Edisi 01 Desember 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 1 Desember 2010

Tak Seenaknya Tekan Rupiah

IHSG Anjlok 2,74 Persen

Ada Agenda Tersembunyi

PENGAMAT perbankan, Kostaman Thayib, memperkirakan rupiah pada Rabu akan kembali melemah karena sentimen pasar dari eksternal masih melesu dan menguatnya dolar terhadap mata uang utama Asia. Apabila ...hal. 1

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, ditutup anjlok hingga 2,74 persen ke level 3.500 poin dipicu oleh melemahnya saham-saham berkapitalisasi besar ...hal. 2

SERIKAT Karyawan (Sekar) PT Telkom Tbk menduga ada agenda tersembunyi komisaris dan Kementerian BUMN berkaitan dengan rencana merger atau penggabungan usaha Flexi dengan layanan Esia milik ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

No. 225 tahun IV

Suluh Indonesia/ant

REFERENDUM - Sejumlah tukang becak menunggu penumpang dibawah spanduk dukungan Referendum di Kawasan Alun-alun Utara Yogyakarta, kemarin.

Heru Lelono :

RUU DIY Dikaji

BK DPR Wajah Lama JAKARTA - Reshuffle anggota BK DPR untuk meningkatkan kinerja badan etika DPR itu dinilai tidak akan berhasil karena fraksi-fraksi di DPR tetap mempertahankan muka-muka lama sebagai anggotanya. Dari sebelas nama anggota yang diserahkan, tercatat hanya empat nama baru yakni M Prakosa (Ketua BK pengganti Gayus Lumbuun) dan Sri Rahayu dari FPDIP, Jafar Pata dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan Edison Betaubun dari Fraksi Partai Golkar (FPG). Sementara tujuh nama lainnya merupakan wajah lama seperti Nudirman Munir sebagai Wakil Ketua dan Abdulwahab Dalimunthe juga sebagai Wakil Ketua. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai melantik keanggotaan BK yang baru mengatakan keputusan merombak susunan keanggotaan BK merupakan hasil rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada 25 November lalu. Namun, bila ternyata masih banyak anggota BK DPR yang dipertahankan oleh fraksi pimpinan DPR akan menghormatinya. (har)

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, Presiden Yudhoyono telah meminta Mendagri Gamawan Fauzi mengkaji lagi RUU tentang DIY serta mensosialisasikan berbagai konsep yang ada di dalamnya. ‘’Presiden Yudhoyono meminta kepada Mendagri dan tim untuk secara luas mensosialisasikan konsepnyaagar lebih banyak masukan yang bermanfaat buat perkembangan masyarakat Yogyakarta,” ujar Heru di Jakarta, kemarin. Heru menjelaskan bahwa Presiden Yudhoyono dalam arahannya saat sidang kabinet pekan lalu juga telah menekankan agar semua tatanan kenegaraan Indonesia terwadahi. Saat itu, menurut Heru

Lelono, Presiden menyatakan bahwa UUD, Keistimewaan Yogyakarta, NKRI sebagai konsensus bangsa, serta azas demokrasi perlu terus dikembangkan. Namun demikian, katanya lagi, Presiden pada saat itu tidak membuka diskusi lebih jauh tentang hal tersebut dalam sidang kabinet, karena masih meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengkaji alternatif yang ada. ‘’Apa yang diminta Presiden Yudhoyono adalah untuk menjaga NKRI secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Intinya yang kita bangun adalah NKRI bukan satu daerah saja, walau tetap menghormati keistimewaan sebuah daerah. Keiistimewaan inilah yang perlu terus dikaji,

sampai lahir UU yang terbaik buat hari ini dan masa depan,” kata Heru. Heru mengatakan, dalam sidang kabinet, Mendagri mempresentasikan beberapa hal, termasuk hasil kajian sementara RUU DI Yogyakarta. ‘’Dalam paparannya dikemukakan Mendagri ada empat opsi yang telah dibicarakan awal dengan DPR dan berbagai pihak. Salah satu alternatifnya adalah secara otomatis Sultan jadi gubernur,” kata dia. Ia juga menyesalkan pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Yogyakarta, GBPH Prabukusumo, yang ingin mengembalikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat bila posisi Gubernur Yogyakarta dipisahkan dari Sultan. (har)

