Edisi 06 Mei 2010 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 86 tahun IV Kamis, 6 Mei 2010 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Pasar Merespon Negatif

BI Rate Bertahan

Inaca Pertanyakan Keputusan

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, merosot 3,81 persen terkait mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan. IHSG ditutup melemah 112,776 poin ...hal. 1

SEPERTI sudah diduga, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level 6,5 persen. Direktur ...hal. 2

ASOSIASI Perusahaan Penerbangan Sipil Indonesia (INACA) secara tegas mempertanyakan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang praktik kartel pada penerapan ...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Suluh Indonesia/sep

TETAP DILANJUTKAN - Pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono terkait kasus Century akan tetap dilanjutkan KPK. Ini tercetus seusai Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto mengikuti rapat dengan Tim Pengawas Century di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Menkeu Direstui

Mundur Dengan Catatan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui permintaan mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menduduki jabatan baru sebagai Managing Director World Bank. “Hari ini saya ingin menyampaikan pernyataan dan penjelasan sehubungan dengan permintaan Bank Dunia atau World Bank untuk mengangkat Saudari Sri Mulyani Indrawati menjadi Managing Director,” kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta kemarin. Persetujuan tersebut diputuskan dengan permintaan, Sri Mulyani menuntaskan terlebih dahulu tugas dan masalah di dalam negeri. “Namun itu dengan catatan, sebelum menempati posisi yang baru, saya berharap Ibu Sri Mulyani merampungkan tugas-tugas dan urusannya di

dalam negeri,” pinta Presiden. Sebelum memberi persetujuan, Presiden memanggil Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Polhukkam Djoko Suyanto untuk dimintai pendapatnya mengenai tawaran Bank Dunia tersebut. SBY menjelaskan, sebulan lalu Bank Dunia menyampaikan niatnya untuk mengangkat menteri terbaik di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu menjadi Managing Director, jabatan tertinggi kedua di lembaga dunia tersebut. “Respon saya saat itu adalah menunggu permintaan resmi dari Presiden Bank Dunia, Robert Zoelllick, dengan posisi, peran, dan penugasan apa yang akan diberikan kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati,” SBY menjelaskan. Usai Raker di Tampaksiring,

Bali, kepala negara menerima surat dari Bank Dunia yang mencantumkan secara eksplisit keinginan mengangkat Sri Mulyani menjadi Managing Director Bank Dunia. Kemudian, Presiden Yudhoyono menindaklanjutinyadengan berbicara langsung kepada Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick. Presiden berharap kiprah Sri Mulyani di Bank Dunia bisa menjadi jembatan antara Bank Dunia dengan negaranegara berkembang, khususnya di Asia. “Termasuk menjadi jembatan bagi Bank Dunia dengan Indonesia,” harap SBY. Soal pengganti Sri Mulyani, Presiden memastikan Menteri Keuangan yang baru nanti akan tetap melanjutkan reformasi di bidang ekonomi. (har/nas/ind)

KY Rekomendasi Hakim Gayus Dipecat JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan pemecatan ketua majelis hakim perkara terdakwa Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun kepada Mahkamah Agung (MA). Muhtadi Asnun dinilai telah melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam penanganan kasus penggelapan uang itu. Demikian kata Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim KY Zainal Arifin di Jakarta, kemarin. KY telah memiliki bukti lain, selain pengakuan Asnun tentang uang Rp 50 juta yang diterimanya dari Gayus Tambunan. Namun, Zainal enggan membeberkannya kepada media dengan alasan akan disampaikan dalam sidang MKH (Majelis Kehormatan Hakim-red). “Karena dugaan dia sudah menerima uang, rekomendasi itu sudah dapat ditebak. Yakni pemberhentian secara tidak hormat, Ini akan kami usulkan ke MA dalam sidang MKH,” ujar Zainal. Sedianya KY memeriksa Asnun pada pukul 09.30 kemarin. Namun setelah menunggu hampir 3,5 jam, Asnun tak memenuhi panggilan komisi

itu tanpa memberikan kabar. Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga KY Soekotjo Soeparto menuturkan, pihak internal KY memutuskan tak perlu lagi memeriksa Asnun setelah ketidakhadirannya. Pihaknya pun segera mengirimkan usulan rekomendasi itu ke MA. “Masalah pelanggaran itu sudah jelas, karena yang bersangkutan bertemu dengan pihak yang berperkara di luar persidangan. Ini sudah pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Rekomendasi itu akan ditekankan pada sidang MKH, setelah MA menerima usulan rekomendasi itu. Apa yang telah dilakukan Asnun telah berlebihan dalam pelanggaran kode etik,” papar Soekotjo. Sebelumnya, pada 19 April 2010, MA memutuskan hakim Muhtadi Asnun untuk dinonpalukan atau tidak menangani perkara setelah diduga menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Gayus. Meski ia tak menangani perkara lagi, MA memindahkan Asnus ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari jabatan sebelumnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. (nas)

