Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 105 tahun IV Jumat, 4 Juni 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
BI Rate Turus Bertahan
Sebelas Program Prioritas
Indonesia Siapkan Usulan
RAPAT Dewan Gubernur Bank Indonesia, kemarin, memutuskan suku bunga acuan atau BI Rate tetap pada level 6,50 persen, tidak berubah sejak Agustus 2009. Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan ...hal. 1
WAKIL Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan dalam rencana kerja pemerintah 2011 akan mengalokasikan sebesar Rp 237,796 trliun untuk program prioritas ...hal. 2
PEMERINTAH sedang menyiapkan usulan standar minyak sawit mentah (CPO) yang lestari agar ekspor komoditi tersebut tidak terganjal kebijakan yang terkait dengan energi terbarukan di Uni Eropa ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Hasan Tiro Meninggal Dunia
Suluh Indonesia/ant
WAFAT - Mantan pemimpin tertinggi GAM Dr. Tgk Hasan Muhammad Di Tiro meninggal dunia di Banda Aceh, kemarin. Photo diambil saat kunjungan keduanya pasca penandatanganan MoU Helsinky di Banda Aceh, 17 Oktober 2009.
BANDA ACEH - Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro (86) meninggal dunia di Banda Aceh pada pukul 12.02 WIB akibat kondisi kesehatannya. ‘’Hasan Tiro meninggal pada pukul 12.02 WIB,” kata sahabatnya Malek Mahmud di RS Zainoel Abidin Banda Aceh, kemarin. Menurut Wakil Direktur RSUZA dr Andalas, kondisi Hasan Tiro memang sudah mulai menurun sejak Rabu malam. ‘’Kondisi kesehatan Hasan Tiro terus menurun, tekanan darahnya hanya 70/40 dan trombosit 20.000,” kata Andalas. Hasan Tiro sudah lebih sepekan dirawat di ruang intensif RSUZA karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, karena menderita infeksi paruparu dan jantung. Untuk bertahan hidup, Hasan Tiro mendapat bantuan pernafasan. Hasan Tiro yang selama ini bermukim dan sebagai WN Swedia menikah dengan Dora (80). Pernikahan itu menghasilkan seorang anak bernama Karim Di Tiro. ‘’Tadi beliau sudah dihubungi dan menyatakan kesedihannya karena tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya,” kata Tgk Muzakir Abdul Hamid, asisten pribadi Hasan Tiro. Kini, Karim Tiro bergelar doktor bidang sejarah dan mengajar di Xavier University, AS. Sejak perceraian orang tuanya, Karim menetap di Ohio, AS, bersama ibunya yang sedang sakit. (ant)
Seorang Pati Polri
Miliki Rekening Rp 95 M JAKARTA - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan, rekening berisi uang Rp 95 miliar milik salah satu perwira tinggi (Pati) Polri diperoleh secara legal. ‘’Uang milik Pati bernama BG itu merupakan hasil usaha legal,’’ kata Ito Sumardi di Jakarta, kemarin. Polri, katanya, telah melakukan klarifikasi terhadap isi rekening dan menemukan bukti bahwa uang itu merupakan hasil usaha. ‘’Dia (BG) tidak ada masalah. Ada bukti-buktinya. Apa semua orang tidak boleh punya usaha. Kalau keluarganya punya bukti usaha dan bisa dibuktikan maka hal itu tidak masalah,” katanya.
Ito menyatakan, Polri saat ini telah melakukan klarifikasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan bahwa ada belasan rekening mencurigakan milik anggota Polri yang isinya mencurigakan, karena nilainya tidak sesuai dengan gaji seorang perwira kepolisian. Menurut Kabareskrim, hasil klarifikasi terhadap rekening itu akan dilaporkan ke PPATK. Jumlah rekening yang telah selesai diklarifikasi sebanyak 10 rekening. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri telah memerintahkan Bareskrim untuk mengusut
dugaan rekening mencurigakan milik anggota Polri itu. Bahkan, Bareskrim sengaja membentuk tim untuk menyelidikasi kasus itu. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada belasan rekening mencurigakan milik oknum anggota Polri karena jumlahnya cukup besar dan tidak wajar dimiliki oleh seorang anggota Polri. Rekening mencurigakan itu tidak saja dimiliki mereka yang berpangkat jenderal tapi juga berpangkat brigadir. Sejauh Polri belum membeberkan nama-nama anggotanya yang menjadi pusat analisa PPATK tersebut. (ant)
Pramono Anung :
Dana Aspirasi Berlebihan JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, usulan Fraksi Partai Golkar tentang dana aspirasi senilai Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) anggota dinilai sangat berlebihan, sehingga gagasan tersebut patut dipertimbangkan kembali. ‘’Ini sebenarnya usulan satu fraksi saja yaitu Fraksi Golkar dan saya pribadi menganggap usulan ini berlebihan,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut Pramono, setiap anggota mempunyai dapil masing-masing dan jumlah seluruh anggota DPR saat ini adalah 560 orang, artinya jika usulan itu disetujui semuanya akan mendapatkan alokasi Rp 15 miliar. ‘’Alangkah tingginya. Padahal banyak daerah yang PAD-nya tidak sampai Rp 15 miliar,” ujarnya. Hal lain yang patut dicermati, kata Pramono, adalah mekanisme penggunaannya harus transparan dan tidak bisa uang itu kemudian menjadi titipan anggota di dapilnya. ‘’Jangan
