Edisi 04 Maret 2010 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 43 tahun IV Kamis, 4 Maret 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pasar Butuh Kepastian

OP Beras Dipangkas

2014, RI Swasembada Kedelai

KEPALA Negara dinilai harus memberi pertanggungjawaban atas keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil Pansus Bank Century, agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. “Apapun opsi...hal. 1

PEMERINTAH akan mengurangi kegiatan operasi pasar (OP) beras di beberapa daerah, karena harga beras relatif stabil.

“OP sangat selektif, walau di Maluku masih diadakan OP, namun hari-hari...hal. 2

PEMERINTAH merencanakan untuk mengurangi impor kedelai dan menargetkan swasembada kedelai pada 2014. “Kita akan mengurangi impor hingga 20 persen per tahun dan meningkatkan produksi...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Massa Vs Polisi

Bentrok

Suluh Indonesia/ade

BENTROK - Polisi berpakaian preman menangkap seorang pengunjuk rasa saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat tersebut berakhir bentrok.

JAKARTA - Massa pengunjuk rasa penentang kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) kepada Bank Century bentrok dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPR Jakarta.

Bentrokan terjadi ketika ratusan pengunjuk rasa berusaha merangsek masuk halaman Gedung DPR yang dijaga ketat ratusan aparat kepolisian. Massa kemudian terprovokasi dan melempari aparat kepolisian dengan batu dan kayu.

Karena terus terdesak akibat serangan itu, polisi melakukan balasan dengan menembakkan air melalui kendaraan water cannon serta gas air mata untuk menghalau pengunjuk rasa.

Akibat peristiwa itu, sejumlah polisi, pengunjuk rasa dan wartawan ada yang mengalami luka-luka.

Sekitar 30 mahasiswa pengunjuk rasa yang tidak sempat lari, diinterogasi di depan gerbang Gedung DPR. Namun, mereka akhirnya dilepaskan karena polisi tidak menemukan adanya orang yang diduga provokator di antara mereka.

Sementara itu, tiga orang yang diduga sebagai provokator diamankan aparat kepolisian. (son)

Marzuki Alie :

Kebenaran Tak Bisa Divoting JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, kebenaran atas kasus Bank Century tidak bisa diputus dengan voting sehingga muncul pendapat agar Opsi A C diterima secara bersama-sama. ‘’Ini bukan opsi baru karena baik Opsi A dan C tidak ada kebenaran mutlak sehingga pandangan atas kedua Opsi itu diterima saja,” katanya terkait dengan alotnya lobi di Rapat Pimpinan DPR untuk memutuskan pengambilan kesimpulan atas kasus Bank Century di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Marzuki juga mencontohkan keputusan hukum saja ada istilah dissenting opinion atau keputusan yang berbeda tetapi tetap dihargai sebagai sebuah keputusan.

Ketika ditanya apakah hal itu membuat pengambilan keputusan akan lebih rumit, Marzuki mengatakan, hal itu tidaklah rumit. Ia justru menuding ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak untuk memilih satu diantara dua opsi itu.

Sebelumnya, lima Fraksi yakni Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura menyatakan memilih Opsi C yaitu menyatakan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) bagi Bank Century bermasalah. Sementara, Fraksi Demokrat dan dan FKB memilih Opsi A yaitu menyatakan pemberian FPJP dan PMS tidak bermasalah, karena dilakukan untuk mencegah krisis dan sudah sesuai peraturan perun-

dang-undangan. Sedangkan FPAN dan F-PPP tidak jelas menentukan opsi pilihannya.

Dengan demikian, sebagian besar fraksi tetap pada sikapnya yaitu mengganggap ada pelanggaran dalam bailout Century senilai Rp 6,7 triliun.

Hingga menjelang dini hari, setelah sidang diskors lebih dari tujuh jam, rapat kembali digelar untuk menentukan kesepakatan apakah opsi baru yaitu gabungan Opsi A dan Opsi C belum dapat disepakati.

Pakar hukum Adnan Buyung Nasution mengatakan, sangatlah tidak mungkin Opsi A dan C menjadi keputusan, karena hal itu tidak sesuai dengan rekomendasi Pansus Century yang meminta satu pilihan dari dua opsi itu. (har/son)

DPR Lahirkan Opsi A Plus C JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, dari hasil lobi antara pimpinan fraksidengan pimpinan DPR dihasilkan usulan penambahan opsi A plus C oleh empat F-Demokrat, F-PAN, F-PPP, dan F-PKB. Marzuki Alie kemudian mempersilakan juru bicara F-PPP menyampaikan rumusan opsi A plus C yang diusulkan empat fraksi itu. ‘’Yang dimaksudkan opsi A plus C adalah penerimaan secara sungguh-sungguh terhadap dua opsi yang disampaikan pada tanggal 2 Maret 2010 karena keduanya sama-sama mengandung kebenaran. Kedua opsi hanya berbeda dalam menilai kebijakan dan penyebutan nama sedangkan persamaan yang mendasar adalah samasama merekomendasikan tindak lanjut pada proses hukum,” kata juru bicara F-PPP. Sebelumnya, Marzuki menjelaskan, berdasarkan pandangan fraksi dalam forum lobi antara pimpinan fraksi dan Pimpinan DPR telah dicapai dua keputusan. Pertama terdapat dua pilihan materi pengambilan keputusan melalui mekan-

isme pemungutan suara secara terbuka terhadap kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan yaitu Opsi A atau C, dan kedua yaitu Opsi A atau C, atau Opsi gabungan A dan C. Tahapan selanjutnya adalah mekanisme pengambilan keputusan secara terbuka dengan suara terbanyak dalam voting pertama, apakah memilih pertama Opsi A atau C. Kedua yaitu memilih Opsi A atau C atau Opsi A Plus C. Keputusan adanya Opsi A Plus C itu langsung menuai hujan interupsi karena dinilai menyimpang dari hasil rumusan Pansus. ‘’Kalau di paripurna Opsi A Plus C tidak disetujui maka bisa saja dihapuskan,” katanya.

Hal senada diungkap Mahfudz Sidiq, dari FPKS yang mengatakan bahwa usulan baru tentang Opsi A Plus C itu secara format tidak memenuhi syarat sebagai opsi kesimpulan, sebab tidak jelas mana kesimpuilan dan mana rekomendasi. ‘’Munculnya rumusan dua opsi itu karena ada substansi yang tidak dipertemukan sebagai satu kesimpulan,’’ katanya. (har/son)

SBY Ingatkan Pentingnya Stabilitas JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kembali pentingnya kondisi politik yang stabil agar perekonomian dapat tumbuh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. ‘’Agar kesejahteraan semakin meningkat maka ekonomi harus dapat dibangun dengan baik, dunia usaha, termasuk sektor riil dapat berkembang, keadaan dalam negeri harus aman damai, politik harus stabil, kohesi sosial dalam keadaan baik.

Insya Allah ekonomi dapat tumbuh,’’ kata Presiden Yudhoyono dalam pidato perayaan Cap Go Meh bersama Jakarta, kemarin.

Presiden mengajak seluruh rakyat untuk terus menjalin persatuan seraya membangun persahabatan dan kerjasama dengan bangsabangsa lain di dunia.

Dalam era globalisasi, ia mengingatkan, Indonesia harus bermitra dengan negara-negara lain di dunia untuk memecahkan berbagai masalah global seperti perubahan iklim dan mengusahakan perdamaian dunia.

Dalam membangun Indonesia lebih baik, Presiden juga mengingatkan agar seluruh bangsa tidak membeda-bedakan identitas suku bangsa, ras, maupun agama. ‘’Saya ajak saudara semua

apa pun identitasnya untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan penuh kecintaan mendalam agar masa depan makin maju, bermartabat, serta makin sejahtera,” ucapnya.

Dalam kondisi Indonesia sudah mengalami kemajuan demokrasi, ia mengingatkan agar tidak ada lagi perlakuan diskriminasi yang diterima oleh semua warga negara.

Presiden dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada etnis Tionghoa di Indonesia yang sejak dulu selalu memiliki andil dalam berdirinya negara Indonesia serta ikut berjuang dalam era pembangunan.

Pada acara itu, Presiden dan seluruh tamu undangan menonton drama musikal selama satu jam yang diisi oleh penampilan artis senior Titiek Puspa serta penyanyi Delon yang menyanyikan lagu-lagu karya Presiden Yudhoyono.

Dalam beberapa dialog, drama musikal itu memuji pemerintah yang mengerti rakyat kecil, menurunkan harga barang pokok, serta mengecam aksi unjuk rasa marak terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap belum mau mengomentari perkembangan rapat paripurna DPR mengenai kasus Bank Century. (har)

The North Jack Lempari Iring-iringan Presiden SUPORTER sepak bola kembali berulah. Kali ini pendukung Persitara Jakarta Utara alias The North Jack diduga melempari iring-iringan kendaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Apa sebenarnya yang terjadi ?

Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, kemarin mengatakan tak ada motif politik atau unsur kesengajaan dalam pelemparan kepada iring-iringan mobil Presiden oleh suporter sepakbola. Peristiwa itu terjadi di tol dalam kota Jakarta sekitar kawasan Rawamangun. ‘’Tadi pihak Polda

Metro Jaya sudah jelaskan ya, mereka yang melakukan sekedar iseng, tidak ada motif politik, tidak mengira bahwa itu rangkaian presiden,” katanya.

Julian mengatakan Kepala Negara tidak merasa kecewa atas hal tersebut karena hanya salah paham semata-mata.

Hal senada disampaikan

Staf Khusus Presiden bidang komunikasi dan media Heru Lelono. ‘’Saya dapat telepon dari teman di Mabes polri, katanya ada pelemparan mobil pas lewat Rawamangun, terus siapa saya tanya, suporter bola katanya. Mungkin karena saat itu mau nonton bola pingin sampai Kuningan cepat, karena presiden mau lewat secara protokoler maka terhambat.

Tidak lihat presiden yang lewat, terus lempar itu, itu ceritanya,” kata Heru.

Sementara itu, koordinator suporter kesebelasan Persitara

Jakarta Utara (The North Jack), Farid mengaku tidak melihat adanya tindakan pelemparan benda terhadap rombongan kendaraan Presiden Yudhoyono. ‘’Kalau saya lihat ada suporter melempar rombongan kendaraan Presiden, pasti akan saya amankan,” kata Farid.

Farid menuturkan kendaraan yang ditumpangi pendukung Laskar Si Pitung itu berpapasan dengan rombongan kendaraan Presiden SBY di ruas Tol Wiyoto Wiyono di daerah Rawamangun.

Farid menjelaskan dirinya

mendengar suara sirine mobil rombongan Presiden Yudhoyono dengan kecepatan yang tinggi dan tidak terjadi kepadatan atau kemacetan.

Panglima The North Jack itu mengungkapkan para suporter berencana menyaksikan pertandingan Persitara melawan PSPS Pekanbaru di Stadion Bojonegoro Sumantri, Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun setelah keluar Tol Kuningan, iringan kendaraan suporter itu dibawa petugas patroli menuju Polda Metro Jaya. (son/har)

K ta

Suluh Indonesia, Kamis 4 Maret 2010

2

K ilas Kapolri Lantik Oegroseno KEPALA Polri (Kapolri), Jenderal Bambang Hendarso Danuri melantik Inspektur Jenderal (Irjen) Oegroseno menjadi Kepala Polda (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut). Oegroseno menggantikan Irjen Badrodin Haiti berdasarkan Telegram Rahasia (TR) 346/III/2010 di Mabes Polri, kemarin. Sedangkan Badrodin Haiti menempati Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) menggantikan Irjen Budi Gunawan yang menempati Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) sebelumnya dijabat Oegroseno. Selain itu, Kapolri juga melantikan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Komisaris Besar Yori Yance Worang menggantikan Brigadir Jenderal (Brigjen) Antonius Bambang Suedi yang memasuki masa pensiun. Kemudian Komisaris Besar Agus Kusnaedi menjadi Kapolda Banten, menggantikan Brigjen Rumiah, serta Ajun Komisaris Besar Polisi Sadino mengisi posisi Kaden Mabes Polri menggantikan Komisaris Besar Sudarto yang pensiun. Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan mutasi anggota Polri itu merupakan rangkaian kebijakan yang dilandasi faktor alami.

Bambang juga menekankan pihaknya akan meningkatkan pengawasan penyidikan agar tidak ada lagi anggota polisi yang merekayasa berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka. “Jangan ada lagi itu, semua ikut berperan agar meminimalisir hal itu,” ujar Kapolri. (ant)

Lima Pendemo Dilepas KEPALA Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Boy Rafli Amar, mengatakan, pihaknya sudah memulangkan lima pendemo yang diamankan saat berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (2/3). “Mereka menjalani pemeriksaan hingga pukul 23.00 WIB dan dipulangkan,” kata Boy di Markas Polda Metro Jaya, Rabu. Kelima pendemo yang dipulangkan yakni Muhammad Jeiskyada, Syaeful, Andi Mardiansyah, Andi dan Fahri. Boy menuturkan, alasan pemulangan kelima pendemo itu karena mereka hanya diamankan setelah berusaha merusak dan memprovokasi petugas yang mengamankan aksi.

