama, pada 13 Agustus 2020 polisi melakukan swab test terhadap Jerinx di Rutan Polda Bali disaksikan seluruh tahanan dan penjaga rutan. ‘’Kemarin hasil tesnya keluar dan hasilnya negatif. Artinya sejak sebelum saya ditahan tanggal 12 Agustus 2020, saya tidak membahayakan nyawa siapa pun,’’ tegasnya. Menurutnya, penting dica t a t se ja k 4 J uni 2 0 2 0 setiap hari dia mengaku kontak langsung dengan ratusan sampai ribuan orang terkait bagi-bagi pangan gratis kepada warga yang membutuhkan. Dia dan teman-temanya juga berbagi satu gelas beramai-ramai. ‘’Jika boleh beri masukan, sebaiknya IDI atau Kementerian Kesehatan meneliti kondisi saya un-
tuk menemukan penjelasan ilmiah kenapa saya tidak terjangkit Covid-19. Saya siap lahir batin jadi relawan demi bangsa tercinta ini bisa lekas terbebas dari rasa takut berlebihan,’’ ungkapnya. Kedua, drummer SID ini mengatakan sebagai warga negara dia berhak mengajukan penangguhan penahanan dan hal ini dilindungi undang-undang. Dia mengajukan penangguhan penahanan bukan karena cengeng tetapi dia mengaku melihat banyak sekali kejanggalan dan konflik kepentingan dalam kasusnya. Terakhir, dia mohon kepada kawan-kawannya yang santun, cerdas, berpendidikan, memiliki pergaulan luas agar jangan diam saja melihat ketidakadilan menimpa rakyat kecil terkait kebijakan swab dan rapid test serta lainnya. ‘’Negara kita memiliki anggaran ratusan miliar rupiah. Sudah seharusnya tidak ada lagi yang namanya rakyat terutama tidak mampu membayar
Bali Post/ist
RUTAN - Tersangka Gede Ari Astina alias Jerinx dibawa petugas menuju Rutan Polda Bali. swab dan rapid test. Dengan anggaran sebanyak itu, seharusnya tidak ada warga kita yang kelaparan akibat pandemi,’’ tandasnya. Menurut Jerinx, kondisi rakyat kelaparan harus ada solusi nyata karena sumber kriminalitas. ‘’Kawan saya di Rutan Polda Bali hampir 90 persen mereka di dalam (penjara) karena (akibat) di-PHK. Karena pandemi mereka akhirnya dipenjara. Jadi kelaparan sumber kriminalitas. Kawan-kawan yang cerdas dan kritis gunakan santunmu membela
yang lemah. Gunakan wawasan adiluhungmu dalam melindungi rakyat kecil. Ratusan Pendukung Rencana pelimpahan tahap II atas perkara dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan tersangka I Gede Ari Astina alias Jerinx membuat para pendukungnya mendatangi Kejati Bali. Massa yang mengatas namakan “Sahabat Jerinx” datang sekitar pukul 12.30 Wita. Ratusan pendukung Jerinx itu dikawal aparat kepolisian, baik berpakaian di-
nas maupun pakaian preman. Dua orang perwakilan massa yakni Nyoman Mardika dan I Made Krisna Dinata kemudian diterima Asintel Kejati Bali, Zuhandi. “Pada intinya kami ke sini untuk memberikan dukungan moril karena mendengar ada pelimpahan kasus Jerinx,” ujar koordinator aksi, Nyoman Mardika.(kmb36/kmb37) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.
Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
PHK Sepihak, FSPM Mengadu ke Dewan
Denpasar (Bali Post) Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali menggelar aksi di DPRD Bali, Kamis (27/8) kemarin. Kehadiran mereka di gedung dewan tidak lepas dari adanya PHK sepihak terhadap para pekerja di sektor pariwisata dengan alasan pandemi Covid-19. Menurut Koordinator aksi, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, situasi pandemi telah dimanfaatkan oleh oknum pengusaha nakal untuk melakukan cara-cara tidak etis. Mulai dari merumahkan para pekerja secara sepihak, menghentikan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tidak membayarkan upah selama dirumahkan, hingga ada yang sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Lantaran ada perusahaan yang menghentikan iuran
Bali Post/rin
AKSI DEMO - Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali saat menggelar aksi demo di DPRD Bali, Kamis (27/8) kemarin. BPJS Ketenagakerjaan, maka para pekerja di perusahaan itu kini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan program subsidi gaji dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan. Rai Budi menambahkan,
Topik : MENUNGGU KECERDASAN POLITISI MEMBANGUN KOMUNIKASI POLITIK
saat ini kurang lebih ada 74.000 pekerja yang dirumahkan dan kurang lebih 3.000-an pekerja di-PHK. Pihaknya menyampaikan aspirasi kepada DPRD Bali agar memanggil pihak perusahaan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Gubernur Bali supaya tidak melakukan PHK, serta mencabut surat PHK, baik terhadap pekerja dengan status kontrak maupun permanen. Tuntutan lainnya, lanjut Rai Budi, menyangkut upah para pekerja yang dipotong untuk membayar iuran BPJS tetapi oleh perusahaan/ manajemen tidak dibayarkan kepada BPJS, maka para pekerja tersebut tetap berhak atas bantuan subsidi gaji dari pemerintah pusat. Kemudian, Pemprov Bali diminta lebih
meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan agar tidak ada lagi pekerja di Bali yang di-PHK oleh oknum pengusaha nakal dengan alasan perusahaan merugi karena pandemi Covid-19. Sementara itu, Ketua FSPM Regional Bali A.A. Gede Eka Putra Yasa mendorong legislatif di DPRD Bali agar membuat suatu regulasi yang intinya perusahaan menyisihkan keuntungan untuk menghadapi kejadian seperti wabah Covid-19. Dengan demikian, regulasi ini dapat mengayomi para pekerja di Bali khususnya pekerja pariwisata. ‘’Agar perusahaan siap, dan tidak mengambil jalan singkat yaitu PHK. Kami berharap dan akan kawal bersama-sama agar ada regulasi dalam bentuk perda atau produk hukum lainnya,’’ ujarnya. Seluruh aspirasi FSPM diterima Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi IV I Gusti Putu Budiartha serta anggota Komisi IV Wayan Disel Astawa dan Ni Wayan Sari Galung. Dewan siap menindaklanjuti aspirasi, antara lain dengan segera menjadwalkan pemanggilan sejumlah pengusaha pariwisata yang disebut tidak mengindahkan Surat Edaran Gubernur agar tidak melakukan PHK. Selain itu, Dewan melalui Komisi IV juga akan memanggil per-
angkat daerah terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata serta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Menurut Sugawa Korry, DPRD Bali juga akan mendesak dan meminta dinas terkait agar mereka bekerja secara lebih profesional. Berkaitan dengan tuntutan pekerja agar bisa tetap mendapatkan bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat, politisi Golkar ini mengaku akan memperjuangkan sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat, masalah yang dihadapi pekerja adalah upahnya dipotong untuk membayar iuran BPJS tetapi oleh perusahaan/manajemen tidak dibayarkan kepada BPJS. Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha mengatakan, PHK mestinya tidak dilakukan secara sepihak oleh pengusaha pariwisata setelah mendapatkan SE Gubernur No. 4195/IV/ DISNAKERESDM tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha Dampak Covid-19. Apalagi para pengusaha tersebut sudah bertahun-tahun mendapatkan keuntungan di Bali. Terkait adanya pelanggaran SE Gubernur, pihaknya akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar. (kmb32)
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Jumat Umanis, 28 Agustus 2020
Fakultas Ilmu Budaya Unud Lepas 100 Calon Wisudawan
PELEPASAN - Pelepasan calon wisudawan Fakultas Ilmu Budaya Unud digelar secara daring dan dihadiri perwakilan calon wisudawan, Kamis (27/8) kemarin. FAKULTAS Ilmu Budaya Universitas Udayana (FIB Unud) menggelar prosesi pelepasan calon wisudawan atau yudisium ke-137 secara daring, Kamis (27/8) kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Kampus FIB Unud, Jalan Pulau Nias, Denpasar, dihadiri dekan, wakil dekan dan perwakilan lulusan. Wakil Dekan II FIB Unud Dr. Ni Made Suryati, M.Hum. yang juga Ketua Panitia dalam sambutannya menyampaikan, akibat pandemi Covid-19, aktivitas tidak bisa dilakukan seperti biasa. Meski momen yudisium seperti ini merupakan peristiwa bersejarah bagi calon wisudawan, karena pandemi, kegiatan ini harus digelar secara daring. ‘’Kita bersyukur di era ini dibantu oleh teknologi informatika, sehingga dapat menggelar kegiatan ini secara online,’’ ujarnya.
Pada yudisium dilepas 100 orang lulusan, terdiri atas 2 orang program Doktor Linguistik, 5 orang program Doktor Kajian Budaya, 13 orang program Magister Linguistik dan 6 orang program Magister Kajian Budaya. Sementara untuk program S-1 dilepas 74 orang calon wisudawan. Rinciannya, S-1 Sastra Indonesia sebanyak 8 orang, S-1 Sastra Bali 7 orang, S-1 Sastra Jawa Kuno 2 orang, S-1 Sastra Inggris 35 orang, S-1 Sejarah 5 orang, S-1 Antropologi 9 orang dan S-1 Sastra Jepang 8 orang. Dr. Suryati juga mengumumkan lulusan terbaik pada yudisium kali ini. Lulusan terbaik tingkat S-1 diraih Ida Ayu Tantri Saraswathy, S.S. dari Prodi Sastra Inggris dengan IPK 3,94 dan predikat dengan pujian. Lulusan terbaik tingkat program Magister dari Prodi S-2 Kajian Budaya atas nama Trias Su-
santi, S.S., M.Si. (IPK 3,91, predikat dengan pujian). Lulusan terbaik tingkat program doktor dari Prodi S-3 Linguistik atas nama Dr. Yendra, S.S., M.Hum. (IPK 3,9, predikat dengan pujian). Sementara IPK dan lama studi tingkat S-1 rata-rata IPK 3,68 dengan lama studi 4 tahum 1 bulan. Tingkat program Magister rata-rata IPK 3,83 dengan lama studi 2 tahun 7 bulan. Tingkat program Doktor rata-rata IPK 3,78 dengan lama studi 5 tahun 7 bulan. Pada kesempatan tersebut, Dekan FIB Unud Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum. mengharapkan ke depannya mahasiwa yang mengenyam pendidikan di FIB tidak hanya lulus tepat waktu, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari peluang kerja, memberi peluang kerja bagi pencari kerja lain, bahkan meningkatkan karier di dunia akademis. Menurutnya, semua lulusan diusahakan memenuhi kualitas dan daya saing lulusan yang sesuai dengan visimisi inovatif Kementerian Ristek Dikti. Visi-misi inovatif ini lebih dititikberatkan pada sistem pembelajaran Science Technology, Engineering, Art and Matematics (STEAM). ‘’Meski demikian, tetap juga mengedepankan softskill mahasiswa. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, terkait pengembangan SDM siap kerja, siap usaha dan men-link and macth dengan industri,’’ ucapnya. (ad316)
FIGUR Utamakan Keselamatan Peserta Didik KASUS pandemi Covid-19 di Denpasar dan Bali pada umumnya belum menunjukkan angka penurunan. Sekalipun Bali akan membuka PBM tatap muka berbasis desa yang berstatus hijau, namun sekolah di bawah naungan Yayasan Saraswati tetap menunggu kebijakan pemerintah daerah dan provinsi. Hingga saat ini PBM daring masih menjadi pilihan utama karena mampu mengontrol social distancing siswa dan guru. Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. mengakui memang banyak wacana muncul di dunia pendidikan saat ini oleh Kemendikbud. Mulai dari kurikulum darurat, PBM tatap muka di zona hijau hingga keleluasaan menggunakan dana BOS. Dia tetap menekankan kepada 17 pimpinan satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Saraswati tetap mengedepanan keselamatan peserta didik. Hanya PBM berbasis daring sementara yang bisa menjawab hal itu. Sedangkan soal biaya, Kemendikbud sudah menekankan bahwa dana BOS bisa diperuntukkan guna membantu siswa. Termasuk sekolah membantu memberikan fasilitas daring di sekolah. Kemudian menggunakan buku BOS oleh siswa sehingga tak lagi memberatkan orangtua siswa. ‘’Selama ini belum ada laporan siswa kami yang terkendala fasilitas daring,’’ tegas Bagus Ketut Lodji yang juga mantan Koordinator Kopertis VIII ini, Kamis (27/8) kemarin. Ditanya sejumlah sekolah swasta terkendala menarik dana SPP, Bagus Ketut Lodji mengimbau bagi masyarakat yang tak terdampak Covid-19 seperti ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD diminta kesadarannnya untuk disiplin membayar SPP bulanan yang anaknya sekolah di swasta. Hal ini perlu disadari karena sekolah swasta sudah terbiasa mandiri termasuk dalam menggaji guru, karyawan dan fasilitas. Semuanya menggunakan dana masyarakat. ‘’Jika ini macet, kan kasihan gurunya tak mendapatkan gaji. Jadi, mari kita bantu membangun kesadaran bersama agar semua komponen pendidikan bisa bersinergis. Namun sekolah dan guru juga diingatkan sekalipun dalam pandemi Covid-19, tetap mengutamakan pelayanan pendidikan berkualitas,’’ tegasnya. (sue)
Nelayan Hilang Ditemukan Selamat Mangupura (Bali Post) – Sempat dikabarkan hilang pada Rabu (26/8), Andi (33) ditemukan dalam keadaan selamat, Kamis (27/8) kemarin. Nelayan ini ternyata bertemu dengan kapal ikan dari Banyuwangi yang kebetulan melintas. Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bali mendapatkan informasi penemuan langsung dari Ketut Samson (pemilik kapal) pukul 08.55 Wita. Menurut penuturan Andi, mesin jukungnya mengalami masalah dan terombang-ambing di perairan. Beruntung ada kapal ikan melintas yang kemudian membantunya. Jukung diikat dan lego jangkar di sekitar perairan Uluwatu sembari menunggu tim SAR. ‘’Tim Basarnas melakukan pencarian sejak pagi menggunakan RIB. Setelah menerima kabar penemuan korban, mereka segera bergeser ke lokasi target,’’ ungkap Darmada, S.E., M.AP., Kepala Kantor Basarnas Bali selaku SMC.
