Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No. 126 tahun IV Senin, 5 Juli 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
OJK Bebani Perbankan
Aksesoris Konversi Elpiji
Wapres Minta Pembangunan
PENDIRIAN lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang diamanatkan undang-undang harus terbentuk pada akhir tahun ini akan menja dibeban perbankan, kata pengamat perbankan Ryan Kiryanto ...hal. 1
PT Pertamina (Persero) berencana menjual aksesoris paket konversi elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) pengganti yang pendistribusiannya dilakukan secara terbatas. Stasiun Pengisian Bahan Bakar ...hal. 2
WAKIL Presiden Boediono meminta agar proyek pembangunan 24 ruas tol segera dilaksanakan dalam waktu tiga bulan kedepan secara bertahap, setelah evaluasi dilakukan. “Wapres minta semua ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Video Porno Ariel Digemari di Australia
Polri Harus
Buka Ruang Kritik KUTACANE - Ketua Umum DPP KNPI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan Polri harus memberikan ruang atau kesempatan lebih besar kepada publik untuk melakukan kritik dan memonitor proses reformasi yang sedang berjalan dalam institusi tersebut. ‘’Kalau kita semua sepakat bahwa reformasi harus dilakukan secara total, terutama kepolisian maka Polri harus memberi ruang itu kepada publik,” katanya di Kutacane, ibukota Kabupaten Aceh Tenggara, kemarin. Disela-sela Rakerda Partai Golkar DPD I Aceh, Doli Kurnia mencontohkan dalam masalah pemberitaan yang disiarkan sebuah majalah nasional, misalnya Polri tidak perlu panik. ‘’Dalam masalah itu, Polri tidak perlu panik, apalagi sampai memberikan reaksi yang berlebihan,” katanya. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ia mengharapkan Polri agar dapat memberikan komitmen serius dan tegas untuk melakukannya. ‘’Saya juga menilai ada komitmen kuat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan wibawa hukum, terutama terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi,” kata dia. Untuk itu, Ahmad Doli Kurnia mengharapkan upaya
penegakan kewibawaan hukum tersebut juga harus didorong oleh berbagai elemen bangsa ini. Kendati demikian,ia mengharapkan pemerintah terutama melalui institusi terkait agar tidak pandang bulu dalam penegakan hukum tersebut. Sebelumnya, pengamat dan mantan polisi, Bambang Widodo Umar mengatakan, permasalahan rekening gendut kepolisian kini lebih vulgar dibandingkan pada saat dirinya masih aktif di kepolisian. Menurut Bambang, kondisi yang sedemikian vulgar bisa berpotensi menurunkan semangat pengabdian yang seharusnya dimiliki setiap polisi. ‘’Merebaknya kasus ini sebenarnya merupakan momentum agar hal semacam ini distop,” ucapnya. Bambang mengatakan, bila tidak dibongkar dengan sungguh-sungguh pada saat ini maka berpotensi akan terus terjadi proses pengumpulan uang dari berbagai sumber yang tidak benar. Ia juga menyatakan rasa syukurnya karena pimpinan KPK telah menunjukkan kesediaan untuk membongkar perkara rekening gendut kepolisian. ‘’Kasus ini ternyata sudah diikuti sejak 2008 dan tinggal menunggu keputusan dari rapat pimpinan,” tuturnya. (ant)
Suluh Indonesia/ap
SEDIH - Pemain Paraguay Oscar Cardozo yang gagal melakukan eksekusi finalti menutup wajahnya dengan kaos usai dikalahkan Spanyol pada perempatfinal Piala Dunia di Staion Ellis Park Johannesburg, kemarin.
Jaksa Agung Sah JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan posisi Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung secara legal karena sudah sesuai dengan ketentuan. ‘’Legal, karena Jaksa Agung itu bukan dalam kabinet lagi menurut UU Kementerian,” katanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin. Sudi menyatakan hal itu terkait pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang diduga merugikan keuangan negara Rp 420 miliar. Namun, Sudi Silalahi mem-
bantah pernyataan tersebut. Menurut dia, pemerintah berpedoman pada UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sudi menjelaskan, UU itu tidak mengatur Jaksa Agung sebagai bagian dari kabinet. ‘’Jaksa Agung itu bukan dalam kabinet lagi menurut UU kementerian itu,” kata Sudi menegaskan. Sudi menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan tanggapan tentang hal itu. Yang jelas, kata Sudi, pemerintah berpedoman pada UU Kementerian Negara tersebut. ‘’Yang jelas, ada UU Kementerian yang terakhir, ya itu referensi kita,” katanya Sudi menambahkan, Keputusan Presiden tentang penga-
ngkatan Jaksa Agung tidak mencantumkan ketentuan mengenai pencabutan atau pemberhentian Jaksa Agung. ‘’Oleh sebab itu, posisi Hendarman sebagai Jaksa Agung itu valid,” katanya. UU Kementerian Negara disahkan 6 Nopember 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian. Pasal 25 UU Kementerian Negara hanya mengatur hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Ketentuan itu menyatakan bahwa lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan. (ant)
Selamatkan Parpol Gurem
