Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 102 tahun IV Selasa, 1 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pembatasan BBM Belum Final
Tarik Dana Perubahan Iklim
Kaji Bea Keluar Kakao
MENKO Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan wacana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu belum dapat diputuskan. “Soal BBM itu tidak betul ...hal. 1
SEKRETARIS Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, pihaknya akan berusaha mempercepat pemindahan pengelola trust fund dana perubahan iklim ...hal. 2
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 tahun 2010 tentangbea dan tarif keluar biji kakao karena ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
KPK Periksa
Bos Maspion
Suluh Indonesia/ant
DUKUNG - Pendemo yang tergabung dalam Feacebooker Indonesia (Fesbi) melakukan aksi untuk mendukung mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji saat sidang putusan pra-peradilan di PN Jaksel, kemarin.
PN Jaksel Tolak Praperadilan Susno JAKARTA - PN Jaksel menolak permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Susno Duadji terkait penangkapan dan penahanan dirinya oleh Mabes Polri. ‘’Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal, Haswandi di PN Jaksel, kemarin. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap termohon, adalah sah menurut hukum. ‘’Tuntutan dalam petitum (permohonan praperadilan) dari nomor dua, tiga, empat, ditolak,” katanya. Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap termohon tidak hanya berdasarkan laporan polisi dan keterangan saksi saja, tapi berdasarkan keterangan surat dan ahli forensik melalui tele-
pon seluler dan sim card milik termohon. Fakta yang ada, kata dia, bukti permulaan cukup itu, sudah melebihi dari ketentuan Pasal 17 KUHAP. Pasal 17 KUHAP itu menyebutkan penangkapan dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Terkait penahanan, hakim menyebutkan sesuai Pasal 21 KUHAP menyebutkan penahanan dilakukan untuk menghindari melarikan diri, merusak barang bukti, mengulangi perbuatan dan diancam hukuman lima tahun. Pemohon tidak memenuhi panggilan penyidik pada 6 Mei 2010, penyidik mengindikasikan penahanan dapat dilakukan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. (son)
JAKARTA - Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi ) memeriksa bos kelompok usaha Maspion, Alim Markus terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan. ‘’Alim Markus dimintai keterangan KPK berkaitan dengan proses penyelidikan terhadap pengadaan tanah PT Bharata,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan mengatakan, pengadaan lahan yang terkait dengan PT Bharata yang merupakan badan usaha milik negara itu terjadi pada 2004. Pengadaan terjadi di Surabaya dan sekitarnya. Namun, Johan belum bersedia menjelaskan posisi kasus itu secara lebih rinci karena masih dalam tahap penyelidikan. Alim menjalani pemeriksaan sekira dua jam. Ketika keluar dari gedung KPK sekira pukul 11.55 WIB, Alim tidak memberikan keterangan kepada wartawan dan langsung memasuki mobil yang membawanya meninggalkan gedung KPK. Tito Hananto, pengacara Alim menjelaskan, kasus pengadaan lahan itu tidak ada kaitannya dengan Alim Markus. ‘’Kasus PT Bharata bukan dari PT Maspion, bukan juga dari pak Alim,” kata Tito tanpa memberikan keterangan lebih jauh. Tito menjelaskan, kliennya menerima surat panggilan KPK pada bulan lalu. Namun, dia baru bisa datang bulan ini karena ada kesibukan di luar negeri. (ant)
19 Relawan Palestina Dibantai
Israel Bangsa Terkutuk JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengutuk penyergapan dan aksi kekerasan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang membawa relawan dan misi bantuan kemanusiaan internasional ke Jalur Gaza, Palestina, pada 31 Mei 2010. Berdasarkan informasi dari Kemeterian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, kemarin, tindakan Israel dikabarkan telah menimbulkan sejumlah korban jiwa dan cidera. Sebanyak 19 orang telah dikonfirmasi tewas dalam penyergapan ini yang di dapat dari Otoritas Palestina. Blokade Israel terhadap Jalur Gaza secara sepihak sejak Januari 2009 telah melanggar hukum internasional dan telah menciptakan penderitaan yang sangat mendalam di kalangan rakyat Palestina. Aksi penyergapan Israel terhadap kapal Mavi Marmara hari
ini juga ilegal, karena dilakukan di perairan internasional. Melalui aksi penyergapan dan kekerasan tersebut, Israel kembali telah menciptakan hambatan terhadap proses perdamaian di Timur Tengah yang kini memasuki tahapan penting berkaitan dengan diluncurkannya proximity talks, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam kunjungan ke Indonesia pada 29 Mei 2010. Pemerintah akan bekerjasama dengan masyarakat internasional guna memastikan agar Israel mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan hukum internasional. Secara khusus, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan Piagam PBB, termasuk melalui investigasi atas