sampai dia punya keistimewaan tertentu, sehingga ada kemudahan dia nanti misalnya untuk maju kembali 2014. Itu menjadi tidak adil bagi yang lainnya,” katanya. Ia menyarankan agar fraksi lain berhati-hati untuk menyikapi wacana tersebut. Pramono sangat yakin perdebatan di badan anggaran pasti akan alot, meskipun usulan itu untuk kepentingan anggota, mereka juga belum tentu mau. Demikian pula dengan Kementerian Keuangan, kata dia, pastinya akan sulit mencari uang sebegitu besar. ‘’Kalau toh ada bantuan di dapil, memang dapil juga perlu dibantu, tetapi harus menghilangkan dulu kepentingan dari anggota itu sendiri,” ujarnya. Jadi, menurut Pramono, hal terpenting yang akan diputuskan terkait usulan tersebut adalah angka anggaran tidak boleh terlalu besar, ada prasyarat tidak boleh ada kepentingan di dalamnya,’’ tegasnya. (har)
Kasus Bibit-Chandra Berlanjut JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan penuntutan kasus hukum pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah harus dilanjutkan. ‘’Kejaksaan harus melanjutkan perkara penuntutan ini atas nama Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto,” kata Juru Bicara PT DKI Jakarta Andi Samsan Nganro di Jakarta, kemarin. Menurut Andi, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim diketuai Muchtar Ritonga menilai, Anggodo memiliki kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan kasus Bibit dan
Chandra. Bahkan, pengadilan tinggi mempertegas putusan itu dengan menyatakan bahwa konstruksi kasus itu sudah tepat, yaitu Bibit dan Chandra diduga memeras seperti diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu selaras dengan fakta bahwa Anggodo didakwa mencoba memberikan sesuatu kepada pimpinan dan pejabat KPK. ‘’Konstruksi hukum jelas, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang mendorong kejaksaan untuk menghentikan kasus dengan alasan sosiologis,” kata Andi.
Majelis hakim tinggi berpendapat, seharusnya kejaksaan menggunakan kewenangan mengesampingkan perkara (deponering) jika menemukan alasan sosiologis dan politis yang membuat perkara itu tidak dapat dilanjutkan. ‘’Bukan menggunakan lembaga penghentian penuntutan,” kata mantan Ketua PN Jaksel ini. Bibit dan Chandra terjerat kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Sebelum dihentikan, kasus itu sempat disidik oleh kepolisian, terkait dugaan menerima uang dari Anggoro hingga mencapai Rp 5,1 miliar. (ant)
PKS Sebut
Israel Bangsa Teroris JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menyebut negara Israel sama dengan negara teroris karena telah melakukan aksi serangan terhadap kapal Mavi Marmara yang berisi rombongan misi kemanusiaan Freedom Flotilla untuk Gaza. Penyebutan Israel sebagai negara teroris tersebut dilakukan dalam aksi keprihatinan untuk Palestina yang diikuti ribuan massa di Monas Jakarta, kemarin. Aksi yang dimotori oleh kader PKS itu juga diikuti oleh peserta dari beragam tokoh lintas agama, ormas dan partai politik lainnya di antaranya Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi I DPR Rachel Maryam, perwakilan dari Mer-C dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. ‘’Kita ingin dunia tahu bahwa kejahatan HAM masih terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Israel,” kata Hidayat.
Menurut mantan Ketua MPR RI itu, kejahatan Israel sama dengan kejahatan teroris, bahkan aksi serangan mereka terhadap rombongan misi kemanusiaan dinilainya lebih kejam dari perompak atau bajak laut sekalipun. Hidayat juga menambahkan, bahwa aksi Israel telah merusak proses damai di Timur Tengah. Anggota Komisi I DPR Rachel Maryam juga menyatakan keprihatinannya terhadap matinya rasa kemanusiaan di Palestina dan menilai Israel telah melanggar hukum Internasional. Sementara itu, dalam orasinya, para tokoh agama, ormas dan parpol yang tergabung dalam elemen bangsa Indonesia itu meminta seluruh bangsa untuk memusuhi Israel dan memeranginya. Dalam aksi tersebut, ribuan orang menggunakan pakaian berwarna putih dan menggunakan pernak-pernik Palestina dari mulai pin, bendera, hingga ikat kepala. (son)