Edisi Jumat 29 Mei 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 263 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT KLIWON, 29 mei 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Komplotan Pembobol ATM Dibekuk

Tak Bawa Surat Sehat, Putar Balik

Tempat Bertani Garam Hancur

Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali menangkap komplotan pembobol ATM di wilayah Denpasar, Gianyar dan Badung, Rabu (27/5) lalu.

Petugas gabungan di Pos Penyekatan Selabih memperketat pengawasan khususnya pada kendaraan arus balik pascahari raya Idul Fitri. Jika pengendara tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen termasuk surat sehat, harus putar balik.

TABANAN | HAL. 4

Bencana alam banjir rob yang terjadi di pesisir selatan Klungkung mengakibatkan banyak petani garam terdampak. Seluruh perlengkapan penggaraman hanyut tersapu ombak.

DENPASAR | HAL. 2

TERGANTUNG KESIAPAN BALI

OJK Tak Berikan Panduan Khusus

Denpasar (Bali Post) -

Agenda era baru pariwisata di Bali masih perlu kajian panjang. Perkembangan kasus Covid-19 di Bali dan kesiapan publik di Bali menjadi tolok ukur utama. Berdasarkan kondisi ini, sampai saat ini Bali belum bisa memastikan kapan sektor kepariwisataan akan dibuka.

’’Dulu kita mengabaikan alam hanya untuk kepentingankepentingan komersial.

Sekaranglah saatnya menjadikan alam itu sebagai daya tarik, sehingga kita tidak hancurkan alam itu hanya untuk kepentingan ekonomi. Ke depan, sektor pariwisata dan investasi ekonomi harus ramah lingkungan.’’

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati kepada Bali Post, Kamis (28/5) kemarin. ‘’Jawaban atas pertanyaan mengenai kapan pariwisata Bali dapat dibuka kembali, sangat ditentukan oleh kesiapan Bali sendiri. Baik menyangkut kondisi perkembangan kasus Covid-19 maupun mental masyarakat. Dengan kata lain, hal itu tidak bergantung dari keputusan pemerintah pusat. Begitu pula tidak hanya cukup lewat penyusunan SOP dan P&P (Policy & Procedure) saja,’’ tegasnya.

Wagub yang sering disapa Cok Ace ini mengapresiasi keinginan pusat agar Bali menjadi salah satu percontohan era baru sektor pariwisata. ‘’Tapi, kesiapan kita di sini kan juga menjadi faktor yang cukup menentukan,’’ tegasnya.

Hal. 7 Pariwisata Bali Dibuka Bertahap

KLUNGKUNG | HAL. 5

Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati Wakil Gubernur Bali

Bali Post/dok

Denpasar (Bali Post) Menuju ekonomi era baru atau new normal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan panduan khusus untuk industri jasa keuangan (IJK) d a l a m menjalankan bisnisnya.

Hanya, protokol kesehatan tetap dilakukan sesuai dengan panduan nasional.

Dikonfirmasi, Kamis (28/5) kemarin, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Elyanus Pongsoda menyambut positif langkah tersebut karena ekonomi dapat kembali bergerak. Menurutnya, dampaknya akan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kendati demikian, pihaknya mengakui belum mengeluarkan panduan untuk perbankan dalam menjalankan bisnis jasa keuangan. Hanya, protokol kesehatan secara ketat tetap

dijalankan. Sementara dari sisi aturan penyaluran kredit tidak ada panduan khusus. Jika melihat POJK 11 dan 14, nasabah y a n g terdampak Covid-19 p a s t i diberikan restrukturisasi, bahkan bisa diberikan fasilitas baru. ‘’Tapi, temanteman perbankan melihat dulu debitur-debitur yang terdampak, benar-benar terdampak dan dia bisa bertahan apalagi kalau dibantu dengan modal baru, sehingga bisa bertahan dalam situasi sulit bahkan bisa tumbuh,’’ bebernya.

Elyanus Pongsoda berharap perbankan dapat melakukan penilaian secara profesional berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ia menegaskan, peningkatan persyaratan dalam pemberian kredit tidak ada. Dengan penyaluran kredit tentunya ekonomi akan bergerak dan bertumbuh. (kmb42)

Buleleng Bagikan Beras untuk Ribuan Relawan Covid-19 PIN Khusus Masuk Ibu Kota OPINI

Oleh: Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E., M.Si.Ak., CA., CPA.

BANYAK asumsi kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan setelah hari raya Lebaran ini dan tentang langkah kebijakan ekonomi pemerintah pusat jika tidak berhasil menekan angka penularan Covid-19 ini setelah Juni 2020. Imbauan berdamai dengan Covid-19 dari Presiden Joko Widodo telah dipelintir oleh lawan politik.

Makna berdamai sejatinya mempunyai arti yang sangat luas dalam konteks Covid-19. Pernyataan itu lebih mengarah pada bagaimana caranya keluar dari sumbatan aliran keran-keran ekonomi yang sudah telanjur mampet dan bisa menguras anggaran pemerintah kalau masalah ini tidak segera dihentikan. Berdamai di sini sebuah imbauan yang mempunyai keindahan kalau kita rasakan dengan cara seksama. Bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sosial ekonomi tanpa dibayangi akan rasa takut berlebihan terhadap penularan Covid-19 ini. Renungan selama tiga bulan ini rasanya sudah cukup bekal bagi kita kalangan masyarakat yang cenderung menghidupi diri kita sendiri untuk mengambil keputusan pada tingkat individu.

Makna berdamai di sini mari melaksanakan kembali roda kehidupan ekonomi dengan prinsip kebenaran berupa pengetahuan, kecintaan dengan keluarga dan masyarakat, keadilan, rasa pengabdian dan rasa sabar.

Kebijakan untuk memasuki ibu kota setelah Lebaran dan setelah keran kehidupan ekonomi dibuka tanpa batasan ruang dan waktu setelah Covid-19 ini selayaknya diantisipasi dengan bekal keterampilan khusus jika ingin mengadu nasib di ibu kota atau di daerah yang menjanjikan gula-gula yang manis untuk bisa ikut berpartisipasi secara sehat dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sudah digariskan oleh tetua kita dari zaman pemerintahan Presiden Soekarno sampai zaman Presiden Joko Widodo.

Hal. 7 Pentingnya Keterampilan Khusus bagi Rakyat

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

Kamis, 28 MEI 2020 I Gusti Rai Wardani, Jl. Cekomaria Denpasar

Rp

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp 200.000 Rp 49.595.000 Rp 49.795.000

200.000

SEBANYAK 5.462 anggota relawan Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 di Buleleng, Kamis (28/5) kemarin menerima bantuan beras dari Pemkab Buleleng. Sebanyak 15 kilogram beras dibagikan kepada setiap anggota relawan bukan PNS dan TNI, Polri.

Bantuan itu sebagai upaya apresiasi pemerintah atas kinerja relawan yang dengan sukarela membantu pemerintah melakukan percepatan penanganan Covid-19.

Bantuan beras ini secara simbolis diserahkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) bersama Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. kepada perwakilan relawan dari masing-masing kecamatan. Bupati PAS mengatakan, sejak wabah virus Corona itu menyebar peran relawan mulai tingkat kecamatan, desa dan kelurahan begitu besar. Ini terbukti kegigihan ditunjukkan relawan itu, mulai sekaa teruna dan kelompok masyarakat dengan semangat

gotong royong membantu pemerintah melakukan percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Melihat partisipasi itu, pihaknya kemudian berinisiatif memberikan insentif sebagai imbalan atas kerja keras para relawan tersebut. Setelah dilakukan kajian, insentif ini diputuskan diberikan bantuan beras guna meringankan kebutuhan keluarga di tengah darurat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 sebesar Rp 800 juta. Dana itu kemudian dibelikan beras lokal yang dihasilkan petani di Bali Utara sebanyak 81.93 ton. ‘’Semangat dan antusiasme kawankawan relawan sangat tinggi sejak kita menangani Covid-19. Ini apresiasi kami atas nama pemerintah atas kinerjanya yang all out selama ini,’’ katanya.

Hal. 7 Apresiasi Pemda

Bali Post/kmb38

BANTUAN BERAS - Ribuan relawan Satgas Covid-19 menerima bantuan beras dari Pemkab Buleleng, Kamis (28/5) kemarin.

Rp 250 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Umum Gianyar PROSES revitalisasi Pasar Umum Gianyar saat ini memasuki tahap pembongkaran yang secara simbolis dilakukan Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (28/5) kemarin. Sedikitnya ada 1.864 pedagang yang menggantungkan sumber penghidupan keluarganya di pasar kebanggaan masyarakat Gianyar ini. Rinciannya, 15 pedagang berjualan di kompleks pertokoan di Jalan Ngurah Rai, 22 pedagang berjualan di toko di Jalan Berata dan 28 pedagang berjualan di toko yang terdapat di dalam pasar. Sementara itu, tercatat 1.037 pedagang berjualan di kios dan los pada bangunan utama pasar serta 762 pedagang lagi merupakan pedagang pelataran/bermobil.

Bupati Mahayastra menegaskan, revitalisasi Pasar Umum Gianyar merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan visi dan misi serta impiannya selaku Bupati Gianyar. Ditegaskan, keberadaan pasar telah terbukti mampu mendukung perekonomian masyarakat, perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gianyar.

Bangunan pasar yang baru dirancang menggunakan desain dan konsep modern dengan fasilitas penunjang lebih lengkap. Terdapat eskalator, lift barang, pusat kuliner, ruang laktasi, ruang perbankan, basement parkir, kamar mandi dan fasilitas penunjang lainnya. Untuk merevitalisasi Pasar Umum Gianyar ini, Pemkab Gianyar mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 250 miliar lebih.

Proses pembangunan pasar ini ditargetkan rampung per Agustus 2012 mendatang. (nik) Berita Selengkapnya Baca Halaman 5.

REVITALISASI - Deretan toko di areal Pasar Umum Gianyar yang siap direvitalisasi.

Bali Post/nik

Jumat Kliwon, 29 Mei 2020

Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Didominasi Usia 18-45 Tahun

Usia Lanjut Juga Rentan, Masyarakat Wajib Disiplin Ikuti Protokol Kesehatan 24.538 6.240 1.496 420 314 4

Pasien Sembuh Bertambah 12 Orang Denpasar (Bali Post) Bali kembali mengalami penambahan kasus positif Covid-19. Untungnya, jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tambahan pasien sembuh.

Berdasarkan data per Kamis (28/5) pukul 12.00 WIB, kumulatif kasus Covid-19 Bali mencapai 420 orang. Ini artinya ada penambahan 5 kasus baru dari sehari sebelumnya sebanyak 415 orang.

Sementara itu, untuk kasus sembuh juga bertambah. Kumulatifnya 314 orang. Artinya ada penambahan sebanyak 12 pasien sembuh dari sebelumnya yang mencapai 302 orang.

Sedangkan untuk meninggal dunia masih tetap 4 orang.

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, dalam konferensi pers streaming-nya, masyarakat harus menjalani new normal dalam menghadapi virus Corona ini.

Ia pun mengingatkan ada dua aspek penting dalam pencegahan penyebaran ini.

Pertama menggunakan masker. Jika orang positif Covid-19 memakai masker droplet tidak mengenai orang di sekitarnya karena berada di dalam masker. Aspek kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun.

Yurianto mengatakan upaya mengurangi risiko penularan lewat protokol kesehatan ini yang disebut kenormalan yang baru. ‘’Kebiasaan inilah yang

harus ditanamkan pada anggota keluarga. Inilah yang disebut kenormalan baru,’’ jelasnya.

Ia berharap semua fasilitas publik maupun usaha agar menyediakan fasilitas kesehatan untuk mendukung normal baru ini.

Ia menjelaskan, tes spesimen menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 69 laboratorium dan Test Cepat Melokuler (TCM) di 35 laboratorium. Dari tes tersebut, masih ada penambahan kasus positif sebanyak 687 orang, sehingga kumulatif menjadi 24.538 kasus.

Untuk yang sehat ada penambahan 183 pasien sembuh sehingga totalnya menjadi 6.240 pasien. Kasus meninggal bertambah 23 orang, sehingga total kasus menjadi 1.496 orang.

Ia menambahkan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) yang saat ini masih dalam pemantauan sebanyak 48.749 orang. Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 13.250 orang.

Seluruh provinsi di Indonesia sudah terdampak. Sudah 412 kabupaten/kota yang terdampak.

Ia pun menyoroti sejumlah wilayah yang mengalami kenaikan kasus harian cukup tinggi. Salah satunya Jawa Timur yang masih mengalami kenaikan jumlah kasus harian yang tinggi. (iah)

Wali Kota Denpasar yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra.

Komplotan Pembobol ATM Dibekuk

Denpasar (Bali Post) Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali menangkap komplotan pembobol ATM, Rabu (27/5) lalu di wilayah Denpasar, Gianyar dan Badung. Pelakunya, Roni Firmansyah, TIY (pelajar), dan I Wayan Kontal. Barang bukti yang disita di antaranya uang tunai Rp 333.000.000. Sedangkan laporan uang yang hilang Rp 600 juta. Saat ini polisi masih memburu pelaku asal Aljazair, Phillip. Bahkan Phillip masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kasubdit III Ditreskrimum Polda Bali AKBP Ranefli Dian Candra, Kamis (28/5) kemarin mengatakan, pihaknya menerima laporan Dwi Prasetyo beralamat di Jalan Pulau Bungin Pedungan, Denpasar Selatan.

TKP-nya ATM Bank Mandiri di SPBU Buruan, Jalan By-Ppass Darma Giri Buruan, Gianyar.

Kronologinya, Rabu (27/5) pukul 07.00 Wita, korban melihat chat di grup WhatsApp kantor di ATM Bank Mandiri SPBU Buruan Jalan By-pass Darma Giri Gianyar, CCTV mesin ATM dan juga CCTV di dalam ruangan ATM tertutup lakban.

Setibanya di Kantor PT Usaha Gedung Mandiri, Dwi selaku Regional Manajer menanyakan Gede Suci Darmika tentang apa yang ditemukan di lapangan.

Saat itu disampaikan pada 27 Mei pukul 06.17 Wita diketahui kotak uang di dalam mesin ATM hilang.

“Pelapor (Dwi - red) melakukan crosscheck ke tim pengisian atas nama Ketut Sudiarta menanyakan apakah pengisian jumlah kotak uang yang dimasukkan sejumlah empat kotak atau kurang dari empat kotak? Dijawab ada empat kotak,” ujarnya. Dengan demikian

Mantan Ketua LPD Gerokgak Divonis Tiga Tahun Denpasar (Bali Post) Majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi dengan hakim anggota Miptahul dan Sumali, Kamis (28/5) kemarin menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun kepada terdakwa kasus korupsi Komang Agus Putrajaya. Dalam sidang di PN Denpasar, pidana penjara yang dijatuhkan hakim pada terdakwa hampir sama dengan tuntutan jaksa. Bedanya hanya di subsider.

