Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
No.150 tahun IV Jumat, 6 Agustus 2010 8 Halaman
Free Daily Newspaper
Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)
Ditargetkan Selesai Akhir 2010
IHSG Naik Signifikan
Pembebasan Lahan Tol
BANK Indonesia menargetkan kajian atau studi tentang redenominasi rupiahselesai pada akhir 2010 untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. “Studi itu paling lambat sampai akhir ...hal. 1
INDEKS Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI), Kamis, meguat signifikan hingga 2 persen terdorong oleh dipertahankannya suku bunga rendah oleh bank sentral sebesar 6,5 persen ...hal. 2
PEMERINTAH mengakui pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 816 kilometer berjalan lamban karena selain sulitnya masalah pembebasan lahan, investornya juga ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
www.suluhindonesia.com
Polri Tolak Buka
LHA Pati Polri JAKARTA - Polri belum membuka Laporan Hasil Analisa (LHA) rekening yang diduga mencurigakan milik anggota Polri. ‘’Kita tidak bisa membuka ke publik data para pemegang rekening LHA dari PPATK,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Edward Aritonang di Jakarta, kemarin. Polri tidak membuka rekening milik anggotanya karena terkendala ketentuan pasal 10 ayat 1 dan pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003. ‘’Berdasarkan ketentuan UU itu, LHA PPATK adalah merupakan informasi intelijen di bidang keuangan yang bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK,” kata Edward. LHA dari PPATK hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana, serta tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum. ‘’Barang siapa melanggar ketentuan tersebut, karena kelalaian dipidana penjara satu sampai tiga tahun, dan bila dengan sengaja dipidana penjara lima sampai 15 tahun,” kata Edward. Kadiv Humas menegaskan, adanya LHA PPATK bukan berarti seseorang sudah dapat dijadikan sebagai tersangka. Hal itu terkait dengan permintaan ICW kepada polri untuk mengumumkan nama-nama Suluh Indonesia/ant DITAHAN - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah resmi ditahan di LP Cipinang Jakarta, kemarin. Mantan Mensos rekening milik anggotanya yang merupakan LHA itu diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan kain sarung dan impor sapi yang merugikan negara Rp 27,6 miliar. PPATK. (ant)
Bachtiar Chamsyah
Resmi Ditahan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah terkait kasus pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung dalam kurun waktu 2004 hingga 2006. ‘’Mantan Mensos itu ditahan di LP Cipinang,” kata Jubir KPK Johan Budi di Jakarta, kemrin. Menurut Johan, Bachtiar akan ditahan selama 20 hari di LP Cipinang, sementara KPK akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun Bachtiar sendiri. Ia belum dapat mengatakan siapa saja yang akan diperiksa sebagai saksi kasus ini. ‘’Kita belum tahu ya siapa yang akan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan bisa besok, bisa dua hari lagi,” katanya. Ia menambahkan penahan-
an dapat diperpanjang dari 20 hari jika pemeriksaan terhadap saksi-saksi dirasa kurang. Sebelumnya mantan Mensos ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung di Depsos dalam kurun waktu 2004 hingga 2006. Dalam kasus sarung, KPK menetapkan Direktur PT Ladang Sutra Indonesia Musfar Aziz dan Direktur PT Dinar Semesta Cep Ruhyat sebagai tersangka. Kedua perusahaan tersebut menjadi rekanan dalam pengadaan sarung. Akibat kasus ini negara diduga mengalami kerugian Rp 27,6 miliar. Dikawal Penyidik
Petugas LP Cipinang, Ihsan Pradinata membenarkan Chamzah telah masuk LP Cipi-
nang. Namun, dirinya enggan berbicara banyak mengenai hal itu karena kepala Rutan yang berwenang untuk menjelaskan. ‘’Kalau ingin konfirmasi mengenai Pak Bachtiar, besok saja tanya kepada Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan) karena saya tidak berwenang memberikan keterangan,” kata Ihsan. Bachtiar Hamzah tiba di Rutan Cipinang dengan didampingi empat penyidik KPK. Bachtiar datang ke Rutan dengan mobil Kijang Silver bernomor polisi plat merah B 2040 BQ. Mantan Mensos itu masuk ke Rutan mengenakan pakaian batik dan jas. Keempat penyidik yang mendampingi Bachtiar ke Rutan Cipinang mengendarai mobil Kijang Silver dengan plat merah B 2041 BQ. (ant)
BURT DPR Usulkan Dana
Rumah Aspirasi Rp 209 Miliar JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tetap ngotot menggangarkan usulan anggaran rumah aspirasi bagi anggota DPR yang sudah disetujui oleh paripurna DPR RI pada 17 Juni 2010 lalu yang diusulkan sebesar Rp 209 miliar. Hingga saat ini DPR masih berharap pemerintah dapat menyetujui anggaran tersebut. Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Pius mengatakan, jika disetujui maka tiap anggota Dewan akan menerima dana rumah aspirasi sebesar Rp 374 juta per tahunnya. Menurutnya, sesuai dengan amanat UU No.27/2009 tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa fungsi DPR RI yang meliputi legislasi, anggaran dan pengawasan di mana ketiga fungsi itu dilaksanakan dalam kerangka representasi masyarakat. Rumah aspirasi ini, menurut Pius untuk kepentingan konstituen di daerah sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota dalam menyerap aspirasi masyarakat. Seperti kunjungan kerja, menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat seperti dijelaskan dalam peraturan
DPR RI No.1 Tahun 2009 tentang Tatib DPR pasal 203 ayat 2, 4 dan 5. Oleh karena itu, kata anggota Fraksi Partai Gerindra ini, rumah aspirasi tersebut sebagai amanat UU dan tatib DPR RI dan selanjutnya BURT DPR telah membentuk Panja yang bertugas mengkaji serta mendalami rencana pembentukan rumah aspirasi tersebut dari berbagai aspek legalitas, system pengelolaan termasuk pengawasan, sosial politik dan aspek pertanggungjawabannya. Sejauh ini yang telah dilakukan oleh Panja BURT adalah membentuk kantor bersama anggota, tempat penyerapan aspirasi rakyat di daerah pemilihan. Mengingat pentingnya rumah aspirasi tersebut, Panja DPR RI memandang perlu untuk mengusulkan perubahan tatib mengenai rumah aspirasi yang semula dikelola secara kolektif agar dikelola oleh secara individu tiap anggota DPR RI. Sesuai UU No 27/2009 tentang MD3 pasal 79, Pius mengatakan, anggota DPR diharuskan menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. (har)