insiden penyerangan Israel dimaksud guna memastikan pertanggungjawaban Israel. Menlu Marty Natalegawa menegaskan, pemerintah mengecam keras tindakan yang dilakukan Israel yang telah menyerang konvoi kapal kemanusiaan di perairan Mediterania itu. ‘’Tentu kita mengecam, mengutuk tindakan Israel yang mengadakan penyergapan terhadap kapal kemanusiaan ini, bahkan di luar perairannya,” kata Menlu. Menurut Marty, tindakan tentara Israel ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena tidak ada dasar untuk menyerang kapal yang berisi para relawan kemanusiaan yang akan membantu rakyat Palestina. ‘’Sebenarnya blokade Israel terhadap Gaza pun suatu pelanggaran hukum internasional,’’ katanya. (ant)
Teliti Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK
DPR Gunakan Data Intelejen JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan dewan akan menggunakan data intelijen untuk meneliti rekam jejak calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi agar mendapatkan calon yang benar-benar bersih dan memenuhi persyaratan. ‘’DPR akan menempuh berbagai cara yang mungkin, termasuk menggunakan data intelijen sekalipun, untuk mendapatkan gambaran utuh tentang rekam jejak para calon pimpinan KPK,” katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, DPR berambisi menjadikan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang punya imunitas, agar KPK secara otomatis mampu menangkal tekanan dari pihak mana pun. Imunitas tersebut, tambah Bambang, harus melekat pada riwayat hidup dan rekam jejak para pimpinan KPK yang bersih dari masalah apa pun. ‘’Karena itu, Komisi III DPR tak hanya mementingkan aspek kualifikasi calon pimpinan KPK, melainkan lebih peduli pada rekam jejak para calon,” kata Bambang. Menurut Bambang, hal ini perlu dijelaskan karena dalam beberapa hari terakhir dihembuskan isu bahwa DPR akan menjegal calon pimpi-
nan KPK yang rekam jejaknya bersih. ‘’Dugaan itu jelas tidak benar karena DPR sendiri ingin agar KPK dipimpin oleh sosok yang bersih, kuat dan memenuhi syarat. Bisa saja sebelum fit and proper test dilaksanakan, ada calon yang langsung ditolak DPR karena rekam jejaknya tidak meyakinkan,” kata Bambang. Bambang menegaskan semua tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. ‘’Bukannya DPR tidak percaya pada Pansel, tetapi semua harus belajar dari pengalaman,” ujarnya. Bambang menjelaskan kejadian pimpinan KPK sebelumnya yang hanya dalam hitungan bulan setelah terpilih, posisi pimpinan KPK terdahulu langsung melemah karena diduga terlibat kasus pembunuhan. Menurut Bambang hal itu terjadi karena proses pemilihannya yang mengabaikan rekam jejak, atau tidak berusaha keras mengumpulkan data yang lebih komprehensif tentang rekam jejak calon pimpinan KPK. Dengan pengalaman tersebut maka untuk calon pimpinan KPK mendatang, DPR tak hanya mempelajari rekam jejak figur calon, tetapi juga mengetahui rekam jejak keluarganya. (har)
Calon Gubernur BI
Hanya Satu Nama JAKARTA - Mensesneg Sudi Silalahi mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyerahkan nama calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Boediono kepada DPR RI. ‘’Mudah-mudahaan nama calon Gubernur Bank Indonesia itu sudah disampaikan pada pekan ini,” katanya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, kemarin. Sudi mengatakan, kemungkinan Presiden hanya mengajukan satu nama calon calon Gubernur Bank Indonesia. Namun Sudi menolak menjawab pertanyaan terkait nama Darmin Nasution yang diajukan presiden. Menurut dia, itu adalah hak Presiden, dirinya tidak
bisa mendahului Presiden. Ketua Bidang Moneter Kadin Bambang Soesatyo mengatakan, hendaknya calon Gubernur Bank Indonesia adalah figur yang kompeten, memiliki integritas dan mampu membangun Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki kemampuan pengawasan yang baik. Ia berharap, Presiden Yudhoyono mengusulkan nama orang dari luar Ban Indonesia. Menurut dia, Darmin belum menunjukkan prestasi yang signifikan selama berkarir di Bank Indonesia. Di sisi lain, Darmin juga harus melakukan klarifikasi sejumlah persoalan yang terkait ketika dirinya masih menjabat Dirjen Pajak. (har)
Pengurus Partai Demokrat
Segera Diumumkan JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, struktur kepengurusan baru Partai Demokrat akan diumumkan pekan ini. ‘’Paling lambat minggu ini,” kata Syarif yang juga Menkop dan UMKM di kompleks Istana Presiden Jakarta, kemarin. Syarif juga membenarkan bahwa sejumlah tokoh Partai Demokrat termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum telah berkumpul di kediaman Ketua Dewan Pembina di Cikeas, Bogor, dua hari lalu. Namun Syarif mengatakan, pertemuan itu belum membicarakan nama-nama yang akan masuk dalam struktur baru pengurus Partai Demokrat.
Ia menambahkan, semua menteri dari Demokrat akan masuk dalam dewan pembina. ‘’Saya juga tidak akan masuk pengurus, tapi masuk dewan pembina,” katanya. Secara terpisah, Tim Pemenangan Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh mengatakan, tim formatur sudah mulai melakukan rapat guna mengisi struktur kepengurusan. ‘’Tim formatur sudah mulai rapat untuk membahas pengisian struktur pengurus DPP Partai Demokrat,” katanya. Angelina mengusulkan agar menempatkan dua calon ketua umum Partai Demokrat yang menjadi rival Anas sebagai pengurus. (har)