Selain dipidana tiga tahun, terdakwa dihukum denda Rp 50 juta subsider empat bulan dan uang pengganti Rp 548.500.000 subsider 1 tahun. Atas vonis itu, baik jaksa maupun terdakwa masih menyatakan pikir-pikir. Jaksa penuntut umum (JPU), AA Gede Lee Wisnhu Diputera, sebelumnya menuntut mantan Ketua LPD Gerokgak ini dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dalam sidang secara virtual itu, jaksa dari Kejati Bali itu mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Selain dipidana tiga tahun, terdakwa asal Banjar Dinas Pucak Sari, Desa Gerokgak, Buleleng itu juga dituntut pidana denda dan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara untuk disetor ke kas negara. Jika tidak dibayar selama satu bulan setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang. Dalam hal harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Terkuaknya kasus ini mulai tahun 2015. Di mana saat hari raya Galungan dan Kuningan, serta hari raya lain, masyarakat secara besar-besaran ingin menarik uangnya di LPD. Namun tidak bisa dilakukan karena kas kosong. Dan setelah ditelisik ada dugaan bahwa dana itu digunakan secara pribadi oleh terdakwa. Polanya adalah pengajuan kredit secara tidak wajar dan juga memakai nama orang lain dan juga cas bon dan dialihkan sebagai kredit fiktif. Atas dugaan melakukan tindak pidana kredit fiktif nasabah sejak tahun 2008 sampai 2015, nilai kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 1,264 miliar. (kmb37)

Topik : bst-spp tak sentuh semua siswa

PERKEMBANGAN kasus Covid-19 di Kota Denpasar saat ini memang masih fluktuatif, kendati pasien yang sembuh jauh melampaui jumlah pasien yang dirawat. Kewaspadaan masyarakat juga harus tetap ditingkatkan. Hal ini mengingat Kota Denpasar belum sepenuhnya terbebas dari penyebaran dan penularan Covid-19.

Wali Kota Denpasar yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Kota Denpasar, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, saat ditemui usai menyaksikan penyerahan bantuan sembako PGRI Denpasar, Kamis (29/5) kemarin menjelaskan, kasus Covid-19 hingga saat ini memang belum ditemukan vaksinnya. Di mana cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. ‘’Jadi, selain tenaga medis, masyarakatlah yang nantinya juga menjadi ujung tombak dan garda terdepan dalam

Bali Post/ist

DITANGKAP - Komplotan pembobol mesin ATM ditangkap.

telah hilang tiga kotak uang, masing-masing kotak berisi Rp 200 juta.

Akibat kejadian tersebut, PT Usaha Gedung Mandiri diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 600 juta dan melaporkan peristiwa ke SPKT Polda Bali. Berdasarkan laporan polisi tersebut, Tim Resmob Ditreskrimum dipimpin Kanit Kompol Made Adiguna melakukan penyelidikan. Hasil pengecekan CCTV didapat ciriciri pelaku. Selanjutnya polisi melaksanakan penyelidikan di seputaran Gianyar, Karangasem dan Denpasar.

Alhasil, tersangka Roni Firmansyah ditangkap pada Rabu (27/5) pukul 21.00 Wita di wilayah Denpasar. Hasil pengembangan, kembali ditangkap TIY pukul 22.00 Wita di daerah Batubulan, Gianyar.

Setelah itu, giliran I Wayan Kontal dibekuk di daerah Jimbaran, Badung pukul 23.30 Wita. Hasil interogasi, ketiga pelaku mengakui pencurian dengan pemberatan di TKP. Barang bukti diamankan, uang tunai Rp 333 juta, kaset dibakar, satu unit mobil Toyota Agya, satu buah magic com dan blander dibeli menggunakan uang hasil curian. (kmb36) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

pencegahan Covid-19 ini.

Yaitu dengan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan,’’ jelasnya. Rai Mantra menguraikan berdasarkan penelitian Balitbang Kota Denpasar, sebaran kasus Covid-19 didominasi usia produktif. Di mana sebagian besar mereka berada pada rentang usia 18 – 45 tahun.

Ada usia balita serta lanjut usia yang juga terjangkit. ‘’Berdasarkan data, umur 18-45 masih mendominasi kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar. Namun balita dan lansia juga ada yang terjangkit. Inilah yang harus kita waspadai bahwa Covid-19 ini bisa menyerang siapa saja,’’ jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, adapun kelompok usia 18 – 45 tahun berada pada kisaran 48,3 persen, untuk usia 45 tahun ke atas berada pada kisaran 21,83 persen, sedangkan sisanya merupakan masyarakat yang

berada pada rentang usia 18 tahun ke bawah, yakni sebanyak 29,87 persen dari seluruh jumlah penduduk Kota Denpasar yang mencapai angka 800 ribu jiwa lebih. ‘’Memang seluruh masyarakat rentan tertular, namun demikian saat ini kasus Covid-19 didominasi usia 18-45 yang merupakan usia produktif, sehingga semua pihak harus waspada. Diperlukan kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi,’’ ujar Rai Mantra. ‘’Hal ini tentu menjadi perhatian bersama karena rata-rata usia produktif memiliki aktivitas yang relatif padat di masyarakat, sehingga memiliki potensi kontak erat yang tinggi.

Jadi kuncinya mari bersama terapkan protokol kesehatan kapan pun dan di mana pun, serta melaksanakan beragam upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh, karena fokus kita saat ini adalah bagaimana mendukung percepatan penanganan Covid-19 ini,’’ pungkasnya. (ad293)

Bali Post/ist

KUNJUNGAN - Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa, menerima kunjungan dari Kakanwil Kemenkum HAM RI Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk.

Kepala BNNP dan Kakanwil Kemenkum HAM Bahas Soal Lapas

Denpasar (Bali Post) Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H., menerima kunjungan dari Kakanwil Kemenkum HAM RI Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk, Kamis (28/5) kemarin. Banyak hal yang dibahas, di antaranya penguatan koordinasi dan sinergitas dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bali, khususnya penanganan, pengendalian dan pencegahan narkoba di lapas serta rutan se-Bali.

Kepala BNNP Brigjen Suastawa berharap dapat selalu berkoordinasi dalam pengendalian isu narkoba di dalam lapas. Persoalan ini harus diselesai bersamasama dan saling percaya.

Dengan demikian tercipta sinergitas antara penegak hukum khususnya di wilayah Provinsi Bali. Jenderal bintang satu di pundak ini men-

gatakan, meski saat ini masih dilanda kondisi pandemi virus Corona, namun semangat BNNP di Bali bersama jajarannya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba tidak pernah luntur.

Pihaknya berusaha keras untuk mengungkap sejumlah jaringan narkotika selama pandemi Covid-19 di berbagai daerah di Bali. ‘’Beberapa waktu terakhir terjadi penurunan pengungkapan kasus narkoba. Kami berharap sinergitas antar-aparat bisa terus ditingkatkan dan terjalin antardua instansi yang selama ini sudah berjalan,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Jamaruli Manihuruk menyampaikan dirinya sebagai Kakanwil Kemenkum HAM Bali sejak 12 Mei 2020. Pihaknya mengapresiasi kerja sama antarinstansi yang telah terjalin dengan baik selama ini dan berharap agar dapat ditingkatkan lagi. (kmb36)

BST-SPP Tak Sentuh Semua Siswa Terdampak Covid-19 Denpasar (Bali Post) Siswa di sekolah swasta dan mahasiswa di PTN/ PTS yang terdampak Covid-19 di Bali diberikan bantuan sosial tunai (BST) oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Bantuan itu berupa subsidi biaya SPP untuk siswa di 488 sekolah swasta dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta subsidi biaya kuliah semester untuk mahasiswa di 34 PTN/PTS se-Bali. Jumlahnya mencapai Rp 38,2 miliar. Bagi siswa dan mahasiswa yang orangtuanya bekerja sebagai PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN, dan BUMD tidak diberikan BST ini.

Kendati demikian, penggelontoran dana BSTSPP untuk siswa SMA/SMK swasta se-Bali tidak sepenuhnya memberi solusi persoalan pendidikan selama pandemi. Syarat yang terlampau ketat dipandang tidak menyentuh semua orangtua siswa terdampak Covid-19. Sehingga masih banyak orangtua siswa yang tidak dapat bantuan BSTSPP tidak membayar iuran SPP anaknya. ‘’Karena serangkaian syaratnya yang ditetapkan, BST tidak banyak membantu sesuai harapan awal. Padahal, wacana yang sebelumnya dilayangkan gubernur terlampau dipahami bahwa biaya sekolah swasta akan ditanggung pemerintah, sehingga banyak orangtua yang tidak dapat BST tidak membayar iuran,’’ ungkap pengamat pendidikan yang juga Ketua YPLP Kabupaten PGRI

Badung, Dr. Drs. I Made Gde Putra sial lain tidak membayarkan iurannya ke sekolah.

Wijaya, S.H., M.Si., Kamis (27/5) Namun mengalihkannya ke hal lain. Semenkemarin. tara bantuan sosial yang diterima keluarga Menurutnya, dalam situasi bersangkutan menjadi indikator penggugur pandemi saat ini, BST-SPP penerimaan BST,’’ tandasnya. seharusnya dapat menyentuh Dengan kondisi sedemikian rupa, pihaknya seluruh siswa swasta. Namun tetap berharap pemerintah dapat mencarikan nyatanya setiap sekolah hanya solusi lain. Misalnya, dengan merealisasikan diberikan jatah 20 persen dari dana BOS pendamping untuk digelontor ke jumlah siswa. Jumlah itu pun sekolah-sekolah swasta. Selain itu, jika meakan menyusut seiring dengan mungkinkan pihaknya berharap persyaratan persyaratan yang ditetapkan penerima BST dapat ditinjau kembali. pemerintah. ‘’Hasil akhJika memungkinkan hendaknya irnya sangat kecil dari dilonggarkan. ‘’Mungkin ada yang yang diharapkan. dikecualikan dari syarat-syarat Padahal Covid-19 itu, sebab semua elemen maberdampak kepada syarakat juga terdampak Coseluruh orangtua vid-19. Bukan hanya pegawai siswa. Mirisnya yang kena PHK dari kanlagi, karena matornya. Bagaimana dengan syarakat memaorangtua yang berprofesi hami SPP telah sebagai petani atau wirasditanggung wasta, yang tak menerima provinsi, bantuan sosial? Mereka, orangtua meski tak kena PHK siswa yang justru sangat terdampak Bali Post/win mendapat banCovid-19,’’ tegas Putra Dr. Drs. I Made Gde Putra Wijaya tuan-bantuan soWijaya. (win)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Jumat Kliwon, 29 Mei 2020

Penuhi Asas Keadilan dan Keberimbangan, Badung Siapkan Penyelarasan PBB

PIMPIN RAPAT - Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta, memimpin rapat dengan jajaran eksekutif, Kamis (28/5) kemarin.

PEMERINTAH Kabupaten Badung kembali melakukan kebijakan untuk membantu masyarakat. Kamis (28/5) kemarin, DPRD Badung bersama pihak eksekutif melaksanakan rapat koordinasi membahas khusus kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan tersebut bisa direkomendasi oleh lembaga DPRD Badung.

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Bapenda Badung Made Sutama mengatakan, pihaknya di eksekutif dalam pembahasan memberikan rancangan perbup terkait stimulus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ‘’Dalam rangka rasionalisasi, tidak semua NJOP (nilai jual objek pajak) turun. Ada beberapa NJOP yang harus dinaikkan karena tidak sesuai dengan

realitas. Contohnya ada satu tanah di Kecamatan Kuta Selatan, NJOP-nya rendah sekali padahal di lapangan tidak seperti itu. Jadi, dalam stimulus ini bukan penurunan NJOP, tetapi penyelarasan pembayaran pajaknya. Ada yang NJOPnya turun dan ada NJOPnya naik dalam satu blok wilayah, sehingga satu blok nanti selaras pembayaran pajak tanah dan bangunannya,’’ ujarnya.

Adi Arnawa melanjutkan, ada konsekuensi dalam penetapan penyelarasan pembayaran PBB. Inilah yang nantinya menjadi stimulus untuk masyarakat sedikit membayar pajak. Kecuali tanah yang tidak komersialkan, lain persoalannya karena sudah digratiskan. ‘’Ini harus jadi secepatnya. Cepat

ditetapkan maka semakin cepat dibuatkan SPPT untuk dasar pembayaran pajak dan BPHTB. Ini juga berdampak dalam pendapatan PBB yang pasti akan turun, tapi masyarakat terbantu dalam pembayaran pajak,’’ terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan, ranperbup ini sudah jelas untuk membantu masyarakat dan bagaimana memberikan pemahaman terhadap Dewan yang nantinya menyosialisasikan kebijakan ini agar lebih jelas di masyarakat. ‘’Ranperbup ini bertujuan memberikan keringanan pada masyarakat. Jadi, stimulus ini tidak boleh bertujuan untuk orang-orang tertentu, tapi diberikan berkeadilan ke-

pada seluruh masyarakat.

Namun dalam perbup ini dilakukan batasan-batasan tertentu. Kalau ada NJOPnya sangat rendah, perlu ada penyelarasan sehingga pemerintah memberikan stimulus,’’ jelasnya.

Menurut politisi asal Dalung ini, stimulus berbedabeda persentasenya. Ada yang 45 persen, ada yang lebih. ‘’Perbedaan ini sesuai kenaikan NJOP yang telah ditetapkan tahun 2016. Terkait usulan teman-teman Dewan untuk menurunkan NJOP, hal ini perlu ada kajian lagi. Karena pembahasan kali ini bukan untuk menurunkan NJOP, namun menyelaraskan pembayaran pajaknya untuk memenuhi asas keadilan dan keberimbangan,’’ terang Parwata. (ad287)

Jatuh ke Sungai, Pengendara Motor Tewas Mangupura (Bali Post) Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan jurusan Banjar Dangin Pangkung-Banjar Gegadon, Kapal, Mengwi, tepatnya di jembatan sebelah barat lapangan voli, Rabu (27/5) lalu. Pengendara sepeda motor, I Gede Restu (47), jatuh ke sungai dan ditemukan tewas.

Kasubbag Humas Polres Badung Iptu Ketut Oka Bawa saat dimintai konfirmasinya,

Kamis (28/5) kemarin, menyatakan kronologinya korban mengendarai motor Honda Vario melaju dari barat menuju timur ke wilayah Gadon, Kapal. Setibanya di TKP, korban mengalami kecelakaan out off control (OC). Korban jatuh ke sungai pukul 21.00 Wita. ‘’Situasi gelap, curam dan air sungai cukup besar. Korban hanyut ke arah selatan dibawa arus sungai,’’ tegasnya.

Setelah diadakan pencar-

ian, korban yang beralamat di Perumahan Wahyu Bernasi, Buduk, Mengwi ini ditemukan sekitar 100 meter dari TKP. Selanjutnya dilakukan evakuasi oleh petugas BPBD Badung, Pemadam Kebakaran, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satlantas Polres dibantu warga Desa Kekeran. Saat ditemukan korban sudah meninggal dunia dan jasadnya dibawa ke RSD Mangusada Kapal menggunakan ambulans. (kmb36)

OLAH TKP - Polisi melakukan olah TKP di tembok gudang vila yang hancur.

Bali Post/ist

Diawali Suara Ledakan Tembok Gudang Vila Hancur TKP - Petugas mendatangi TKP lakalantas.

Bali Post/ist

Pilkada Serentak 9 Desember

KPU Tunggu Arahan Pusat Mangupura (Bali Post) Jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 telah disepakati akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Keputusan ini dituangkan dalam Perppu No.2 Tahun 2020 sebagai penundaan pilkada akibat Covid-19.

Kendati demikian, keputusan resmi penetapan pilkada serentak ini belum sampai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah. Hal ini diakui Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta. Menurut pria yang akrab disapa Kayun ini, pihaknya masih menunggu arahan resmi dari KPU-RI terkait mekanisme penyelenggaraan pilkada. ‘’Kami masih menunggu kebijakan pusat seperti apa. Apabila benar pelak-

sanaan pilkada serentak ditetapkan tanggal 9 Desember 2020, KPU-RI pasti mengeluarkan Peraturan KPU terkait jadwal dan pogram tahapan yang baru,’’ ujar Semara Cipta, Kamis (28/5) kemarin.

