Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 124 tahun IV Kamis, 1 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Hari ini, TDL Baru
Ditemukan, 21 Rekening Liar
Hadapi Kenaikan TDL
KENAIKAN Tarifdasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen mulai berlaku efektif hari ini. Namun, pemerintah mengklaim keputusan tersebut tidak akan memberatkan ekonomi masyarakat sekaligus daya saing sektor usaha ...hal. 1
ANGGOTA Badan Pengawas Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan pemilik 21 rekening liar senilai Rp 503 miliar di Kementerian Kesehatan (Kemkes) berada di level bawah menteri. “Tidak ada ...hal. 2
HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai pemerintah perlu memberikan insentif bagi pelaku UKM di tanah airdalam menghadapi kenaikan TDL yang akan ditetapkan mulai 1 Juli 2010 ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polisi Selidiki Informasi
Beredarnya Video Asusila Ariel-BCL
Suluh Indonesia/ade
DK KPU - Ketua DK KPU Jimly Asshiddiqie didampingi anggotanya membacakan rekomendasi yang menyimpulkan bahwa Andi Nurpati terbukti melanggar kode etik pada sidang DK KPU di Jakarta, kemarin.
Atasan Gayus Lainnya
Segera Diperiksa JAKARTA - Tim penyidik Polri segera memeriksa salah satu atasan Gayus Tambunan terkait dugaan praktik mafia perpajakan. ‘’Ada satu atasan Gayus lagi yang akan diperiksa,” kata Kabid Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol. Marwoto Soeto di Jakarta, kemarin. Marwoto belum mengetahui identitas dan kapan pemeriksaan terhadap atasan Gayus itu. Namun pejabat Ditjen Pajak itu berstatus sebagai saksi. Meski demikian, Marwoto mengatakan atasan Gayus itu berpotensi menjadi tersangka, apabila penyidik menemukan alat bukti yang menunjukkan keterlibatannya. Sebelumnya, penyidik Polri telah menetapkan dua atasan Gayus terkait dugaan kasus praktik mafia perpajakan yakni HN dan Maruli Pandapotan Manurung. Saat ini penyidik menahan kedua pejabat Ditjen Pajak itu. Kabid Penum Divhumas Mabes Polri itu mengungkapkan HN terjerat tuduhan kasus pencucian uang dengan barang bukti sejumlah dokumen. Penyidik memeriksa Maruli seputar kewenangan pekerjaannya saat kliennya menjabat sebagai Kepala Seksi Keberatan dan Banding
Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani sengketa wajib pajak perusahaan yang terkait Gayus. Maruli dan HN termasuk 10 pejabat Ditjen Pajak yang dinonaktifkan karena diduga terkait Gayus Tambunan soal mafia perpajakan. 300 Pengaduan
Secara terpisah, Komite Pengawas Perpajakan (KPP) sejak terbentuk pada 26 Maret 2010 telah menerima sekitar 300 pengaduan mengenai permasalahan pajak. ‘’Pengaduan hampir 300 tentang macam-macam, ada yang hanya menyampaikan terima kasih, ada yang nggak jelas pengaduannya dan dugaan penyalahgunaan,” ujar Ketua KPP Anwar Suprijadi. Ia menyatakan menerima pengaduan merupakan salah satu tugas yang dilakukan KPP, selain melakukan pengamatan, meminta informasi, serta memberikan informasi kepada Menteri Keuangan terkait dengan kasus perpajakan. ‘’Saat ini kami baru lima orang, dan kami terus melakukan eksaminasi, check and balances, memonitoring kasus serius serta dugaan penyalahgunaan fasilitas yang harus ditinjau,” ujarnya. (ant)
DK KPU Rekomendasikan
Andi Diberhentikan JAKARTA - DK KPU merekomendasikan pemberhentian anggota KPU nonaktif Andi Nurpati karena melakukan pelanggaran UU 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Andi Nurpati juga dinilai melanggar Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2007 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. ‘’DK KPU merekomendasikan agar saudari Andi Nurpati diberhentikan,” kata Ketua DK KPU Jimly Asshiddiqie membacakan rekomendasi di gedung KPU Jakarta, kemarin. DK menyatakan, KPU wajib menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lambat tiga hari kerja sejak rekomendasi itu dibacakan.
Pembacaan rekomendasi itu dihadiri oleh anggota DK KPU lainnya Komaruddin Hidayat, Syamsulbahri, dan Endang Sulastri. Dihadiri anggota Bawaslu Wirdyaningsih. Sementara itu, Andi Nurpati tidak menghadiri acara itu. Sementara itu, Wirdyaningsih mengaku, kecewa dengan keputusan tersebut yang hanya merekomendasikan Andi Nurpati, diberhentikan. ‘’Ya jelas kecewa, harusnya diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya. Ia mengatakan, seharusnya DK berani membuat terobosan, sehingga menjadi pembelajaran bagi para penyelenggara pemilihan umum.