Pihak kepolisian juga tidak menetapkan status tersangka terhadap pendemo itu, namun petugas sudah mengantongi identitas maupun perannya pada aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI. Sementara itu, Boy mengungkapkan, saat ini pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri masih mengamankan lima pengunjuk rasa lainnya yang diindikasi melakukan pelanggaran hukum. Kelima pendemo itu yakni Laode Kamaludin, Muamar Nafis, Abdurahman, Zulfikar dan Senen yang terindikasi merusak sarana jalan tol dan pintu gerbang MPR/DPR RI dengan cara ditarik menggunakan tambang yang diikat ke mobil.

Boy menyatakan, kelima pendemo yang diamankan Mabes Polri akan menjalani pemeriksaan hingga Rabu (3/3) sore, guna menentukan status dan keterlibatannya pada aksi yang berlangsung ricuh itu. (ant)

MA Tetap Hukum

Taswin Empat Tahun JAKARTA - Mahkamah Agung (MA), Rabu tetap menghukum Kasubdit Pengembangan Sistem dan Inovasi, Direktorat Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Latas) Depnakertrans, Taswin Zein, dengan empat tahun penjara dan denda Rp 50 juta/subsider tiga bulan kurungan.

Taswin Zein juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp100 juta, setelah MA tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali (PK) oleh terdakwa terkait kasus korupsi proyek peningkatan pelatihan pemagangan di Depnakertrans.

Anggota majelis hakim permohonan PK tersebut, Krisna Harahap, membenarkan majelis hakim agung MA menolak permohonan PK yang diajukan oleh Taswin Zein yang juga mantan Pimpinan Proyek (Pimpro) Proyek Peningkatan Pelatihan Pemagangan Depnakertrans. “Permohonan PK-nya dinyatakan tidak dapat diterima,” katanya.

Putusan tersebut sekaligus memperkuat putusan pada pengadilan tingkat pertama dengan vonis empat tahun

penjara. “Taswin Zein sendiri seusai putusan pengadilan tingkat pertama, tidak melakukan upaya banding dan kasasi namun langsung mengajukan permohonan PK,” katanya.

Majelis hakim agung itu dipimpin Artidjo Alkostar, dengan anggota Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Abbas Said. Dalam putusan itu, dua anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion, yakni, Leo Hutagalung dan Abbas Said.

Taswin Zein, divonis empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat untuk balai latihan kerja. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Kresna Menon ketika membacakan putusan perkara itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (11/12).

Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp100 juta yang dikompensasikan dengan uang yang sudah disita. (ant)

Suluh Indonesia/ade

DEMO BENTROK - Polisi terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, kemarin. Aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang berakhir dengan bentrokan tersebut bersamaan dengan sidang Paripurna DPR RI untuk pengambilan suara (voting) penyelesaian Skandal Bank Century yang dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 trilliun.

Kejagung Bidik Tersangka Pejabat Pemprov DKI JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik tersangka baru dari birokrat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta. Hal ini terkait kasus dugaan korupsi proyek kajian fiktif di DPRD Jakarta yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar, kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, di

Jakarta, kemarin. “Dalam waktu dekat ini, kita mengkaji pihak lain dalam kasus itu bisa dari birokrat dan dewan, atau satu diantaranya. Kita dalami lagi,” katanya.

Dalam kasus tersebut, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Sarwo Edhi, telah ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan kasus proyek kajian fiktif di dewan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar.

Sarwo Edhi ditahan di Rumah

Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Sedangkan untuk dua tersangka lainnya, yakni, Aries Halawani merupakan mantan Kasubbag Pelayanan Pengaduan Masyarakat, yang kini Kasubbag Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta, serta Abdul Haris Mugni, Dirut PT Murjani Artha Konsultan, berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN)

Kejagung Tetapkan Tiga JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu menetapkan tiga tersangka kasus dugaan mark up biaya tiket pesawat para diplomat yang diduga merugikan keuangan negara Rp6,05 miliar, dan dua tersangka diantaranya langsung ditahan.

Ketiga tersangka itu, yakni, Ade Wismar Wijaya (mantan Staf Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)), Syarwani Soeni (Direktur Utama PT Indowanua Inti Sentosa/travel), dan Ade Sudirman (staf pada Biro Keuangan Kemlu).

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, di Jakarta, Rabu, menyatakan, ketiganya sudah ditetapkan sebagai ter-

Direktur Utama PT Asuransi Kesehatan I Gede Subawa mengatakan pihaknya sudah siap menjalankan fungsi sebagai badan penyelenggara jaminan sosial jika sewaktu-waktu pemerintah memberikan penugasan tersebut. disahkan melalui akta notaris.

Pemegang saham, ia melanjutkan, juta telah menetapkan bahwa PT Askes (persero) tak lagi harus menyetorkan deviden dan surplus akhir tahun supaya pendapatan itu bisa dimanfaatkan bagi kepentingan peserta.

“Kami juga telah melakukan perubahan struktur organisasi berbasis fungsi, memperkuat organisasi pada tingkat cabang di kabupaten/kota serta membangun loket Askes di tiap rumah sakit yang melayani peserta Askes,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum peraturan pendukung pelaksanaan undang-undang nomor 40 tahun

yang ternyata modulnya diduga tidak benar. “Penyalahgunaan anggaran membuat modul, ternyata pengerjaan proyeknya ‘abal-abal’ (tidak jelas, red) ,” katanya.

Ia mengatakan, seharusnya proyek tersebut dilaksanakan oleh pelaksana atau perusahaan yang telah ditunjuk. “Namun proyek itu dikerjakan oleh sekelompok orang, jadi proyeknya ‘abalabal’,” katanya. (ant)

Anggota Wantimpres

Tersangka Kasus Tiket Diplomat Bantah Bahas Century sangka dengan sangkaan Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya, Ade Wismar Wijaya ditahan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Syarwani Soeni di Kejari Jaksel,” katanya.

Kedua tersangka itu menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung sejak Rabu (3/3) pagi, sedangkan tersangka Ade Sudirman tidak hadir. Arminsyah menyatakan untuk sementara, pihaknya melihat tiga tersangka itu yang diduga paling bertang-

gung jawab dalam kasus tersebut. “Itu kita temukan, karena Syarwani sebagai pengusaha travel yang sahamnya dimiliki pula oleh Ade Wismar,” katanya.

Kepemilikan saham oleh tersangka Ade Wismar itu, kata dia, dari sisi Pasal 12 i UU Tipikor, sudah ada korupsinya.

“Ade Wismar itu bertanggung jawab terhadap pengadaan untuk tiket pegawai dan pengeluaran. Tapi dia juga usaha di situ (perusahaan travel Indowanua),” katanya.

Disebutkan, mark up tiket itu dilakukan dua kali, yakni, di perusahaan travel sampai 80 persen, kemudian di mark up kembali saat diajukan ke kantor kas negara (KPKPN). “Nah di sini ada (mark up) ganda,” katanya. (ant)

Askes Siap Jadi Penyelenggara Jaminan Kesehatan “Oleh undang-undang nomor 40 tahun 2004 PT Askes ditetapkan sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan sosial, untuk itu PT Askes telah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian mengacu pada prinsip penyelenggaraan asuransi sosial,” katanya dalam seminar tentang peranan pemerintah daerah dalam jaminan kesehatan nasional di Jakarta, kemarin.

Pihaknya, kata Subawa, telah mengubah anggaran dasar perseroan menjadi perseroan nirlaba yang menjalankan fungsi sosial dan hal itu telah disetujui pemegang saham yang

Jakarta Pusat.

Arminsyah menyatakan berkas untuk tersangka Sarwo Edhi tidak lama lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. “Berkas Sarwo Edhi segera dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Sebelumnya, Arminsyah menyatakan kasus dugaan korupsi tersebut terjadi di Setwan DPRD DKI Jakarta dalam penggunaan anggaran tahun 2008.

Penyalahgunaan terjadi pada anggaran pembuatan modul

I Gede Subawa

2004 tentang sistem jaminan sosial nasional terbit pihaknya merintis kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat umum dengan mengacu pada undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada 138 kabupaten/kota yang menunjuk PT

Askes (persero) sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi masyarakat umum.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono pun menilai PT Askes sudah siap menjadi penyelenggara jaminan kesehatan dan mendukung rencana pemerintah mewujudkan cakupan jaminan kesehatan universal pada 2014. “Askes saya lihat sudah siap baik dari sisi SDM maupun sistem,” katanya.

PT Askes mulai bermitra dengan pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pada 2005, awal penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Askeskin). Kerjasama tersebut berlanjut sampai tahun 2007 karena pada awal tahun 2008 Menteri Kesehatan kala itu, Siti

Fadilah Supari, memutuskan mengubah sistem pengelolaan Askeskin dan mengganti nama program menjadi Jamkesmas.

Perubahan sistem pengelolaan dilakukan karena sistem pengelolaan yang lama dinilai menghambat kelancaran pembayaran klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit dan memicu penyimpangan penggunaan dana pelayanan.

Sejak saat itu, PT Askes tidak lagi dilibatkan penuh dalam penyelenggaraan Jamkesmas.

Perusahaan asuransi milik pemerintah itu hanya ditugasi mengurus kepesertaan Jamkesmas saja.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, mengatakan pihaknya akan membenahi penyelenggaraan Jamkesmas dengan mengalihkan sistem pengelolaannya ke sistem asuransi kesehatan secara bertahap. (ant)

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jimly Asshiddiqie membantah membahas kasus Century ketika menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita tadi tidak membahas kasus masa kini atau masa lalu,” kata Jimly kepada wartawan setelah bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut Jimly, pertemuan itu hanya membahas mekanisme dan sistem penegakan hukum supaya lebih efektif.

Menurut Jimly, pertemuan itu didasari keprihatinan terhadap penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, yang belum mencapai hasil maksimal.

Wantimpres, katanya, akan mengidentifikasi per-

masalahan penegakan hukum. Berbagai permasalahan itu akan dibahas secara internal. “Sesudah itu baru kami beri pertimbangan,” kata Jimly.

Jimly menegaskan, Wantimpres tidak akan menyampaikan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama melakukan pendalaman dan diskusi internal.

Jimly mendatangi KPK bersama anggota Watnimpres, Siti Fadilah Supari.

Mereka ditemui oleh semua pimpinan KPK. Wantimpres sudah melakukan pertemuan serupa dengan lembaga penegak hukum yang lain. Rencananya, mereka juga akan mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (ant)

LURAH KALI BARU BESERTA STAF Kec. MEDAN SATRIA

Mengucapkan SELAMAT HUT KOTA BEKASI KE-13 SIAP MENDUKUNG DAN MENSUKSESKAN PIALA ADIPURA LURAH KALI BARU

SEKEL KALI BARU

ZAENAL ARIFIN

SLAMAT U.003275-Ucap

Metr politan

Suluh Indonesia, Kamis 4 Maret 2010

3

Kondisi Lingkungan di Jawa

Sudah Sangat Kritis

Suluh Indonesia/ade

WANTIMPRES - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jimly Asshiddiqie (kiri) dan Siti Fadilah Supari (kanan) usai bertemu pimpinan KPK di Jakarta, kemarin. Pertemuan yang membahas mekanisme dan sistem penegakan hukum supaya lebih efektif.

Waspadai Isu NU Bebas Politik Kelompok pertama, kata Hasyim, mereka yang memang tulus ikhlas ingin berbakti kepada NU melalui mabadi khoiro ummah atau civil society. ‘’Tentu ini sangat bagus,” kata Hasyim.

Berikutnya, kata Hasyim, adalah mereka yang sebenarnya memiliki motif dan tujuan politis. Mereka mempunyai partai politik (Parpol) sendiri sehingga tidak ingin NU mempunyai saluran politik tertentu karena mereka ingin mengambil suara umat NU. ‘’Ini lebih tepat disebut deparpolisasi NU daripada depolitisasi, karena kelompok ini adalah justru para politisi,” katanya.

Kelompok berikutnya ada-

lah kelompok liberal. Menurut Hasyim, kelompok inilah yang selama ini ingin memotong jalur aspiratif antara nilai agama dengan pemerintahan negara dan menginginkan sekularisasi negara.

Kelompok ini pula, kata Hasyim, yang selama ini menginginkan dibubarkannya Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mereka juga menghendaki NU tidak perlu membuat kompilasi hukum Islam, ditiadakannya bahtsul masail qonuniyah atau pembahasan aturan perundangan, serta dihilangkannya fatwa dan taushiah. ‘’Pikiran ini sesungguhnya adalah sekularisasi

Pemda Diminta Tingkatkan

Cakupan Jaminan Kesehatan JAKARTA - Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah meningkatkan cakupan program jaminan kesehatan di wilayahnya untuk mempercepat realisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta yang mencakup seluruh penduduk. ‘’Kami mendorong daerah agar sesuai dengan kemampuan finansialnya menambah cakupan. Tahun 2010 ini cakupan jaminan kesehatan daerah diharapkan naik jadi 23 juta jiwa,” kata Staf Ahli Menkes Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Chalik Masulili di Jakarta, kemarin.

Menurut Chalik, sampai akhir tahun 2009 program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah bagi penduduk yang tidak masuk kuota program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) cakupannya mencapai 10 juta penduduk.

Program jaminan kesehatan masyarakat di daerah diselenggarakan dengan berbagai skema, sebagian pemerintah daerah menyelenggarakannya bermitra dengan PT Askes.

