terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
8 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 241 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
RABU KLIWON, 29 april 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Dinyatakan Sehat, 18 PMI Boleh Pulang
Penyakit ‘’Maboya’’ Kambuh Lagi
Tambah Lima Warga Positif Covid-19
Usai dikarantina selama 14 hari, 18 pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Hotel Jimbarwana, Kecamatan Negara dipulangkan ke rumah masing-masing. Kepulangan PMI dilepas langsung Bupati Jembrana I Putu Artha
Pandemi Covid-19 masih terjadi. Tetapi, belakangan tempat-tempat umum mulai ramai memperlihatkan anjuran pemerintah mulai diabaikan. Penyakit maboya masyarakat mulai kambuh lagi KLUNGKUNG | HAL. 5
Di balik sembuhnya tiga pasien Covid-19 di Karangasem, Selasa (28/4) kemarin kasus warga positif Covid-19 kembali bertambah. Bahkan, jumlah warga yang positif bertambah cukup banyak yakni mencapai lima orang.
TABANAN | HAL. 4
KARANGASEM | HAL. 6
MITIGASI PERTAHANAN BALI
Denpasar (Bali Post) Strategi dan kecerdasan mengambil solusi kini menjadi hal mendesak untuk mengatasi dampak komplikasi tekanan ekonomi. Bali harus segera melakukan mitigasi ketahanan ekonomi krama Bali dalam jangka panjang. Jika situasi terus memburuk dampak sosial ekonomi harus diwaspadai. Optimisme haruslah didukung mitigasi potensi dengan merumuskan model kebijakan publik yang efektif.
P
andangan itu disampaikan pengamat ekonomi Universitas Udayana Prof. I Wayan Ramantha dan Ketua Yayasan STIMI Handayani Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. kepada Bali Post saat diwawancarai, Selasa (28/4) kemarin. Ramantha menegaskan, masyarakat Bali nyaris tidak memiliki ketahanan ekonomi jangka pendek, terlebih jangka panjang. Penduduk Bali cenderung konsumtif dan ini menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi. ‘’Kini Bali berhadapan pada tekanan ekonomi yang sangat berat. Daya beli anjlok. Pemimpin Bali mestinya segera melakukan mitigasi kekuatan ekonomi pasca-ambruknya sektor pariwisata,’’ sarannya. Pemetaan potensi ekonomi nonpariwisata memang terbuka di sektor pertanian, namun investasi di sektor ini memerlukan waktu. Selama ini investasi di sektor ini sangat minim. Pertanian bahkan hanya dijadikan kekuatan sampingan. Kini, ketika potensi krisis global menguat, anjloknya pendapatan sektor pariwisata akan terkondisikan dalam waktu relatif lama. Ini tak hanya berdampak pada ekonomi kerakyatan, tetapi juga akan memengaruhi pemerintahan. Operasional pemerintahan yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) jelas-jelas terkoreksi. ‘’Ini tantangan berat dan harus ada solusi cerdas. Bali tak memiliki ketahanan
Perketat Pengawasan Duktang DENPASAR mendapat sorotan akibat tingginya kasus positif Covid-19 yakni mencapai 52 orang, 15 orang di antaranya transmisi lokal. Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengeluarkan Instruksi Wali Kota Denpasar Nomor : 443/017/Gugus Tugas Covid-19/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. ‘’Ya, Pak Wali Kota sudah mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang percepatan penanganan Covid-19 di Kota Denpasar tertanggal 27 April 2020,’’ ujar Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai di Denpasar, Selasa (28/4) kemarin. Beberapa hal menjadi perhatian serius dalam instruksi tersebut. Yang pertama adalah mewajibkan penduduk pendatang (duktang) yang hendak menetap lebih dari 1 kali 24 jam untuk lapor diri dan menyampaikan secara jujur terkait riwayat kesehatan, riwayat bepergian, dan maksud kedatangan. Hal ini merupakan bentuk deteksi dini bagi masyarakat yang baru tiba di Kota Denpasar. Hal. 7 Selektif Menerima
OPINI
TERASA berat bagi seluruh masyarakat dari segala golongan umur, status sosial ekonomi karena sudah hampir delapan minggu belum ada tanda-tanda penurunan angka kasus PDP (pasien dalam pengawasan) dan kematian karena infeksi Covid-19. Pemerintah dengan segala kebijakan yang mengadopsi WHO, kearifan lokal, berusaha mencegah penularan di masyarakat. Namun budaya karakter masyarakat Indonesia dan di Bali khususnya sangat beragam, dari yang sangat cemas dan takut sampai yang sangat tidak peduli. Hal. 7 Masyarakat Mulai Galau
’’Kini Bali berhadapan pada tekanan ekonomi yang sangat berat. Harus segera dilakukan mitigasi kekuatan ekonomi baru pasca-ambruknya sektor pariwisata. Pemetaan potensi ekonomi nonpariwisata memang terbuka di sektor pertanian, namun investasi di sektor ini memerlukan waktu.’’ Prof. Wayan Ramantha Pengamat Ekonomi rintah pusat dan daerah sebagai perwujudan negara perlu hadir membantu masayarakat. Bahkan, sangat perlu mengambil kebijakan extraordinary, sebab kejadian ini merupakan peristiwa yang juga extra-ordinary. ‘’Mitigasi kebijakan harus dilakukan sejak dini, mencermati perkembangan situasi. Ini penting agar solusi yang diterapkan sejalan dengan masalah yang ingin diatasi,’’ sarannya. Menurutnya, menciptakan proyek padat karya dapat menjadi salah satu solusi,
walaupun bukan solusi permanen. Namun, diusahakan yang tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Orientasi sementara dari kebijakankebijakan tersebut, dikatakannya, sebagai jaring pengaman sosial, agar yang terkena PHK dapat tetap bekerja dan berpenghasilan, meskipun tidak seideal masa normal. ‘’Ini kondisi force majeure yang tidak dapat diduga. Jangka pendeknya program padat karya, sedangkan jangka panjangnya mungkin dapat berupa penganggaran dana darurat dalam APBN dan APBD, yang jika tidak terpakai otomatis kembali ke kas negara,’’ tegasnya. (may/win)
’’Ini kondisi force majeure yang tidak dapat diduga. Jangka pendeknya program padat karya, sedangkan jangka panjangnya mungkin dapat berupa penganggaran dana darurat dalam APBN dan APBD, yang jika tidak terpakai otomatis kembali ke kas negara.’’ Ida Bagus Radendra Suastama Ketua Yayasan STIMI Handayani
Skala Prioritas, Data Penerima JPS Dimatangkan
Waspada Depresi dan Bunuh Diri Saat Pandemi Covid-19 Oleh : Dr. dr. AA Sri Wahyuni, Sp.KJ.
