Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 44 tahun IV Jumat, 5 Maret 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Prospek Ekonomi Membaik
Ekspor Mulai Pulih
Wapres Boediono: Belajar
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,5 persen. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah, di Jakarta...hal. 1
MENTERI Perdagangan Mari Elka Pangestu memperkirakan ekspor nonmigas 2010 akan menyamai kinerja 2008 yang mencapai 107,8 miliar dolar AS. “Berdasarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka...hal. 2
WAKIL Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu memberikan pelajaran banyak kepada Indonesia mengenai pentingnya membangun mata rantai...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Kejagung Tunjuk Delapan JPU
Suluh Indonesia/ant
NONTON BARENG PIDATO - Sejumlah warga berorasi usai bersama-sama menonton pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi hasil keputusan rapat paripurna DPR tentang rekomendasi Pansus Hak Angket terhadap Bank Century, di kawasan Pejambon, Jakarta, semalam.
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menunjuk delapan jaksa penuntut umum (JPU) untuk persidangan kasus dua mantan pejabat Bank Century Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi yang diadili secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Demikian kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didiek Darmanto, di Jakarta, kemarin. Kapuspenkum menyatakan berkas perkara kedua tersangka yang sampai sekarang masih buron itu, akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. “Berkas perkaranya merupakan penggabungan kasus yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” katanya. Pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum di Kejari Jakarta Pusat melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah dilakukan Selasa kemarin. Keduanya dikenai dakwaan kesatu primair Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1991 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Dakwaan kedua, yakni, Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,” katanya. (ant)
SBY Hormati Hasil Pansus JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato resminya menyatakan menghormati proses politik yang berjalan di DPR dalam hal ini hasil Pansus Angket Bank Century. “Saya sangat menghormati proses politik yang telah berjalan di DPR. Saya mengikuti dengan cermat semua dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar gedung DPR,” kata Presiden dalam pidato resminya, di Istana Merdeka Jakarta semalam. Menurut Kepala Negara, proses penanganan kasus Century adalah bagian dari perkembangan dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. “Kita perlu mencermati seksama proses itu dan melihatnya sebagian bagian dari
perkembangan dan pertumbuhan demokrasi yang kian hari kian dituntut tidak hanya untuk memenuhi prinsip-prinsip rule of law tapi juga rule of reason,” kata SBY. Namun, apapun pandangan yang diberikan atas kasus Century hendaknya tetap mendukung terciptanya proses demokrasi yang beretika dan bermartabat. Presiden menegaskan demokrasi yang ditumbuhkan hendaknya juga menghormati ketertiban hukum. Dalam pidato resminya Presiden didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Sementara itu pada Rabu malam, fraksi-fraksi pendukung opsi C memenangkan vot-
ing dalam Rapat Paripurna DPR tentang penetapan kesimpulan Panitia Angket Kasus Bank Century, dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran pada bailout Bank Century. Fraksi pendukung opsi C, Golkar, PDIP, PKS, PPP, Hanura dan Gerindra serta satu orang dari PKB meraih 325 suara atau 57 persen. Sementara itu, fraksi-fraksi pendukung opsi A yang menyatakan tak ada pelanggaran pada bailout atas Bank Century karena telah sesuai dengan kebijakan memperoleh 212 suara (43 persen). Fraksifaksi pendukung opsi A yakni Fraksi Partai Demokrat sebanyak 148 suara, Fraksi PAN 40 suara, serta Fraksi PKB 25 suara. (ant)
