Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 2 September 2010
Pemerintah Tolak Debt Switch
Diminta Lapor PPATK
Didorong Sektor Konsumsi
PEMERINTAH memutuskan menolak semua penawaran yang disampaikan peserta lelang saat melaksanakan lelang pembelian kembali obligasi negara dengan cara penukaran (debt switch) pada 31 Agustus 2010 ...hal. 1
PARA pelakuyang banyak bergerak atau menanamkan dana investasinya dipasar modal diminta untuk rajin melapor ke lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bila ...hal. 2
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,3 persen akan didorong oleh peningkatan sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 168 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
BUKA PUASA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan mantan Wapres Try Sutrisno di sela-sela buka puasa bersama dengan jajaran TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, kemarin.
26 Mantan dan Anggota DPR
Jadi Tersangka
Marzuki Alie :
SBY Sudah Tepat JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, langkah yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tepat dengan tidak terpancing sikap provokatif yang disampaikan sejumlah pihak, terkait persoalan dengan Malaysia. ‘’Presiden sudah tepat tidak terpancing. SBY sebagai kepala negara harus dingin dalam mengambil sikap. Jangan terpancing karena beliau kepala negara. Kalau beliau terpancing provokasi dan lain sebagainya, tidak ada untungnya perang itu,” katanya di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta, kemarin. Ia juga menyatakan, bila terjadi perang dan Indonesia menang, tidak ada untungnya juga bagi Indonesia maupun Malaysia. ‘’Hanya harga diri saja, harga diri bukan hanya dengan perang. Menunjukkan harga diri bisa dengan karakter yang baik. Dengan melempar tinja itu tidak menunjukkan hal yang bagus,” katanya. Bila semua terpancing, maka tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan masalah akan berkelanjutan. ‘’Andaikata SBY terpancing dan sebagai ketua DPR saya juga terpancing, waduh hubungan antar kedua negara menjadi rusak, dan kita tidak ingikan itu terjadi,” katanya. (har)
Sikapi Malaysia
SBY Harus Tegas JAKARTA - Presiden menegaskan bahwa meski hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia sangat penting, tidak berarti pemerintah mengabaikan kepentingan nasional apalagi menyangkut kedaulatan. ‘’Insiden seperti ini jangan terulang lagi dengan cara dialog dan meningkatkan koordinasi kedua negara, dengan tetap mempertahankan hubungan baik kedua negara,” kata Presiden dalam pidatonya saat buka puasa di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, kemarin. Presiden menegaskan Indonesia menginginkan adanya percepatan perundingan perbatasan kedua negara. ‘’Perundingan mencakup perbatasan darat dan maritim kedua negara,” kata Yudhoyono. Presiden menyakini dengan iktikad baik, percepatan dan efektivitas perundingan merupakan langkah tepat agar insiden pelanggaran wilayah tidak terjadi lagi. Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada lagi hal yang dapat mengganggu hubungan baik kedua negara. Sejumlah pihak mengharapkan agar Presiden Yudhoyono bersikap tegas dan tidak ada kesan ewuh pakewuh terhadap pemerintah Malaysia. (ant)
JAKARTA - KPK menetapkan 26 anggota DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus travellers cheque (TC) sebagai suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom pada 2004. ‘’Pada pengembangan penyidikan TC, KPK tetapkan 26 tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pemberian TC anggota DPR periode 1999-2004,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Penetapan sebagai tersangka tersebut, ia mengatakan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya berkaitan dengan
pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. KPK, menurut Bibit, membagi 26 orang tersangka baru tersebut dalam enam kelompok. Kelompok I yakni HY bersama-sama dengan yang berinisial AHZ , MBS (Marthin Bria Seran), PSz (Paskah Suzetta), BS (Boby Suhardiman), AZA (Antony Zeidra Abidin). Kelompok II yakni HY bersama dengan ARS (Asep Ruchimat Sudjana), RK (Reza Kamarullah), BA (Baharuddin Aritonang), HB (Hengky Baramuli). Kelompok III EAJS bersama dengan DT (Daniel Tandjung) dan SU (Sofyan Usman). Kelompok IV yakni DMM bersama dengan NLM (Ni Luh Mariani Tirtasari), SP (Sutanto Pranoto), S (Soewarno), MP
(Matheos Pormes) . Kelompok V yakni DNM bersama dengan PN (Panda Nababan), EP (Engelina Pattiasina), MI (Muhammad Iqbal), B (Budiningsih), JT (Jeffrey Tongas Lumban). Dan kelompok VI yakni DMM bersama ACP (Agus Condro Prayitno), MM (Max Moein), RL (Rusman Lumbantoruan), PS (Poltak Sitorus), WMT (Williem Tutuarima). Bibit mengatakan berdasarkan hasil penyidikan dan fakta di persidangan terhadap terdakwa yang lain dalam kasus yang sama, ditemukan bahwa saat menjadi anggota DPR periode 2004-2009, 26 orang tersebut diduga telah menerima pemberian berupa TC terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. (har/son)
Tiga Nama Segera Menyusul JAKARTA - KPK masih mendalami tiga nama lain terkait kasus travellers cheque (TC) sebagai suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. ‘’Kita masih ada tiga nama lagi yang didalami terkait kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Ia menegaskan tiga orang tersebut didalami juga sebagai penerima suap. ‘’Kasus ini banyak penerimanya dibanding pemberi,’’ jelasnya. Terkait si pemberi suap yakni NN (diduga Nunun Nurbaeti), Bibit mengatakan, pihak penyidik masih mendalami terkait alat bukti. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengharapkan, agar KPK tidak selesai dengan hanya menetapkan 26 politikus menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap itu, tetapi menindaklanjuti serta mengusut semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. ‘’KPK harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. KPK juga harus memeriksa semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.
