No.147 tahun IV
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
Selasa, 3 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Rupiah Turun 10 Poin
Malaysia Undang Investor
Kunjungan Wisman Naik
KURS rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Senin sore ditutup turun 10 poin menjadi Rp 8.940-Rp8.950 per dolar dibanding akhir pekan lalu Rp 8.930-Rp 8.940, karena pelaku pasar berlanjut ...hal. 1
MALAYSIA mengundang investor Indonesai dari berbagai sektor untuk berinvestasi di negeri jiran tersebut. Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu, setelah acara pertemuan bilateral ...hal. 2
SETELAH melewati masa krisis ekonomi pada awal 2009, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara pada semester I 2010 mengalami peningkatan 12,68 persen dari tingkat kunjungan paruh ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polri Mendukung
Satgas Mafia Hukum
Suluh Indonesia/ade
SIDANG - Terdakwa Syahril Djohan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di PN Jaksel, kemarin. Mantan diplomat ini didakwa terlibat korupsi dalam kasus PT Salma Arowana Lestari.
Situs DPR
Bergambar Porno JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie kesal dan marah mengetahui tampilan muka di layar komputer informasi DPR berubah menjadi laman situs porno. Dia menegaskan akan mengajukan gugatan hukum jika pelakunya tertangkap. ‘’Yang meng-hack itu kurang ajar, bisa dilaporkan kepada pihak berwajib,” katanya di Jakarta, kemarin. Sekitar pukul 13.30 WIB, cuplikan gambar porno tibatiba muncul di komputer layar informasi DPR yang terletak di depan ruang wartawan di Gedung Nusantara III. Gambar porno muncul tiba-tiba dan bertahan sekitar 10 menit kemudian hilang dengan sendirinya. Komputer layar sentuh yang biasa digunakan sebagai layanan informasi DPR itu tiba-tiba berubah menjadi situs www.tube8.com tanpa bisa ditutup ataupun dimatikan sekitar 10 menit. Anggota Komisi I DPR yang dikenal sebagai pakar telematika Roy Suryo menduga tindakan hacker menyusupkan gambar porno ke komputer layar informasi DPR dilakukan dari ruang Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurutnya, untuk melakukan itu bukanlah pekerjaan suit. Dan untuk mengerjakan
ini, hanya bisa dilakukan dari ruang setjen DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menduga ada pelaku entah orang Setjen atau orang dari luar yang dengan leluasa mengutak-atik kios informasi untuk melakukan aksi jahatnya itu. Menurut Roy, untuk memasukkan gambar porno itu dapat dilakukan dengan menggunakan USB, disket atau melalui salah satu terminal yang ada. ‘’Pelaku mungkin memasukan file yang seolaholah sedang mengakses situs. Kesannya yang akses situs adalah orang Setjen, kemudian file berjalan. Ini lucu tapi tidak lucu,” gerutunya. Petugas IT DPR Andi Mardinsyah menjelaskan ada orang yang menyusup ke ruang bagian pengendalian data dan informasi DPR untuk masuk ke komputer DPR. Saat ini, tim data masih mengecek dari CCTV dan koordinasi dengan Pamdal untuk mengatasi penyusupan gambar asusila yang menghebohkan DPR. Sekjen DPR Nining Indra Shaleh memastikan kios informasi yang bergambar situs porno tidak di hack. ‘’Web DPR tidak di hack tapi kios informasi dimanfaatkan untuk membuka web lain,” kata Nining. (har)
PDIP dan Hanura
Cari Perhatian JAKARTA - Peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi berpendapat, PDIP dan Partai Hanura mencari perhatian dengan melakukan aksi walk out pada Rapat Paripurna DPR yang menetapkan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia. ‘’Kalau memang ingin menolak Darmin Nasution sebagai Gubernur BI, seharusnya Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura yang ada di Komisi XI menolaknya. Namun, pada kenyataannya menyetujuinya,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Burhanuddin, penetapan Darmin secara aklamasi di Komisi XI menunjukan bahwa F-PDIP dan Hanura tidak konsisten dengan
melakukan aksi walk out saat rapat paripurna dalam penetapan dan pengesahan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI. Ia juga mempertanyakan anggota DPR dari F-PDIP yang sebelumnya menyatakan bahwa Darmin Nasution ikut bertanggungjawab dalam kasus Bank Century pada Keputusan Rapat Paripurna DPR tanggal 3 Maret 2010, ternyata mendukungnya di Komisi XI. ‘’Terpilihnya Darmin sebagai Gubernur BI ada deal-deal politis antara anggota DPR dengan Darmin,” katanya. Burhan—sapaan Burhanudin Muhtadi—mengemukakan, terpilihnya Darmin sebagai Gubernur BI secara tidak bulat membuat nasib Darmin
