Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.167 tahun IV Rabu, 1 September 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
DPR Tolak Kenaikan TDL 2011
Percepat Penyerapan Anggaran
Permintaan Beras PBIC Turun
KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik rata-rata15 persen mulai awal 2011. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto di Jakarta ...hal. 1
PEMERINTAH melakukan berbagai langkah untuk mempercepat realisasi dan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja negara. “Pemerintah telah dan akan senantiasa melakukan ...hal. 2
PERMINTAAN beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur menjelang Lebara diprediksikan menurun hingga 25 persen dibandingkan hari-hari biasa. Staf Pendataan PIBC PT Food Station Tjipinang ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Suluh Indonesia/ant
DITANGKAP - Artis Andi Soraya dijemput paksa untuk hadir di Kejari Jaksel, kemarin. Andi harus menjalani putusan MA yaitu tiga bulan atas kasus penganiayaan terhadap Sri Sukaesih, 22 November 2007.
SBY Ingatkan
Harus Rasional
SBY Ajukan Calon
Ketua KPK ke DPR JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menyampaikan dua nama calon ketua KPK kepada DPR. ‘’Hari ini saya sudah resmi mengajukan dua calon pimpinan KPK. Kedua calon yang diajukan ke DPR itu saudara Bambang Widjojanto dan saudara Muhammad Busyro Muqqodas,” kata Presiden dalam rapat terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan, dirinya oleh UU tidak diberi kewenangan dan tidak boleh intervensi dalam proses seleksi itu. ‘’Saya yakin dan percaya keduanya kandidat terbaik yang ditetapkan panitia seleksi. Saya percaya DPR akan memilih dengan tepat agar saatnya nanti dipilih DPR dan diangkat yang bersangkutan bisa menjalankan tugasnya,” kata Presiden. Kepala Negara menyatakan pemerintah tetap menginginkan agar KPK bisa efektif menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima dua nama calon yang dinyatakan lolos tes wawancara oleh panitia seleksi. Dua nama itu diserahkan langsung oleh panitia seleksi yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. (ant)
Kapolri Akan Tindak
Ormas yang Anarkis JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mengatakan telah menginstruksikan jajaran kepolisian untuk tidak ragu menindak oknum anggota organisasi masyarakat yang melanggar hukum dan anarkis. ‘’Kalau ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka dan tidak boleh ada lagi keragu-raguan anggota melakukan tidankan tegas di lapangan. Itu yang paling penting,” katanyadi Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Bambang Hendarso mengatakan saat ini tengah diproses revisi undang-undang tentang ormas dan pihaknya menunggu hasil revisi tersebut. ‘’Kesimpulan DPR yang disampaikan kemarin harus ada tindak lanjut. Ada tim yang bahas dulu jadi masih proses panjang untuk revisinya. Sekarang kita berusaha dari kepolisian untuk bisa memberikan suatu pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan satu tindakan cepat dari pihak kepolisian,” katanya. Sejumlah tindakan anarkis dan perkelahian antaranggota ormas yang terjadi di Jakarta maupun di sejumlah daerah lainnya kerap membuat masyarakat khawatir dan takut sehingga diharapkan aparat kepolisian bertindak tegas. (ant)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat untuk memandang dan menyelesaikan masalah dengan Malaysia secara rasional namun tetap tegas. ‘’Melalui penjelasan ini saya ingin mendudukan persoalan pada tempatnya, mengajak masyarakat bertindak rasional namun memberikan kesan ketegasan kita,” kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Selain bertindak secara rasional, Presiden juga mengatakan Indonesia akan mendorong Malaysia untuk menyelesaikan perundingan mengenai batas wilayah sambil memelihara hubungan yang ada saat ini. ‘’Saya juga ingin mendorong agar Malaysia lebih sungguh-sungguh untuk menyele-
