Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 3 September 2010
20 Bank Likuidasi
IHSG Abaikan Bursa Global
Lonjakan Angkutan Barang
MENTERI Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, hingga saatini masih terdapat lebih dari 20 bank likuidasi yang memiliki tunggakan kepada negara. “Ada sekitar 20-an bank lebih yang tagihannya ...hal. 1
FENOMENA libur Lebaran mengabaikan perkembangan positif pergerakan bursa di regional dan global sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis ditutup ...hal. 2
DPP Organda memprediksi lonjakan truk angkutan barang akan terjadi pada lima hari dan empat hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriyah (H-5 dan H-4). “Pada H-3 seluruh truk angkutan barang dengan dua ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 169 tahun IV
SBY Kecewa
Penanganan Buol
Suluh Indonesia/ade
SAKSI - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji berjabat tangan dengan terdakwa dugaan makelar kasus terkait PT Salma Arwana Lestari (SAL) Sjahril Djohan usai sidang di PN Jaksel, kemarin.
Pemberi Suap
Tak Tersentuh
SBY Bicara Soal Malaysia
Berikan Efek Kejut JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan, pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan perbatasan, bisa memberikan efek kejut terhadap pejabat Malaysia. ‘’Kalau Malaysia masih belum terkejut, itu sudah keterlaluan,” kata Priyo di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Priyo menjelaskan, kalau sampai Malaysia belum terkejut mendengarkan pidato Presiden Yudhoyono, menunjukkan Malaysia adalah bangsa yang arogan dan memandang remeh terhadap kepala negara dan bangsa Indonesia. Malaysia, kata dia, tidak memahami suasana batin pemimpin dan masyarakat Indonesia yang lebih menyukai kedamaian. Priyo juga meminta agar pejabat Malaysia tidak arogan seperti melakukan patroli laut di wilayah perbatasan. Menurut Priyo, pidato yang disampaikan Presiden Yudhoyono sudah cukup jelas dan konprehensif mengenai sikap Indonesia. Presiden Yudhoyono, katanya, sudah menyampaikan pandangannya sebagai kepala negara dalam menyikapi persoalan perbatasan dengan Malaysia. ‘’Partai Golkar merasa lega atas pernyataan resmi Presiden yang menyatakan soal kedaulatan Indonesia,” kata Wakil Ketua DPR ini. (har)
Jangan Remehkan
Penanganan Mudik JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar seluruh jajaran Pemerintahan tidak meremehkan persiapan pengamanan dan pelaksanaan arus mudik karena hal tersebut salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat. ‘’Saya instruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk kabinet ini untuk mengamalkannya dan memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berharap ini jangan dianggap sebagai tugas rutin,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan situasi dan kondisi arus mudik setiap tahun tidak sama karena selalu perubahan seperti jumlah kendaraan maupun infrastruktur. ‘’Setiap tugas penanganan mudik lebaran, anggaplah sebagai operasi yang baru, karena situasi berkembang, permasalahan berkembang, tahun lalu mungkin jumlah motor tidak sebanyak sekarang, tahun depan lebih banyak lagi,” paparnya. Karena itu Presiden mengatakan persiapan yang dilakukan harus benar-benar dilakukan dengan baik. ‘’Saya juga berharap ada sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, banyak inisiatif daerah yang baik, misalkan mencegah pasar tumpah,’’ katanya. (ant)
JAKARTA - Pengurus PDIP mempertanyakan langkah KPK yang tidak menyentuh pemberi suap dalam pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia tahun 2004. Demikian pernyataan F-PDIP DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, PDIP sangat kaget dan sedih atas langkah KPK menetapkan 13 dari 26 politisi sebagai tersangka dalam kasus suap. Untuk mencari tahu apa landasan KPK maka dibentuk tim dan akan mendatangi KPK untuk mengklarifikasi langkah KPK itu. ‘’Kami merasa sedih dan tanpa merasa mengintervensi KPK, PDIP besok mengirim tim hukum Trimedya Panjaitan, Gayus Lumbuun dan M Nur-
