Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 6 September 2010
Perbankan Setujui OJK
Penyaluran KUR BTN
Infrastruktur Irigasi
SURVEI yang dilakukan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan, sekitar 39 persen perbankan nasional setuju adanya Otoritas Jasa keuangan. “Dan 41 persenyang tidak setuju ...hal. 1
PENYALURAN dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) telah mencapai target 75 persen dari target atas sebesar Rp 650 miliar sepanjang 2010. “Dari ...hal. 2
KEMENTERIAN Pertanian pada 2011 siap memperbaiki infrastruktur lahan maupun irigasi guna meningkatkan produksi pangan guna mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan 2014. Menteri ...hal. 3
Pengemban Pengamal Pancasila
No. 170 tahun IV
Suluh Indonesia/ant
DIY - Abdi dalem memanjatkan doa dalam rangka memperingati 65 tahun Hari Keistimewaan Yogyakarta, kemarin. Bersaman dengan itu sejumlah aktivis melakukan aksi sebagai protes ketidakjelasan RUU DIY.
SBY Isyaratkan
Ibukota Pindah
Ambang PT Cerminan
Keangkuhan Politik JAKARTA - Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sayuti Asyatri menegaskan, angka Parliamentary Treshold (PT) dalam RUU Pemilu lebih mencerminkan keangkuhan kekuatan politik tertentu. ‘’Sejarah di dunia ini telah menunjukkan bahwa kekuasaan itu selalu dipergilirkan,’’ katanya saat buka puasa bersama di Kantor DPN PDK di Jakarta, kemarin. Sayuti mengemukakan tidak ada takdir bahwa satu partai akan selalu kecil atau selalu besar karena kekuasaan itu akan selalu dipergilirkan. PDK sendiri, Sayuti menambahkan, hanya akan memohon kepada rakyat dan bukan mengemis kepada partai-partai politik lainnya agar lolos ketentuan PT tersebut. ‘’Kita hanya merangkak dan memohon kepada rakyat dan bukan angka treshold itu. Karena itu, kita harus melakukan banyak komunikasi dan pendekatan dengan rakyat serta mengabdi untuk mereka,” ujarnya seraya menekankan bahwa sejatinya keberadaan partai itu adalah bagaimana mengurus rakyat dan bukan meributkan angka PT. Namun demikian, mantan anggota DPR itu tetap berharap agar kalaupun ada ketentuan angka PT, hal tersebut jangan sampai mencerminkan keangkuhan politik. (ant)
Malaysia Tangkap
5 Nelayan Indonesia JAKARTA - Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik mengatakan, Malaysia menangkap lima nelayan tradisional Indonesia dan menahannya di Kantor Polisi Kampung Jawi, Malaysia. ‘’Penangkapan dilakukan Jumat (3/9) pada pukul 10 pagi. Sekarang mereka dititipkan di tahanan kantor Polisi Kampung Jawi Malaysia. Pihak keluarga telah mengkonfirmasi ini, dan juga jaringan kita serta para nelayan yang lolos dari aksi penangkapan itu,” katanya di Jakarta, kemarin. Riza Damanik mengatakan kelima nelayan berasal dari Kelurahan Sei Bilah dan Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kelima nelayan itu adalah Naser(34), Junaidi(30), Iswadi(32), Jolauni(31) dan Ali Akbar(22). Ia menyakini penangkapan kelima nelayan tersebut oleh pihak Malayasia dilakukan di perairan Indonesia. Hal ini, menurut dia, berdasarkan pengaduan para nelayan yang lolos dari penangkapan oleh aparat Malaysia tersebut. ‘’Mereka meyakini masih di perairan Indonesia,” katanya seraya mengatakan, Kedubes RI di Malaysia, kata dia, belum memberitahukan penangkapan tersebut kepada pihak keluarga. (ant)
JAKARTA - Wacana perpindahaan ibukota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat buka bersama Kadin pada 3 September lalu, segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis oleh kementerian dan lembaga terkait. ‘’Setelah libur Hari Raya Idul Fitri, Presiden Yudhoyono mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibukota,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai di Jakarta, kemarin. Presiden, lanjutnya, mengharapkan adanya konsolidasi yang intensif antara kemente-
rian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahan ibukota. Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan, seperti asessment awal, berbagai kajian tata ruang terkait dengan ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota akan dikerucutkan. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah memetakan adanya tiga skenario perpindahan ibukota. Pertama, skenario realistis, yakni ibukota tetap di Jakarta namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memerbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti
kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, maupun tata ruang wilayah. ‘’Kebijakan ini harus diikuti dengan desentralisasi fiskal dan penguatan otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan,” kata Velix. Skenario kedua adalah skenario moderat. Dalam konteks ini, Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru. ‘’Tentu saja, perlu dipertimbangan faktor jarak antara Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan baru,’’ katanya. (ant)