Jika KPK gagal menyelesaikan kasus ini hingga tuntas, katanya, maka reputasi KPK akan tercoreng. Sebaliknya, jika berhasil, maka mereka akan mendapatkan dukungan masyarakat dan menjadi contoh untuk penegak hukum lainnya. ‘’Kalau berhasil menunjuk sumber bencana ini, kemudian terbuka dan terbukti di publik, itu KPK yang sangat baik dan publik akan terus mendukungnya,” ujarnya. Soal penetapan Paskah Suzetta sebagai tersangka, Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan tidak mempermasalahkan penetapan kader Golkar yang pernah menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas ini untuk diproses seusai ketentuan hukum yang berlaku. ‘’Itu adalah wewenang KPK. Kami nggak bisa intervensi, menahan, dan kami tidak menangisi silakan KPK bergerak, tapi jangan dipolitisir,” kata Priyo. Ia meminta, KPK memproses keterlibatan politisi dalam kasus korupsi dari partai manapun, dan bekerja tidak berdasar pesanan. (har/son)
Jangan Alergi Interpelasi JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, partai politik hendaknya tidak alergi terhadap usulan hak interpelasi karena hal itu merupakan hak setiap anggota legislatif. ‘’Hak interpelasi adalah hak perorangan dari setiap anggota legislatif untuk meminta penjelasan kepada pemerintah,” kata Pramono Anung menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan pers yang menanyakan soal Fraksi Partai Demokrat yang mengingatkan Fraksi partai Golkar untuk tidak
mengusulkan hak interpelasi kepada pemerintah terkait persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut dia, muculnya gagasan mengajukan hak interpelasi dari anggota dan fraksi di DPR, kemungkinan karena ada ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Fraksi PDI Perjuangan DPR, kata dia, menyerahkan usulan hak interpelasi kepada kepada masing-masing anggota fraksi, karena hal itu memang merupakan hak perorangan dari setiap anggota DPR.
Ketika ditanya sejauhmana pengaruh hak interpelasi, menurut dia, hak interpelasi adalah hak politik yang dimiliki setiap anggota dewan. ‘’Hak interpelasi adalah hak untuk bertanya kepada pemerintah,” katanya. Sedangkan penyelesaian persoalan berbatasan antara Indonesia dan Malaysia, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Muhammad Jafar Hafsah telah mengingatkan agar Fraksi Partai Golkar DPR tidak mengajukan usulan hak interpelasi itu. (har)
DPR Abaikan Isu Kemiskinan JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang mengatakan, kemiskinan di Indonesia tidak berkorelasi dengan fasilitas mewah pembangunan gedung baru DPR. Oleh karena itu, Dewan menampik jika pembangunan megaproyek gedung baru DPR tidak peka terhadap kemiskinan yang saat ini masih membelit sebagian besar rakyat Indonesia. ‘’Tidak ada korelasi membangun gedung DPR dengan kemisikinan. DPR periode lalu tidak ada keberanian melaksanakan. DPR sekarang berani. Kalau tidak, kita tunda saja bahwa ada DPR lebih baik,” katanya di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Soal kemiskinan, Pius mengatakan, jauh sebelum Indonesia berdiri, warga miskin di republik ini telah lama ada. Karena itu, Pius tak bergeming dengan kritik yang terus menerus tertuju pada DPR. Ia mengaku BURT akan jalan terus melanjutkan pembangunan gedung baru. Menurutnya, jangan hanya karena terbentur dengan kemiskinan lantas membuat DPR berhenti berjuang membangun gedung baru. Ia menjelaskan, mengenai dana Rp 1,6 triliun, anggaran itu sebagian besar dipakai untuk pembangunan konstruksi fisik. Sementara sisanya Rp500 miliar untuk funiture dan lain-lain. ‘’Awalnya memang Rp 1,8 trilun, tapi karena sudah dihitung Departemen Pekerjaan Umum jadi Rp 1,6 triliun,” tandasnya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku malu dengan sikap cuek sejumlah rekan sejawatnya di DPR. Dia meminta keputusan itu harus dievaluasi. ‘’Tak ada keputusan di DPR ini yang menjadi mutlak seolah tak bisa dibatalkan, tidak ada itu,” tegasnya. Dalam waktu dekat, pimpinan dewan akan mengadakan rapat pimpinan mengevaluasi dan menghentikan sementara rencana ini. Beberapa hal yang rencananya akan dievaluasi antara lain soal pembangunan sarana relaksasi. (har)