Di lokasi berbeda, Kepala Seksi Operasi Basarnas Bali bersama seorang personel lainnya berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pemilik jukung. Selanjutnya mereka menurunkan sebuah jukung untuk ikut melakukan pencarian. ‘’Ketika nelayan itu berhasil diselamatkan oleh Kapal Palar Muda, komunikasi bisa kita lakukan kembali melalui telepon genggam dan sangat membantu menentukan titik pencarian,’’ jelasnya. Andi ditemukan pukul 10.35 pada posisi 8°45’27.62’’S-115°1’4.96’’E. Tim SAR turut mengawal penarikan jukung hingga sandar untuk memastikan mereka tiba dalam kondisi selamat. Berselang kurang lebih satu jam, tim bersama korban berhasil sandar di Pantai Muaya, Desa Jimbaran, Kuta Selatan. Andi hilang saat melaut di sekitar perairan barat daya Uluwatu, Desa Pecatu, Rabu (26/8). Nelayan asal Bayuwangi ini berangkat dari Pantai Muaya sekitar pukul 16.00 Wita. (kmb23)
Bali Post/dok
I Nyoman Giri Prasta (kiri) dan I Ketut Suiasa
Hari Ini, PDI-P Umumkan Calon Bupati
Paket Giriasa Dipastikan Tetap Mangupura (Bali Post) -
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pada Jumat (28/8) ini akan mengumumkan calon bupati yang akan bertarung dalam Pilkada Badung 2020. Kabarnya, pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (Giriasa) dipastikan tetap dicalonkan menjadi kepala daerah setempat periode 2020-2024. Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Badung Putu Parwata saat dimintai konfirmasinya, Kamis (27/8) kemarin, tak menampik pantai moncong putih segera mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. “Ya, saya mendapat informasi besok diumumkan. Tapi kami masih menunggu kabar pasti dari pusat,” katanya. Apakah Badung akan kembali mengusung pasangan Giriasa, politisi asal Dalung, Kuta Utara ini menyerahkan kepada mekanisme partai. “Kita sifatnya menunggu arahan pusat. Siapa pun nanti ditunjuk mewakili partai di Badung, itu yang kami usung,” tegasnya. Beredar kabar Giri Prasta selaku Ketua DPC PDI-P sekaligus bakal calon incum-
bent dipanggil Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait rekomendasi. Bahkan, informasinya politisi asal Desa Pelaga, Petang ini kini tengah berada di Jakarta menjemput rekomendasi. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wabup Badung pada pilkada serentak tahun 2020 dibuka 4-6 September. Kendati begitu, baik PDI-P maupun partai koalisi penantang PDI Perjuangan yakni Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB) belum secara resmi mendeklarasikan calon yang bakal diusung. Peta politik sebetulnya sudah tergambar. PDI-P hampir final mendukung incumbent Giri Prasta sebagai bakal calon Bupati Badung dan Suiasa sebagai bakal calon Wabup Badung. Hanya, ting-
gal menunggu rekomendasi keluar dari DPP PDI Perjuangan. Begitu pun KRBB, sudah bertekad mendukung I Gusti Ngurah Agung Diatmika- I Wayan Muntra (DiatmikaMuntra) sebagai bakal calon Bupati dan Wabup Badung. Namun, persoalannya sama tinggal menunggu rekomendasi resmi dari masing-masing partai pendukung yang bergabung dalam KRBB, yakni Golkar, Gerindra dan NasDem. Sementara itu, Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta menyatakan, sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, jadwal pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September 2020. “Untuk penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020,” terangnya. Dijelaskannya, berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahap selanjutnya pada 24 September 2020 yakni pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Adapun masa kampanye, terang pria yang akrab disapa Kayun ini, dijadwalkan 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Jadwal kampanye ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain. Kemudian debat publik/terbuka antarpasangan calon, selanjutnya kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik. (kmb27)
FISIP UNR Gelar Yudisium Berbasis Virtual Sebagian Besar Lulusan Telah Terserap di Berbagai Sektor
MELEPAS 106 orang calon wisudawan sarjana (S-1), Program Studi (Prodi) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Ngurah Rai (UNR) menggelar upacara Yudisium Sarjana berbasis virtual/online, Kamis (27/8) kemarin. Prosesi upacara yudisium yang hanya dihadiri perwakilan yudisiawan dipusatkan di Aula Serbaguna UNR Denpasar dan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. Para yudisiawan yang dilepas rencananya diwisuda pada 3 Oktober 2020 mendatang. Berbagai kegiatan telah dilakukan serangkaian upacara yudisium ini. Di antaranya melakukan persembahyangan bersama di Pura Ponjok Batu, pelantikan Senat Mahasiswa serta penyerahan sembako kepada pecalang dan pemangku di Desa Adat Bondalem (Buleleng), Desa Adat Bekul, Desa Penatih Dangin Puri. Dekan FISIP UNR Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP. mengatakan, para yudisiawan yang dilepas merupakan lulusan yang telah terjun di berbagai tempat/bidang. Ada yang telah menjadi wirausaha, pegawai swasta, PNS dan
organisasi politik. Hal ini menandakan bahwa lulusan FISIP UNR tidak menambah calon atau deretan pengangguran di Bali. Lulusan FISIP UNR justru meningkatkan kualitas SDM Bali dengan disiplin ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di FISIP UNR. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan para lulusan, setiap semester mahasiswa diberikan ilmu pengetahuan tambahan lewat kuliah umum, diwajibkan mengikuti seminar-seminar baik yang sifatnya regional, nasional maupun internasional. Selain itu, mahasiswa diikutsertakan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah. Mahasiswa kemudian menggali potensi yang ada di masyarakat lalu memecahkan bersama-sama permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. ‘’Kami juga menekankan kompetensi mahasiswa untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga mahasiswa berkontribusi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Kami pun
YUDISIAWAN TERBAIK - Rektor UNR Dr. Ni Putu Tirka Widanti, S.S., MBA., M.M., M.Hum. (tengah) didampingi Dekan FISIP UNR Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP. (kanan) berfoto bersama yudisiawan terbaik. menekankan etika dan moral kepada mahasiswa,’’ ujar Dr. Gede Wirata. Rektor UNR Dr. Ni Putu Tirka Widanti, S.S., MBA., M.M., M.Hum. mengungkapkan, saat ini UNR telah mampu menduduki peringkat ketiga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Bali, peringkat kelima PTN dan PTS se-Bali dan peringkat ke-136 Nasional Kemendikbud berdasarkan Dirjen Dikti 2020. Untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan per-
ingkat tersebut, pihaknya berharap para lulusan mampu mengaktualisasi kompetensinya di tengah masyarakat. Apalagi lulusan Sarjana Administrasi Publik tidak hanya dibutuhkan dalam pemerintahan, tetapi di semua sektor. Selain itu, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas lembaga. Salah satunya mengikuti tren yang berkembang di tengah masyarakat dan terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder terkait. (ad277)
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dua Operasi Kepolisian
Mangupura (Bali Post) Sejumlah pejabat Polres Badung dan Polresta Denpasar berkumpul di Ruang Catur Prsetya Mapolresta, Kamis (27/8) kemarin. Mereka hadir dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan serta penyerapan anggaran dua operasi kepolisian, yaitu Antik Agung II Tahun 2020 dan Operasi Bina Waspada Agung 2020 oleh Tim Wasops Itwasda Polda Bali. Kabag Operasi Polres Badung Kompol I Wayan Suana menyampaikan,
tujuan Wasops Itwasda Polda Bali ini untuk melakukan pengawasan, pengecekan kegiatan, data dukung terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini harus berdasarkan petunjuk dan cara bertindak yang telah ditentukan, sehingga hasilnya sesuai harapan operasi tersebut. ‘’Harus jelas pertanggungjawaban kerjanya karena kegiatan operasi ini didukung anggaran,’’ imbuhnya.
Selama pemeriksaan dan pendalaman administrasi, tidak ada ditemukan kekeliruan yang berdampak pelanggaran, mulai dari perencanaan hingga pelibatan anggota di lapangan. ‘’Kami berterima kasih kepada personel yang tetap semangat bekerja di tengah-tengah Covid-19. Semua pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai target yakni efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel atau 3E1A. Personel yang melaksanakan tugas tetap sehat,’’ tutup Kompol Suana. (kmb36)
Astra Motor Bali Berikan Servis Hemat dan Jemput untuk ’’Group Company’’
PERAWATAN kendaraan bermotor perlu dilakukan secara kontinu sebagai salah satu upaya menjaga kondisi kendaraan agar selalu dalam keadaan prima. Berbagai bentuk layanan yang bermanfaat untuk memberikan apresiasi kepada konsumen ditawarkan melalui AHASS sebagai bengkel resmi Honda. Begitu juga yang dilakukan Group Astra Motor Bali yang mengadakan program servis kunjung ke Astra Auto2000 sebagai salah satu group company Astra selama tiga hari pada 26-28 Agustus 2020 dengan memberikan paket servis hemat. Tercatat 50 unit motor Honda yang sudah
melakukan pendaftaran dengan jadwal yang telah ditentukan lengkap dengan data kendaraan dan hal-hal yang akan dilakukan perbaikan. Retail Manager Group Astra Motor Bali, Yodi Wahyu Borobudi Setiawan, mengatakan, layanan ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah konsumen dalam melakukan perawatan kendaraan khususnya Honda. Pihaknya memberikan beberapa kemudahan salah satunya dengan melakukan servis jemput secara kolektif ke kantor atau company di mana konsumen tersebut bekerja. “Kami sadari bahwa kon-
sumen yang disibukkan pekerjaan kantor membuat mereka tidak memiliki waktu luang untuk ke bengkel/ AHASS. Untuk itu, kami berikan kemudahan dalam bentuk layanan istimewa. Kami jemput bola dalam hal servis motor. Dalam kesempatan ini proses servis kami lakukan bertahap selama tiga hari dengan harapan motor Honda yang diservis dapat dikerjakan secara maksimal,“ ungkap Yodi. Kegiatan servis kunjung ke Astra Auto2000 dilayani oleh dua mekanik yang telah tersertifikasi Astra Honda Motor (AHM). Kegiatan ini didukung oleh Honda Mobile
Service dan AHM Oil serta Honda Genuie Part. Jenis paket yang dikerjakan dalam kegiatan ini adalah 30 unit dengan program paket servis gratis tambah oli dan 20 unit dengan paket servis hemat hanya dengan membayar Rp 50.000 sudah mendapatkan servis lengkap. ‘’Kegiatan servis kunjung ini akan terus kami lakukan ke group company lainnya secara bertahap, sehingga konsumen Honda dapat merasakan value yang didapatkan dengan menggunakan sepeda motor Honda,’’ tutup Yodi. Grup Astra Motor juga menawarkan booking service secara online melalui
aplikasi Motorku X dengan berbagai kemudahan dan give menarik untuk konsumen yang memanfaatkan layanan efektif ini. Konsumen yang ingin melakukan perawatan di AHASS Bali juga dapat memilih paket Kemerdekaan dengan harga ringan disesuaikan jenis paket yang inginkan konsumen. Untuk kenyamanan dan keamanan konsumen, seluruh bengkel AHASS Bali telah dilengkapi fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer mengikuti protokol kesehatan, serta memastikan mekanik menggunakan masker dan dalam kondisi sehat. (bns)
SERVIS KUNJUNG - Grup Astra Motor Bali mengadakan program servis kunjung ke Astra Auto2000 pada 26-28 Agustus 2020.
