Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 104 tahun IV Kamis, 3 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BI Seriusi Kasus Suap
Ekonomi ‘Siaga’
Dinilai Salah Waktu
BANK Indonesia (BI) berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut isu suap senilai 1,3 juta dolar AS terkait pencetakan uang pecahan Rp 100.000 di Australia. “Kami sudah ...hal. 1
PEJABAT Semantara Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengakui bank sentral sempat menyatakan situasi perekonomian Indonesia mendekati “lampu kuning” atau dalam situasi siaga ...hal. 2
RENCANA kenaikan tarif dasar listrik dan gas oleh pemerntah pada Juni ini sangat tidak tepat karena alokasi anggaran rumah tangga masyarakat difokuskan pada biaya sekolah. “Saya ingin pemerintah aware ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Napi Korupsi Meninggal
Suluh Indonesia/ant
FREEEDOM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan menuju tempat konferensi pers tentang nasib relawan Indonesia yang tergabung dalam misi armada kapal kebebasan (Freedom Flotilla) di teras Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Hengky Samuel Daud yang merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah di Indonesia, meninggal dunia. ‘’Benar, meninggal sekitar pukul 21.00 tadi malam,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Johan mengatakan, Hengky meninggal ketika sedang dalam perawatan kesehatan. Pemilik PT Istana Sarana Raya itu diduga mengalami serangan jantung. Dalam kasus ini, Hengky divonis 18 tahun penjara, karena terbukti melakukan korupsi, diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 82 miliar. Dalam kesempatan tersebut, Johan Budi menegaskan, meski Hengky meninggal, KPK tetap akan mengusut kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar di sejumlah daerah di tanah air ini. ‘’Kami masih melakukan pengembangan kasus damkar itu,” tegasnya. Sampai saat ini, katanya, KPK masih terus mengumpulkan data dan alat bukti untuk membuktikan keterlibatan pihak lain dalam kasus itu. ‘’Apabila dalam pengembangan itu kami menemukan dua alat bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat akan ditindak,” kata Johan seraya mengungkapkan, sejumlah pejabat di derah terseret kasus ini. (nas)
Tak Penuhi Janji Kampanye
PM Jepang Mundur TOKYO - PM Jepang Yukio Hatoyama dengan berlinang air mata menyatakan mengundurkan diri, tepat sembilan bulan setelah kemenangan pemilu yang menakjubkan. Kekuasaannya berlangsung relatif sebentar karena keputusan yang tidak populer terhadap markas udara AS. Hatoyama mengakhiri lebih dari setengah abad kekuasaan konservatif pada pemilu menggemparkan pada Agustus lalu, namun kemudian mendapat reputasi buruk karena bimbang mengambil keputusan dalam mengurus negeri ekonomi terbesar kedua itu. Jutawan 63 tahun itu, turunan dari keluarga berpenga-
ruh yang dipanggil Kennedy versi Jepang, mengundurkan diri saat rapat dengan partai pengusungnya, Partai Demokrat Jepang (DPJ). ‘’Saya akan mengundurkan diri. Kegiatan pemerintah tidak sesuai dengan permintaan masyarakat,” kata Hatoyama. Hatoyama yang secara resmi menjabat sebagai PM hingga penerusnya telah terpilih menyampaikan permohon maaf kepada para pembuat keputusan, karena telah menyulitkan. Partai tersebut berencana untuk memilih ketua partai baru. Menteri Keuangan Jepang Naoto Kan, yang menjadi Deputi PM diperkirakan
akan menjadi penerus Hatoyama. Ketua DPJ kemudian harus dipilih sebagai perdana menteri oleh parlemen pada pemilihan beberapa hari ke depan. Spekulasi telah beredar tentang kapan Hatoyama akan turun dari jabatan karena popularitas yang awalnya di atas 70 persen, jatuh hingga posisi di bawah 20 persen. Penyebab dari kemunduran PM sejak ia menjabat pada September karena pertikaian akan markas udara di pulau Okinawa yang sangat merusak hubungan dengan AS. Hatoyama, seorang insinyur lulusan Stanford, sebelumnya berjanji mengurangi hubungan dengan Washington. (ant)
Sebagai Calon Gubernur BI
SBY Ajukan Darmin Nasution JAKARTA - Anggota DPR Achsanul Kosasih mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani surat usulan calon Gubernur BI Darmin Nasution untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. ‘’Presiden SBY sudah tanda tangani surat usulan nama calon gubernur BI dan sekarang sudah diterima DPR,’’ katanya di Jakarta, kemarin. Achsanul menjelaskan, usulan yang disampaikan oleh Presiden SBY untuk calon gubernur BI tersebut hanya satu nama yakni Darmin Nasution. Berdasarkan UU, kata dia, memang presiden diberikan kewenangan untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya tiga nama. Namun tambahnya jika hanya mengusulkan satu nama juga tidak melanggar UU. ‘’Memang kami melihat setelah Agus Martowardoyo menjadi Menkeu, yang paling layak jadi Gubernur BI adalah Darmin Nasution.,” kata Achsanul. Achsanul juga mengakui untuk kasus calon Gubernur BI ini, Sekretariat Gabungan (sekgab) Koalisi tetap solid. F-PD sendiri tambah Ach-
