Edisi 6 April 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 64 tahun IV Selasa, 6 April 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

IHSG Catat Rekor

Kadin Desak Pemerintah

Atasi Dampak ACFTA

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin, kembali menguat (rebound) dan terus mencetak rekor baru berada di posisi tertinggi untuk tahun ini. IHSG BEI menguat 57,250 poin ...hal. 1

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar mendorong China membangun industri pengolahan bahan tambang dan energi di Indonesia, sebagai bagian dari negosiasi ...hal. 2

PEMERINTAH Indonesia dan China sepakat membentuk kelompok kerja bersama untuk mengatasi dampak pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) khususnya terhadap ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

KPK Periksa

Ketua PT TUN

Suluh Indonesia/ant

Edmon Ilyas

Sumbang Gempa Sumbar Rp 100 Juta JAKARTA - Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan tim independen masih menyelidiki dugaan Brigjen Edmon Ilyas mengeluarkan dana Rp100 juta untuk sumbangan gempa Sumbar dari aliran rekening Gayus Tambunan. ‘’Itu kan orang menyumbang. Itu (dugaan aliran dana Edmon) sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Edward menyatakan belum ada pengakuan dari Edmon terkait dengan adanya dugaan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri itu mengeluarkan uang Rp100 juta untuk menyumbang musibah gempa di Sumatera Barat. Kadiv Humas Mabes Polri itu menjelaskan informasi adanya aliran dana Gayus kepada Edmon untuk sumbangan korban gempa Sumatera Barat itu baru sebatas keterangan. ‘’Ini kan (pemeriksaan) simultan baru berjalan,”

ujar Edward. Sebelumnya, info beredar Brigjen Edmon Ilyas diduga menerima aliran dana dari rekening Gayus sebesar Rp 1,1 miliar, namun penyidik maupun tim independen belum menemukan alat buktinya. Selain Edmon, dua penyidik Mabes Polri, yakni Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini menerima aliran dana dari Gayus dan Andi Kosasih untuk merekayasa kasus dan membuka pemblokiran rekening milik Gayus sebesar Rp 25 miliar. Kompol Arafat menerima sepeda motor Harley Davidson, mobil Fortuner dan rumah, sedangkan AKP Sri Sumartini mendapatkan aliran dana Rp100 juta untuk menjalankan ibadah umroh. Edward menegaskan penyidik maupun tim independen akan memeriksa siapa pun termasuk atasan Edmon, yakni mantan Kepala Bareskrim, Komisaris Jenderal Susno Duadji apabila terindikasi terlibat menerima aliran dana tersebut. (ant)

DICOPOT - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mencopot tanda kepangkatan Brigjen Pol. Edmon Ilyas dalam acara serah terima jabatan Kapolda Lampung di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Edmon selanjutnya sebagai Pati Mabes Polri.

JAKARTA - KPK memeriksa Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Sudarto Radyosuwarno sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Ibrahim, salah satu hakim di pengadilan tersebut. Sudarto menjalani pemeriksaan hampir selama sepuluh jam, sejak pukul 10.00 WIB di gedung KPK, Jakarta. Ketika meninggalkan gedung KPK, Sudarto tidak bersedia memberikan keterangan. ‘’No comment, no comment,” katanya sambil bergegas memasuki mobil bernomor polisi B 1472 VQ. Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan, Sudarto diperiksa dalam kasus dugaan suap yang melibatkan hakim Ibrahim dan seorang pengacara, Adner Sirait. ‘’Yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Johan. Namun, Johan tidak bersedia memberikan penjelasan lebih rinci tentang materi pemeriksaan terhadap Sudarto. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan seorang hakim, Ibrahim dan seorang pengacara Adner Sirait sebagai tersangka kasus dugaan suap. ‘’Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” kata Johan Budi. Ibahim diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta dari Adner terkait kasus yang bergulir di PT TUN Jakarta. (nas)

Presiden Yudhoyono :

