Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 63 tahun IV Senin, 5 April 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Bukan Tarif Maksimal
Mendesak, Pembuktian
Lil Wayne Buat Website
PEMERINTAH tidak akan menerapkan tarif maksimal pajak penjualan barang mewah (PPnBM) berdasar UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang ...hal. 1
PENELITI senior dari Pusat Kajian Kebijakan Nasional Indonesia (‘Center forIndonesia National Policy Studies‘, CINAPS), Hanny Senewe,di Jakarta, belum lama ini, menegaskan, pembuktian terbalik ...hal. 3
DINDING penjara ternyata takmampu membatasi rapper Lil Wayne untuk terus berinteraksi dengan para penggemarnya. Buktinya, penyanyi yang dipidana setahun karena memiliki senjata illegal di penjara ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Suluh Indonesia/ade
DHARMA SANTI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu Ani Yodhoyono serta Wapres Boediono dan ibu Herawati Boediono menyempatkan diri photo bersama para pendukung acara Dharma Santi Nasional Perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1932 di GOR Achmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.
SBY Ajak Umat Hindu
Jaga Persatuan dan Kesatuan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan umat Hindu akan pentingnya persatuan dan kebersamaan untuk meningkatkan saling percaya, saling peduli, dan membantu satu sama lainnya. ‘’Mari bersamasama meningatkan kualitas kehidupan berbangsa yang serasi dan seimbang. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana yang mengendepankan keserasian hubungan antara manusia dan Tuhan, antara sesama umat manusia dan juga antara manusia dengan lingkungannya,” ajak Presiden saat Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1932 di GOR Ach-
mad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin. Kepala Negara mengatakan, isu utama bangsa Indonesia, yaitu perlunya terus menjaga persaudaraan dan persatuan serta arah perjalanan bangsa yaitu terus membangun diri menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Presiden mengatakan, kegiatan Nyepi pada hakekatnya berkaitan dengan penyucian dan pembersihan diri dari hal-hal yang tidak baik, tentang pikiran dan jiwa guna menyongsong hari esok yang lebih baik. ‘’Sungguh sebuah proses penyempurnaan spiritualitas manusia yang baik dan sarat makna. Semoga saudara
semua umat Hindu benar-benar menapat pencerahan pikiran, penyempurnan jiwa,’’ harapan Presiden Yudhoyono. Keinginan itu, menurut Presiden juga menjadi harapan pemerintah dan bangsa Indonesia tentang pentingnya pembangunan watak atau karakter building dalam kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban unggul dan mulia. Peradaban seperti itu dapat dicapai apabila masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang baik atau good society. Acara dihadiri Ibu Ani Yudhoyono dan Wapres Boedino dan Ibu Herwati Boediono. (har)
PDIP Oposisi
Tak Efektif Kontrol Pemerintah KUPANG - Langkah politik PDIP sebagai oposisi sejak 2004 sama sekali tidak menguntungkan dan tidak efektif dalam mengontrol kinerja pemerintah. ‘’Tidak menguntungkan dan tidak efektif dalam mengontrol kinerja pemerintah, karena sistem demokrasi di Indonesia belum maju seperti di Amerika Serikat (AS),’’ kata pengamat hukum dan politik Nicolaus Pira Bunga di Kupang, kemarin. Menurut dosen Undana Kupang ini, sangat tidak menguntungkan jika PDIP tetap mengambil sikap oposisi, karena pluralisme di Indonesia tidak didukung dengan matangnya dalam berdemokrasi seperti di AS. Pembantu Dekan I FH Undana itu mengatakan oposan pemerintah berjalan efektif dalam mengontrol pemerintahan yang berkuasa di AS karena sistem demokrasinya sudah berjalan bagus dan matang, meski negara adi daya itu super pluralis. ‘’Indonesia juga pluralis, namun belum matang dalam berdemokrasi, sehingga penerapan sistem oposisi di negara ini lebih