sanul akan mendukung dan mengawal terus Darmin Nasution. ‘’Insya Allah semua mulus sehingga pertengahan Juni atau sebelum reses sudah selesai,” kata Achsanul. Achsanul juga mengaku telah melakukan diskusi informal dengan fraksi lain selain yang tergabung dalam sekgab koalisi. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membenarkan tentang usulan presiden itu. ‘’Surat dari Presiden sudah sampai di meja pimpinan DPR,’’ katanya. Setelah membaca surat dari Presiden tersebut, dirinya segera meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh untuk memberitahuan pimpinan DPR lainnya perihal surat tersebut. Sesuai dengan tata tertib, kata dia, surat tersebut akan dibacakan pada rapat paripurna dan selanjutkan akan dibahas pada rapat badan musyawarah (bamus). ‘’Seusai kelaziman dari rapat bamus akan menugaskan pada komisi yang sesuai bidangnya untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan,” kata Priyo. (har)
RI Dorong
PBB Hukum Israel JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mendesak PBB agar mengambil langkah tegas terkait penyerangan militer Israel terhadap misi kemanusiaan armada Kapal Kebebasan atau Freedom Flotilla yang berada di perairan internasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di teras Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin mengatakan, Indonesia juga akan terus menggalang dukungan internasional agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman baru beserta segala bentuk agresi militer yang justru memperburuk prospek perdamaian di kawasan Timteng. ‘’Dan mendorong negara-negara lain untuk meminta Israel menghentikan segala aktivitas militer dalam arti serangan-serangan Israel dan kembali ke perundingan, yang perundingan itu utamanya adalah untuk segera memberikan kemerdekaan bagi Palestina. Ini diplomasi yang terus kita jalankan pada tingkat global,” tuturnya. Kepala Negara menyatakan kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam perundingan bagi kemerdekaan Palestina. Apabila perundingan perdamaian nantinya membawa prospek kemerdekaan bagi Palestina, lanjut Presiden, Indonesia pun siap mengirimkan kontingen
penjaga perdamaian di bawah bendera PBB guna memastikan perdamaian di wilayah tersebut seperti yang telah dilakukan Indonesia di Lebanon hingga saat ini. ‘’Karena Indonesia ingin tidak hanya mengeluarkan pernyatan dan membebaskan WNI yang memang mutlak harus dilakukan, tetapi juga ingin kemerdekaan bagi Palestina dan menyelesaikan konflik Timteng,” katanya. Presiden juga menyeru pemimpin dunia lain Sekjen PBB Ban Ki-moon agar serius menangani persoalan di Palestina termasuk aksi-aksi militer Israel yang bahkan ditujukan kepada misi kemanusiaan. ‘’Sebab Indonesia punya pendapat perdamaian dan keamanan di dunia sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan di Timteng, utamanya di Palestina,” katanya. Presiden berharap agar masyarakat dunia bersatu memberikan perhatian sangat serius untuk menangani masalah Palestina yang tujuannya tiada lain kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan terwujudnya perdamaian secara permanen. ‘’Barangkali banyak negara berkepentingan terhadap situasi di sana, tapi saya menyerukan agar mengutamakan kepentingan perdamaian,’’ tegas Presiden. (har)
Sekolah Bertaraf Internasional Tak Jamin Mutu LIMA tahun pelaksanaan sekolah bertaraf internasional untuk pendidikan dasar dan menengah pada kenyataannya belum memberikan pengaruh yang berarti baik bagi peningkatan mutu pendidikan maupuan kemajuan pendidikan nasional. Kenapa ? Menurut Direktur TK/SD Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemdiknas, Mudjito Ak., dewasa ini masih dijumpai banyak persoalan dalam penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional
(SBI). ‘’Masih terdapat persoalan, antara lain beberapa faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan belum berperan secara optimal. Faktor tersebut baik yang bersifat legal, konseptual maupun faktual,” katanya dalam menyam-
paikan disertasi untuk memperoleh gelar doktor pada Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Jakarta, kemarin. Masalah aspek legal terkait dengan peraturan perundangundangan atau peraturan-peraturan perundangan yang menjadi justifikasi terhadap teknis dan mekanisme pelaksanaan SBI di Indonesia. Mengenai masalah konseptual, berkaitan dengan pemahamam berbagai pihak terhadap SBI dan masalah faktual berkaitan dengan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan,
pembiayaan serta kesiapan sarana dan prasarana. ‘’Padahal pemerintah telah menyiapkan segala perangkat untuk keberhasilan penyelenggaraan SBI, karena tujuan penyelenggaraan SBI ini untuk menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional sekaligus,” ujarnya. Pelaksanaan kebijakan (SBI) pada setiap jenjang pendidikan merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan secara sistematik. Oleh karena itu, keberadaannya lebih dimasudkan sebagai upaya memberikan la-
yanan pendidikan secara berkualitas yang dapat disetarakan dengan berbagai negara lain, terutama yang tercakup dalam negara-negara OECD. ‘’Walau demikian bukan berarti sekolah bertaraf internasional merupakan lisensi sekolah asing ataupun sekolah bertarif internasional. Namun sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan dengan standar melebihi Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005) dapat berimplikasi pada beban pembiayaan pendidikan oleh masyarakat,” katanya. (ant)