20 HALAMAN
NOMOR 31 TAHUN KE 69 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (148 rb Like) http://facebook.com/balipost
selasa pon, 20 september 2016 ’’Pada dasarnya reklamasi di Indonesia selalu bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, yaitu mengendalikan air laut yang mengakibatkan abrasi pantai atau untuk konservasi perlindungan satwa dan tanaman. Namun yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta beserta kelompok pengusaha besar yang didukung Menko Maritim telah memperlihatkan bahwa reklamasi ini untuk tujuan properti yang telah dipasarkan hingga ke negeri Tiongkok.’’ Akmal Pasluddin Anggota Komisi IV DPR-RI
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Soal Reklamasi Teluk Jakarta
Menko Maritim Diminta Buka Hasil Kajian Jakarta (Bali Post) – Anggota Komisi IV DPR-RI Akmal Pasluddin meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak melanjutkan kembali reklamasi Teluk Jakarta, karena dapat berakibat pada kerusakan lingkungan yang parah. ‘’Kami meminta kepada Menko Kemaritiman dan Gubernur DKI untuk mengumumkan hasil kajian dari berbagai lembaga terkait kelayakan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta agar masyarakat dapat menilai kelayakan kajian reklamasi tersebut,’’ ujar anggota Komisi IV DPR-RI Akmal Pasluddin, Senin (19/9) kemarin. Akmal menilai rencana reklamasi ini minim
transparansi dari pemerintah. Untuk itu perlu dibuka dokumen hasil kajian agar masyarakat dapat menilai kelayakan dari kebijakan yang pernah dibatalkan oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Demikian pula moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang telah diputuskan oleh DPR dan pemerintah, saat ini statusnya belum dicabut. Selain itu, hasil banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) atas Pergub Tahun 2004 tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau G hingga kini proses hukumnya masih belum selesai. Ia menegaskan, pada dasarnya setiap undang-
undang yang mengatur persoalan reklamasi di Indonesia selalu bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, yaitu mengendalikan air laut yang mengakibatkan abrasi pantai atau untuk konservasi perlindungan satwa dan tanaman. Reklamasi dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan dan pengeringan lahan. Namun, Akmal menduga yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta beserta kelompok pengusaha besar yang didukung Menko Maritim telah memperlihatkan bahwa tujuan reklamasi ini untuk tujuan properti yang telah dipasarkan hingga ke negeri Tiongkok. (ant)
Tiga WNI Dibebaskan Abu Sayyaf
Wiranto Minta Jangan Pertanyakan Tebusan Jakarta (Baki Post) – Tiga dari sembilan WNI yang disandera Abu Sayyaf, Minggu (18/9) malam dibebaskan. Kini ketiganya menunggu proses pemulangan ke Tanah Air. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak mempersoalkan tentang ada atau tidaknya uang tebusan yang diberikan kepada kelompok Abu Sayyaf dalam pembebasan tiga sandera WNI. ‘’Tidak usah dipertanyakan atau diperdebatkan. Yang penting sekarang kan (mereka) bebas,’’ katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9) kemarin. Yang penting diperhatikan, menurut Wiranto, adalah berbagai cara yang dilakukan termasuk kebijakan yang diambil Indonesia dan Filipina untuk menyelamatkan sandera dan memperkuat kerja sama keamanan maritim. ‘’Kita harus bisa mencegah penculikan-penculikan berikutnya karena memang para penculik itu mencari uang untuk memelihara kekuatan mereka,’’ tuturnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan tidak ada uang tebusan dari pemerintah yang dibayarkan kepada Abu
Sayyaf dalam proses pembebasan tiga WNI. ‘’Yang jelas pemerintah Indonesia dan Filipina tidak boleh mengeluarkan satu sen pun untuk tebusan. Kalaupun ada (uang) dari pihak keluarga atau simpatisan untuk operasional pembebasan di sana ya… mungkin saja, tetapi saya tidak tahu dan tidak mau tahu,’’ ungkapnya. Ketiga sandera yang dibebaskan yakni Lorens Lagadoni Koten (34), Teodorus Kopong Koten (42), Emanuel Arakian Maran (46). Hal. 19 KBRI Manila
Bali Post/ant
BEBAS - Tiga warga negara Indonesia dan warga negara Norwegia Kjartan Sekkingstad (kanan) berdiri bersama pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) Nur Misuari (kiri) dan anggota kelompok pemberontak lainnya setelah para sandera dibebaskan dari kelompok militan Islam Abu Sayyaf jaringan Al-Qaeda di Jolo, Sulu, Filipina, Minggu (18/9).