Menurut Dirut PT Askes I Gede Subawa pihaknya sudah bermitra dengan 138 pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi masyarakat umum yang tidak tercakup program Jamkesmas.

Abdul menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan peta jalan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk pada 2014.

Sampai akhir tahun 2009, program jaminan kesehatan yang ada seperti Jamkesmas, asuransi kesehatan sosial, Jamsostek dan asuransi komersial baru mencakup 50,18 persen penduduk.

Cakupan jaminan kesehatan tersebut secara bertahap akan

ditingkatkan sambil menunggu peraturan dan infrastruktur pendukung pelaksanaan UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sasaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri atas 117 juta penduduk dengan rincian 76,4 juta penduduk tercakup program Jamkesmas dan 23,4 juta penduduk masuk program jaminan kesehatan daerah.

Di samping itu pemerintah juga merencanakan penambahan alokasi pemberian bantuan iuran kepada 17 juta pekerja sektor informal yang akan dimasukkan sebagai sasaran program Jamkesmas.

Sementara jaminan kesehatan mandiri diharapkan bisa mencakup 123,73 juta penduduk yang terdiri atas pekerja formal (81,9 juta), pekerja informal mampu (25,89 juta) dan individu kaya (enam juta). (ant)

suki kondisi kritis bila kegiatan tetap berjalan dengan pola business as usual.

Sementara Sulawesi sudah dipastikan menjadi jauh lebih rentan daripada masa sebelumnya. ‘’Margin biaya sosial dan lingkungan yang timbul akibat pembangunan fisik dan ekonomi pada masa mendatang akan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya,” kata Gusti.

Untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih parah dan untuk merebilitasi lingkungan, MenLH mengatakan hal tersebut dilakukan dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan tersebut dilakukan melalui KLHS. ‘’Penataan ruang harus harmonis dengan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui perencanaan dan penerapan yang sistematis dan komprehensif serta selalu melibatkan masyarakat,” katanya.

Sedangkan Rencana Perlin-

dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional disusun dengan memuat empat hal yaitu (1) rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, dan (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup.

Selain itu juga memuat (3) pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumberdaya alam, dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Saat ini KLHS telah diberlakukan sebagai salah satu persyaratan dalam tata cara alih fungsi hutan sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 2010, salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2010, dan akan segera ditetapkan pedoman umumnya pada tahun 2010. (son)

DJSN Diminta Selesaikan

Hasyim Muzadi : JAKARTA - Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengingatkan warga Nahdlatul Ulama (NU) agar berhati-hati dalam menyikapi isu sterilisasi politik NU atau NU bebas politik yang mengemuka menjelang muktamar. ‘’Para calon ketua umum dan para tokoh NU hendaknya berhati-hati dalam menggunakan isu NU bebas politik atau sterilisasi NU dari politik,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Hasyim, isu sterilisasi NU dari politik tidak boleh dilihat secara sederhana, karena sebenarnya isu itu memiliki sejumlah maksud atau makna, dan pihak yang menghembuskan isu itu pun memiliki kepentingan berbeda.

JAKARTA - Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kondisi lingkungan di Jawa sudah kritis. Hal tersebut diungkapkan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta dalam Pertemuan Nasional Persiapan Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Perencanaan pembangunan di Jakarta, kemarin.

Hasil KLHS oleh KLH terhadap rencana penataan ruang pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi serta kajian singkat terhadap pulau Kalimantan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menyimpulkan bahwa Jawa telah mencapai tingkat kritis.

Sedangkan Sumatera dan Kalimantan akan segera mema-

negara melalui proses liberalisasi agama sebagaimana terjadi di Amerika dan Eropa,” katanya.

Di dua kawasan itu, lanjutnya, kegiatan keagamaan tidak boleh dicampuri sama sekali oleh negara, demikian pula sebaliknya. Akibatnya, banyak sekali aturan perundangan di sana yang justru merusak agama, termasuk agama mayoritas yakni Kristen dan Katolik. ‘’Pikiran ini tentu bertentangan dengan ideologi negara Pancasila,” kata Hasyim yang juga salah seorang presiden Konferensi Dunia Agama-agama untuk Perdamaian (WCRP) itu. (ant)

Regulasi Jaminan Kesehatan JAKARTA - Menko Kesra Agung Laksono meminta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) segera menyelesaikan penyiapan regulasi terkait jaminan kesehatan. ‘’Saya minta kepada DJSN untuk segera menyiapkan regulasi jaminan kesehatan yang sudah mendesak terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah 20102014 untuk mencapai cakupan universal jaminan kesehatan,” katanya saat membuka seminar tentang peran pemerintah daerah dalam jaminan kesehatan nasional di Jakarta, kemarin.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, yang di dalamnya juga

meliputi jaminan kesehatan nasional, baru bisa dilaksanakan setelah regulasi pendukungnya diterbitkan.

Agung mengatakan DJSN sudah menyusun rancangan undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan DPR RI berjanji menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan tersebut dalam tahun 2010.

Beberapa peraturan lain yang masih dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan mengacu pada SJSN termasuk di antaranya peraturan pemerintah tentang pemberian bantuan iuran, peraturan presiden tentang jaminan kesehatan, dan peraturan presiden tentang iuran.

Selain itu juga diperlukan peraturan presiden tentang paket manfaat; Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Jamkesmas; peraturan presiden tentang penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas; dan peraturan tentang pembentukan unit pelaksana teknis badan pengelola Jamkesmas.

Berkenaan dengan hal itu anggota DJSN Haris Eko Santoso mengatakan saat ini pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran (PBI). ‘’Rancangannya sudah selesai dan sudah diproses di Kementerian Hukum dan HAM,’’ katanya. (ant)

Megap litan K ilas HMI Datangi KPPN MASSA dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) cabang Bogor, mendatangi Kantor Pelayanan Pembendaharaan Nasional (KPPN) Bogor yang terletak di Jalan Juada, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin. Puluhan mahasiswa tersebut menuntut KPPN Bogor sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan di Bogor terkait dana Century. “Aksi ini sebagai aspirasi terhadap kasus Bank Century, karena KPPN sebagai kantor perwakilan Kementerian Keuangan mengetahui pengaliran dana Century tersebut,” ujar Ahmad Subki, Koordinator aksi, kepada Antara, disela-sela aksi. (ant)

Galian Liar Resahkan Warga TANGERANG - Keberadaan galian tanah yang diduga liar di Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg membuat warga setempat resah karena tidak mengantongi izin dari Pemkab Tangerang, Banten. “Kendaraan yang melintas membawa tanah galian itu meninggalkan debu dan bila hujan jalan menjadi becek,” kata Maman (39) warga Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg dihubungi kemarin. Dia mengatakan, sudah pernah melaporkan masalah galian tersebut kepada petugas ketertiban kecamatan, tapi tidak ditanggapi. (ant)

Warga Sebar Lele di Jalan TANGERANG - Warga Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, menyebarkan ikan lele pada jalan berlubang diisi air supaya pemkab setempat secepatnya melakukan perbaikan terhadap jalan rusak itu.

“Kami sengaja menyebarkan ikan lele pada jalan berlubang yang berair, sebagai bukti untuk menyindir Pemkab Tangerang supaya cepat memperbaiki,” kata Jumadi (46) warga Karet Tangerang dihubungi, kemarin. Dia mengatakan bahwa laporan warga tentang kerusakan jalan yang menghubungkan Sepatan dengan Kampung Bayur, Kota Tangerang tidak pernah ditanggapi serius. (ant)

15 Aset Pemkab Bekasi

Segera Dijual CIKARANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, akan menjual 15 aset yang berlokasi di wilayah Kota Bekasi guna menambah pemasukan kas daerah.

B u p a t i B e k a s i D r. H .

Sa’duddin MM kepada Antara di Cikarang, kemarin mengatakan, kebijakan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan sidang paripurna DPRD setempat yang berlangsung Senin lalu.

“Sebagai kepala daerah saya hanya bertugas melaksanakan keputusan dewan.

Kini tinggal kita cari siapa saja pihak yang berminat membeli tanah dan bangunannya dengan harga yang sesuai,” katanya.

DPRD dalam keputusannya, kata dia, hanya menugaskan bupati untuk menjual tanah dan bangunan. Pihak DPRD tetap akan dilibatkan dalam proses transaksi pembelian. “Semuanya harus melalui persetujuan dewan, sementara uangnya akan masuk ke kas daerah untuk keperluan pembangunan Kabupaten Bekasi,” ujar Sa’duddin.

Dikatakan Sa’duddin, siapa pun berhak untuk membeli aset itu, termasuk di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Namun harganya tetap mengacu pada persetujuan dewan, sehingga transaksi penjualan didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP).

Ke-15 aset itu, kata Sa’duddin, di antaranya berdiri di Jalan Ahmad Yani dan Jalan

Rawa Tembaga berupa Gedung KONI, Gedung Korpri, sekolah TK, eks perpustakaan umum, Gedung Penerangan, dan Gedung PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM). “Kami berharap dalam waktu dekat aset itu segera terjual, dari pada kita biarkan saja tanpa disewakan dan tidak terawat,” katanya.

Sa’duddin mengaku belum mengetahui rincian nilai aset yang akan dijual tersebut. Namun dirinya optimistis dana yang masuk ke kas daerah dari hasil penjualan aset akan sangat bermanfaat bagi kebutuhan perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim mengatakan, keberadaan aset di Kota Bekasi lebih disebabkan oleh pemekaran kedua wilayah kota dan Kabupaten Bekasi yang berlangsung sekitar tahun 2001 silam.

“Sebagian aset sudah terlanjur kita berikan secara cumacuma kepada Pemkot Bekasi, namun sebanyak 15 aset inilah yang hingga sekarang belum kita serahkan dan akan segera kita jual,” katanya.

Mustakim menambahkan, pihaknya tidak memberikan batas waktu penjualan aset.

“Kalau memang cepat, lebih baik. Tapi kalau memang belum ada yang berminat tidak masalah. Yang jelas aset berupa tanah dan bangunan ini harus segera terjual. Tidak bisa diserahkan ke orang lain termasuk Pemkot Bekasi,” demikian Mustakim. (ant)

Perbatasan Depok-DKI Butuh Perhatian DEPOK - Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat, dari Fraksi Partai Amanat N a s i o n a l ( F - PA N ) E n t h y Sukarti mengatakan, daerah perbatasan antara Depok dengan DKI Jakarta, Bogor dan Bekasi perlu mendapat p e r h a t i a n . “ Warg a d a e r a h perbatasan tersebut banyak yang mengeluh terutama masalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata,” kata Enthy di Depok, kemarin.

Secara geografis Kota Depok berbatasan langsung dengan wilayah lain yakni di utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bogor.

Menurut dia, penduduk Kota Depok dapat bersifat heterogen, dan sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat urban yang bekerja di wilayah lain.

Dikatakannya secara to-

pografi bagian utara Kota Depok berbentuk dataran rendah, bagian selatan berbentuk daerah perbukitan bergelombang dengan ketinggian 40 meter sampai 140 meter dari permukaan laut.

Sedangkan aliran sungai yang melintas di Kota Depok adalah Sungai Ciliwung dan Cisadane. “Perlu perhatian bentuk dataran tanahnya untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sutopo mengakui pembangunan di wilayah perbatasan agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Kota Depok.

Ia mencontohkan, jalan menuju perkampungan warga Tionghoa di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, di beberapa jalan utamanya hancur, padahal jalan itu merupakan jalan utama.

“Pembangunan harus dilakukan secara merata karena jalan tersebut merupakan akses yang vital bagi masyarakat untuk beraktivitas,” ujarnya. (ant)

Suluh Indonesia, Kamis 4 Maret 2010

4

Angka Kebakaran di Depok Tinggi DEPOK - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Misbahul Munir mengatakan, angka kebakaran di Depok terhitung tinggi. Dari data tahun 2009 saja tercatat, sekitar 71 kasus kebakaran terjadi di Depok dengan total kerugian sekitar Rp 3,7 miliar.

Penyebab dari kebakaran rata-rata dikarenakan akibat arus pendek. “Selain itu juga dikeranakan karena kompor dan kompor gas, puntung rokok serta bensin eceran di pinggir jalan,” kata Munir ke-

pada wartawan, kemarin.

Pada tahun 2009, jumlah kerugian akibat kebakaran hanya Rp 3,7 miliar. Jumlah ini menurun jika dibanding tahun 2008 yang mencapai Rp 8,8 miliar. Jumlah kasusnya pun terhitung rata, antara 70 kasus.

Tahun 2008 terjadi 70 kasus, sedangkan tahun 2009 naik menjadi 71 kasus. “Kenaikannya hanya satu kasus dari tahun 2008 ke 2009,” kata Munir.

Dibeberkan Munir, tidak ada wilayah kecamatan yang dom-

inan rawan kebakaran. Artinya, jumlah kasus kebakaran hampir rata di tiap kecamatan. Namun, kebanyakan kebarakan terjadi di wilayah perumahan yang biasanya diakibatkan arus pendek. “Biasanya di wilayah pemukiman yang padat penduduknya. Dan itu rata di tiap kecamatan,” imbuh Munir.

Dia menambahkan, kendati tingkat kebakaran cukup tinggi, namun tidak pernah sampai menelan korban jiwa. Korban rata-rata mengalami luka ringan. “Tidak ada yang sampai

meninggal dunia. Dari catatan kami, hanya terdapat luka ringan,” akunya.

