Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 2 tahun IV Selasa, 5 Januari 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Pasar Modal Harus Berperan
Fokus Lima Sektor
Diminta Evaluasi Program VIY
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pasar modal harus meningkatkan perannya dalam menggerakkan sektor riil sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mendorong...hal. 1
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada lima isu penting yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah lima tahun mendatang. Ke lima hal itu, menurut Presiden dalam pembukaan...hal. 2
MENTERI Kebudayaan dan pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik perlu melakukan evaluasi terhadap program “Visit Indonesia Year (VIY)” 2009 dan program lainnya sebelum meluncurkan program...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Suluh Indonesia/ant
PERDAGANGAN SAHAM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menekan tombol tanda peresmian pembukaan perdagangan hari pertama tahun 2010 di Jakarta, kemarin. IHSG dibuka menguat tipis 6,630 poin (0,26%) ke level 2.540,986.
Pejabat KPK Dirombak JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mengatakan, perombakan (reposisi) sejumlah pejabat struktural KPK didasarkan pada temuan bagian Pengawasan Internal (PI). ‘’Ada laporan PI,” katanya di Jakarta, kemarin. Pengawasan Internal (PI) adalah badan di KPK yang salah satu tugasnya memeriksa dan menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPK. Namun demikian, Bibit tidak menjelaskan apakah temuan PI yang dijadikan dasar reposisi tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pegawai. Bibit menjelaskan, PI bekerja berdasar temuan sendiri atau laporan dari pihak lain. Setelah
itu, pimpinan memerintahkan PI untuk menindaklanjuti. Bibit menegaskan, reposisi di KPK tidak hanya terbatas pada pejabat struktural, namun juga pejabat nonsruktural. Ketika ditanya mekanisme reposisi pejabat struktural setingkat direktur, Bibit mengatakan hal itu adalah otoritas pimpinan KPK. ‘’Kalau yang di bawah direktur, pimpinan juga dikasih tahu,” kata Bibit. Namun demikian, Bibit tidak bersedia menjelaskan identitas pejabat struktural yang kemungkinan akan dicopot dari jabatannya. Seperti diberitakan, bagian Pengawasan Internal (PI) KPK telah melakukan 15 audit khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik pegawai sela-
ma 2009. Berdasar informasi, PI telah menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh seorang direktur di KPK. Pejabat tersebut diduga telah menyebarkan informasi kepada pihak di luar KPK dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam kasus itu, PI telah meminta keterangan saksi. Namun, hasil penelusuran PI tersebut belum diketahui hingga saat ini. Sebelumnya, KPK menerima pengaduan masyarakat sebanyak 6.948 kasus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang tahun 2009. Pengaduan yang sudah ditelaah mencapai 6.598 atau 94 persen dari total pengaduan masyarakat. (nas/son)
Kondisi Kondusif
Pembangunan Berjalan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kondisi lingkungan dalam negeri yang kondusif merupakan syarat suksesnya pembangunan ekonomi lima tahun mendatang. ‘’Supaya kita lebih sukses lagi lima tahun mendatang, mari kita pastikan lingkungan dalam negeri kita harus betulbetul mendukung, kondusif untuk itu,” kata Presiden saat membuka perdagangan pertama di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, kemarin. Upaya mewujudkan lingkungan yang kondusif itu, menurut Presiden, harus diterjemahkan langsung agar rakyat bisa merasakan semuanya baik melalui UMKM, infrastruktur yang baik, dan stabilitas harga. Kepala Negara juga mengatakan bahwa ada tiga pilar yang digunakan pemerintah untuk mensukseskan pembangunan ekonomi. Ketiga pilar itu adalah pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, demokrasi yang bermartabat —yang membawa
nilai-nilai bangsa— dan keadilan bagi semua. Pada kesempatan itu Presiden juga menjelaskan tentang target-target yang akan dicapai pemerintah pada lima tahun mendatang yakni pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,6-7 persen, penurunan angka kemiskinan dari 14 persen menjadi 8-10 persen dan penurunan angka pengangguran dari 8 persen menjadi lima hingga enam persen pada 2014. Untuk mencapai semua itu, lanjut Kepala Negara, perlu dipastikan agar kondisi di dalam negeri betul-betul kondusif bagi pembangunan ekonomi. Presiden menilai keberhasilan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada 2009 juga didukung oleh kondisi politik yang relatif stabil, kohesi sosial yang baik, keamanan yang terjaga, penegakan hukum, keberhasilan kampanye antikorupsi, desentralisasi yang tertata dan kerja sama luar negeri yang konkrit. (har)