Sampai saat ini, kata Wirdyaningsih, Bawaslu juga masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus Andi Nurpati. ‘’Kita masih menelusuri apa ada kaitannya dengan pidana. Jadi kami belum bisa simpulkan,” katanya. Meski tidak sesuai keinginan Bawaslu, Jimly menganggap rekomendasi Dewan Kehormatan bisa menjadi pembelajaran bagi Andi Nurpati dan penyelenggara pemilu lainnya. ‘’Saya rasa dia (Andi-red) menyesal,” kata Jimly Andi diadili karena diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait pilkada Tolitoli, dan keterlibatannya sebagai pengurus Partai Demokrat. (son)
Persoalan Rekening Polisi
Langkah Penegakan Transparansi JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, munculnya semangat menelusuri rekening mencurigakan yang diduga milik jenderal polisi adalah langkah yang baik guna menegakkan transparansi dalam berdemokrasi. ‘’Namun, persoalan rekening mencurigakan milik jenderal polisi ini hendaknya tidak dimunculkan menjelang suksesi pimpinan Polri,” katanya Jakarta, kemarin. Menurut Pramono, munculnya persoalan rekening mencurigakan milik jenderal polisi ini terkesan ada persaiangan di internal institusi Polri itu sendiri. Dalam persoalan ini, Pramono meminta agar Polri bisa menelusuri rekening mencurigakan milik perwira tinggi polisi itu. Pramono mengatakan, semangat untuk meminta penelusuran rekening mencurigakan itu adalah langkah yang baik tapi hendaknya hal ini juga bisa diakses oleh publik. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Arito-
nang mengatakan, Polri akan menempuh jalur hukum untuk laporan mengenai Rekening Gendut Perwira Polisi. ‘’Kita akan memproses hukum baik pidana maupun perdata. Dua jalur itu akan berlangsung secara bersamaan,” katanya. Edward mengatakan, Untuk jalur pidana, kata Edward, Polri akan memprosesnya di Bareskrim. ‘’Untuk jalur perdata, kita masih membicarakan secara internal,” katanya. Menurut Edward, laporan tersebut telah mencemarkan nama baik institusi Polri karena memuat gambar perwira polisi yang mengendalikan babi. Gambar di sampul depan majalah menunjukkan bahwa Polri bergelimangan dengan babi yang notabenanya barang haram. ‘’Polri telah terhina dengan gambar itu,” katanya. Selain edisi itu, Polri juga mempermasalah laporan utama majalah yang sama beberapa waktu yang lalu dengan judul Kapolri Dalam Pusaran Mafia Batubara. (ant)
Dana Aspirasi Lahan Korupsi JAKARTA - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Todung Mulya Lubis mengatakan, usulan dana aspirasi yang jika diimplementasikan bisa menjadi lahan korupsi baru. ‘’Usulan dana aspirasi untuk percepatan pembangunan daerah yang diusulkan oleh DPR dan DPD terjadi tumpang-tindih kewenangan dan membuka peluang korupsi di daerah,” katanya di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Menurut Todung, melalui usulan dana aspirasi untuk percepatan pembangunan di seluruh daerah pemilihan anggota DPR dan DPD maka anggota
legislatif akan memasuki wilayah pengelolaan keuangan yang merupakan wilayah eksekutif. Anggota Komisi III DPR, Muhammad Taslim, mengatakan, jika usulan dana aspirasi ini diterapkan akan berbahaya karena terjadi praktik kolusi antara anggota parlemen dengan kepala daerah. Menurut dia, usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per daerah pemilihan atau Rp 1 miliar per desa adalah dana yang besar. Jika usulan tersebut diterapkan tanpa konsep dan regulasi yang jelas maka akan menimbulkan praktik korupsi. Menurut dia, selama ini
pengelolaan dana alokasi khusus atau dana dekonsentrasi dari departemen, pada pelaksanaannya di lapangan banyak yang tidak jelas. Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPR mengusulkan dana aspirasi bagi anggota DPR Rp 15 miliar per anggota per daerah pemilihan serta DPR mengusulkan dana aspirasi Rp1 miliar per desa. Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso merasa yakin bahwa usulan dana aspirasi yang pernah diwacanakan partainya akan diterima oleh pemerintah, karena mendapatkan dukungan dari DPD-RI. (har)
JAKARTA - Anggota Bareskrim Polri menyelidiki adanya informasi dugaan peredaran video asusila Ariel bersama selebriti berinisial BCL. ‘’Sampai sekarang tentang info lain tentunya akan ada penyelidikan, hari ini kalau ada temuan video (lainnya) tentunya akan ada penyelidikan lain. Kita tunggu saja,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Zainuri Lubis di Jakarta, kemarin. Zainuri mengatakan, jika video rekaman itu memang beredar, maka penyidik akan melakukan penyelidikan, kemudian mengambil tindakan lainnya, seperti pemanggilan saksi dan lainnya. Namun demikian, jenderal polisi bintang satu itu, tidak menjelaskan apakah penyidik sudah mendapatkan video Ariel bersama dengan aktris lainnya atau belum. Terkait dengan status kekasih Ariel, Luna Maya dan pembawa acara, Cut Tari sehubungan video asusila, Zainuri menuturkan dirinya belum mendapatkan informasi tentang status keduanya menjadi tersangka. Sementara itu, Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Pol. Ito Sumardi menyebutkan, dirinya dan penyidik akan mendalami pasal sangkaan yang dapat menjerat Luna Maya dan Cut Tari terkait video asusila yang diduga bersama Ariel. ‘’Kita sedang kaji mendalam pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan,” katanya. Ia menambahkan, kajian pasal yang bisa menyeret dua selebritis terkenal bertujuan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Ito tidak menyebutkan kapan pihak kepolisian akan menetapkan sebagai tersangka atau mengenakan pasal kepada kedua pembawa acara televisi swasta itu, namun dirinya akan segera membahas bersama tim penyidik. Sebelumnya, penyidik sudah menetapkan Ariel sebagai tersangka pelaku pada video mesum itu, sedangkan Luna Maya dan Cut Tari masih berstatus sebagai saksi. Ariel terjerat Pasal 4 UU 44/2008 tentang Pornografi, Pasal 282 tentang Kesusilaan dan Pasal 27 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kasus Ariel itu terkait dengan peredaran tiga rekaman video porno yang diduga mirip penyanyi pria, Ariel bersama artis Luna Maya beredar luas. Tak lama kemudian, video porno yang diduga mirip penyanyi pria yang sama dengan artis berinisial Cut Tari beredar di masyarakat. (ant)