Amien Rais Ingin Mundur dari PAN JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku ingin mundur dalam struktur Partai Amanat Nasional dan kembali aktif ke Muhammadiyah. “Saya akan kembali ke Muhammadiyah, bagi saya di politik sudah cukup,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais dalam dialog yang diselenggarakan stasiun radio di Jakarta, kemarin. Menurut Amien Rais baginya sudah cukup dalam malang melintang di dunia politik sejak awal reformasi. “Anak saya sudah selesai sekolah semua, malah sudah punya dua cucu, apalagi?,” kata Amien Rais. Ketika ditanyakan apakah keinginannya mun-
dur dari partai dan aktif kembali ke Muhammadiyah karena kecewa dengan sikap PAN dalam kasus Bank Century, Amien mengakui itu namun ia bisa memahami keputusan tersebut. “Sekarang Ketum DPP PAN adalah Hatta Radjasa, dimana chemestry-nya sama dengan Presiden SBY. Apalagi dia (Hatta) Menko Perekonomian, akan sangat sulit ambil keputusan kontradiksi,” kata Amien Rais. Namun Amien Rais menegaskan bahwa sebenarnya jika ingin melihat posisi PAN sesungguhnya dalam voting tadi malam, tidak semua anggota PAN solid memilih opsi A. “Ada enam orang (F-PAN) tak memilih, nah itulah sebenarnya PAN,” kata Amien Rais. (ant)
PAN Minta Partai Bandel Dihukum SEJUMLAH partai koalisi pemerintahan tampaknya memilih jalannya sendiri dalam Sidang Paripurna Pansus Angket Century Rabu malam kemarin. Sebut misalnya, Partai Golkar, PKS dan yang paling mengejutkan apa yang ditunjukkan PPP. Melalui fraksi-fraksinya di DPR, mereka sepakat bersama PDIP, Hanura dan Gerindra menyatakan Bailout Century bermasalah. Inilah yang memicu riak-riak kecil, sehingga ada sebutan partai nakal yang dialamatkan kepada mereka. Adalah Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto yang menyebutkan itu. Malahan ia minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas menghukum parpol anggota koalisi yang mengam-
bil sikap berbeda dalam kasus Bank Century. “SBY perlu secara tegas menerapkan prinsip reward and punishment demi efektivitas pemerintahan dan menunaikan janji-janji kampanye di pemilu 2009,” katanya
di Jakarta, kemarin. Hasil paripurna DPR kemarin menurut penilaiannya, seharusnya membuat SBY melakukan dua langkah utama yaitu melakukan evaluasi mendasar atas strategi komunikasi publik lembaga kepresidenan, serta sistem komunikasi internal partai-partai koalisi, dan format atau substansi dari pakta koalisi. “SBY harus mempertimbangkan untuk menyederhanakan pola koalisi dari koalisi gemuk menjadi koalisi terbatas (limited coallition). Koalisi pemerintahan yang ramping, loyal dan disiplin jauh lebih bermakna dibanding koalisi gemuk yang tidak loyal dan tak terkendali,” katanya. (ant)
Boediono :
No Question ! JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meyakini Tuhan selalu berada di pihak kebenaran dan itu berlaku di segala zaman. “Di segala zaman Tuhan selalu pada pihak kebenaran,” kata Boediono dalam pernyataan singkat kepada pers, usai membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Wapres secara mendadak mengadakan konferensi pers singkat tidak lebih dari satu menit, untuk menanggapi hasil rapat paripurna DPR RI yang membahas kasus Bank Century pada Rabu (3/3) malam. Menurut dia, semua pejabat negara, siapa pun dia, wajib tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi amanah rakyat. Usai mengatakan hal itu, Wapres Boediono langsung meninggalkan ruangan pers didampingi Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat. Ketika wartawan ingin mengajukan pertanyaan, Wapres sambil berdiri meninggalkan ruangan wartawan berkata “no question”. Sementara Menteri Keuan-
gan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejarah akan menilai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis global yang telah diputuskan olehnya. “Pada saatnya sejarah yang akan menilai mengenai posisi pada kebijakan itu,” ujarnya seusai sidang paripurna di gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Sri menambahkan akan menghormati keputusan akhir paripurna DPR RI yang menyatakan adanya pelanggaran dalam penyelamatan Bank Century. “Tindakan tersebut diambil dan kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran esensial berdasarkan kewenangan yang saya miliki. Tentunya berbeda dengan kebenaran berdasarkan pilihan politik maupun karena adanya kekuasaan,” ujarnya. Ia enggan mengomentari kemungkinan adanya tuntutan non-aktif maupun mengundurkan diri dari jabatan nya. “Saya tidak memberikan reaksi lebih lanjut, itu statemen saya, mohon dipahami,” ujarnya. (ant)