Bongkar Kejahatan Pajak JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat penegak hukum bersama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum serius untuk menangani kasus Gayus Tambunan dengan melaporkan perkembangannya secara langsung kepadanya. Kejahatan mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan dinilai Presiden telah melebar dan masuk pada wilayah-wilayah yang fundamental. ‘’Saya, terus-terang, terusik dengan kejadian ini, meskipun yang dilaporkan pada saya belum utuh, baru temuan sementara. Tetapi saatnyalah kita tata secara sangat serius, kita bersihkan hal-hal yang sangat merintangi pem-

bangunan kita ke depan,” katanya dalam Rapat Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan ada tiga modus kejahatan dalam pajak. Pertama adalah wajib pajak yang melalaikan kewajibannya, mengemplang atau membayar pajak tidak sesuai ketentuan. Kejahatan kedua, adalah petugas pajak yang melakukan korupsi. Petugas pajak korupsi mengambil uang negara yang merupakan sumber pendapatan negara. Kejahatan ketiga, adalah kongkalikong antara wajib pajak dan pegawai pajak yang disebutnya damai untuk kejahatan. ‘’Ini damai, damai yang

jahat. Wajib pajak harusnya bayar seratus persen barangkali hanya bayar 60 persen. Yang 60 persennya disiasati lagi oleh oknum pajak, yang masuk ke negara tinggal 20 persen,” papar Presiden. Kasus Gayus dinilai merupakan masuk kategori kejahatan ketiga. Presiden mengaku menerima banyak laporan soal kasus ini. ‘’Saya lihat jenis kejahatan yang muncul sekarang ini jenis kongkalikong. Saya minta dibongkar. Kejar, supaya bersih, utuh, dan negara tidak terus dirugikan,” tegasnya. Selain kejahatan yang dilakukan wajib dan petugas pajak, pengadilan pajak juga tak luput dari mafia pajak. (har)

Lacak Harta Kekayaan

Lakukan Pembuktian Terbalik JAKARTA - Praktisi perpajakan yang juga Direktur Yayasan Bina Pembangunan, Bambang Wiwoho mengusulkan segera diberlakukan pembuktian terbalik atas asal usul harta kekayaan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, guna mengurangi kebocoran dalam penerimaan negara. ‘’Segera buat dan berlakukan UU Pembuktian Terbalik atas asal usul harta kekayaan yang berlaku bagi semuanya,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, pembuktian terbalik tidak bisa hanya diterapkan kepada para pejabat karena hasilnya tidak akan efektif. Dari pengalamannya, Bambang menilai, pembuktian terbalik akan efektif jika diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia. ‘’Kalau pembuktian terbalik hanya untuk pejabat nanti bisa saja pejabat yang korup akan menyimpan kekayaannya dan dititipkan atas nama orang lain,” kata Bambang yang pernah menciptakan slogan Orang bijak bayar pajak tersebut.

Selain itu, kata dia, secara bersamaan juga diberlakukan UU tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi. Sehingga, tambah Bambang, keselamatan saksi pelapor terlindungi, baik secara fisik maupun dari tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Bambang, yang tak kalah pentingnya menghukum seberat-beratnya para koruptor betul-betul memberikan efek jera. ‘’Sederhanakan juga proses pemecatan dengan tidak hormat terhadap PNS, TNI/Polri yang terbukti korupsi,” kata Bambang. Menurut Bambang, perlu juga dibuat UU Pajak yang mudah dipahami dan peraturan pelaksana teknis yang mudah dipelajari orang awam. Dengan demikian, tambah Bambang, semua orang bisa belajar sendiri soal-soal peraturan perpajakan itu. ‘’Selama peraturannya dibuat sulit dan tak semua orang bisa mempelajari sendiri, selama itu pula akan muncul penyimpangan-penyimpangan ini,” katanya. (ant)