din mendatangi KPK. Mendatangi KPK bukan untuk intervensi tapi menanyakan. Buat yang ditetapkan sebagai tersangka, kami menyiapkan tim pembelaan hukum,” ujarnya. Sementara Trimedya Panjaitan mengakui, PDIP kaget dan terkejut penetapan 26 tersangka oleh KPK. Apalagi ada 13 anggota Fraksi PDIP periode 1999-2004 didalamnya. ‘’Kami akan menanyakan perihal penetapan itu. Apa KPK sudah yakin dalam proses hukum mereka akan bersalah,” kata Trimedya. PDIP khawatir KPK sedang meningkatkan citra. ‘’Kenapa pada kasus sebelumnya tidak” sapu bersih” seperti kemarin. Pada kasus Century terlihat tidak kerja keras beda dengan
kasus ini,” katanya. M. Nurdin menyebut, PDIP tidak niat mengintervensi tapi wajar menanyakan bagaimana mereka jadi tersangka. ‘’Penerima dan pemberi sama di depan hukum. Sudah sejauh mana dengan status pemberi,” kata anggota Komisi III itu. KPK Ceroboh
Pernyataan Gayus lebih keras lagi. Ia menyebut, langkah KPK itu prematur dan ceroboh karena beberapa UU bidang hukum mengamatkan terhadap pemberian pejabat negara harus dimulai dari pemberi aktif. ‘’Menunjuk Miranda merupakan kebijakan fraksi sebagaimana dalam pemilihan pejabat negara lainnya,’’ kata Gayus Lumbuun. (har)
KPK Tendensius JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuzy menyatakan, KPK tendensius dalam menetapkan 26 anggota DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI MIranda Swaray Goeltom. ‘’Ini tendensius. Kesan tebang pilih tak terelakkan, banyak orang secara hukum baik unsur subjektif maupun objektif memenuhi untuk dijadikan tersangka, karena dia memiliki kedekatan dengan partai penguasa tertentu, bisa berlindung di balik itu,” katanya seusai berbuka puasa di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, kesan tebang pilih tersebut semakin terpelihara karena kurangnya sumber daya manusia sementara kasus korupsi yang ditangani menumpuk. ‘’Alasan itu semestinya tidak bisa terus digunakan untuk tebang pilih. Dia memilih berdasarkan apa,” katanya. Menurut dia, korupsi di tubuh eksekutif dan yudikatif juga sangat banyak. Namun KPK
seringkali memberikan kesan yang berlebihan terhadap korupsi di legislatif. ‘’Partai politik terus terang tersudutkan, karena seolah korupsi itu hidup di partai politik. Ini karena tendensius tadi,” katanya. Ia juga mengatakan, KPK seringkali berlomba dengan para penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi. ‘’Kalau berkonteks seperti itu seolah-olah menunjukkan keelokannya,” katanya. Ia menambahkan, KPK saat ini lebih sering menunjukan dirinya sebagai lembaga super body yang memiliki kewenangan yang luas. Ia menambahkan, selain fungsi pemberantasan korupsi, KPK juga memiliki fungsi dalam pencegahan korupsi. Menurut dia, saat ini fungsi pencegahan tersebut belum dilaksanakan dengan baik. ‘’Ini yang saya kira juga perlu didorong (fungsi pencegahan), jangan sampai KPK hanya berasik masyuk kontes dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” katanya. (ant)
Golkar Batalkan Interpelasi JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPR RI berencana membatalkan dan menghentikan manuver untuk menggunakan hak interpelasi terkait sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia. ‘’Kami berencana mengurungkan niat untuk menggelar interpelasi dewan menghadapi alaysia,” kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Menurut Priyo, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mabes TNI Cilangkap Rabu (1/9) malam membuat Golkar merasa nyaman. ‘’Pidato SBY melegakan,
Golkar menunggu realisasi pidato SBY dan langkah-langkah menteri mempertahankan kedaulatan,” katanya. Priyo menambahkan, pidato Presiden Yudhoyono sudah komprehensif dan menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah. ‘’Beliau dengan mimik serius, tapi bahasa terukur menengahi ketegangan dan kami lega saat membahas kedaulatan, tegas dan tidak mau kompromi atas kedaulatan negara,” katanya. Pidato Presiden Yudhoyono akan memberi efek kejut terhadap Malaysia dan diharapkan Malaysia bisa merespons
