Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 2 Desember 2010
Tunda Privatisasi BUMN !
Minati Saham BUMN
Pertamina Batal Akuisisi Medco
ANGGOTA Komisi VI DPR-RI meminta pemerintah menunda seluruh kegiatan privatisasi BUMN, sebelum kasus penawaran saham perdana kepada publik (IPO) PT Krakatau Steel Tbk diselesaikan ...hal. 1
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, investor negara-negara Asean berminat investasi ke Indonesia antara lain melalui kepemilikan saham badan usaha milik negara (BUMN) yang akan ...hal. 2
PT Pertamina (Persero) memutuskan pembatalan akuisisi saham secara tidak langsung PT Medco Energi Internasional Tbk. Juru bicara Pertamina M Harun di Jakarta, kemarin mengatakan, kedua belah pihak ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 226 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
MENANG - Pesepakbola Indonesia Cristian Gonzales (kiri) mengontrol bola dengan dikawal pesepakbola Malaysia pada Piala AFF Suzuki 2010 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, kemarin.
SBY Perintahkan
Awasi Anggaran
Pesawat Latih
Jatuh di Laut Jawa SERANG - Pencarian Penumpang pesawat latih yang jatuh di perairan utara Banten terkendala kondisi cuaca buruk. ‘’Kami kesulitan melakukan pencarian, karena situasi di tengah laut berkabut, dan gelombang lumayan tinggi,” kata Kepala Pos Polair Bojonegara Ditpolair Polda Banten Bripka Turip di Serang, kemarin. Ia menjelaskan, tim dari Ditpolair Mabes Polri dan Ditpolair Polda Banten, yang melakukan pencarian mendapat kesulitan untuk menemukan bangkai pesawat dan tiga penumpangnya karena cuaca berkabut. ‘’Jarak pandang mata kami tergangu, dan hingga saat ini kami masih kesulitan,” ujarnya. Kepala Jurusan Penerbangan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Kabupaten Tangerang Dody Wahyu menjelaskan, pesawat itu berangkat pukul 04.00 WIB dari Curug untuk melakukan latihan. ‘’Iyah siswa kami sedang melakukan latihan, pesawat yang dioperasikan masih baru, tahun pembuatan 1997,” kata Dody. Tiga siswa yang menjadi penumpang pesawat latih PK nomor 62 B itu, yakni pilot Arie Aditya, instruktur pesawat latih TB YB, dan siswa STPI Reza Mochamad Faruqi. (ant)
Wasior dan Mentawai
Kerugian Rp 594 M JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan total kerugian akibat banjir bandang di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumbar sekitar Rp 594 miliar. ‘’Total kerugian akibat bencana di dua lokasi tersebut sekitar Rp 594 miliar,” kata Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, kemarin. Sutopo merinci total kerugian di Wasior mencapai Rp 280 miliar sementara di Kepulauan Mentawai sebesar Rp 314 miliar. Ia juga mengatakan, kebutuhan yang diperlukan untuk tahapan rehabilitasi dan rekontruksi di Wasior sebesar Rp 370 miliar sementara di Kepulauan Mentawai sebesar Rp 368,2 miliar. ‘’Anggaran yang akan digunakan untuk tahapan rehabilitasi dan rekontruksi di kedua lokasi tersebut akan diambil dari dana APBN 2011,” katanya. Sutopo menambahkan dalam RAPBN 2011 telah dianggarkan dana penanggulangan bencana dengan total Rp 4 triliun. Mengenai total kerugian yang disebabkan letusan Gunung Merapi di Jateng dan Yogyakarta, ia mengatakan, hingga saat ini belum dapat diketahui. ‘’Pendataan kerugian akibat letusan Gunung Merapi masih dalam proses,’’ katanya. (ant)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan peningkatan pengawasan penggunaan dan pemasukan anggaran negara sebagai upaya untuk mencegah korupsi yang merugikan keuangan negara. ‘’Mari berikan atensi yang besar kepada (lembaga-red) yang mengelola aset dan keuangan negara yang besar nilainya,’’ kata Presiden saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, kemarin. Kepala Negara mengatakan, dari sisi penerimaan negara harus diberikan perhatian pada lingkungan pajak dan bea cukai. ‘’BUMN terutama yang besar karena dividen dan pajak penting serta kepada lembaga atau kementerian yang menja-