tidak jelas karena secara politis kerjanya akan terpasung oleh anggota DPR. ‘’Darmin tidak akan leluasa dalam bekerja karena ada deal-deal politik sebelumnya,” katanya. Sementara anggota Komisi XI DPR RI Eva Sundari Kusuma mengatakan, DPP PDIP telah memerintahkan agar anggotanya memilih Darmin Nasution sebagai Gubernur BI dalam uji kepatutan dan kelayakan. ‘’Ada perintah dari DPP PDIP agar memilih Darmin sebagai Gubernur BI,” katanya. Eva mengatakan, dua hari menjelang uji kepatutan dan kelayakan terhadap Darmin, DPP PDIP telah melakukan rapat yang dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati. (ant)
Dalam Berjuang
PDIP Dinilai Tak Konsisten JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengatakan F-PDIP tidak konsisten dengan perjuangannya saat pemilihan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia ‘’Ada kejanggalan dalam konsistensi perjuangan PDIP saat pemilihan Gubernur BI,” katanya Jakarta, kemarin. Ia juga menilai, sikap F-PDIP di Komisi XI itu yang memilih Darmin secara aklamasi sangat terasa aneh. Ia mencontohkan, Maruarar Sirait yang merupakan mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century, tidak galak saat pemilihan Gubernur BI itu. ‘’Di Komisi XI, Ara tidak galak dibanding sewaktu menjadi anggota Pansus Hak Angket Bank Century. Itu suatu fenomena,” kata Fayakhun. Melihat gelagat yang tidak sesuai dengan perjuangan F-PDIP itu, ia mempertanyakan sikap PDIP tersebut. ‘’Kok begini, ada apa dengan FPDIP. Saya yakin ada perbedaan antara anggota F-PDIP di Komisi XI dengan F-PDIP secara keseluruhan di Paripurna DPR. Tidak singkron
sama sekali,” katanya. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari FPDIP Eva Sundari mengatakan, F-PDIP menghormati proses yang terjadi di Komisi XI. ‘’Di internal poksi/Komisi XI, perbedaan selesai ketika aklamasi dengan adanya catatan-catatan sebagai kompensasi ketidakpuasan,” kata Eva. Fraksi, katanya, taat asas, pada norma tata tertib bahwa keputusan tertinggi ada di voting tertutup sebagai konsekwensi pilihan berkaitan nama orang. ‘’Soal pernyataan Gayus Lumbuun dan beberapa anggota F-PDIP yang kecewa terhadap hasil poksi/Komisi XI, kita sudah melakukan sesuai dinamika termasuk isu berkaitan dengan keterlibatan Darmin Nasuiton dalam kasus Bank Century,” katanya Secara terpisah, anggota F- PDIP Hendrawan Supratikno membantah adanya perpecahan di internal F-PDIP terkait dengan hasil Komisi XI tersebut seperti yang disampaikan Gayus Lumbuun. ‘’Tidak ada perpecahan, justru kami bermain cantik,’’ katanya. (ant)
JAKARTA - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Polisi Edward Aritonang menyatakan Polri mendukung tugas Satgas Pemberantasan Mafia hukum. ‘’Jadi tidak benar bila ada yang menyatakan bahwa Polri tidak mendukung kerja Satgas, karena sejak Satgas terbentuk, Polri sudah menunjuk salah satu putra terbaiknya,” katanya di Jakarta, kemarin. Polri juga menyiapkan tim khusus jika Satgas membutuhkan mereka misalnya untuk penyelidikan, kemudian melibatkan Satgas untuk memantau pekerjaan Polri terkait kasus mantan karyawan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Gayus Halomoan Tambunan yang berhubungan dengan penyidikan kasus mafia hukum, ujarnya. Polri menunjuk Irjen Pol Herman Effendi untuk ditempatkan di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, karena tim itu terdiri atas berbagai profesi di dalamnya. Namun beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa Herman mengundurkan diri dari Satgas dengan alasan tersinggung dengan ucapan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana serta adanya perbedaan pendapat. ‘’Herman Effendi ingin keluar dari Satgas Pemberantasa Mafia Hukum. Tidak ada kaitannya dengan kasus rekening mencurigakan anggota Polri,” kata Edward. Seorang anggota Satgas Yunus Hoesein mengatakan kabar atas pengunduran Herman Effendy tidak ada kaitanya dengan rekening gendut perwira tinggi Mabes Polri. ‘’Nggak terkait itu, “ kata Yunus. Menurut Yunus yang juga kepala PPATK ini secara formal, Herman Effendy belum resmi mengundurkan diri dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Akan tetapi, lanjut Yunus, arah untuk mundur dari Satgas yang dilakukan Herman Effendy memang sudah terindikasi ada. ‘’Tapi ke arah sana (mundur) sudah ada, “ tandasnya. Mundurnya Herman Effendy ini diperkuat dengan panggilan mendadak terhadap dirinya oleh Sekretaris Satgas Mafia Hukum untuk segera ke Jakarta. ‘’Saya di SMS sama sekretaris harus mendadak ke Jakarta, “ ungkapnya. Mengenai masalah apa yang terjadi antara Denny dengan Herman, Edward mempersilahkan agar menanyakan kepada mereka yang bersangkutan, karena sejauh ini tidak ada kejelasan mengeni alasan pengunduran diri Herman Effendi. (ant)