Munir mengatakan, pihaknya mengalami kendala dalam mengatasi masalah kebakaran.

Mulai dari kekurangan jumlah personil hingga sarana dan prasarana. Saat ini, pihaknya hanya memiliki sembilan unit armada mobil pemadam kebakaran. Jumlah tersebut dirasa kurang untuk memenuhi standar pelayanan. “Pelayanan damkar di Depok belum memenuhi standard yang dikelu-

Bekasi Segera Miliki Stadion Baru BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, akan membangun stadion senilai Rp 200 miliar di wilayah itu pada 2010, untuk kegiatan olah raga nasional dan internasional.

Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad di Bekasi, kemarin mengatakan, pembangunan stadion akan dilaksanakan pada 2010 dengan sumber dana diantaranya Rp 100 miliar dari Pemprov Jawa Barat. “Stadion bertaraf internasional itu bisa untuk kegiatan sepak

bola, atletik dan lainnya.

Pendirian stadion kebanggaan warga Bekasi itu merupakan saran dari Nurdin Khalid, ketua umum PSSI,” ujar Mochtar.

Ia menyatakan dirinya juga sudah bertemu dengan pihak Kemenegpora untuk membicarakan rencana pembangunan stadion tersebut dan mereka mendukung.

Mochtar mengatakan, siap menjadikan kawasan seputar GOR dan lapangan patriot sebagai sarana olah raga internasional asalkan ada dukun-

gan besar dari pemerintah dan Provinsi Jawa Barat.

Keberadaan stadion itu akan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bekasi sekaligus menjadi sarana tontonan untuk berbagai pertandingan tingkat nasional maupun internasional.

Ketua Harian KONI Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi menyatakan bersyukur bila stadion tersebut bisa dibangun di Bekasi.

Ia menyatakan, dengan sarana olahraga yang memadai akan mudah dihasilkan atlet

berkualitas. “Kalau sarananya sudah tersedia, atlet akan lebih giat berlatih dan pada gilirannya akan dicapai prestasi yang bagus,” ujarnya.

Keberadaan stadion itu juga diharapkan bisa mengangkat prestasi tim Persipasi yang kini tengah berjuang di liga utama Indonesia agar bisa bertarung di Liga Indonesia.

Tjandra yang juga Sekretaris Kota Bekasi itu berharap masyarakat setempat memberikan dukungan bagi pembangunan stadion. (ant)

Tak Ada Kompromi untuk Pembocor Soal Ujian DEPOK - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan tidak ada kompromi bagi pelaku pembocoran soal ujian nasional, karena tindakan tersebut sudah termasuk dalam kategori pembocoran dokumen negara.

“Kami menjamin pelaku pembocoran soal ujian nasional (UN) bakal dipidanakan dan Kementerian sudah berkoordinasi dengan jajaran dinas pendidikan di tingkat provinsi dan aparat berwenang untuk pengamanan soal-soal UN ini,” kata Mohammad Nuh usai membuka acara Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusat Pendidikan dan Pendidikan Pegawai (Pusdiklat) Kementerian Pendidikan Nasional di Depok, kemarin.

Mohammad Nuh menambahkan, Kementerian dengan semua kepala dinas pendidikan se-Indonesia sudah berkomitmen dan mendeklarasikan pelaksanaan UN dengan jujur dan bersih.

Untuk penggandaan soal, Nuh mengatakan akan dilakukan 10 hari sampai satu minggu menjelang UN. “Yang pasti saat pelaksanaan UN, se-

Mohammad Nuh

mua soal sudah digandakan dan dikirim ke sekolah dengan aman,” katanya.

Sementara soal anggaran UN, pencairan sudah mulai dilakukan melalui dinas pendidikan di tiap provinsi.

“Kami ingin melaksanakan UN ini dengan jujur dan bukan hanya sekedar mengejar target lulus semata. Untuk itu

kepada orang tua diimbau untuk mempersiapkan anakanaknya secara fisik dan mental dalam mengikuti UN yang mulai dilakukan 22 Maret ini,” lanjut Nuh. Sebelumnya, Mendiknas menyatakan ujian nasional (UN) masih merupakan metode terbaik sebagai standarisasi kelulusan tingkat sekolah. “Sela-

ma ini, pemerintah melakukan analisis terhadap berbagai metode evaluasi pendidikan yang digunakan sebagai standarisasi kelulusan tingkat sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga atas,” katanya.

UN masih dinilai paling banyak memiliki sisi positif dan sebagai metode terbaik itu dibandingkan dengan metode lainnya mulai dari metode ujian negara yang berlangsung pada 1971 hingga 1972.

Setelah itu, metode berubah dengan dilakukannya ujian sekolah yang berlangsung dari 1972 hingga 1992. Dalam metode itu, seluruh peserta ujian diketahui dapat berhasil lulus dengan nilai baik karena belum adanya standarisasi kelulusan, katanya.

Metode akhirnya diganti dengan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) yang merupakan kombinasi ujian negara dan ujian sekolah. “Metode itu berlangsung dari 1992 hingga 2002 yang masih memiliki kelemahan terkait nilai ujian dan nilai sekolah tiap mata pelajaran,” katanya. (ant)

DPRD Bekasi Siapkan Perda Inisiatif CIKARANG - Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, siap mengajukan sejumlah peraturan daerah (Perda) inisiatif untuk menggenjot kinerja pemerintah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Setiap tahun kita mengajukan empat perda inisiatif dari masing-masing anggota dewan. Sehingga selama masa kerja lima tahun kita minimal bisa menghasilkan sekitar 20 perda,” ujar anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno kepada Antaradi Cikarang, kemarin.

Hingga kini, kata dia, pihaknya mencatat ada tiga Perda yang siap diajukan. Diantaranya, Perda tentang pengolahan limbah B3, revisi Perda parkir yang telah kedaluwarsa, serta Perda tentang izin tempat hiburan seperti karaoke, dan pajak hiburan.

“Bila diprediksikan, untuk pengolahan limbah saja bila satu pabrik dikenakan biaya Rp1 juta dengan jumlah pabrik sekitar 4.500, maka pendapatan limbah yang diperoleh Pemkab Bekasi senilai Rp4,5 miliar setiap bulan,” katanya.

Begitu pun dengan izin tempat hiburan karaoke yang selama ini dinilai tidak jelas dan sebagian telah kedaluwarsa.

“Sama saja dengan pajak hiburan yang selama ini pemasukannya tidak jelas. Saat dilakukan razia, izin usaha banyak yang kedaluwarsa dan pemasukan pajak melalui oknum tertentu,” ujar Taih.

Bila hal tersebut terus dibiarkan tanpa aturan perda, kata dia, dikhawatirkan pemasukan PAD Kabupaten Bekasi akan banyak menguap tidak jelas.

Sementara untuk perda yang sudah kedaluwarsa, Badan Legislasi merasa perlu untuk mengkaji ulang. “Misalnya, untuk Perda parkir yang saya catat hanya Rp 500 saja padahal di tempat lain angkanya sudah jauh berubah,” kata Taih.

Taih menambahkan, dari hasil analisa pihaknya Perda inisiatif tersebut mampu meningkatkan pemasukan PAD hingga Rp200 miliar, namun dengan catatan perlu didukung dengan ketegasan terhadap para pelanggar peraturan tersebut. (ant)

arkan International Fire Chiefs Assocation of Asia (IFCAA),” katanya.

Idealnya, menurut standard yang ditetapkan, setiap satu mobil pemadam kebakaran mampu melayani 10.000 penduduk. Namun, pada kenyataannya, Depok hanya memiliki sembilan unit mobil pemadam kebakaran yang harus melayani 1,4 juta jiwa penduduk Depok. “Artinya, dipelukan sekitar 140 unit mobil lagi agar memenuhi standar IFCAA,” pungkasnya. (rin)

Tangsel Dituding

Sebagai Penghasil Sampah TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, Banten, menuding sampah dari sejumlah aset daerah berupa pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, yang menjadi penyebab menumpuknya sampah di wilayah itu.

“Seharusnya yang bertanggung jawab menangani sampah di Tangsel adalah Pemkab Tangerang, bukan Pemkot Tangsel,” ujar Ketua tim penanggulangan sampah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangsel, Dewanto dihubungi kemarin.

Dewanto mengatakan, sejumlah pasar tradisional diwilayah ini seperti Pasar Serpong, Ciputat, Jombang dan Pasar Cimanggis, merupakan aset Pemkab Tangerang yang hingga kini belum diserahkan kepada Pemkot Tangsel.

Namun sejumlah aset itu seharusnya diserahkan secepatnya setelah Kota Tangsel dimekarkan, namun Pemkab Tangerang terus mengulur waktu menyerahkan beberapa pasar tradisional itu kepada Pemkot Tangsel.

Menurut dia, karena belum diserahkan, dalam sehari ribuan kubik sampah dihasilkan tiap pasar yang berada di wilayah ini tidak mampu diatasi pemerintah daerah setempat.

Penyebab lain, katanya, apalagi ditariknya sebanyak 40 truk sampah di Tangsel oleh Pemkab Tangerang dan dilarangnya sekitar 6.000 kubik sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Jatiwaringin milik Pemkab Tangerang.

Walau demikian, Pemkot Tangsel selalu dijadikan kambing hitam dalam persoalan sampah, karena dianggap tidak mampu menangani.

Meski begitu, Pemkot Tangsel tetap bertanggung jawab menanggulangi sampah yang berada di beberapa pasar tradisional milik Pemkab Tangerang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Uus Kusnadi mengatakan, persoalan sampah di Tangsel mengalami kendala karena aset pasar tradisional itu belum diserahkan kepada Pemkot Tangsel.

Meski belum diserahkan, tapi yang harus bertanggung jawab mengurusi sampah di Tangsel adalah Pemkab Tangerang selaku pemilik aset sejumlah pasar tradisional.

Kusnadi menambahkan jika aset pasar tradisional tersebut diserahkan maka Pemkot Tangsel berkewajiban menanggulangi sampah tersebut, dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemkab Tangerang. (ant)

Ribuan KK di Bulak Mangga Menikah Siri SEBANYAK 3.210 Kepala Keluarga (KK) di Kampung Bulak Mangga, Desa Suka Asih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum terdaftar sebagai pasangan nikah resmi di Kontor Urusan Agama (KUA) setempat.

“Dari total 3.264 KK di wilayah kami, hanya 54 pasangan yang tercatat menikah secara resmi,” ujar Kepala KUA Sukatani, Mida Suharja, kepada Antara, di Sukatani, kemarin.

Ribuan KK yang belum terdaftar secara resmi di KUA, kata dia, mayoritas diketahui menikah secara siri, dengan alasan biaya pernikahan secara resmi relatif

mahal, sementara sisanya menikah di luar wilayah.

“Warga di Kampung Bulak Mangga hampir seluruhnya hidup dibawah garis kemiskinan.

Menurut mereka, harga mengurus pernikahan di KUA mahal.

Namun bagi saya hal itu bukan alasan yang tepat,” katanya.

Alasannya, biaya administrasi pernikahan secara sah yang diakui negara hanya mengeluarkan sekitar Rp30

ribu dan tidak diharuskan menggelar pesta yang memerlukan biaya besar.

“Justru saya menganjurkan, bila ada pasangan yang tidak memiliki cukup biaya namun ingin menikah secara resmi di KUA, pasangan tersebut dapat meminta surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa, sehingga gratis,” katanya.

Dikatakan Mida, menikah secara resmi dapat membantu pelayanan dari instansi pemerintah, terkait dengan pembuatan akta kelahiran dan pendataan penduduk. “Sebab menikah secara siri dapat men-

ganggu pelayanan pemerintah dalam hal pembuatan akte lahir,” katanya.

Sementara itu, sejumlah warga di Kampung Bulak Mangga menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang larangan nikah siri oleh pemerintah. Alasannya, himpitan ekonomi membuat dana pernikahan secara resmi terasa mahal.

“Warga di kampung kami mayoritas menikah secara siri, sebab biaya pernikahan sangat mahal. Sedangkan saya sendiri hanya bekerja sebagai tukang ojek,” kata Dadang S. Hadi (48), pasangan nikah siri.

Menurut Dadang, situasi

tersebut telah membuat Kampung Bulak Mangga dijuluki masyarakat sebagai kampung nikah siri.

“Kami bukan ingin menganggap remeh pernikahan, namun untuk menghindari perbuatan zina. Walau ilegal, tapi bagi saya nikah siri lebih sah dimata Tuhan,” kata Dadang.

Hal senada juga dikatakan Sumiyati (55) yang mengaku tidak keberatan dinikahi secara siri oleh suaminya Nasan (59).

“Buktinya, sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja meski telah menikah selama 30 tahun dengan memiliki tiga orang anak,” katanya. (ant)

pini

Suluh Indonesia, Kamis 4 Maret 2010

F OKUS Menyaksikan Refleksi Kepentingan ETIKA menyaksikan pemandangan menyedihkan, menggelikan dan sebagainya saat sidang paripurna DPR RI beberapa hari lalu, masyarakat kembali teringat kalimat mendiang Gus Dur yang mengibaratkan lembaga politik terhormat itu tak ubahnya sebagai Taman Kanak-kanak.