DPO Teroris Tewas Ditembak
Pascapenangkapan Irman Gusman
Jaringan Santoso Sudah Habis KPK Harus Bongkar Mafia Gula Bali Post/kmb41
Eva Lilian Van Leenen
Bali di PON 2016
Eva Lilian Raih Emas PERENANG putri Bali Eva Lilian Van Leenen yang sebelumnya menyumbang perak, kembali membuat kejutan. Ia sukses merebut medali emas di nomor 50 meter gaya dada putri pada hari keenam Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016, Senin (19/9) kemarin. Sebelumnya, Eva Lilian Van Leenen juga menyumbangkan medali perak di nomor 100 meter gaya dada putri. Hal. 19 Gaya Punggung
Palu (Bali Post) – Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Rudi Sufahriadi mengatakan seorang buronan kasus terorisme yang tewas tertembak di Kabupaten Poso bernama Aji Pandu Sutomo alias Sobron. ‘’Dia ditembak tim Satgas Operasi Tinombala, Senin sekitar pukul 08.30 Wita di wilayah Perkebunan Tombua, Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso,’’ katanya di Palu, Senin (19/9) kemarin. Kapolda mengatakan Satgas berhasil mengamankan barang bukti berupa empat buah bom lontong, detonator, dua buah senjata tajam jenis parang, satu tas punggung terbuat dari karung plastik, dan satu kantong tidur. ‘’Sobron masuk dalam kelompok Basri, istri Basri dan Andika. Namun ketika tim Satgas Tinombala menangkap Basri, Sobron berhasil melarikan diri. Peranan dia, ya… bersamasama Santoso menebar teror di Poso,’’ ujar Rudi. Sobron memiliki ciri rambut panjang sampai bahu, kulit putih, tinggi badan sekitar 164 cm, menggunakan baju kaos warna kuning dilapisi baju loreng panjang, celana panjang warna abu-abu, sepatu kets warna putih merek puma dan kaos kaki warna kuning bergaris. Sekitar pukul 11.30 Wita, jenazah Sobron kemudian dievakuasi ke Dusun Gantinadi lalu dibawa ke Polda Sulawesi Tengah. Dengan tewasnya Sobron, jumlah kelompok teroris jaringan Ali Kalora yang dikejar aparat tersisa 11 orang lagi. Mereka adalah anggota kelompok jaringan Ali Kalora, sedangkan sisa anggota jaringan Santoso atau Basri dipastikan sudah habis. ‘’Dengan tewas tertembaknya Sobron, DPO yang tersisa tinggal 11 orang. Di antaranya Ali Kalora dan Yono Sayur. Mereka berdua adalah warga Poso, sementara sisanya berasal dari luar Poso,’’ kata Rudi. (ant)
Bali Post/dok
TERORIS - Basri alias Bagong, salah satu anggota kelompok bersenjata Santoso yang ditangkap, Rabu (14/9). Kini kelompok Santoso sudah habis menyusul tewasnya Aji Pandu Sutomo alias Sobron, Senin kemarin.