Publikasi Rekening Perwira Polri JAKARTA - Indonesia Corruption Watch meminta polri mengumumkan nama-nama rekening milik anggotanya yang merupakan hasil laporan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. ‘’Kita berniat mengajukan permintaan info yang sebenarnya terkait dengan hasil pemeriksaan Mabes Polri terhadap 23 rekening milik anggota,” kata Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto di Mabes Polri di Jakarta, kemarin. Polri sudah mengumumkan adanya 17 rekening anggotanya yang dianggap wajar berdasarkan pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA), jadi hendaknya menyebutkan pemilik rekeningnya karena tidak adanya unsur pidana. ‘’Polri hendaknya mengumumkan pemilik rekening anggota dari pemeriksaannya dan besaran nilainya, agar masyarakat bisa mengecek kembali apakah para pejabat tersebut sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Agus. Selain itu, kata dia, masyarakat juga bisa menilai apakah kemudian rekening itu benar-benar wajar, artinya harus benar ada laporan yang bersifat independen. ‘’Kami tidak dapat menyampaikan secara rinci hasil penyidikan, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Hasil penyelidikan dan verifikasi itu menyebutkan bahwa 17 rekening dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berisi transaksi wajar serta dua rekening terkait tindak pidana. Dua rekening lainnya masih dalam proses penyelidikan, satu rekening tidak bisa diklarifikasi karena pemilik meninggal dunia dan satu rekening belum diklarifikasi karena pemiliknya sedang mengikuti pilkada. Kasus dua rekening yang masuk ranah hukum meliputi satu kasus sedang proses di pengadilan dan satu proses dalam tahap penyidikan yang dilakukan polisi sendiri. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Saan Mustofa menyusulkan segera dibentuk tim gabungan untuk mengusut kasus rekening perwira tinggi polisi. ‘’Saya usulkan segera bentuk tim gabungan untuk penelusuran rekening gendut perwira Polri ini,” katanya. (ant)
Kajian Multidimensional Untuk Sebuah Ibukota WAKIL Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, wacana pemindahan ibukota Jakarta ke wilayah lain harus didasari kajian akademik interdimensional dan dilanjutkan dengan pembuatan undang-undang pemindahan ibukota. Menurut Thohari, pemindahan ibukota mengharuskan dilakukan kajian interdimensional, karena memang masalahnya multidimensial. Hajriyanto mengakui, ada penolakan maupun dukungan
tetapi sebagian besar justru cenderung mendukung. Satusatunya alasan penolakan pemindahan ibukota, tambah Hajriyanto hanya karena besarnya biaya yang diperlukan. Menurut Hajriyanto, alasan
anggaran bisa disikapi dengan cara bertahap. ‘’Tapi untuk menuju kesana (pemindahan) harus ada kesepakatan antara Pemerintah dengan parlemen melalui UU. Ia menyarankan, agar terlebuh dahulu dilakukan kajian akademis, sehingga ada naskah akademik yang komprehensif. Setelah itu baru diajukan UU pemindahan ibukota,” kata Hajriyanto. Menurut dia, dalam UU tersebut juga disebutkan soal batas waktu dan tahapantahapannya secara jelas seh-
ingga soal anggaran bisa diatasi. ‘’Dari sudut keperluan obyektif, sebenarnya tak ada silang sengketa, Jakarta harus dipindahkan, hampir semua sepakat,” kata Hajriyanto. Ia menambahkan, wacana pemindahan ibukota sebenarnya wacana usang, karena sudah begitu sering mengemuka sejak Presiden Soekarno. Kemudian pada jaman Orde Baru sempat muncul alternatif ke Jonggol. Malah sempat terjadi langkah-langkah spekulasi sehingga harga tanah di sana
melejit. ‘’Sekarang muncul lagi. Tetapi akhir ini wacana pemindahan ibukota itu karena alasan negatif bukan dari pikiran yang bening tetapi reaksi dari kejengkelan masyarakat, apatisme, sinisme soal kemacetan,” kata Hajriyanto. Ia mengakui, dari berbagai sudut memang Jakarta sudah tidak layak lagi sebagai ibukota, karena memiliki infrastruktur dan tata kota yang tak jelas. ‘’Tak heran Jakarta disebut kampung besar, segalanyabertumpuk di sini,” katanya. (ant)