Kesaksian Panda

Dinilai Janggal JAKARTA - Kesaksian mantan Sekretaris F-PDIP DPR Panda Nababan terkait penerimaan suap pasca terpilihanya Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi senior Gubernur Bank Indonesia diragukan majelis hakim pengadilan Tipikor yang diketuai Nani Indrawati. Majelis hakim akan segera mengeluarkan penetapan terkait kesaksian Panda Nababan yang dinilai janggal dan berlawanan dengan keterangan saksi lainnya. Majelis hakim juga sempat mengkonfrontir keterangan Panda dengan saksi Emir Moeis. Emir pun dengan tegas menyatakan bahwa Panda ikut membagikan cek perjalanan. Bahkan, mendapat bagian terbesar. ‘’Saya sempat tanya ke dia (Pandared), apakah cek ini berhubungan dengan Miranda. Lalu, dijawab Panda, (uang) ini hanya sebagai bantuan partai,” ujar Emir. Peran Panda yang menerima bagian terbesar makin transparan. Ia juga meminta dan melibatkan sejumlah kader PDIP dalam merancang skenario penyelamatan dirinya dari jerat kasus tersebut. Satu di antara skenario itu adalah dengan membujuk Dudhie Makmun Murod, agar tidak melibatkan dirin-

ya dalam kasus dugaan suap ini. Hal ini dilakukan saat Panda bertemu Dudhie di secretariat DPP PDIP di Lenteng Agung, Jaksel, November 2009. Semua ini dibeberkan terdakwa Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tipikor Jakarta, saat Panda dihadirkan sebagai saksi perkara tersebut. Dalam kesempatan itu, terdakwa Dudhie menyatakan, Panda meminta jangan menyebut namanya. Jika permintaan ini dipenuhi, Panda berjanji untuk membantu Dudhie. Selain itu, Panda juga meminta Ketua Komisi III DPR 2004-2009 Trimedya Panjaitan untuk melakukan hal serupa. Trimedya yang menemui Dudhie di ruang tahanan, menyampaikan pesan Panda, agar Dudhie menggunakan hak ingkar kasusnya yang sudah ditangani pengadilan. ‘’Yang pertama untuk tidak menyebut nama dia (Panda Nababanred), dengan memperlihatkan SMS yang sekilas saya membaca nama Tumpak Hatorangan Panggabean yang diklaim temannya. Selanjutnya, Panda menyuruh seseorang untuk meminta saya menggunakan hak ingkar di pengadilan. Orang itu adalah Trimedya Pandjaitan,” jelas Dudhie. (nas)

Mencegah Bertambahnya Penduduk Kota KOTA selalu menjadi daya tarik yang menyebabkan penduduknya terus bertambah. Tidak hanya pertambahan secara alamiah, tetapi juga disebabkan meningkatnya arus urbanisasi. Apa upaya untuk mencegah bertambahnya penduduk perkotaan ? Populasi penduduk di kawasan perkotaan diproyeksikan terus bertambah sehingga pada 2030 sebanyak enam dari 10 penduduk dunia diperkirakan tinggal di kota. Sementara di Indonesia, menurut Direktur Jenderal Pe-

ngendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Senin, populasi wilayah perkotaan yang pada 2009 lebih dari 43 persen penduduk diprediksi meningkat menjadi 60 persen dari total populasi pada 2025.

‘’Peningkatan populasi perkotaan menimbulkan banyak tantangan pada sektor kesehatan,” katanya saat menyampaikan keterangan pers mengenai peringatan Hari Kesehatan Sedunia yang tahun ini bertema Urbanisasi dan Kesehatan. Menurut dia, peningkatan populasi penduduk kota akibat urbanisasi memunculkan banyak masalah kesehatan yang berhubungan dengan air, lingkungan, kekerasan dan kecelakaan, penyakit menular, penyakit tidak menular serta faktor risiko lain.

Seperti aktivitas fisik yang rendah, penggunaan tembakau, diet yang tidak sehat, kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. Kondisi itu bertambah buruk dengan banyaknya penduduk kota yang tinggal di permukiman padat dan kumuh, yang umumnya sulit mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan sosial. Pemerintah, menurut Tjandra, berusaha meningkatkan upaya kesehatan di perkotaan dengan mendorong penerapan konsep Kota Sehat. Yakni pola pendekatan un-

tuk mencapai kondisi kota/ kabupaten yang aman, nyaman dan sehat bagi warga melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya dan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Menurut dia, pemerintah sudah membina 77 pemerintah kota untuk menerapkan konsep tersebut dan 30 kota diantaranya sudah berhasil. Pemerintah juga menjalankan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meliputi kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.