Saat itu, mungkin orang setengah percaya serta tidak. Percaya karena memang kondisi faktual memang sepeprti itu. Tidak percaya karena mungkin mengacu figur Gus Dur yang ceplas ceplos. Tetapi sekarang, adakah keraguan lagi bahwa lembaga yang bernama DPR ini memang tak ubahnya seperti Taman Kanak-kanak?

Lihatlah, ratusan juta pemirsa TV menyaksikan bagaimana sikap anggota wakil rakyat yang terhormat ini. Yang gajinya besar dari keringat rakyat. Yang mobilnya mewah, pakaiannya wah. Ternyata mereka hanya sibuk nyeroscos tanpa isi, saling serobot mau bicara. Sementara di satu sisi ada yang bersuit-suit, teriak-teriak serta berjingkrak. Tidak ada etika, jauh dari sopan santun politik. Sangat sangat jauh kalau ingin melihat sikap mereka sebagai sosok politisi yang sntun serta mencerminkan negarawan. Kita mimpi di siang bolong.

Lalu, apa yang diharapkan dari mereka ini? Sungguh, kita tidak bisa melihat mereka berbuat lebih untuk rakyat. Jangka pendeknya adalah kita menginginkan agar mereka ini berlaku sopan serta tertib dulu. Tidak lebih, jagalah nama serta citra lembaga politik agar tidak selalu ‘belepotan lumpur’. Sudah banyak kejadian, sudah banyak fakta namun sayangnya mereka ini tidak kapok-kapok juga.

Tentu, target rakyat ini sungguh sangat minimalis. Sangat jauh dari ongkos yang harus dikeluarkan bagi mereka untuk semua tingkah laku yang menggelikan serta menyedihkan itu. Tetapi, apa boleh buat.

Ke depan, akan banyak lagi muncul kasus-kasus yang sengaja dimunculkan secara politis sehingga apa yang terjadi kemudian akan sangat dekat dengan hitungan-hitungan politik. Jangan bicara lagi soal reformasi, restorasi atau apa pun istilahnya. Dunia politik kita tengah dimabuk kepentingan sesaat dengan mengusung panji-panji demokrasi.

Kasus Century hanyalah salah satu contoh. Kita bisa melihat secara jelas bagaimana sepak terjang para politisi. Mereka lebih sibuk mengurus kepentingan politik ketimbang kepentingan rakyat yang lebih luas.

Di sisi lain, kita memang tidak bisa menutup mata bahwa masih ada anggota yang —untuk sementara—berpikir jernih dengan menempatkan kasus ini secara proporsional. Akan tetapi, sekali lagi di tengah sikap masyarakat yang sangat skeptis serta apriori, sikap politik para politisi ataupun parpol yang ditunjukkan saat ini hanyalah refleksi kepentingan mereka semata. Artinya, mereka tidak akan bisa konsisten di rel kebenaran, di jalur kepentingan rakyat manakala hal itu bisa mengusik kekuasaan mereka.

Katakanlah, the ruling party pasti akan terus membangun koaliasi kalau hal itu dirasa membahayakan posisinya sebagai pemegang kekuasaaan. Di sisi lain, the ruled party, pasti akan membangun sebuah kelompok kontra koalisi dengan berbagai tujuan. Hal ini juga bisa diterjemahkan oleh masyarakat yang sudah sangat melek politik dari berbagai sudut pandang.

Kalau parpol yang memerintah, itu sudah jelas. Bagaimana parpol yang diperintah? Tindakan pro rakyat ini bisa diartikan sebagai langkah politik untuk mengambil hati rakyat. Hitung-hitung menabung untuk 2014.

Tidak ada salahnya. Tetapi, langkah ini bisa tidak berhasil ketika ketidakpercayaan rakyat yang merasa ditipu karena sudah telanjur menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil rakyatnya di lembaga legislatif.

Apa yang bisa dipetik dari kondisi semacam ini? Pemerintahan yang sangat rapuh karena kurangnya kepercayaan masyarakat. Dalam konteks sejarah politik Indonesia, sipil yang sudah diberikan kesempatan serta kepercayaan besar namun tidak kunjung becus maka tentu bukan tidak mungkin ada pemain lain yang masuk ke gelanggang politik. ***

K

Bang D

el

Lobi antarpimpinan fraksi berlangsung alot

Siapa kuat dia menang ...

5

‘Restorasi’ Elite Politik HARAPAN-HARAPAN dan janji-janji yang telah dipupuk di masa kampanye, penipuan-penipuan yang seolah sah secara hukum, ataupun kebohongan yang datang silih berganti, akhirnya menimbulkan kekecewaan dan frustasi disegenap lapisan warga negeri ini. Perasaan dikhianati, ditipu dan sejenisnya, pada akhirnya melahirkan krisis kepercayaan dan kepemimpinan atas para elite. Perlu semacam penataan atau perbaikan mendasar dan menyeluruh, atau restorasi politik, berikut elitenya.

Mungkin ungkapan ini paling tepat untuk menggambarkan situasi saat ini.

Kegagalan Elite Banyak kajian ilmiah,ataupun setengah ilmiah, yang menjelaskan bahwa kegagalan para elite dalam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kelompok, dengan kepentingan publik yang lebih luas. Di tengah berbagai keterpurukan dan ketidakpastian, para elite berlomba meminta kenaikan gaji, fasilitas, atau bahkan pesawat pribadi kepresidenan. Sangat tidak sensitif. Harus diakui bahwa, para elite umumnya tetap bersifat konservatif dalam sebuah sistem yang sudah berubah demokratis sekalipun. Mereka terbiasa mengakomodasi dan menyepakati sesuatu berdasarkan kepentingan individu dan kelompok, yang umumnya sangat tertutup (eksklusif).

Para elite inilah yang menentukan agenda politik: apa yang dibahas, atau tidak perlu dibahas, berikut dialokasikan anggaran, atau tidak. Semua keputusan ada di tangan mereka. Sudah tentu selalu didasarkan pada, ada keuntungan atau tidak buat diri dan kelompoknya. Sementara di sisi lain, warga kebanyakan —apalagi yang paling rentan dan miskin— memiliki kesempatan dan akses partisipasi paling kecil dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Situasi tersebut masih tetap menghantui kita, bahkan di masa perjalanan 12 tahun reformasi. Sebuah ironi. Partai politik dan para elitenya cenderung mengabaikan ideologi, visi dan program, seperti ditawarkan di masa kampanye.

Ketika sudah memasuki arena kekuasaan, apakah legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, hal dasar tersebut dilupakan”. Mereka hanya menjadikan ideologi dan aspirasi warga negara sebagai wacana dalam ‘karnaval’ kampanye proses politik.

Kita disuguhi adegan ‘tarian telanjang’ aksi mereka, setiap hari dan mengisi siaran langsung televisi.

Elite parpol yang mencitrakan diri kerakyatan, atau populis, tanpa malu-malu bersikap ‘kanan’ dalam membahas soal privatisasi BUMN dan pengurangan subsidi misalnya. Lengkap dengan argumentasi pembenaran posisi tersebut.

Bila dicermati secara seksama, semua itu bermuara pada pencarian keuntungan, atau rente bersama. Perilaku elite yang di luar kewajaran ini perlu kita waspadai, termasuk dalam usaha mencari kebenaran, ataupun pembenaran dalam kasus Bank Century. Berupaya mengesankan diri tengah

Oleh : Ngurah Karyadi memperjuangkan hal-hal mendasar, namun di balik semua itu hanya ‘sandiwara’ politik dalam menyikapi hasil Pemilu 2009 dan tawar menawar dalam menghadapi pemilu 2014.

Secara kasat mata bisa kita amati dan ilustrasikan sebagai bagian dari perbuatan posisi tawar dan akses sumber keuangan politik.

Pemilu 2009 ditandai dengan menguatnya posisi Partai Demokrat dan melemahnya beberapa parpol lain. Sehingga, berkaitan dengan akses terhadap rente ekonomi, maka PD akan berusaha mempertahankan status quo, dengan akses terkuat terhadap sumber kekuasaan keuangan dari lembaga pemerintahan dan BUMN. Sementara, parpol lain akan berjuang —

dengan segala cara tentunya— dalam menaikkan posisi tawar.

Ilustrasi tersebut sekaligus dapat dipakai dalam menjelaskan sikap ‘diam’ dan penuh misteri Presiden SBY dan PD dalam kasus kriminalisasi KPK, atau Century.

Sebelum ada desakan publik luas, Presiden dan para pendukungnya cenderung mendiamkan —dengan alasan tidak mau intervensi. Padahal ini sangat bertentangan dengan sikap politik pesona populis yang menjadi kredonya: Pertama, kepentingan komunikasi politik presiden, PD dan masyarakat.

Kedua, kampanye anti korupsi, kolusi dan nepotisme presiden dan PD itu sendiri.

Sikap yang tidak jauh berbeda pada hampir semua parpol (besar) di DPR. Sepertinya mereka melihat KPK ibarat Frankenstein, dan merasa terganggu dengan keberadaan KPK. Hal sedikit berbeda terjadi dalam kasus Bank Century. Beberapa parpol berupaya menyudutkan beberapa pejabat kunci di pemerintahan —posisi strategis keuangan— ketika pengucuran dana likuiditas Rp 6,7 triliun, meski terkesan tanpa dasar dan argumentasi memadai. Hanya didasari prasangka, karena pengalaman?

Presiden SBY dan partai pendukungnya terlihat terlampau apriori dengan proses politik dan hukum dalam kasus Bank Century ini.

Sesuatu yang logis dan traumatis, mengingat menjadi bagian —atau bahkan ikut terlibat dengan keluar dari kabinet— ketika Presiden Gus Dur dimakzulkan.

Dugaan fraud, atau rente kasus tersebut sudah tentu mengalir ke pihak yang memiliki akses langsung pada sumber keuangan.

Singkatnya, dalam kasus yang diilustrasikan di atas, para elite sedang memperjuangkan kepentingan pribadi dan jaringannya, yang mungkin tidak ada hubungan dengan kemaslahatan publik.

Restorasi Elite Para elite politik mesti sadar bahwa perilaku mereka disaksikan publik luas (terima kasih untuk media masa dan televisi). Kalau tidak percaya, coba saja mereka bertemu dan berbicara langsung dengan warga kebanyakan, mulai dari pedagang, ibu rumah tangga, petani, buruh, nelayan, atau pegawai kecil. Mereka seharusnya bisa menangkap bahwa kepercayaan warga pada kepemimpinan mereka sedang berada di titik nadir, bahkan dipandang dengan si-

nis. Meski tidak semua menyatakan secara terbuka.

Keadaan ini menjadikan politik sebagai media dalam mencapai kemaslahatan bersama sulit berjalan maksimal. Sebuah krisis kepercayaan akut, bahkan di tingkat komunikasi. Betul ada kemajuan material di sana-sini, namun masih jauh dari harapan publik. Kita bisa bandingkan dengan negara kawasan sekitar, Indonesia sangat ketinggalan, bahkan di hampir segala sektor. Sehingga, langkah ‘restorasi’ elite politik menjadi keharusan. Elite politik yang kehilangan akal sehat, demokrasi prosedural dan berbagai biasnya dapat mengganggu kerekatan sosial dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Langkah restorasi, atau pembenahan mendasar dan menyeluruh dalam membangun dinamika demokratis suksesi elite politik harus terus dilakukan di setiap proses politik. Pertama, para elite politik yang merupakan pemenang harus berubah, serta mampu menjalin kerja sama lintas parpol dalam agenda membangun pemerintahan bersih dan bebas KKN, yang terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.

Kedua, elemen masyarakat di luar elite politik —LSM, media, sektor swasta, dan masyarakat sipil lain— harus terus memperkuat kritik dan kontrol atas kinerja elite politik. Dilakukan dengan menemukan pondasi pemaknaan baru atas ideologi (Pancasila) dan konstitusi (UUD 1945). Pemuaraan masalah pada isu lingkungan misalnya, bisa menjadi dasar makna baru bagi idiologi dan konstitusi. Sekaligus menjadi penanda kegagalan elite politik yang berkuasa hari ini, terbukti dengan berbagai bencana lingkungan.

Dengan tetap menyadari bahwa mandat formal berada di tangan elite politik di lembaga legislatif, eksekutif dan bahkan yudikatif, berbagai elemen masyarakat sipil harus mengkreasi mekanisme carrot and stick, atau insentif dan disinsentif bagi elite politik. Jangan pilih pemimpin yang terindikasi KKN —apalagi hal tersebut menyebabkan kerusakan, atau mencemari lingkungan hidup. Ingat, keadilan lingkungan merupakan hak dasar, seperti ditegaskan dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Organisasi dan jaringan harus diperkuat, sehingga mampu mendesak, atau bahkan memaksa mereka untuk merepresentasikan kepentingan publik. Kelompok penekan, atau oposisi berbasis hak atas lingkungan bisa menjadi pondasi baru dalam melakukan restorasi elite, karena menyangkut hak dasar setiap warga. Hanya melalui upaya ini kepercayaan segenap warga negara dapat dipulihkan. Suatu upaya mendasar dan menyeluruh dalam upaya mencapai demokrasi dan pembangunan bagi semua untutuk semua, sampai tidak ada lagi buat elite politik dan kroni. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Proyek Tol Cinere-Jagorawi SEBAGAI warga Cinere, Kota Depok dan bekerja di kawasan Cibubur, dari hari ke hari kami merasakan kian ‘sesak nafas’ dengan kemacetan yang terjadi setiap kali kami akan pergi bekerja. Kian hari kian lama saja waktu yang harus dihabiskan untuk menempuh jarak yang sebenarnya tak terlalu jauh itu.