PAN Usulkan Konfederasi JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan untuk membentuk konfederasi partai politik. Wacana ini dinilai cocok untuk penyederhanaan parpol dan menarik untuk diterapkan di Indonesia. ‘’Wacana ini sama sekali bukan untuk menyingkirkan partai gurem yang tidak lolos PT (Parliamentary threshold-red) dan ET (Electoral threshold-red),” kata Sekjen PAN Taufik Kurniawan di Jakarta, kemarin. Menurut dia, justru dengan konfederasi, ada penyederhanaan partai secara sistematis. Partai-partai kecil masih bisa menyampaikan aspirasi politiknya. Semula ada puluhan partai, nantinya tinggal enam atau lima partai yang akhirnya mengecil menjadi dua sebagai peserta pemilihan pemilu. ‘’Dua partai final itu, berdasar situasi sosial politik Indonesia adalah partai agamis bernuansa nasionalis dan partai nasionalis bernuansa agamis,” kata Taufik. Konfederasi partai yang diusulkan PAN tersebut, jelas Wakil Ketua DPR ini, mengacu kepada negara-negara maju, seperti Amerika
Serikat, Australia, Kanada, dan Inggris. Di negara itu, hanya dua partai yang maju dalam pemilihan. Dengan adanya dua partai dalam pemilu, bisa lebih efektif dan efisien, baik dari segi pembiayaan dan waktu. Namun, hingga kini PAN tidak pernah berusaha mendekati ataupun merayu ormas dan partai lain untuk bergabung. ‘’Konfederasi partai masih dalam tahap rencana. Teman-teman partai tiap hari bertemu di DPR dan pasti membahas mengenai hal itu. Jika nanti rencana itu sudah matang, tentu saya akan diumumkan. Jika konfederasi itu akhirnya disepakati, PAN takkan meninggalkan koalisi Setgab yang selama ini sudah dibangun,” ujarnya Sementara Ketua DPP PKB Marwan Jafar menilai, konfederasi bukan isu baru. Tetapi sebagai gagasan, konfederasi perlu dipertimbangkan secara cermat. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah belum matangnya berpolitik partai-partai. Situasi ini, bisa membuat pertimbangan praktis kekuasaan lebih besar bagi partai saat memutuskan berkonfederasi. (har)
Rivalitas Ical-Hatta Kian Jelas JAKARTA - Wasekjen PPP Romahurmuziy mengatakan rivalitas antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PAN Hatta Radjasa menuju kursi Presiden pada pemilihan presiden tahun 2014 kian jelas. ‘’Hal ini terlihat dari ramainya tarik-menarik antara ormas dan parpol yang tidak lolos persyaratan parliamentary threshold yang diinisiasi oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada sepekan terakhir,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan, rivalitas antara Aburizal Bakrie dan Hatta Radjasa memanfaatkan momentum karena menjelang bera-
khirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 belum ada figur dari internal Partai Demokrat yang dinominasikan oleh Presiden Yudhoyono. Menurut dia, munculnya rivalitas seperti ini tidak terhindarkan dan merupakan konsekuensi demokrasi. ‘’Presiden Yudhoyono sering membuat keputusan strategis pada menit-menit terakhir, sehingga momentum tersebut dimanfaatkan figur lain,” kata Romy, panggilan akrabnya. Sekretaris Fraksi PPP DPR ini memperkirakan, momentum rivalitas Aburizal dan Hatta Radjasa ini masih akan bany-
ak menyimpan manuver mengingat waktu menuju Pilpres 2014 masih lama. Sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap pencitraan diri, kata dia, keputusan pada menit-menit terakhir akan sangat dipengaruhi hasil survei elektabilitas berkala para pemimpin nasional yang sampai saat ini masih terus dilakukan. ‘’Jika hal ini tidak segera diantisipasi dengan baik,maka rivalitas seperti ini berpotensi mendepopularisasi sekaligus mendiselektabilisasi Demokrat,” katanya seraya mempertanyakan apakah rekrutmen partai kecil ini merupakan upaya yang sehat dan sah. (ant)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR mendapat sindiran dari menteri kominfo Australia soal video porno Ariel Peterpan ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke negara kangguru tersebut pada 19-24 Juli 2010. ‘’Pada saat kunjungan kerja ke Australia, menteri kominfo Australia sempat menyindir dengan mengatakan jika masyarakat Australia ikut menikmati video porno penyanyi Indonesia Ariel Peterpan,” kata anggota Komisi I DPR Max Sopacua, kemarin. Menurut Max, video porno Ariel Peterpan tersebut bisa diakses masyarakat Australia melalui browsing di internet. Angggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan menyikapi perkembangan teknologi informasi melalui internet ini cukup dilematis. Di satu sisi, kata dia, pemerintah Indonesia mendorong kemajuan teknologi informasi melalui internet untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan informasi tapi di sisi lain memiliki dampak negatif yakni sulitnya dicegah penyebaran informasi yang tidak diharapkan seperti video porno. Menurut dia, menteri kominfo Australia sempat menyindir rombongan anggota Komisi I DPR ketika mereka berdialog pada saat kunjungan kerja ke Australia. Pada saat itu, anggota Komisi I DPR membahas soal perkembangan teknologi informasi dan konvergensi media serta bagaimana Indonesia maupun Australia menyikapinya. Selain bertemu dengan menteri kominfo, katanya, rombongan Komisi I DPR juga berkunjung ke stasiun televisi SBC untuk melihat pengeloaan stasiun televisi tersebut terutama program-program yang disiarkan. Menurut Max, anggota Komisi I DPR juga berkunjung ke Kementerian Pertahanan Australia guna membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan seperti persoalan batas negara. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendesak kepolisian untuk mempercepat penuntasan kasus video porno yang diduga dilakukan oleh artis. ‘’Peredaran video itu sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia yang dikenal agamis,” katanya. Taufik saat melakukan tugas reses ke daerah menerima aspirasi dan mencermati ada kegelisahan di masyarakat akibat peredaran video tersebut. Aspirasi itu disampaikan secara langsung oleh tokoh masyarakat. (ant)