saikan perundingan batas wilayah maritim seraya memelihara hubungan baik yang memberi manfaat,” katanya. Kepala Negara mengatakan meski pemerintah sudah memberikan respons dan penjelasan melalui Menlu Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto namun masih menjadi wacana di dalam negeri terkait penanganan masalah tersebut. ‘’Saya ikuti itu dan masih terjadi wacana politik di dalam negeri kita,” katanya. Karena itu Kepala Negara berencana akan memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut pada Rabu (1/9) saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan jajaran TNI di Mabes TNI di Cilangkap. ‘’Maka 1 September saya akan sampaikan penjelasan lang-
sung kepada masyarakat Indonesia, penjelasan saya pada pers akan disampaikan di Cilangkap,” kata Presiden. Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah tidak pernah lunak dalam menghadapi sejumlah kasus terkait dengan Malaysia. Djoko mengatakan bila pemerintah Indonesia lunak maka tidak akan terjadi pengembalian tiga petugas patroli kelautan dari kementerian kelautan dan perikanan. ‘’Kalau kita tidak melakukan apa-apa, tiga orang itu tidak kembali,” katanya. Mengenai informasi pemukulan terhadap tiga petugas tersebut oleh oknum kepolisian Malaysia, Djoko mengatakan pemerintah Indonesia sudah melakukan pengusutan. (ant)
Dorong Hak Interpelasi JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang mengatakan, sebanyak 106 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mendukung hak interpelasi terkait masalah Indonesia-Malaysia. ‘’Fraksi Golkar pasti mendukung hak interpelasi. 106 anggota F-PD akan menandatangani hak interpelasi itu,” kata nya di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, dalam rapat fraksi sudah diputuskan untuk mendukung hak interpelasi tersebut. ‘’Bahkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan tegas mengatakan untuk mendukung hak interpelasi,” ujarnya. Terkait dengan adanya nuansa politik dibalik hak interpelasi itu, Agus Gumiwang menyebutkan, hak interpelasi jauh dari nuansa politik dan Golkar hanya melihat kondisi yang ada di lapangan. ‘’Apa yang dilakukan Malaysia sudah melampaui batas sehingga menganggu kita, mengganggu masyarakat. Penggunaan hak interpelasi itu jangan dikritik sebagai manuver politik. Yang tidak setuju interpelasi harus dipertanyakan, jangan-jangan mereka yang bermanuver,” kata Agus Gumiwang. Ia menambahkan, yang menuduh para pen-
dukung interpelasi bermanuver berarti pula telah menuduh masyarakat berpolitik. ‘’Apakah masyarakat juga ikut bermanuver politik dalam kasus ini,” tanyanya. Menurut dia, hak interpelasi tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah. Bahkan, katanya, penggunaan hak interpelasi lebih banyak manfaatnya. ‘’Adanya hak interpelasi justru lebih menguntungkan dan banyak hikmah yang bisa dipetik. Misalnya, bisa perbaiki alutsista, bisa perbaiki diplomasi. Jadi pemerintah gak perlu takut,” kata Agus. Ia juga membantah, hak interpelasi yang didukung oleh Golkar juga tidak bertujuan untuk dilakukannya reshuffle. ‘’Tidak ada niat dari Golkar untuk mengarah ke reshuffle,” sebutnya. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar lainnya, Roem Kono mengatakan, adalah hal yang wajar apabila FPG mendukung hak interpelasi tersebut. ‘’Wajar kita gunakan hak interpelasi itu. Tidak ada muatan politis disana. Tapi sah-sah saja kalau ada anggapan Golkar bermanuver. hak interpelasi ini tidak terlalu luar biasa dan kita harus membiasakan,’’ katanya. (ant)
Pergantian Kapolri