Jika beberapa tahun lalu jarak yang tak lebih dari 10 kilometer itu dapat ditempuh dalam waktu maksimal 45 menit, kini jalur itu hanya dapat ditempuh dalam waktu setidaknya 1,5 jam, itu pun bukan pada jam sibuk.

Awalnya kami berharap, ‘penderitaan’ kami itu bakal segera berakhir dengan dibangunnya akses tol baru, yaitu Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago). Awalnya, jalan tol itu bakal beroperasi akhir tahun 2010 ini.

Namun kenyataannya, hingga kini kami tak memperoleh kejela-

san kapan jalan tol itu bakal segera beroperasi. Bahkan kabarnya, untuk tahap pertama saja, yaitu akses dari Jalan Tol Jagorawi kea rah Jalan Raya Bogor (Cisalak) pun, hingga kini masih belum selesai, karena terkendala proses pembebasan tanah.

Kami sangat berharap agar para pemilik lahan yang hingga kini masih enggan melepaskan haknya untuk kepentingan umum, segera ‘mengalah’ demi kepentingan umum, sehingga jalan tol yang kami nilai sangat vital itu segera direalisasi.

Selain dapat mempersingkat waktu tempuh kami dan warga di sekitar jalan tol itu ketika akan meuju kawasan Cibubur/Jagorawi dan sebaliknya, proyek itu juga dapat membuat kawasan yang dilalui jalan tol itu menjadi kian hidup.

Bobby Cinere, Depok

Ketua DPR atau Pembantu Presiden KEMBALI lagi tontotan taman kanak-kanak dipertunjukkan di Gedung DPR. Sidang paripurna ricuh. Kisruh di dalam gedung DPR sebenarnya tak perlu terjadi jika sikap Ketua DPR Marzuki Alie bisa lebih bijaksana. Ketua DPR yang dulu bekas Sekjen Partai Demokrat tidak menempatkan diri sebagai pimpinan siding paripurna tetapi sebagai pembantu Presiden SBY. Dia terlalu membela kepentingan pemerintah dengan segala kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, benar atau salah, bijaksana atau sebaliknya.

Marzuki telah menutup sidang secara sepihak. Interupsi anggota DPR tidak didengarnya sama sekali. Interupsi tidak hanya berasal dari satu dua anggota, tetapi banyak anggota. Bukankah setiap anggota memiliki hak bicara di dalam siding paripurna.

Mengapa sidang tiba-tiba ditutup tanpa member kesempatan ang-

gota menyampaikan pendapatnya. Tentu banyak agenda politik yang disimpan Marzuki sehingga ia bisa melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Sebagai politisi ia boleh menyimpan dan memperjuangkan agenda politiknya.

Tetapi, sebagai pimpinan sidang ia harus bisa menghargai hak anggota Dewan.

Kritik keras terhadap sikap Marzuki Alie yang menutup siding secara subjektif ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD bereaksi keras terhadap aksi subjektif Marzuki ini. Machfud MD sejatinya telah banyak mengajari public, termasuk para pejabat, dalam memimpin siding. Ia bisa tegas tetapi ia bisa mengakomodasi semua kepentingan, yang bahkan sangat bertolak belakang.

Tidak ada salahnya mendengarkan interupsi. Didengarkan dulu suaranya, apa kepentingannya, apa usulannya, apa argu-

mentasinya, setelah itu diputuskan setelah mendapatkan persetujuan pimpinan siding lainnya.

Bahkan bila perlu meminta persetujuan anggota Paripurna apakah perlu sidang ditutup sekarang atau tidak. Sejatinya, paripurna adalah lembaga tertinggi DPR. Keputusan paripurna adalah keputusan institusi DPR. Semua hal yang berkaitan dengan keputusan paripurna tidak bisa diputuskan sendiri oleh pimpinan sidang, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota sidang paripurna.

Tetapi apa yang diperlihatkan Marzuki jauh dari kewajaran itu.

Akibatnya memicu protes anggota sidang lainnya. Sikap emosional itu pun terus berkembang hingga terjadi kericuhan. Di luar gedung DPR, aksi massa pun seolah tertular virus dari dalam gedung.

Mereka pun emosional dan melempari aparat keamanan dengan

batu. Aparat keamanan menyemprotkan gas air mata. Massa demonstran yang sejatinya ingin baik-baik malah menjadi anarkis.

Mengapa tidak bisa lebih bijaksana dalam memperjuangkan kepentingan politik? Ini karena terjadi pemaksaan kehendak politik.

Pemaksaan kehendak ini memicu perilaku tidak wajar dan tidak bijaksana yang bisa mengurangi bahkan merendahkan hak-hak orang lain, hak anggota Dewan yang lain, melanggar hak peserta sidang paripurna.

Sebagai ketua DPR, Marzuki seharusnya bisa lebih arif. Membela kepentingan pemerintah boleh-boleh saja, tetapi sebagai ketua DPR, ia juga harus menampung aspirasi politik rakyat yang diwakili anggota dewan secara keseluruhan.

Arifin Kebun Jeruk

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 4 Maret 2010

6

Persitara Kandaskan PSPS Pekanbaru JAKARTA - Bertindak sebagai tuan rumah, Persitara Jakarta Utara berhasil memaksimalkan laganya dengan kemenangan telak atas tamunya PSPS Pekanbaru 5-2 dalam lanjutan Indonesia Super League (ISL) 2009/2010 di Stadion Soemantri Brodjonegoro Jakarta, kemarin. Gol Persitara dicetak oleh Prince Kabir Bello (35, 74), Tantan (59), Diego Mendieta (60) dan Dedi Mulyadi (81).

Sedangkan gol balasan PSPS dicetak Ade Candra Kirana (5) dan M. Isnaini (49).

Persitara yang didominasi pemain baru sejak menit awal langsung menekan pertahanan PSPS yang dikawal Banaken Bassoken. Akibat kurangnya koordinasi antarpemain belakang membuat tuan rumah harus kebobolan lebih dulu lewat aksi Ade Candra Kirana yang menjebol gawang Persitara yang dikawal Rifki Mokompit saat pertandingan baru berjalan lima menit.

Tertinggal 0-1 membuat anak asuh Dick Buitelaar meningkat-

kan tempo pertandingan. Beberapa peluang berhasil diamankan kiper PSPS Fance Haryanto. Berawal dari umpan silang Oktovianus Maniani pada menit 35, Prince Kabir Bello mampu menyarangkan bola dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Kedudukan imbang bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua Oktovianus Maniani terus mengancam gawang PSPS. Beberapa tendangan nyaris membuahkan gol hanya saja tendangan membentur tiang gawang. Sering melakukan melakukan serangan, Persitara dipaksa kebobolan lagi setelah pemain PSPS M. Isnaini berhasil menjebol gawang Rifki Mokompit pada menit 49.

Tak ingin malu di kandang, Dedi Mulyadi dan kawankawan berusaha bangkit. Berawal dari pelanggaran terhadap Cesar Mboma di kotak terlarang, pada menit 59 wasit menunjuk titik putih untuk tuan

rumah. Tantan yang menjadi algojo tak membuang peluang itu. Tendangan kerasnya tak mampu dihadang kiper PSPS. Satu menit kemudiangiliran striker baru Persitara Diego Mendieta yang mencetak gol sehingga merubah kedudukan menjadi 3-2 . Dalam posisi unggul serangan Persitara tak mengendur. Prince Kabir Bello menambah pundi-pundi golnya setelah menjebol gawang PSPS pada menit 74 sehingga kedudukan menjadi 4-2.

Berawal dari solo run dari daerah pertahanan, Dedi Mulyadi berhasil menambah kemenangan Persitara pada menit 81 sehingga merubah kedudukan menjadi 5-2. Unggul jauh membuat anak-anak Persitara menurunkan tempo permainan.

PSPS yang berusaha menekan berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan. Hingga peluit panjang ditiup oleh wasit kedudukan tetap 5-2 untuk kemenangan tim tuan rumah Persitara Jakarta Utara. (ant)

PBI Harus Punya Boling Center JAKARTA - Kepengurusan Persatuan Boling Indonesia (PBI) Pusat pimpinan Oky Harwanto tak hanya fokus pada pembinaan atlet, juga fasilitas latihan/pertandingan. Oleh karenanya, PBI harus punya boling center.

Demikian dikatakan tokoh boling nasional, Erwin Pohe kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Erwin yang mantan Ketua Pengda PBI DKI Jakarta itu mengatakan, untuk bisa memiliki boling center, PBI tentu harus menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau BUMN. “Nah untuk bisa menembus BUMN, PBI juga harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) sebagai perpanjangan pemerintah dalam hal kebijakan keolahragaan di tanah air,� kata Erwin.

Ketika menjabat Ketua Umum Pengda PBI DKI, Erwin sudah menggagas kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN seperti PT Indocemen, Garuda, Pertamina. Perusahaan-perusahaan itu, didekati agar mulai dari karyawan sampai

level direksi bisa bermain boling. Dari situ kemudian muncul minat keluarga mereka untuk menjadi atlet boling.

PBI di bawah kepengurusan Oky Harwanto bisa terjun langsung menggagas kemitraan dengan perusahaan-perusahaan BUMN itu sehingga akan muncul klub-klub yang mau membina atlet profesional. Konsep ini bisa efektif bila PBI jemput bola misalnya dengan sistem bapak angkat terhadap atlet berprestasi.

Ia juga setuju dengan ide digulirkannya Liga Boling Indonesia (LBI) karena olahraga akan maju jika ada kompetisi yang diputar secara reguler. “LBI akan menciptakan iklim profesional dan ujung-ujungnya kemampuan atlet akan terangkat secara kualitas,� ujar pria berdarah Kawanua itu. Potensi boling Indonesia untuk menjadi juara dunia sangat terbuka dan fakta membuktikan kita sudah mampu menembus prestasi level Asia dengan meraih medali emas di Asian Games 2006 di Doha, Qatar melalui Ryan Lalisang. (oli)

Suluh Jakarta/ant

MENANG MUTLAK - Pesepakbola PSPS Pekanbaru Danil Junaidi (kiri) berebut bola dengan pesepakbola Persitara, Prince Kabir Bello pada lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Soemantri Brodjonegoro Kuningan Jakarta, yang dimenangkan Persitara 5-2.

Indonesia Gagal Lagi BRISBANE - Timnas Indonesia akhirnya dipaksa pulang dengan tangan hampa dari tuan rumah Australia setelah ditekuk 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Suncord Stadium Brisbane kemarin. Tim besutan Benny Dollo yang sudah masuk kotak ditekuk lewat gol tunggal Mark Milligan. Untuk tuan rumah hasil ini sekaligus meloloskan mereka ke Piala Asia di Qatar tahun depan.

Dalam pertandingan yang juga dapat disaksikan masyarakat Indonesia lewat siaran langsung itu, Benny Dollo tak banyak membuat perubahan dari komposisi yang biasa diterapkannya. Indonesia menggunakan formasi 3-5-2 dengan mengandalkan trio Maman Abdurahman, Charis Yulianto dan Nova Arianto di barisan belakang. Sedangkan di lini

depan, Bampang Pamungkas berduet dengan Budi Sudarsono.

Australia mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.

Tuan rumah mengurung pertahanan Indonesia dengan variasi umpan pendek mendatar dan bola lambung. Sedangkan Ponaryo cs yang lebih banyak berkumpul di lapangan sendiri bermain cukup efektif di awal laga, mengingat Australia memiliki kelebihan postur tubuh.

Indonesia lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat.

Serangan Australia lebih banyak dari sisi kanan pertahanan Indonesia yang ditempati Ismed Sofyan. Umpan silang dari sisi tersebut berulang kali memaksa kubu Indonesia berdebar-debar. Indonesia yang melancarkan serangan seporadis karena begitu cepat kehila-

ngan bola mendapat peluang melalui tendangan Budi yang masih lemah. Kerjasama satu dua antara Budi dan Bambang juga masih dapat digagalkan.

Markus membuat penyelamatan dengan menyergap umpan silang yang tepat mengarah ke Joshua Kennedy. Tendangan jarak jauh Luke Wilshire beberapa menit kemudian juga dapat dihentikannya. Pertahanan kokoh Indonesia akhirnya bobol juga. Berawal dari situasi bola mati di menit 42, Markus kurang cepat dalam menangkap bola yang sudah mengarah ke kedua tangannya. Alhasil Mark Milligan berhasil mencuri bola dan menanduknya.

Bola lantas membentur mistar gawang sebelah kanan. Culligan yang langsung bergerak mengejar bola liar tersebut melepaskan tendangan kaki kiri

dari sudut sempit. Sedangkan Markus gagal menutupi kesalahannya di pergerakan awal.

Skor 1-0 untuk Australia.

Di babak kedua, Indonesia tetap saja masih banyak ditekan. Masuknya Eka Ramdani menggantikan Firman Utina tidak banyak memberi variasi serangan bagi tim tamu yang cukup mudah kehilangan bola.