Wajagung Dinilai

Rendahkan Institusi JAKARTA - DPR minta Jaksa Agung Hendarman Supandji menarik Wakil Jaksa Agung, Darmono dari tim Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Rapat kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung menyepakati hal tersebut, karena keterlibatan Darmono dalam Satgas telah merendahkan jabatannya sebagai Wakil Jaksa Agung karena di tiap kegiatan Satgas, Darmono seolah-olah mengekor di belakang Denny Indrayana. “Komisi III DPR RI menyarankan kepada Jaksa Agung untuk mempertimbangkan posisi Wakil Jaksa Agung dalam keanggotaan Satgas Mafia Hukum untuk lebih mengefektifkan tugas fungsional dan struktural Wakil Jaksa Agung di Kejaksaan RI,” ujar Ketua Komisi III Benny K Harman saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin juga mempertanyakan keputusan Jaksa Agung untuk mengirimkan pejabat setingkat eselon I sebagai anggota Satgas. “Polri saja tidak mengirim Wakapolri. Mengapa Kejaksaan juga tidak mengirimkan setingkat direktur,” tukasnya. Dia menyatakan kesedihan yang sama, saat melihat Darmono berjalan di belakang Denny Indrayana yang hanya meru-

pakan Sekretaris Satgas. Karena itu, politikus dari Fraksi Partai Golkar ini mendesak agar Jaksa Agung segera menarik Darmono dari keanggotaan Satgas. “Kita membuat kesepakatan agar Jaksa Agung segera menarik Pak Darmono dari satgas,” tegas Azis. Jaksa Agung Hendarman Supandji berkilah tak mengetahui kalau Polri hanya mengirimkan pejabat eselon II sebagai anggota satgas. Jika dia mengetahui kepolisian mengirimkan eselon II, pihaknya juga akan mengirim eselon II sebagai anggota satgas. “Waktu itu saya tidak tahu. Coba kalau tahu,” kilahnya. Sementara Darmono menegaskan, posisinya sebagai anggota Satgas tak mengurangi kewibawaannya sebagai Wakil Jaksa Agung. “Saya tidak berarti berada di bawah Denny. Saya selalu menempatkan diri sebagai Wakil Jaksa Agung,” tukasnya. Selain itu saat menjalankan tugas sebagai anggota Satgas, Darmono mengaku mempunyai pedoman kerja yang jelas. Bahkan, dalam beberapa pertemuan, dia sering diminta masukan dan juga memimpin rapat saat ketua berhalangan. “Jadi, bukan berarti saya di bawah Pak Denny. Saya selalu menempatkan diri sebagai Wakil Jaksa Agung, dan yang lain juga menghormati posisi saya,” tepisnya. (har)

Sepuluh PNS Bogor Kepergok Merokok SEDIKITNYA sepuluh PNS di lingkup Pemkot Bogor kepergok tengah merokok oleh petugas tim gabungan saat melakukan Sidak Perda Kawasan Tata Ruang, kemarin. Mereka mendapat teguran atas pelanggaran Perda nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR dan Perwali nomor 17 tahun 2010. “Mereka yang kedapatan melanggar mendapat teguran serta dicatat namanya sebagai laporan ke atasannya namun belum dikenai sanksi dalam karena dalam tahap sosialisa-

si,” kata Bugi Setianto, penyidik PNS disela penertiban. Sidak gabungan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, bekerjasama dengan Satpol PP, kepolisian serta Penyidik Pe-

gawai Negeri Sipil Kota Bogor yang melibatkan 28 orang. Sidak yang dilakukan mulai pukul 09:00 WIB mengambil tiga lokasi yaitu, Satpol PP,Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPKAD) Dinas Pendapatan Daerah , Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) dan terakhir di Balaikota. Bugi menjelaskan tahap awal, penertiban dilakukan dalam bentuk teguran, setelah itu surat teguran akan dilayangkan kepada pimpinannya.

Kabid Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor dr.Rubaeah mengatakan yang dilakukan saat ini bukan razia tetapi operasi simpatik. “Kita masih dalam tahap sosialisasi, ini bukan razia tapi operasi simpatik memberitahukan tentang Perda KTR, Setelah pemberlakuan KTR pada Juni mendatang mungkin baru bisa razia dan ada sanksi,” ujarnya. Adapun sanksi yang diberikan bagi yang kedapatan me-

langgar Perda berupa sanksi administrasi, di mana setiap orang yang melanggar didenda maksimal Rp 100.000, setiap lembaga yang melanggar didenda Rp 1 juta dan setiap badan yang melanggar didenda Rp 5 juta. Pelaksanaan operasi simpatik ini, kata Rubaeah diharapakan dapat mengoptimalkan penegakan Perda nomor 12 tahun 2009 tentang KTR, sehingga Kota Bogor Bebas asap rokok dapat terwujud. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 06 Mei 2010 | Suluh Indonesia by e-Paper KMB - Issuu