Jumat Umanis, 28 Agustus 2020
Bupati Eka ’’Launching’’ Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Tabanan Aman dan Produktif SEBAGAI upaya memulihkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti me-launching adaptasi kebiasaan baru menuju ‘’Tabanan Aman dan Produktif’’, Kamis (27/8) kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di halaman depan Kantor Bupati Tabanan ini dirangkaikan dengan acara berbagi kasih dengan keluarga miskin dan anak yatim piatu. ‘’Hari ini merupakan momen khusus yang kita rancang untuk memulai adaptasi kebiasaan baru yang lebih disiplin, menuju Tabanan yang Aman dan Produktif. Selain itu, pada kesempatan ini kita mengundang saudara-saudara kita dari keluarga kurang mampu dan anak-anak yatim untuk berbagi rasa dan membangun kepedulian antarsesama,’’ ujar Bupati Eka dalam sambutannya. Bupati Eka membagikan secara simbolis 270 paket alat tulis untuk anak yatim piatu dan 270 paket sembako kepada keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut turut
didukung oleh Yayasan Ekalawya. Turut hadir anggota DPR-RI asal Tabanan I Made Urip, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga beserta beberapa anggota, Forkopimda, Sekda, para Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, serta ketua dan pengurus Yayasan Ekalawya. Lebih lanjut Bupati Eka mengatakan, dampak Covid-19 terhadap sosial ekonomi masyarakat semakin mengkhawatirkan. Hal ini bukan hanya terjadi di Tabanan, melainkan di seluruh belahan dunia. Dapat dibayangkan, betapa besarnya ancaman dan tantangan yang ada saat ini. Untuk itu, ia minta seluruh masyarakat Tabanan tidak patah semangat dan menyerah, melainkan bersatu padu, bergotong royong, tumbuhkan semangat dan empati untuk memulai adaptasi kebiasaan baru menuju Tabanan Aman dan Produktif. ‘’Hari ini saya mulai Gerakan Serentak Tabanan Aman dan Produktif dalam rangka membuka ruang kepada seluruh masyarakat Tabanan melakukan aktivitas sosial dan ekonomi dengan prioritas
utama mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara disiplin dan bertanggung jawab,’’ imbuhnya. Pihaknya yakin dengan kedisiplinan dan kesungguhan semua pihak, sesulit apa pun cobaan akan bisa diatasi bersama. Untuk itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah, ASN, lembaga pemerintah dan swasta serta seluruh lapisan masyarakat Tabanan disiplin menjalankan prokes agar aman dari penularan Covid-19 serta produktif dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Eka menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat, sehingga mata rantai penularan Covid-19 dapat diputus dalam waktu tidak terlalu lama. ‘’Kepada seluruh kepala wilayah dan bendesa adat, tetap jaga disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Begitu pula kepada seluruh masyarakat Tabanan, jangan pernah
Hukum Komite I Bidang Hukum DPD-RI Atensi Kasus Pelanggaran UU ITE Jerinx SID
Wedakarna Temui Ketua IDI, Dukung Gagasan ’’Medical Tourism’’ Pascapandemi
DALAM masa sidang DPDRI bulan Agustus–September 2020 usai reses, Senator DPDRI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III hadir di Kantor Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Bali terkait fungsi DPD-RI sebagai pengawas UU. Senator Arya Wedakarna (AWK) diterima Dr. I Gede Putma Suteja (Ketua IDI Bali), Dr. IGAN Anom (Ketua IDI Kota Denpasar/Ketua Asosiasi Rumah Sakit), Dr. I Made Sudarmaja (Sekretaris IDI Bali/Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Unud). Dalam pertemuan itu, sejumlah hal didiskusikan terutama terkait dunia kesehatan, baik infrastruktur maupun SDM tenaga kesehatan (nakes) di Bali. Salah satunya tentang usulan DPD-RI untuk menempatkan sejumlah dokter spesialis di sejumlah kecamatan di Bali yang dirasa cukup urgen. Ini terkait kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Nusa Penida yang mana ada warga harus ke Bali daratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Senator AWK juga memberikan pandangan bahwa eksistensi dari lebih 4.200 anggota IDI di Bali mendapatkan perhatian pemerintah. ‘’Di masa pendemi ini, kita harus memahami bahwa pengorbanan dan perjuangan tenaga kesehatan harus dihargai. Sudah banyak dokter yang wafat saat bertugas membantu masyarakat, begitu juga tenaga kesehatan lainnya. Menurut saya, kita harus memberikan apresiasi terutama bagaimana kita berpandangan tentang pandemi Covid-19. Terlepas apakah Covid ini konspirasi atau tidak, nakes termasuk dokter harus kita apresiasi. Maka dari itu, saya yakinkan bahwa kebijakan negara pascapandemi ini akan lebih maksimal kepada tenaga ke-
BERSAMA – Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR-RI) bersama pengurus IDI dan Wakil Dekan FK Unud. sehatan, baik itu perawat, dokter, apoteker, rumah sakit dan siapa pun yang ada di front liner terdepan masalah kesehatan,’’ ungkap AWK yang juga bagian dari Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD-RI. Sejumlah hal menjadi perhatian DPD-RI B65. (1) Klarifikasi terkait laporan IDI ke Polda Bali tentang ujaran kebencian oleh tersangka Jerinx SID, yang ternyata laporan dimaksud sudah mendapatkan restu dari PB dan organisasi di tingkat kabupaten/kota di Bali. (2) Harapan ke depan Pemprov Bali bisa menyediakan Sekretariat IDI yang representatif termasuk organisasi kesehatan lainnya secara terintegrasi. (3) Peningkatan status salah satu puskesmas di tiap kecamatan menjadi RS yang diharapkan mampu mengurai membeludaknya pelayanan kesehatan di ibu kota kabupaten/kota. (4) Gagasan tentang kerja sama Pemda dengan IDI dan Fakultas Kedokteran Unud tentang penempatan dokter spesialias/residen dengan memperhatikan insentif bagi nakes. (5) dukungan DPD-RI untuk kenaikan status rumah
sakit di Nusa Penida, Klungkung. Selanjutnya (6) program sinergi DPD-RI dengan Asosiasi Rumah Sakit terkait pelayanan kesehatan. (7) Ide dan gagasan untuk Medical Tourism usai pandemi untuk menjadikan Bali sebagai destinasi kesehatan dunia sebagai alternatif pariwisata masif yang rentan isu. (8) Rekomendasi DPD-RI tekait perubahan nama RSUP Sanglah menjadi RS Dr. Ir. Soekarno serta memberikan penghormatan kepada tokoh kedokteran Bali A.A. Gde Djelantik dan I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah untuk menjadi nama Gedung Paviliun di RSUP Sanglah dan RS Wangaya. (9) Pembahasan tentang dinamika BPJS Kesehatan di Bali. (10) Pembahasan tentang kontroversi pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia. (11) DPD-RI mendukung terus kenaikan akreditasi dan pembangunan infrastruktur untuk Pendidikan Kedokteran di Unud (33 Prodi), Unwar dan Undiksha Singaraja. (12) Rencana pembangunan Bali Diabetic Center oleh The Sukarno Center. (ad313)
lengah. Mari bangun kebersamaan untuk saling berbagi dan menjaga satu dengan lainnya,’’ ujarnya. Sekda I Gede Susila menjelaskan, 270 orang anak yatim piatu dan 270 keluarga kurang mampu tersebut berasal dari tiga kecamatan. Mereka diwakili masing-masing 10 orang dari Kecamatan Tabanan, Kediri dan Penebel. Ia berharap kegiatan berbagi kasih ini mampu meringankan beban masyarakat dalam masa pandemi. Terkait adaptasi kebiasaan baru menuju Tabanan Aman dan Produktif, ia menyebut seluruh komponen masyarakat Tabanan telah siap melaksanakannya. Begitu pula 40 perangkat daerah yang terdiri atas 1 sekretariat daerah dengan 10 bagian, 1 sekretariat dewan, 1 inspektorat, 6 badan, 20 dinas dan 10 kecamatan. Susila juga menyampaikan kesiapan menyongsong adaptasi kebiasaan baru telah dilakukan pada bidang-bidang pelayanan publik, di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, tansportasi dan sosial/pendukung lainnya. Bidang Pendidikan terdiri atas 289 PAUD/
LAUNCHING - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti me‘’launching’’ adaptasi kebiasaan baru menuju ‘’Tabanan Aman dan Produktif’’ di halaman Kantor Bupati, Kamis (27/8) kemarin. Kegiatan dirangkaikan dengan acara berbagi kasih dengan keluarga miskin dan anak yatim piatu. TK negeri dan swasta, 319 SD, 45 SMP, 25 SMU/SMK, 5 Perguruan Tinggi, 60 tempat kursus serta 17 lembaga latihan kerja dan lembaga pelatihan lainnya. Bidang Kesehatan terdiri atas 10 RS pemerintah/swasta, 14 klinik, 20 puskesmas, 78 puskesmas pembantu dan 90 apotek. Bidang Ekonomi meliputi 14 pasar tradisional, 20 pasar desa, 125 toko modern, ratusan toko dan warung serta lembaga keuangan yakni 5 bank
pemerintah, 5 bank swasta, 24 BPR, 251 LPD dan 418 koperasi. Bidang Pariwisata terdiri atas 2 hotel bintang lima, 44 restoran, 51 rumah makan, 70 penginapan melati, 25 objek wisata (DTW) dan 23 desa wisata. Bidang Transportasi mencakup 3 terminal dan 30 tempat parkir, 132 angkutan kota dan 173 angkutan pedesaan. Bidang Sosial/Pendukung lainnya di antaranya 25 yayasan, 133 desa dinas dan 349 desa adat. (ad319)
DPC PDI-P Siap Amankan Rekomendasi Induk Partai
REKOMENDASI PDI Perjuangan dijadwalkan turun pada Jumat (28/8) ini. Menjelang turunnya rekomendasi bakal calon bupati dan wakil bupati Tabanan, Pengurus DPC PDI-P Tabanan dan PAC se-Kabupaten Tabanan melakukan sejumlah persiapan untuk membuka webinar (arahan Ketua Umum PDI-P). Isu yang santer beredar, paket yang mendapatkan rekomendasi adalah Dr. I Komang Gede Sanjaya dan I Made Edi Wirawan. Hanya, untuk kepastian rekomendasi tersebut, seluruh kader PDI-P Tabanan masih menunggu keputusan dari induk partai. Ketua DPC PDI-P Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya sesuai instruksi DPD telah meneruskan kepada jajarannya baik di DPC maupun PAC se-Kabupaten Tabanan untuk mempersiapkan webinar. “Semua sudah siap. Seluruh kader partai diajak nonton webinar, karena di sana ada arahan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” ucapnya saat dimintai dikonfirmasinya, Kamis (27/8) kemarin. Terkait namanya yang sant-
er diisukan mendapatkan rekomendasi, pihaknya tidak mau berkomentar banyak. “Isunya demikian, saya belum tahu. Kalau benar, ya... astungkara saja. Yang jelas siapa pun yang mendapatkan rekomendasi, saya selaku pimpinan partai dan Ketua DPC PDI-P Tabanan siap all out mendukung apa yang menjadi keputusan DPP,” ucapnya. Kembang-Sugiasa Sementara itu, menjelang pendaftaran Pilkada Jembrana, baru dua parpol dan gabungan parpol menunjukkan keseriusan berkiprah di Pilkada 2020. PDI Perjuangan dipastikan akan mengusung kader terbaik menggandeng Hanura. Sementara Koalisi Jembrana Maju (KJM) yang diinisiasi
Partai Golkar bersama enam parpol lain yakni Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, NasDem dan Perindo akan ikut mengeluarkan calon bupati dan wakil bupati. PDI-P yang notabene memiliki separuh lebih kursi legislatif di parlemen dipastikan akan mengusung bakal calon bupati. Mekanisme seleksi calon telah dilakukan sejak lama. Calon Bupati Made Kembang Hartawan yang saat ini menjabat Ketua DPC PDI-P dan Wakil Bupati Jembrana, paling mengemuka di masyarakat. Kembang Hartawan yang pernah mendapat predikat Ketua DPRD termuda tak diragukan lagi akan maju. Saat proses pendaftaran dibuka hingga dikirim ke DPP PDI-P, namanya diajukan bersama dua
bakal calon lainnya yakni Ida Bagus Susrama (Ketua Komisi I DPRD Jembrana) dan Dewa Putu Mertayasa (Ketua Komisi III DPRD Jembrana). Kemudian mengerucut nama Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa. Sugiasa saat ini dipercaya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana. Kembang Hartawan dalam berbagai kesempatan mengatakan untuk Pilkada Jembrana jajarannya tetap menunggu rekomendasi dari DPP. Ia tidak menganggap remeh siapapun calon yang akan maju nanti. Termasuk bilamana nantinya muncul koalisi antarpartai. Sugiasa bukan tergolong baru dalam kancah politik di Jembrana. Kader PDI-P asal Dauhwaru ini sudah dua kali menjabat Ketua DPRD Jembrana. Di struktur partai, Sugiasa pernah menjabat Sekretaris PDI-P dan menjadi Ketua Tim Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu). (kmb28/kmb26)
Jumat Umanis, 28 Agustus 2020
Gairahkan Kembali Seni Budaya, Yayasan Bina Wisata Gelar Lomba Busana Secara Virtual
UNTUK menggairahkan kembali semangat dan kreativitas masyarakat di masa pandemi, Yayasan Bina Wisata Kelurahan Ubud mengadakan lomba busana adat ke pura secara virtual, Kamis (27/8) kemarin. Penilaian dilakukan secara virtual di kantor Yayasan Bina Wisata Kelurahan Ubud, dengan juri Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra, Desainer Tjokorda Gde Abinanda Sukawati dan Cindy Yuliani. Lomba diadakan dalam tiga kategori yaitu, kategori PKK diikuti 20 orang peserta, remaja (pemudi) 20 orang peserta, kategori anak-anak (putri) 20 orang peserta dan putra diikuti 13 orang. Ketua Yayasan Bina Wisata Kelurahan Ubud, Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati, menjelaskan lomba ini digelar untuk menggairahkan kembali semangat kreativitas yang selama masa pandemi cukup terpuruk. ‘’Melalui lomba busana ini kita harapkan ada giat-giat baru. Apalagi di bulan Agustus ini kita masih dalam suasana kemerdekaan,’’ ujarnya. Para peserta itu, kata Tjok. Bayuputra diringankan, mereka cukup mengirimkan video singkat untuk dinilai. Itu bisa dilakukan di rumah masingmasing atau kumulatif di balai banjar. Terpenting yang menjadi latar peragaan busana adalah suasana adat Bali, karena salah satu persyaratan kami dari panitia adalah tempat yang memiliki background bernuansa adat Bali. Sedangkan kriteria penilaian adalah keserasian busana, tata rias wajah dan rambut, harmonisasi gerak, ekspresi, etika dan estetika busana.
