TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SENIN WAGE, 31 JANUARI 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN NOMOR 167 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Bali Post/afp
KERUSUHAN - Seorang tentara berjalan di pusat kota Kairo, Mesir, Minggu (30/1) kemarin. Tampak puluhan mobil hangus terbakar pascakerusuhan yang berlangsung sejak enam hari lalu. Tercatat lebih dari 100 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.
JAJAK PENDAPAT
Akhiri, Dualisme PHDI Bali DUALISME Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali mulai menuju arah keharmonisan. Setidaknya upaya penyatuan PHDI Campuhan - PHDI Besakih patut diapresiasi. Langkah dua PHDI di Kabupaten Gianyar ini tampaknya berpotensi dilakukan di kabupaten lainnya, yang juga terjadi dualisme PHDI. Dukungan penghapusan dualisme PHDI Bali ini juga disampaikan responden ketika Pusat Data Bali Post menggelar jajak pendapat di seluruh Bali. Responden menilai lembaga umat hendaknya tak terkotak-kotak dalam kepentingan pengurusnya. PHDI pun diharapkan benar-benar memberikan pengayoman kepada umat, bukan menjadi lembaga personal atau lembaga kelompok. Dukukungan publik agar dualisme segera diakhiri tercermin dari akumulasi jawaban responden ketika diajukan pertanyaan; Setujukah Anda jika dualisme PHDI Bali segera diakhiri dengan melakukan penyatuan kembali lembaga umat Hindu ini? Tercatat ada 69 persen responden mendukung diakhirinya dualisme kepengurusan PHDI. Hal.19 Jangan Terjebak
Kerusuhan di Mesir
Tahanan Kabur, Penjarahan Berlanjut Kairo Kelompok bersenjata menyerang sedikitnya empat lembaga pemasyarakatan (LP) di seluruh Mesir dan membantu membebaskan ratusan militan muslim dan ribuan tahanan lainnya saat polisi terlihat lenyap dari jalanan Kairo serta kota-kota lainnya. Kedutaan Besar AS di Kairo meminta warganya di Mesir untuk mempertimbangkan keluar secepat mungkin. Hal ini menunjukkan Washington memberikan perhatian penuh terhadap stabilitas dari sekutu terdekatnya di Arab. Militer mengirim ratusan lagi tentara dan kendaraan baja menuju jalanan Kairo dan kota-kota lainnya, namun mereka tampak enggan melakukan konfrontasi dengan geng-geng anak muda yang membawa senjata serta tongkat kayu. Para
geng menghancurkan mobil dan menjarah pertokoan, Minggu (30/1) kemarin. Sebuah mall perbelanjaan di kawasan Kairo terbakar setelah dijarah sehari sebelumnya. Negeri dengan jumlah populasi terbesar di Arab ini tampaknya makin mendekat menuju kekacauan total atau militer makin memperkuat pasukannya dan mengontrol jalanan. Peranan militer yang kuat dan sebanyak mungkin tengah diharapkan oleh banyak warga Me-
Setujukah Anda jika dualisme PHDI Bali segera diakhiri dengan melakukan penyatuan kembali lembaga umat tersebut?