Satgas Mafia Hukum
Fokus Pencegahan JAKARTA - Satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang baru dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih menitikberatkan tugasnya pada pencegahan. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin, seusai menghadap Presiden Yudhoyono. ‘’Memang tekanan (tugas) pada pencegahan yaitu pembangunan sistem tidak pada pemberantasan sebagaimana yang akan dilakukan teman-teman kita di Kepolisian, Kejaksaan atau KPK,” kata Kuntoro. Menurut Kuntoro, Satgas itu tidak akan mengambil alih fungsi-fungsi yang sudah ada di lembaga-lembaga hukum dan melakukan kerja sama dengan para aparat hukum. ‘’Kita saling tukar informasi, kajian-kajian, perbaikan-perbaikan dan cara-cara efektif pemberantasan mafia hukum,” katanya. Pada kesempatan itu Kuntoro mengatakan bahwa pihaknya menginginkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk turut bersama memberantas mafia hukum di Indonesia. ‘’Kita ingin dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, karena mafia hukum ini sudah berlangsung lama dan ke selu-
ruh lapisan masyarakat dan masyarakat sudah menunggu lama untuk kepastian hukum,” ujarnya. Menurut Kuntoro, Satgas sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang sudah ada di lembaga lain. ‘’Kita bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita akan membuat jaringan dengan stake holder di bidang peradilan. Kita susun programprogram kerja berdasarkan masukan dari teman-teman itu dan nanti kita tata bersama,” katanya. Presiden Yudhoyono telah menandatangani Keppres Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum 30 Desember 2009. Keppres tersebut mengatur ruang lingkup tugas Satgas sekaligus menunjuk personil yang mengisi Satgas itu. Sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Satgas Denny Indrayana. Anggota Satgas terdiri atas Wakil Jaksa Agung Darmono, Herman Effendi dari Mabes Polri, mantan Pelaksana Tugas KPK Mas Achmad Santosa mewakili kalangan profesional, serta Ketua PPATK Yunus Hussein. (son)
Gelar Pahlawan Gus Dur Harus Sesuai Mekanisme PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada mekanisme yang berlaku. ‘’Presiden telah mengetahui masukan dari berbagai kalangan, tokoh masyarakat, juga dari parpol yang menginginkan pemberian gelar kehormatan kepada Gus Dur sebagai pahlawan nasional,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Kepresidenan
Jakarta, kemarin. Julian menyebutkan Presiden Yudhoyono menerima usulan itu dengan pertimbangan bahwa nanti akan diserahkan kepada mekanisme yang berlaku. ‘’Dalam hal ini tentu saja, ketentuan yang ada dalam UU No.20/2009 yang mengatur
pemberian gelar dan tanda jasa, tinggal nanti dilihat bagaimana proses selanjutnya dari usulan yang masuk,” ujarnya. Pemerintah telah membentuk Dewan Tanda Kehormatan yang bertugas memberikan pertimbangan atau masukan bagi presiden tentang usulan dari nama-nama tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam pasal 16 UU No 20/2009 disebutkan bahwa komponen atau unsur yang bisa memberikan pertimbangan terdiri atas tiga unsur, yaitu akademisi dua orang, unsur militer atau yang
mewakili dua orang dan sisanya dari tokoh masyarakat. ‘’Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah yang pernah mendapatkan gelar kehormatan. Jadi, berdasarkan pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan gelar, presiden bisa memberikan keputusan apakah yang bersangkutan diberikan gelar pahlawan atau tidak,” katanya. Menurut Julian, Dewan tersebut belum dibentuk pada saat ini. Ia juga mengatakan bahwa usulan untuk menjadikan mantan presiden Soeharto
sebagai pahlawan juga akan dipertimbangkan oleh tim tersebut. ‘’Ada sebagian kalangan mengusulkan agar Pak Harto juga diberikan gelar pahlawan, semuanya nanti akan diterima sebagai masukan yang akan dipertimbangkan,” katanya. Saat ditanya apakah Gus Dur akan memperoleh gelar pahlawan nasional pada Hari Pahlawan 2010, Julian mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi. ‘’Tidak tertutup kemungkinan. Yang pasti lazimnya pemberian gelar pada saat hari-hari besar,’’ katanya. (har)