Ditambahkan, karena pariwisata di Bali sudah mulai dibuka meski untuk domestik, kata Tjok Bayuputra, secara tidak langsung kegiatan ini bisa membangkitkan kembali pariwisata kita, khususnya di Ubud. Salah satunya bagaimana kita membangkitkan kembali seni budaya kita melalui pakaian adat. ‘’Walaupun tidak ada proses langsung, tetapi minimal dari semangat masyarakat dan taksu yang ada di masyarakat. Gairah kegiatan itu harus kita bangkitkan lagi. Sudah mulai terlihat warna-warnanya. Event-nya kita kaitkan dengan kondisi beberapa bulan ke belakang. Akibat pandemi ini memang suasanya jadi suram. Citra itu yang ingin kita ubah sekarang. Caranya kita mulai menggelar beberapa event dengan protokol kesehatan ketat. Mulai kita bangkitkan satu per satu. Ke depannya kita melihat suasananya akan lebih hidup lagi,’’ jelas Tjok Bayuputra. Peragaan busana itu dipilih, kata Tjok Putra, karena melihat situasi kita sekarang. Pihaknya ingin membangkitkan kembali keindahan di Bali. Salah satu simbol keindahan itu adalah wanita. Maka pihaknya mencoba menginterpretasikannya melalui lomba busana. ‘’Karena setelah kita rembukkan, lomba busana wanita itu dirasa paling tepat menggambarkan kerinduan kita akan keindahan adat budaya Bali. Dan lagi lomba ini tentu tidak terlalu menghabiskan biaya. Alasannya, semua dipastikan memiliki busana adat ke pura. Jadi tinggal memadupadankannya saja,’’ imbuhnya. Ketua TP PKK Kabupaten
Gianyar, Ny. Surya Adnyani Mahayastra, sangat mengapresiasi kegiatan lomba peragaan busana virtual yang dilaksanakan Yayasan Bina Wisata Kelurahan Ubud. Apalagi terkait masih suasana pandemi Covid-19. Jadi ketika beranjak ke tatanan era Bali baru, inilah hal strategis yang harus mereka lakukan. Tetap melaksanakan kegiatan walau secara virtual. Meskipun dengan cara virtual tetapi tidak mengurangi makna. Suatu contoh tema peragaan busana adat ke pura. Kenapa menggunakan tema busana adat ke pura, menurut istri Bupati Gianyar Made Mahayastra, tentunya kembali ke basic kita, kembali ke adat budaya kita. Apalagi di Ubud ini merupakan destinasi wisata dunia. ‘’Ketika orang datang tentunya yang dilihat itu secara keseluruhan. Baik wisata alam, budaya, maupun wisata belanja. Perlu digaris bawahi di sini, kita mempunyai kelebihan yaitu taksu yang ada di Ubud. Kita harus terus mempertahankan adat dan budaya kita, sehingga taksu itu terus ada,’’ tegas Ny. Surya Adnyani Mahayastra. Ny. Surya Adnyani Mahayastra menambahkan, kita sebagai orang tua harus terus menyosialisasikan kepada generasi muda. Bagaimana berpakaian adat ke pura yang baik dan benar mengacu pada etika dan estetika. Semua bisa berpakaian, tetapi bagaimana berpakaian yang benar itu. Hal itu perlu kita edukasi. ‘’Cara berpakaian adat ke pura dengan kita kondangan tentu jauh berbeda. Dalam hal ini tentu ada aturan jelas. Seperti menggunakan kain harus sampai mata kaki, pakaian yang digunakan tidak tembus pandang, dan rambut harus rapi. Bagi yang sudah dewasa atau menikah rambut harus dipusung tagel,’’ jelasnya lagi. Kelebihan peragaan busana secara virtual ini mungkin dari hal biaya bisa ditekan, sosialisasi juga kita dapat. Mungkin ke depannya dalam tatanan era baru ini, kegiatan akan lebih banyak virtual. Sehingga dulunya kegiatan diadakan di suatu tempat dengan segala protokolernya, dengan cara virtual jadi segalanya bisa ditekan. (ad314)
Hari Ini, PDI-P Umumkan Bakal Calon Bupati-Wabup Bangli Bangli (Bali Post) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dijadwalkan akan mengumumkan nama bakal pasangan calon Pilkada Bangli, Jumat (28/8) ini. Tak hanya Bangli, nama bakal pasangan calon pilkada lima kabupaten/kota lainnya di Bali juga diumumkan di hari yang sama. ‘’Nggih bersamaan kita diundang di DPD mengikuti pengumuman nama calon bupati dan wakil bupati, wali kota/wakil wali kota untuk Pilkada 2020 di enam kabupaten/ kota di Bali,’’ ungkap Ketua DPC PDI-P Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Kamis (27/8) kemarin. Pengumuman dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 Wita. Sedana Arta mengatakan dirinya bersama sekretaris, bendahara dan wakil ketua pemenangan pemilu akan menghadiri pengumuman nama bakal calon di Ssekretariat DPD PDI-P Provinsi Bali. Sedangkan pengurus DPC lainnya mengikuti acara itu dari kantor DPC PDI-P Bangli. ‘’Sementara semua pengurus PAC mengikuti dari kantor PAC
masing-masing. Semua dilaksanakan secara virtual dengan zoom meeting,’’ jelasnya. Setelah pengumuman dilanjutkan mendengarkan arahan Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali. Disinggung persiapan DPC PDI-P Bangli menanti pengumuman tersebut, Sedana Arta mengatakan tentu sudah ada. Pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya di kantor DPC PDI-P Bangli. Pihaknya melaksanakan persembahyangan bersama di kantor masing-masing. Dirinya pribadi selaku kader partai dan Ketua DPC PDI-P Bangli siap mengamankan dan memenangkan pasangan calon yang direkomendasikan. Sebagaimana diketahui PDI-P Bangli mengusung bakal calon Bupati Sang Nyoman Sedana Arta berpasangan dengan I Wayan Diar, selaku bakal calon wakil bupati. Sedana Arta yang berasal dari Desa Sulahan, Susut saat ini masih menjabat sebagai wakil Bupati Bangli. Sedangkan I Wayan Diar asal Desa Belantih, Kintamani menjabat Ketua DPRD Bangli. (kmb40)
Pengerjaan Saluran Irigasi Subak Dlod Banjarangkan Asal-asalan
Bupati Suwirta Tanda Tangani PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah. Penandatanganan dilaksanakan di sela-sela pertemuan secara virtual bersama sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen) pada Kementerian Keuangan dan Komunikasi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Rabu (26/8) siang. Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan serta data atau informasi lainnya. Selain itu, kerja sama ini juga untuk mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah dan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak. Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta mengatakan, kerja sama antara pemerin-
PENANDATANGANAN PKS - Bupati Suwirta saat melakukan penandatanganan PKS tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah. tah pusat dengan daerah ini, dalam rangka optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah. ‘’Melalui perjanjian kerja sama ini kami harap adanya sinergitas untuk mendorong pemungutan target penerimaan pajak negara dan pajak daerah,’’ ujar Bupati Suwirta.
BNNK Gianyar Rangkul Instansi Pemerintah dalam Upaya P4GN LINGKUNGAN kerja instansi pemerintah merupakan lingkungan yang penuh individu produktif, yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Menilik peran penting pegawai alias SDM di suatu instansi pemerintah dalam pembangunan, Badan Narkotika Nasional melaksanakan kegiatan di Lingkungan Kerja Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah itu sudah seyogianya dimanfaatkan oleh individu yang produktif tersebut dengan cara memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Terkait hal itu, Badan Narkotika Nasional melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas melalui bimbingan teknis bagi penggiat antinarkoba di instansi pemerintah di Provinsi Bali, dengan menunjuk BNN Kabupaten Gianyar sebagai koordinator yang selanjutnya melangsungkan event tersebut di Ubud, Gianyar, Rabu (26/8). Pada program itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. beserta Kepala BNN Kabupaten Gianyar AKBP I Gusti Agung Alit Adnyana, S.S., S.H., M.H. menjadi narasumber kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Antinarkoba atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan instansi pemerintah di Kabupaten Gianyar. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Evitel, Resort Ubud, Kabupaten Gianyar dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, calon penggiat antinarkoba perwakilan OPD di Kabupaten Gianyar. ‘’BNN mendorong aktif para
penggiat antinarkoba di lingkungan instansi pemerintah di Kabupaten Gianyar. Para penggiat antinarkoba itu agar dapat membuat rencana aksi dan menyusun regulasi terkait upaya pencegahan narkotika. Hal itu juga wajib dilakukan di lingkungan kerjanya,’’ pinta Kepala BNN Provinsi Bali. Pengembangan kapasitas melalui bimbingan teknis di instansi pemerintah itu merupakan kegiatan pembinaan dan pelatihan P4GN untuk meningkatkan kemampuan calon penggiat antinarkoba. Mereka diberikan pemahaman terkait pengetahuan mengenai P4GN melalui keikutsertaan secara langsung dalam pembinaan dan pelatihan. Dari kegiatan itu diharapkan tumbuh pemahaman, kesadaran sekaligus keterlibatan secara konstruktif dalam bidang P4GN. Kegiatan Bimtek itu bertujuan membentuk penggiat antinarkoba di masing-masing lingkungan kerja mereka. Malah para penggiat antinarkoba di Kabupaten Gianyar itu diharapkan dapat berperan aktif mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing. Adapun rencana yang akan dilaksanakan penggiat antinarkoba di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Gianyar itu yakni sosialisasi P4GN oleh masing-masing personel penggiat antinarkoba di lingkungan instansi pemerintah, melaksanakan deteksi dini di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Selain itu penggiat antinarkoba juga menggelar tes urine dan membentuk Satgas Antinarkoba. Selanjutnya penyebaran informasi P4GN melalui media elektronik dan nonelek-
seraya menyampaikan pekerja yang dulu berasal dari Jawa. Pekerjaan yang sifatnya swakelola itu seharusnya hasilnya lebih bagus daripada yang ditenderkan. Dari sisi anggaran tidak ada yang berkurang 30 persen sampai 40 persen, akibat penurunan harga kalau pekerjaan itu ditenderkan. Proyek itu jadi sedikit aneh, karena sistem swakelola, seharusnya dikerjakan tukang dari wilayah setempat. Tetapi, malah dikerjakan pekerja asal Jawa. Hal itu membuat anggaran yang terserap tidak sesuai hasil di lapangan. Situasi ini pun disesalkan para petani setempat. Klian Subak Dlod Banjarangkan Nyoman Subawa mengatakan, Kamis (27/8) kemarin, para petani setempat mengeluhkan hasil pekerjaan saluran irigasi tersebut. Dia juga membenarkan kalau pekerja dari Jawa itu sudah diberhentikan. Alasannya,
hasil pekerjaannya buruk. Para pekerja dari Jawa itu baru menyelesaikan perbaikan sepanjang 180 meter dari total target 400 meter. Proyek perbaikan saluran irigasi itu dianggarkan dari BWS Bali-Penida sebesar Rp 190 juta tahun 2020 setelah dipotong pajak. Setelah pekerja dari Jawa itu dipecat, dia mengaku sudah ada 11 orang pekerja baru asal Pesaban. Mereka siap melanjutkan sisa pekerjaan itu. Dia juga mengakui proyek itu sesungguhnya harus dikerjakan secara swakelola. Artinya dengan melibatkan warga setempat. Tetapi, pihaknya terpaksa harus mencari pekerja dari luar karena tidak ada pekerja dari warga sekitar. Subak Dlod Banjarangkan ini dimanfaatkan di tiga desa, yakni Desa Banjarangkan, Tusan dan Negari. Sesuai perencanaan, pihaknya menargetkan akhir September, pengerjaan saluran irigasi ini sudah selesai. (gik)
tronik, sekaligus penyusunan kebijakan tentang P4GN di lingkungan instansi pemerintah dan juga memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif. Kebijakan P4GN itu dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu para penggiat antinarkoba juga wajib melaporkan siapa pun, jika terindikasi ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, lebih-lebih di instansinya sendiri. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu
Gede Suastawa, S.H. beserta Kepala BNN Kabupaten Gianyar AKBP I Gusti Agung Alit Adnyana, S.S., S.H., M.H. menjadi narasumber kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Antinarkoba atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Instansi Pemerintah di Kabupaten Gianyar yang bertempat di Hotel Evitel, Resort Ubud, Kabupaten Gianyar. Jumlah peserta yang ambil bagian sebanyak 20 orang. Mereka para calon penggiat antinarkoba perwakilan OPD di Kabupaten Gianyar. (ad311)
Pembangunan Mangkrak Pasar Silakarang Ditumbuhi Belukar
Gianyar (Bali Post) Pembangunan Pasar Silakarang di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati hingga kini belum ada tanda-tanda dilanjutkan. Akibatnya, areal bangunan tampak kumuh. Tak pelak kerangka besi bangunan yang mangkrak itu banyak ditumbuhi semak belukar.
