Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Diduga Perintah Presiden
Dorong Indeks Menguat
Prioritaskan Revitalisasi KUD
KOMISI VII DPR berpendapat, kesepakatan tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 2011 yang diambil dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Darwin Saleh pada Kamis (23/9) lalu, sudah final. Anggota ...hal. 1
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin kembali ditutup menguat didorong oleh aliran dana asing yang masih masuk di pasar saham. IHSG BEI ditutup menguat tipis ...hal. 2
MENTERI Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menyatakan akan memprioritaskan program revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) pada 2011. “KUD harus ditata dan didata dengan baik untuk kemudian dibina ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 1 Oktober 2010
No. 183 tahun IV
Dua Pejabat Kemendagri
Dijadikan Tersangka
Suluh Indonesia/ade
BOM - Petugas Puslabfor Mabes Polri melakukan olah TKP di lokasi ledakan bom yang terjadi di dekat Pasar Sumber Arta, Kalimalang, Jakarta Timur, kemarin. Ledakan bom rakitan itu mencederai pembawanya.
Bom Rakitan
Teror Jakarta JAKARTA - Sebuah bom rakitan meledak di dekat pos polisi di depan Pasar Sumber Artha, Jalan Raya Kalimalang, Jaktim, kemarin. Polisi masih menyelidiki meledaknya bom yang dibawa pelakunya menggunakan sepeda dengan target kantor polisi. Peristiwanya terjadi saat pelaku yang diketahui bernama Ahmad bin Abu Ali (38) menggoes sepeda miliknya melewati AKP Heri yang sedang mengatur lalu lintas. Tibatiba bom rakitan meledak. Akibat bom yang dibawanya sendiri, lengan dan kaki Ahmad patah. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Timur Pradopo menjelaskan, kronologis kejadian berawal dari Ahmad yang menun-
tun sepedanya melawan arus di jalan raya Kalimalang. Tepat setelah pos lantas Sumber Artha, pelaku yang menaikkan sepedanya ke trotoar terjatuh karena terbentur tiang pembatas. Tak disangka jatuhnya Ahmad disertai ledakan yang terjadi sekitar pukul 08.15 WIB. Pelaku yang hendak ditolong oleh petugas lantas malah berusaha melarikan diri sehingga diamankan dan dibawa ke RS Polri. Saat ini, pelaku masih dirawat secara intensif karena mengalami luka-luka dibagian kepala, pipi sebelah kiri, luka di leher, luka di kaki dan tangan kanan. ‘’Ledakan yang terjadi menurut keterangan saksi seperti petasan, dan saat ini kondisi korban sudah sadar namun
masih dibawah pengaruh obat bius jadi belum bisa diajak bicara,” kata Kapolda. Namun, yang mengejutkan polisi, ditemukan sepenggal pesan di dua lembar kertas bernada ancaman. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan memastikan bom rakitan itu sangat sederhana. ‘’Memang ada tombolnya, ada knotnya, ini hand mid, tapi nggak gitu canggih, kelasnya amatiran,” kata Iskandar. Mengenai dugaan bahwa pembawa bom rakitan terkait anggota jaringan teroris, Iskandar mengatakan, jika didasarkan atas surat ancaman yang diperoleh dari pelaku, maka hal itu digolongkan sebagai tindakan teror. (son/har)
Teroris Gunakan Modus Baru JAKARTA - Pengamat masalah terorisme yang juga mantan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) Nasir Abbas mengatakan, peledakan bom rakitan dengan menggunakan sepeda merupakan modus baru yang dilakukan pelakunya. ‘’Peledakannya modus lama, hanya pelaku dengan menggunakan sepeda onthel saja yang modusnya baru,” katanya di Jakarta, kemarin. Nasir menuturkan, pelaku biasanya melakukan peledakan bom dengan menggunakan modus yang dibawa dalam tas. Insiden peledakan bom dengan menggunakan tas dan mobil beberapa kali terjadi di Indonesia. Namun demikian, mantan pimpinan JI Asia Tenggara itu menyatakan peledakan pelaku tunggal kerap terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Poso, Sulteng dan Ambon. ‘’Pelaku tunggal biasanya membawa bom rakitan yang mudah dan simpel,” tuturnya. Terhadap target, Nasir menduga tenargetkan adalah personil kepolisian. ‘’Secara pasti kita belum tahu arahnya ke mana. Hanya saya curiga polisi jadi target,” kata Nasir.