Dikatakannya, pelaksanaan pilkada serentak pada pandemi Covid-19 akan berdampak pada biaya yang diperlukan. Pasalnya, dalam pelaksanaan di lapangan akan ada tambahan pengadaan alat pelindung diri (APD). ‘’Pelaksanaan di masa pandemi ini pasti berdampak pada perubahan anggaran, karena diperlukan pengadaan APD bagi penyelenggara dan pemilih.

Jadi, kami di Badung bersama lima KPU kabupaten/ kota lainnya di Bali masih menunggu arahan lebih lanjut,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, terdapat

tiga opsi jadwal yang muncul. Pertama dirancang pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020, kedua pada 17 Maret 2021 dan ketiga 23 September 2021. Dalam rapat dengar pendapat pada 14 April 2020 kemudian muncul usulan jadwal pilkada pada 9 Desember 2020. ‘’Terakhir keluar aturan berkaitan tahapan dan jadwal. Ada perubahan jadwal masa pendaftaran calon, yang sebelumnya 16-18 Juni menjadi 19-21 Juni 2020,’’ terangnya.

Pihaknya tak bisa berkomentar banyak terkait tahapan pilkada ini karena masih menunggu regulasi dari KPU-RI. ‘’Kami di daerah belum bisa berkomentar banyak.

Kami di KPU kabupaten/ kota sebagai eksekutor dari pusat,’’ pungkas Semara Cipta. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Warga Banjar Jempinis, Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Rabu (27/5) lalu dikagetkan oleh suara ledakan sangat keras. Setelah dicek ternyata sumbernya dari tembok gudang Villa Bogenville di Jalan Dalam Gede. ‘’Ledakan itu diduga akibat korsleting elemen AC. Kejadian ini diselidiki Polsek Mengwi,’’ tegas Kasubbag Humas Polres Badung Iptu Oka Bawa didampingi Kanitreskrim Polsek Mengwi Iptu

Ketut Wiwin Wirahadi, Kamis (28/5) kemarin.

Hasil pemeriksaan saksisaksi dari keterangan GM Villa Bogenville, Dewa Rai, saat ini vila tersebut kosong.

Pukul 20.15 Wita, petugas

keamanan vila Ketut Sudana tiba-tiba mendengar suara dari gudang belakang vila.

Selanjutnya dia mengecek ke sana dan dilihatnya api sudah menyala di dalam gudang.

Sudana langsung minta tolong

kepada masyarakat agar ikut memadamkan api, sehingga tidak merembet ke mana-mana.

Setelah menerima laporan kejadian ini, pukul 21.30 Wita personel Polsek Mengwi tiba di TKP. Polisi lalu melakukan olah TKP. ‘’Penyebab pasti kejadian ini masih diselidiki.

Kerugiannya diperkirakan Rp 200 juta,’’ ungkap Iptu Wiwin. (kmb36)

Mangupura (Bali Post) – Mulai Kamis (28/5) kemarin, penumpang pesawat udara atau kapal laut yang akan keluar Bali harus mengikuti aturan Pemerintah Provinsi Bali sesuai Surat Edaran Nomor 10.925 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19.

Melalui SE Gubernur Bali tersebut, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan hasil tes swab.

Untuk memfasilitasi kebutuhan swab ini, RS PTN Universitas Udayana (Unud) ditunjuk sebagai RS yang melakukan tes Swab rRT-PCR. Direktur RS PTN Unud, Dewa Putu Gde Purwa Samatra, saat dimintai konfirmasinya, Kamis (28/5) kemarin, men-

gaku sangat siap melakukan tes Swab rRT-PCR bagi yang akan melakukan perjalanan ke luar. Pada hari pertama diberlakukan sudah ada beberapa yang mendaftar. Apabila permintaan terus meningkat, pihaknya akan menambah ruangan untuk pengambilan sampel swab.

Mereka yang akan melakukan perjalanan ke luar dan pengambilan sampel pasien Covid-19 tidak disamakan ruangannya. APD yang digunakan pun dibedakan. ‘’Saat ini kami sudah siapkan dua ruangan untuk pengambilan sampel swab bagi yang akan melakukan perjalanan ke luar. Saat ini dalam sehari bisa mengambil sampel 50-100 swab,’’ bebernya.

Terkait tenaga medis untuk penanganan pasien Covid-19, RS PTN Unud menyiapkan 100 orang setiap hari. Sebanyak

50 orang bertugas pagi dan 50 lainnya kerja sore hari. Petugas pengambil sampel swab akan disesuaikan. Semua petugas RS bisa mengambil swab.

Menurutnya, pasien Covid-19 tidak dikenai biaya, sedangkan pemohon tes swab dan rapid test harus membayar mengikuti persyaratan yang telah dikeluarkan oleh RS PTN Unud. Sesuai SE Nomor 114/ UNI14.6/SE/2020 tentang Ketentuan Tindakan Swab rRTPCR bagi Pelaku Perjalanan dan Permintaan Mandiri di RS PTN Unud, hanya ditujukan pada pelaku perjalanan yang tidak menunjukkan gejala Covid-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak. Tindakan swab dilakukan di Poliklinik RS PTN Unud.

Pasien mendaftar melalui WhatsApp 081338166474 pada Senin-Jumat pukul 08.00–16.00

(hari kerja). ‘’Kuota pasien akan dibatasi mengikuti kapasitas pemeriksaan rRT-PCR di laboratorium,’’ ujar Purwa Samatra.

Paket rapid test pasien umum biayanya Rp 350.000 dan pasien umum di UGD/ CITO di atas pukul 20.00 biayanya Rp 400.00. Paket rapid test pasien ASN (surat tugas) dan mahasiswa Unud aktif (KTM) dan di UGD/CITO di atas pukul 20.00 biayanya sama Rp 105.000.

Paket Swab rRT-PCR terdiri atas swab dan PCR pasien umum biayanya Rp 900.000, sedangkan di UGD/CITO (Sabtu, Minggu dan hari libur) Rp 1.000.000. Sementara pasien ASN (surat tugas) dan mahasiswa Unud aktif (KTM) Rp 350.000. Hasil tes keluar sehari kemudian dan harus diambil langsung oleh yang bersangkutan. (kmb23)

Mangupura (Bali Post) – Sebagai wujud solidaritas dan dukungan terhadap petugas medis yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi Covid-19, Organisasi Solidaritas

Legian Peduli (Solid) bersama elemen Pemuda Adat di Desa Adat Legian mendonasikan 1.050 paket asupan gizi berupa snack ke beberapa instansi kesehatan di Kabupaten Badung,

Kamis (28/5) kemarin.

Organisasi pelaksana mandat teknis tolak reklamasi Teluk Benoa dari Desa Adat Legian tersebut memberikan donasi snack ke RS PTN Unud Jimbaran sebanyak 750 paket, Puskesman Legian 75 paket, Puskesmas Seminyak 75 paket, Puskesmas Kuta 75 paket serta Puskesmas Balai Kesehatan Ibu dan Anak 75 paket. Pengiriman asupan gizi tersebut diwaliki I Wayan Satria Prayuda sebagai Sekretaris Solid bersama pemuda dari Desa Adat Legian yang diwakili I Wayan Agus Rama selaku Ketua Sabha Yowana Desa Adat Legian.

Sebelumnya, 20 April lalu, Solid bersama elemen pemuda Desa Adat Legian juga mendonasikan sejumlah 210 pelindung wajah dan 30 baju hamzat ke instansi kesehatan yang berada di Kabupaten Badung dan Ka-

bupaten Klungkung.

Satria menegaskan, 1.050 paket snack tersebut berasal dari keuntungan penjualan masker yang diinisiasi oleh Solid bersama pemuda se-Desa Adat Legian. Donasi juga diberikan secara swadaya oleh teman-teman Solid dan 650 paket snack disumbangkan oleh kelompok perempuan tolak reklamasi Teluk Benoa dari Desa Adat Legian bernama Srikandi Solid. “Dari sana asal paket yang kami sumbangkan tersebut,” jelasnya.

Di tempat yang terpisah, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), I Wayan ‘Gendo’ Suardana memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Solid Legian, Pemuda se-Desa Adat Legian dan Srikandi Solid atas kepedulian mereka terhadap situasi saat ini. (kmb)

RS PTN Unud Lakukan Tes Swab rRT-PCR

Bos Bank BPR Legian Solid Bersama Pemuda Legian Mulai Diadili Serahkan 1.050 Paket Asupan Gizi

JAKSA Penuntut Umum (JPU) I Putu Gede Sugiartha dan Ida Bagus Putu Swadarma Diputra, Kamis (28/5) kemarin mulai membacakan dakwaan atas perkara dugaan perbankan, dengan terdakwa bos Bank BPR Legian, Titian Wilaras (55) yang beralamat Jalan Tukad Unda, Denpasar.

Jaksa dari Kejari Denpasar itu di hadapan majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day dengan hakim anggota Esthar Oktavi dan Konny Hartanto membacakan dakwaan dengan sidang terbuka untuk umum.

Jaksa dalam surat dakwaannya menjelaskan, terdakwa Titian Wilaras sebagai pemegang saham pengendali (PSP) pada Agustus 2017 dan Februari 2018 hingga Oktober 2018 bertempat di PT BPR Legian, Jalan Gajah Mada,

Denpasar, diduga melakukan sesuatu. Ia dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU yang berlaku bagi bank.

Modusnya, terdakwa selaku PSP memerintahkan Indra Wijaya selaku Dirut, Ni Putu Dewi Wirastini (Direktur Kepatutan), Gede Made Karyawan (Kepala Bisnis), Andre Mulia (HR), GA (Manager) dan Putu Ayu Junita Sari (Supervisor Operasional) melakukan transfer atau setoran dana milik BPR kepada terdakwa Titian Wilaras untuk kepentingan pribadi.

BPR mencatat di pembukuan dengan istilah pos Biaya

Dibayar Dimuka (BDD) atas beban kas atau antarbank ativa (ABA) BRP tanpa disertai dokumen pendukung. Dana BPR Legian yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku PSP total Rp 23.112.083.061. Proses transaksi tersebut tercium pihak OJK yang kemudian melakukan pemeriksaan.

Titian Wilaras yang juga pemilik saham Sky Garden saat menjalani proses penyidikan sempat menghilang hingga masuk DPO Mabes Polri. Ia akhirnya dibekuk Mabes Polri di Belanda dan langsung diserahkan ke OJK. OJK Regional VIII Bali-Nusra mencabut izin usaha PT BPR Legian milik Titian Wilaras pada 21 Juni 2019. OJK mencabut izin BPR Legian setelah muncul banyak pengaduan dari nasabah tentang kondisi BPR Legian. (kmb37)

Bali Post/kmb

DONASIKAN SNACK – Solid bersama elemen Pemuda Adat di Desa Adat Legian mendonasikan 1.050 paket asupan gizi berupa snack ke bebarapa instansi kesehatan di Kabupaten Badung.

Dua Hari, 65 Orang Dipulangkan dari Gilimanuk Negara (Bali Post) –

Sedikitnya 65 orang warga yang hendak masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk diminta balik ke Jawa pada Selasa (26/5) hingga Rabu (27/5). Sejumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, juga diminta kembali menyeberang ke Jawa. Secara umum jumlah orang dan kendaraan pribadi yang masuk Bali di masa arus balik ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan di Gilimanuk pada Kamis (28/5) kemarin ditinjau Karo Ops. Polda Bali Kombes Pol. Djoko Prihadi beserta jajaran. Koordinasi terpadu di pintu masuk Bali dari Pulau Jawa ini untuk

menyikapi situasi pandemi Covid-19 dengan perlengkapan sesuai edaran Gugus Tugas Nasional dan Gubernur Bali.

Masyarakat yang akan masuk Bali harus dalam keadaan sehat serta mengantisipasi

kerumunan masyarakat yang datang atau masuk Bali.

Karo Ops Polda Bali juga sempat mengecek langsung pola pemeriksaan pada pos sekat di Banyuwangi. Diharapkan pemeriksaan di Ketapang

Bali Post/kmb26

CEK PEMERIKSAAN – Karo Ops Polda Bali bersama jajaran mengecek pola pemeriksaan yang dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk.

dilakukan dengan baik dan masyarakat yang akan masuk Bali tidak melengkapi diri dengan ketentuan agar dikembalikan.

Surat yang diperlukan di antaranya keterangan tempat tujuan di Bali dan hasil rapid test nonreaktif yang masih berlaku.

Djoko Prihadi minta pos dan petugas rapid test di Gilimanuk ditambah, sedangkan Gugus Tugas menyediakan kendaraan ambulans.

Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa mengatakan, dalam pengamanan arus mudik yang dilakukan di wilayah Polres Jembrana diberlakukan empat pos sekat. Pos rapid test disediakan di Pelabuhan dan Teluk Gilimanuk oleh Gugus Tugas Jembrana. Selama dua hari terakhir, 65 orang yang dipulangkan, sedangkan kendaraan roda dua 30 unit dan mobil 8 unit.

Pihak ASDP Gilimanuk, Windra Soelistyawan, menyebut guna menaati aturan physical distancing, pengelola penyeberangan telah berkoordinasi dengan pengusaha kapal untuk membatasi penumpang. Kapal hanya boleh membawa penumpang 50 persen dari kapasitas dan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam menyikapi pandemi Covid–19. (kmb26)

Tak Bawa Surat Sehat, Putar Balik

Tabanan (Bali Post) Mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah Kabupaten Tabanan, petugas gabungan di Pos Penyekatan Selabih, Selemadeg Barat, kembali memperketat pengawasan khususnya pada kendaraan arus balik pascahari raya Idul Fitri. Satu per satu kendaraan yang melintas menuju Denpasar diperiksa.

Jika tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen termasuk surat sehat, harus putar balik.

Kepala Dinas Perhubungan Tabanan Gusti Ngurah Darma Utama ketika dimintai konfirmasinya terkait hasil pengawasan di Pos Penyekatan Selabih (jalur Gilimanuk-Denpasar) menjelaskan, kegiatan cek poin kendaraan atau pengendara yang melintas sama dengan kegiatan saat pengawasan mudik Lebaran.

Rabu (27/5) malam pukul 19.30-21.00 Wita, 57 unit kendaraan roda dua, 17 unit kendaraan roda empat dan 9 unit roda enam diperiksa.

Sembilan unit kendaraan roda dua, 1 unit roda empat dan 11 orang diminta putar balik lantaran tidak membawa dokumen sesuai persyaratan yang diinstruksikan oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Tabanan dan Provinsi Bali.

“Selain itu, petugas terus mengimbau pelaku perjalanan yang membawa identitas untuk tidak melakukan perjalanan jika sifatnya tidak mendesak serta selalu mengingatkan agar tetap memakai masker,” ucapnya, Kamis (28/5) kemarin.

Menurutnya, kondisi arus balik Lebaran masih cukup landai dan didominasi kendaraan barang

Sosial

PD PGRI Kota Denpasar Serahkan 400 Paket Sembako

Wali Kota Tegaskan Tak Ada Guru Positif Covid-19 PENGURUS Daerah (PD) PGRI Kota Denpasar selain memberi penguatan guru dalam pembelajaran daring, juga giat menggalang dana aksi sosial. Kamis (28/5) kemarin, PD PGRI Kota Denpasar menyerahkan 400 paket sembako kepada komunitas pendidikan di Kota Denpasar yang terdampak Covid-19.