MANGKRAK - Areal bangunan Pasar Silakarang yang mangkrak hingga kini.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gianyar Luh Eka Suary mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya tidak menampik kondisi Pasar Silakarang itu terbengkalai. Semestinya pada 2020 ini, pembangunan Pasar Silakarang yang berada di pinggir Jalan Raya Singapadu itu dilanjutkan. Karena kendala pandemi Covid-19, hal itu membuat proyek itu belum bisa terealisasi. ‘’Pasar Silakarang tahun ini sudah dianggarkan dari dana APBD. Hal itu belum bisa dikerjakan, karena kendala hibah. Barangnya
sendiri belum turun dari pusat,’’ ungkapnya. Mempertimbangkan kondisi pandemi, pihaknya kini masih menunggu kelanjutan pembangunan pasar itu. Terlebih pembangunannya masih menunggu tambahan dana pusat. ‘’Dulu kan pembangunannya dari dana TP pusat. Jika dilanjutkan harus melalui dana APBD. Menunggu hibah dari pusat dulu,’’ ujarnya dihubungi beberapa waktu lalu. Pihaknya tahun 2021 akan menyusun anggaran di APBD mendatang dengan perencanaan dana Rp 6 miliar. (kmb35)
Kasubag Humas Polres Gianyar Iptu Ketut Suarnata mengatakan, Kamis (27/8) kemarin, penangkapan pelaku pencurian itu dilakukan jajaran Unit Reskrim Polsek Sukawati. Pelaku diamankan beserta puluhan barang bukti di Mapolsek Sukawati. ‘’Pelaku ditangkap Selasa sore sekitar pukul 17.30 di kos-kosannya,’’ ucap perwira berkumis asal Bangli ini. Awalnya polisi menerima
laporan Selasa pagi sekitar pukul 10.00 Wita, bahwa terjadi pencurian di Toko Arjuna, Desa Singapadu. Dikatakan saat melakukan aksinya pelaku berusia 32 tahun itu terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi dengan cepat melakukan penyelidikan di seputaran TKP. Polisi juga menggali informasi dari keterangan warga sekitar, untuk mencocokkan ciri-ciri pelaku sesuai reka-
man CCTV itu. Akhirnya diketahui pelaku merupakan seorang pedagang. Ternyata Udin tinggal di kos-kosan yang tidak jauh dari TKP. Malah, pelaku Udin sudah empat kali melakukan pencurian di toko itu sejak sebulan ini yakni tanggal 18, 20, 22 dan terakhir 25 Agustus kemarin. ‘’Namun baru kasus terakhir dilaporkan ke polisi,’’ bebernya seizin Kapolsek Sukawati AKP Suryadi. (kmb35)
Pengerjaan saluran irigasi pada Tempek Truna, Subak Dlod Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, dikeluhkan para petani setempat. Sebab, proyek Kementerian PUPR melalui BWS Bali-Penida ini terkesan dikerjakan asal-asalan. Pengerjaan di lapangan tidak sesuai harapan petani, karena justru mempersempit saluran irigasinya. Bagaimanakah sejauh ini proyek irigasi itu dikerjakan? SESUAI pantauan di lokasi, awalnya saluran irigasi itu jebol pada sejumlah titik. Tidak sedikit retak-retak hingga miring, sehingga saluran air subak itu bocor. Namun, para pekerjanya bukannya melakukan perbaikan total dengan cara membenahi titik kerusakan itu untuk bisa tetap mempertahankan lebar saluran irigasi tersebut. Namun, bagian saluran irigasi yang rusak itu justru ditempel dengan susunan batako. Akibat hasil pengerjaan yang sangat buruk itu, hal itu membuat saluran irigasi menjadi kian sempat ke hilir. ‘’Seharusnya lebar saluran irigasi itu tetap dipertahankan, walau yang rusak itu diperbaiki. Akibat ditempel begitu saja, sehingga saluran irigasinya jadi sempit. Tukang yang mengerjakan sudah dipecat, karena hasil kerjaannya buruk. Tidak cocok dengan gambar,’’ kata salah satu petani setempat saat ditemui di lokasi,
Selain itu, Bupati Suwirta juga berharap dengan adanya perjanjian program ini, nantinya dapat membuahkan hasil maksimal dan juga bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan,
kerja sama ini dibuat untuk bersama-sama mengoptimalkan penerimaan negara, baik itu untuk pendapatan daerah maupun pendapatan pusat. ‘’Semoga melalui perjanjian kerja sama ini, dapat mempercepat penyampaian data antara para pihak. Dengan adanya sinergi itu kami harapkan ada peningkatan kerja sama yang lebih baik,’’ ucapnya. Sementara itu, Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha menyampaikan KPK itu menunggu realisasi perjanjian kerja sama ini. Kerja sama yang dijalin antara pemerintah pusat dengan daerah ini juga harus menguntungkan bagi daerah. Kepada pemerintah daerah diharapkan segera menyerahkan data potensi pajak ke pemerintah pusat dan bersama-sama mengoptimalkan penerimaan di daerah maupun pusat. ‘’KPK ingin PKS ini saling menguntungkan dan hal itu bisa dicontoh daerah lain,’’ harapnya. (ad312)
Empat Kali Mencuri di Toko, Udin Ditangkap Polisi
Gianyar (Bali Post) Toko milik Nyoman Agus Ardiana di Desa Singapadu Kecamatan Sukawati sudah empat kali diobok-obok maling. Pencurian yang terjadi secara beruntun itu lantas dilaporkan ke polisi. Selang beberapa jam setelah dilaporkan, polisi langsung menangkap Zainuddin alias Udin di tempat kosnya yang berada tidak jauh dari TKP, Selasa (25/8) sore.
Jumat Umanis, 28 Agustus 2020
Gede Dana Mengaku Siap Dr. Agus Kurniawan, S.T., M.T. Lahir Batin Maju di Pilkada Lulus ’’Cumlaude’’ Pendidikan
Teliti Dekonstruksi Makna Mandala Puri Agung Karangasem-Bali
Rekomendasi DPP Turun Hari Ini
Amlapura (Bali Post) Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah yang tahun ini menyelenggarakan pemilihan kepada daerah bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan 9 Desember mendatang. Partai besar, PDI Perjuangan, mengusung I Gede Dana maju sebagai calon bupati dalam hajatan lima tahunan tersebut ditandemkan dengan I Wayan Artha Dipa. Hanya, sampai saat ini DPC masih menunggu rekomendasi DPP yang masih belum turun. Direncanakan rekomendasi turun Jumat hari ini. Ketua DPC PDI Perjuangan Karangasem I Gede Dana mengungkapkan, memang rekomendasi dari DPP dirinya sendiri maju dengan Wayan Artha Dipa di pilkada, tetapi sejauh ini masih menunggu turunnya rekomendasi. ‘’Rencananya rekomendasi DPP turun Jumat hari ini,’’ ucap Gede Dana. Pihaknya secara lahir dan batin sudah siap maju di pilkada berpasangan dengan Artha Dipa. Tekadnya maju agar di Kabupaten Karangasem ini ada perubahan ke arah lebih baik. ‘’Saya maju di pilkada karena ingin menuju Karangasem era baru. Saya memang rela mempertaruhkan jabatan ketua DPRD untuk maju di pilkada ini. Masalah terpilih atau tidak, saya serahkan kepada yang di Atas. Saya hanya bisa berusaha sekuat tenaga meraih ke-
menangan itu,’’ tegas Gede Dana. Terkait persiapan yang telah dilakukan partai menjelang pilkada nanti, Gede Dana menegaskan, kalau pihaknya telah melakukan konsolidasi ke dalam dan juga sosialisasi tentang penting-
nya pilkada. Selain itu penyegaran kepengurusan partai dengan cara regenerasi badan dan sayap partai. Pihaknya banyak mengakomodir generasi muda. Seperti di sayap partai misalnya, pengu-
I Gede Dana
rusnya sebagian besar anakanak muda. Direkrutnya kalangan generasi muda di Karangasem menduduki posisi pengurus sayap partai, kata Gede Dana, untuk memberikan peluang kepada generasi muda berjuang melalui sayap PDI Perjuangan. Sedangkan pengurus sayap lama berada di sejumlah badan partai. ‘’Selain generasi muda di badan partai juga banyak bergabung pensiunan ASN,’’ katanya. Pria yang merupakan Ketua DPRD Karangasem ini menegaskan, kehadiran pengurus sayap baru dan badan partai ini karena komitmen mereka mengusung dengan cara melakukan perubahan kepemimpinan di Karangasem. ‘’Kami ingin ada perubahan di Karangasem. Karena itu banyak ingin bergabung membesarkan PDI Perjuangan ini,’’ tegas Gede Dana. Seperti diketahui di Pilkada Karangasem ini, PDI Perjuangan mengusung paket I Gede Dana berpasangan dengan I Wayan Artha Dipa. Mereka bertarung melawan petahana I Gusti Ayu Mas Sumatri yang berpasangan dengan I Made Sukerana. (kmb41)
BTT Dialihkan untuk Pos Belanja Langsung
Singaraja (Bali Post) Pemerintah daerah memutuskan mengalihkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 melalui skema Pos Belanja Langsung (BL) pada APBD Perubahan Tahun 2020. Dana itu selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sekab Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Tahun 2020 di Gedung DPRD Buleleng, Kamis (27/8) kemarin. Birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula
ini menegaskan, sampai bulan ini dana BTT telah terserap sekitar Rp 39,3 miliar lebih. Dana sebesar itu terserap untuk percepatan penanganan Covid-19. Seperti pembayaran Bantuan Sosial Tunai (BST), bidang kesehatan, operasional pencegahan, dan membiayai karantina Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula akibat penularan virus Corona melalui transmisi lokal. Selain itu penanganan pekerja migran Indonesia (PMI). Dari penyerapan dana itu saat ini, BTT yang belum terserap sekitar Rp 27,6 miliar lebih. Sesuai dokumen APBD Perubahan Buleleng Tahun 2020, TAPD menyusun skema dengan cara mengalihkan dana BTT itu untuk pos Belanja Langsung (BL) sekitar Rp 20
miliar. Alasan mengapa mengalihkan sisa dana itu, saat ini yang menjadi fokus percepatan penanganan Covid-19 salah satunya sektor kesehatan. Sedangkan pemulihan ekonomi dijawab dengan sejumlah kebijakan baru melalui penerapan tatanan kehidupan Bali era baru (new normal - red). ‘’Pemanfaatan BTT tidak lagi seperti tiga bulan lalu. Sekarang interaksi, pedagang sudah tidak dibatasi, toko modern sudah direlaksasi, pariwisata sudah dibuka, promosi sudah digalakkan, sektor pertanian juga sudah kami lakukan,’’ katanya. Setelah dialihkan ke pos Belanja Langsung, kata Suyasa, dana itu bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan, pendidikan bahkan infrastruktur. (kmb38)
Kresna, Maskot Pilkada Karangasem
Bali Post/kmb41
I Gede Krisna Adi Widana
Amlapura (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem dalam waktu dekat ini me-launching maskot dan jingle Pilkada Karangasem. Launching maskot pilkada dan jingle itu rencananya dilaksanakan di GOR Gunung Agung, Sabtu, 29 Agustus 2020. Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, Kamis (27/8) kemarin mengungkapkan, maskot dan jingle Pilkada Karangasem akan di-launching sesuai hasil FGD beberapa bulan lalu. ‘’Maskot yang di-launching sesuai hasil FGD yang menghadirkan berbagai elemen masyarakat,’’ ucap Krisna.