Ia memperkirakan, pelaku diduga ingin menunjukkan rasa ekspresinya tidak setuju terhadap pihak kepolisian yang menangkap dan menembak rekannya terkait jaringan teroris. Nasir menyebutkan selama ini aksi teror yang diduga dilakukan jaringan teroris sebagai aksi balas dendam terhadap pihak kepolisian. ‘’Saya yakin ada hubungan solidaritas mereka yang ditangkap polisi,” ujar Nasir. Namun demikian, Nasir belum bisa memastikan pelaku sekaligus korban ledakan itu berasal dari kelompok mana, tetapi pelaku termotivasi untuk melakukan peledakan. Sementara itu, pengamat teroris lainnya, Mardigu Wowieprasantyo mengatakan, insiden ledakan yang diduga berbahan bom itu merupakan kelalaian dari pelaku. Mardigu juga memperkirakan pelaku itu bukan perakit bom, namun kurir yang memindahkan bom hasil rakitan menuju suatu lokasi. Ia memastikan, bom rakitan itu memiliki daya ledak kecil karena jika memiliki daya ledak besar berbentuk back pack. (ant)
Bentrokan Dipicu Kesenjangan Sosial SEJUMLAH tokoh masyarakat dan pemuda dari Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menemui Wakil Ketua DPD Laode Ida. Apa yang disampaikan mereka ? Menurut mereka, penyebab dan akar persoalan bentrokan berdarah yang terjadi di depan PN Jaksel itu, karena persoalan ketimpangan kesejahteraan. Para tokoh di wilayah Indonesia Bagian Timur Indonesia yang menamakan dirinya Persatuan Indonesia Timur (PIT) itu menjelaskan informasi yang berkembang adalah kelompok
yang bertikai adalah pemudapemuda dari suku Maluku dan suku Flores. Mereka memperebutkan lahan untuk mencari nafkah. Wakil Ketua PIT Robert B Keytimu mengatakan, kepolisian sengaja membiarkan karena bibit kerusuhan akibat insiden di kelab malam Blowfish terjadi sepekan yang lalu di
lokasi yang sama. Robert bersama tokoh masyarakat dan pemuda Maluku dan NTT lainnya mendesak kepolisian mengusutnya. ‘’Kami meminta polisi menangkap pelakunya. Usut dan sidik,” pinta Robert. Tokoh pemuda lainnya, Zakaria Sabon megungkapkan, pertikaian dua kelompok anak muda dari wilayah Indonesia timur itu karena tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap nasib mereka yang mengadu nasib di Jakarta. Hingga saat ini, Zakaria be-
lum melihat adanya konsep yang tepat dan memadai bagi pemuda-pemuda asal timur Indonesia yang mengakomodir kesejahteraan mereka. ‘’Ini menimbulkan persoalan kesenjangan kesejahteraan yang mereka rasakan. Akibatnya, mereka hijrah ke ibukota. Mereka gampang terpancing oleh beberapa pihak yang mencoba memanfaatkan ini,” katanya. Seorang pemuda yang mengikuti pertemuan, Aloysius Abi mengungkapkan sebenarnya kerusuhan terjadi bukan karena perselisihan
antar individu. Tetapi, jauh sebelum itu ada persoalan mendasar yaitu perebutan lahan nafkah yang dibayar oleh oknum bermodal besar. Kekerasan yang dilakukan masyarakat Indonesia Timur dipengaruhi oleh kesejahteraan mereka yang minim, terutama di daerah asalnya, sehingga mudah terseret kasus. ‘’Bukan rahasia lagi, mereka rela dibayar Rp 50 ribu oleh oknum tertentu untuk melakukan apa saja. Akar masalahnya adalah kesejahteraan yang rendah,” katanya. (har)