Penyerahan paket sembako dilakukan Ketua PD PGRI Kota Denpasar Drs. I Nyoman Winata, M.Hum., disaksikan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra kepada pimpinan cabang PGRI kecamatan dan pecalang PKM. Acara juga dihadiri Ketua PGRI Provinsi Bali Komang Artha Saputra, S.Pd., M.Pd., Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M., Sekdis Disdikpora A.A. Ngurah Wijaya dan Perbekel Sumerta Klod Gusti Ngurah Anom Suardana, yang dipusatkan di SMK PGRI 3 Denpasar.

Ketua PD PGRI Kota Denpasar Drs. I Nyoman Winata, M.Hum. menjelaskan, 300 paket sembako untuk komunitas pendidikan meliputi guru honorer, karyawan, tenaga kependidikan, pesuruh dan satpam. Sisanya 100 paket buat pecalang dan sukarelawan PKM yang setiap hari bertugas di lapangan.

Winata didampingi Bendahara Drs. I Ketut Suarya, M.Pd. menambahkan, dana dihimpun dari punia 12 ribu guru di Denpasar dan bantuan YPLP PGRI Kota Denpasar.

Bantuan ini dinilai sangat berarti bagi komunitas pendidikan yang terdampak Covid-19, sehingga sistem distribusinya diserahkan kepada empat cabang PGRI di Denpasar.

Dia mengakui banyak guru honorer di Denpasar yang terdampak Covid-19 termasuk sekolah karena sulit memun-

gut uang SPP. Untungnya kini ada dana BST dari Provinsi Bali. PGRI Kota Denpasar minta pemkot dan pemprov memberikan dana stimulus kepada sekolah yang memerlukan.

Penyerahan sembako mengikuti protap kesehatan yang disebut new normal yakni mencuci tangan, menggunakan masker, pengaturan jarak dan dibatasi 20 orang.

Hingga kini, menurut Winata, belum ada guru yang menjadi pasien positif Covid-19.

Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra berterima kasih kepada jajaran PGRI Denpasar ikut peduli dengan sesama guru.

Dalam bencana apa pun pendidikan harus tetap jalan.

Sebab, kesadaran muncul hanya lewat pengetahuan selanjutnya menemukan solusi bersama menuju jalan keluar yang baik.

Menurut Wali Kota, new normal life bisa dilakukan di Denpasar jika angka RO (reproduction number) di bawah 1. Saat ini RO Covid-19 di Denpasar 1,2, artinya satu orang positif Covid menularkan 1,2 orang.

Untuk menurunkan angka

menjadi RO di bawah 1, diperlukan disiplin dan kesadaran tingkat tinggi diri sendiri, keluarga dan niaga.

Wali Kota senang selama ini belum ada guru yang positif Covid-19 dan semoga terjaga selamanya. Dia berharap di masa ini guru ikut membangkitan semangat kedisiplinan dan menumbuhkan kesadaran mematuhi protap kesehatan. PGRI Denpasar diharapkan memiliki format khusus dalam meningkatkan kesadaran tersebut. Guru juga perlu memberi pemahaman soal new normal.

Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar Nengah Madiadnyana menambahkan, jajaran YPLP selain menyumbang Rp 10 juta dalam aksi sosial ini, di tiap sekolah PGRI juga memberikan bantuan sembako kepada guru dan karyawannya. Sekolah PGRI memberikan diskon SPP Rp 50 ribu kepada siswa untuk biaya pulsa dan keringanan mencicil SPP. Di samping itu, pada PPDB tahun ini, semua sekolah PGRI menurunkan uang gedung dan memberikan keringanan uang baju. (ad286)

Negara (Bali Post) – Sebanyak 30 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Jembrana yang dikarantina di Hotel Ratu dan Hotel Bali Sunset Baluk telah menjalani tes swab dan semuanya hasilnya negatif. Namun, mereka tetap mengikuti masa karantina beberapa hari lagi sebelum dipulangkan.

Sampel swab diambil pada Selasa (26/5) lalu. ‘’Hasil swabnya sudah keluar. Sebanyak 13 PMI di Hotel Ratu dan 17 PMI di Hotel Bali Sunset dinyatakan negatif,’’ kata Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jembrana dr. I Gusti Agung Putu Arisantha, Kamis

(28/5) kemarin.

Sejauh ini 147 PMI sudah menjalani pemeriksaan swab.

Dari jumlah itu, tiga dikonfirmasi positif Covid-19. Sementara satu orang dinyatakan sembuh setelah sebelumnya dirawat di ruang isolasi RSU Negara. Total 414 PMI yang datang dan menjalani karantina. Sebanyak 266 di antaranya sudah dinyatakan sehat dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing.

Gugus Tugas Covid-19 Jembrana juga menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan kepada enam warga. Mereka berasal dari Kelurahan Loloan Timur 4 orang, Kelurahan Loloan Barat (1) dan Kelurahan Lelateng (1).

Seluruhnya dinyatakan negatif lewat uji laboratorium yang diambil Lab Mikrobiologi RSUP Sanglah, Denpasar.

Keenam warga tersebut diambil sampel swab-nya karena sempat kontak erat dengan pasien positif Covid-19 meninggal dunia asal Lumajang, Jawa Timur. ‘’Hasil rapid test mereka sebelumnya juga nonreaktif.

Tinggal pengambilan sampel swab sekali lagi paling cepat tujuh hari dari sekarang.

Mudah-mudahan hasilnya kembali negatif, sehingga masyarakat Jembrana bisa lebih tenang dan transmisi lokal bisa dihindari,’’ tegas Arisantha. (kmb26)

SEMBAKO - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyaksikan Ketua PGRI Nyoman Winata menyerahkan sembako kepada komunitas pendidikan di Denpasar.

30 PMI dan Enam Warga Negatif Covid-19

Bali Post/ist)

POS SELABIH - Petugas mengecek kendaraan yang melintas di Pos Penyekatan Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan. dan logistik. Meski begitu, petugas melakukan pengawasan dengan ketat untuk menghindari intrik yang kerap digunakan pemudik agar lolos dari pengawasan.

“Kegiatan penyekatan atau cek poin dilakukan 24 jam bekerja sama dengan petu-

gas dari Polres Tabanan, Kodim 1619/Tabanan dan Satpol PP. Kami akan minta bantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengecek identitas pelaku perjalanan memasuki wilayah Tabanan,” terang Darma Utama. (kmb28)

Pipiet Suryo Priharto

Negara (Bali Post) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana melakukan pengawasan terkait pembagian bantuan sosial (bansos) Covid-19 kepada masyarakat.

Kejari menerjunkan tim dari Datun untuk ikut melakukan pendampingan dan bila terjadi penyimpangan akan ditindaklanjuti. ‘’Kami melakukan pengawasan. Datun diturunkan untuk melakukan pendampingan. Bila nantinya ada penyelewengan, ya tentu kami tindak,’’ ujar Kajari Jembrana

Pipiet Suryo Priharto seusai rapat koordinasi terkait penanganan protokol Covid-19 bagi tahanan di Kantor Kejari Jembrana, Kamis (28/5) kemarin.

Sesuai harapan pemerintah, bantuan yang disalurkan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Jembrana dan jangan sampai ada penyelewengan. Bantuan yang digelontorkan beragam baik dalam bentuk dana maupun sembako.

Rapat koordinasi dihadiri Bupati Jembrana I Putu Ar-

tha, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Negara Benny Octavianus, Kepala Rutan Kelas IIB Negara Bambang Hendra Setyawan dan Wakapolres Jembrana Kompol I.B. Dedy Januarta di Kejari Jembrana.

Dalam rapat dibahas tentang protokol Covid-19 bagi tahanan, baik yang statusnya ditahan di kepolisian, kejaksaan maupun terpidana. ‘’Ada tahanan tersangka, terdakwa dan terpidana. Ini tentu memerlukan rapid test mengikuti protokol kesehatan,’’ terang Kajari. (kmb26)

Tabanan (Bali Post) Dampak pandemi Covid-19 turut dirasakan oleh penyandang disabilitas. Bahkan, bisa disebut sebagai pihak yang paling terdampak dalam pandemi ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas.

Seperti dikatakan I Wayan Suarta, penyandang tunanetra asal Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, yang hanya bisa pasrah setelah pendapatan dari usaha pijatnya mengalami penurunan akibat Covid-19. Padahal pendapatan sebagai tukang pijat sudah menjadi tumpuan kebutuhan sehari-harinya bersama istri dan dua anaknya yang kini duduk di bangku SMP dan SD sejak 15

tahun lalu. ‘’Sebelum ada wabah virus, tiap hari tiga sampai lima orang datang untuk pijat.

Sekarang tiga hari hanya ada satu orang yang datang,’’ ucapnya ditemui di sela acara penyerahan bantuan sembako dari Kemensos dan sayur hasil panen oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Rabu (27/5).

Pria berusia 36 tahun ini mengaku sudah membuka usaha pijat (massage) di rumahnya sejak 2005 silam.

Minimnya warga yang datang ke usaha pijatnya dikarenakan takut terjadi penyebaran virus (bersentuhan langsung).

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Suarta kini dibantu oleh orangtuanya.

Suarta merupakan satu

dari total 4.237 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Tabanan yang terdampak Covid-19. Sebanyak 145 orang disabilitas berat sudah mendapatkan asistensi dari Kemensos Rp 200 ribu per bulan. ‘’Kami masih terus mendata untuk mendapatkan BST dari Kemensos,’’ terang Kepala Dinas Sosial Tabanan I Nyoman Gede Gunawan.

Untuk BST tahap pertama, Tabanan mendapatkan kuota 15.910, namun hanya 15.723 orang yang menerima. Ini kemungkinan dikarenakan adanya data ganda atau yang tidak mendapat BST sudah memperoleh bantuan di luar BST seperti PKH, sembako atau BLT Desa. Mereka yang mendapat BST masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kes-

ejahteraan Sosial) dan nonDTKS namun terdampak.

Besarnya Rp 600 ribu untuk tiga bulan mulai April hingga Juni. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) Setelah empat hari tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi positif terjangkit virus Corona, Kamis (28/5) kemarin Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan kembali melaporkan adanya satu orang pasien positif. Artinya, hingga Kamis (28/5) sore kemarin, di wilayah Tabanan ada dua pasien positif yang masing-masing dirawat di RS Sanglah Denpasar dan UPTD RS Nyitdah Kediri.

Salah satu pasien yang masih menjalani perawatan adalah anak usia 7 tahun asal Kecamatan Penebel. “Ada penambahan satu pasien positif yang diketahui lewat hasil uji swab. Pasien ini adalah PMI asal Kecamatan Tabanan yang baru datang dan kini dirawat di RS Nyitdah,” terang Juru Bicara Gugus Tugas Tabanan Putu Dian Setiawan.

Terkait penambahan pasien positif itu, Gugus Tugas Tabanan terus mengimbau ma-

syarakat agar mematuhi instruksi pemerintah setempat yaitu tetap tinggal di rumah, jaga jarak aman dari orang sekitar, sering cuci tangan dan gunakan disinfektan pada permukaan yang sering disentuh di rumah. Selain itu, jangan menyentuh mata, hidung atau mulut saat batuk dan bersin, tetapi tutupi dengan siku atau tisu.

Sementara itu, PMI asal Tabanan yang datang dari luar negeri sebanyak 557 orang.

Dari jumlah ini yang masih menjalani masa karantina terintegrasi tinggal 99 orang.

Sebanyak 457 PMI sudah dipulangkan dan satu lainnya menjalani perawatan di RS Nyitdah.

Kamis kemarin juga diadakan kegiatan rapid test kedua.

Dari 236 orang yang di-rapid, 4 orang reaktif. Sementara PMI yang di-PCR sebanyak 159 orang dengan hasil 90 orang negatif dan 69 orang masih menunggu hasil tes. (kmb28)

Kejari Jembrana Awasi Bansos Covid-19

Bali Post/kmb26

Jumat Kliwon, 29 Mei 2020

Pendapatan Usaha Pijat Tunanetra Turun

Bali Post/kmb28

I Wayan Suarta

Tabanan Tambah Satu Pasien Positif Covid-19

Jumat Kliwon, 29 Mei 2020

Revitalisasi Pasar Umum Gianyar Dimulai, Bupati Mahayastra Pimpin Pembongkaran REVITALISASI Pasar Umum Gianyar mulai memasuki tahap pembongkaran.

Pembongkaran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (28/5) kemarin.

Selanjutnya pembongkaran bangunan pasar akan dilakukan oleh pemenang lelang pembongkaran. ‘’Hari ini, hari yang ditunggu-tunggu sejak lama. Kita bisa memulai proses revitalisasi Pasar Umum Gianyar yang merupakan kebanggaan Gianyar dan Bali. Pasar ini merupakan salah satu pasar besar di Gianyar yang menghidupi 1.864 pedagang,’’ kata Bupati Mahayastra.

Pembongkaran dilakukan setelah melalui mekanisme lelang pada pertengahan Mei lalu. Proses lelang dilakukan secara online oleh Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pembongkaran dilaksanakan setelah pemenang lelang menyelesaikan kewa-

jiban administrasi, dan membayar lunas nilai penawaran sebesar Rp 955 juta lebih ke kas daerah. Pembongkaran dilakukan terhadap 65 toko, 84 kios, 943 los dan 762 lapak pedagang pelataran di Pasar Umum Gianyar. ‘’Pembongkaran dilaksanakan sampai bersih, rata tanah selama 60 hari ke depan,’’ terang Jati Ambarsika.

Bupati Mahayastra mengatakan, revitalisasi Pasar Umum Gianyar dan pembangunan pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Gianyar merupakan program strategis Bupati. Revitalisasi itu sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan visi dan misi serta impiannya selaku Bupati Gianyar. Karena keberadaan Pasar Umum Gianyar itu telah terbukti mampu mendukung perekonomian masyarakat, perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gianyar. ‘’Untuk revitalisasi Pasar Umum Gianyar saya alokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 250 miliar lebih. Pembangu-

nan dimulai Agustus ini dan dijadwalkan selesai dibangun Agustus tahun depan, sehingga clear-lah pasar ini,’’ jelas Mahayastra.

Menurutnya, revitalisasi Pasar Umum Gianyar ini sangat mendesak dilakukan. Hal itu melihat kondisi bangunan fisik pasar yang sudah tidak layak. Selain itu kotor, semrawut, bau, dan gersang, sehingga tidak nyaman bagi para pedagang dan juga pengunjung. ‘’Pembongkaran yang saya lakukan hari ini, mewakili semangat baru menjadikan Pasar Umum Gianyar yang modern, keren, kreatif, gaul, dan multifungsi, sehingga aktivitas kehidupan pasar dari pagi, siang dan malam akan terus ramai,’’ kata Mahayastra.

Bangunan Pasar Umum Gianyar yang baru dirancang menggunakan desain dan konsep modern dengan fasilitas penunjang lebih lengkap. Terdapat eskalator, lift barang, pusat kuliner, ruang laktasi, ruang perbankan, basement parkir, kamar mandi dan fasilitas penunjang lainnya.

Meskipun dirancang den-

gan konsep modern, ciri khas dan keunggulan sebagai pasar tradisional tetap dijaga, yakni interaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pasar Umum Gianyar diharapkan bisa menjadi ikon kota Gianyar, yang mempunyai kualitas dan keunikan yang tidak kalah dengan pasar modern. Selain itu menjadi destinasi tujuan wisata di kota Gianyar.