Krisna menambahkan, hasil FGD itu maskot yang dipakai adalah tokoh pewayangan yakni Kresna. Pemilihan Wayang Kresna sebagai maskot Pilkada Karangasem itu, salah satunya melalui pemilihan bupati dan wakil bupati ini, diharapkan mampu menghasilkan pemimpin seperti layaknya tokoh Kresna itu. Kresna bukan saja senantiasa ingat kewajibannya sebagai pemimpin menegakkan dharma, dia juga selalu mengayomi. ‘’Sosok Kresna sebagai personifikasi membawa ajaran kehidupan diluhung untuk keharmonisan dunia melalui Bhagawad-Gita,’’ katanya. (kmb41)
Usulan Dewan di APBD Perubahan Kandas
Pemerintah Putuskan Tak Alokasikan Hibah Bansos USULAN anggota DPRD Buleleng agar pemerintah mengalokasikan anggaran hibah bantuan sosial (bansos) pada APBD Perubahan Tahun 2020 akhirnya kandas. Alasannya, pemerintah daerah tidak memiliki sumber anggaran untuk memenuhi usulan itu. Artinya, sejumlah proposal hibah bansos yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dipastikan tidak dapat direalisasikan pada pertengahan tahun ini. Apa sejatinya yang menjadi sebab mendasar sehingga usulan anggaran hibab bansos itu tidak bisa dimasukkan di APBD Perubahan? Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran Priritas Plafon Angga-
Bali Post/kmb38
ANGGARAN TAK MEMADAI - Banggar DPRD dengan TAPD membahas KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2020, Jumat (27/8) kemarin. Dalam rapat ini usulan dewan merealisasikan dana hibah bansos kandas karena anggaran tidak memadai.
ran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Tahun 2020, Kamis (27/8) kemarin. Rapat dipimpin Ketua Banggar Gede Supriatna, sedangkan TAPD dipimpin Sekkab Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. Rapat berjalan alot. Anggota Banggar dengan lantang menyuarakan dana hibah bansos itu agar dialokasikan pada APBD Perubahan tahun ini. Satu alasan mengapa dana itu penting dialokasikan karena dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat, baik bentuk infrastruktur atau kegiatan lain. Apalagi usulan itu melalui proposal sudah ditetapkan dalam SK Bupati, sehingga dewan berpendapat pemerintah menyiapkan anggarannya. Anggota Banggar Made Jayadi Asmara mengatakan hal itu tidak semata mengalokasikan anggaran, tetapi juga menunjukkan komitmen DPRD dan pemerintah membantu masyarakat yang telah mengajukan proposal hibah bansos itu. ‘’Anggap saja dana hibah bansos ini seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) di tengah pandemi Covid-19. Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, sehingga kami berharap anggarannya direalisasikan di APBD Perubahan,’’ harapnya. Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Gede Suyasa men-
gatakan, kondisi keuangan pemerintah di perubahan ini dihadapkan pada situasi sangat sulit. Pihaknya sendiri memahami usulan dewan agar dana hibah bansos dialokasikan. Malah hal itu sudah dikaji secara komprehensif. Namun, akibat kondisi keuangan yang sulit itu, sehingga terpaksa usulan merealisasikan dana hibah bansos di pertengahan tahun ini tidak bisa dilakukan. ‘’Kami sudah menghitung dan mencari sumber-sumber yang bisa mengakomodir agar dana hibah bansos bisa dialokasikan, namun kembali karena keuangan kita tidak mencukupi, sehingga kami putuskan dana hibah bansos tidak masuk di APBD Perubahan,’’ katanya. Ketua Banggar Gede Supriatna mengatakan, TAPD sudah berusaha memenuhi usulan beberapa anggota dewan agar hibah bansos dialokasikan dalam APBD Perubahan. Hanya, keuangan yang dalam kondisi sulit itu, sehingga pihaknya dapat menerima keputusan pemerintah tidak merealisasikan dana hibah bansos tahun ini dengan catatan. Kalau dalam proses pembahasan selanjutnya ada sumber anggaran baru akan dibahas kembali untuk mengakomodir usulan dewan merealisasikan dana hibah bansor tahun 2020 ini. (mud)
UNIVERSITAS Warmadewa (Unwar) kini kembali memiliki seorang dosen dengan kualifikasi pendidikan bergelar doktor. Dia adalah Dr. Agus Kurniawan, S.T., M.T. yang merupakan dosen Arsitektur di Fakultas Teknik Unwar. Gelar doktor itu diraihnya setelah dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude (IPK 3.83) pada ujian terbuka promosi Doktor ke-20 Fakultas Teknik Universitas Udayana (Unud) pada Program Studi Doktor Ilmu Teknik, Kamis (27/8) kemarin. Menempuh pendidikan S-3 selama tiga tahun (angkatan 2017/2018), Agus Kurniawan sebetulnya telah getol melakukan penelitian di Puri Agung Karangasem sejak 2015. Alhasil, disertasi yang diangkat pada ujian terbuka itu memastikan menggaet gelar prestisius doktor pada sidang ujian terbuka yang dipimpin langsung Dekan Fakultas Teknik Unud Prof. Ir. Ngakan Gede Putu Suardana, M.T., Ph.D. Doktor Agus Kurniawan mengangkat tema ‘’Dekonstruksi Makna Mandala Puri Agung Karangasem, Bali’’. ‘’Saya tertarik meneliti Puri Agung Karangasem, karena puri itu berbeda dengan puriPuri lainnya. Di mana Puri Agung Karangasem itu tidak menggunakan pola Tri Mandala seperti puri-puri lainnya. Puri itu hanya terdiri dari jeroan, jaba tengah dan jaba sisi. Penelitian itu juga merupakan penelitian-penelitian lanjutan saya sebelumnya, yaitu di Puri Gede, Puri Kaleran, dan Puri Kelodan yang ada di Karangasem,’’ ujar Agus Kurniawan, Kamis (27/8) kemarin.
Dr. Agus Kurniawan, S.T., M.T. Rektor Unwar Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park. mengatakan dengan bertambahnya dosen bergelar doktor di Unwar, diyakini akan mampu mendorong kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama bidang penelitian di Program Pascasarjana Unwar yang saat ini tengah mengalami perkembangan. Sehingga eksistensi Unwar sebagai Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia bagian Timur tetap terpandang. Diharapkan, doktor baru ini mempunyai motivasi kuat mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian di Unwar.
Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali (YKKPB) Ir. Ketut Sugihantara, MSA. mengatakan, YKKPB selaku badan penyelenggara pendidikan tinggi Unwar terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Dengan lahirnya seorang doktor itu, saat ini Unwar telah memiliki 102 dosen bergelar doktor. ‘’Mudah-mudahan dengan terus meningkatnya jumlah doktor di Unwar akan terus memenuhi standar-standar borang dari 9 kriteria. Apalagi, kami terus mendorong dosen kami meningkatkan kualitas akademiknya,’’ pungkasnya. (ad315)
Nekat Curi Emas Majikan Wanita Asal Seraya Barat Dibekuk
Amlapura (Bali Post) Seorang wanita Ni Putu Eka Swidianawati (28) harus berurusan dengan pihak kepolisian. Wanita asal Desa Seraya Barat, Karangasem ini dibekuk petugas kepolisian setelah terlibat aksi pencurian emas milik majikannya di tempatnya bekerja, di Lingkungan Peladung Budapaing, Kelurahan Padangkerta, Selasa (18/8) lalu. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Karangasem. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, petugas kepolisian menerima laporan dari masyarakat, ada kasus pencurian. Menerima laporan itu, Tim Resmob Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan olah TKP serta interogasi terhadap korban dan saksi-saksi. Untuk menentukan siapa pelaku pencurian perhiasan emas berupa tujuh buah gelang, satu buah kalung beserta liontin dan satu buah cincin. Dari hasil bukti-bukti yang diperoleh, pihak
kepolisian mendapat alibi palaku pencurian itu mengarah kepada pembantu di rumah korban. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui telah mengambil perhiasan emas tujuh buah gelang, satu kalung beserta liontin dan satu cincin milik korban di lemari pakaian kamar korban. Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP Losa Lusiano Araujo mengatakan, Kamis (27/8) kemarin, kasus pencurian itu dilakukan pelaku Kamis (13/8) lalu sekitar pukul 11.00 Wita. ‘’Saat pelaku melakukan aksinya rumah dalam keadaan kosong,’’ ucapnya. Setelah berhasil menggasak perhiasan itu, kata AKP Araujo, pelaku kemudian menggadaikan perhiasan emas berupa enam buah gelang, satu buah kalung beserta liontin dan satu buah cincin di Pegadaian di Kelurahan Subagan sebesar Rp 29.500.000. Sedangkan satu buah gelang emas seberat 30 gram itu dijual di Pasa Timur Amlapura. (kmb41)
Jumat Umanis, 28 Agustus 2020
258.818 Pekerja di Bali Dijatah Subsidi Upah Denpasar (Bali Post) Pemerintah memenuhi janjinya memberikan subsidi upah kepada para pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta, Kamis (27/8) kemarin. Jumlah tenaga kerja (naker) di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua yang dijatahkan atau akan ditransfer subsidi upah sebesar Rp 1,2 juta sebanyak 526.141 rekening. Khusus di Bali, jumlahnya 258.818 nomor rekening. ‘’Jumlah itu sudah melalui filter pertama. Proses pemberian subsidi upah betul-betul dilakukan dengan validasi yang sangat ketat. Ada tiga tahapan yang dilakukan BP Jamsostek untuk melakukan validasi tersebut yaitu gaji harus di bawah Rp 5 juta,’’ ujar Deny Yus Yulian, Deputi
Direktur Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua BP Jamsostek, Kamis (27/8) kemarin. Dari 13,8 juta naker, katanya, tercatat 10,7 juta naker sudah divalidasi nomor rekeningnya. Pada batch 1 sebanyak 2,5 juta orang akan ditransfer. Menurutnya, pada batch 1 ini sudah mulai ditransfer sejak pukul 23.59. Meskipun ada periode transfer, sampai akhir Agustus semua rekening yang tervalidasi akan tertransfer. Ia mengimbau perusahaan yang belum menyerahkan nomor rekening untuk segera menyetorkan nomor rekening. Jumlahnya sebanyak 63.192. Ia mengimbau perusahaan agar proaktif menginformasikan nomor rekening. Belum disetorkannya nomor rekening ke BP Jamsostek, menurut-
nya, karena ada dugaan badan usaha yang tidak melaporkan upahnya tidak benar. Deny Yus Yulian menegaskan, dikucurkannya bantuan kepada para pekerja berupa subsidi upah ini membuktikan bahwa peserta akan mendapat manfaat tambahan dari menjadi peserta BP Jamsostek. ‘’Salah satunya subsidi upah ini,’’ katanya. Deny Yus Yulian berharap dengan adanya manfaatmanfaat tambahan dengan menjadi peserta BP Jamsostek akan merangsang badan usaha untuk menjadi peserta BP Jamsostek. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar Anom Suradi mengatakan, sebesar 60 persen pekerja di Den-
pasar mendapatkan upah di bawah Rp 5 juta. Menurutnya, badan usaha di Denpasar dominan merupakan usaha kecil menengah, tidak ada perusahaan besar. ‘’Kan tidak ada perusahaan besar di Denpasar, tidak ada perusahaan elite,’’ ujarnya. Menurut Anom Suradi, banyak pekerja yang tidak paham manfaat BP Jamsostek. Hanya membayar premi tidak lebih dari Rp 20.000, sedangkan manfaat yang didapatkan pekerja besar. Untuk itu, ia selalu bersinergi dengan BP Jamsostek Bali Denpasar. Dalam hal pengurusan izin badan usaha, Pemerintah Kota Denpasar mensyaratkan untuk menjadi peserta BP Jamsostek. (kmb42)
SUBSIDI UPAH - Deputi Direktur Wilayah Banuspa BP Jamsostek Deny Yus Yulian (tengah) bersama Kepala BP Jamsostek Cabang Bali Denpasar Mohamad Irfan saat menyerahkan subsidi upah kepada pekerja secara simbolis di Denpasar, Kamis (27/8) kemarin.