bersifat setengah-setengah,” katanya. Dalam pengamatan Pira Bunga, peran politik PDIP sebagai oposan pemerintah masih berjalan setengah hati, karena hanya melakukan kontrol di tingkat nasional, sementara di daerah tidak pernah berjalan karena sebagian penguasa di daerah seperti gubernur, bupati maupun wali kota berasal dari PDIP. ‘’Ini sebuah realitas politik, sehingga tidak efektif dan tidak menguntungkan kalau PDIP tetap mengambil sikap politik sebagai oposan pemerintah,” katanya. Menurut dia, dalam kongres partai ini di Denpasar, Bali pada 6-8 April 2010, PDIP perlu memikirkan untuk merevisi kembali posisi politiknya. ‘’Lebih elegan dan menawan jika PDIP mengambil posisi koalisi dengan partai-partai besar, seperti Partai Demokrat yang kebetulan sedang berkuasa dalam pemerintahan, untuk merumuskan kebijakan yang pro rakyat guna mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dari keterpurukan ekonomi dalam upaya memperbaiki kesejahterannya,” katanya. (ant)
Partai Golkar Tolak
Tambah Anggaran Untuk Remunerasi JAKARTA - Anggota DPR RI Ade Komarudin menegaskan, partainya akan menolak penambahan Rp 3,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010 untuk remunerasi di Kementerian Keuangan. ‘’Kalau penambahan dalam APBN-P hanya untuk remunerasi di Kemkeu, Partai Golkar akan menolaknya,” kata anggota Komisi XI DPR RI ini saat diskusi bertajuk Gagalnya Reformasi Birokrasi di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, dalam APBN-P pemerintah mengajukan tambahan anggaran Rp 3,3 triliun yang akan digunakan untuk penambahan remunerasi gaji Kemenkeu. Menurut Ade, jika penambahan anggaran tersebut digunakan untuk program-program mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pembangunan infrastruktur, Partai Golkar akan mendukungnya. ‘’Kasus Gayus ini juga membuktikan kegagalan reformasi birokrasi. Kami akan minta penjelasan Menkeu Sri Mulyani,” katanya. Ade secara tegas akan minta Badan Anggaran DPR
untuk menolak usulan peningkatan anggaran untuk remunerasi tersebut. Ia juga melihat pada era Menkeu Sri Mulyani telah terjadi politisasi birokrasi. Ade mencontohkan ketika Menkeu Sri Mulyani akan dipanggil Pansus Angket Bank Century, yang bersangkutan diiringi oleh seluruh eselon I di Kementerian Keuangan dan diposisikan bak pahlawan. ‘’Terus terang saja itu salah satu kegagalan Sri Mulyani jika terus dicampuradukkan birokrasi dan politik,” kata Ade. Ade Komarudin juga menjelaskan saat Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan reformasi birokrasi pada tahun lalu, anggota DPR RI menerima baik. Gagasanya menurut Ade baik, namun saat konsepnya dengan remunerasi orang mulai pesimis. ‘’Kesalahan konsepnya terjadi karena hanya berlandaskan pernyataan, ‘Jika PNS digaji besar akan bekerja keras dan tak akan korupsi’. Namun kenyataannya, remunerasi tak menjamin korupsi dan bekerja keras,” katanya seraya mengingatkan agar reformasi birokrasi terus diperbaiki konsepnya. (ant)
Cukupkah Pencopotan Perwira Polisi Itu ? SIKAP Kapolri Jendela Pol. Bambang Hendarso Danuri mencopot sejumlah perwira karena diduga terkait pencucian uang menuai pro dan kontra. Dapatkah pencopotan itu menyelesaikan masalah ? Mantan Kepala Bareskrim Komjen Polisi Susno Duadji salah satu yang tidak sependapat dengan pencopan itu. Ia menilai pencopotan perwira polisi yang terkait kasus pencucian uang senilai Rp 25 miliar dengan tersangka Gayus Tambunan itu tak cukup. ‘’Terlibat dalam rekayasa perkara itu
merupakan tindak pidana. Karena itu, seharusnya bukan dicopot, melainkan dimasukkan sel tahanan,” katanya menanggapai pencopotan sejumlah perwira polri. Alasan Susno, kalau dicopot, perwira itu masih bisa menjabat lagi. Jadi, masyarakat jangan cepat puas dengan ada-
Susno Duadji
nya pencopotan itu karena perwira polisi itu memang nggak
pantas jadi polisi. Menanggapi siapa beking yang membuat Susno sangat berani membongkar markus (makelar kasus), Susno mengaku dirinya sebenarnya sudah lama membenahi masalah itu dari dalam (internal), tetapi tidak didengar. ‘’Saya justru menjadi korban. Karena itu, sekarang saya coba benahi dari luar. Soal beking di belakang saya ada satu, yakni Allah subhanahu wa taala. Manusia itu khalifah Allah yang harus menegakkan kebenaran di muka bumi,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan ketika menjawab pertanyaan peserta diskusi lainnya. ‘’Masalahnya memang dari atas. Kalau rakyat menerima hal-hal yang tidak pantas dilakukan polisi, ya, ngomong saja,” katanya. Menanggapi pertanyaan lainnya tentang kemungkinan dirinya akan mati akibat keberaniannya, Susno mengaku mati itu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. ‘’Tinggal kita pilih, apakah kita mau mati yang membanggakan atau tidak,” katanya. (ant)