di kontributor pada penerimaan negara,” tegasnya. Sementara itu, dari segi pembelanjaan , harus diberikan perhatian yang besar pada lembaga pemilik anggaran termasuk yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan nilai rupiah besar. ‘’Saya masih melihat penyakit mark up, masih ada perangai itu,” katanya. Hal lain yang harus dilakukan terkait agenda pemberantasan korupsi, kata Presiden, meningkatkan sistem regulasi dan pengawasan agar lebih efektif. ‘’Mari kita bikin bersih sistem kita. Jangan ada peluang, perbaiki terus bila ada kelemahan regulasi lakukan pemantauan. Hal lain menurut Presiden adalah pencegahan dan pem-
berantasan korupsi di lingkungan penegak hukum. ‘’Bila kita sudah hunus pedang lawan korupsi , ternyata ada penegak hukum terlibat dengan kejahatan ini maka bila ingin menyapu lantai kotor, sapu kita harus bersih,” paparnya. Kepala Negara juga menekankan pentingnya memerangi penyimpangan dan korupsi dalam pelayanan publik. Menurut Kepala Negara , jangan sampai berbagai program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat terhambat oleh hal tersebut. Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap sistem pelaporan melalui online jaringan internet dengan membantu kerahasiaan pelapor atau sistem whistler blower. (har)
Bubarkan Satgas JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum lebih bersifat seremonial sehingga sebaiknya dibubarkan saja. ‘’Satgas lebih banyak melakukan kegiatan seremonial saja. Satgas terlalu asyik dengan halhal yang seremonial, ke sana ke mari dan diekspose media tapi tidak ada sesuatu yang signifikan yang dilakukan oleh Satgas,’’ katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Bahkan, menurut mantan Sekjen DPP PDIP itu, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum justru mengacaukan kerja dari lembaga penegak hukum permanen seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK. ‘’Saya melihat beberapa orang internal Satgas tidak bisa membedakan opini pribadi dengan opini Satgas secara kelembagaan sehingga mengalami penurunan citra Satgas itu sendiri dan menganggu kerja dari lembaga penegak hukum yang sudah ada,” katanya. Ia menambahkan, karena tidak ada kerja yang kongkrit dan hanya bersifat seremonial, maka sebaiknya Presiden Yudhoyono
membubarkan Satuan Tugas tersebut. ‘’Saya berpandangan dari awal bahwa lebih baik tidak ada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan memaksimalkan lembaga penegak hukum yang ada. Jadi saya melihat lembaga permanen dipermanenkan saja. Satgas dibubarkan saja, toh Satgas hanya sebuah satuan tugas yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan,” kata Pramono. Ia mengatakan, KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak perlu meminta pertimbangan dari Satgas dalam melakukan tugasnya, terutama mengusut kasus korupsi. ‘’Tugas utama kepolisian, KPK dan kejagung sudah jelas. Jadi tidak perlu meminta pertimbangan Satgas itu. Satgas kan cuma satuan tugas sementara Kejagung, KPK dan kepolisian adalah lembaga permanen,” kata dia. Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy juga menilai, Satgas layak dibubarkan lantaran landasan pendirian yang lemah dan tidak jelas, serta tidak sebanding dengan misi yang diembannya. (ant)
Referendum
