Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 197 tahun III Senin, 2 November 2009 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Berdampak Buruk
PPN dan PPnBM Dikembalikan
Usulkan Pengalihan Subsidi
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengkhawatirkan penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif akan berdampak buruk terhadap perekenomian nasional...hal. 1
WISATAWAN mancanegara (wisman) dapat meminta pengembalian atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang telah dibayar ketika mereka...hal. 2
BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan pengalihan alokasi subsidi minyak tanah ke premium menyusul kemungkinan berlebihnya konsumsi bahan bakar...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Penahanan Chandra-Bibit
Batal Demi Hukum JAKARTA - Tim Kuasa Hukum pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mendesak kliennya segera dibebaskan dari tahanan. Pasalnya, alat bukti yang menjadi dasar penahanan tidak kuat. Penegasan tersebut dikemukakan tiga pengacara Bibit dan Chandra, Luhut M Pangaribuan (Koordinator), Taufik Basari dan Ari Julianto di Jakarta, kemarin. Luhut menjelaskan, proses penetapan tersangka terhadap Bibit dan Chandra tidak memiliki alat bukti yang kuat. Menurut Luhut, dalam kasus penahanan ini, proses pidana kedua pimpinan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
Pasalnya, dua sangkaan yaitu laporan mantan Ketua KPK Antasari Azhar kepada polisi dan keterangan tersangka Ary Muladi yang menjadi dasar penetapan sebagai tersangka sudah dianggap tidak relevan. Laporan Antasari dinilai tidak sah karena menyalahi ketentuan perundangan. Pasalnya, saat laporan tersebut ditandatangani dilakukan pada pukul 00.00 WIB, padahal menurut ketentuan Undangundang laporan itu mestinya ditandatangani saat jam kerja. Selain itu, juga tidak boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. ‘’Ini berarti proses pemeriksaan terhadap Antasari tidak sah,” kata Luhut.
Sedangkan sangkaan soal keterangan Ary Muladi yang menyebut adanya aliran dana sebesar Rp 6,7 milyar kepada dua pimpinan KPK itu juga telah batal demi hukum karena telah dicabut oleh Ary Muladi sendiri. Melalui kuasa hukumnya, Ary telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Perkara (BAP) pada bulan Juli setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Jadi keterangan Ary yang sudah dicabut itu bukan alat bukti yang sah dan meyakinkan,” kata Luhut. Luhut mengatakan, jika keduanya tetap ditahan tanpa bukti, maka penyidik menggunakan asas retroaktif (berlaku surut). (har/son)
SBY Didesak Turun Tangan JAKARTA - Kasus penahanan Bibit dan Chandra dinilai bukanlah kasus personal persoalan hukum semata, tetapi lebih dari itu persoalan ini telah melibatkan semua lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini bukanlah bentuk intervensi. ‘’Kepala negara yang harus turun tangan. Bukan lembaga yang sekarang ini malah bertabrakan turun tangan. Itu bukan intervensi. Disebut intervensi kalau presiden punya mau sendiri dan hukum punya mau sendiri,” kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi di Jakarta, kemarin. Menurut Hasyim, kunci dari persoalan ini adalah Presiden selaku pimpinan eksekutif yang membawahi Polri dan Kejaksaan Agung menjadi penengah untuk mengatasi himpitan kekuasaan, kepastian hukum dan rasa keadilan yang membayangi dua lembaga yang berada dalam kekuasaannya itu. Ini penting,
mengingat KPK sebagai lembaga independen yang keberadaannya dibentuk untuk memberantas korupsi dinilai belum cukup kuat membasmi persoalan korupsi harus tersudutkan oleh dua lembaga itu. Oleh karena itu, Presiden memiliki peran sentral untuk mengembalikan posisi ketiga lembaga penegak hukum itu sesuai dengan proporsinya. Hasyim menilai, kasus PolriKPK-Kejakgung bukan hanya sekadar peristiwa kasuistis, tetapi menjadi titik nadir dari bengkoknya keadilan hukum di negeri ini. Menurut Hasyim, penahanan keduanya merupakan bentuk pemandulan terhadap KPK. Selain itu, satu hal yang juga dipertanyakan Hasyim adalah berubah-rubahnya dakwaan kepada Bibit dan Chandra yang seolah menunjukkan adanya keinginan kuat Polri dari sisi legal formal dalam proses penahanan tersebut. Padahal, hukum legal formal tidak boleh bermuatan ketidakadilan. (har)
Pilkada Berpotensi Konflik DENPASAR - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah memiliki potensi konflik yang jauh lebih besar di masa-masa mendatang. ‘’Pilkada memiliki basis di lokal dengan kekuatan politik lokal bercampur dengan medan konflik serta medan permainan yang semuanya ada di daerah,” katanya di Denpasar, kemarin. Menurut Hidayat, biasanya seseorang yang sedang berkuasa akan berusaha sekuat tenaga dan habis-habisan untuk mempertahankan apa yang sudah dia miliki. Sebaliknya, yang baru merintis untuk menjadi penguasa, maka bagaim-
Lakalantas di Tuban, 8 Tewas BOJONEGORO - Sebuah bus bertabrakan dengan satu truk di jalur Pantura Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Tuban, Jayim, kemarin sekitar pukul 09.00 WIB, menyebabkan menyebabkan delapan penumpang bus tewas. ‘’Korban tewas semuanya penumpang bus dan penyebab kecelakaan masih kami teliti,” kata Kasat Lantas Polres Tuban, Iptu Sugeng S.T. Kecelakaan berawal ketika bus Medali Emas nopol N 7241 MA yang melaju dari arah timur menabrak bak truk bermuatan semen nopol B 9644 UA yang berpapasan di jalur itu. ‘’Delapan penumpang bus yang tewas sekarang dberada di rumah sakit Dr. Koesma, Tuban,” katanya. (ant)
anapun caranya bisa merebut kekuasaan itu. Ia mengemukakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan daerah konflik, termasuk mengumpulkan seluruh anggota panwas di seluruh Indonesia. ‘’Kami sudah memetakan untuk daerah konflik yang seperti ini karena kasus yang terjadi di daerah selalu berulang. Pemetaan ini untuk memudahkan anggota panwas untuk melakukan deteksi,” katanya. Dia mengatakan, penyusunan peta konflik itu dilakukan dengan mengidentifikasi aktor dan seberapa besar pengaruhnya di daerah. Pemilu digunakan sebagai sarana untuk memilih pemimpin namun dalam arti luas dapat diartikan
sebagai sarana untuk merebut kekuasaan. Menurut dia, pola konflik yang terjadi, umumnya adalah persoalan DPT, dan sedikit sekali yang bisa diselesaikan dengan baik di lapangan. Pada intinya, katanya, dari beberapa pelaksanaan pilkada sudah diketahui peta lokal dan berbagai kerawanannya. Kalau setengah dari persoalan itu sudah diketahui, maka setengahnya tinggal penyelesaian. Panwas, katanya, juga tak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan di daerah sehingga dibutuhkan peran serta dari masyarakat, termasuk LSM yang peduli dengan jalannya pemilu secara demokratis. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
UJIAN CPNS - Seorang peserta mengerjakan soal ujian penerimaan CPNS di lingkungan KPU wilayah Jateng dan DIY di GOR Jatidiri Semarang, kemarin. 6.683 peserta bersaing untuk mengisi 103 formasi.