sir yang kini khawatir dengan kondisi negerinya. Namun, jika militer bertindak terlalu keras hal tersebut akan berdampak terhadap kredibilitas dan administrasi pemerintah sekarang yang sudah dibenci warga. Unjuk rasa dari seluruh segmen warga Mesir telah berlangsung di jalanan selama hampir sepekan, menuntut Presiden Hosni Mubarak lengser. Hal.19 Perombakan Total
IndonesiaKeluarkan ”TravelAdvisory’’ Jakarta (Bali Post) Kementerian Luar Negeri RI belum memiliki rencana untuk melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di Mesir, seiring dengan ketidakstabilan politik di negara itu. ‘’Belum, belum ada (rencana evakuasi),’’ kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Minggu (30/1) kemarin, sepulang dari mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan lawatan satu pekan ke India dan Swiss. Menurut Menlu, hingga saat ini warga negara Indonesia yang berada di Mesir dalam keadaan baik dan aman. ‘’Kemarin kita sudah mengeluarkan travel advisory kepada WNI, baik yang berada di Mesir saat ini maupun yang merencanakan menuju ke Mesir,’’ ujarnya. Kemlu, kata Menlu, mengimbau WNI yang sudah berada di Mesir agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menghindari tempat-tempat keramaian dan berkomunikasi terus-menerus dengan KBRI. Menlu mengatakan, saat ini ada sekitar 6.100 WNI di Mesir. Menurut keterangan KBRI, tempat-tempat permukiman warga negara Indonesia pada umumnya jauh dari lokasi-lokasi unjuk rasa, yang sebagian besar berlangsung di pusat-pusat kota dan tempat-tempat strategis. Hal.19 Lindungi WNI
Brankas Kampus Unud Dibobol
Rp 300 Juta Amblas, Disisakan Rp 3,3 Juta 10% 21% 69%
Tidak tahu
Denpasar (Bali Post) Untuk kesekian kalinya, Kampus Universitas Udayana (Unud) di Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, menjadi incaran maling. Kali ini brangkas yang disimpan di Sekretariat Kampus Unud dibobol maling. Akibatnya, uang ratusan juta rupiah raib dari tempatnya. Anehnya, pelaku pembobolan itu masih menyisakan uang di TKP Rp 3,3 juta. Kapolsek Kuta Selatan AKP Nanang Prihasmoko, Minggu (30/1) kemarin, membenarkan adanya aksi pembobolan tersebut. Kasus pembobolan itu baru diketahui pi-
Tidak setuju Setuju
N = 300
KOTA
2
KETEGASAN Satpol PP Badung untuk menindak Hotel Best Western, Kuta, diragukan. Hingga kini, hotel pelanggar peruntukan lahan yang berlokasi di Jalan Kubu Anyar tersebut ibarat tak tersentuh sehingga masih beroperasi dan mengembangkan usahanya. Komisi A DPRD Badung pun menilai Satpol PP Badung bak macan ompong.
KABUPATEN
OLAHRAGA
11
INGGRIS kembali harus menunggu gelar juara grand slam setelah Andy Murray yang gagal menjuarai Australia Terbuka. Murray harus mengakui keunggulan petenis Serbia Novak Djokovic dan membuat negaranya yang telah 75 tahun menunggu, menanti lebih lama lagi.
juga terali yang terpasang, ternyata dilepas oleh pelaku. Kuat dugaan, pelaku masuk dari sana. Begitu berada di dalam kantor, pelaku langsung menyasar brankas. Brankas dicongkel dan uangnya diambil. Tersimpan uang lebih dari Rp 300 juta di dalam brankas. Namun, setelah diselidiki polisi dan dilakukan olah TKP, ada sisa uang yang ditemukan. Uang itu senilai Rp 3,3 juta. ‘’Kami masih selidiki kasus ini. Pelaku juga masih dalam pengejaran polisi,’’ ujar Kapolsek Nanang Prihasmoko kepada wartawan. (kmb21)
Dua Imunitas Ancam Indonesia
5
SITUASI di Apotek RSU Negara, Minggu (30/1) kemarin sedikit ricuh. Terjadi cekcok antara pelayan apotek dengan seorang pembeli obat. Bahkan diduga tersulut emosi lantaran tak diperbolehkan ngebon obat. Si pembeli obat yang seorang oknum anggota polisi itu memukul kaca jendela hingga retak.
hak kampus, Sabtu (29/1) pukul 07.00 wita. Sebelumnya, kantor sekretariat dijaga Kadek Budi (48). Paginya Budi menyerahkan piket kepada dua satpam yakni Wayan Suwena dan Made Kardi. Begitu kantor dibuka, salah seorang petugas kaget. Saksi melihat brankas sudah dalam keadaan rusak. Rusaknya benda tempat penyimpanan barang-barang berharga tersebut, diduga akibat dicongkel. Lebih seksama dicermati, tidak hanya brankas yang dirusak tetapi juga jendela kantor. Terlihat juga, ada kerusakan di jendela. Begitu
Bali Post/ant
BERBINCANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono ketika tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/ 1) kemarin. Kepala Negara beserta delegasi tiba kembali di Tanah Air seusai melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.