IG Disarankan Mundur Jakarta (Bali Post) Ketua Badan Kehormatan DPD-RI AM Fatwa menyarankan agar Irman Gusman (IG) lebih dulu mengundurkan diri. Sebab, sesuai Tata Tertib DPD-RI Pasal 52 ayat 3 menyebutkan bahwa tersangka harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD-RI. ‘’Bukan kami gembira ria, tetapi aturan harus ditegakkan. Saya menunggu Irman mengundurkan diri,’’ kata Fatwa, Senin (19/9) kemarin. Menurutnya, apabila proses hukum Irman Gusman sudah masuk ke persidangan dan ditetapkan sebagai terpidana, maka status Irman Gusman sebagai anggota DPD akan dicabut. ‘’Nanti yang dibahas adalah perihal pemberhentian Pak Irman dari jabatannya sebagai Ketua DPD, bukan dari kenggotaannya di DPD. Kalau keanggotaan, berdasarkan Undangundang tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, masih harus menunggu putusan hukum
inkracht,’’ imbuhnya. Fatwa menjelaskan, setelah Irman Gusman diberhentikan baik secara terhormat maupun tidak sebagai Ketua DPD, maka ada mekanisme yang mengatur kalau penggantinya harus dari wilayah yang sama. Hal itu diatur dalam Tata Tertib DPD dalam pasal 54 ayat 3 yang berbunyi bakal calon ketua atau wakil ketua DPD pengganti sesuai keterwakilan wilayah yang sama dengan ketua dan atau wakil ketua DPD yang berhenti. Saat pemilihan pimpinan DPD, Irman Gusman merupakan unsur pimpinan yang mewakili Indonesia wilayah barat Indonesia, dua pimpinan lainnya GKR Hemas mewakili Indonesia wilayah tengah dan Farouk Muhammad mewakili wilayah timur Indonesia. Pemilihan Ketua DPD-RI yang baru akan dilakukan oleh internal anggota DPD yang berjumlah 136 anggota dari 34 provinsi di Indonesia. (kmb4)
Jakarta (Bali Post) – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Ketua DPD Irman Gusman atas dugaan pengaturan impor gula tahun 2016 harus sampai membongkar mafia gula dan bersih-bersih direksi BUMN yang suka bermain mata dengan mafia gula dan pejabat pemerintah. ‘’OTT KPK itu menjadi momen bagi KPK untuk membongkar dugaan mafia gula yang berkolaborasi dengan kekuasaan dalam mengatur tata niaga gula kita. Selanjutnya KPK bisa bersih-bersih BUMN dari para direksi yang suka main mata dengan mafia gula dan oknum penguasa,’’ kata Komisaris PTPN XI Dedy Mawardi, Senin (19/9) kemarin. Kata dia, jika benar bahwa OTT terhadap Ketua DPD-RI tersebut terkait impor gula tahun 2016, maka apa yang disinyalir oleh Ketum APTRI Arum Sabil bahwa ada praktik suap pada impor gula (raw sugar) tahun 2016 yang diduga melibatkan Direksi BUMN menjadi terbukti benar. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil menjelaskan, perburuan fee impor pangan diduga tidak hanya melibatkan pejabat BUMN setingkat direksi, bahkan diduga juga meluas hingga ke pejabat negara dan pengambil kebijakan, terutama yang terkait dengan perizinan impor. ‘’Kemarin kita dapat kabar ada direksi BUMN yang diduga menerima suap dari fee impor gula yang kejadian penyuapannya dilakukan di Singapura. Kini lebih riil lagi, Ketua DPD-RI kena operasi tangkap tangan KPK yang diduga sebagai kasus pemberian fee dari impor gula di Provinsi Sumatera Barat,’’ katanya. Hal. 19 Penerima Suap
Ajukan Penangguhan Penahanan
Agus Rahardjo
Bali Post/ant
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan mempertimbangkan permintaan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman. ‘’Kami lihat nanti, kami pertimbangkan,’’ kata Agus, kemarin. Permintaan penangguhan penahanan akan dibahas terlebih dahulu bersama empat pimpinan KPK lainnya. Selain itu, pimpinan KPK juga masih harus berkoordinasi dengan penyidik. ‘’Karena penyidik kan pasti punya rencana penyidikan yang kemudian rencana penyidikan itu tidak boleh menghambat proses kelancaran,’’ kata Agus. Pengacara Irman Gusman, Tommy Singh, mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya. Penangguhan penahanan itu mendapat
jaminan dari sejumlah anggota DPD, yang menjamin Irman Gusman tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. ‘’Kami akan ajukan penangguhan penahanan. Beberapa anggota DPD-RI bersedia menjadi penjamin,’’ kata Tommy Singh. Soal dukungan dari sejumlah anggota DPD-RI itu dibenarkan anggota DPD I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang mengatakan ada lebih dari 60 anggota DPD yang ingin penahanan Irman Gusman ditangguhkan. Keinginan ini merupakan inisiatif dari pribadi masingmasing. ‘’Dari hasil di grup WA tadi malam sudah 60 lebih tanda tangan. Ada utusan dari kawan-kawan. Ini kerelaan inisiatif saja. Banyak strategi yang kita pakai. Tetapi jangan sampai masyarakat menilai DPD mengintervensi hukum,’’ kata Arya Wedakarna. (kmb4)