JAKARTA - Dua pejabat Kemdeari telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan di lima daerah. Kedua pejabat itu yakni, Irman (Direktur Pendataan Kependudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan Setiantono (Kepala Panitia Pengadaan Barang). ‘’Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor 69 dan 70/F. 2/Fd/06/2010, 21 Juni 2010,” kata Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap di Jakarta, kemarin. Kejagung juga sudah menetapkan dua rekanan pemenang proyek KTP, yakni, Dirut PT Karsa Wira Utama, Suhardijo dan Dirut PT Indjaja Raya, Indra Wijaya. Dijelaskan, kasus tersebut berkaitan dalam proyek percontohan pengadaan perangkat keras dan lunak sistem dan blangko KTP. ‘’Hal itu, dalam rangka penerapan awal KTP di Ditjen Administrasi Kependudukan di Cirebon, Padang, Bali, Makassar dan Yogyakarta,” katanya. Kejagung juga menetapkan mantan Sekjen Depsos Moerwanto Suprapto sebagai tersangka dugaan korupsi penguasaan tanah dan bangunan Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Kaveling 22, Jaktim. ‘’Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor Print-110/F.2/Fd.1/9/ 2010 tanggal 21 September 2010, telah ditetapkan Moerwanto Suprapto sebagai tersangka,” kata Babul. Kasus tersebut bermula pada 1971, Yayasan Rehabilitasi Sosial (YRS) yang dibentuk dan didirikan oleh Depsos telah membeli sembilan bidang tanah eks Eigendom Verbonding Nomor 6972 seluas 7.000 hektare persegi. Namun, ketika YRS dibubarkan pada 1997, sesuai akta pembubaran diserahkan ke Menteri Sosial dan menjadi milik negara. ‘’Tanah itu kemudian diserahkan dengan hak pakai kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) yang dibentuk oleh Depsos,” katanya. (ant)
PPP Tak Ingin
Sandera Presiden JAKARTA - Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ingin menyandera atau memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu reshuffle kabinet. ‘’Reshuffle itu Presiden punya kewenangan, silahkan dinilai kabinet, kita seperti apa, kita sadar betul, itu kewenangan Presiden. Kita tidak ingin menyandera Presiden,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pihaknya sampai saat ini tidak memikirkan komposisi kabinet nanti bila ada reshuffle. ‘’Kami nggak prinsip begitu-begitu. Silahkan saja,” katanya. Sebelumnya isu reshuffle kabinet beredar luas seiring dengan pernyataan beberapa elit politik. Isu reshuffle kabinet juga berhembus keras seiring dengan tentang laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengenai kinerja menteri.Laporan tersebut mengungkapkan beberapa menteri mendapatkan rapor merah atau nilai buruk. Saat ini, enam partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah menempatkan kadernya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. PPP dalam Kabinet Indonesia Bersatu II itu menempatkan dua kadernya yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Soeharso Monoarfa. Golkar mendapatkan tiga menteri di Kabinet Indonesia bersatu II meski partai berlambang beringin ini sebelumnya tidak mengusung pasangan SBY-Boediono dalam pemilihan presiden. Sementara PKS mendapatkan empat menteri, sedangkan PAN menempatkan tiga menteri dan PKB dua menteri. Demokrat sebagai partai pemenang menempatkan enam kadernya di Kabinet Indonesis Bersatu II dan dua orang tim kampanye SBY-Boediono yaitu Djoko Suyanto untuk posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Gamawan Fauzi untuk Menteri Dalam Negeri. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menilai perombakan kabinet secara drastis yang mengubah komposisi partai politik di kabinet akan membuat pemerintah kerepotanmengendalikan parlemen. (ant)