Edisi 01 Maret 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 40 tahun IV Senin, 1 Maret 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Inflasi Bisa Dikendalikan

Industri Tumbuh Minim

BP Migas Dirombak

PENGAMAT Ekonomi Kerakyatan UGM Ichsanuddin Noorsy memperkirakan inflasi pada Februari masih normal dibandingkan pada Januari yang tinggi. “Februari saya kira inflasi normal, tidak ada gejolak...hal. 1

PENGAMAT Ekonomi Umar Juoro memperkirakan industri manufaktur pada 2010 ini hanya tumbuh di bawah dua persen. “Tahun 2010, industri manufaktur sulit tumbuh. Kita lihat barangbarang semua dari...hal. 2

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh mengatakan, perombakan pejabat Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) dimaksudkan sebagai upaya menaikkan produksi...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Korban Longsor

15 Masih Hilang

Suluh Indonesia/ant

TATUNG - Seorang tatung beraksi dengan menusukkan besi ke bibir, sebelum pawai ratusan tatung pada Festival Cap Go Meh 2010 di Singkawang, Kalbar, kemarin. Pawai ratusan tatung se Kalbar ini merupakan agenda rutin pariwisata Kota Singkawang.

BANDUNG - Sebanyak 15 dari 44 orang korban longsor di perkebunan teh di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung belum ditemukan. Musyawarah antara keluarga korban, Bupati Bandung Obar Sobarna, Kapolres Bandung AKBP Imran Yunus, Dirut PT Chakra Perkebunan Dewata Rachmat Badruddin, dan sejumlah tokoh ulama yang bertempat di SD Dewata memutuskan bahwa pencarian terhadap sisa korban tersebut akan dibatasi hingga hari ini. ‘’Pencarian akan dibatasi hingga Senin dan akan diadakan shalat Ghaib untuk para korban,” kata Obar Sobarna. Longsor yang terjadi pekan lalu menewaskan 44 orang warga dan hingga kini baru 29 jenazah korban yang ditemukan terdiri atas jenazah laki-laki sebanyak 12 orang (tiga orang diantaranya masih balita) dan jenazah wanita sebanyak 17 orang (juga tiga diantaranya masih balita). Keluarga korban yang belum ditemukan pada umumnya telah mengikhlaskan kehilangan anggota keluarga mereka. Udin Tajudin misalnya mengaku merasa ikhlas telah kehilangan anaknya bernama Suminar dan cucunya bernama Risma. ‘’Suminar dan Risma masih tertimbun tetapi saya ikhlas dan ridho,” kata Udin. (ant)

Paripurna Dua Hari Ditolak JAKARTA - Anggota panitia khusus perkara Bank Century Bambang Soesatyo menyatakan akan menolak keinginan rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan kesimpulan akhir kasus itu dilaksanakan dua hari. ‘’Kami akan menolak kalau rapat paripurna dilakukan dua hari. Cukup satu hari diambil keputusan, jika perlu voting,” katanya saat diskusi Memprediksi rekomendasi akhir Pansus di Rumah Perubahan Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, isu rapat paripurna dilakukan dua hari merupakan cara mengalihkan kesimpulan akhir. Bambang menyatakan tidak perlu lagi pandangan akhir fraksi. Anggota Pansus Century

dari Fraksi Hanura Akbar Faisal juga tegas menolak paripurna dua hari. ‘’Tolak paripurna dua hari. Jika harus voting, lakukan saja,” kata Akbar. Akbar juga menegaskan tak perlu penyampaian pemandangan akhir fraksi. ‘’Itu hanya upaya mengulur waktu untuk lobi supaya kita mengkhianati kebenaran,” katanya. Akbar menyatakan pemerintah memperlihatkan kepanikan secara terbuka, sehingga melakukan segala cara untuk menutupinya. ‘’Persoalannya, kepanikan itu diperlihatkan secara terbuka,” katanya. Karena panik, kata Akbar, maka segala cara dilakukan oleh pemerintah. Ia mencontohkan, dari lobi hingga pemun-

culan berbagai kasus dilakukan pemerintah. Akbar menjelaskan, tibatiba muncul isu reshufle, reposisi koalisi, pajak, dan sebagainya. ‘’Ini membuat kita bingung. Padahal, Pansus sudah terbuka sejak awal dan data serta fakta sudah terbuka,” kata Akbar. Baik Bambang maupun Akbar meminta masyarakat terus mengawasi kemungkinan gerakan voting tertutup. ‘’Ada gerakan untuk voting tertutup. Ini bahaya,” kata Bambang. Menurut Bambang, dalam sidang paripurna, kedaulatan ada di pribadi anggota Dewan. Oleh karena itu, tambah Bambang, ada pertanda lobi ke anggota Dewan. (har/son)