Tak Ada Aturan Kekhususan JAKARTA - Mendagri menegaskan meski konstitusi mengakui adanya kekhususan bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia, namun Pasal 18 ayat 4 UU 1945 terkait pemilihan kepala daerah sebagai landasan hukum pilkada, tidak disebutkan adanya kekhususan bagi Yogyakarta. ‘’Kekhususan kan tidak menyebutkan termasuk pasal 18. Kalau saya menafsirkan pasal 18, “gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis, kecuali...”. Nah, itu baru kekhususan,” katanya di Jakarta, kemarin. Dalam UUD 1945 pada Bab Pemerintahan Daerah di Pasal 18 ayat 4 menyebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provisi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Kendati demikian, diakui Gamawan ada ayat lain konstitusi yang juga mengamanatkan tentang kekhususan sebuah daerah seperti tercantum dalam ayat 1 Pasal 18A. Ayat tersebut menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara provinsi dan kabupa-

ten/kota diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Namun, kekhususan maupun keistimewaan dalam dalam pasal ini lebih bersifat umum. “Kalau kekhususan itu disebutkan dalam ayat lain, kekhususannya apa? Memperhatikan kekhususan, keistimewaan kan tidak hanya soal pemilihan,” ujarnya. Gamawan mengungkapkan, dari tujuh keistimewaan Yogyakarta yang diajukan pemerintah kepada DPR, enam sudah disepakati dan hanya menyisakan satu lagi yaitu tentang tata cara pemilihan gubernur. Sebenarnya, menurut dia, kekhususan bisa memperhatikan berbagai macam hal yang ada di Yogya. Misalnya keistimewaan kebudayaannya dan hal lainnya. Dalam konteks itulah, menurut Gamawan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya menjungjung tinggi demokrasi terkait dengan amanat Pasal 18 tersebut. Yang jelas, Presiden akan mempertimbangkan kepentingan monarki dan kepentingan demokrasi. (har)

Satgas Tak Masuk

Wilayah Politik JAKARTA - Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana menegaskan, satuan tugas tersebut tidak akan memasuki wilayah politik ketika menangani kasus hukum yang diduga melibatkan Gayus Tambunan. ‘’Saya tidak ingin masuk wilayah politik,” kata Denny ketika ditemui di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Denny mengatakan hal itu terkait pernyataan bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum cenderung menyudutkan Partai Golkar dalam menangani kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Menurut Denny, selama ini Satgas selalu menggunakan pendekatan hukum dalam bekerja. Ia menegaskan, tudingan yang menyatakan Satgas bergerak di wilayah politik sangat tidak berdasar. ‘’Saya pikir itu informasi yang diterima tidak akurat. Tentu saja satgas bagian dari pemberantasan mafia hukum yang dibentuk presiden. Ya kita komitmen dengan tugas itu saja,” katanya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sering membuat pernyataan yang menyudutkan Partai Golkar. ‘’Partai Golkar merasa sering disudutkan dengan pernyataan-pernyataan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terkait dugaan kasus mafia pajak,” kata Priyo. Menurut Priyo, pernyataan-pernyataan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum soal dugaan kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan sering mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan mengaitkan dengan Partai Golkar. ‘’Saya perhatikan keberadaan Satgas semakin hari makin sering menyudutkan. Kalau caranya begini Partai Golkar merasa seperti digebuki,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Priyo juga mempertanyakan status satgas. Dia mempertanyakan apakah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah lembaga milik presiden, pemerintah atau negara. Priyo juga mempertanyakan, apakah keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang tugas-tugasnya memasuki wilayah lembaga penegakan hukum akan dihentikan atau dibiarkan terus berlanjut. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menegaskan, KPK terus memantau perkembangan penanganan kasus yang diduga melibatkan Gayus Tambunan. ‘’Kita juga sudah ajak (Polri-red) untuk koordinasi,” kata Bibit setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan Jakarta. (ant)

Berharap Kiprah Tiga Institusi Hukum TIGA institusi penegak hukum yaitu Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung sudah dimpin orang baru. Lazimnya pejabat baru, banyak harapan yang ditimpakan kepada mereka . Mampukah ketiga nya memenuhi harapan masyarakat ? Ketua Badan Pengurus Setara Institute Democracy and Peace, Hendardi, mengatakan, tiga pimpinan baru institusi hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus memperkuat sistem hu-

kum yang ada. ‘’Kalau tiga pimpinan baru institusi hukum diberikan kepercayaan untuk menegakan hukum, maka lebih baik Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) dibubarkan saja,” kata Hendardi di Jakarta, kemarin.

Hendardi

Ia menilai kinerja Satgas PMH lebih menyerupai agen

pencitraan politik di bandingkan bekerja memberantas mafia hukum. ‘’Momentum penetapan tiga pimpinan lembaga penegak hukum harus dimanfaatkan untuk menyudahi kontroversi penanganan kasus Gayus dan mafia hukum lainnya oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,” katanya. Menurut dia, Satgas menjadi amat tidak relevan karena sama-sama memiliki kepentingan memperkuat dan mendukung institusi hukum yang legal dan konstitusional. Namun, selain menimbulkan

kontroversi, keberadaan Satgas telah memantik ketegangan politik baru yang justru tidak produktif bagi pemberantasan mafia hukum. Kejaksaan dan Kepolisian adalah lembaga di bawah kekuasaan eksekutif di mana Presiden bisa memerintah dan mengordinasi dua institusi ini. Sementara KPK sekalipun tidak di bawah kewenangan Presiden, koordinasi dengan batas-batas yang dibenarkan dalam percepatan pemberantasan mafia hukum sangat dimungkinkan. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.