Koreksi Akses Negatif Demokrasi CIKEAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ekses negatif sistem demokrasi yang berlangsung saat ini harus dikoreksi sehingga cita-cita reformasi dapat terjaga. ‘’Banyak ekses dalam demokrasi yang kita jalankan, termasuk pemilu kepala daerah. Bila ada ekses jangan berdiam diri, mari kita lakukan perbaikan,’’ kata Presiden dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan partai politik di Puri Cikeas, Bogor, kemarin. Kepala Negara menjelaskan reformasi gelombang pertama yang bergulir sejak 1998 telah sama dilalui. Sistem demokrasi telah terbentuk namun bukan berarti tidak ada kekurangan. ‘’Desentralisasi dalam praktiknya ada penyimpangan . Mari kita perbaiki. Jangan dibaca dengan pengembalian sistem otoritarian, karena demokrasi, ham dan desentralisasi adalah agenda reformasi kita, tapi bila ada masalah jangan kita diamkan,” tegasnya. Menurut Presiden, upaya-upaya untuk menyusun sistem nasional dan konsensus bagi
masa depan Indonesia bukanlah monopoli elit politik semata namun juga ruang diskusi dan wacana dari publik diakomodasi sehingga semua pihak ikut serta mewujudkan sistem nasional bagi Indonesia di masa yang akan datang. ‘’Kita punya tanggung jawab. Saya senang bila parpol pikirkan itu semua. Kita semua sebagai pelaku, stake holder. Pemerintah, DPR, DPD tidak boleh monopoli apa pun . Mari kita buka ruang publik yang semakin luas,” paparnya. Presiden juga menilai perlunya Indonesia memiliki konsensus sebagai dasar kemajuan Indonesia yang meliputi enam pilar, antara lain, menjalankan demokrasi bersama penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas. Peranan pemerintah dalam ekonomi dijalankan tapi nilai konstruktif dalam kaidah pasar agar kompetitif tidak boleh diabaikan. Meskipun ekonomi nasional sudah terintegrasi dengan ekonomi internasional namun bukan berarti multinasional corporation yang diutamakan. (ant)
MI Tak Perlu Dilibatkan JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta jangan terlalu banyak berharap perundingan daerah perbatasan di Kinabalu, mulai 6 September 2010 dapat memberi keuntungan bagi bangsa Indonesia. Apalagi, jika perundingan yang akan dilakukan dengan pemerintah Malaysia tersebut diarahkan pada keterlibatan Mahkamah Internasioanl dalam penyelesaian keputusannya. ‘’Satu-satunya opsi terbaik untuk menuntaskan masalah perbatasan dengan mambawa ke Mahkamah Internasonal. Dan, itu bukan suatu opsi yang menguntungkan bagi Indonesia,” kata Pa-
kar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana dalam diskusi bertema ‘Nasionalisme dan Kedaulatan Negara di Ujung Tanduk’ di Jakarta, kemarin. Namun, Hikmahanto mengaku kecewa dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin segera menuntaskan masalah perbatasan dengan Malaysia. Pasalanya, kearsipan Indonesia sangat lemah. Indonesia pun tidak punya dana yang memadai untuk menyewa para pengacara internasional yang mahal. Selain itu, Indonesia mempunyai kelemahan antarinstansi. ‘’Terakhir, Indo-
nesia terkesan tidak mengurusi pulau-pulaunya dititik terluar. Kondisi itu akan dimanfaatkan Malaysia untuk mengklaim atas pulau itu,’’ ujarnya. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan masalah perbatasan RI dengan Malaysia masih menyisakan sepuluh segmen lagi. Menurtunya perundingan perbatasan akan memakan banyak waktu yang panjang. Sehinga ada banyak pelanggaran perbatasan yang solusinya bermacam-macam. Namun dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan, itu sudah ada aturannya. (ant)
Kerugian Rusuh Boul
Ditaksir Rp 1,4 M BUOL - Kerugian materil akibat kerusuhan di Buol, Sulteng, yang menewaskan delapan orang warga sipil dan melukai puluhan orang lainnya itu ditaksir mencapai Rp1,4 miliar. ‘’Kita sudah mendata berbagai kerusakan dan memperkirakan nilainya sekitar Rp1,4 miliar,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulteng, Kompol Kahar Muzakkir di Buol, kemarin. Kerugian itu dihitung dari sejumlah fasilitas kepolisian di daerah ini banyak yang dirusak oleh amukan massa yang tidak terbendung. Semisal, kantor Polsek Momunu beserta asrama polisi di kecamatan yang jaraknya sekitar sembilan kilo meter dari pusat kota hangus beserta isinya. Selain itu, dua rumah anggota polisi beserta isinya yang bertempat di Kelurahan Leok I juga hangus dilalap api saat massa mengamuk pada tanggal 2 September 2010. Begitupun juga dengan barang-barang elektronik sejumlah anggota polisi contohnya televisi, radio, pemanas nasi, kulkas serta tempat tidur juga dibakar oleh massa. Belum lagi belasan motor polisi, dua diantaranya motor dinas propost dan patroli jalan raya (PJR) juga ikut dibakar saat massa melakukan blokade jalan untuk menghalangi bantuan polisi pengamanan dari Polda sulteng saat hendak memasuki Buol. Saat ini situasi dan kondisi serta aktifitas masyarakat di Kabupaten Buol tiga hari pasca konflik sudah mulai berangsur pulih seperti hari-hari sebelumnya. Tidak nampak lagi ada konsentrasi massa yang memicu kerusuhan seperti yang terjadi pada awal bentrok warga dan aparat kepolsian setempat pada tanggal 1-2 September 2010. Aktifitas perdagangan di pusat-pusat perbelanjaan di Buol juga sudah berangsur pulih. Saat ini pengamanan polisi di Buol dilakukan oleh ratusan personil polisi baik dari Brigadir Mobil (Brimob) Kelapa Dua, Depok, berjumlah dua SSK, satu SSK Brimob Sulteng, satu peleton Polres Tolitoli dan Polres Buol. (ant)