Mahayastra menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pedagang yang sudah mendukung pelaksanaan revitalisasi Pasar Umum Gianyar ini. Bupati meminta para pedagang bersabar, menunggu proses revitalisasi Pasar Umum Gianyar rampung. Perjuangan menjadikan Pasar Umum Gianyar lebih bagus sesuai harapan pasti akan banyak pengorbanan, terutama bagi pedagang. Omzet pedagang pasti menurun karena tempat relokasinya kurang nyaman, serta gesekan-gesekan lain seperti lahan parkir yang tidak nyaman.

Menyinggung status tanah Pasar Umum Gianyar, Mahayastra menjelaskan, tanah

dan bangunan Pasar Umum Gianyar telah tercatat sebagai aset Pemkab Gianyar sejak tahun 2001 yang diawali adanya proses tukar guling tanah.

Tukar guling itu dilakukan dua tahap yakni tahun 1958 dan 1977. Tahun 1958, masyarakat yang dulunya menempati tanah PKD di areal Pasar Umum Gianyar sebagian dipindahkan ke tanah Pemkab di Kampung Tinggi.

Sedangkan sisanya tahun 1977 dipindahkan ke tanah Pemkab di Jalan Majapahit, Gang Gunung Agung IV, Banjar Teges Kaja, Gianyar. Kemudian menjadi tanah PKD Desa Adat Gianyar. Hal ini dijelaskan pelaku tukar guling pada saat itu dalam surat pernyataan tertulis bermeterai. ‘’Saat ini proses pensertifikatannya sudah ada di BPN Gianyar. Sudah dilengkapi sporadik penguasaan tanah oleh Pemkab Gianyar yang ditandatangani Klian Banjat Adat Teges Kaja, Panglingsir Puri Gianyar, dan Lurah Gianyar, serta Peta Bidang Tanah Pasar Umum Gianyar yang dikeluarkan BPN Gianyar,’’ jelas Mahayastra Terkait adanya permo-

PEMBONGKARAN - Pembongkaran Pasar Umum Gianyar dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (28/5) kemarin. honan penundaan pindah dari beberapa pemilik toko di Jalan Ngurah Rai, Mahayastra menjelaskan, dari 1.864 toko, kios, los dan lapak pedagang pelataran, sudah 1.858 yang pindah. Sisanya 6 toko itu belum selesai memindahkan barangnya. Masa sewa-menyewa tanah, izin menggunakan tanah/bangunan pemerintah, izin membangun yang dipegang pemilik toko saat ini,

seluruhnya sudah berakhir tahun 2014 lalu. ‘’Pemkab sendiri sudah memberikan prioritas serta menjamin para pemilik toko memperoleh toko di bangunan Pasar Umum Gianyar yang baru. Pembagiannya sesuai jumlah lantai toko yang ditempati saat ini.

Itu artinya satu lantai dapat satu toko. Dua lantai dapat dua toko, dan seterusnya,’’ kata Mahayastra. (ad285)

Pengundian di Balai Budaya Gianyar Ratusan Pedagang Pelataran Berdesakan

Gianyar (Bali Post) Ratusan pedagang pelataran memadati open stage Balai Budaya Gianyar, Kamis (28/5) kemarin. Kedatangan mereka mengikuti tahap pengundian terkait penempatan di pasar relokasi di Kelurahan Sampalangan. Namun dalam proses itu kedatangan pedagang tidak terbendung. Hingga akhirnya berdesak-desakan saat mereka mengambil nomor antrean untuk mengikuti pengundian.

BERDESAKAN - Ratusan pedagang berdesakan berebut nomor antrean untuk mengikuti tahap pengundian di open stage Balai Budaya Gianyar, Kamis (28/5) kemarin.

Sebagian Anggaran Reses Dialihkan ke Covid-19

Bangli (Bali Post) Sejumlah anggaran di sekretariat DPRD Bangli telah dialihkan untuk penanganan Covid-19. Salah satunya anggaran kegiatan reses dewan.

Informasi yang dihimpun di sekretariat dewan, anggaran reses yang dialihkan itu yakni alokasi untuk makan minum.

Yang masih tersisa tinggal anggaran sewa tempat. Meski ada pengalihan sebagian anggaran, kegiatan reses masih memungkinkan dilaksanakan oleh dewan namun tanpa dukungan makan dan minum.

Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, Rabu (27/5) mengatakan, reses dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Pada kegiatan reses, dewan akan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Reses yang pertama di tahun ini sudah dilaksanakn beberapa bulan lalu, sebelum adanya wabah Covid-19.

Menurut Diar, reses penting dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya diusulkan untuk dituangkan dalam APBD. Selama ini dalam setiap

pelaksanaan reses berbagai aspirasi disampaikan masyarakat. Kebanyakan soal pembangunan atau perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Contohnya jalan rusak, fasilitas sosial bagi kelompok banjar, seperti pembangunan bale banjar, pembangunan penyengker dan lainnya. ‘’Itu yang paling banyak diusulkan masyarakat,’’ terangnya.

Dengan telah dialihkannya anggaran reses dewan untuk penanganan Covid-19 itu, kata Diar dewan tidak lagi melaksanakan reses di masa reses

berikutnya. Aspirasi masyarakat nantinya bisa disampaikan melalui teknologi seperti lewat telepon.

Diar menegaskan pihaknya di DPRD Bangli pada prinsipnya mendukung dan sepakat dilakukannya realokasi dana untuk penanggulangan Covid-19. Pihaknya menyerahkan kepada bupati melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. ‘’Pokoknya penanggulangan Covid-19 yang utama,’’ pungkasnya. (kmb40)

THR Belum Cair, PNS Jangan Heboh Gianyar (Bali Post) Tunjangan hari raya (THR) PNS di lingkugan Pemkab Gianyar belum cair hingga Kamis (28/5) kemarin. Hal itu terjadi karena APBD dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di daerah kawasan seni itu. Mestinya lebih bijaksana, THR belum cair karena keperluan krusial untuk Covid-19, jangan sampai heboh.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Gianyar, Ngakan Jati Ambarsika, memastikan paling lambat THR itu cair 5 Juni 2020. Menurutnya, sampai saat ini pihaknya sudah memproses pencairan THR PNS di lingkungan Pemkab Gianyar itu. Terakhir pihaknya sudah merampungkan proses surat perintah membayar (SPM). ‘’Sudah diproses tinggal pencairan, paling lambat 5 Juni (THR cair - red),’’ katanya.

Sampai saat ini pihaknya masih menunggu transfer

Dana Alokasi Umum (DAU).

Dikatakan, informasi yang ia terima DAU akan dikirim paling lambat Jumat (29/5). ‘’Besok DAU-nya baru masuk,’’ katanya.

Terkait proses pencairan ini, Ngakan Jati mengaku pihaknya terkendala suasana pandemi Covid-19. ‘’Anggaran kita kan masih terbatas, akibat penerimaan terbatas. Kemudian, ada pembiayaan urgen yang wajib prioritaskan lebih dulu.

Karena mengatur itu, diatur-

lah pengeluaran mana yang lebih urgen,’’ katanya.

Karena pengaturan itu, akhirnya THR untuk PNS diundur dari jadwal semestinya. ‘’Pegawai kan bisa belakangan, masyarakat yang sedang susah saja, banyak mengeluarkan uang menyumbang sukarela secara mandiri. Masak THR kita bayar duluan. Toh kita di Bali tidak ikut hari raya.

Kenapa hanya THR telat sebentar saja, heboh sekali,’’ katanya. (kmb35)

KPU Segera Aktifkan Kembali PPK dan PPS Bangli (Bali Post) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 direncanakan terlaksana bulan Desember mendatang.

Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli segera akan mengaktifkan kembali panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang sebelumnya ditunda masa kerjanya karena wabah Covid-19.

Ketua KPU Bangli, Putu Pertama Pujawan, Kamis (28/5) mengatakan, sesuai hasil rapat KPU RI bersama Komisi II dan pemerintah pusat di Jakarta, kemungkinan Pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember. KPU di daerah akan melanjutkan kembali

tahapan yang selama ini tertunda mulai Juni depan. Yang pertama dilakukan KPU yakni mengaktifkan kembali badan ad hoc yang telah terbentuk yakni PPK dan PPS beserta sekretariatnya pada 3 Juni.

Setelah diaktifkan kembali, tugas pertama yang akan dilaksanakan badan ad hoc itu adalah melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Mengenai bagaimana mekanisme pemutakhiran data pemilih di tengah pandemik Covid-19, Pujawan mengaku pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI. ‘’Apakah masih tetap menggunakan pola dari rumah ke rumah, atau seperti apa. KPU RI masih sedang menyusun itu,’’ terangnya.

Ketika Pilkada dilaksanakan di tengah pandemik, kata Pujawan, tentu akan banyak terjadi perubahan sistem. Contohnya kegiatan sosialisasi. KPU tidak lagi mengumpulkan orang banyak.

Sosialisasi akan lebih banyak dilakukan melalui media elektronik atau media sosial.

Selain itu ada banyak hal yang harus disiapkan KPU dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemik ini. Dicontohkan penyediaan TPS. Jika selama ini satu TPS dirancang untuk 800 pemilih, maka menghindari terjadinya kerumunan warga dalam jumlah banyak, KPU harus membatasi kembali jumlahnya.

Apakah nantinya satu TPS dibatasi hanya untuk 500

pemilih, 300 pemilih atau kurang dari itu. Kalau KPU RI menginstruksikan membatasi jumlah pemilih di setiap TPS, maka tentu akan terjadi pembengkakkan jumlah TPS termasuk perangkatnya. ‘’Dan ini akan berimplikasi terhadap anggaran,’’ terangnya.

Seluruh tahapan pelaksanaan harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Selama ini dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), KPU belum mengalokasikan anggaran untuk penyediaan alat untuk protokol kesehatan. ‘’Nanti seperti apa standar yang dicantumkan KPU kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI. Ada potensi besar terjadi kekurangan anggaran,’’ jelasnya. (kmb40)

Pantauan Bali Post, ratusan pedagang pelataran ini sudah berkumpul di seputaran open stage Balai Budaya Gianyar sejak Kamis pagi. Nah saat pembagian nomor antrean itulah, pedagang itu tidak sabaran.

Mereka langsung berkerumun dan berdesak-desakan berebut nomor antrean.

Petugas Dinas Perdagangan, Satpol PP Gianyar hingga aparat kepolisian yang dikomando Kapolsek Gianyar Kompol Ketut Suastika sempat kelimpungan mengawal proses pengundian itu. Karena para pedagang tidak sabaran, mereka pun kemudian berdesak-desakan berebut nomor antrean. Akibatnya, physical distancing pun harus dikesampingkan di tengah pandemi Covid-19.

Kadisperindag Gianyar, Luh Gede Eka Suary, dalam tahap pengundian ini pihaknya mengawali dengan pembagian nomor antrean. Tidak dimungkiri saat mengambil

nomor antrean, seketika para pedagang berdesakan berebut nomor antrean. Untungnya usai dapat nomor antrean mereka pulang. ‘’Penting kita tetap memperhatikan protolol kesehatan dan pada saat undian secara bertahap dipanggil 10 pedagang,’’ katanya.

Sebelumnya Disperindag bersama pihak Desa Adat Gianyar sudah mendata para pedagang pelataran. Namun saat pindah ke pasar relokasi mereka malah membeludak. ‘’Banyak pedagang membandel. Banyak pedagang itu menganggap dirinya pedagang pelataran,’’ katanya.

Eka Suary tidak menampik pihaknya belum melakukan pengundian untuk ratusan pedagang pelataran Pasar Umum Gianyar itu. Selama ini pihaknya hanya mengundi pedagang yang terdaftar untuk los, kios dan pedagang toko.

Sejauh ini pihaknya berusaha memverifikasi, mana pedagang pelataran dan pedagang

bermobil. Dikatakan, seluruh pedagang tersebut jumlahnya sampai 600 lebih. ‘’Mudahmudahan hari ini terverifikasi dan besok bisa masuk ke los pasar relokasi yang ada di Semplangan. Pedangang yang tidak terdaftar itu diserahkan ke desa adat. Yang tidak terdaftar minimal pulang dulu. ‘’Karena kami hanya memverifikasi yang terdaftar,’’ katanya.

Pedagang yang terdaftar nanti tidak boleh lagi berjualan di mobil atau pelataran.

Mereka sudah disiapkan los khusus berjualan. ‘’Pedagang yang masuk ke los tidak berjualan di mobil lagi. Hal itu dilakukan mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Pedagang pelataran itu identik membawa payung membuka kursi kemudian menggeber barang dagangan. Hal itu merugikan pedagang di los utama, karena itu mengundang kecemburuan. ‘’Bapak Bupati mengutamakan pedagang kios, los dan toko,’’ katanya. (kmb35)

Tempat Bertani Garam Hancur, Bupati Minta Petani Garam Tingkatkan Kewaspadaan

Bencana alam banjir rob yang terjadi di pesisir selatan Klungkung mengakibatkan banyak petani garam terdampak. Seluruh perlengkapan mereka hanyut tersapu ombak. Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, turun langsung melihat dampaknya dari dekat, di Pantai Karangadadi, Desa Kusumba, Kecamatan Dawan, Kamis (28/5) kemarin. Dengan kondisi petani garam yang tidak berdaya itu, bagaimanakah janji Bupati membantu meringankan beban mereka apalagi di tengah situasi Covid-19 ini?

PADA kesempatan bersama dengan petani itu, Bupati Suwirta berjanji segera menurunkan bantuan kepada mereka, sambil meminta para petani garam meningkatkan kewaspadaan. Alasannya, banjir rob itu diperkirakan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Padahal menjadi petani garam adalah tumpuan warga sekitar untuk bisa bertahan hidup, di tengah pandemi Covid-19 ini. Jadi, setelah tempatnya hancur seperti itu, mereka tidak lagi bisa bekerja. Padahal, dari tangan merekalah kata Bupati Suwirta, garam beryodium khas Kusamba lahir hingga menjadi produk unggulan khas desa setempat. Garam yang diproduksi langsung dari petani setempat itu, rencananya dikemas langsung. ‘’Garam itu nanti akan dikomersilkan sebagai produk lokal Kusamba, dengan brand Uyah Kusamba,’’ ujar Bupati Suwitra.

Bupati menegaskan tidak akan membiarkan situasi ini berlangsung lama.

Sebab, para petani itu tetap harus berproduksi, untuk memenuhi kebutuhan hasil produksi garam beryodium itu. Produk lokal ini mulai dikenal masyarakat, setelah dikemas dengan cara modern oleh pemerintah. ‘’Saya segera akan bantu dengan alat-alat untuk memproduksi garam Kusamba ini lagi. Setelah situasi nor-

mal, baru alat yang rusak diperbaiki kembali. Demikian juga kebutuhan sehari-hari mereka untuk sementara,’’ tegasnya.

Warga di pinggir pantai, diminta meningkatkan kewaspadaan, sebagaimana peringatan dini BMKG Bali.

Sebab, banjir rob ini sangat berbahaya bagi warga yang bermukim di sekitar pinggir pantai. Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penanggulan pengaman pantai di sepanjang lahan proses pembuatan garam itu.

Salah satu petani garam setempat, I Ketut Kaping (50 tahun) menuturkan, dirinya tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi gelombang kemarin. Gelombang yang

menerjang cukup tinggi.

Karena itu menghancurkan lahan beserta gubuk tempat proses pembuatan garam itu.