Serangan melalui umpan silang masih diterapkan Australia yang unggul dalam postur. Jika di babak pertama, sisi kiri serangan mereka cukup aktif, di babak kedua sisi sebelah kanan seperti tak mau kalah. Markus berhasil membuat penyelamatan dari tendangan keras Jason Culina di menit 70. Peluang matang yang didapat Kennedy melalui kepalanya juga masih melenceng tipis beberapa menit kemudian. (grd)

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 4 Maret 2010

7

Usai Piala Dunia

Beckham Kembali ke AS MANCHESTER - Gelandang Inggris, David Beckham yang menjalani masa pinjaman di AC Milan, akan kembali ke Los Angeles Galaxy usai perhelatan Piala Dunia 2010. Hal itu diungkapkan pimpinan Major League Soccer (MLS) AS, Don Garber, Rabu kemarin.

Garber mengungkapkan, kedatangan Beckham ke AS telah mendatangkan kesuksesan. Ia membantah spekulasi media bahwa pemain veteran itu menolak untuk kembali sesudah putaran final di Afrika Selatan berakhir.

“David akan kembali setelah Piala Dunia, tidak diragukan lagi. Ia telah meraih sukses.

Selalu ada orang-orang, khususnya di Inggris, yang mengamati segalanya dan tidak melihat sisi positifnya,” papar Garber.

Menurut Garber, MLS beruntung bisa memiliki salah satu pemain terbaik di dunia seperti Beckham. “Itu saja sudah menunjukkan kepada dunia

bahwa kami serius. Apakah ada tantangan untuk membayanya kembali? Pastinya, tetapi terkadang itu hal yang bagus.

Suluh Indonesia/net

David Beckham

Sepakola sudah menjadi fenomena di AS saat ini,” lanjut Garber.

Beckham yang merupakan pemain aktif dengan koleksi penampilan internasional terbanyak bersama Inggris, yaitu 115 laga, akan menghadapi tim-

nas AS pada partai pembuka Piala Dunia di Rustenburg 12 Juni nanti. Mereka tergabung di Grup C bersama Aljazair dan Slovenia.

“Itu akan menjadi salah satu ajang olahraga paling populer di AS. ESPN akanmempromosikannnya melebihi ajang lainnya, itu ulangan pertandingan Piala Dunia 1950 yang kami menangkan secara mengejutkan,” jelas Garber.

“Itu Beckham vs Landon Donovan dan itu akan menjadi sejarah besar. Saya harap David Beckham akan bermain dan waktu yang dihabiskannya di Milan memberinya kesempatan terbaik untuk tampil,” imbuhnya.

Garber juga berharap perpecahan antara MLS dengan pemainnya dapat segera dipecahkan. Pemain MLS menginginkan kebebasan lebih besar dari liga terkait gaji dan kontrak.

“Kami akan melaluinya, kami akan menemukan sistem yang dapat berguna buat kami dan pemain,” tandasnya. (kmb)

Ancelotti Tak Tertarik Latih Italia LONDON - Kabar akan lengsernya Marcello Lippi sebagai pelatih timnas Italia usai Piala Dunia nanti memunculkan berbagai spekulasi di media Italia.

Salah satu laporan utama yang mencuat mengkaitkan nama pelatih Chelsea, Carlo Ancelotti.

Ancelotti menjadi satu dari sekian banyak kandidat yang muncul. Maklum, selain asli Italia, Ancelotti juga berpengalaman menangani klub-klub besar dan sukses mempersembahkan gelar prestisius. Sebelum di Chelsea, ia pernah melatih klub raksasa Italia, AC Milan.

Menanggapi kabar tersebut, Ancelotti membantah dengan tegas. “Saya tidak tetrarik dengan tim nasional. Saya lebih senang tetap di London, di Chelsea dan memimpin tim ini ke final Liga Champions,” ungkap Ancelotti di situs resmi

FIFA, Rabu kemarin.

Ancelotti yang baru bergabung ke Chelsea pada musim panas, tertantang untuk membawa pasukannya meraih gelar musim ini. Chelsea masih bertengger di puncak klasemen Liga Utama Inggris dengan keunggulan satu poin atas juara bertahan Manchester United.

Ancelotti berjanji akan menjelaskan prihal hubungannya yang tidak harmonis dengan mantan pelatih Chelsea, Jose Mourinho asalka ia mampu membawa The Blues juara di liga. Kedua pelatih top ini mulai berselisih tahun lalu ketika Ancelotti masih menangani Milan dan Mourinho menjalani

musim pertamanya di Inter Milan. “Bila saya memenangkan gelar liga bersama Chelsea, saya akan mengatakan apa yang sebenarnya saya pikirkan mengenai pelatih Inter itu,” jelas Ancelotti.

Ancelotti akan mendampingi timnya saat menjamu Inter di laga kedua babak 16 besar Liga Champions 16 Maret nanti. Chelsea akan bertanding di Stamford Bridge untuk mengejar defisit 1-2 di pertemuan pertama.

Selain Ancelotti, nama lain yang masuk ke dalam bursa pelatih baru Italia adalah arsitek Fiorentina, Cesare Prandelli.

Presiden Federasi Sepakbola Italia (FIGC), Giancarlo Abete sudah memastikan akan mengumumkan pengganti Lippe Mei nanti. (kmb)

Suluh Indonesia/ap

BUNUH DIRI - Bek Irlandia, Keith Andrews (kanan) yang mencoba menghadang laju pemain Brazil Kaka melakukan gol bunuh diri dalam laga uji coba internasional di Stadion Emirates London kemarin.

Brazil Bekuk Irlandia LONDON - Brazil melibas Republik Irlandia 2-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Emirates, London, Rabu kemarin. Meskipun menang dengan skor cukup meyakinkan, pelatih Carlos Dunga mengharapkan anak asuhnya meningkatkan level permainan mereka agar sesuai dengan status sebagai tim favorit di Piala Dunia.

Dunga masih melihat ada ruang yang harus dibenahi dalam penampilan pasukannya. Ia sendiri terkejut dengan status favorit yang diberikan kepada timnya mengingat pemain-pemainnya banyak yang tampil buruk di liga-liga Eropa musim ini. Kelemahan tersebut terlihat jelas pada babak pertama.

Brazil memerlukan gol bunuh diri dari Keith Andrews untuk bisa membuka skor sesaat menjelang turun minum.

Permainan mereka baru meningkat di babak kedua dan menghasilkan gol dari Robinho di menit ke-76. Gol tersebut diawali oleh kerjasama matang antara Kaka dengan Grafite.

Pertandingan ini merupakan persiapan terakhir Brazil menuju putaran final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang dimulai 11 Juni nanti. Tim Samba tergabung di Grup G yang merupakan grup maut bersama Portugal, Pantai Gading dan Korea Utara.

“Setiap kali Brazil memasuki Piala Dunia, ceritanya sama.

Menjadi favorit atau tidak tidak berarti apa pun. Kami hanya perlu bermain. Mengejutkan bila Brazil menjadi favorit karena belakangan saya melihat semua pemain Brazil bermain buruk di Eropa,” papar Dunga.

“Ketika kami memasuki Piala Dunia, kami harus berbenah dan memperbaiki bagian-bagi-

an tertentu. Semua orang tahu kami akan menghadapi lawan yang sama bagusnya dengan Brazil. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka selama Piala Dunia.

Di sisi lain, Dunga juga yakin skuadnya memiliki motivasi tinggi. Mereka memenangkan Copa America dan lolos ke putaran final dengan gemilang.

Tak ada alasan bagi dirinya untuk tidak bahagia. Ia juga menantikan kontribusi lebih besar dari Robinho yang bermain cemerlang di pertandingan ini. Masa sulit bersama Manchester City di Inggris tampak tidak mempengaruhi permainan striker mungil itu di level internasional.

“Setiap orang dapat melalui masa-masa buruk, kami harus memotivasi mereka karena setiap pemain penting. Kembali ke Brazil banyak membantunya karena anda dapat melihat

sendiri ia kembali bahagia. Ia pemain yang memerlukan bola di kakinya dan perlu bermain dengan baik,” ungkap Dunga mengenai pemain yang dipinjamkan ke Santos itu.

Pelatih Irlandia, Giovanni Trapattoni merasa dirampok oleh keputusan wasit yang tidak menyatakan Robinho offside sebelum gol bunuh diri Andrews tercipta. Meski begitu, Trapattoni dengan lapang mengakui timnya memang kalah dari skuad yang berpotensi menjadi juara dunia.

“Bila babak pertama berakhir 0-0, pendekatan Brazil di babak kedua akan berbeda.

Namun mereka memiliki pemain-pemain kreatif dan memiliki kemampuan teknik. Mereka juga memiliki skuad dengan banyak pilihan berbeda. Mereka dapat melaju di Piala Dunia, mungkin ke final,” tegas Trapattoni. (kmb)

Pele Dukung Kebijakan Dunga

Suluh Indonesia/net

Carlo Ancelotti

Totti Pemain Terbaik Italia ROMA - Kapten AS Roma, Francesco Totti terpilih sebagai pemain terbaik Italia dalam polling yang dilakukan oleh La Gazzetta dello Sport, Rabu kemarin. Bintang 33 tahun itu mengungguli rekan setimnya Daniele De Rossi dan gelandang AC Milan, Andrea Pirlo.

Dengan kemenangannya ini, tekanan terhadap Totti untuk kembali dari masa pensiun dan memperkuat timnas Italia makin meningkat. Ia diharapkan membela Azzurri di putaran final Piala Dunia 2010.

“Membaca hasil polling itu membuat saya sangat senang, terlebih karena itu berdasarkan pendapat dari 100 orang yang mewakili dunia berbeda: olahraga, budaya, hiburan.

Saya sangat senang mereka memilih saya,” ujar Totti seperti dilansir Football Italia.

“Menerima kegembiraan seperti ini akan memberikan motivasi ekstra untuk bisa bermain secepatnya dan untuk memastikan orang-orang yang telah memilih saya tidak kehilangan kepercayaan,” lanjut Totti.

“Bila anda menanyakan pertanyaan sama kepada saya, saya hampir pasti akan menyebut Gigi Buffon karena ia pesepakbola sejati, tanpa melupakan Daniele De Rossi yang selain sebagai rekan setim juga teman,” tandas Totti. (kmb)

LONDON - Keputusan pelatih Brazil, Carlos Dunga tidak menyertakan Ronaldinho dan Pato saat melawan Irlandia, Rabu kemarin mendapat dukungan dari legenda sepakbola, Pele. Menurutnya, Dunga memiliki hak untuk menentukan susunan timnya saat ini.

Dunga menjadi sorotan bukan hanya karena mencoret Pato dan Ronaldinho, tetapi juga mengindikasikan akan memberikan tempat bagi striker veteran Ronaldo. Namun ia menjawab semua kritik tersebut dengan penampilan yang cukup baik atas Irlandia di Stadion Emirates.

Dunga mengatakan dirinya sudah berlaku adil terhadap Ronaldinho dan Pato di turnamen-turnamen sebelumnya dan kini saatnya untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Lagipula skuad yang diturunkan kemarin bukanlah skuad final yang akan diboyong ke Piala Dunia 2010.

“Saya telah memberikan setiap pemain untuk menunjukkan apa yang mereka bisa di lapangan. Pato bermain di Olimpiade begitu juga Ronaldinho.

Yang menguntungkan kami

saat ini adalah melihat apa yang dilakukan masing-masing pemain selama mereka berada di lapangan,” tegas Dunga.

Dunga tak pernah menutup pintu bagi pemain mana pun, termasuk Pato dan Ronaldinho.

Mereka masih berpeluang memperkuat Tim Samba di Piala Dunia asalkan bermain bagus di level klub. “Waktu hampir habis dan saatnya untuk segera bertindak. Kami akan melihat bagaimana setiap pemain bermain untuk klubnya sebelum kami menentukan daftar final,” imbuhnya.

Dalam wawancara dengan sebuah stasiun radio, Pele memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Dunga tersebut. “Sekarang bukanlah waktunya untuk mereka, hanya Dunga yang dapat membuat pilihan siapa yang masuk ke dalam skuadnya. Di Brazil disebutkan bahwa Dunga buruk dalam mengenali kualitas pemain, tetapi saya yakin ia telah belajar banyak selama kualifikasi. Penggemar sepakbola yang mengkritik Ronaldinho kehilangan penampilannya, bukan Dunga,” tegas Pele. (kmb)

Suluh Indonesia/net

Carlos Dunga

Gol Pembuka Okazaki Menangkan Jepang

Suluh Indonesia/net

Francesco Totti

TOYOTA - Penyerang Shinji Okazaki memimpin Jepang meraih kemenangan 2-0 atas Bahrain, Rabu kemarin. Kemenangan tersebut mengantarkan Tim Samurai Biru finis di posisi teratas dalam grup kualifikasi terakhir Piala Asia 2011.

Okazaki mencetak gol dengan sundulan di menit ke-36 dari umpan yang dikirimkan ke kotak penalti oleh gelandang Grenoble, Daisuke Matsui. Dua menit memasuki injury time, pemain tengah CSKA Moskow, Keisuke Honda menambahkan gol kedua dari umpan Atsushi Uchida.

“Tembakan saya dari umpan

Shunsuke Nakamura meleset sesaat sebelumnya, jadi saya berambisi untuk mencetak gol.

Saya membuang begitu banyak tembakan, jadi saya merasa gembira akhirnya mampu mencetak gol,” ujar Honda.

