Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 21 tahun IV Senin, 1 Februari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Dibutuhkan Insentif Pajak
Menkeu Mengaku Kecewa
Batasi Ritel Asing
MANTAN Presiden RI ketiga Profesor BJ Habibie mengatakan, pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk meningkatkan riset dan teknologi guna mendorong pengembangan produk baru di Indonesia....hal. 1
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan seharusnya rapor Kementerian Keuangan dalam program 100 hari bidang ekonomi mendapatkan nilai biru...hal. 2
PEMERINTAH diminta membatasi ekspansi dan penguasaan asing atas ritel modern yang beroperasi di dalam negeri guna melindungi pedagang kecil yang tergerus pasarnya akibat ekspansi...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Mulai Garap
Impor Sapi
Suluh Indonesia/ant
OLAHRAGA - Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso berolahraga bersama dengan para prajurit Divisi Infanteri 1/Prakarsa Vira Gupti Kostrad Cilodong di Markas Cilodong, Depok, kemarin.
JAKARTA - Pimpinan KPK bungkam tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor sapi di Depsos. Wakil Ketua M. Jasin tidak bersedia menjawab pertanyaan ketika ditanya apakah seorang berinisial BC telah ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Coba tanya kepada yang membidangi,’’ kata Jasin. Maksud Jasin adalah hal itu seharusnya terlebih dahulu dijawab oleh pimpinan KPK yang membidangi penindakan tindak pidana korupsi, yaitu Tumpak, Bibit, dan Chandra. Jawaban serupa juga diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. Dia tidak bisa memberikan jawaban tanpa izin pimpinan. Johan juga tidak bersedia menjawab apakah BC telah ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Nanti coba saya cek lagi,’’ katanya. Pimpinan KPK tidak segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi impor sapi tersebut. Padahal, beberapa minggu sebelumnya, Tumpak Hatorangan Panggabean sudah menyatakan kasus itu sudah masuk dalam tahap penyidikan. Hal itu tidak seperti kebiasaan KPK yang selalu meningkatkan kasus ke tahap penyidikan bersamaan dengan penetapan tersangka. (nas)
Presiden Yudhoyono :
Negara Tak Boleh Tidur
Gerakan Infaq Rp 2.000 SEMARANG - Muhammadiyah menggerakkan pengumpulkan infaq sebesar Rp 2.000 untuk dapat menyelenggarakan Muktamar Mandiri Muhammadiyah Satu Abad di Yogyakarta 3-8 Juli 2010. Demikian diktakan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin di Semarang, kemarin. Din yakin penyelenggaraan muktamar mandiri, dapat berjalan lancar jika seluruh umat Muhammadiyah mulai menjalankan gerakan menyisihkan Rp 2.000 tersebut. Din mengaku, saat ini sudah terkumpul Rp 10 miliar dan dana terus digalang dari seluruh warga Muhammadiyah dan gerakan mengumpulkan tersebut disebut dengan Gerakan Infaq Rp 2.000. (ant)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta meminta prajurit tidak mengendurkan kekuatan dan kemampuannya meski gangguan keamanan, konflik bersenjata, termasuk konflik horizontal yang ada di negara ini telah jauh menurun. Meski kondisi sosial politik stabil selama sepuluh tahun terakhir, bukan berarti TNI istirahat dari tugas, bahkan tertidur. TNI harus tetap bekerja menjaga dan mempertahankan keamana negara. ‘’Bagi saya, hari liburpun saya gunakan untuk melakukan kegiatan yang konstruktif baik di Jakarta maupun di luar Jakarta di seluruh Indonesia. Bertemu dengan kala-
ngan masyarakat. Hari ini adalah hari Minggu, tetapi saya merasakan suasananya sama saja dengan bukan hari Minggu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan prajurit tidak mengenal hari,” kata Presiden saat silaturahmi dengan prajurit dan keluarga Divisi Infanteri I Kostrad di Markas Kostrad Cilodong, kemarin. Presiden mengatakan negara tidak boleh istirahat, tidak boleh tertidur. Warga negaranya bisa istirahat, tapi negaranya harus tetap bekerja. Rumah Sakit tetap buka, perekonomian jalan terus, pengaturan lalu lintas juga tetap nyala. Abdi negara dan abdi rakyat terus bekerja, tak mengenal waktu. “Nega-
ra harus tetap bekerja, state never sleep, tidak pernah libur,” ujarnya. Presiden mengatakan banyak hal bisa dilakukan seperti melaksanakan pelatihanpelatihan, pendidikan maupun pembinaan satuan. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk melatih dan membina prajurit. Selain latihan tempur, Pemerintah juga aktif mengirim personel TNI dalam berbagai misi pasukan perdamaian PBB agar para prajurit terlatih menghadapi suasana tempur sesungguhnya. “Ini agar prajurit bisa terus mengasah ilmu dan ketrampilan militernya,” ujarnya. (ant)
Koalisi Hadang Pemakzulan JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap pada komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Atas dasar ini, partai tersebut takkan setuju terhadap berkembangnya wacana pemakzulan (impeachment) bagi Presiden dan Wapres Boediono. Alasannya, keinginan itu terlalu dini dan tidak masuk akal. Penegasan ini disampaikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam deklarasi Majelis Salawat Nasional (MSN) di Jakarta, kemarin. PKB sendiri, lanjut dia, tetap dalam posisi konsisten sebagai partai koalisi pemerintahan. Bahkan, koalisi terus menjalin pertemuan untuk memperkokoh jalannya pemerintahan lima tahun ke depan. ‘’Tidak ada perpecahan dalam tubuh koalisi,” ujarnya.