Pihaknya tidak menyangka terjadi ombak begitu besar kemudian menghantam semua lahan. ‘’Semua peralatan dan tempat penggaraman rusak dihantam ombak. Saya tidak bisa bekerja lahan pun tergerus ombak,’’ ujarnya.

Dari pantauan di lapangan, sebagaimana infomasi BMKG Bali, telah memberikan peringatan dini, agar waspada dengan tinggi gelombang laut mencapai dua meter atau lebih di beberapa wilayah di Bali. Seperti di sekitar Selat Bali bagian Selatan, Perairan Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, dan Samudra Hindia Selatan Bali. (gik)

PRODUKSI - Bupati Suwirta saat turun ke lokasi produksi garam Kusamba di Karangdadi.

Jumat Kliwon, 29 Mei 2020

Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Ketua DPRD Gede Dana Sarankan Tunda Pengadaan Pakaian Pimpinan dan Anggota Dewan KETUA DPRD Karangasem I Gede Dana menyarankan supaya menunda pengadaan pakaian pimpinan maupun anggota DPRD. Penundaan itu dilakukan, karena pihaknya ingin alokasi anggaran itu difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi.

Ketua DPRD Karangasem

Gede Dana mengatakan, kenyataannya saat ini wabah pandemi Covid-19 masih melanda Karangasem. Karena itu imbas Covid-19 ini jelasjelas menimbulkan berbagai implikasi mulai kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial. Pemerintah telah mengupayakan pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 beserta dam-

I Gede Dana

pak ikutannya. Menyikapi hal tersebut, pihaknya ingin pengalokasian anggaran itu difokuskan untuk penanggulangan Covid-19. ‘’Saat ini penanganan Covid-19 menjadi prioritas. Jadi anggaran itu efektifnya difokuskan ke sana,’’ ujarnya.

Menurut Gede Dana, anggaran di DPRD telah dirasionalisasi kurang lebih Rp 28 miliar untuk penanganan Covid-19. Hal itu telah dituangkan dalam Perkada I, II, dan III. Namun, dalam perjalanannya, pihak legislatif tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perkada yang hanya dilakukan eksekutif. ‘’Kita harap TAPD lebih cermat dalam penghitungan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini,’’ pinta Gede Dana serius.

Dia menegaskan, jika alokasi anggaran penanganan Covid-19 masih kurang, pihaknya selaku Ketua DPRD mendorong agar tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan juga ikut dirasionalisasi.

Terkait pengadaan pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD, Ketua DPRD menyarankan kepada Sekretariat DPRD agar pengadaannya sementara bisa ditunda. ‘’Dalam waktu dekat kita rapat dengan anggota untuk membahas hal ini,’’ tegas Gede Dana. (ad288 )

Pengoperasian Pasar Amlapura Barat Ditunda Amlapura (Bali Post) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karangasem hingga saat ini belum mengoperasikan Pasar Amlapura Barat.

Pengoperasian pasar itu ditunda, alasannya sampai saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Kepala Disperindag Karangasem I Wayan Sutrisna, Rabu (27/5) mengatakan, pengoperasian Pasar Amlapura Barat memang tertunda, akibat situasi pendemi Covid-19. Sejatinya Pasar Amlapura Barat itu sempat akan dioperasikan setelah hari raya Nyepi lalu,

tetapi rencana itu urung dilakukan karena kondisi Covid-19. ‘’Kita belum bisa memastikan kapan Pasar Amlapura Barat itu akan dioperasikan, sebab masih pandemi Covid-19. Kita tunggu sampai situasi membaik,’’ ujarnya.

Sutrisna menambahkan, sebelum pasar dioperasikan nantinya, para pedagang lebih dulu harus menyiapkan meja. Namun hingga saat ini belum ada meja yang disiapkan di sana. ‘’Penempatan meja untuk jualan itu memang menjadi tanggung jawab pedagang,’’ katanya.

Dengan belum dioperasi-

kannya pasar ini, hemat Sutrisna, tidak ada pedagang yang memaksa segera mengoperasikan pasar itu. ‘’Para pedagang itu tidak ada yang ngotot. Mereka memahami kondisi saat ini,’’ tegasnya.

Sejauh ini petugas pasar telah mendata, dengan memberikan formulir kepada pedagang sebelumnya.

Jumlah pedagang mencapai ratusan orang. Pengundian tempat para pedagang itu mununggu kondisi membaik. Peruntukan lantai atas penjualan barang dagangan kering, sedangkan lantai bawah barang basah,’’ pungkasnya. (kmb41)

Dampak Covid-19, Buleleng Hapus Gelaran Festival Singaraja (Bali Post) – Tidak saja menunda program fisik, dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) juga mengharuskan pemerintah daerah menunda kegiatan rutin dalam bentuk festival. Pasalnya, seluruh anggaran festival di tahun 2020 ini telah dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19. Pengalihan ini sesuai kebijakan refocusing anggaran yang sudah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD Buleleng, beberapa waktu lalu.

Sekkab Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. di ruang kerjanya, belum lama ini mengatakan, anggaran menggelar beberapa festival yang sebelumnya dialokasikan dalam APBD Buleleng 2020 sudah dialihkan.

Kegiatan seperti Buleleng Festival (Bulvest), Buyan Lake Festival, Festival Lovi-

na (Feslov), Buleleng Bali Dive Festival (BBDF), dan festival di masing-masing kecamatan sementara ditiadakan. Padahal beragam festival itu sudah masuk calendar of event yang sudah diakui pemerintah pusat.

Hanya, karena setelah penyusunan APBD, terjadi penyebaran virus Corona seperti sekarang ini, sehingga seluruh anggaran festival itu disepakati dihapuskan.

Selanjutnya, anggaran itu dalam kebijakan refocusing anggaran sepenuhnya masuk Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk percepatan penanganan Covid-19. Sesuai keputusan refocusing anggaran, total BTT untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Buleleng itu sebesar Rp 57 miliar. ‘’Jadi sesuai kebijakan refocusing anggaran, seka-

rang kita tidak berbicara lagi soal anggaran gelaran festival apa pun. Karena anggarannya sudah masuk BTT untuk penanganan Covid-19. Karena itu tidak memungkinkan kita menggelar festival di tengah pandemi dan mengharuskan melakukan social distancing,’’ katanya.

Meski sudah menjadi keputusan dalam refocusing anggaran, Suyasa memprediksi kemungkinan penanganan Covid-19 berakhir dalam waktu dekat, sehingga anggaran BTT itu tidak terserap hingga 100 persen.

Jika hal itu terjadi, kata Suyasa, bisa saja akan ada kebijakan baru. Akan tetapi sebelum menjadi keputusan, maka pemerintah daerah bersama DPRD akan kembali membahas terkait kebijakan pascapenanganan Covid-19 itu. (kmb38)

Dua PDP di Buleleng Sembuh Singaraja (Bali Post) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng kembali menerima catatan pasien dalam pengawasan (PDP) yang berhasil sembuh. Karena itu, dua orang PDP pada Kamis (28/5) kemarin diizinkan pulang oleh tim medis, lantaran mereka dua kali berturutturut tes spesimen swab dinyatakan negatif. Dengan tren positif ini, maka dua hari berturut-turut pasien yang terpapar virus Corona berhasil disembuhkan, sedangkan kasus baru berhasil ditekan dalam dua hari terakhir.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. saat update virus Corona kemarin menjelaskan, dua orang PDP yang sembuh itu adalah pasien kode 53 dan kode 63. Itu artinya tingkat kesembuhan secara akumulatif di Buleleng sebesar 65 persen.

PDP kode 53 merupakan pe-

kerja migran Indonesia (PMI) dari Kecamatan Tejakula.

Pasien ini sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Pratama (RSP) Pratama Giri Emas, Kecamatan Sawan sejak Kamis (14/5) lalu. Karena waktu itu pasien terus bertambah, sehingga pasien itu dirujuk ke RSUP Sanglah, Sabtu (16/5). Selama menjalani perawatan lanjutan di RSUP Sanglah, pasien itu berhasil disembuhkan. Dengan sembuhnya PDP 53 ini, Gugus Tugas Kabupaten memastikan tidak ada lagi PMI yang dirawat di Buleleng. ‘’Lantaran menjalani perawatan lanjutan di Sanglah, sehingga tidak diketahui berapa kali pasien itu menjalani tes spesimen swab.

Walau demikian, pasien bisa dinyatakan sembuh ketika tes spesimen swab dua kali berturut-turut negatif,’’ tegasnya.

Sementara PDP kode 63 yang sembuh itu adalah anggota polisi dari Kecamatan Banjar. Polisi itu sendiri sebelumnya ditemukan terin-

feksi virus Corona, Minggu (24/5) lalu. Dia juga sempat dirujuk ke Balpekes Bali, Selasa (26/5), untuk mengantisipasi kapasitas di RSP Giri Emas kehabisan tempat tidur.

Setelah beberapa hari dirujuk, PDP 63 dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Dari hasil evaluasi dan perkembangan data komulatif, kata Suyasa, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh tercatat sebanyak 41 orang. Sementara PDP yang masih dalam perawatan sebanyak 22 orang. Dengan adanya tren positif itu, Gugus Tugas semakin optimis terus bekerja keras memutus mata rantai penularan Covid-19. ‘’Dua hari ini tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi positif, sedangkan kesembuhan terus terjadi setiap hari. Kami harap kedisiplinan melakukan protokol kesehatan terus ditingkatkan.

Dengan cara itu pastinya akan membuahkan hasil lebih baik,’’ katanya. (kmb38)

Warga Temukan Liang Kubur Terbongkar Singaraja (Bali Post) Warga Dusun Mekar Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada tiba-tiba heboh, Kamis (28/5) kemarin. Kehebohan masyarakat itu menyusul informasi salah satu liang kubur di kuburan (setra - red) di desa setempat ditemukan terbongkar. Meski liang kubur itu terbongkar, tetapi jasad manusia yang dikubur dua hari lalu itu masih utuh di dalam lubang kubur.

Informasi di lapangan, temuan lubang kubur itu telah terbongkar saat saksi Made Sukarma (53), warga Dusun Mekar Sari, Rabu (27/5), sedang mencari barang bekas sisa upacara penguburan di sekitar kuburan.

Saat itu Sukarma melihat lubang kubur almarhum Komang Dita Astriani (11), warga Dusun Abasan, Desa Panji seperti telah tergali. Hanya, kerusakan lubang kubur itu tidak terlihat jelas. Pasalnya, terhalang peti yang ditaruh di atas lubang kubur itu.

Setelah kembali ke rumahnya, Sukarma kemudian memberitahukan temuanya itu kepada ayah almarhum, Made Nosen (40). Atas kabar itu, ayah almarhum kemudian datang ke setra untuk memastikan kondisi lubang kubur almarhum anaknya itu.

Setelah diamati, gundukan tanah yang menutup lubang kubur almarhum anaknya itu memang telah tergali.

Informasi itu kemudian cepat

menyebar, sehingga warga datang lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan saksi. Areal lubang kubur itu kemudian dipasangi garis polisi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kapolsek Sukasada Kompol Nyoman Landung seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa membenarkan telah terjadi pembongkaran lubang kubur.

Kapolsek mengatakan, dari hasil pemeriksaan di TKP dan keterangan saksi, lubang kubur almarhum Dita Astriani itu ditemukan telah terbongkar. Tanah yang menutup lubang kubur itu telah tergali dengan kedalaman sekitar satu meter. Diduga, tanah itu digali menggunakan cangkul. Sementara kondisi jasad almarhum masih utuh terkubur dalam tanah. ‘’Benar kita menerima laporan ada lubang kubur yang

Singaraja (Bali Post) DPRD Buleleng melaksanakan kunjungan kerja ke Puskesmas Busungbiu I, Kamis (28/5) kemarin. Dewan menemukan persoalan krusial di puskesmas yang berstatus rawat inap itu.

Masalahnya di puskesmas itu masih kekurangan tenaga medis dan petugas administrasi. Atas masalah itu, dewan mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan kebijakan pemerataan sebaran tenaga kesehatan di puskesmas, sehingga tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sidak kemarin dipimpin

Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya bersama Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari dan anggota dewan lainnya seperti Nyoman Sukarmen, Ketut Ngurah Arya. Rombongan diterima Kepala Puskesmas Busungbiu I dr. Dessy Ariani, S.Ked. Dokter Dessy Ariani mengatakan, kekurangan tenaga kesehatan itu terjadi dari beberapa tahun terakhir.

Saat ini di puskesmas hanya ada dua orang dokter yang ditugaskan. Padahal idealnya satu puskesmas minimal ada empat orang dokter.

Jumlah ini dinilai masih kurang karena puskesmas

Bali Post/ist

KUBURAN - Salah satu liang kubur di kuburan (setra) di Dusun Mekar Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada ditemukan telah digali dengan kedalaman sekitar satu meter. Untungnya, jasad yang dikubur dua hari lalu itu masih utuh di dalam lubang. ditemukan tanah penutup lubangnya itu digali. Setelah kita periksa bersama pihak keluarga, jasad yang dikubur dua hari lalu itu masih utuh di dalam lubang,’’ katanya.

Di sisi lain, Nyoman Landung menyebut orangtua almarhum dan keluarganya tidak mempermasalahkan dan tidak menuntut secara hukum kepada siapa pun atas pembongkaran lubang kubur anaknya itu. Kejadian ini

dianggap sebagai musibah.

Lubang yang tergali itu ditutup kembali dengan baik. ‘’Keluarganya tidak mempermasalahkan pembongkaran lubang kuburan itu, dianggapnya suatu musibah yang harus diterimanya. Untuk sementara kami masih tetap mengumpulkan data di lapangan untuk mencari tahu siapa yang merusak lubang kubur yang membuat warga heboh itu,’’ katanya. (kmb38)

yang dipimpinnya itu telah ditetapkan sebagai puskesmas rawat inap. Pada situasi tertentu pihaknya kewalahan menangani pasien.

Selama ini pihaknya merasa terbantu dengan kehadiran dokter interensip (pemahiran setelah lulus kedokteran - red). Hanya, dokter interensip itu melaksanakan tugasnya secara efektif selama 4 bulan saja. Setelah bertugas empat bulan, mereka ditarik lagi. Sejak mengalami masalah ini, pihaknya sudah mengajukan usulan penambahan. Namun hal itu belum berhasil. Bukannya pemerintah tidak ingin menambah, tetapi karena dokter yang sudah lulus kuliah tidak tertarik bertugas di Buleleng. ‘’Dokter jalas masih kekurangan dan beruntung dibantu dokter interensip.

Pemerintah juga sudah terus menambah. Cuma belum bisa memenuhi kebutuhan yang banyak. Para lulusan dokter juga kurang tertarik tugas di Buleleng, sehingga kekurangan dokter itu terjadi hampir di semua puskesmas,’’ keluhnya.

Hal senada diungkapkan dr. Bayu Wiratama. Menurutnya, bukan hanya dokter, tetapi perawat kesehatan dan tenaga administrasi juga masih kurang. Bahkan, karena kondisi ini urusan administratif terpaksa dikerjakan oleh perawat. Termasuk tenaga sopir hingga sekarang masih kurang.

Atas persoalan itu, pihaknya berharap ada perhatian, sehingga pemerintah bisa menambah sumber daya manu-

sia di puskesmas. ‘’Di UGD itu kita masih perlu lebih banyak perawat, karena dengan tenaga yang tersedia sekarang ini, membuat para perawat harus bekerja ekstra. Kalau di administrasi karena masih kekurangan tenaga, kadang-kadang perawat mengerjakan urusan administratif,’’ tegasnya.

Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari mengatakan, kekurangan tenaga medis di puskesmas itu tidak dianggap remeh. Pasalnya, kalau dibiarkan sebaran tenaga medis yang tidak merata, maka akibatnya akan ada puskesmas lain kewalahan memberikan pelayanan. Sebab, dukungan tenaga medis yang tidak sebanding. Atas fakta di Puskesmas Busungbiu I itu nanti akan dibahas intensif dengan mengundang Dinas Kesehatan (Diskes), sehingga ada tindak lanjut dari temuan di lapangan itu. ‘’Solusinya adalah pemerataan, sehingga persoalan seperti di Busungbiu I ini tidak berlangsung lama.

Kami akan koordinasikan lagi dengan Diskes dalam waktu dekat ini,’’ jelasnya.

Dalam sidak kemarin dewan tidak hanya menyerap aspirasi soal dukungan SDM. Namun, dewan juga meminta penjelasan terkait stok obat-obatan, dan peralatan medis. Selain itu, kualitas pelayanan pun diuji dengan meminta komentar dari keluarga pasien yang sedang memeriksakan kesehatannya di pusksesmas setempat. (kmb38)

Puskesmas Busungbiu I Kekurangan Dokter

Bali Post/kmb38

KURANG DOKTER - DPRD Buleleng menemukan kurangnya dokter yang bertugas di Puskesmas Busungbiu I. Temuan ini terungkap setelah dewan melaksanakan kunjungan kerja ke puskesmas rawat inap itu, Kamis (28/5) kemarin.

Pilkada Serentak Digelar 9 Desember

KPU Wajib Ikuti Protokol Kesehatan Secara Ketat Faktanya penyebaran virus Corona atau Covid 19 hingga kini masih marak di Karangasem. Namun gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk bupati dan wakil bupati dipastikan dilaksanakan 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaan pilkada itu, pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwajibkan harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Sejumlah pelaksanaan hajatan itu juga harus diubah. Lalu bagaimanakah perencanaan dan kiat-kiat yang harus diupayakan KPU Karangasem untuk menyambut pilkada serentak itu?

KETUA KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana, Kamis (28/5) kemarin mengungkapkan, pelaksanaan pilkada serentak itu memang akan digelar tahun ini, tepatnya 9 Desember 2020 mendatang. Kepastian itu didapat setelah melalui rapat antara KPU-RI, Bawaslu, DKPP, Komisi II

DPR-RI dan Mendagri. ‘’Dari sekian opsi yang ditawarkan, akhirnya pilkada serentak itu disepakati dilaksanakan 9 Desember,’’ ujar Krisna Adi Widana.

Krisna Adi Widana menambahkan, dalam pelaksanaan pilkada nanti, KPU akan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggu-

langan Bencana Nasional (BNPB) selaku Satgas Covid-19. Seluruh jajaran KPU diminta mengikuti protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan pilkada itu. ‘’Dalam pelaksanaan nanti kita diminta memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya, penyelenggara dan pemilih memakai masker, juga jaga jarak, mencuci tangan. Prosedur tetap itu akan dituangkan dalam peraturan KPU,’’ katanya.

Dalam pelaksanaan nanti, kata Krisna, ada beberapa perubahan yang disarankan KPU. Desain baru akan dirancang, mulai logistik, alat coblos pemakaiannya akan sekali pakai, tinta tidak dicelupkan agar tidak disentuh sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, perubahan juga terjadi pada lebar Tempat Pemung-

gutan Suara (TPS) dari hajatan politik tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kalau sebelumnya lebar TPS hanya 8 x 6 meter, tetapi dengan situasi ini, TPS akan diperlebar lagi minimal 10 x 12 meter untuk menerapkan social distancing atau jaga jarak,’’ jelasnya.

Implikasi pelaksaan pilkada sepeti ini, kata Kirsna, sudah pasti akan terjadi penambahan anggaran. Mulai anggaran pembelian alat pelindung diri (APD), terus publikasi media. Sebab, sosialisasinya nanti menggunakan media. Sedangkan debatnya bisa ditawarkan debat di rumah. Itu akan ditonton langsung masyarakat. ‘’Untuk melaksanakan pilkada ini, semuanya harus siap. Mulai KPU, Bawaslu, TNI, Polri, fasilitas atau pemerintah serta, partai politik dan paslon,’’ tegas Krisna Adi Widana. (nan)

Jumat Kliwon, 29 Mei 2020

Apresiasi Pemda kepada Para Relawan

Pariwisata Bali Dibuka Bertahap Ia menjelaskan, semakin cepat pasien sembuh dan tidak ada lagi kasus baru (zero case) khususnya transmisi lokal, maka akan semakin baik menuju upaya pemulihan. Guna mendukung terwujudnya zero case, kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci penting. Era baru pariwisata Bali juga perlu didukung oleh kesiapan mental masyarakat, karena kebanyakan objek wisata ada di sekitar mereka berada. Hal ini turut menjadi faktor penting yang dipertimbangkan sebelum membuka pariwisata. ‘’Walaupun keadaan sudah normal, tapi masyarakat kita masih ada ketakutan, kesangsian menghadapi orang asing khususnya wisatawan, tentu kita juga perlu mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat,’’ jelasnya.

Menurut Cok Ace, pariwisata Bali lebih baik dibuka secara bertahap. Untuk SOP tentang new normal di bidang pariwisata saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh OPD dan stakeholder terkait. Nantinya, SOP yang dibuat detail dan kompleks

tersebut akan menjadi pedoman bagi para pelaku industri pariwisata di Bali.

Syarat dan karakter new normal antara lain bersih (cleanliness), sehat (health) dan aman (safety). Sedangkan di Bali, bersih misalnya tidak cukup hanya steril dan higienis, tetapi ada kesucian yang juga dimasukkan. ‘’Demikian juga sehat, kita kan punya filosofi yang beda katakanlah dengan definisi modern. Biasanya kan virus dilawan atau dikalahkan, tapi kita di Bali tidak begitu. Kita berdamai di sini, menyeimbangkan,’’ imbuh Ketua PHRI Bali ini.

Kemudian aman dari Covid-19, kata Cok Ace, seperti memakai masker dan menjaga jarak sebetulnya bertentangan dengan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan di Bali yang dikenal guyub dan manyama braya. Maka ke depan, budaya yang disakralkan tidak akan bisa lagi dipertontonkan seperti dulu secara vulgar. Begitu juga tidak bisa lagi menarik wisatawan untuk datang ke Pura-pura dan lain sebagainya. Namun, kondisi ini akan menjadi momentum yang baik untuk lebih fokus pada daya tarik wisata alam tanpa mengabaikan taksu Bali. ‘’Dulu kita meng-

abaikan alam hanya untuk kepentingan-kepentingan komersial. Sekaranglah saatnya menjadikan alam itu sebagai daya tarik, sehingga kita tidak hancurkan alam itu hanya untuk kepentingan ekonomi. Ke depan, sektor pariwisata dan investasi ekonomi harus ramah lingkungan,’’ tegasnya.

Cok Ace menambahkan, daya tarik wisatawan ke Bali selama ini memang dominan karena faktor keunikan budaya yang persentasenya 65 persen.

Sedangkan daya tarik alam hanya 30 persen. Namun, kondisi tersebut bisa diperbaiki dengan menambah nilai-nilai budaya pada daya tarik alam itu. Apalagi, alam semesta juga turut diupacarai dalam adat, budaya dan agama Hindu di Pulau Dewata. Imbasnya, tanah Bali tidak hanya memberikan kenikmatan visual, tetapi memberikan vibrasi pada wisatawan. ‘’Tanah Bali bukan hanya tanah yang subur, bukan hanya pemandangan yang indah, juga mempunyai filosofi-filosofi yang ka lau kita ceritakan kepada pasar bisa membedakan tanah Bali dengan tanah di Thailand dan Singapura,’’ terangnya. (kmb32)

Pentingnya Keterampilan Khusus bagi Rakyat Dari kajian perekonomian Indonesia yang pernah ada, semua kebijakan ekonomi pada pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Zaman Reformasi dan pada Zaman Revolusi Mental pada prinsipnya adalah untuk memajukan dan memakmurkan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, namun kadangkala ada oknum-oknum tertentu yang menghambat kebijakan tersebut.

Keterampilan khusus adalah jawaban yang harus ditanyakan pada diri masyarakat untuk menjawab ketakutan pemberitaan simpang-siur di tengah situasi Covid-19 ini.

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dcr Ass.Apoteker u/ Apotek Hub:0361-234023/08123928624

B.BP.001.05.20.0000212

Design Perencana Bth S1 Teknik Mesin,Mhr CAD,IP >3.2,max 25th Krm:designperencana@gmail.com B.BP.004.05.20.0000284

TV Sekolah SMK di Dps Butuh: Animator,Elektro,Video Programer.Hub:tugasbali@yahoo.com

B.BP.004.05.20.0000268

DIJUAL MOBIL FIAT FIAT

Bekal itu bagaikan personal identity number (PIN) untuk bisa secara bebas bersaing ke wilayah mana saja untuk mengais rezeki, karena merupakan senjata yang tidak akan tumpul semasih ayat di kandung badan. Para wakil rakyat yang mulia, para birokrat yang cerdas dan berwibawa, para guru di sekolah, para dosen di universitas, para tetua adat, para tokoh agama, mohon selalu mengedepankan pentingnya keterampilan khusus bagi rakyat kita semua agar mereka sadar, jika tidak punya senjata tersebut jangan coba-coba mengadu nasib ke kota yang nanti bisa menambah daftar panjang penderitaan bangsa yang sudah dalam kondisi darurat ini.

Penulis, Dosen Detap Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

berikutnya,’’ jelasnya.

Salah seorang relawan, Sang Komang Sudiatmika, dari Desa/Kecamatan Banjar, mengatakan perhatian pemerintah atas kinerjanya sangat tepat. Sejak bergabung menjadi relawan, dirinya meninggalkan pekerjaannya sebagai tenaga jasa dekorasi.

Selain membantu penanganan pencegahan, Sudiatmika bertugas di lokasi karantina

bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Hotel Adirama, Lovina. ‘’Saya membantu di lokasi karantina PMI dengan giliran bersama teman.

Sebagai warga kami punya rasa empati dan tanggung jawab membantu pemerintah dalam penanganan wabah seperti virus Corona ini, walau konsekuensinya saya harus meninggalkan pekerjaan,’’ jelasnya serius. (ad295)

Ditutup, Tiga Toko di Jalan Sulawesi

Denpasar (Bali Post) –

Tiga toko pedagang di Jalan Sulawesi, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar ditutup, Selasa (26/5) lalu.

Penutupan ini lantaran salah satu pedagang perempuan (60) yang menjual peralatan rumah tangga di kawasan tersebut terpapar Covid-19.

Tiga toko yang ditutup itu sempat viral lantaran ditutup menggunakan police line. Tetapi kenyataan di lapangan dipasang tali rafia. Pemasangan tali rafia itu guna menghindari warga yang lalu-lalang dan pedagang dadakan menggunakan emperan toko tersebut untuk berjualan.

Dari pantauan, Kamis (28/5) kemarin, tiga toko milik pedagang ini ditutup. Tidak ada aktivitas di areal toko tersebut, sementara toko-toko di sebelahnya terlihat masih berjualan seperti biasa. Tidak ada lagi terlihat pembatas tali rafia di toko ini.

Perbekel Desa Dauh Puri Kangin Ni Ketut Anggreni Wati yang dikonfirmasi di kantor desa setempat membenarkan adanya kasus positif pemilik ruko.

Pemilik ruko ini berjualan di wilayah Desa Dauh Puri Kangin, namun tinggal di Jalan Bedahulu, Kelurahan Peguyangan. ‘’Pedagang sekaligus pemilik toko yang

positif Covid-19 ini sudah dirawat di RSUP Sanglah.

Sementara saudaranya sudah dilakukan karantina mandiri di salah satu rumah di Jalan Bedahulu. Dari hasil rapid test hasilnya negatif,’’ kata Anggreni.

Anggreni menambahkan, toko tersebut sebenarnya sudah tutup sejak hari raya Idul Fitri, namun karena ada kasus positif Corona toko tersebut ditutup hingga 14 hari ke depan tidak boleh beroperasi. ‘’Pemilik toko itu tidak diketahui terinfeksi dari siapa. Sebab, selama ini hanya diketahui berjualan di tokonya,’’ ujar Anggreni.

Setelah diketahui positif, lanjut Anggreni, pihaknya bersama Linmas berinisiatif untuk memasang pembatas toko dengan menggunakan tali rafia hitam pada Selasa (26/5) lalu. Pembatas itu dipasang untuk mengantisipasi adanya pedagang dadakan yang menggunakan emperan toko tanpa izin pemilik. ‘’Selain itu juga

Bali Post/eka

TUTUP - Sambil mengawasi sepeda motor, seorang petugas parkir duduk di depan salah satu toko yang tutup di Jalan Sulawesi, Denpasar, Kamis (28/5) kemarin. membatasi warga beraktivitas di seputaran toko itu. Takutnya warga yang tidak tahu ada kasus positif memegang pintu toko. Pembatas dengan tali itu kami pasang agar tidak menambah kasus lagi,’’ ucapnya.

Anggreni mengaku terpaksa kembali melepas

tali rafia sebagai pembatas karena permintaan pemilik toko. ‘’Kami pasang pagi, siang sudah kami buka karena permintaan pemilik.

Soalnya kan takut heboh dan ternyata benar viral.

Kami tegaskan bukan police line, tapi tali rafia berwarna hitam,’’ tandasnya. (kmb)

PROPERTY DISEWAKAN TANAH

Tnh dikontrakan 3,5Are induk Tibubeneng, 081999231333

B.BP.004.05.20.0000294

BIRO JASA Anda mau bayar Pajak 0% ada PP 44,jg siap bantu SIUP-TDP-NPWP SPTTahunan,PPNHP081338344155

B.BP.001.05.20.0000242

KEHILANGAN Hlg BPKB Daihatsu Luxio 1.5XMT (S402RG-ZMXFJJ)Thn2016.Warna Putih DK1779CB An.I Wayan Dira B.BP.001.05.20.0000279

Fiath Abarth’2014/Merah Kondsi Istimewa. Hubungi 08123677999

Hlg BPKB No.C0248509-O, DK 3170 GBA, An:Eddy Heryawan

PROPERTY

Hlg BPKB No .K 12230802-O DK3816 GAQ an I Nengah Pasta

B.BP.001.05.20.0000283

Mari kita buka wawasan kita semua berdasarkan prinsip kebenaran berupa pengetahuan, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, sifat-sifat keadilan kita dalam menanggapi arti bantuan dari pemerintah, rasa pengabdian yang tulus dari kalangan legislatif dan para eksekutif dalam melakukan kewajiban dan selalu bersabar menghadapi tuntutan masyarakat yang kebanyakan tidak memikirkan dampak dari keluhan dan kehadiran mereka sesungguhnya tanpa dasar pengetahuan yang baik.

Secara aturan, kata Bupati, semua relawan berhak menerima bantuan beras dari pemerintah.

Hanya, keterbatasan anggaran, sehingga pemerintah memprioritaskan relawan satgas yang bukan PNS, TNI, Polri, dan perangkat desa. Bantuan beras itu merupakan ben-

tuk apresiasi pemerintah daerah kepada para relawan tidak bekerja untuk mengamankan desa masing-masing dari sebaran wabah Covid-19. Bantuan ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan penanganan Covid-19. ‘’Tren kasusnya terus membaik berarti bantuan itu tidak akan berkesinambungan.