Surabaya (Bali Post) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD menilai dua imunitas sedang mengancam bangsa Indonesia saat ini yakni imunitas terhadap kasus korupsi dan kecelakaan atau musibah. ‘’Kalau imun terhadap penyakit cacar masih bagus, tetapi bangsa Indonesia saat ini terancam imunisitas yang negatif,’’ katanya, Minggu (30/1) kemarin. Mahfud MD menjelaskan, bangsa Indonesia saat ini sudah
tidak sensitif terhadap kedua kasus tersebut. ‘’Di masa lalu, korupsi dan kecelakaan itu merupakan kasus atau berita yang heboh, tetapi masyarakat dan pemerintah sekarang sudah tidak kaget dengan kasus korupsi yang bernilai miliaran rupiah, karena adanya korupsi triliunan,’’ katanya. Padahal, kata Menteri Pertahanan (Menhan) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, korupsi dalam jumlah jutaan pun harus men-
Harus Jujur
Senin Ini ”Diadili’’ di DPR
KPK Jangan Gentar Jakarta (Bali Post) KPK tidak boleh mundur dari upaya politisasi sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR. KPK jangan takut jika DPR mempolitisasi langkah mereka menangkapi para politisi busuk. Demikian penegasan pengamat politik Bonny Hargens, Minggu (30/1) kemarin. Penegasan tersebut disampaikan Bonny terkait dengan rencana Komisi III (Komisi Hukum) DPR yang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, Senin (31/1) hari ini. Komisi III akan mempertanyakan penangkapan mantan anggota DPR oleh KPK terkait dugaan suap pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Depu-
ti Senior Gubernur BI. Menurut Bonny, anggota DPR maupun parpol yang kadernya ditangkapi, tentu akan mengkritik KPK dengan berbagai alasan yang menyudutkan. Seperti KPK tebang pilih, tidak adil, mengapa yang disuap dulu yang ditangkap dan sebagainya. ‘’Masak kalau belum dapat yang memberi suap, yang menerima suap kita biarkan walaupun buktinya sudah cukup. Ini kan analogi yang kacau, masyarakat jangan tertipu dengan langkah-langkah politisi pembela koruptor yang seperti ini dan jangan menerima alasan apa pun dari parpol-parpol seperti itu,’’ imbuhnya. Hal.19 Politisi DPR
jadi kasus atau berita yang patut disikapi siapa pun. ‘’Tahun 1990-an, korupsi yang hanya puluhan juta sudah mengagetkan masyarakat dan masyarakat sudah berteriak untuk melakukan tekanan kepada pemerintah supaya segera menyelesaikan,’’ katanya. Hal yang sama juga terjadi pada kasus kecelakaan yang sudah dianggap biasa. Hal.19 Dianggap Biasa
Bali Post/ist
Jusuf Kalla
MANTAN Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla meminta 19 politisi termasuk rekanrekannya di Partai Golkar yang ditahan KPK bersikap jujur untuk membantu KPK menangkap dan menahan penyuapnya. Jika memang menerima suap, harus menyebut penyuapnya sehingga akan membantu menyelesaikan kasus ini. ‘’Itu sangat penting. Artinya setidak-tidaknya teman-teman, juga teman-teman yang bekas menteri, bekas apa, itu mungkin harus jujur juga membuka. Terima (suap) dari mana, itu baru akan membuka persoalan,’’ kata Kalla, Minggu (30/1) kemarin. Hal.19 Kasus Hukum