hal tersebut. ‘’Kalau pejabat Malaysia tidak merespons, saya kira keterlaluan, tapi saya rasa ada resonasi dari pidato SBY tersebut,” kata Priyo. Sementara itu, Fraksi PKS akan mendukung hak interpelasi bila pidato Presiden Yudhoyono direspon oleh Malaysia. ‘’Kita tunggu saja bagaimana respons Malaysia terhadap pidato SBY,” ujar Ketua Komisi I Mahfud Siddiq yang berasal dari PKS. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, F-PDIP akan sangat hati-hati terkait interpelasi. ‘’F-PDIP tidak menutup kemungkinan itu,’’ katanya. (har)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekecewaan terhadap pola penanganan masalah sehingga terjadi kerusuhan di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. ‘’Kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah kalau semua perangkat yang ada di daerah bekerja dengan baik,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Kepala Negara menyatakan bila permasalahan dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik maka jumlah korban maupun bentrokan yang terjadi bisa dicegah. ‘’Saya akan meminta pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati. Saya juga akan meminta pertanggungjawaban kepolisian, saya akan bertanya apa yang dilaksanakan TNI di daerah untuk mengatasi masalah ini,” kata Kepala Negara. Presiden menjelaskan, Gubernur dan Bupati seharusnya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat secara aktif guna mencegah kondisi lebih buruk. ‘’Gubernur, Bupati, Camat, harus sangat aktif untuk mengelola berkomunikasi memberikan penjelasan penerangan manakala keadaan eskalatif, ancaman menjadi semakin tinggi. TNI yang ada di situ juga harus bisa berkolaborasi dengan Polri,” katanya. Dalam kesempatan itu Presiden meminta agar dilakukan investigasi mendalam atas peristiwa tersebut. ‘’Saya minta dilakukan investigasi, bagi yang melanggar hukum pada saatnya harus ditindak tegas, bagi yang lalai menjalankan tugasnya perlu mendapatkan sanksi. Siapa pun. Karena kalau tidak akan banyak orang yang lalai di dalam menjalankan tugasnya,” kata Presiden. Untuk memastikan situasi di Buol sudah dapat diatasi dengan tuntas dan tidak ada insiden tambahan, Presiden menugaskan Menko Polhukam beserta jajarannya melakukan sejumlah langkah untuk memastikan hal tersebut. Menurut Kepala Negara, insiden di Buol tersebut sangat memprihatinkan, terutama terjadi saat bulan Ramadhan. Sidang kabinet berlangsung di Kantor Presiden dihadiri oleh seluruh menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan pejabat lainnya. (ant)
Kerusuhan Buol
Tujuh Orang Tewas JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri memastikan untuk sementara sebanyak tujuh orang korban meninggal akibat kerusuhan di Buol, Sulawesi Tengah. Demikian dikatakan Kapolri sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Kapolri menjelaskan, kasus Buol, Sulawesi Tengah, diawali dengan suatu peristiwa tabrak lari. Kemudian, penabrak lari itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. “Penahanan tersangka, ini yang kita dalami. Apa betul yang bersangkutan bunuh diri, yang menyebabkan meninggalnya tersangka tadi,” paparnya. Untuk mengusut kejadian tersebut, Kapolri telah membentuk Tim gaubungan yang dipimpin Wakapolri bersama Propam dan Provost. Tim gabungan juga melibatkan Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI. Kapolri juga akan mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia HAM (Komnas HAM) untuk datang ke sana (Buol, Sulteng) guna mengetahui realitasnya. Kapolri menjelaskan, sejak ada peristiwa itu seolah-olah ada yang menghembuskan bahwa ada tindakan kekerasan dari kepolisian. Dan, akhirnya berkumpullah massa yang melakukan kekerasan dan pengurusakan, dan lain-lain. Bambang menjelaskan, ada penembakan peringatan dari anggota kepolisian tapi tidak digubris, yang akhirnya ada penembakan. ‘’Yang akhirnya meninggal korban tujuh orang sampai dengan hari ini,” katanya. Kapolri memaparkan, Kamis (2/9) siang ini telah ditambah pasukan sebanyak dua SSK dari Kelapa Dua untuk mencegah agar tidak meluas ada tindakan pengrusakan. Dia mengimbau agar di bulan suci Ramadan yang penuh hikmat dan barokah ini, jangan ada tindakan kekerasan. ‘’Serahkan kepada prosedur hukum, serahkan kepada kepolisian untuk melakukan pendalaman. Kalau nanti, anggota (polisi) kita (lakukan kesalahan), kita ambil tindakan,” katanya. (ant)