Namun jika sebaliknya transmisi lokal makin meluas, maka akan kita upayakan bantuan

B.BP.001.05.20.0000282

B.BP.167.05.20.0000280

DIJUAL TANAH

Dijual Tanah Luas 85 are di Negara H;AR.08179731260

B.BP.004.05.20.0000270

Hlg IMB No.257 Th 2001 tanggal 23/09/2002 An.I Made Wiranatha B.BP.004.05.20.0000281

Print & On Line Radio

HARIAN DENPOST - RADIO GENTA 96,1 FM web: www.denpost.id

denpost.id dan denpost.post

denpost

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat GENTA BALI

gentabalifm

genta bali

JENIS PAKET Bronze Silver Gold

HARIAN DENPOST 1 kolom x 45 mm 1 kolom x 100 mm 1 kolom x 150 mm

RADIO GENTA 12 x siar / bulan 24 x siar / bulan 36 x siar / bulan

PAKET

300.000,- / bulan 400.000,- / bulan 800.000,- / bulan

BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

-

OTOMOTIF FASHION TRAVEL AGEN PROPERTY SALON/SPA FURNITURE HOTEL ASESORIS LIFE STYLE KULINER LOWONGAN

JUMat kliwon, 29 mei 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Mengawali Kebiasaan Hidup pada Era Baru PEMERINTAH sudah menegaskan untuk berdamai dengan Covid-19. Sejak semula, saat pandemi ini muncul, masyarakat dunia sudah menabuhkan genderang perang.

Di tengah korban yang masih berjatuhan, Indonesia sebagai salah satu negara di dunia kemudian mendeklarasikan lewat Presiden Joko Widodo bahwa kita semestinya hidup berdamai dengan virus ini. Negara-negara lain tampaknya juga demikian dengan mengedepankan standardisasi tatanan baru.

Beberapa tempat publik mulai dilonggarkan dengan tetap ketat pada protokol kesehatan. Dalam bahasa kelakar, kita ingin berdamai dengan Covid-19, apakah pandeminya mau?

Ini bukan sekadar bercanda atau bagaimana? Apakah Covid-19 mau berdamai? Jawabannya tentu mengacu pada kita sendiri. Apakah kita mau sungguh-sungguh berdamai atau tidak. Kalau mau maka mesti saklek. Semua aturan mesti ditegakkan, jangan membingungkan, jangan tebang pilih, jangan seenaknya saja. Masyarakat semua mesti disiplin. Ketika kita sudah bertekad mau damai, dengan kemauan yang sangat keras, barangkali pandemi ini mau.

Hanya itu kuncinya. Kunci inilah yang kemudian membukakan kita pada pintu masuk.

Masuk ke dalam kondisi tatanan baru. Masuk ke dalam ruang-ruang yang dulu kita tinggalkan. Ruang ekonomi bisnis, ruang pendidikan, ruang rekreasi, ruang politik dan sebagainya. Semuanya mesti ditata ulang. Direset ulang sampai pada kondisi optimum kita benar-benar memasuki era baru. Era berdamai, era berdampingan dengan segala macam virus, bakteri dan penyakit lainnya.

Bali yang mengandalkan ekonominya dari pariwisata tentu sangat berkepentingan dengan tatanan baru ini.

Bagaimana kondisi perekonomian bisa bangkit lagi seperti dulu. Bagaimana masyarakat mempersiapkan dirinya dengan segala macam kompetensi. Kemampuan yang sudah tersertifikasi. Dengan demikian dia punya bekal yang sangat cukup untuk diterjunkan ke dalam medan apa pun.

Jangankan ke ibu kota Jakarta, ke seluruh kota di dunia mereka harus siap. Mereka punya semacam PIN, ya kemampuan mereka itu sendiri yang sudah punya pengakuan internasional. Contohnya para pekerja migran Indonesia itu, yang bekerja di luar negeri. Entah itu di kapal pesiar, di daratan atau di mana pun. Di bidang apa pun. Potensi serta kompetensi yang sudah tersertifikasi oleh lembaga yang sudah diakui merupakan semacam lisensi untuk semakin matang dan mampu menjawab tantangan global.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Awasi Gilimanuk dan Padangbai Mobilitas penduduk saat pandemi virus Corona terlebih pasca-Lebaran meningkat tajam. Orang-orang banyak yang kembali ke peluang mendapatkan pekerjaan seperti di Jakarta dan Bali. Padahal, di Jakarta dan Bali peluang untuk bekerja di sektor informal saat ini relatif sulit. Semua sektor terdampak, sehingga investasi juga tak bergerak. Saya yakin pemerintah telah melakukan antisipasi secara lebih jelas dan terukur. Saya sebagai krama Bali tentu juga berharap pengawasan mobilitas penduduk masuk Bali dilakukan secara lebih tegas.

Syukur, saya baca di Harian Bali Post sudah ada konsentrasi pengawasan di Pelabuhan Gilimanuk secara lebih jelas. Katanya di pelabuhan yang menghubungkan Bali dan Pulau Jawa ini dilakukan pengawasan secara optimal. Mudah-mudahan ada kejujuran dan ketegasan dalam pengawasan mobilitas orang. Saya dengar juga bahwa Jawa Timur kini menjadi salah satu provinsi yang penularan Covid-19 tertinggi di Indonesia. Untuk itulah, agar era baru segera bisa dilakukan, ada baiknya mobilitas orang benar-benar diawasi. Usul saya, selain di Gilimanuk. Pelabuhan Padangbai juga diawasi secara ketat. Ini karena NTB juga kasus pandeminya masih terus bergerak naik. Mudah-mudahan kita bersama segera bisa hidup normal dalam model baru ke depan.

Kadek Trinatha Gianyar, Bali

POJOK Era baru perbankan, OJK tak berikan panduan khusus.

- Panduan umum juga tak jelas. *** Pariwisata Bali dibuka kembali tergantung dari kesiapan Bali.

- Wisatawannya belum jelas. *** Rp 250 miliar untuk revitalisasi Pasar Umum Gianyar.

- Proyek ‘’imun’’ tak terdampak pandemi.

Grafis : Tomik Cahya/Bali Post

Bijak Gunakan Medsos JAGAT media sosial (medsos) kembali heboh gara-gara viralnya postingan Rizki Rahaditha. Postingan yang diunggahnya beberapa waktu lalu itu berisikan ancaman dan penghinaan terhadap orang Bali. Praktis, masyarakat resah dan mengecam tindakan tersebut. Polisi telah menangani kasus ini. Orangtua Rizki juga telah membuat video permintaan maaf serta klarifikasi di kantor Ditreskrimsus Polda Bali. Sang ayah menjelaskan bahwa Rizki mengalami gangguan jiwa dan saat ini dalam perawatan dokter. Di akun Facebook @balipost, pemberitaan ini ramai jadi perbincangan. Netizen mengecam tindakan Rizki yang mengancam kerukunan di masyarakat. Mereka meminta penegak hukum mengusut kasus ini, terutama memastikan pelakunya memang mengalami gangguan kejiwaan. Masyarakat Bali cinta damai, tetapi jika terus diusik hal-hal berbau SARA, dikhawatirkan dapat memicu perpecahan. Maka dalam hal ini instansi terkait kembali dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional. Jangan ada tebang pilih. Di sisi lain, medsos ibarat pisau bermata dua. Ada banyak manfaat yang bisa didapat masyarakat khususnya generasi muda dari medsos. Medsos terbukti mampu menjadi wadah menuangkan kreativitas dan alat untuk mendapatkan penghasilan. Namun, ancaman di dalamnya juga sangat besar. Sudah banyak bukti menunjukkan dampak negatif karena salah menggunakan medsos. Maka bijaklah dalam bermedsos.

Merta Pak Jero Harus diproses karena sudah menyinggung perasaan krama Bali, bagian dari shock therapy supaya tidak terulang terus dengan yang lainnya karena kejadian seperti ini sangat meresahkan dan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan antarumat beragama.

Wayan Subrata Logika saya akan sulit orang yang mengalami gangguan jiwa bermedsos. Jika benar, segera dirawat di RSJ. Hennymaruko Wartutik Anak seperti itu harus dimasukkan ruang isolasi atau di rumah sakit jiwa biar tidak mengganggu ketenteraman di Bali. Jangan sampai terdengar kata-kata itu lagi. Walaupun dibilang gila, kok masih bisa menulis di akun seperti itu. Mohon diusut deh biar

enggak terulang kembali. Minta maaf sih gampang, hanya dengan kata-kata, tapi tulus apa enggak, kan enggak ada yang tahu. Biar kita semua sama tinggal di Bali, walau kita berbedabeda keyakinan, kami cinta damai.

Jangan sampai gara-gara postingan kamu bikin semua kacau.

Agung Wedha Kisah cerita sudah bisa diketahui berakhir dengan materai 6.000. Kalau nyama Bali berbuat, langsung tegas dan galak, langsung diciduk dan tangan dan kaki dirantai.

Indira Jaya Sepertinya dagang materai 6.000 bakal laris nih. Hebat banget hukum di Bali sekarang ya.

Wayan Surna Alasan paling ampuh, gangguan jiwa, maka case closed.

Bernat Moleh Mau gangguan jiwa atau tidak, proses hukum tetap jalan, kalau ada hukum yang adil di Bali.

Ari le Mao Memang sakit jiwa. Kalau orang sehat dan waras tidak menghujat.

Gus Rama Ending-nya sudah bisa ditebak, materai 6.000. Tapi kalau dipikir-pikir secara logika, orang gangguan jiwa bisa bikin status ancam Bali dan sangat mudah bermain medsos.

Nyoman Suartina Kemungkinan dia punya rasa dendam sama orang Bali. Tapi apa motifnya, itu yang perlu diketahui. Apa dia pernah disakiti, dihina, atau diputusin pacar, dan lain-lain yang bikin dia tidak nyaman.

Gede Hening Pratama Harus dicek memang gangguan jiwa atau hanya akal-akalan.

Agus Maryana Negara akan hancur kalau materai jadi hakim.

D’wan Gampang banget dengan minta maaf kasus selesai. Kasih efek jera dong.

Nengah Sudiasa Gangguan jiwa kok bisa sosmed?

Mustahil, alasan.

Adhy Saputra Jangan terlalu banyak berharap saudara-saudara.

Ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf. Sekarang sudah gampang, beli materai 6.000, habis perkara.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Alap Sari Jinengdalem Lestarikan Kerajinan Tenun Songket K

DESA Adat Alap Sari Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, satu desa adat yang jaraknya dekat dari kota Singaraja. Desa adat yang memiliki dua banjar adat yakni Banjar Adat Bukit dan Banjar Adat Gambang ini memiliki warisan ritual upacara unik dan potensi kerajinan tenun songket.

Untuk ‘’membentengi’’ warisan leluhurnya itu, Desa Adat Alap Sari Jinengdalem melaksanakan program pelestarian yang sejalan dengan program ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

lian Desa Adat Alap Sari Jinengdalem Ketut Suranasa, Rabu (27/5) mengatakan, wewidangan desa adat yang dipimpinnya itu seluas 143 hektar. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Adat Tenaon dan Desa Adat Poh Bergong. Di baratnya berbatasan dengan Desa Adat Penglatan, sebelah timur dengan Desa Adat Sinabun, dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Adat Penarukan.

Sejak terbentuk hingga sekarang total krama desa sebanyak 835 kepala keluarga (KK). Krama desa dahulunya sebagian besar menggeluti usaha tani sebagai penghasilan utama. Selain itu, para ibu rumah tangga hampir keseluruhan menjadi menenun songket. ‘’Sekarang potensi pertanian masih ada, dan tenun songket juga masih.

Namun jauh berkurang dibandingkan dahulu. Di mana tenun ini menjadi usaha keluarga yang diandalkan untuk penghasilan keluarga,’’ katanya.

Menurut Suranasa, pemerintahan desa adat selama ini

’’Sekarang potensi pertanian masih ada, dan tenun Songket juga masih.

Namun jauh berkurang dibandingkan dahulu.

Di mana tenun ini menjadi usaha keluarga yang diandalkan untuk penghasilan keluarga.’’

Ketut Suranasa

Bali Post/mud

TENUN SONGKET - Desa Adat Alap Sari Jinengdalem, Kecamatan Buleleng berkomitmen melestarikan warisan leluhur salah satunya kerajinan tenun songket. berjalan dengan sangat baik.

Terlebih dengan kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang menggulirkan ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, sehingga program pembangunan di desa adat terus digenjot. Ini karena Desa Adat Alap Sari Jinengdalem sendiri memiliki warisan leluhur yang masih eksis sampai sekarang. Warisan ini dalam pelaksanaan upacara manusa yadnya. Jika ada krama meninggal dunia, maka sebelum dilakukan ngaben digelar upacara Mabiya.

Dalam prosesi penguburan jenazah diiringi dengan pementasan sejumlah kesenian seperti tari Baris Gede, Gambang, Ngoncang, dan Gong Gede. ‘’Kalau dulu setiap krama ini wajib melaksanakan upacara Mabiya. Namun karena kemampuan krama berbedabeda, sehingga ada juga yang tidak menggelar dan langsung melakukan kremasi, namun sebagian besar masih melaksanakan upacara ini sebelum nantinya ada pengabenan massal di desa adat,’’ katanya.

Selain upacara mabiya, Suranasa menyebut di desa adatnya itu juga memiliki upa-

cara agung (besar - red) setiap Purnama Kaenam atau sekitar bulan 11 setiap tahunnya.

Upacara ini dipusatkan di Pura Bukit Desa Adat Alap Sari Jinengdalem. Keunikan upacara ini mewujudkan persatuan dengan desa adat yang konon sebagai cikal bakal Desa Adat Alap Sari. Di mana upacara di Pura Bukti ini adalah giliran terakhir setelah sebelumnya digelar upacara di Pura Desa Bale Agung Tenaon.

Kemudian upacara yang sama di Desa Adat Penglatan, dan terakhir di Desa Adat Alap Sari. ‘’Kalau di desa adat kami terakhir, sebelumnya krama nangkil ke Pura Desa Bale Agung Tenaon yang konon sudah dilakukan oleh leluhur kami. Setelah itu ke Pura Desa Adat Penglatan. Begitu ketika upacara di Pura Bukit, krama Desa Adat Tenaon, Penglatan, dan bahkan dari Desa Bungkulan nangkil ke pura di desa kami, jadi ini kami lestarian betul untuk menjaga persatuan,’’ katanya.

Selain melestarikan warisan upacara yadnya dan manusa yadnya, Ketut Suranasa menyebut program di desa adat

adalah melestarikan potensi kerajinan tenun songket. Sesuai dengan program pemerintahan desa dinas, desa adat mengambil peran untuk membina para generasi muda agar mengenal tenun songket. Ini dilakukan karena sekarang hanya seglintir orang yang mash eksis menenun.

Ini tidak bisa dihindari selain karena minat generasi muda yang kurang, juga karena sulitnya mendapatkan modal untuk membeli bahan baku dan pemasaran kain songket yang masih lemah. ‘’Kami sudah diperhatikan sekali oleh Pak Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan desa adat dan bersama desa dinas mengembangkan potensi salah satunya tenun songket. Kami tidak ingin kerajinan ini punah karena tidak ada yang meneruskan, sehingga bantuan Rp 300 juta itu kami programkan pembinaan atau membantu permodalan dan hal lain, sehingga kerajinan dan potensi lain seperti seni ukir kayu dan pasir melela di wilayah kami lestari dan berkembang,’’ jelasnya. (mud)