Jangan Dipolitisasi JAKARTA - Menjelang pergantian Kapolri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan semua pihak agar menahan diri, dan tidak melakukan manuver-manuver bersifat politis yang dapat merusak etika pergantian tiga pimpinan di Kepolisian, Kejaksaan, maupun TNI. ‘’Saya tidak berharap ada manuver-manuver politik dari pihak manapun yang bisa mencederai nilai dan etika yang harus bersama-sama dijunjung tinggi. Saya tidak ingin ada keretakkan atau konflik internal karena pemilihan atau pengangkatan pejabat baru, utamanya Kapolri dan Jaksa Agung,” pesan Presiden dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas Kabinet bidang Polhukam di Kantor Presiden, kemarin. Dalam pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, Presiden mengatakan dirinya tidak bisa melakukan dengan semaunya sendiri. Tiga jabatan di posisi puncak institusi tersebut telah diatur undang-undang dan terdapat kode etik yang harus dipegang teguh oleh semua. ‘’Bukan karena manuver ke sana kemari, seolah-olah itu bisa membuka jalan,” ujarnya. Dalam pergantian tiga pucuk pimpinan ini, Presiden mengaku mendapat banyak pesan singkat (SMS) dan pesanpesan yang terkait pergantian tersebut. ‘’Saya tidak begitu suka dengan SMS yang nyata-nyata menyampuradukkan, yang membawa misi kebaikan internal atau eksternal yang berkaitan dengan rencana pengkaderan di pimpinan Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. Pejabat-pejabat ini akan mengakhiri tugasnya sesuai UU yang ada,” tegasnya. Presiden juga menegaskan akan memperkuat dan menjadikan lebih efektif dua komisi yaitu Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Tugas dan fungsi dua komisi negara ini mencakup penajaman tugas agar lebih terarah membantu Presiden dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, juga fungsi pengawasan. Ke depan, dua komisi ini diharapkan dapat diisi oleh tokoh yang memiliki kapasitas dan integritas memadai agar bisa mengemban tugas dengan baik. ‘’Saya berharap pada saat Kapolri dan Jaksa Agung baru mulai mengemban tugas, sebagian besar usaha penguatan Kompolnas bisa kita lakukan,” kata Presiden. Menurut Presiden, jabatan Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung sesungguhnya tidak berada di wilayah politik. Oleh karena itu, posisi Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung juga tidak berada pada domain politik. ‘’Sayapun dalam mengangkat Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri itu bukan semaunya saya sendiri, tetapi ada norma dan aturan yang harus saya rujuk dan saya ikuti,” tendasnya. (har)
Dunia Makin Diwarnai Ketidakpastian WAKIL Presiden Boediono menilai dunia saat ini makin diwarnai dengan ketidakpastian di berbagai bidang, sehingga semua pihak harus bersama-sama mengatasinya. Saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama dengan para tokoh ulama di kediaman resmi Wapres Jakarta, kemarin, Wapres mengatakan, akhir-akhir ini dirinya mendeteksi satu hal, yakni makin meningkatnya ketidakpastian hidup di dunia. Dahu-
lu semuanya bisa serba pasti. Wapres mengambil contoh, bencana alam saat ini seringkali terjadi, juga perubahan iklim yang tidak menentu, seperti hujan masih sering turun, padahal musim hujan biasanya turun pada akhir tahun. Ketidakpastian luar biasa
Boediono
juga dialami di bidang ekonomi yang antara lain dengan ditandai dengan keluar-masuknya
uang yang bisa mengkacaukan negara. Bidang politik dan keamanan, kata Wapres, juga diwarnai dengan ketidakpastian, seperti dengan terjadinya sejumlah ledakan bom di kawasan Indonesia, serta di perbatasan laut. ‘’Ini menunjukkan bahwa ketidakpastian harus dihadapi suatu negara. dalam keadaan seperti ini jangan harapkan kalau ada musibah ada uluran tangan dari bangsa lain,” kata Wapres.
Untuk itu, Wapres menilai, harus kuat dan mampu berdiri sendiri, seperti dengan kuat dalam mandiri stok pangan, memperkuat cadangan devisa, ketahanan, ekonomi dan sosial. Wapres Boediono menegaskan kunci untuk menghadapi ketidakpastian itu adalah kebersamaan dan kedakatan antar sesama. ‘’Sayang kalau energi kita dibuang atau ribut diantara kita sendiri, kalau melihat begitu besarnya tantangan saat ini,’’ katanya. (ant)