Sangat Berbahaya JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, bila terjadi referendum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kewibawaan pemerintah akan jatuh di mata masyarakat. ‘’Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pusat kebudayaan Jawa. Kalau terjadi referendum, itu sangat membahayakan NKRI. Kewibawaan pemerintah pusat akan terganggu,” katanya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Wacana permintaan referendum belakangan ini muncul di Yogyakarta, terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. ‘’Itu adalah ekspresi masyarakat Yogyakarta yang kemudian meminta referendum walaupun itu bukan datang dari masyarakat ‘grass root’ tapi datang dari kalangan yang memahami Yogyakarta,” kata Pramono. Mantan Sekjen PDIP itu menambahkan, pernyataan Presiden Yudhoyono terlalu terburu-buru sebab saat ini masyarakat Yogyakarta sedang dirundung duka akibat letusan gunung Merapi. ‘’Pernyataan Presiden Yudhoyono itu sangat mengejutkan dan serius. Seharusnya tidak perlu disampaikan secara langsung, cukup melalui juru bicara, Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM saja sebab air mata masyarakat Yogyakarta belum kering karena musibah. Biarkan masyarakat Yogyakarta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Orang yang memberi masukan juga terlalu terburuburu,” kata Pramono. Ia mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak mengutakatik soal keistimewaan DIY Yogyakarta yang sudah ada sejak zaman Soekarno dan Sultan Hemangkubuwono IX. ‘’Keistimewaan DI Yogyakarta tidak boleh diganggu gugat karena secara historis, DI Yogyakarta memiliki peran besar berdirinya republik ini,” kata dia. Dia menambahkan, keistimewaan DI Yogyakarta juga tidak ada kaitannya dengan pemilihan atau penetapan gubernur atau wakil gubernur. ‘’Jangan sampai masalah keistimewaan Yogyakarta ini dibawa ke arah politik atau demokrasi,” katanya. Ia berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak terkena dampaknya. Ketika ditanya, apakah ada persaingan antara Sri Sultan Hemangkubuwono X dengan Presiden Yudhoyono sebagaimana yang disampaikan oleh politisi Golkar Gandung Pardiman, Pramono mengatakan, meskipun ada persaingan, tapi jangan mengganggu soal keistimewaan Yogyakarta. ‘’Rivalitas politik adalah hal yang biasa,’’ katanya. (ant)
Mengukur Prosedur Pemilu PENGAMAT Komunikasi Politik Tjipta Lesmana mengatakan prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia masih cacat sehingga membuka potensi terjadinya manipulasi yang merugikan rakyat. Dalam seminar nasional dengan tema Pemilu 2014 Jangan Manipulasi Suara Rakyat, Tjipta mengatakan, cacatnya ada di tingkat prosedur, bagaimana pemilihan itu berlangsung, soal daftar pemilih tetap, banyak kelemahan. Tjipta menyebutkan sejumlah kelemahan dalam penye-
lenggaraan Pemilu 2009 salah satunya adalah persoalan daftar pemilih tetap. Pada 2009, di beberapa daerah dilaporkan ditemukan banyak daftar pemilih ganda atau orang-orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Prosedur pemilu ini, ujarnya, harus dibenahi karena
Tjipta Lesmana
dengan prosedur pemilihan yang baik maka pemimpin yang
terpilih juga akan baik. ‘’Untuk memilih pemimpin yang baik, maka prosedurnya mutlak baik juga,” katanya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Valina Singka yang juga menjadi pembicara dalam seminar mengatakan sistem pemilu yang digunakan Indonesia saat ini adalah prosedur paling rumit dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, Indonesia adalah penyelenggara pemilu terbesar di dunia dan sangat kompleks
mengingat kondisi geografis Tanah Air. Penyelenggaraan pemilu yang sedemikian rumit ini, ujarnya, seharusnya dibarengi dengan penguatan infrastruktur yakni undang-undang, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. ‘’Apabila empat aspek ini tidak disiapkan secara sungguh-sungguh maka 2014 akan sulit menghasilkan pemilu yang tidak manipulatif. Sebab pemilu memang cenderung manipulatif karena semua ingin menang,” katanya. (ant)