‘’Kami memiliki ide untuk memberikan package-package murah yang sudah include makanan dan minuman. Selain itu, kita juga mengadakan small event dengan tidak melibatkan terlalu banyak orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah,’’ imbuhnya.
Yudiyono Boesono menambahkan, ide untuk menarik minat wisdom bermain golf gencar dilakukan pihaknya. Dengan begitu akan ada perputaran uang yang digunakan untuk meng-cover biaya operasional yang cukup besar. Seperti adanya rumput lapangan golf yang harus disiram dan dirawat setiap harinya, selain itu juga ada pegawai yang perlu digaji.
Terdapat enam aksi Stranas PK, yaitu utilisasi nomor induk kependudukan (NIK), e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/ jasa, keuangan desa, penerapan manajemen antisuap, online single submission dengan pembuatan peta digital, dan pelayanan perizinan berusaha serta reformasi birokrasi. Keenam aksi tersebut dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi pada birokrasi di Indonesia. ‘’Stranas PK memiliki tiga fokus sektor, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta reformasi birokrasi
dan penegakan hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam 11 aksi dan 27 subaksi yang dijalankan oleh 51 kementerian/lembaga dan 542 pemda,’’ jelasnya. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, pencegahan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, akuntabel dan bebas dari korupsi. ‘’Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah se-
Bali Post/kmb42
Selektif dalam Menentukan Pilihan Menerapkan Protokol Kesehatan Sesuai Anjuran Pemerintah Ia menambahkan, kerelaan dan kelegaan para kader PDI-P mengamankan rekomendasi akan menjadi inspirasi baru bagi Bali dalam membangun kesejukan sosial bagi Bali. Gesekan politik yang berimbas pada stabilitas sosial harus ditekan oleh semua pihak, termasuk elite politik PDI-P. ‘’Di sinilah diperlukan kecerdasan mengelola informasi dan melakukan komunikasi dengan kader, termasuk dengan masyarakat. Kader PDI-P harusnya bisa menjadi teladan kesejukan sosial,’’ sarannya. Sebagai akademisi, ia berharap semua elemen di Bali termasuk politisi kini ditantang bisa menjadi teladan kedamaian. Terlebih kini ancaman pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan pertahanan semua sektor. Kondisi ini jangan lagi diperkeruh oleh ambisi-ambisi destruktif yang bisa menimbulkan gesekan sosial. Akademisi Stispol Wirabhakti Denpasar Ray Misno menegaskan, komunikasi politik harus menjadi identitas politisi ke depan. Jika ini bisa dibangun maka pilkada yang biasanya berlangsung dengan pola kebulatan tekad akan
PROPERTY DIJUAL RUMAH
Dijual/Dikontrakan Rumah Luas Tanah 292m2 Perum.Jl.P.Batanta Dps. Hub.08174744596
B.BP.031.08.20.0000253
Djl Rmh/LT 3Are Lnt 2,LB 432M2 Mwah,SHM,13KT,Hrg3M Jln 8 mtr Citarum Renon, Hub.08123829471
B.BP.001.08.20.0000305
PROPERTY DISEWAKAN RUMAH
Rumah Tipe 60 Jln.Patih Nambi XXVI/3,2KT,1KK.Hub:0817564481
B.BP.001.08.20.0000259
PROPERTY DIJUAL TANAH
Dijual Tanah 3A Jl.Maruti BU Hub.087889986699
B.BP.001.08.20.0000304
KEHILANGAN HlgBPKBNo.65659956-ODK250BL An.I Gusti Putu Sudita,Denpsar
B.BP.001.08.20.0000248
HlgBPKBNo.K02726661-0DK1109 US an Rina Maryana al.Jl.Pahlawan Gg.XII/12 Kel .Banjar Tegal
B.BP.004.08.20.0000317
Hlg BPKB No.M08222302-O DK1950 CI An.Emillia Contessa,ST
B.BP.001.08.20.0000309
BERAS BALI BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali. WA 082118183588
G.01
bergerak pada upaya-upaya pemahaman karakter kandidat. ‘’Komunikasi politik yang bagus dan elegan akan membuat demokrasi lebih berkualitas dan murah. Ini juga akan sangat efektif untuk kepentingan lahirnya kandidat yang sejalan dengan aspirasi publik,’’ tegasnnya. Komunikasi politik yang cerdas bisa dikembangkan tak hanya di perkotaan yang notabene kecerdasan pemilihnya bagus, tetapi juga bisa bergerak ke daerah-daerah tradisional atau pedesaan. ‘’Jika komunikasi politik bisa dibangun maka demokrasi akan berjalan murah, sedangkan rakyat akan memiliki pemimpin yang lebih peduli aspirasi warganya. Jika demokrasi mahal maka pemimpin akan sibuk mengembalikan modal politiknya saat berkuasa,’’ ujarnya. Untuk itu, katanya, politisi tak saja harus memiliki relasi dan jaringan tetapi harus mampu membangun komunikasi publik dan politik secara jelas dan profesional. Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Ngurah Rai Denpasar Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP. mengatakan, realita satu jalur dalam kontestasi politik di Bali menjelang pilkada di enam kabupaten/kota tidak bisa dimungkiri. Sebab,
hal ini sudah terjadi. Namun, menghadapi realita ini khususnya bagi masyarakat pemilih agar lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung. Sebab, track record pasangan calon bisa dilihat melalui media sosial, tidak harus bertatap muka langsung. ‘’Kalau memang satu jalur itu bisa membawa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak? Kalau itu (kepentingan dan kesejahteraan masyarakat red) yang tidak terjawab, ini yang menjadi pertanyaan dan kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pemilih itu sendiri. Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung,’’ katanya mengingatkan. Terkait dengan calon petahana, Wirata menilai jauh lebih kecil tantangannya dibandingkan pasangan calon baru. Kendati demikian, pihaknya tetap menegaskan bahwa meyakinkan pemilih dengan program-program andalan sangat penting dilakukan. Sebab, tidak menutup kemungkinan para pemilih akan berpaling kepada calon baru. Apalagi, kalau program yang pernah dijanjikan belum terealisasi pada masa jabatannya. Sebab, politik tidak bisa direkareka. (kmb)
Lapangan golf yang memiliki luas 12 hektar dan berisi 18 hole ini, katanya, disiram setiap hari dengan air payau. Walaupun terkadang dibantu oleh alam dengan curah hujan, yang kemudian ditampung pada danau buatan di sekitar lapangan golf. Tetap saja harus ada cadangan air yang disimpan untuk berjaga-jaga. ‘’Kita harus berimprovisasi dengan kondisi, banyak orang yang
dilibatkan dalam bisnis ini. Termasuk Desa Adat Kutuh, Kuta Selatan yang telah mempercayakan tanahnya kurang lebih tiga hektar yang setara dengan dua hole golf. Jangan sampai pandemi Covid–19 ini membuat banyak pihak kecewa. Saran saya, semoga pemerintah, masyarakat dan seluruh pelaku pariwisata tidak terlalu tenggelam dengan keadaan ini,’’ katanya. (git)
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik cara komprehensif,’’ ujarnya. Menurut Presiden Jokowi, situasi pandemi menuntut tata kelola pemerintahan lebih produktif dan efisien sekaligus menjunjung tinggi akuntabilitas dan bebas korupsi. Selain itu, perlu dilakukan pembenahan terhadap segala bentuk regulasi yang ada. Omnibus law salah satu jalannya, agar memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi. ‘’Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan. Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan Omnibus law. Sehingga antarundangundang bisa selaras memberikan kepastian hukum
serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi,’’ jelasnya. Presiden Jokowi memperingatkan para penegak hukum dan pengawas agar tidak menakut-nakuti para pejabat dengan memanfaatkan hukum yang saat ini belum selaras. Termasuk jangan menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Pasalnya, hal ini akan membuat agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa dilakukan cepat menjadi terhambat. Jika ada aparat penegak hukum yang melakukan hal tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama dan tidak ada toleransi untuk itu. (kmb32)
jumat umanis, 28 agustus 2020
OPINI ’’Kekuasaan positif mampu mendorong kehidupan sosial mayarakat secara madani karena informasi yang diterima datang dari para pemilik kekuasaan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dari orang-orang yang benarbenar tidak melangggar sumpah profesi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang maupun jasa, sehingga tidak akan pernah menimbulkan gejolak di masyarakat.’’
Bijak Mengelola Kekuasaan Oleh Dr. I Putu Gede Datmika, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA. KEKUASAAN adalah kata yang tidak bisa dipisahkan dari keinginan dan ego. Manusia cenderung ingin berkuasa pada bidang profesi masing-masing sesuai latar belakang pendidikan dan sosial politik mereka. Fenomena dunia bisa dipengaruhi oleh kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan profesi masing-masing. Kekuasaan yang positif menghasilkan kedamaian dan keindahan dunia karena terjaga hubungan yang harmonis sesama profesi di alam semesta. Namun akan sangat meresahkan dan penuh ketakutan apabila kekuasaan diambil peran secara negatif. Kekuasaan negatif tidak bisa dilawan oleh kalangan masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat untuk menolak apa yang menjadi perintah dari orang yang punya kekuasaan. Kekuasaan negatif muncul karena para pendidik profesional dan ilmuan melanggar sumpah profesi mereka. Perguruan tinggi bisa memberikan kekuasaan negatif karena masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan di kalangan dunia akademisi. Informasi yang tidak berimbang menyebabkan masyarakat hanya mempercayai hasil penelitian dan anjuran dari para peneliti seperti penemuan vaksin, penemuan obat dan cara seleksi mahasiswa baru pada bidang kedokteran. Peran kekuasaan di sini amat sangat menonjol. Penguasa bilang A, masyarakat harus menerima A. Kalau ingin mendapatkan jawaban lebih lanjut ada keterbukaan informasi publik yang sengaja mereka ciptakan untuk menambal celah agar tidak bisa ditelusuri lebih lanjut. Di sinilah peran kekuasaan negatif yang bisa berkuasa selama puluhan tahun apabila tidak ada masyarakat yang bisa mendobrak secara radikal berdasarkan kekuasaan positif dengan berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuasaan politik yang negatif lebih berbahaya, karena bisa membuat ketidakadilan dalam perilaku kehidupan masyarakat dalam berbagai lini kehidupan. Wakil rakyat yang berkuasa secara negatif akan menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi pembahasan anggaran yang menjadi domain para wakil rakyat yang terhormat ini. Kebijakan umum anggaran bisa dibelokkan untuk kepentingan para elite mereka untuk memenuhi janji kampanye pada saat pemilihan umum dan mereka membayarnya lewat politik anggaran di mana mereka adalah penguasa dan berkuasa dalam menentukan kebijakan umum anggaran. Kekuasaan negatif tidak bisa dihindari dari kampanye politik yang sudah dilalui dalam proses perolehan suara untuk menduduki kursi parlemen. Dalam keadaan apa pun akan terus memanfaatkan kekuasaan dalam mengambil kebijakan yang akan memengaruhi kebijakan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan dan penentuan bantuan sosial kepada masyarakat. Kekuasaan para elite bisa memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Untuk mendobrak kekuasaan negatif menjadi kekuasaan positif diperlukan pemerataan pendidikan yang diyakini bisa melawan kekuasaan negatif dengan berpikir kritis, karena mempunyai pengetahuan yang relatif seimbang sehingga terjadi informasi yang selaras antara pemangku kekuasaan dengan penerima informasi untuk kepentingan masyarakat kebanyakan. Kesetaraan pengetahuan yang bisa mensejajarkan informasi antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tanpa banyak polemik di masyarakat. Tidak ada informasi yang menyesatkan dan menimbulkan gejolak apabila tidak ada para pemangku kepentingan memanfaatkan kekuasaan negatif untuk meraup keuntungan pribadi maupun entitas mereka. Kekuasaan positif mampu mendorong kehidupan sosial mayarakat secara madani, karena informasi yang diterima datang dari para pemilik kekuasaan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dari orang-orang yang benar-benar tidak melanggar sumpah profesi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang maupun jasa, sehingga tidak akan pernah menimbulkan gejolak di masyarakat. Anak muda yang mau menjadi dokter mendapatkan pendidikan dokter sesuai dengan proses dari pemilik kekuasaan yang dijalankan secara positif. Pelayanan rumah sakit tidak mendapatkan demo apabila melayani masyarakat dengan kekuasaan positif. Transparan dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang menderita sakit. Profesi seperti pengacara, akuntan, notaris, dan jasa penilai tidak akan pernah melanggar etika profesi yang bisa meresahkan kehidupan sosial masyarakat apabila memberikan pelayanan dan kekuasaan secara positif. Inti ajaran dari ajakan menjalankan kekuasaan positif adalah kemakmuran untuk semua orang. Penulis, Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
POJOK Bali jadi provinsi terbaik jalankan Stranas Pencegahan Korupsi. - Patut diapresiasi dan dicontoh. *** Menunggu kecerdasan politisi membangun komunikasi politik. - Terbiasa jadi maklar ‘’suara’’. *** Pembangunan mangkrak, Pasar Silakarang ditumbuhi belukar. - Yang rugi tetap rakyat.