Dijelaskan, selama ini publik kurang memahami kedua tokoh sentral pemerintahan ini. Begitu pula dengan peran Boediono dan Sri Mulyani pada saat diambilnya keputusan untuk mencairkan dana talangan (bailout) bagi Bank Century senilai Rp 6,7 triliun itu. Muhaimin pun berpendapat pemakzulan terlalu jauh. Begitu pula dengan pencopotan Wapres dan Menkeu Sri Mulyani. ‘’Masalah pemakzulan terlampau jauh dan terlalu dini. Masyarakat juga kurang memahami keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani pada saat itu. Saya yakin uang Rp 6,7 triliun itu tidak hilang, masih ada. Tinggal penumpang gelapnya yang harus diusut,” kataya. Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan, PPP belum memikirkan bahkan cenderung
tidak bersikap terhadap wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Boediono. ‘’Saya pikir belum waktunya untuk memikirkan pemakzulan itu,” kata Suryadharma. Menurut Surya, mekanisme dan ketentuan tentang pemakzulan seorang pejabat tinggi negara itu telah diatur secara tersendiri. Namun jika dikaitkan dengan pemakzulan terhadap Wapres Boediono, untuk sementara PPP belum dapat memberikan sikap. Apalagi jika dikaitkan dengan tepat-tidaknya upaya pemakzulan terhadap Wapres Boediono terkait pencairan dana talangan Bank Century tersebut. Hal itu disebabkan Panitia Angket DPR yang menangani kasus pencairan dana talangan tersebut masih bekerja dan belum memberi kesimpulan. (son/ant)
Pansus Harus Ungkapkan Kebenaran SEMARANG - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Panitia Khusus (Pansus) Century berani mengungkap keberanan, sehingga kasus Bank Century segera terungkap. ‘’Pansus Century sebaiknya bertanya kepada kalbu dan hati nuraninya. Jangan membohongi diri sendiri dan rakyat,” katanyadalam acara Satu Abad Muhammadiyah Berkiprah Tak kenal Lelah, Mendidik dan Memajukan Bangsa Menuju Peradaban Umat di Semarang, kemarin. Din mengatakan bahwa Pansus Century harus berani mengungkapkan kebenaran dan mengingatkan jangan sampai ada transaksi serta koalisi. ‘’Pansus Century jangan main-main. Jika ada fraksi atau partai yang ingin bermain, tentu akan kelihatan,” katanya. Ditanya penilaian Muhammadiyah terhadap
Pansus Century, Din mengaku belum mengetahui hasilnya dan seluruh kekhawatiran yang disampaikan lebih pada mengingatkan agar tidak terjadi. Sementara anggota Pansus Agun Ginanjar mengatakan, hasil rekomendasi Pansus lebih baik diberikan kepada Presiden Yudhoyono untuk menindak Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani yang diduga terlibat langsung pengambilan keputusan bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun itu. Pasalnya, hak angket ini sangat sulit untuk di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena untuk menuju hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna saja sudah tidak mungkin. ‘’Semua itu adalah ruang lingkup Presiden. Oleh karenanya, Presiden harus mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya (Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani),” kata anggota Komisi III DPR ini. (nas)
SBY Perkenalkan Lima Presiden JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan lima Presiden RI di hadapan anak-anak di Rumah Pintar Cakra Cendekia-1 Markas Divisi I Infanteri Kostrad, Cilodong, Bogor, kemarin. Didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Presiden mengunjungi Rumah Pintar yang diresmikan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) setahun silam, dan langsung menyapa anak-anak yang tengah melakukan berbagai aktivitas. ‘’Anak-anak, siapa Presiden RI yang pertama itu,” tanya Presiden Yudhoyono, sambil menunjuk deretan fotofoto Presiden RI yang terpampang di dinding tembok Rumah Pintar tersebut. Anak-anak serempak menjawab, ‘’Soekarno....”, yang kemudian diperkenalkan Kepala Negara bahwa Presiden Soekarno adalah Proklamator. Lalu, Presiden mengenalkan Presiden kedua, yaitu Soeharto dan menjulukinya sebagai ‘’Bapak Pembangunan Bangsa”, terus berlanjut ke deretan foto pre-
siden RI ketiga, yakni BJ Habibie. ‘’Beliau ahli ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek),” tutur Yudhoyono. Saat memperkenalkan Presiden Keempat RI yakni Abdurahman Wahid, Presiden memperkenalkannya sebagai ‘’Bapak Kemajemukan”. Untuk Presiden Kelima RI yaitu Megawati Soekarnoputri, Presiden Yudhoyono memperkenalkannya sebagai putri Presiden RI pertama Soekarno. Ketika sampai di foto keenam, yakni foto dirinya, Presiden memancing anakanak, ‘’Ini foto siapa ?” dan anak-anak langsung menjawab, ‘’Presiden Yudhoyono.” Usai mendengar jawaban anak-anak tersebut, Presiden kemudian menjelaskan semua presiden yang memimpin negeri ini memiliki maksud yang baik untuk mensejahterahkan rakyatnya. Selain melihat segala fasilitas Rumah Pintar dan berdialog dengan anakanak, Presiden juga menyanyikan lagu ‘’Burung Kakaktua’’. (ant)