Kesimpulan Tak Mungkin Bulat JAKARTA - Anggota Pansus Century Hendrawan Supratikno mengatakan Panitia Angket sulit menghasilkan laporan kesimpulan yang bulat karena ada perbedaan pandangan prinsip yang tidak mencapai titik temu. ‘’Perbedaan pandangan tersebut yakni temuan sejumlah fraksi dalam penyelidikan kasus Bank Century yakni pada tema FPJP (fasilitas pendanaan jangka pendek) dan PMS (penyertaan modal sementara),” katanya di Jakarta, kemarin. Karena adanya perbedaan pandangan yang prinsip dari fraksi-fraksi, ia mengusulkan dalam laporan kesimpulan pansus ditulis poin-poin yang sama dan poin-poin yang berbeda. ‘’Perbedaan pandangan akhir fraksi tidak akan mencapai titik temu,’’ kata Hendrawan. Menurut dia, laporan kesimpulan pansus dalam format tersebut yang diserahkan kepada rapat paripurna. ‘’Dalam rapat paripurna nantinya akan dibahas poin mana yang sama dan dis-

epakati poin mana yang berbeda dan bisa disepakati atau tidak,” katanya. Anggota pansus lainnya Fachry Hamzah juga mengatakan hal ang sama yakni mengusulkan agar laporan kesimpulan pansus menulis pandangan akhir fraksi-fraksi apa adanya, karena ada pandangan yang sama dan berbeda. Terhadap pandangan yang sama, kata dia, bisa disepakati tapi terhadap pandangan yang berbeda harus ditulis apa adanya. ‘’Terhadap pandangan yang berbeda tidak bisa disamakan atau dekatkan, kecuali pada pembahasan di rapat paripurna,” katanya. Fachry juga mengusulkan agar laporan kesimpulan Panitia Angket dibuat dalam format yang sederhana dan mudah dipahami. Ketua Pansus Idrus Marham mengatakan, terhadap pandangan akhir yang tidak sama sebaiknya ditulis dalam opsi-opsi sehingga bisa diketahui fraksi apa memiliki pandangan apa. (har)

Golkar Tolak Ruilslag Kasus JAKARTA - Pernyataan staf khusus Presiden, Denny Indrayana, partai-partai keras di Pansus Century siap mengubah kesimpulan akhirnya, asalkan ada kompensasi tukar guling kasus, dinilai berpotensi menimbulkan fitnah. Denny dituntut terus terang, menyebut nama partai yang berupaya melakukan negoisasi. Jika tetap bungkam, sama saja dengan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. ‘’Denny harus terbuka, atau SBY harus terang, sebut partai mana yang dimaksud. Jangan jadi maling teriak maling. Ini sangat merugikan partai-partai dan berpotensi menimbulkan fitnah,” kata Ketua DPP Partai Golkar (PG) Ali

Wongso Halomoan Sinaga di Jakarta, kemarin. Ali Wongso menegaskan, PG tak pernah melakukan lobi tukar guling kasus. Namun sebaliknya, malah PG yang terus dilobi agar melunak dalam kesimpulan akhir. Sebagai contoh, papar Ali Wongso, PG sempat dilobi untuk melunak dengan kompensasi dugaan pengemplangan pajak perusahaan milik Ketua Umum PG, Aburizal Bakrie (Ical), akan dihentikan. Menurut Ali Wongso, PG tetap pada komitmennya pada pemerintahan yang kuat, efektif dengan tata kelola yang baik dan bersih. Situasi saat ini, lanjut Ali Wongso, telah menimbulkan keterpurukan dan

kepanikan dari kelompok Presiden SBY, sehingga mereka berupaya menaikkan pencitraan dengan melontarkan wacana seolah-olah sikap keras pansus adalah senjata untuk melakukan bergaining kasus. ‘’Kami hanya ingin mengungkap kebenaran, bukan untuk menjatuhkan. Makanya, jangan segan-segan, mari bersama Golkar, berjuang bersama rakyat,” katanya. Sementara itu Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo menyebut pernyataan Denny adalah upaya untuk mengadu domba. ‘’Ini akan sangat mengganggu kebijakan Presiden yang punya komitmen tinggi dalam penegakan hukum,’’ katanya. (nas)

Anggota PKS Bermasalah

Jangan Dilindungi JAKARTA - Pengamat politik J Kristiadi berpendapat, PKS tidak boleh melindungi kejahatan yang diduga dilakukan anggotanya, Mukhamad Misbakhun, yang membuka Letter of Credit (L/C) fiktif di Bank Century. ‘’Sebagai partai yang mengaku bersih dan menjunjung integritas sebagai parpol antikorupsi. PKS harus rela kasus ini (L/ C Misbakhun) disidik dengan benar. PKS tidak boleh melindungi koruptor,” kata pengamat CSIS itu di Jakarta, kemarin. Kristiadi mengatakan pengungkapan kasus ini oleh staf khusus Presiden Andi Arief jangan cuma dilihat sebagai upaya membalas tekanan PKS dalam panitia angket Bank Century. ‘’Ini juga harus dilihat bahwa Presiden SBY konsisten dengan upaya memberantas korupsi. Semua tanpa pandang bulu, termasuk besannya kalau terbukti harus ditindak. Begitu juga bila ada anggota parpol

lain seperti PKS,” katanya. Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Satya Wijayantara mengatakan temuan dan pengakuan L/C bodong atau gagal bayar dari versi Andi Arief dan Misbakhun makin menguatkan bahwa fraksi PKS menjadi tempat berlindung Misbakhun. ‘’Harusnya Misbakhun adalah saksi penting untuk dimintai keterangan. Ada kesan PKS melindungi Misbakhun,” katanya. Selain itu, jika alasan Misbakhun diterima bahwa penyebab LC-nya gagal bayar adalah karena krisis global, maka seharusnya PKS merevisi kesimpulannya, bahwa Boediono dan Sri Mulyani Indrawati justru benar mengambil tindakan bail out karena ada krisis. ‘’Karena PKS sepakat dengan Jusuf Kalla bahwa tidak ada krisis waktu itu. Jadi selama ini anggota pansus PKS melakukan kebohongan publik,” katanya. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.