Solusi Tepat, Tegur jika Tak Pakai Masker PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bali melalui Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan dan mengumumkan Pergub No. 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru. Dalam pergub tersebut ada 15 sektor kegiatan yang disasar. Salah satunya mengenai sanksi denda yang nantinya akan diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan tanpa menggunakan masker. Para pelanggar (perorangan) ini akan dikenakan sanksi denda Rp 100 ribu. Sedangkan bagi pelaku usaha, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19 dikenakan sanksi denda sebesar Rp 1 juta. Pergub ini pun menuai protes di kalangan masyarakat, meski masih dalam proses sosialisasi selama dua minggu ke depan. Berbagai tanggapan para netizen muncul di akun Facebook @balipost ketika mempublikasikan soal penerbitan pergub ini. Pada intinya, masyarakat keberatan dengan adanya sanksi denda tersebut. Apalagi, wabah Covid-19 ini telah berlangsung sejak enam bulan lalu dan melumpuhkan perekonomian Bali. Akibatnya banyak masyarakat yang di-PHK dari pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan. Dengan kondisi ekonomi yang sudah terjun bebas, ditambah lagi terbitnya pergub ini, tentu dirasa sangat memberatkan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sudah dirasakan sangat berat, apalagi digunakan membayar denda jika melanggar tidak memakai masker. Berikut komentar sejumlah netizen. Jhony B Good Jika tidak memakai masker kena denda + harga masker lebih mahal daripada harga beras (sembako) + masyarakat tidak punya pendapatan karena tidak punya pekerjaan. Pusing jadinya. Kalau memang benar-benar melihat masyarakat, bagikan masker gratis. Saluran BLT-nya dan pangkas gaji pegawai yang punya gaji di atas Rp 7-10 juta. Biar tahu rasanya melarat seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan/pemasukan. Uang itu dikumpulkan untuk beli masker, terus bagikan secara gratis ke masyarakat. Jangan hanya memikirkan diri sendiri baru punya gaji besar. Hidup ini seperti roda berputar. Kadang di bawah kadang di atas. Rahayu sareng sami. Gede Sudibia Eka Putra Kalau pejabat tidak memakai masker (dipakai tapi tidak menutup mulut) di tempat umum, dendanya dua kali lipat ya. Dendanya dikasi untuk yang melaporkan, mau pak? Natha Deva Saya harap ganti aturan itu. Bikin aturan baru dan berfungsi baik dan sehat. Ayo suarakan suaranya pak. Ayo masyarakat cuci masker tiap hari. Apalagi uang Rp 100 ribu. Kerja sudah pusing. Saya punya masker satu, bahkan jarang dicuci. Mungkin karena itu saya bersin-bersin. Semakin ngawur bikin aturan.
Gusti Anom Wijaya Ya ada ketentuan umur pak? Biar tidak salah saya sebagai rakyat. Kalau uang denda itu masuk ke mana biar masyarakat tahu? Dek Salin Ini program paling mengerti masyarakat yang ekonominya susah. Masyarakat akan memilih penjara karena untuk makan saja susah. Kalau di penjara kan enak, makan gratis. Wyn Kasihan rakyat, sudah melarat lagi kena denda. Kalau salah tidak pakai masker, kasi masker gratis. Jangan didenda orangnya, kasihan. Punya rasa kemanusiaan sedikitlah. Saya terus memakai masker. Saya setuju memakai masker. Tapi yang lain, apalagi beli masker, dipakai beli beras saja susah. Janganlah ada denda-denda. Dapat uang Rp 100 ribu, jangan sampai dibuat untuk bayar denda. Mastika Ketut Mohon maaf, jangan adu argumen. Ekonomi lesu, perut lapar. Kerja apa sekarang, bingung berpikir. Halo…pemerintah bagaimana kabarnya. Adakah solusi untuk rakyat nanti ke depannya? Pasti kita bayar pajak. Igederiska Dutera Paling tepat tegur bila tak pakai masker, edu-
kasi masyarakat kegunaan masker dan bahaya jika tidak pakai masker. Lalu berikan masker dan beri tahu cara menggunakannya. Kalau denda kayaknya kurang tepat dan seperti keadaan saat ini. Maaf kalau salah. Gung’Moy Kalau tidak pakai masker, berapa kena denda pak? Kalau kena Rp 100 ribu, saya nitip Rp 50 ribu pak. Jadi dendanya Rp 150 ribu. Dewa Gede Brahma Putra Uang hasil denda itu ke mana akan dibawa? Mau pakai apa pak? I Kadekx Setiawan Kami sudah melarat dan muak dengan semua ini. Di mana kepedulian Anda pada masyarakat? Di mana rasa simpati Anda? Kami butuh bantuan Anda, bukan malah menambah beban masyarakat. Jangankan beli masker, beli beras dan kebutuhan sehari-hari saja tidak sanggup. Suamba Ida Bagus Denda akan berlaku untuk masyarakat kecil. Untuk pejabat akan ada alasan tertentu bisa tidak pakai masker. Suartini Kadek Kebanyakan aturan sekarang. Kondisi sudah susah, mau belanjakan besok saja enggak ada uang. Apa dipakai bayar denda? Saya minta sedikit gaji pak mau pakai beli beras ya. Made Wirrat Pakai masker tidak apa, tapi rapid test tolong dihentikan. Fakta banyak yang mengatakan rapid tidak efektif untuk mendeteksi Corona. Buddi Bamesti Mungkin ini akan jadi solusi yang tepat di kala enggak ada uang untuk makan sehari-hari. Tidak usah pakai masker, kena denda enggak sanggup bayar. Kompensasinya hukuman badan, selama dihukum makan ditanggung pemerintah. Widi Kalau tidak pakai masker, kasi masyarakatnya masker. Biar tidak kena denda dan tidak dijelaskan uang denda itu dipakai untuk apa.
Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Desa Adat Kuta akan Tata Pantai Jadi Lima Zona
KAWASAN Pantai Kuta akan ditata kembali untuk lebih indah dan menarik. Di kawasan objek wisata yang telah dikenal dunia ini, akan dimunculkan patung penari Legong Keraton sebagi maskot Kuta. Patung itu dipilih atas dasar penghormatan kepada Wayan Lotring yang notabene merupakan putra asli Kuta. Dia sebagai maestro ragam gamelan Palegongan Layar Samah yang identik dengan tabuh Legong Keraton.
D
alam penataan yang akan dilakukan Pe m k a b B a d u n g , patung Tari Legong Keraton itu akan ditempatkan di sejumlah titik di pintu masuk Pantai Kuta. ‘’Kami ingin mengangkat maestro kami yang karyanya telah melegenda melanglang buana. Beliau adalah Wayan Lotring. Ini sebagai penghormatan kami, sekaligus untuk membangkitkan image Kuta bukan hanya terkenal sebagai destinasi wisata, tapi juga daerah seni,’’ kata Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista, Kamis (27/8) kemarin. Selain ikon tersebut, pihaknya mengaku telah menyepakati bentuk gambaran penataan pantai ke depan berdasarkan hasil masukan krama Kuta. Hal itu merupakan kesepakatan dari hasil paruman yang dilakukan bersama kertha desa, kaling, tim kajian tekhnis, klian banjar adat dan prajuru Desa Adat Kuta. Sebelum adanya kesepakatan tersebut, pihaknya sudah melakukan studi banding ke sejumlah desa adat yang mengelola objek wisata di Badung seperti Kutuh dengan Pantai Pandawa, Ungasan dengan Pantai Melasti dan Kedonganan. Dengan penataan tersebut diharapkan geliat Pantai Kuta semakin menarik wisatawan dan menyejahterakan masyarakatnya.
‘’Hasil ini masih kita sempurnakan. Kita konsultasikan kepada para Dewan Dapil Kuta dan Camat. Jika ini sudah fix, selanjutnya kita akan sampaikan kepada pak bupati. Kita harap penataan ini bisa segera terealisasi, sehingga ketika kunjungan wisatawan sudah pulih 100 persen, maka Kuta siap dengan daya tarik baru,’’ ungkapnya. Dikatakan, Pantai Kuta yang memiliki panjang 3,8 km tersebut nantinya akan dibagi menjadi lima zona. Di mana zona satu yaitu kawasan Pantai Sekeh, zona dua kawasan Pantai Jerman, zona tiga kawasan Pura Cedok Waru, zona empat kawasan Setra Asem Celagi sampai Candi Bentar Utama, dan zona lima kawasan Candi Bentar Utama hingga ke kawasan perbatasan dengan Legian. Selama masa perencanaan dan penataan tersebut, sementara waktu aktivitas seluruh pedagang pantai belum dibuka kembali.
‘’Untuk akses masuk pantai, tidak semua kita akan buka. Dari 32 titik pintu, yang buka itu hanya 5. Itu pun salah satunya hanya untuk memfasilitasi kegiatan melasti. Sisanya kita akan tutup secara semipermanen, namun bisa dibuka jika dibutuhkan,’’ tegasnya. Dari paruman tersebut, lanjut Wasista, ada sejumlah masukan dan usulan yang dirasa perlu dilakukan. Di antaranya memperbaiki kondisi toilet agar berstandar internasional, melengkapi kawasan dengan area permainan anak, serta penataan zona empat dan lima kawasan Pantai Kuta. Untuk zona empat, penataan kawasan nelayan, khususnya penambatan jukung dinilai sangat diperlukan agar menjadi lebih rapi dan menjadi daya tarik wisatawan. Jukung yang sudah tidak bisa dipakai lagi nanti akan diatur atau dirapikan, sehingga menjadi spot foto yang menarik. ‘’Zona empat ini juga sebagai tempat pamelastian, ngangkid, nganyud dan sebagainya yang menyangkut adat. Semula kawasan pamelastian di zona empat ini rencananya akan dijadikan satu dengan pamelastian di zona lima. Tapi saya rasa ini tidak memungkinkan, karena kondisinya akan padat dan tidak mampu mengakomodir
’’Untuk akses masuk pantai, tidak semua kita akan buka. Dari 32 titik pintu, yang buka itu hanya 5. Itu pun salah satunya hanya untuk memfasilitasi kegiatan melasti. Sisanya kita akan tutup secara semipermanen, namun bisa dibuka jika dibutuhkan.’’ Wayan Wasista
semua. Jadi pamelastian kita bagi di zona empat dan zona lima,’’ paparnya. Sementara untuk di zona lima, penataan tersebut nantinya akan lebih banyak terfokus kepada aktivitas pedagang pantai. Di mana keberadaan mereka akan diatur dengan rapi dan dibatasi jalan setapak yang akan nyambung dari zona satu sampai zona lima. Jalan setapak itulah yang nantinya menjadi batasan aktivitas pedagang. Dengan demikian kenyamanan wisatawan di pantai tidak akan terganggu, karena wisatawan sifatnya yang mendatangi, bukan pedagang yang menjajakan. Sementara di kawasan tempat bermain surfing di zona lima, pihaknya mengaku akan melengkapi fasilitas yang diperlukan di sana. Sehingga hal itu akan menunjang aktivitas bermain surfing yang selama ini menjadi daya tarik Kuta. ‘’Untuk kawasan yang sering dijadikan lapangan voli di zona lima. Itu kita tetap peruntukan sebagai ruang terbuka. Di sana nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti konser, event festival, panggung terbuka dan sebagainya,’’ imbuhnya. (edi)