Jepang mengakhiri babak kualifikasi dengan 15 poin dari lima kemenangan dan satu kali kalah. Mereka finis di atas Bahrain yang memiliki rekor 4-2 dan 12 poin. Kedua tim telah lolos ke Piala Asia di Qatar Januari tahun depan.

Sebelum terciptanya gol pembuka Okazaki, Bahrain yang tak diperkuat lima pemain reguler, memperoleh kesempatan emas di menit ke-14 ketika

tendangan bebas bek Sayed Mohamed Adnan diselamatkan oleh kiper Seigo Narazaki. Di injury time babak pertama Matsui yang dalam posisi bebas melepaskan tembakan tepat ke arah kiper Bahrain, Sayed Jaafar.

Jepang terus memegang inisiatif serangan setelah jeda dan mengancam melalui Honda serta gelandang Wolfsburg, Makoto Hasebe. Dengan gencarnya tekanan Jepang, Bahrain praktis hanya mengandalkan serangan balik.

Okazaki menyia-nyiakan lebih banyak tembakan, sementara tendangan Matsui diselamatkan Jaafar. Striker Catania

Takayuki Morimoto menggantikan Matsui di menit ke-67 dan memberikan inspirasi bagi permainan timnya. Sebaliknya Brazil gagal menciptakan peluang kendati melepaskan tembakan ke gawang dari beberapa tendangan bebas yang sebagian besar melebar.

“Pemain saya telah melakukan apa yang saya minta. Kami juga memiliki banyak peluang penting. Kami seharusnya mencetak lebih banyak gol.

Honda bermain dengan gaya berbeda dari biasanya. Ia juga bertahan dengan sangat baik.

Kehadirannya meningkatkan penampilan kami,” imbuh Okada. (kmb)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Kamis 4 Maret 2010

8

Anggota Brimob Kritis Usai Ditikam Penjambret

Suluh Indonesia/ant

TUTUP JALAN - Sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menutup jalan di depan kampus mereka, Makassar, kemarin. Mereka meminta agar DPR segera menyelesaikan kasus skandal Bank Century dengan mengedepankan kepentingan rakyat tanpa interpensi dari pihak manapun.

Bupati Situbondo Tetap

Divonis Sembilan Tahun Penjara JAKARTA - Bupati Situbondo, Ismunarso, kemarin, tetap divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp300 juta dengan subsider enam bulan kurungan, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasinya terkait dugaan korupsi APBD Kabupaten Situbondo tahun 2006-2007.

Ismunarso juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp130,179 juta.

Anggota majelis hakim agung dalam permohonan kasasi Bupati Situbondo itu, Krisna Harahap, membenarkan putusan yang tetap menghukum Bupati Situbondo, Ismunarso, dengan sembilan tahun penjara. “MA telah menolak permohonan kasasi Ismunarso, Bupati Situbondo, sebagai ter-

dakwa korupsi APBD Kabupaten Situbondo tahun 20062007,” katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Bupati Ismunarso dengan sembilan tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi APBD Situbondo yang merugikan negara sebesar Rp43,7 miliar. “(Kami) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata ketua majelis hakim, Gusrizal, ketika membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 5 Agustus 2009.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp150 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti sebesar

Rp756,9 juta. Putusan itu lebih berat dari tuntutan tim penuntut umum yang menuntut 10 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Ismunarso terbukti telah memerintahkan penempatan dana dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pos lainnya dalam bentuk deposito di BNI 46 cabang Situbondo.

Selain itu, dana yang sama juga ditempatkan sebagai investasi di PT Sentra Artha Futures (SAF) bersama Direktur PT Sentra Artha Utama (SAU).

“Penempatan dana itu dilakukan dengan sepengetahuan terdakwa,” kata hakim Gusrizal. Di Situbondo, posisi bupati dipegang Wakil Bupati Suroso sebagai Plt. Bupati Situbondo. (ant)

Polisi Temukan

40 Pohon Ganja di Bandung BANDUNG - Kepolisian Resor Bandung Barat menemukan barang bukti 40 pohon dan puluhan biji ganja di sebuah rumah toko (ruko) Cibaduyut Permai Jalan Borobudur No III A, Kota Bandung dan berhasil menangkap tersangkanya, yaitu Ferri (30) dan Haryanto Lam (32), kemarin sekitar pukul 12:00 WIB. Kapolres Bandung Barat, AKBP Baskoro Tri Prabowo mengatakan menemukan barang bukti 40 buah pohon ganja dengan tinggi 20 centimeter hingga dua meter serta biji mariyuana di ruko tersebut.

“Saat kami meminta keterangannya keduanya mengatakan melakukan pemesanan biji ganja tersebut dari seseorang dan telah menyebutkan identitasnya,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Baskoro, tim anggota Reskrim Pol-

res Bandung Barat tengah melakukan pencarian terhadap tersangka penyalur ganja yang telah disebutkan namanya oleh kedua orang yang kini telah diamankan polisi.

Jika keduanya terbukti sebagai pelaku penyimpan ganja maka dijerat hukuman mati sesuai dengan Undang-undang Narkotika Nomor 32/2009.

Penemuan 40 pohon itu berawal dari kecurigaan Bea Cukai Bandung atas sebuah paket berisi kaos yang dibungkus amplop coklat dengan alamat pengiriman Ruko Cibaduyut Permai Jalan Borobudur No III A, Kota Bandung.

Kasubsi Penindakan Bea Cukai Bandung, Kartika Yuwono di lokasi penggerebegan, menyatakan setelah timbul kecurigaan maka bungkusan kaos tersebut dibuka dan ternyata berisi 55 biji mariyuana

atau ganja. “Kami tidak segera melakukan pengiriman barang tersebut namun melakukan pengintaian bersama pihak kepolisian selama dua hari dan ternyata menemukan puluhan pohon ganja dan bibitnya,” kata dia.

Kartika menjelaskan, paket biji ganja tersebut dikirim oleh seseorang yang berada di Inggris kepada Haryanto Lam (32) yang berada di ruko tersebut.

Sementara itu, dua tersangka yang menanam pohon ganja di dalam rumah tokonya (Ruko), Ferri (30) dan Haryanto Lam (32), mengatakan, motif dirinya menanam ganja di dalam rumah karena rasa penasaran. “Penasaran saja, gimana sih ganja itu. Penasaran Mas, makanya saya menanamnya dan ternyata setelah ditanam oh... seperti itu bentuknya.” (ant)

Umat Hindu Rayakan Pagerwesi UMAT Hindu Bali, kemarin merayakan Hari Pagerwesi yang bermakna untuk meningkatkan keteguhan iman serta mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dunia beserta isi diberikan keselamatan.

“Hari Raya Pagerwesi jatuh setiap 210 hari sekali merupakan rangkaian Hari Raya Saraswati, hari lahirnya ilmu pengetahuan yang jatuh pada Sabtu (27/2) lalu,” kata Drs I Ketut Sumadi MSi, dosen Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, kemarin.

Umat Hindu pada Hari Pagerwesi mengadakan upacara keagamaan dengan menghaturkan sesaji serta rangkaian janur, bunga dan buah-buahan (banten) di tempat suci rumah keluarga masing-masing (merajan). Pagerwesi merupakan “tonggak” untuk mengingatkan umat terhadap Tuhan Yang Maha Esa penguasa alam semesta. Upacara itu dilakukan dengan cara bhakti maupun pengorbanan suci secara tulus ikhlas (yadnya).

Umat Hindu pada hari suci terbesar kedua setelah Hari Raya Galungan dan Kuningan (Kemenangan Dharma), juga dimaksudkan untuk memohon keselamatan, kesejahteraan

dan bimbingan ke jalan yang benar serta mampu menegakkan kebenaran sesuai ajaran agama dan hati nurani.

Sumadi yang juga kandidat doktor pada Program Pascasarjana Kajian Budaya Universitas Udayana itu menambahkan, Umat Hindu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi sebagai “Paramesti Guru”.

Dengan demikian, atas kekuatan iman serta bimbingan dan lindungan-Nya, manusia dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diturunkan pada Hari Raya Saraswati. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu dalam penggunaannya dapat dilandasi oleh kesucian, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup umat manusia.

Sumadi berharap melalui perayaan Pagerwesi mampu memperkuat “benteng iman” melalui yoga semadi, sekaligus dapat mengambil hikmah untuk

mengendalikan musuh dalam diri maupun musuh yang berasal dari luar diri.

Pelaksanaan tata cara di berbagai daerah Pulau Dewata disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan (desa, kala patra). Bahkan untuk Kabupaten Buleleng, Bali Utara perayaan Pagerwesi melebihi dari Hari Raya Galungan.

Perayaan tersebut dilandasi tradisi masing-masing daerah dalam mengenang kembali terhadap kemenangan Dharma (kebaikan) melawan Adharma (keburukan).

Ajaran agama pada hakekatnya mampu menyejukan diri umatnya (pageh) dan menjadi aplikasi dari jati diri dalam memfungsikan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Manusia dalam kehidupannya tidak henti-hentinya menghadapi masalah, tantangan dan rintangan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Umat manusia selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik, mampu mengatasi segala permasalahan, berusaha mewujudkan kehidupan yang serasi dengan mematuhi ketentuan norma dan hukum berlaku, ujar Sumadi. (ant)

MAKASSAR - Anggota Penjinak Bom (Jibom) Detasemen Gegana Brimob Polda Sulselbar Briptu Rahmat Faisal kritis di ruang operasi Rumah Sakit Polri (RSP) Bhayangkara usai ditikam penjambret. “Saya sudah dengar kabar jika salah satu anggota Jibom Gegana Brimob menjadi korban penikaman saat akan menangkap pelaku jambret,” kata Kapolda Sulselbar Irjen Pol Adang Rochjana di Makassar, kemarin.

Informasi yang dihimpun, korban yang melintas di Jalan Kumala mendengar adanya teriakan jambret sehingga korban mengikuti pelaku.

Sesampainya di Jalan Mallombassang tepat dibelakang RSP Bhayangkara korban yang menggunakan pakaian dinas berhasil memepet kendaraan pelaku kemudian terjadi perkelahian antara keduanya.

Perkelahian yang berlangsung selama hampir 20 menit itu menjadi tontonan warga. Karena tidak adanya warga yang mengetahui jika polisi

berusaha meringkus pelaku jambret tersebut membuat warga tidak berani ikut campur.

Perkelahian tangan kosong selama 20 menit itupun dimenangkan oleh polisi, namun pada saat pelaku tersungkur, polisi berusaha membangunkannya.

Kondisi pelaku yang tersungkur menghadap keatas sedangkan korban yang berusaha membangunkannya langsung ditikam dibagian dada kirinya.

Arifin salah seorang saksi yang melihat kejadian itu mengaku jika dirinya bersama beberapa warga yang melihat perkelahian itu tidak mengetahui polisi berusaha menangkap pelaku jambret.

“Kita tidak tahu pak kalau polisi itu berkelahi dengan pelaku jambret karena kita juga tidak berani ikut campur. Seandainya ada teriakan minta tolong dari polisinya atau teriak jambret pasti kita bantu polisinya,” katanya.

Hingga saat ini korban yang dirawat di ruang operasi itu masih belum siuman karena luka tikaman pada dada bagian kirinya cukup dalam. (ant)

Suami Tak Punya Uang Cekik Istri Hingga Mati BANDUNG - Tersangka Su (28), warga Kampung Cileutik RT 04/04, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Buah Batu, Bandung, nekat mencekik leher istrinya, Tini (46) hingga tewas hanya karena tersinggung dituduh mencuri tabung gas di rumahnya sendiri. “Saya kesal sama istri saya dan saat itu saya khilaf hingga akhirnya mencekik lehernya. Memang, sebelumnya saya mencuri tabung gas 15 kg di rumah sendiri,” kata tersangka Su, di Mapolsekta Buah Batu, Bandung, kemarin.

Menurut pengakuan tersangka, pada Jumat (27/2) malam, istrinya datang menjemput dirinya di tempat kerjanya.

Sesampainya di rumah kontrakan tersangka, sang istri langsung menanyakan tentang tabung gas miliknya. “Waktu itu, istri saya ngomel terus nanyakan gas, mana tabung gas yang kamu curi? Mana? Balikin? Pokoknya istri saya merengek menanyakan tabung gas,” kata Su yang berprofesi sebagai buruh.

Ia menjelaskan, motif dirinya mencuri tabung gas milik is-

trinya dikarenakan ingin memancing ikan namun tidak punya biaya. “Tabung gas itu saya jual seharga Rp270 ribu kepada seseorang. Uangnya saya gunakan untuk mancing ikan,” kata tersangka yang memiliki dua istri.

Menurutnya, setelah mencekik istrinya hingga tewas, dirinya melarikan diri ke suatu tempat namun berhasil diciduk polisi. “Saya khilaf dan panik saat itu, makanya saya memutuskan untuk kabur saja,” ujar tersangka.

Akibat perbuatannya, ter-

sangka harus mendekam di sel tahanan Mapolsekta Buah Batu Bandung dan tersangkan akan dijerat pasal 338 jo 351 ayat 3 jo 665 KHUP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Sementara itu, Kapolsekta Buah Batu, AKP Sumi M, menyatakan penyebab pelaku nekat membunuh istrinya sendiri dikarenakan hal sepele.

“Motifnya sepele, yakni hanya karena ingin menyalurkan kesenangan pribadi tersangka yang hobi mancing ikan,” ujar Kapolsekta. (ant)