ekonomi jangka panjang. Ini akan menjadi masalah serius jika Bali gagal melakukan mitigasi daya tahan ekonomi,’’ jelasnya. Stimulus ekonomi, menurut Ramantha, misalnya air gratis, listrik gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan bantuan sembako tidak cukup untuk merangsang daya beli masyarakat. ‘’Karena dari sisi permintaan, ekonomi Bali ditopang oleh konsumsi masyarakat, sehingga konsumsi masyarakat sebagai komponen pembentuk PDRB juga turun,’’ ujarnya. PHR sudah jelas menurun, sedangkan PAD misalnya dari pajak kendaraan juga dipastikan akan berdampak. Masyarakat akan memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan menunda pembayaran pajak kendaraan dengan konsekuensi denda. ‘’Badung, Denpasar, dan Gianyar menjadi minus APBD-nya. Realokasi anggaran sebetulnya hanya cukup membuat kita bertahan untuk sesaat saja,’’ ujarnya. Menurut Ramantha, pada kondisi seperti ini, satu-satunya jalan yang masih ada untuk meningkatkan ketahanan ekonomi adalah dengan memperbesar bantuan dari pemerintah pusat. Untuk mendapatkan dana, pemerintah pusat juga bisa menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) atau mencetak uang baru dengan analisis yang ketat. Ketua Yayasan Pendidikan Handayani Denpasar Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. mengatakan, untuk mendukung daya tahan Bali menghadapi tekanan ekonomi, peme-
JARING Pengaman Sosial (JPS) kini jadi solusi. Pemerintah mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/ kota pun bergerak membantu warga terdampak Covid-19. Sayangnya, pemetaan terhadap calon penerima JPS belum final. Di banyak daerah pendataan masih berlangsung. Di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster pun sudah mengalokasikan dana Rp 261 miliar. Calon penerimanya juga masih dalam tahap finalisasi. Sejalan dengan itu, kabupaten juga telah bergerak. Di Kabupaten Klungkung, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah merampungkan realokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Dari pemangkasan dalam APBD 2020, ada Rp 60 miliar untuk realisasi program jejaring sosial. Selain itu, kalangan swasta juga sudah banyak
yang berkontribusi. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memastikan bantuan akan disalurkan mengacu pada skala prioritas. ‘’Kita semua terdampak. Jadi, di tengah pandemi ini mari sama-sama menahan diri, agar tidak menimbulkan polemik baru. Mari kita bantu warga yang benar-benar membutuhkan dulu. Kita belajar memahami skala prioritas,’’ ujarnya. Jumlah KK semuanya sekitar 57 ribu KK. Mana yang pantas dan belum pantas menerima, sedang didata di desa. Sekitar 30 persen dana desa dari
setiap desa bisa diambil untuk BLT. Ini agar disiapkan data lebih dulu oleh desa, agar penerimanya tidak tumpang tindih antara pusat dan daerah. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menjelaskan kebijakan penanganan terhadap warga terdampak Covid-19 sudah dipetakan secara jelas. Selain anggaran pihaknya telah merumuskan strategi, kebijakan dan regulasi. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 26,7 miliar. Dikatakannya, pihaknya mendistribusikan sembako bagi warga ODP serta pendistribusian logistik bagi wilayah
pembatasan sosial yang dilakukan Forkompinda. ‘’Semua dilakukan secara bersinergi dan koordinasi. Semua elemen dilibatkan untuk meminimalkan dampak sosial Covid-19 ini,’’ ujarnya. Pihaknya juga telah menerbitkan Instruksi Bupati No. 8 Tahun 2020 tentang pemberian logistik dan amal peduli bagi warga yang terdampak. Strategi lainnya juga terkait pemberian pinjaman lunak yang disalurkan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Hal. 7 Pendataan Dilakukan Selektif
I Made Mahayastra
Ni Putu Eka Wiryastuti
I Nyoman Suwirta